33
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN Oleh : Zabidin, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Abstract Legal relationship between doctor and patient in health care is often tinged with neglect of the rights of patients, causing a conflict or dispute. Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) or alternative dispute resolution outside the court. Mediation is considered more profitable the parties since the mediator has no authority to decide, but only as a mediator of the agreement by the parties. The advantages of using mediation path is a simple procedure, effective, inexpensive, decisions are still in control (control) the parties to the dispute, even though mediation is not a panacea to overcome distortions paradigm of litigation and can not be applied to all disputes. Keywords : Mediation, Dispute Resolution, Medical, Effort, Protection, Patient. Abstrak Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan seringkali diwarnai dengan pengabaian pada hak-hak pasien sehingga menimbulkan konflik atau sengketa. Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi ini dianggap lebih menguntungkan para pihak karena mediator tidak memiliki kewenangan memutus namun hanya sebagai penengah atas kesepakatan yang dibuat para pihak.Keuntungan penggunaan jalur mediasi adalah prosedurnya sederhana, efektif, tidak mahal, putusan masih dalam pengendalian (kontrol) pihak-pihak yang bersengketa, meskipun mediasi bukan merupakan panacea untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi dan tidak dapat diterapkan terhadap semua sengketa. Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Medis, Upaya, Perlindungan, Pasien. A. PENDAHULUAN
melalui media elektronik maupun
1.
media cetak, bahwa banyak ditemui
Latar Belakang Berkaitan
dengan
profesi
beberapa
tahun
dilakukan kalangan dokter Indonesia.
belakangan ini marak diberitakan
Bahkan menurut laporan Lembaga
dalam mass media nasional, baik
Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan
dokter
ini,
praktek-praktek
malpraktek
yang
34
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
Pusat tercatat kurang lebih 405 kasus
peradilan
dalam
malpraktek di Indonesia, dimana
fungsinya,
karena
sebanyak
terlampau padat, lamban dan buang
73
kasus
diantaranya
dilaporkan ke kepolisian.
menjalankan dianggap
waktu, mahal dan kurang tanggap
Adanya pemahaman
yang
terhadap kepentingan umum serta
sengketa
dianggap terlampau formalistik dan
medis atau malpraktek,
belum
terlampau teknis, oleh karena itu
diaturnya
dalam
perlu perbaikan sistim peradilan
belum seragam tentang
malpraktek
peraturan perundang-undangan, serta belum adanya
kearah yang efektif dan efisien.
standarisasi standar
Berdasar kondisi diatas maka
pelayanan profesi kesehatan sampai
jalur Mediasi dianggap sebagai salah
saat ini
menyebabkan penanganan
satu
dan
penyelesaian
resolution (ADR) atau alternatif
masalah
malpraktek menjadi tidak pasti.
bentuk
penyelesaian
alternatif
masalah
dispute
diluar
Proses penyelesaian sengketa
pengadilan. Mediasi adalah cara
dapat digunakan dua jalur yaitu jalur
penyelesaian sengketa melalui proses
litigasi (melalui pengadilan) dan non
perundingan
litigasi.
kesepakatan para pihak
Proses
pengadilan
beracara
adalah
memperoleh dengan
yang
dibantu oleh mediator. Mediasi itu
membutuhkan biaya dan memakan
sendiri dapat dilakukan melalui jalur
waktu, karena sistim pengadilan
pengadilan
konvensional secara alamiah dalam
pengadilan
diri para pihak saling berlawanan,
mediator yang telah mempunyai
sehingga
sertifikat mediator.
seringkali
proses
di
untuk
menghasilkan
maupun dengan
diluar
menggunakan
satu pihak sebagai pemenang dan
Di Indonesia mediasi telah
pihak lainnya sebagai pihak yang
lama menjadi bagian dalam proses
kalah.
penyelesaian masalah. Dalam hukum Berlarut-larutnya proses yang
harus
dilalui
dalam
beracara
acara yang berlaku, baik pasal 130 Reglemen
Indonesia
yang
(HIR)
maupun
dipengadilan
menyebabkanadanya
diperbaharui
kritik
terhadap
Staatsblad 1941 No 44 dan pasal 154
tajam
lembaga
35
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
Reglemen
Hukum
Acara
untuk
menyelesaikan sengketa disamping
Daerah Luar Jawa dan Madura
proses
(RBg) Staatsblad 1927 No 227
memutus.
mendorong
para
pihak
untuk
pengadilan
Jika
yang
bersifat
dibandingkan
dengan
menempuh proses perdamaian yang
proses litigasi ( pengadilan ) mediasi
dapat
memiliki keuntungan :
diintensifkan
mengintegrasikan kedalam
dengan
proses
prosedur
cara
mediasi
berperkara
di
pengadilan tingkat pertama. Dengan
ditetapkannya
Indonesia (Perma) No. 1 tahun 2008 Prosedur
Pengadilan
Mediasi
dimanadi
di
dalam
Konsideran Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan
bahwa
merupakan
salah
mediasi
satu
proses
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah,
murah, sesuai kebutuhan, netral ,rahasia didasari dengan hubungan
Peraturan Makamah Agung Republik
tentang
a. Bersifat luwes, sukarela, cepat
baik. b. Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa. c. Membantu
melepaskan
kemarahan terhadap pihak lawan d. Meningkatkan
kesadaran
akan
kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak. e. Mengetahui hal-hal isu-isu yang
serta dapat
tersembunyi yang terkait dengan
memberikan akses yang lebih besar
sengketa yang sebelumnya tidak
kepada para pihak untuk menemukan
disadari.
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Disamping pengintegrasian
f. Mendapatkan ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa.
itu mediasi
kedalam
Sedangkan
kekurangan
berproses dalam jalur litigasi jika
proses beracara di pengadilan dapat
dibandingkan
menjadi salah satu instrumen efektif
adalah:
mengatasi
a. Proses yang berlarut-larut atau
perkara
masalah di
memperkuat
penumpukan
pengadilan dan
serta
memaksimalkan
fungsi lembaga pengadilan dalam
dengan
mediasi
lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat;
36
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
b. Menimbulkan
ketegangan
atau
rasa permusuhan diantara para
dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan pasien ?
pihak; c. Kemampuan
dan
pengetahuan
yang terbatas dan bersifat umum;
B. PEMBAHASAN 1.
Penyelesaian Sengketa Medis
d. Tidak dapat dirahasiakan atau bersifat terbuka;
Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk
e. Kurang
mampu
mengembalikan hubungan para pihak
mengakomodasikan kepentingan
yang bersengketa dalam keadaan
pihak lain;
seperti semula, dengan pengembalian
f. Sistim administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah;
hubungan tersebut maka mereka dapat mengadakan hubungan baik
g. Putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu
sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.
pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasa tidak adil. Dengan bahwa
demikian
proses
berlangsung memiliki
diluar
perbuatan terlihat
mediasi
yang
pengadilan
keunggulan-keunggulan
tersendiri. Disamping itu
Penyelesaian adalah proses cara
Menyelesaikan
menyelesaikan. diartikan
sebagai
menyudahkan , menjadikan berakhir, membereskan
atau
mengatur
memutuskan,
memperdamaikan
menurut
(perselisihan atau pertengkaran) atau
pasal 2 ayat 1 PerMa No 01 tahun
mengatur suatu sehingga menjadi
2008
baik
ini, bahwa semua perkara
1
.Sedangkan istilah sengketa
perdata yang diajukan ke pengadilan
berasal
dari
terjemahan
bahasa
tingkat pertama wajib untuk terlebih
Inggris dispute atau geding dalam
dahulu
diselesaikan
melalui
bahasa Belanda.
dengan
bantuan
menyatakan sengketa adalah persepsi
mediator. Berdasarkan latar belakang
mengenai perbedaan kepentingan (
tersebut maka muncul permasalahan
perceived divergence of interest) atau
perdamaian
bagaimana
pengaturan
mediasi
1
Dean G pruit
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 801.
37
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
suatu kepercayaan bahwa aspirasi
merasakan
pihak-pihak yang bersengketa tidak
menimbulkan kerugian itu.
dicapai
secara
simultan
(secara
bahwa
dirinya
telah
Dalam pelayanan kesehatan
serentak)2 , Dean G Pruit dan Jeffrey
yang
dengan
adanya
Z Rubin, melihat sengketa dari
hubungan hukum antara
dokter
perbedaan kepentingan atau tidak
dengan pasien seringkali diwarnai
dicapainya kesepakatan para pihak.
dengan
Selanjutnya
Salim
HS
diikuti
pengabaian pada hak-hak
pasien
sehingga
menimbulkan
menyatakan bahwa sengketa adalah
konflik atau sengketa, Nader dan
pertentangan,
atau
Tood dalam Adi Sulistiono secara
perselisihan,
percekcokan
yang
terjadi
antara
eksplisit membedakan antara : a. Pra
pihak
satu
dengan
pihak
konflik
yang
adalah
keadaan
yang
lainnya dan/atau antara pihak yang
mendasari rasa tidak puas seseorang
satu dengan berbagai pihak yang
karena diperlakukan tidak adil.
berkaitan bernilai,
dengan baik
sesuatu
yang
Konflik adalah keadaan dimana para
berupa
uang
pihak menyadari atau mengetahui
itu
maupun benda.3 Pada
b.
tentang adanya perselisihan pendapat orang
diantara mereka. c. Sengketa adalah
berpendapat, bahwa suatu sengketa
keadaan dimana konflik tersebut
dapat
dinyatakan
terjadi
umumnya
disebabkan
karena
adanya perbedaan pandangan atau
dimuka
umum
atau
dengan melibatkan pihak ketiga.4
pendapat antara para pihak tertentu
Pemicu terjadinya sengketa
tentang sesuatu hal tertentu. Salah
adalah kesalahpahaman, perbedaan
satu pihak merasakan dirugikan hak-
penafsiran,
haknya
pengaturan,
oleh
pihak
yang
lain,
sedangkan pihak yang lain tidak
ketidak
jelasan
ketidakpuasan,
ketersinggungan,
kecurigaan,
tindakan yang tidak patut, curang atau
tidak
jujur,
kesewenang-
2
Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, 2004, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 9-10. 3 Salim HS, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.137.
4
Adi Sulistiono, 2008, Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hal. 1-2.
38
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
wenangan atau ketidakadilan dan terjadinya
keadaan
yang
tidak
4. Melakukan apa yang menurut kesepakatan
tidak
seharusnya
dilakukan.5
terduga. Apabila
dikaitkan
dengan
Hal
lain
yang
dapat
hubungan dokter dan pasien maka
menyebabkan banyaknya kejadian
sengketa medis berawal dari adanya
sengketa
perasaan tidak puas dari salah satu
kebijakan menejemen rumah sakit.
pihak karena adanya pihak lain yang
Sengketa
medis
tidak
dikenal
juga
memenuhi
sebagaimana
prestasi
yang
telah
medik
malpraktik.
adalah
faktor
dalam
hukum
dengan
istilah
Malpraktek
sendiri
diperjanjikan, atau ada wanprestasi.
sebenarnya tidak hanya ditujukan
Dimana
dalam
pada profesi kesehatan saja terapi
sengketa medis biasanya dilakukan
juga profesi pada umumnya tetapi
oleh pihak dokter.
secara umum banyak ditujukan pada
wanprestasi
ini
Hal-hal yang menyebabkan
profesi kesehatan.
wanprestasi dalam sengketa medis diantaranya adalah : 1. Tidak
akan berdampak luas secara yuridis,
melakukan
menurut
apa
kesepakatan
yang
baik dalam hukum pidana, perdata
wajib
maupun hukum administrasi. Dalam
dilakukan.
hukum
2. Melakukan apa yang menurut kesepakatan tetapi
wajib
terlambat
dilakukan
memenuhinya
atau tidak tepat waktu. 3. Melakukan kesepakatan
Perbuatan malpraktek medik
tetapi tidak sempurna.
dilakukan
misalnya
ada
penipuan terhadap pasien apabila dokter
memberikan
palsu,ada pelanggaran menelantarkan
apa yang menurut wajib
pidana
pasien
keterangan kesusilaan, dengan
sengaja, dalam perdata bila ada wanprestasi, sedang dalam hukum administrasi bila seorang dokter yang melakukan praktek kedokteran tidak memiliki 5
surat
tanda
regristasi
Eddi Junaedi, 2011, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.
39
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
(STR)
yang
dikeluarkan
Konsil
Mediator harus mampu menjaga
Kesehatan Indonesia (pasal 29 ayat 1
kepentingan
UU No 29 Tahun 2004 tentang
bersengketa secara adil dan sama,
Praktek kedokteran) maupun Surat
sehingga menumbuhkan kepercayaan
ijin Praktek (SIP) yang dikeluarkan
(trust)
Kepala Dinas Kesehatan setempat
bersengketa.6
(pasal 36 UU No 29 tahun 2004). 2.
Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Medis Mediasi
adalah
para
dari
pihak
yang
para
pihak
yang
Nolan-Haley
dalam
Adi
7
Sulistiono mendefinisikan Mediation is generally understood tobe a
proses
shorttrem, structured, taks-oriented,
negosiasi penyelesaian sengketa atau
participatory intervention process.
pemecahan masalah dimana pihak
Disputing
ketiga
memihak
neutral third party, the mediator, to
(impartial) bekerjasama dengan para
reach a mutually process, where
pihak yang bersengketa membantu
athird party inventervenor imposes
memperoleh kesepakatan perjanjian
adecision, no such compulsion exists
yang
in mediation. Menurut John W Head,
yang
tidak
memuaskan.
Para
ahli
parties
a
mediasi
etimologi dan terminologi. Secara
penengahan
etimologi istilah mediasi berasal dari
bertindak sebagai kendaraan untuk
bahasa Latin meicare yang berarti “
berkomunikasi antar para pihak,
berada ditengah”. Makna dari berada
sehingga pandangan mereka yang
ditengah adalah
menunjuk kepada
berbeda atas sengketa tersebut dapat
peran yang ditampilkan pihak ketiga
dipahami dan mungkin didamaikan
sebagai mediator dalam menjalankan
tetapi
tugasnya
tercapainya suatu perdamaian tetap
dan
menyelesaikan sengketa antara para
suatu
with
memberikan makna mediasi secara
menengahi
adalah
work
dimana
tanggung
jawab
prosedur seseorang
uatama
berada ditangan para pihak sendiri.8
pihak. Selanjutnya berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam
penyelesaian
sengketa.
6
Ibid . hal. 13. Adi Sulistiono, Op.cit. hal. 8. 8 John W Head, 1997, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, hal. 23. 7
40
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
Selanjutnya
Moore
memberikan
pengertian
yaitu,
intervention
“the
mediasi in
Mediator tidak mempunyai wewenang
untuk
memutuskan
a
sengketa. Mediator hanya membantu
negotiation or a conflict of an
para pihak untuk menyelesaikan
acceptable third party who has
persoalan-persoalan yang diserahkan
limited or no authoritative decision
kepadanya. Dalam sengketa dimana
making power but who settlement of
salah satu pihak lebih kuat dan
9
issues in dispute “. Definisi tersebut
cenderung
menegaskan
kekuasaannya,
hubungan
antara
menunjukkan pihak
ketiga
mediasi dengan negosiasi, bahwa
memegang peranan penting untuk
mediasi
menyetarakannya.
ketiga
adalah
intervensi
terhadap
negosiasi.
Pihak
suatu ketiga
pihak
Kesepakatan
proses
dapat tercapai dengan mediasi, jika
tersebut
pihak yang bersengketa berhasil
memiliki kewenangan terbatas atau
mencapai
justru sama sekali tidak memiliki
bersama-sama
kewenangan
mengambil
penyelesaian sengketa dengan arahan
keputusan. Pengambilan keputusan
kongkret dari mediator. Penyelesaian
tetap berada ditangan para pihak.
sengketa melalui mediasi dilakukan
Demikian
pula
menurut
Takdir
sendiri
Rahmadi
dalam
Eddi
Junaedi
untuk
saling
oleh
bersengketa
pengertian
dan
merumuskan
para dengan
pihak
yang
didampingi
mengatakan bahwa mediasi adalah
mediator.
suatu proses penyelesaian sengketa
sepenuhnya
antara dua pihak atau lebih melalui
sengketa kepada para pihak, baik
perundingan atau mufakat dengan
mengenai bentuk maupun besarnya
bantuan pihak netral yang tidak
ganti kerugian atau tindakan tertentu
memiliki kewenangan memutus.10
untuk menjamin tidak terulangnya kembali Keuntungan
9
Chisthoper W, 1996, Moore, The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossie-Bass Publishers, San Fransisco, hal. 33-36. 10 Op.cit. hal. 14.
Mediator
menyerahkan
proses
penyelesaian
kerugian
konsumen.
penggunaan
mediasi
adalah
sederhana,
efektif,
jalur
prosedurnya tidak
mahal,
putusan masih dalam pengendalian
41
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
(kontrol)
pihak-pihak
bersengketa.
Namun
yang demikian,
g. Menetapkan
lebih
untuk mengatasi distorsi paradigma
menyelesaikan
litigasi dan tidak selalu tepat untuk
mendesak.
penting
proses
menyelesaikan
kepentingan
persoalan
dibandingkan persoalan
yang
h. Jika para pihak berada dalam
atau tidak selalu diperlukan untuk semua
atau
mempertahankan suatu hak tidak
mediasi bukan merupakan panacea
diterapkan terhadap semua sengketa
preseden
litigasi,
kepentingan-
pelaku
lainnya
dalam sengketa tertentu.11Kemudian
seperti
penyelesaian sengketa menggunakan
penjamin tidak akan diperlakukan
Mediasi akan berfungsi dengan baik
lebih baik dibandingkan dengan
bilamana
mediasi.
sesuai
berikut ini :
dengan
syarat
12
para
Apabila
a. Para pihak mempunyai kekuatan
mediasi
pengacara
dikaitkan
sebagai
dan
dengan
penyelesaian
tawar menawar yang sebanding.
sengketa medis maka proses mediasi
b. Para pihak menaruh perhatian
merupakan upaya yang tepat dalam
terhadap hubungan dimasa depan.
menyelesaikan sengketa medis antara
c. Terdapat banyak persoalan yang
dokter dan pasien kecuali dalam
memungkinkan
terjadinya
pertukaran (trade off).
untuk menyelesaikan. pihak
permusuhan
tidak yang
pidana
pelecehan
d. Terdapat urgensi atau batas waktu
e. Para
proses
rahasia
murni
seksual,
kedokteran,
seperti
pengungkapan aborsi
serta
kelalian berat, keterangan palsu, memiliki
penipuan dan lain-lain. Hal itu
berlangsung
disebabkan karena prinsip dasar dari
lama dan mendalam. f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut mereka
mediasi
sebagai
penyelesaian
sengketa seperti yang dikemukakan oleh Fatahillah Syukur adalah13 :
tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan. 11
Adi Sulistiyono, Op.cit. hal. 87. Ibid, hal. 88.
12
13
Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia : Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistim Peradilan, Mandar Maju, Bandung, hal. 1011.
42
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
a.
Prinsip Kesukarelaan Para Pihak
dan mediator. Semua informasi
(Voluntary Principle), dimana
ini tidak boleh digunakan dan
mediasi adalah metode yang
mediator dilarang menjadi saksi
mendasarkan
dalam proses persidangan.
diri
pada
kesukarelaan para pihak untuk
b.
d.
urun rembug mencari solusi
Principle), yaitu kemauan para
untuk
bersama
pihak untuk menempuh proses
tanpa paksaan, ancaman atau
mediasi tidak boleh mengulur
tekanan dari pihak manapun.
waktu
Prinsip Penentuan Diri Sendiri
keuntungan bagi
(Self Determination Principle),
sendiri
yaitu
penyelesaian
kepentingan
terkait
dengan
kesukarelaan,
prinsip
berdasarkan
menentukan kemauannya. Pihak tersebut
bisa
kapan
atau
mengambil kepentingan
untuk
mencari yang
menguntungkan
prinsip ini para pihak bebas
semua
pihak
(win-win solution). e.
saja
Prinsip Penentuan Aturan Main (Ground
Rules
Principle),
mengundurkan diri dari proses
dengan dibantu mediator, para
mediasi walaupun prosedur bisa
pihak
diwajibkan
menyepakati
untuk
ditempuh,
harus
membuat
dan
mematuhi
namun hakim atau mediator
aturan main sebelum memulai
tidak bisa menekan para pihak
proses mediasi agar bisa berjalan
untuk tetap berada dalam proses
dengan
mediasi,
mencapai hasil yang diinginkan.
memaksa
c.
Prinsip Itikad Baik (Good Faith
apalagi
sampai
mereka
untuk
f.
konstruktif
Prinsip/Prosedur
dan
Pertemuan
menghasilkan atau menyetujui
Terpisah
kesepakatan damai.
Principle /Procedure), mediator
Prinsip
(Private
Meetings
Kerahasiaan
dan para pihak bisa dan berhak
(Confidentiality Principle), yaitu
mengadakan pertemuan terpisah
proses mediasi bersifat rahasia
dengan salah satu pihak (kaukus)
dimana semua informasi hanya
ketika
mengadapi
boleh diketahui oleh parapihak
tertentu,
seperti
situasi
perundingan
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
mengalami
kebuntuan,
besar
dokter
tidak
43
dapat
meredakan emosi tinggi, dan
dipersalahkan jika hasilnya ternyata
sebab terkait lainnya. Prosedur
sebagaimana
inilah yang menjadi ciri khas
sepanjang sudah dipenuhi syarat-
mediasi yang tidak bisa ditemui
syarat standar profesi.
dalam metode lainnya.
yang
diharapkan
b. Adanya dereliction of the duty
Sementara
dalam
(penyimpangan
dari
kewajiban),
penyelesaian melalui jalur litigasi
yaitu
dalam
akan
tidak boleh diartikan secara sempit,
belah
pihak.
karena dalam kedokteran terdapat
sukar
untuk
kemungkinan dua pendapat atau
memenuhi kriteria malpraktek medis
lebih yang berbeda tetapi semuanya
berasal dari kerugian yang diduga
benar.
muncul
argumentasi
sengketa
merugikan Apalagi
medis
kedua cukup
dari
kelalaian
kekurangahlian. malpraktek
dari
atau
Ciri
umum
aspek
kelalaian
medis menurut Bambang Purnomo mengandung tolok ukur adanya 4 (empat) kriteria
yaitu :
14
tenaga
seorang dokter kesehatan
Maka
diperlukan untuk
adu proses
pembuktian antar kolega sesuai dengan
perkembangan
ilmu
kedokteran mutakhir. c. Terjadinya
damage
(kerugian),
yaitu memperhitungkan kerugian
a. Adanya duty (kewajiban), yaitu kewajiban
bahwa penyimpangan ini
atau
itu
tidak
kerugian
boleh
berdasarkan
sepihak,
melainkan
untuk
kesebandingan antara kerugian atas
mempergunakan segala ilmu dan
dasar biaya yang dikeluarkan untuk
kepandaiannya untuk melakukan
mencegah dan biaya yang timbul
pelayanan
dari
kesehatan
berupa
akibatnya.
Apabila
pengobatan berdasarkan standart
diperkirakan
profesi,
pencegahan lebih murah daripada
sehingga
kemungkinan
biaya
dapat untuk
biaya kerugian untuk akibat yang 14
Bambang Purnomo, tanpa tahun, Malpraktek Kedokteran, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 99.
terjadi, maka ada kelalaian. d. Terbuktinya
direct
causal
relationship (kausa atau akibat
44
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
langsung) antara pelanggaran dan
(kewajiban), deriction of the duty
kewajiban dengan kerugian, yaitu
(penyimpangan dari kewajiban),
bahwa dalam setiap kasus harus ada
direct
hubungan langsung sebagai kausal
langsung), damage (kerugian).
terhadap
akibat
yang
causation
(kausa/akibat
terjadi,
6. Ada atau tidaknya alasan pemaaf
dimana hubungan kausal dan akibat
maupun alas an pembenar dari
langsung
perbuatan tersebut .
itu
digeneralisasikan
tidak
dapat
pada
setiap
tindakan kesehatan.
metode-metode
Selanjutnya
ada
yang
terdapat
elemen
Apabila dibandingkan dengan
beberapa dalam
alternatif
penyelesaian sengketa lain, mediasi menawarkan
penawaran
yang
malpraktek dalam profesi kesehatan
integratif, dimana
yang harus terukur dari pertimbangan
membutuhkan biaya yang besar serta
yang bermuatan :
waktu
1. Ada tidaknya standart profesi
menekankan siapa yang menang dan
kesehatan yang tumbuh dari ilmu
kalah, siapa benar atau salah, tetapi
pengetahuan kesehatan.
dengan hasil penyelesaian menang-
2. Ada
atau
kesehatan
tidaknya yang
resiko
memerlukan
bantuan ahli kesehatan. 3. Ada
atau
tidaknya
yang
menang
lama,
Disamping
itu
tidak
solution).
mediasi sengketa
dalam medik
biasanya berfokus kepada tujuan –
consent yang memenuhi standar
tujuan
nasional maupun internasional.
keluarganya sebagai
4. Ada atau tidaknya rekam medis
dan
(win-win
penyelesaian informan
prosesnya tidak
dari
pihak
pasien
atau
pokok dari
kesepakatan atau permufakatan.
(kesehatan) yang lengkap dan
Hal penting yang juga harus
secara kronologis, serta menjamin
diperhatikan dari mediasi dalam
adanya rahasia kedokteran.
sengketa medik adalah mengenai
5. Ada atau tidaknya kelalaian dalam
mediator. Sengketa medik adalah
mel;aksanakan
tugas
profesi
sengketa yang unik dan memerlukan
dengan
ukur
4
D-
keterampilan khusus bagi seorang
duty
mediator. Seorang mediator yang
tolok
Negligence
yaitu
:
45
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
telah
berpengalaman
menangani
penjelasan
dari
mediasi bisnis belum tentu dapat
pasienoleh
sebab
menjadi mediator yang handal dalam
mediator dalam sengketa medis harus
sengketa medik. Seorang mediator
memiliki
dalam sengketa medik tidaklah harus
mendalam tentang medis dan hukum.
seorang dokter atau seorang ahli
Pada akhirnya mediator (baik
hukum.Mediator yang tepat untuk
dari luar pengadilan terlebih lagi
menangani sengketa medis haruslah
yang
seseorang
dituntut untuk menguasai semua
yang
pengetahuan
tentang
memiliki medis
dan
berasal
itu
seorang
dari
yang
pengadilan)
tahapan dan proses mediasi secara baik.
memiliki
mempertemukan
tentang
kepada
pengetahuan
tentang hokum.Tidak boleh hanya pengetahuan
dokter
Kemampuan
untuk
maksud
dan
hokum saja atau medis saja.Salah
keinginan serta kepentingan para
satu fungsi mediator adalah sebagai
pihak dan mencari titik temu serta
edukator
memformulasikan
atau
pendidik.
Dalam
secara
presisi
fungsinya ini mediator dituntut untuk
dengan kalimat yang ringkas dan
dapat memahami kehendak, aspirasi,
sederhana serta penerapan prinsip
prosedur kerja, kendala para pihak
yang tegas dari hukum yang berlaku
dan permasalahan yang terjadi.
(termasuk di dalamnya mengenai
Selanjutnya dalam fungsinya
hukum perjanjian) dan menuangkan
sebagai translator atau penterjemah,
dalam bentuk perjanjian kesepakatan
mediator
menjadi hal yang mutlak harus
dituntut
menyampaikan
untuk
dan
dapat
merumuskan
permasalahan dalam bahasa dan
dikuasai oleh seorang mediator. Peningkatan
pengertian yang dipahami oleh para
manusia
pihak. Bila dikongkritkan, apabila
dilaksanakan
mediator
kontinyu
tidak
mengerti
istilah-
bagi
dan
sumber mediator
secara
daya perlu
konsisten,
berkesinambungan.
istilah kedokteran, ia akan sulit
Belajar dari keberhasilan penerapan
memahami penjelasan dari pihak
mediasi di Jepang dan Singapura,
dokter, akibatnya mediator menjadi
maka perlu pula dicari corak dan
tidak
pola penyelesaian sengketa yang
bisa
menterjemahkan
46
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
sejalan dengan nilai yang dianut
Oleh karena itu perlu dicari model
masyarakat.
mediasi
Peningkatan
masyarakat terhadap juga
respek
pencari
keadilan
hukum/hakim/pengadilan
perlu
ditingkatkan.Terakhir
yang
Indonesia, karena
tradisi
yang
masyarakat
yang
condition
sine
hidup
ditengah
Indonesia.
Budaya
merupakan
masyarakat
quo
non
mengutamakan musyawarah untuk
bagi
mencapai
sederhana
agar
melalui
secara langsung
juga
terwujudnya peradilan yang cepat, dan
budaya
mediasi juga berperan melestarikan
penyediaan sarana dan prasarana memadai
sesuai
berbiaya
penerapan
ringan
mediasi
pengadilan
di
sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang.
bisa
damai,
Indonesia
kesepakatan
lebih
(mufakat)
menyelesaikan
walau
untuk
secara
itu
harus
mengorbankan hak dan kepentingan pribadi. Sengketa medik memerlukan
C. PENUTUP
keterampilan khusus bagi seorang
1.
mediator.Mediator dalam sengketa
Kesimpulan Sengketa
yang
timbul
mediktidaklah harus seorang dokter
diantara para pihak tidaklah selalu
atau seorang ahli hukum. Mediator
bersifat
yang tepat untuk menangani sengketa
negatif,
sehingga
penyelesaiannya haruslah dikelola
medis
dengan baik untuk menuju hasil
memiliki pengetahuan tentang medis
penyelesaian
yang
dan
kepentingan
kedua
Dalam
Sengketa
terbaik
bagi
haruslah
hukum.Tidak
yang
boleh
pengetahuan
hanya
belah
pihak.
medik
dapat
hukum saja atau medis saja.Salah
dasar
satu fungsi mediator adalah sebagai
diselesaikan melalui mediasi,
memiliki
seseorang
hukumnya adalah PerMa No. 1
edukator
Tahun 2008. Penyelesaian sengketa
fungsinya ini mediator dituntut untuk
secara mediasi walaupun memiliki
dapat memahami kehendak, aspirasi,
banyak kelebihan, namun mediasi
prosedur kerja, kendala para pihak
bukanlah cara yang tepat untuk
dan permasalahan yang terjadi.
menangani semua jenis sengketa.
atau
tentang
pendidik.Dalam
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
47
DAFTAR PUSTAKA Buku Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi ,Yogyakarta. Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta. Ahmad Ali , 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. Adi Sulistiono, 2008, Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Sebelas Maret University Press, Surakarta. Bahder
Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter), Rineka Cipta, Jakarta.
Bambang Purnomo, tanpa tahun, Malpraktek Kedokteran, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Bagir
Chisthoper W, Moore, 1996, The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossie-Bass Publishers, San Fransisco. Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, 2004, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dedi Afandi, Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis, Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 59 Nomor 5 Tahun 2009. Eddi Junaedi, 2011, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Eka Julianta Wahjoepramono, 2012, Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung. Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Mandar Maju, Bandung. Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia : Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistim Peradilan, Mandar Maju, Bandung.
Manan, 2005, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Majalah Varia Peradilan No. 241, IKAHI, Jakarta.
Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga Univerity Press, Surabaya.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
I Made Sukadana, 2012, Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistim Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka
Zabidin, S.H., M.H. Mediasi Dalam...
Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Sumber Hukum Undang-undang Republik 1945.
Dasar Negara Indonesia Tahun
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
48