KARAKTERISTIK PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERLINDUNGAN PASIEN. Oleh :

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Karakteristik...

185

KARAKTERISTIK PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERLINDUNGAN PASIEN Oleh : Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Human beings are not individuals regardless of health problems. Every human being must have felt sick, so that the life of the state of health care is the main base for creating human resources physically and mentally healthy. Indonesia is a country whose health care is still not able to provide public services the best in the field of health, especially for people who become patients who should gain comfort in the health care field, it is because the lack of regulations governing the legal protection of the patient explicitly, all still partial and regulated implicit in the rules of health in general. That's what causes this research arises which is a kind of normative legal research. Is supposed to provide the best services in the field of health, the government should immediately set up a special law provides legal protection to the patient so as to ensure legal certainty. Keywords : Health Care, Patient, Protection Law. Abstrak Manusia merupakan makhluk individu yang tidak terlepas dari masalah kesehatan. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, sehingga dalam kehidupan bernegara pelayanan kesehatan merupakan basis utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Indonesia merupakan Negara yang pelayanan kesehatannya masih belum mampu memberikan pelayanan publik terbaiknya di bidang kesehatan terutama terhadap masyarakat yang menjadi pasien yang seharusnya memperoleh kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan, hal itu disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien secara eksplisit, semua masih bersifat parsial dan diatur secara implicit dalam peraturan kesehatan pada umumnya. Hal itulah yang menyebabkan timbul penelitian ini yang merupakan jenis penelitian hukum normative. Seharusnya untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, pemerintah harus segera membentuk hukum yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada pasien sehingga menjamin kepastian hukumnya. Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Pasien, Perlindungan Hukum.

186


A. PENDAHULUAN

manusia

1. Latar Belakang Masalah

kesehatan pada masyarakat akan

Kesehatan merupakan bagian

Indonesia.

menimbulkan

Gangguan

kerugian

ekonomi

umat

yang besar bagi Negara, oleh karena

manusia yang seringkali peranannya

itu, peranan Negara sangat besar

tidak diperhatikan ketika kondisi

untuk

manusia tersebut sehat namun akan

masyarakat baik perorangan maupun

berakibat

fatal

kesehatan lingkungan masyarakat itu

tersebut

telah

terpenting

dari

kehidupan

ketika

kesehatan

menurun

dan

meningkatkan

kesehatan

sendiri. Keterlibatan Negara dalam

memberikan dampak buruk terhadap

mengayomi

tubuh. Indonesia sebagai Negara

masyarakat dapat dilakukan melalui

berkembang

pembentukan

masih

kesulitan

mengalami

untuk

memberikan

perilaku

sehat

hukum,

sosialisasi

pelaksanaan hukum tersebut serta

pelayanan kesehatan terbaik bagi

penegakan

penduduknya. Penduduk Indonesia

nondiskriminatif.

masih

hukum terhadap manusia Indonesia

seringkali

kesehatannya,

mengabaikan

dimana

pelayanan

yang

hukum

yang

Perlindungan

menggunakan

pelayanan

kesehatan yang kurang baik sebagai

kesehatan

salah satu unsur yang menjadikan

disebut pasien kurang mendapat

kesehatan itu kurang diperhatikan.

perhatian dari pemerintah. Hal itu

Kesehatan merupakan

hak

dapat

diamati dalam pembentukan

asasi manusia yang wajib untuk

norma

diberikan

terhadap

oleh

warganya kesejahteraan Upaya meningkatkan masyarakat

Negara

untuk

mewujudkan

Negara memelihara derajat

kepada

dalam hal ini biasa

hukum. pasien

menyeluruh

Undang-Undang

dan

Undang-Undang

dilaksanakan

tidak

diatur

tersebut.

kesehatan

Perlindungan secara

dalam

seperti

suatu halnya

Perlindungan

Konsumen. Perlindungan terhadap pasien

memang dalam

secara

impilisit

berdasarkan prinsip nondiskriminatif,

terdapat

undang-undang

partisipatif, dan berkelanjutan dalam

tentang

perlindungan

rangka pembentukan sumber daya

dengan

mengidentikkan

konsumen istilah

187


konsumen

sama

padahal

secara

pasien,

menyewa. Profesi dokter adalah

karakteristik

profesi yang melebihi kategori yang

berbeda.

disebut sebagai penjual jasa layanan

Menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-

kesehatan karena di dalam hubungan

Undang Nomor 44 Tahun 2009

antara pasien dan dokter bukan

tentang Rumah sakit

semata-mata hubungan bisnis tetapi

keduanya

dengan

sangatlah

disebutkan

bahwa :

lebih pada hubungan kejiwaan dan

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

kemanusiaan

Sedangkan

perlindungan

pengertian

dokter

sehingga

sebagai

penilaian

penyedia

jasa

kesehatan sangatlah kurang tepat. Kerancuan

dalam

mendeskripsikan

pasien

konsumen

sebagai

menyebabkan hak-hak

pasien

konsumen dalam Pasal 1 Angka (2)

disamakan dengan perlindungan hak-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

hak

1999

pasien sangat berbeda dengan hak-

Tentang

Perlindungan

Konsumen disebutkan bahwa

pengertian

di

memperhatikan atas

tidak

dapat

disebutkan bahwa pasien adalah konsumen pemakai jasa layanan kesehatan kerena pertemuan antara pasien dan dokter untuk melakukan konsultasi bukanlah termasuk dalam ranah

jual

beli

maupun

padahal

hak-hak

hak konsumen. Karakteristik yang

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Dengan

konsumen

sewa

terbentuk dari hak-hak konsumen terlihat dari adanya kesepakatan dan perjanjian antara pihak produsen dan konsumen

yang

saling

menguntungkan sedangkan dalam perjanjian antara pihak pasien dan rumah sakit atau dokter adalah kesepakatan

yang

bukan

untuk

menguntungkan para pihak tetapi kesepakatan

dalam

upaya

menyelamatkan jiwa pasien, jadi karakter kedua istilah tersebut sudah sangat berbeda.

188


Selain itu, sistem pelayanan

yang

seharusnya

melekat

pada

kesehatan di Indonesia sangat rumit

manusia Indonesia sebagai warga

dan kurang sederhana, terkadang

Negara yang harus dilindungi oleh

banyak

pemerintahnya.

merugikan

pasien

dan

Perlindungan

masyarakat yang awam terhadap

terhadap pasien belum diatur secara

mekanisme rumah sakit dan praktik

eksplisit dalam suatu undang-undang

kedokteran.

yang

Peraturan

di

bidang

mengakibatkan

kesehatan tidak banyak mengatur

kekosongan norma.

tentang

2.

hak-hak

masyarakat

Metode Penelitian

termasuk ketika mereka menjadi pasien.

Peraturan

lebih

terjadinya

Untuk

menganalisa

banyak

permasalahan di atas maka perlu

memberikan perlindungan hukum

digunakan metode penelitian hukum

kepada tenaga kesehatan dan rumah

untuk memperoleh jawaban yang

sakit, sehingga masyarakat seringkali

sistematis.

Berbicara

menjadi pihak yang dirugikan secara

penelitian

hukum,

material dan non material karena

Soekanto

begitu banyaknya prosedur kesehatan

Bambang Sunggono mengungkapkan

yang tidak mereka pahami serta

pada dasarnya penelitian hukum

timbul pemikiran bahwa kesehatan di

merupakan suatu kegiatan ilmiah

Indonesia merupakan harga mahal.

yang

Masyarakat kurang mampu tidak

sistematika, dan pemikiran tertentu,

akan dapat mengakses pelayanan

yang bertujuan untuk mempelajari

kesehatan yang terbaik.

satu atau beberapa gejala hukum

Masalah-masalah

yang

yang

didasarkan

tertentu

tentang Soerjono

dikutip

pada

oleh

metode,

dengan

jalan

terdapat dalam pemaparan di atas

menganalisisnya, kecuali itu, maka

menimbulkan berbagai pertanyaan

juga diadakan pemeriksaan yang

tentang karakteristik perlindungan

mendalam terhadap fakta hukum

hukum terhadap masyarakat baik

tersebut

sebagai

mengusahakan suatu pemecahan atas

manusia

sehat

maupun

sebagai pasien “penderita sakit”. Hal tersebut berkenaan dengan hak asasi

untuk

kemudian

permasalahan-permasalahan

yang

189


timbul

di

bersangkutan.

dalam

gejala

1

mengetahui terlebih dahulu apa saja yang terbilang hukum positif yang

Berdasarkan

permasalahan

tengah berlaku tersebut.3 Penelitian hukum normatif

diatas, maka, jenis penelitian yang digunakan

dalam

penelitian

ini

merupakan upaya untuk meneliti

adalah penelitian hukum normatif

norma-norma

sering disebut

perundang-undangan

penelitian hukum

dalam

peraturan yang

ada,

doktrinal yaitu hukum dikonsepkan

untuk

sebagai apa yang tertulis dalam

norma sehingga dapat dilakukan

peraturan perundang-undangan (law

konstruksi norma dan penemuan

in books) atau hukum dikonsepkan

hukum. Termasuk juga menghindari

sebagai kaidah atau norma yang

kekaburan norma melalui penafsiran

merupakan

hukum serta menghindari konflik

patokan

berperilaku

manusia yang dianggap pantas. Penelitian

hukum

normatif

2

menghindari

kekosongan

norma. Sedangkan dalam penelitian

ini

ini, terjadi kekosongan norma karena

merupakan kegiatan penelitian yang

perlindungan pasien masih diatur

dilakukan

secara implisit dan tersebar di dalam

dengan

melakukan

inventarisasi terhadap hukum positif

Undang-Undang

sebagai kegiatan pendahuluan yang

Undang tentang kesehatan maupun

bersifat mendasar, karena sebelum

Undang-Undang

seorang

kepada

konsumen

padahal

usaha penemuan norma hukum in

kesehatan

merupakan

concreto, atau sampai kepada usaha

pertimbangan suatu negara disebut

menemukan asas dan doktrinnya,

sebagai negara yang maju.

peneliti

sampai

teori-teori tentang law in process dan law in action, maka mereka harus 1

Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 7, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 38. 2

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

baik

Undang-

perlindungan pelayanan dasar

Metode pengumpulan bahan hukum

dilakukan

dengan

mengumpulkan 1. Bahan

hukum

bahan-bahan 3

primer

berupa

hukum

yang

Bambang Sunggono, Op.cit,

hal. 81.


mengikat terdiri dari norma dasar

2. Pendekatan

analisis

190

konsep

atau kaidah dasar, peraturan dasar,

hukum (analytical and conceptual

peraturan

approach),

yaitu dan

bahan

perundang-undangan, hukum

mempelajari

yang

tidak

pandangan

doktrin

dikodifikasikan

(hukum

adat),

berkembang di dalam ilmu hukum

yurisprudensi,

traktat,

bahan

sehingga akan menemukan ide melahirkan

yang

hukum dari zaman penjajahan

yang

pengertian

hingga kini.

hukum, konsep hukum dan asas

2. Bahan hukum sekunder berupa

hukum yang relevan dengan isu

bahan pustaka yang berisikan

yang dihadapi. Pandangan dan

informasi tentang bahan primer.

doktrin ini merupakan sandaran

3. Bahan bahan

hukum

tersier

penunjang

memberikan

berupa

yaitu

petunjuk

yang

maupun

bagi peneliti dalam membangun argumentasi

sekunder.

dan

bahan

hukum

Teknik

analisa

penelitian

hukum ini dilakukan dengan cara

4

menginventarisir

Sedangkan jenis pendekatan yang

dalam

memecahkan isu yng dihadapi.6

penjelasan terhadap bahan hukum primer

hukum

digunakan

adalah

bahan-bahan

hukum yang kemudian diidentifikasi

sebagai setelah itu analisa dilakukan secara

berikut : 1. Pendekatan perundang-undangan

analitis induktif. Prosesnya bertolak

yaitu

dari premisa-premisa yang berupa

dilakukan

norma-norma hukum positif yang

dengan cara menelaah peraturan

diketahui, dan berakhir (sementara)

(statute pendekatan

approach), yang

perundang-undangan.

5

pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.7

4

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, hal. 13. 5 Peter Mahmud Marzuki,2007, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

6

Ibid, hal. 95. Bambang Sunggono,2005, Op.cit,

7

hal. 86.


Diungkapkan kembali oleh

B. PEMBAHASAN

Moelyoto bahwa :

1. Kajian Pustaka

”Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”9

a. Perlindungan Hukum Berbicara

tentang

perlindungan hukum maka akan terlihat hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya.

Kewajiban

adalah

memberikan

Pemerintah perlindungan

terhadap

masyarakatnya

sehingga

tujuan

hukum secara nyata dapat terwujud. Seperti

disebutkan

perlindungan

hukum

bahwa adalah

perlindungan dengan sarana hukum. Tidak

semua

kepentingan

perlu

dilindungi hukum. Kepentingan yang dilindungi

191

hukum

adalah

kepentingan yang dinyatakan sebagai 8

Perlindungan memberikan

rasa

hukum aman

akan kepada

masyarakat sebagai individu maupun masyarakat dalam lingkup sosial, karena

upaya

perlindungan

merupakan salah satu upaya utama

hak.

untuk melindungi hak asasi manusia

Sehingga, setiap hak masyarakat

secara holistik. Akan tetapi menurut

harus

Sudikno

mendapatkan

hukum

dari

perlindungan

Pemerintah

karena

Mertokusumo,

berfungsi

masyarakat adalah pihak yang selalu

kepentingan

dirugikan dan berada pada posisi

kepentingan

yang lemah.

hukum

sebagai

Pelaksanaan

perlindungan

manusia. manusia harus

hukum Agar

terlindungi, dilaksanakan.

hukum

dapat

berlangsung secara normal, damai, 8

Moelyoto, 2009, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Hukum Tata Negara Darurat Karena Peristiwa G30S/PKI (Studi Kasus Jawa Tengah)”, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum Di Indonesia, FH UII Press Pasca Sarjana UII, Yogyakarta, hal. 230.

9

Ibid.


tetapi

dapat

terjadi

karena

10

pelanggaran hukum.

Perlindungan

hukum

bagi

rakyat itu sebagai konsep yang universal, dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan

192

perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia (selanjutnya

disingkat

HAM)

merupak kodrat yang melekat pada diri

manusia

semenjak

manusia

diri sebagai negara hukum.11 Paulus

tersebut dalam kandungan.Seperti

E Lotulung mengungkapkan pula

diungkapkan oleh Max Boli Sabon

masing-masing negara memiliki cara

ada 3 hakikat HAM, yaitu :

dan mekanisme tersendiri tentang bagaimana

mewujudkan

perlindungan hukum tersebut dan seberapa jauh perlindungan hukum diberikan.12 1)

Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 1 butir 1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak

Asasi

Manusia

disebutkan bahwa : Hak Asasi Manusia adalah seperengkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan

10

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hal. 160. 11 Ridwan HR,2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 211. 12 Paulus E Lotulung dalam Ridwan HR, Ibid.

1. HAM bukanlah sesuatu yang baru, melainkan melekat/inherent dengan keberadaan manusia sejak manusia itu diciptakan (dalam kandungan), bukan sejak lahir; 2. HAM bersumber dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari penguasa, atau pemimpin, atau dari peraturan perundangundangan manapun;dan 3. HAM melekat pada manusia sepanjang hayat (at all times) dan di setiap tempat (at all palces), sehingga disebut bersifat kodrati dan 13 universal Namun menurut AV Dicey yang dikutip

oleh

Max

Boli

Sabon

disebutkan bahwa : perlindungan HAM di seluruh dunia ini terdapat dua konsep yang berbeda. Menurut konsep sistem hukum Eropa Kontinental 13

Max Boli Sabon, 2008, Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hal. 9.


(civil law system), HAM dilindungi sepanjang HAM itu terdapat di dalam konstitusi. Jika tidak ditetapkan di dalam konstitusi maka HAM tidak mendapat perlindungan di negara yang bersangkutan. Menurut konsep sistem hukum Anglo Saxon (Common Law System) perlindungan HAM tidak tergantung pada konstitusi. Bahkan konstitusi harus diubah jika ada HAM yang belum tertampung di dalam konstitusi negara yang bersangkutan untuk mendapat perlindungan, karena konstitusi bukan sumber hukum bagi HAM, melainkan konsekuensi dari adanya pengakuan HAM.14 Perlindungan terhadap HAM pada hakekatnya sebagai bagian yang

tidak

terlepas

dari

upaya

pemerintah untuk melindungi warga negaranya sebagai individu sehingga, warganegara memiliki hak dan juga kewajiban sebagai warganegara yang terakumulasi dalam kedudukannya

2. Analisa Hasil Penelitian

Berbicara

Pelayanan

kesehatan

juga

Pelayanan

bagian

yang

terintegrasi dari fungsi pelayanan pemerintah,

karena

kesehatan

merupakan salah satu perwujudan fungsi negara sebagai lembaga yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang

merupakan

salah

kesehatan satu

sarana

pembangunan suatu negara karena kesehatan

yang baik

indikator

sumber

berkualitas.

15

merupakan daya

Kehidupan

yang sumber

daya manusia suatu negara terlihat dari

kualitas

warganegaranya, mempunyai

kesehatan

sehingga

kewajiban

negara untuk

melindungi kesehatan baik jasmani dan rohani warganegaranya karena negara yang memiliki warganegara yang sehat baik secara jasmani dan rohani

mengindikasikan

tersebut

telah

memiliki

negara kualitas

Implementasi pembangunan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan terkait dengan

pelayanan

kesehatan tidak terlepas dari fungsi

pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 15

14

publik.

pembangunan yang terbaik.

sebagai subyek hukum.

1) Karakteristik Kesehatan

pelayanan

193

AV Dicey dalam Max Boli Sabon, Ibid, hal 9-10.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19.


kebutuhan

masyarakat

oleh

bukanlah

penyelenggara negara, dalam hal ini

keuntungan

negara

didirikan

(masyarakat)

tentu

tujuan agar dapat

194

berorientasi

mencari

namun

lebih

oleh

publik

memperhatikan masalah keselamatan

saja

dengan

manusia dan mencegah terjadinya

meningkatkan

korban jiwa.Menurut

Evan, ada 3

kesejahteraan masyarakat.16 Lebih

ciri

lanjut disebutkan pelayanan publik

menyebabkan pelayanan kesehatan

dapat dibagi dalam 3 kelompok

sangat unik dibandingkan dengan

yaitu:

produk atau jasa lainnya.. Keunikan 1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya sertifikat. 2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepone 3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan, kesehatan.

dari

Kesehatan

sebagai

bagian

kelompok

pelayanan

jasa,

namun harus diperhatikan bahwa pelayanan 16

jasa

yang

diberikan

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, hal. 20.

utama

(karakter)

yang

yang tidak diperoleh pada komoditas lain inilah yang mengharuskan kita membedakan

perlakuan

atau

intervensi pemerintah, yaitu 1. Uncertaintyatau ketidakpastian menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak bisa pasti, baik waktu, tempat maupun besarnya biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidakpastian ini sulit bagi seseorang untuk menganggarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatannya. Penduduk yang penghasilannya rendah tidak mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diketahui datangnya, bahkan penduduk yang relatif berpendapatan memadai sekalipun seringkali tidak sanggup memenuhi kecukupan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan medisnya. Maka dalam hal ini seseorang yang tidak miskin dapat menjadi


miskin atau bangkrut mana kala ia menderita sakit. 2. Asymetry of Information.Sifat kedua asymetry of Information menunjukkan bahwa konsumen pelayanan kesehatan berada pada posisi yang lemah sedangkan provider (dokter dan petugas kesehatan lainnya) mengetahui jauh lebih banyak tentang manfaat dan kualitas pelayann yang dijualnya. 3. Externality menunjukkan bahwa komsumsi pelayanan kesehatan tidak saja mempengaruhi pembeli tetapi juga bukan pembeli. Contohnya adalah komsumsi rokok yang mempunyai resiko besar pada bukan perokok, akibat dari ciri ini, pelayanan kesehatan membutuhkan subsidi dalam berbagai bentuk.Oleh karena pembiayaan pelayanan kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab diri sendiri, akan tetapi perlunya digalang tanggung jawa bersama (publik).17

195

memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Semakin mampu warganegara suatu Negara memenuhi kebutuhan akan bahwa

kesehatannya Negara

membangun

menandakan

tersebut sumber

telah daya

manusianya dengan baik, namun jika warganegara mengalami pemenuhan

suatu

Negara

kesulitan

dalam

kesehatan pribadinya

berarti menandakan Negara tersebut belum berhasil membangun sumber daya

manusianya

dengan

baik.

Pelayanan

kesehatan

berorientasi

pada

materiil saja,

karena pelaku usaha

bidang

kesehatan

tidak

keuntungan

seharusnya

bergerak di bidang sosial. Pihak pasien dalam kedudukannya sebagai subyek hukum dalam pelayanan kesehatan belum mendapat fasilitas dan seringkali ditempatkan pada

Karakteristik

pelayanan

kesehatan sebenarnya sangat berbeda dengan

pelayanan-pelayanan

lainnya,

karena

terkandung kesehatan manusia

orientasi

dalam adalah suatu

jasa yang

pelayanan menjadikan bangsa/Negara

posisi yang lemah. Pelaku usaha di bidang kesehatan sebagai pemiliki uang menempati posisi yang kuat dan terkadang menekan pihak pasien dengan otoritas rumah sakit yang menyebabkan pihak pasien tidak memiliki opsi tawar dan harus setuju dengan klausula yang ditawarkan

17

http://www.AstaQauliyah.com. diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

pihak

penyelenggara

pelayanan

196


kesehatan.

malparaktik

memberikan manfaat yang besar bagi

merupakan salah satu peristiwa yang

perkembangan pembangunan bangsa

menempatkan masyarakat sebagai

2) Perlindungan Pasien

pihak

Kasus

pengguna

jasa

kesehatan

Manusia

sebagai

makhluk

berada pada posisi yang selalu lemah

individu tidak dapat terlepas dari

dan tidak berdaya melawan otoritas

kedudukannya

penyelenggara pelayanan kesehatan

hukum. Sebagai pendukung hak dan

yang memiliki modal besar yang

kewajiban, karakter setiap manusia

dilindungi oleh kode etik profesi

memiliki hak secara alamiah maupun

yang menaunginya.

hak-hak yang melekat sebagai dasar

Dengan melihat kedudukan

dilindungi

kesehatan,

yuridis

Pemerintah

lebih

seharusnya berpihak

pada

subyek

kedudukannya sebagai makhluk yang

masyarakat sebagai pengguna jasa maka

sebagai

oleh

ada

negara.

dua

alasan

Secara yang

menyebutkan alasan manusia sebagai

masyarakat pengguna jasa kesehatan

subyek hukum yaitu :

ini

a. Pertama, manusia mempunyai

terutama

masyarakat

tidak

mampu, karena proses pelayanan yang berbelit-belit, biaya pengobatan

hak-hak subyektif. b. Kedua,

kewenangan

hukum,

yang mahal serta pelayanan yang

dalam hal ini kewenangan hukum

diskriminatif perlu dikaji kembali

berarti, kecakapan untuk menjadi

oleh otoritas

subyek hukum, yaitu sebagai

Negara

pembuat kebijakan agar

masyarakat

pendukung hak dan kewajiban.18

mendapatkan perlindungan hukum di

Berbicara tentang hak-hak

bidang kesehatan, karena kesehatan

subyektif , hal itu berhubungan

merupakan kepentingan rakyat yang

dengan

merupakan

merupakan

hak

yang

wajib

hukum

subyektif

dasar

yang

penentuan

diwujudkan oleh pemerintah untuk

timbulnya

memberikan kepastian hukum di

seseorang sebagai subyek hukum.

bidang kesehatan bagi masyarakat,

seperti diungkapkan oleh Achmad

memberikan masyarakat

keadilan yang

lemah

bagi serta

18

hak

dan

kewajiban

Arif Fajar Nasucha dalam manusiapinggiran.blogspot.com, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

197


moral.hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini. setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.20

Miftachul Alim menyebutkan bahwa hak-hak subyektif merupakan segi aktif

dari

hubungan

hukum.

Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan

antara

individu

dan

Melihat

status

masyarakat dan antar individu itu

manusia

sendiri. Ikatan itu tercerminkan pada

dalam pelayanan kesehatan, maka

hak dan kewajiban. Antara hak dan

masyarakat sebagai pengguna jasa

kewajiban terdapat hubungan yang

kesehatan

sangat erat. Yang satu mencerminkan

Menurut Undang-Undang Nomor 29

adanya yang lain.19 Lebih lanjut

Tahun

disebutkan dalam Wikipedia

Kedokteran

Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu(right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan 19

alimpolos.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

sebagai

kedudukan

subyek

hukum

disebut sebagai pasien.

2004

tentang

Praktik

Pasal 1 Angka 10

disebutkan bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi Melihat pengertian pasien di atas, maka sebenarnya istilah pasien tidak dapat diidentikan dengan istilah konsumen, karena pasien sebenarnya adalah pihak yang tidak selalu memiliki

kemampuan

untuk

melakukan

pembayaran

terhadap

penggunaan

fasilitas

pelayanan

sedangkan

konsumen

kesehatan merupakan 20

pihak

yang

pasti

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

198


memiliki

kemampuan

untuk

pelaksanaan

hak

asasi

manusia.

melakukan transaksi dan mampu

Setiap manusia berhak atas hidup

melakukan

pembayaran

terhadap

yang sehat dan pemerintah wajib

barang/jasa

yang

mewujudkan hal tersebut. Hanya

dilakukannya dengan pihak pelaku

saja, pengaturan yang melindungi

usaha, oleh karena itu, disinilah

masyarakat sebagai pasien belum

peranan

terbentuk secara riil karena semua

transaksi

pemerintah

perlindungan masyarakat

memberikan

hukum sebagai

terhadap

pasien

yang

pengaturan

perlindungan

diidentikan

dengan

pasien

pengaturan

seringkali hak asasinya dilanggar

perlindungan konsumen. Oleh karena

oleh

itu, perwujudan perlindungan hukum

pihak

penyedia

pelayanan

kesehatan.

terhadap pasien serta terciptanya hak

Perlindungan rakyat,

dibedakan

hukum

bagi

asasi manusia di bidang kesehatan

menjadi

dua

maka

perlu

dibentuk

peraturan

macam yaitu perlindungan hukum

perundang-undangan yang mengatur

preventif, kepada rakyat diberikan

perlindungan terhadap pasien.

kesempatan

untuk

mengajukan

beberapa

keberatan

pendapatnya,

serta

atau

perlindungan

represif dalam upaya penyelesaian

C. PENUTUP 1. Simpulan Dengan

memperhatikan

sengketa.21 Perlindungan hukum di

paparan diatas, maka penulis dapat

bidang

menyimpulkan bahwa karakteristik

kesehatan

lebih

melindungi

pihak

pelayanan

kesehatan

banyak

penyelenggara daripada

pelayanan perlindungan

kesehatan pasien

dalam merupakan

masyarakat yang berposisi sebagai

perwujudan pelayanan publik yang

pasien. Padahal, hukum berfungsi

berorientasi

sebagai perlindungan kepentingan

Tidak ada satupun penyelenggara

manusia

pelayanan

tanpa

kecuali,

karena

pada

kemanusiaan.

kesehatan

menolak

berbicara perlindungan hukum maka

masyarakat yang berobat karena

akan berbicara tentang terwujudnya

alasan biaya. Karakteristik yang

21

Moelyoto, Op.cit, hal. 232.

menempatkan posisi pasien sebagai


pihak yang lemah harus dirubah dengan menempatkan posisi pasien dengan

pihak

penyelenggara

pelayanan kesehatan haruslah sama sehingga

perlindungan

kesehatan

tidak hanya diberikan kepada pasien yang mampu saja karena pelayanan kesehatan

merupakan

hak

asasi

setiap orang tanpa kecuali. 2. Saran a. Pemerintah peraturan

segera yang

merancang memberikan

perlindungan kepada pasien agar masyarakat

sebagai

pelayanan

kesehatan

aman

dan

pengguna

tidak

ragu

yang disediakan. pelayanan

kesehatan lebih memperhatikan kualitas

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta. Moelyoto, 2009, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Hukum Tata Negara Darurat Karena Peristiwa G30S/PKI (Studi Kasus Jawa Tengah)”, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum Di Indonesia, FH UII Press Pasca Sarjana UII, Yogyakarta. Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

merasa

menggunakan fasilitas kesehatan

b. Penyelenggara

199

pelayanan

dan

posisikanlah pasien itu sebagai

Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta. Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung.

subyek hukum bukan sebagai obyek dan jangan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Sabon, Max Boli, 2008, Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Buku Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.


Sunggono, Bambang, 2005, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 7, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Internet http://AstaQauliyah.com, diakses pada tanggal 28 Juli 2016. Arif

Fajar Nasucha dalam manusiapinggiran.blogspot.c om, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

Alimpolos.blogspot.co.id diakses pada tanggal 28 Juli 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak diakses pada tanggal 28 Juli 2016. Sumber Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

200

KARAKTERISTIK PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERLINDUNGAN PASIEN. Oleh :

Recommend Documents