KATA PENGANTAR. Indramayu, Juli KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU

Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 w

KATA PENGANTAR Puji Syukur sudah sepatutnya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) 20112015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu dapat

diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi SKPD dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu untuk dapat memahami dan mengaplikasikan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Demikian Renstra ini dibuat untuk menjadi pedoman, dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua amiin. Indramayu,

Juli 2011.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU

WAWANG IRAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19601222 198003 1 003

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu

1


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan

Bupati

Indramayu Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan transmigrasi Kabupaten Indramayu, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut mempunyai tugas pokok : “MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN” Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan

bahwa

efisiensi

dan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-undang No. 32

Tahun 2004 dinyatakan bahwa azas penyelenggaraan pemerintahan adalah azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, dan azas efisiensi serta azas efektifitas. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan


2


adalah

penanggulangan

masalah

sosial,

dan

pelayanan

bidang

ketenagakerjaan, sedangkan dalam pasal 14 ayat ( 2 ) urusan pemerintahan Kabupaten / Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara

nyata

ada

dan

berpotensi

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan daerah yang bersangkutan dalam hal ini pelayanan bidang ketransmigrasian yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kewenangan terhadap 2 urusan wajib dan 1 urusan pilihan tersebut, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu secara konsekuen dan logis agar siap melakukan upaya dan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

baik

pelayanan

dan

pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pencari Kerja, dan Transmigran

sekaligus dapat memberikan kontribusi

terhadap Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan pembangunan di Bidang Sosial,

Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian perlu dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan

serta

potensi

masalah

sosial

ketenagakerjaan,

dan

ketransmigrasian sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu harus mampu dalam melakukan upaya dan langkahlangkah kaitannya Ketransmigrasian

dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan Renstra Dinas Sosial

ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Indramayu yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.


3


Sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sosial pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Indramayu. B.

Maksud dan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) disusun dalam rangka memenuhi ketentuan UU No. 25 Tahun 2005 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Daerah setelah dilantik paling lambat 3 Bulan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya bersumber dari Draft Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan dalam pelaksanaannya rencana strategis tersebut dijadikan pedoman dalam proses kegiatan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang dituangkan dalam visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. 1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) : a. Menentukan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan yang sangat mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai

acuan

operasional

kegiatan

organisasi

terutama

dalam

pencapaian tujuan akhir organisasi; b. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksi, terutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat; c. Menciptakan

sistem

umpan

balik

untuk

mengetahui

efektifitas

pencapaian implementasi perencanaan strategis.


4


2. Tujuan Sedangkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) yaitu diperlukan untuk : a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima; b. Pengelolaan

keberhasilan

perencanaan

strategis

akan

menuntun

diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; c. Berorientasi

pada

masa

depan

bahwa

perencanaan

strategis

memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang; d. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai serta mendorong pengambilan keputusan yang teratur dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. C.

Landasan Penyusunan Sebagai dasar rujukan penyusunan Renstra 2011-2015 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;


5


6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri;

8.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2005

Tentang

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 9.

Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan

keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


6


16. Peraturan Daerah No. 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk ESKA ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu; 18. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Indramayu; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah kabupaten Indramayu; 20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Indramayu.

D.

Kedudukan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah Hubungan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu berdasarkan analisa dan strategi yang ada erat sekali hubungannya, karena tersusunnya Renstra Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu tidak lepas dari visi dan misi Kabupaten Indramayu sebagai perwujudan dan pernyataan sikap politik Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Indramayu

berbagai

yang

kebijakan

nantinya

pembangunan

diaplikasikan

dengan

daerah

di

disusunnya

Kabupaten Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu yang akan dijabarkan dengan program, sasaran, strategi dan


7


kegiatan

pembangunan

untuk

mendukung

upaya

peningkatan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu. Adapun hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah : 1. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Indramayu Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Indramayu, dimana berdasarkan kewenangan yang ada Renstra Dinas merupakan wujud komitmen untuk mendukung misi Bupati Indramayu. 2. Hubungan dengan dokumen Perencanaan Lainnya di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Indramayu

disusun

dengan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu, sedangkan dalam skala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra merupakan pedoman Bidang-bidang dan kesekretariatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu untuk

menyusun rencana kerja tahunan (RENJA). Secara keseluruhan hubungan alur

pedoman

dan

acuan

Renstra

Kabupaten

Indramayu

dengan

perencanaan dokumen lainnya diuraikan dalam bagan sebagai berikut :


8


Alur Pedoman dan Acuan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Perencanaan Dokumen lainnya. Pedoman

RPJMD-Nasional (5 Tahun)

RPJMD-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Daerah Propinsi Jabar (20 Tahun)

acuan

RPJM-Daerah Propinsi Jabar Renstrada (5 Tahun)

RPJM Disosnakertrans Kabupaten Indramayu

Pedoman

RPJM Daerah Kabupaten Indramayu (5 Tahun)

Rancangan Renstra Disosnakertrans

Input

RKPD Disosnakertrans (1 Tahun)

RKP acuan

Renstra Disosnakertrans (5 Tahun)

Renja Disosnakertrans (1 Tahun) Pedoman Pedoman

RAPBD (1 Tahun)

Input Pedoman


Renja Bidang/Bagian (1 Tahun)

9


E.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis terdiri dari : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Maksud dan Tujuan

C.

Landasan Penyusunan

D.

Kedudukan renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

E.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A.

Tugas dan Fungsi SKPD

B.

Struktur Organisasi SKPD

C.

Sumber Daya SKPD

D.

Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

BAB V

A.

Visi dan Misi

B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

C.

Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Strategi

B.

Kebijakan

PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN INDIKATIF A. Program dan Kegiatan Disosnakertrans B. Program dan Kegiatan Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

BAB VI

PENUTUP


10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A.

Tugas fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Parangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu No. 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai : 1. Tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 2. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : b. Pelaksanaan

perumusan

perencanaan

kebijaksanaan

teknis

dan

pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang sosial tenaga kerja dan Transmigrasi; c. Pelaksanaan teknis operasional dibidang sosial tenaga kerja dan Transmigrasi ; d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan; e. Pelaksanaan pengelolaan Cabang Dinas UPTD; f. Pelaksanaan kegiatan lain dibidang sosial tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai kebijakan Bupati. 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu terdiri dari : I. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan melaksanakan Fungsi


11


a. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi c. penyelenggaraan

perzinan

dan

pelayanan

umum

dan

tugas

pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi d. penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan e. penyelenggaraan

pembinaan

teknis

administrasi

terhadap

pengelolaan UPTD f. penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya II.

Sekretaris : Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas

dibidang

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan

urusan

umum,

perlengkapan,

kepegawaian

serta

pengelolaan keuangan. Dengan Melaksanakan Fungsi a. pelaksanaan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

serta

pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; c. penyelenggaraan

dan

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan serta perlengkapan;


12


d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; e. pelaksanaan pembinaan bendaharawan dan PPTK di lingkungan dinas; f. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; j. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas; Sekretariat Membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pokok

menyiapkan

bahan

pelaksanaan

mempunyai tugas

pengelolaan

pelayanan

administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dengan Melaksanakan Fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; c. pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas;


13


d. pelaksanaan

pengelolaan

dan

penyiapan

bahan

pembinaan,

dokumentasi dan kearsipan dilingkungan dinas; e. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas; g. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor; h. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas; i. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas; j. pelaksanaan

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi

perlengkapan Dinas hasil pengadaan; k. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; l. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas; m. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan DP3; n. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian; o. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai; p. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;


14


q. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai; r. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Keuangan Kepala

Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan, melaksanakan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Dengan Melaksanakan fungsi a. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas; b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas dengan para Kepala Bidang; c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan para Kepala Bidang; d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; e. pelaksanaan penyiapan SPM dan penyiapan laporan keuangan SKPD Dinas; f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas; g. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (spj) atau tanda bukti pengeluaran uang;


15


h. pengevaluasian

kecocokan

atau

kesesuaian

surat

pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan; i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana pada Dinas; j. penyampaian laporan keuangan SKPD Dinas yang meliputi realisasi anggaran,

neraca

dan

catatan

atas

laporan

keuangan

yang

disampaikan kepada Bupati melalui PPKD; k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepala Sub pokok

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas. Dengan Melaksanakan Fungsi a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan; c. pelaksanaan

kegiatan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

perencanaan dan program kerja dinas; d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan lima tahunan dinas;


16


e. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; f. pengkoordinasian dan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, KUA, PPAS dan PPA; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya III. Bidang Sosial Kepala Bidang Sosial

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial Dengan Melaksanakan Fungsi a. pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial; b. pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (UKS) terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); c. pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (UKS) berbasis masyarakat; d. Pelaksanaan sistem informasi kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan

pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan

sosial; f. pelaksanaan

pembinaan

dan

pelestarian

nilai-nilai

kejuangan,

kepahlawanan dan kesetikawanan sosial; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya


17


Kepala Bidang Sosial membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Kepala Seksi

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas

pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dan trafiking Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak terhadap anak terlantar, anak korban kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak rawan sosial ekonomi dan eksploitasi seksual komersial anak. b. pelaksanaan operasional pengolahan data rehabilitasi kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan operasional pemberdayaan dan perlindungan terhadap penyandang cacat; d. pelaksanaan operasional rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap tuna sosial, Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks korban napza, eks korban HIV/AIDS, Waria dan Wadam; e. pelaksanaan

operasional

perlindungan

terhadap

korban

tindak

kekerasan dan trafiking; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. Kepala Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bantuan dan


18


perlindungan sosial, pengendalian pengumpulan uang dan barang, undian dan sumbangan sosial. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perlindungan terhadap lanjut usia terlantar dan lanjut usia korban tindak kekerasan. b. pelaksanaan pengolahan data bantuan dan perlindungan sosial; c. pelaksanaan operasional perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan sosial d. pelaksanaan operasional bagi organisasi sosial, yayasan, panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan operasional pengendalian pengumpulan uang dan barang, undian dan sumbangan sosial; f. pelaksanaan operasional terhadap orang terlantar di perjalanan; g. pelaksanaan operasional keringanan biaya/dan pemberian surat keterangan tidak mampu; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sosial, pembinaan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan spsial serta pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. Dengan melaksnakan fungsi :


19


a. penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

pengembangan

dan

pemberdayaan sosial; b. pelaksanaan

pengolahan

data

rehabilitasi

pengembangan

dan

pemberdayaan sosial; c. pelaksanaan operasional perlindungan terhadap keluarga miskin; d. pelaksanaan operasional pengembangan dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin, keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan keluarga berrumah tidak layak huni; e. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; f. pelaksanaan

operasional

pelestarian

nilai-nilai

kejuangan

dan

kepahlawanan; g. pelaksanaan operasional pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesetiakawanan sosial; h. pelaksanaan operasional pembinaan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. IV.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas

tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi

pasar

kerja

dan

penempatan

tenaga

kerja

serta

pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;


20


b. pelaksanaan penempatan tenaga kerja; c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja; d. pelaksanaan pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja; e. pelaksanaan penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja; f. pelaksanaan

pemberian

rekomendasi

dan

pengawasan

bidang

penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja; g. pelaksanaan pengembangan dan perluasan kerja; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja,

pembinaan dan pengembangan lembaga

pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; b. pelaksanaan pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja; d. pelaksanaan operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusan pelatihan;


21


e. pelaksanaan fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan; f. pelaksanaan operasional program pemagangan; g. pelaksanaan operasional standarisasi produktivitas; h. pelaksanaan

operasional

pemberdayaan

lembaga

pelayanan

peningkatan produktivitas; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja . Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan penenmpatan tenaga kerja; b. pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja; c. penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongaqn kerja; d. pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja; e. pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja; f. pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja;


22


g. pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara; h. pelaksanaan operasional penerbitan dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus; i. pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair); j. pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut; k. pelaksanaan operasional verifikasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI); l. pelaksanaan

pelayanan

antar

kerja

bagi

pencari

kerja

serta

pendayagunaan pengantar kerja; m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Kepala Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

kegiatan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan dan penyebarluasan informasi teknologi tepat guna. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;


23


b. pelaksanaan pengolahan data pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja; c. pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja; d. pelaksanaan operasional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; e. pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri ; f. pelaksanaan

operasional

pembinaan

dan

pengembangan

serta

penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja; g. pelaksanaan operasional pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

V. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas industrial

dan

pokok melaksanakan kegiatan dibidang hubungan

syarat-syarat

kerja,

pengawasan

ketenagakerjaan,

keselamatan serta kesehatan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. pelaksanaan tugas dibidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;


24


b. pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi pekerja dan pengusaha; d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kerja sama bipartite dan lembaga kerja sama tripartite; e. pelaksanaan pengembangan perlindungan tenaga kerja melalui system

hubungan

industrial

dan

system

pengawasan

ketenagakerjaan; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang HIPK Membawahi :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Syarat kerja Kerja; Kepala

Seksi

Hubungan

mempunyai tugas

pokok

Industrial

dan

mempersiapkan

Syarat-Syarat

Kerja

bahan pelaksanaan

kegiatan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pembinaan hubungan kerja, bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja; b. pelaksanaan pengolahan data hubungan industrial dan persyaratan kerja; c. pelaksanaan

operasional

pembinaan

hubungan

industrial

dan

persyaratan kerja;


25


d. pelaksanaan operasional penyelenggaraan penyuluhan hubungan industrial; e. pelaksanaan operasional pengembangan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartite dan tripartiet; f. pelaksanaan operasional pengembangan serikat kerja dan Apindo; g. pelaksanaan operasional proses pengolahan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2. Seksi Pengawas Ketenagakerjaan; Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan

bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan norma

kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. pelaksanaan pengolahan data pengawasan ketenagakerjaan; c. pelaksanaan operasional pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan; e. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja anak;


26


f. pelaksanaan operasional pengawasan norma pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat; g. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing; h. pelaksanaan operasional pengawasan norma pelatihan tenaga kerja; i. pelaksanaan operasional pengawasan penempatan tenaga kerja; j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan

bahan pelaksanaan kegiatan keselamatan

dan kesehatan kerja yang meliputi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, pengujian alat produksi dan kesehatan lingkungan kerja, pemberdayaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan pengolahan data keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan operasional keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan operasional pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan

operasional

proses

pemeriksaan

dan

pengujian

penggunaan alat produksi, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; f. pelaksanaan

operasional

pembinaan

dan

pemberdayaan

ahli

keselamatan dan kesehatan kerja;


27


g. pelaksanaan operasional pemeriksaan kecelakaan kerja; h. pelaksanaan operasional penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; i. pelaksanaan

operasional

penyelidikan

pelanggaran

norma

keselamatan dan kesehatan kerja; j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya VI.

Bidang Transmigrasi Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai

tugas

pokok melaksanakan

kegiatan dibidang penyiapan, pengarahan, pemindahan, pembinaan, bina kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Dengan melaksanakan fungsi : a. pelaksanaan tugas dibidang ketransmigrasian; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis keserasian pendukung dengan daya dukung alam dan lingkungan; c. pelaksanaan perumusan bahan komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian; d. pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk; e. pelaksanaan

pengkajian

bahan

bimbingan

teknis

penyuluhan

pendaftaran dan seleksi; f. pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan transmigrasi; g. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan pengendalian penduduk; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.


28


Bidang Transmigrasi membawahi : 1. Seksi Penyiapan dan Pengarahan; Kepala Seksi Penyiapan dan Pengarahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

penyiapan

dan

pengarahan ketransmigrasian, sosialisasi, advokasi, inventarisasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan, penetapan sasaran prioritas pengarahan dan penataan persebaran

penduduk,

pengembangan

partisipasi

masyarakat,

kerjasama antar daerah dan peningkatan berusaha dalam rangka penyiapan perpindahan penduduk. Dengan melaksanakan tugas : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyiapan dan pengarahan; b. pelaksanaan pengolahan data penyiapan dan pengarahan; c. pelaksanaan

operasional

sosialisasi

dan

advokasi

keserasian

penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan; d. pelaksanaan

operasional

inventarisasi

dan

analisis

keserasian

penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan; e. pelaksanaan operasional penetapan sasaran prioritas pengarahan dan penataan persebaran penduduk; f. pelaksanaan

operasional

pengembangan

partisipasi

masyarakat

dalam ketransmigrasian; g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya


29


2. Seksi Pemindahan dan Pembinaan; Kepala Seksi Pembinaan dan Pemindahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perpindahan penduduk, koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

pelayanan

akomodasi

perpindahan penduduk, pengawalan dan penampungan transmigran serta kerjasama pembinaan transmigran. Dengan melaksanakan fungssi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan; b. pelaksanaan pengolahan data pemindahan dan pembinaan; c. pelaksanaan operasional pelayanan perpindahan penduduk; d. pelaksanaan

operasional

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

pelayanan akomodasi perpindahan penduduk; e. pelaksanaan operasional pengawalan dan pelayanan penampungan transmigran; f. pelaksanaan operasional kerjasama pembinaan ketrampilan berusaha calon transmigran; g. pelaksanaan operasional administratif perpindahan penduduk; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Seksi

Bina

Kawasan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Transmigrasi. Kepala

Seksi

Bina

Kawasan

Transmigrasi mempunyai tugas

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

pokok mempersiapkan

bahan

pelaksanaan kegiatan bina kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Dengan melaksanakan fungsi :


30


a. penyiapan bahan dan pelaksanaan bina kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; b. pelaksanaan

operasional

bina

kawasan

dan

pemberdayaan

masyarakat; c. pelaksanaan operasional perencanaan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kawasan transmigrasi; d. pelaksanaan operasional pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam

pemberdayaan

masyarakat dan

pengembangn

kawasan

transmigrasi; e. pelaksanaan peningkatan

operasional kualitas

bimbingan,

sumber

daya

sosialisasi manusia

dan di

fasilitasi

permukiman

transmigrasi; f. pelaksanaan

operasional

membangun

jarring

peningkatan

kemampuan sumber daya manusia; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) LLK Kepala

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis

penunjang dan atau teknis operasional dinas di bidang latihan kerja Dengan melaksanakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Loka Latihan Kerja b. Pelaksanaan teknis dibidang loka latihan kerja c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang latihan kerja d. Pelaksanaan pelayanan dibidang latihan kerja e. Pelaksanaan kegiatan tekhnis opersional dibidang latihan kerja f. Pelaksanaan teknis fungsional dibidang latihan kerja


31


g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan UPTD loka latihan kerja h. Penye;lenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang latihan kerja i. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


32


B.

STRUKTUR ORGANISASI DISOSNAKERTRANS KAB INDRAMAYU

Kepa l a Dina s

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Subag Umum dan Kepegawaian

Subag keuangan

Subag Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Transmigrasi

Bidang Pelatihan & Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelatihan dan produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi Penyiapan dan Pengarahan

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi pemindahan dan Pembinaan

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial

Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bidang Sosial

Seksi Bina Kawasan & Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi

UPTD


33


C. Sumber Daya SKPD 1. Kondisi pegawai Dinas Sosial


Indramayu sebagai berikut : a. Jumlah seluruh pegawai sebanyak 66 Orang yang terdiri dari : Golongan :

IV/c

:1

Orang

IV/b

:1

Orang

IV/a

:3

Orang

III/d

: 14

Orang

III/c

:1

Orang

III/b

: 23

Orang

III/a

: 11

Orang

II/d

:2

Orang

II/c

:1

Orang

II/b

:

Orang

II/a

:7

Orang

I/c

:

Orang

I/a

:2

Orang

Sukwan

:2

Orang

Jumlah

: 66

Orang

b. Pegawai menurut klasifikasi pendidikan : Magister (S 2)

:5

Orang

Sarjana (S 1)

: 24

Orang

Diploma (D 4)

:2

Orang

Diploma (D 3)

:3

Orang

SLTA

: 30

Orang

SLTP

:

Orang

SD

:2

Orang

Jumlah

: 66

Orang


34


c. Pegawai menurut pendidikan perjenjangan : ADUM/ADUMLA : 15

Orang

SPAMA

:5

Orang

SPAMEN

:1

Orang

d. Pegawai menurut jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

: 52

Orang : 14

Orang

2. Sarana dan Prasarana Adapun sarana dan prasarana kerja dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu a)

Gedung perkantoran dan peralatan meubeler antara lain : 

Meja kerja

: 60 Buah



Kursi jok

: 75 Buah



Kursi putar

: 16 Buah



Kursi lipat

: 68 Buah



Lemari kayu

: 10 Buah



Lemari besi

: 10 Buah



Filing kabinet

: 14 Buah



Rak besi

:2

Buah



Rak susun kayu

:-

Buah



Mesin tik

: 13 Buah



Komputer

: 17 Buah



Meja komputer

:5

Buah



Laptop

:5

Buah



Printer

: 16 Buah



Telepon

:1

Unit



Aipon

:3

Unit



Brandkas

:1

Buah



Sice/Kursi tamu

: 10 Buah



Pesawat Televisi

:3

Buah



Rak Televisi

:1

Buah


35


b)

D.



Kipas angin baling-baling

:4

Buah



Kipas angin biasa

:7

Buah



Megaphone

:3

Buah



Wireless

:1

Unit



Radio kaset

:3

Buah



Slide proyektor

:1

Unit



Jam dinding

:5

Buah

Alat dan perlengkapan serta sarana kantor lainnya antara lain : 

Alat pemadam kebakarang

:2

Buah



Kendaraan roda 4 (mobil)

:7

Buah



Kendaraan roda 2 (motor)

: 26 Buah



Mesin potong rumput

:2

Buah



AC

:9

Buah



Kamera

:1

Buah



Infocus

:1

Buah

Kinerja Pelayanan SKPD Adapun kondisi pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut : 1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan; 2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas;


36


3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai

untuk

memperlancar

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Indramayu dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan SKPD kepada masyarakat.


37


BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi dan Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Indramayu, yaitu

’MEWUJUDKAN

MASYARAKAT

RELIGIUS,

MAJU,

MANDIRI,

SEJAHTERA’ (Indramayu Remaja) denga pengertian sebagai berikut. 

Religius bermakna mampu menerapkan ajaran agama.



Maju bermakna mampu menerapkan ilmu pengetahuan.



Mandiri bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian.



Sejahtera bermakna mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup Secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik. Pencapaian taraf Kesejahteraan merupakan perwujudan dari penerapan

ajaran agama, ilmu pengetahaun dan kemandirian. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yang terangkum dalam misi Kabupaten Indramayu. Misi Kabupaten Indramayu dikenal dengan Misi SAPTA KARYA MULIH HARJA. Ketujuh misi itu adalah : Misi Pertama, Mengembangkan SDM Bermutu berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Lokal. Tujuan

: Meningkatkan Mutu Sumber Daya manusia.

Sasaran

: taraf pendidikan, derajat kesehatan, aksesibilitas informasi, apresiasi budaya lokal, prestasi olahraga, intensitas

wisata/rekreasi,

laju

pertumbuhan

penduduk serta penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misi Kedua, Mengelola Wilayah secara Selaras, Lestari dan Optimal.


38


Tujuan

: Menyelaraskan

tata

ruang,

kelestarian

lingkungna

keamanan

serta

dan

meningkatkan

kelayakan pemukiman dan keprasaranaan. Sasaran

: Tata ruang, lingkungan hidup, bencana alam dan pemukiman dan prasarana wilayah.

Misi Ketiga, meningkatkan peran perempuan dan pembangunan daerah berbasis kesetaraan gender. Tujuan

: Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan partisipasi perempuan.

Sasaran

: Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan serta partisipasi perempuan.

Misi Keempat, Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat. Tujuan

: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat

Sasaran

: Pelaku wirausaha, serapan tenaga kerja, Produk Domestik

Regional

Brutto

(PDRB),

ketahanan

pangan serta Neraca Perdagangan Daerah. Misi Kelima, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan

: Meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli daerah.

Sasaran

: Nilai

Pendapatan

Asli

Daerah

dan

sumber

pendapatan asli daerah. Misi Keenam, Menegakkan Keamanan dan Ketertiban umum Tujuan

: Mewujudkan suasana aman dan tertib.

Sasaran

: Keamanan dan ketertiban umum.


39


Misi Ketujuh, Memantapkan Pemerintahan yang Baik. Tujuan

: Meningkatkan

pelayanan

umum

serta

kepartisipatifan pembangunan. Sasaran

: Pelayanan pembangunan

umum

prima,

dan

kepartisipatifan

inovasi

manajemen

pembangunan.

1. Visi Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu merupakan perwujudan atau penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu “REMAJA” (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera). Adapun visi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

“Terwujudnya Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi yang Berkualitas dan Bermartabat”. Pernyataan visi dimaksud adalah merupakan harapan dimasa depan tentang peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu harus dapat

mendinamisasikan

dan

menstimulasikan

masyarakat

untuk

memanfaatkan setiap kesempatan kerja, mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak sehingga pada akhirnya ketenagakerjaan,

tingkat kesejahteraan sosial dan Transmigrasi

yang berkualitas dan bermartabat dapat secepatnya terwujud. 2. Misi Misi merupakan alasan keberadaan untuk apa Dinas Sosial

Tenaga

Kerja dan Transmigrasi ada dilingkungan masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Sosial


Tenaga Kerja dan

40


Transmigrasi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sekaligus merujuk pada pernyataan Misi Bupati Indramayu yaitu: 1. Mengembangkan sumber daya manusia bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal 2. Mengelola wilayah secara selaras, lestari dan optimal 3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah berbasis kesetaraan gender; 4. Menguatkan struktur perekonomian masyarakat; 5. Meningkatkan pendapatan asli daerah 6. Menegakkan keamanan dan ketertiban umum; 7. Memantapkan pemerintahan yang baik. Lebih jauh pernyataan misi Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Indramayu memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi organisasi tersebut, selaras dengan pernyataan misi Bupati Indramayu diatas bahwasanya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu berusaha untuk mewujudkan misi dari Bupati Indramayu. Guna mewujudkan Visi Tahun 2011-2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatkatnya Kualitas Tenaga kerja. 3. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi seperti yang dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut dalam bentuk yang lebih terarah berupa pembuatan tujuan


41


organisasi. Tujuan organisasi mempertajam frekuensi pelaksanaan misi lembaga dengan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah : a) Meningkatnyan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b) Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. c) d) e)

Meningkatkan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja. Meningkatkan Perlindungan Terhadap TKI Bermasalah, Pekerja dan Pekerja perempuan / Anak. Meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Ketransmigrasian

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu Sasaran organisasi adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran

organisasi

merupakan

bagian

integral

dalam

proses

perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penelitian sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah : a. Berkurangnya PMKS; b. c. d. e.

Meningkatnya penempatan dan perluasan tenaga kerja Meningkatnya pelaku wirausaha dan ketenagakerjaan Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; Meningkatanya Hubungan Industrial Yang Harmonis


42


C.

f. Meningkatanya Pengembangan Tata Transmigrasi Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Lokasi

Penempatan

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun maka terdapat beberapa kondisi yang diinginkan dan proyeksi keberhasilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam rangka melaksanakan kewenangan/urusan wajib yaitu Penanganan Masalah Sosial dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 sekaligus dalam rangka menciptakan Good Governance, maka dirumuskan langkah-langkah berupa perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja pembangunan khususnya bidang sosial dan ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut : 1. Kondisi yang diinginkan Kondisi yang diinginkan Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran terwujudnya penanggulangan masalah sosial pelayanan bidang ketenagakerjaan dan pelayanan bidang ketransmigrasian yang optimal, dengan berbagai potensi dan peluang serta tantangan atau kelemahan yang dihadapi baik sumber daya, dana, sarana dan prasarana, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu memiliki tekad dan keinginan yang diharapkan sebagai kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : a. Memiliki dan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan profesional; b. Adanya aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu yang solid dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta


43


peran dalam melaksanakan visi dan misi serta program dan kegiatan untuk mancapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; c. Adanya komunikasi dan partisipasi dari semua pihak yang efektif; d. Adanya hasil identifikasi yang jelas tentang data dan potensi serta permasalahan sosial dan ketenagakerjaan di semua tingkatan; e. Adanya

pencatatan

dan

pelaporan

(Reporting

and

Recording),

pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal dalam setiap permasalahan baik sosial, ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian; f. Tersedianya lahan dan komoditi unggulan serta potensi strategis kewilayahan di Indramayu sebagai kawasan industri yang berdampak positif terhadap penyerapan dan perluasan tenaga kerja di Kabupaten Indramayu; g. Adanya peluang dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan masyarakat untuk membuka peluang investor yang akan menanamkan modalnya di Indramayu, sehingga terjadi adanya sinergitas yang positif antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Indramayu; h. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di

Kabupaten

Indramayu

untuk

membuka

peluang

usaha

bagi

masyarakat, dunia usaha dan para invenstor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indramayu. 2. Proyeksi ke depan Dengan kondisi yang diinginkan tersebut maka ada beberapa proyeksi keberhasilan ke depan yang akan dilaksanakan yaitu : a. Optimalisasi perumusan perencanaan teknis operasional dan pelaksanaan koordinasi serta pengendalian di bidang sosial dan tenaga kerja; b. Optimalisasi pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dengan efektif dan efisien; c. Optimalisasi pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di semua tingkatan;


44


d. Optimalisasi

pelaksanaan

operasional

kegiatan

penyuluhan

dan

bimbingan sosial serta bantuan sosial; e. Optimalisasi teknis rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); f. Optimalisasi

kegiatan

penyaluran

penempatan

tenaga

kerja

dan

perluasan kerja; g. Optimalisasi pelaksanaan teknis pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja; h. Optimalisasi teknis usaha peningkatan hubungan kerja dan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. i. Optimalisasi kegiatan penempatan dan pembinaan warga transmigran asal Kabupaten Indramayu yang ditempatkan di luar Kabupaten Indramayu.


45


BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.

Strategi Penyusunan perencanaan strategis diawali dari suatu pemikiran

strategis tentang suatu organisasi, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk memudahkan dan membantu perumusan pemikiran strategis ini digunakan Analisa SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) yang merupakan alat efektif dalam menstrukturkan masalah, terutama dalam melaksanakan kajian atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu

mempunyai 4 (empat) unsur yang selalu menyertai keberadaannya yaitu secara Internal memiliki Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness), dan secara Eksternal memiliki Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Selanjutnya keempat unsur tersebut diidentifikasi dan dirumuskan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi serta diungkapkan secara obyektif, apabila tidak obyektif akan mempengaruhi keakuratan analisanya dan akan dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan kebijakan. Untuk memfokuskan rencana tindakan dan memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Kebijakan Strategis disusunlah Faktor Kunci Keberhasilan yang dikembangkan, meliputi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ; 2. Meningkatkan sosialisasi secara luas tentang perekrutan tenaga kerja sesuai prosedur kepada masyarakat; 3. Meningkatkan

sistem

informasi

dan

manajemen

pelayanan

Sosial,

Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 4. Meningkatkan profesionalisme pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


46


5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait; Berdasarkan hasil kajian konseptual dan evaluasi kinerja dan dihubungkan dengan isue yang berkembang saat ini maka dapat dikembangkan strategi penanganan masalah sosial ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian periode 2011 – 2015 sebagai berikut : 1. Pengembangan sumber daya terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 2. Memacu

percepatan

penanganan

masalah

kesejahteraan

sosial,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam upaya memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu; 3. Menumbuh

kembangkan

jejaring

penanggulangan

masalah

sosial,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian disemua tingkatan. 2.

Kebijakan Dalam rangka mengimplementasikan berbagai upaya dan langkah-langkah

strategis terhadap masalah sosia,l ketenagakerjaan,dan ketransmigrasian maka dalam pelaksanaannya dapat dituangkan kebijakan sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kinerja dan pembinaan aparatur serta memperbaiki sistem prosedur kerja. 2. Meningkatkan kemampuan aparatur secara profesional untuk memproses pelayanan lebih cepat, tepat, akurat dan transparan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi. 4. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam penggunaan jaringan Local Area Network di dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. 5. Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Potensi Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 6. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial

Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian berbasis masyarakat.


47


Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun maka terdapat beberapa kondisi yang diinginkan dan proyeksi keberhasilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam rangka melaksanakan kewenangan/urusan wajib dan pilihan yaitu Penanganan Masalah Sosial,

Pelayanan

Bidang

Ketenagakerjaan

dan

Pelayanan

Bidang

Ketransmigrasian sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 sekaligus dalam rangka menciptakan Good Governance, maka dirumuskan langkah-langkah berupa perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja pembangunan khususnya bidang sosial dan ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut : 3. Kondisi yang diinginkan Kondisi yang diinginkan Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran terwujudnya penanggulangan masalah sosial dan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang optimal, dengan berbagai potensi dan peluang serta tantangan atau kelemahan yang dihadapi baik sumber daya, dana, sarana dan prasarana, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu memiliki tekad dan keinginan yang diharapkan sebagai kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : a. Memiliki dan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan profesional; b. Adanya aparatur Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu yang solid dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran dalam melaksanakan visi dan misi serta program dan kegiatan untuk mancapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; c. Adanya hasil identifikasi yang jelas tentang data dan potensi serta permasalahan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di semua tingkatan;


48


d. Adanya

pencatatan

dan

pelaporan

(Reporting

and

Recording),

pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal dalam setiap permasalahan baik sosial, ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian; e. Tersedianya lahan dan komoditi unggulan serta potensi strategis kewilayahan di Indramayu sebagai kawasan industri yang berdampak positif terhadap penyerapan dan perluasan tenaga kerja di Kabupaten Indramayu; f. Adanya peluang dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan masyarakat untuk membuka peluang investor yang akan menanamkan modalnya di Indramayu, sehingga terjadi adanya sinergitas yang positif antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Indramayu; g. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di

Kabupaten

Indramayu

untuk

membuka

peluang

usaha

bagi

masyarakat, dunia usaha dan para invenstor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indramayu. i. Terciptanya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lainnya dalam persebaran penduduk 4. Proyeksi ke depan Dengan kondisi yang diinginkan tersebut maka ada beberapa proyeksi keberhasilan ke depan yang akan dilaksanakan yaitu : a. Optimalisasi perumusan perencanaan teknis operasional dan pelaksanaan koordinasi serta pengendalian di bidang sosial

tenaga kerja , dan

transmigrasi b. Optimalisasi pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dengan efektif dan efisien; c. Optimalisasi pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di semua tingkatan; d. Optimalisasi

pelaksanaan

operasional

kegiatan

penyuluhan

dan

bimbingan sosial serta bantuan sosial;


49


e. Optimalisasi teknis rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); f. Optimalisasi

kegiatan

penyaluran

penempatan

tenaga

kerja

dan

perluasan kerja serta persebaran penduduk g. Optimalisasi kegiatan pelatihan berwirausaha dan ketenagakerjaan h. Optimalisasi pelaksanaan teknis pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja; i. Optimalisasi teknis usaha peningkatan hubungan kerja dan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. j. Optimalisasi kerjasama dengan Kabupaten lainnya dalam persebaran penduduk;


50


BAB V PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN INDIKATIF A.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Kabupaten Indramayu Berdasarkan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya bahwa kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun dan tahunan berikut pendanaan yang ada baik APBD, APBD Propinsi, dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diarahkan dan diaplikasikan terhadap upaya dan langkah-langkah untuk mencapai strategi dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang optimal. Dengan visi Dinas Sosial Indramayu

“Terwujudnya


Ketenagakerjaan

Transmigrasi yang Berkualitas,

Kesejahteraan

Sosial

dan

dan Bermartabat” maka dapat dirumuskan

mengenai program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Transmigrasi Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu untuk Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : Program Prioritas dan Pilihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu pada kurun waktu Panca Warsa Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur; 4. Program Pengembangan Data / Informasi; 5. Program Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial; 6. Program Keluarga Harapan; 7. Program Pemberdayaan PSKS; 8. Pengembangan Kewirausahaan;


51


9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja ; 11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 12. Program Pencegahan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja; 13. Program Penyelesaian Perselisihan dan PHK; 14. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 15. Program Transmigrasi Lokal ; Kegiatan merupakan tindak lanjut dari program yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu. Dari 16 program direalisasikan melalui 53 kegiatan yaitu : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

4.

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Percetakan dan Penggandaan.

6.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

7.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

8.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

9.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah

11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan ( TMP ) 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Makam Pioneer Transmigran 16. Pemeliharaan Rutin Peralatan kantor 17. Pendidikan dan Pelatihan Formal 18. Pengumpulan Up Dating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan


52


19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 20. Penyusunan Laporan keuangan 21. pembinaan bagi anak terlantar 22. Penanganan PMKS Orang Terlantar dalam Perjalanan 23. pembinaan bagi anak jalanan 24. pembinaan bagi anak nakal 25. usaha ekonomi produktif bagi korban tindak kekerasan (KTK) 26. pembinaan tuna sosial bagi pengemis 27. pembinaan tuna sosial bagi gelandangan 28. bimbingan sosial usaha ekonomi produktif bagi bekas warga binaan lembaga permasyarakatan 29. bimbingan sosial KUBE Bagi korban penyalahgunaan NAPZA 30. pembinaan bagi anak jalanan, WTS dan Waria 31. sosialisai mengenai orang dengan HIV / AIDS 32. bimbingan sosial usaha ekonomi produktif bagi korban trafiking 33. bimbingan usaha ekonomi produktif bagi pekerja migran bermasalah 34. bimbingan sosial KUBE bagi wanita rawan sosial ekonomi 35. bimbingan sosial bagi keluarga miskin 36. pembinaan bagi keluarga bermasalah sosial psikologis 37. bantuan rehab rumah bagi keluarga berumah tidak layak huni 38. pembinaan keluarga rentan 39. bimbingan sosial usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat ringan 40. pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pusat rehabilitasi 41. bimbingan sosial usaha ekonomi produktif bagi lanjut usai produktif 42. penanggulangan korban bencana alam 43. bencana sosial dan kejadian luar biasa 44. pendataan PMKS dan PKPS 45. program keluarga haparan (PKH)


53


46. kegiatan

pengembangan

kelembagaan

produktifitas

dan

pelatihan

kewirausahaan 47. kegiatan pembagian kerja sementara sistem padat karya 48. kegiatan terapan teknologi tepat guna 49. Pembangunan Balai Latihan Kerja ( BLK ) 50. pelatihan kejuruan bagi pencari kerja 51. TUK ( Tempat Uji Kompetensi ) 52. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik 53. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif 54. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Komputer 55. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Menjahit (Garmen) 56. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Tata Boga 57. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas 58. kegiatan pemagangan luar negri berbasis pengguna 59. kegiatan pelatihan kejuruan berbasis masyarakat (MTU) 60. sosialisasi

penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL) antar kerja

antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN) 61. pembinaan kelembagaan tenaga kerja - Lembaga pemempatan tenaga kerja swasta ( LPTKS ) - Pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta ( PPTKIS ) - Bursa kerja khusus ( BKK ) - Bursa kerja luar negri ( BKLN )


54


Rencana Strategis Program Prioritas dan Program Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu untuk tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana pada Lampiran

B.

Program dan Kegiatan Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Masalah sosial,

ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai urusan

wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten

Indramayu

merupakan

masalah

manusia

dan

lingkungannya dengan segala kompleksitas dan implikasinya, bersifat never ending (tidak pernah selesai) dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan masalah sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara parsial dapat dipastikan tidak akan efektif, karena itu penanganannya harus dilakukan secara multi corporates system yaitu suatu sistem penanganan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang dipayungi dengan payung hukum yang pasti, baik secara kelembagaan, kelompok, ataupun secara perorangan maupun yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, baik secara horizontal maupun vertikal mulai lingkungan RT/RW sampai dengan pemerintah pusat. Program da Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Yaitu :


55


BAB VI PENUTUP Rencana Strategis ( RENSTRA ) OPD adalah sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Renstra disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis OPD ini adalah merupakan Dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD lima tahun dan atau dengan perubahannya, Yang penyusunannya

diselaraskan

dengan

Visi

dan Misi Pembangunan Daerah

(RPJMD) yang selanjutnya adalah merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dengan berpedoman Renstra diharapkan OPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dapat melaksanakan Program dan kegiatan lebih efektif

efisien dengan hasil kinerja lebih baik. Indramayu,

Juli 2011

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB INDRAMAYU,

WAWANG IRAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19601222 198003 1 003


56

KATA PENGANTAR. Indramayu, Juli KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU

Recommend Documents