Takdir Dosen Jurusan Syariah STAIN Palopo
PERLINDUNGAN HAK- HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU Abstract Protection of the rights of patients to protect patients and their rights of legal violations and abuse of rights. There been many laws that really protect patients' rights explicitly and obviously, including: Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers, chapters 1, 4, 7, 19, 23, 45, dan 46, 47, 48, and 63. , Act No. 23 of 1992 on health, chapters 4, 5, 53, 54.55., government Regulation 26 of 1960 on oath of Physicians and still stout again. With the juridical basis over the protection of patients 'rights can be carried out strictly in order to become a major solution to integration and enforcement of patients' rights in health care Keywords: Patient Rights, Legal Protection, and Health Services
Bab. I Pendahuluan A. Latar belakang Masalah Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yaitu tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.1Dalam hal ini tenaga kesehatan dapat ditemui oleh pasien di tempat-tempat
1
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
26
Jurnal Kajian Hukum
yang memberikan layanan kesehatan seperti Puskesmas, Balai Kesehatan, tempat Praktek Dokter dan Rumah Sakit. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, bidang kesehatan menempati urutan kedua (setelah bidang pekerjaan umum) dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ini berarti bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya, dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal yang memuaskan bagi pasien melalui upaya kesehatan perlu adanya
Jurnal Kajian Hukum
27
pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari pegawai. B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis akan membahas tentang - Bagaimana dasar hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hak-hak pasien berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Bab II Pembahasan A. Pengertian Perlindungan Hak Pasien Istilah ”Perlindungan Hak Pasien” memang sudah sering terdengar, walaupun harus diakui ini merupakan fenomena baru dalam dilematika dan problematika hukum. Hal ini menjadi sangat popular seiring dengan maraknya pelanggaran-pelanggaran hak pasien seperti terjadinya kasus malpraktek. Ironisnya, pelanggaran hak pasien tersebut justru di negara Republik Indonesia, yang dikenal sebagai negara hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Perlindungan adalah tempat perlindungan atau hal perbuatan memperlindungi.2 Sedangkan menurut hukum, perlindungan adalah segala upaya yang bertujuan memberikan perlindungan pada sesuatu atau seseorang atau badan hukum. Menurut pengertian lain, perlindungan adalah tindakan yang melindungi. Dari beberapa definisi perlindungan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan sesuatu, seseorang atau badan hukum. Menurut pengertian umum, hak adalah milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah hukum, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan
2
Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 526
28
Jurnal Kajian Hukum
lain.3 Menurut C.S.T.Kansil, pengertian hak adalah izin, kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum.4 Adapun Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan hak sebagai segala kepentingan yang ada pada seseorang atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syara’.5 Dari berbagai macam pengertian hak di atas, maka dapat didefinisikan bahwa hak adalah segala ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan sesuatu kekuasaan atau otoritas dan suatu pembebanan hukum bagi pemiliknya atau kewajiban atas obyeknya. Sedangkan pengertian pasien, ditinjau dari sudut pandang hukum adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai produk barang dan/atau jasa dibidang kesehatan. Menurut Benyamin Lumenta, pasien merupakan manusia yang unik : tubuhnya tidak berfungsi dengan baik dan jiwanya pun mengalami hal yang sama. Pasien juga seseorang yang berada dalam keadaan sakit dan ia berusaha untuk sembuh dengan mengobatkan dirinya serta tunduk pada pengobatan dan perawatan.6 Pasien juga merupakan sosok individu yang memerlukan jasa di bidang kesehatan dengan cara meminta bantuan pengobatan kepada dokter.7 Walaupun meminta, setiap pasien tetap mempunyai hak. Dengan kata lain, dokter atau rumah sakit tempat seorang pasien dirawat dan diobati harus menghormati hak pasien dan tidak boleh memperlakukan pasien semena-mena.8 Pengertian pasien disini merupakan pasien rumah sakit. Dengan demikian, pasien adalah setiap orang yang berada dalam kondisi sakit, baik jiwa maupun raganya atau setiap orang 3
Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE. Yogyakarta. Hal. 135 4
C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 120 5
Ahmad Azhar Baysir, 2000. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). UII Press. Jakarta. Hal. 19 6
Benyamin Lumenta. 1989. Asien dan Perilaku Tinjauan Fenomena Sosial, Kanisisus. Yogyakarta. Hal. 11 7
Rio Charistiawan, 2003. Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transpalansi Organ Tubuh, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Hal. 7 8
Ibid. Hal. 8
Jurnal Kajian Hukum
29
yang meminta pengobatan jasa pada layanan kesehatan guna mencapai kesembuhannya dengan cara menjalani prosedur tindakan medik tertentu. Dari serangkaian paparan pengartian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pasien adalah segala hak upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada hak-hak pasien. Dalam hal ini mencakup dua aspek yaitu pribadi pasien dan hak-hak yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan hak pasien itu identik dengan perlindungan terhadap pasien sekaligus haknya.. Dengan demikian perlindungan hak pasien adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pasien. B.
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Pasien Perlindungan hak pasien bertujuan untuk melindungi pasien dan hak-haknya secara hukum dari pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Dalam hal ini, perlindungan hak pasien mempunyai bentuk dan format tersendiri sesuai dengan bidang hukum konsumen yang menjadi landasan awalnya yaitu bidang hukum kesehatan. Adapun beberapa kemungkinan penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki konsumen dapat terjadi dalam tiga keadaan, yaitu (1) ketika transaksi jual beli belum berlangsung (pra transaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar, (2) ketika transaksi itu sedang berlangsung dengan cara tipe muslihat, dan (3) ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen (purna transaksi).9 Oleh karena itu, bahasan tentang bentuk perlindungan hak pasien ini dimulai dari proses pra transaksi sampai pada proses purna transaksi, yaitu sebagai berikut : 1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi tidak Benar Setiap produk yang diperkanalkan kepada pasien harus disertai informasi yang benar.10 Informasi merupakan hal penting bagi pasien, karena melalui informasi tersebut pasien dapat 9
Muhammad. 2004. Etika Bisis Islam. UUP AMP YKPN, Yogyakarta. Hal. 173
10
Shidarta, Huku Perlindungan Konsumen Indonesia. Hal. 23
30
Jurnal Kajian Hukum
mempergunakan hak pilihnya secara benar.11 Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pasien dalam memilih pelayanan kesehatan yang ada. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan saja, namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia, seperti surat kabar, televisi, faks email, telepon dan internet.12 Ini mengakibatkan posisi konsumen menjadi rawan, bahkan zaman sekarang pasien dihadapkan pada apa yang dikenal dengan consumer ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keanekaragaman produk yang dipasarkan sehingga hal tersebut dapat saja disalahgunakan oleh pelaku usaha.13 Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dan diberi rasa aman dalam mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggungjawab tanpa adanya pemalsuan dan penipuan didalamnya. Semua informasi yang diberikan pada para pasien tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping suatu produk kesehatan atau bahaya pemakaian yang tidak sesuai dosis standar, serta perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.14 2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar tidak wajar. Dalam mengkonsumsi suatu produk, pasien berhak untuk menentukan pilihannya15 seandainya ia menjadi pembeli produk ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar16 jika seorang atau golongan di beri hak monopoli untuk memproduksi atau memasarkan 11
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 40 12
Muhammad, Etika Bisnnis Islam. Hal .173
13
Ibid.
14
Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi slam. Hal. 199 15
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Hal.27
16
Ibid
Jurnal Kajian Hukum
31
barang atau jasa, maka besar kemungkinan pasien kehilangan hak dalam menentukan pilihannya17 Seorang pasien dapat dikatakan mempunyai hak pilih disebabkan dua hal yaitu sebagai berikut: a. Apa bila dalam memenuhi kebutuhannya,ia terpaksa oleh suatu ancaman tertentu, seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi, atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah sosial ekonomi lainnya.18 b. Apabila pasien tidak mempunyai pilihan karena kondisi yang dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopolistic. 3. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. Disamping itu, buruknya kondisi lingkungan yang disebabkan oleh para pelaku usaha umumnya yaitu berupa limbah pabrik,limbah obat sangat mengganggu dan perlu mendapat perhatian serius,karena semua ini berpengaruh langsung pada fisik pasien, termsuk di dalamnya adalah liungkungan rumah sakit yang kumuh dan kurang sehat serta pembuangan sampah dan limbah obat organik yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pelindungan keamanan produk dan lingkungan sehat sangat penting bagi pasien karena setia makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungannya hidupnya.19 Pemerintah juga harus mengawasi dan mampu memonitor segala pelanggaran hak pasien dengan cara membentuk sebuah badan pengawas yang mempunyai struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak pasien. Salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).20 Dengan adanya badan 17
Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelomppok pelakku usaha. Lihat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 18
Muhammad dan Alimin , Etika dan Perlindunngan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Hal. 206 19
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsuen dalam Etika Islam. Hal. 216 20
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adlah suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar penngadilan . lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal.49. lihat juga gunawan widjaja dan Ahmd Yani, hukum tentang perlindungan konsmen. Hal 76
32
Jurnal Kajian Hukum
ini maka perlindungan dalam mendapat Advokasi dan penyelesaian sengketa bagi pasien akan dapat terpenuhi dengan baik. Penyelesaian sengketa itu dimulai dari pasien mengajukan gugatan, permintaan ganti rugi, dan putusan pengadilan. Apabila keberatan dengan putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akan diselesaikan dengan putusan akhir Mahkamah Agung. 4. Perlindungan dan Penyalahgunaan Keadaan Perlindungan dan penyalahgunaan keadaan adalah perlindungan dari adanya keunggulan ekonomis ataupun psikologis pada salah satu pihak21. Ada beberapa paktor penyalah gunaan keadaan yaitu keadaan terjepit kesulitan keuangan,hubungan antara atasan dengen bawahan dan kerugian yang sangat besar pada salah satu pihak.22 5. Perlindungan dengan mendapatkan ganti rugi akibat negatif produk Beban ganti rugi akibat negatif produk merupakan tanggung jawab pengusaha. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan para pihak.23 untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti kerugian,sering terjadi pelaku usaha mencantumkan klausula pada produknya seperti “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan”, ini juga sering terjadi didunia pelayanan kesehatan .24 pencantum secara sepihak demikian tetap tidak dapat mengfhilangkan hak pasien untuk mendapat kerugian. Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak tahu menahu atas kerugian yang di derita pasien, benar-benar mengharapkan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan bagi pasien. Diantara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu 21
Shidarta. Hukum Perlindungan konsumenn Indonesia. Hal. 86
22
Muhammad, etika Bisnis Islam . hal 186
23
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Hal. 29
24
Untuk mengatasi bahaya atau kerugian ppasien sebagai konsumen kesehatan akibat kalausula baku ini, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18 ayat 1 sudah menyatakan pelarangan pelaku usaha untuk mencantuman bberapa bentuk kalausula eksonaris, diantaranya. a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab konsumen, b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untu menolak penyerahan kembali barang yg dibeli.
Jurnal Kajian Hukum
33
bersamaan pihak pemerintah dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut.25 Dengan adanya pengawasan dari pemerinttah maka perlindungan atas ganti rugi ini akanterlaksana dengan baik dan pelaku usaha harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan pasien. Ganti rugi secara umum terbagi dua, yaitu sebagai berikut: a. Dari segi penyebab ganti rugi26 ini ada lima macam, yaitu (1 ) kerusakan, (2) akad, (3) perbuatan, (4) penahanan dan (5) tipudaya. Tema kerugian yang ditimbulkan oleh masalah muamalan lebih tertujuh pada pembahasan dua hal penyebab yaitu akad dan tipu daya. b. Dari segi ukuran ganti rugi ini terbagi tiga macam yaitu : 1) Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yang asli karena ia bentuk ganti rugi paling sempurna. 2) Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal. 3) Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus dikembalikan barang senilai dengan barang asli. Dengan adanya perlindungan atas ganti rugi ini akan sangat menguntungkan pasien yang sangat sering mengalami kerugian. Sudah saatnya seorang pasien bersikap propesional terhadap pelayanan kesehatan tidak haanya administrasi saja yang harus dipahami oleh pasien tapi juga landasan hukumnya. Jangan hanya bersikap diam dan bungkam, saatnya pasien mandiri mempertahankan hak-haknya secara hukum. C. Landasan Hukum Perlindungan Hak Pasien Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim 25
Muhammad, etika bisnis isllam. Hlm. 189
26
Muhammad dan alimin, etika dan perlindunngan konsumen dalam ekonmi islam. Hal, 235-239
34
Jurnal Kajian Hukum
berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ jasa yang berkualitas.27 Undang-Undang tentang pelindungan konsumen ini mengacu pada pilosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuik pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada palsafah Negara Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945. Ini berlaku untuk semua bidang hukum kosumen,termasuk didalamnya yaitu perlindungan konsumen bidang hukum kesehatan yang tidak lain adalah perlindungan hak pasien. Dalam KUHPerdata juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi pasien, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III , bab-V , bagian II yang dimulai dari pasal 1365,1366,1367,sampai 1368. Sedangkan dalam KUH Pidana terdapat pasal–pasal tentang ganti rugi, kelalaian dokter dan kerahasiaan kedokteran yaitu pasal 352, 359.360,361, dan 322 ,304 serta 531. Demikian pula dalam KUHD yaitu tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, bahkan dalam hukum adatpun ada dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan pasien, seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat yang tidak berorientasi pada konflik yang memposisiskan bagi setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya, prinsip keseimbangan alam, prinsip fungsi social dan sesuatu hak dan prinsip tentang dalam transaksi. Disamping itu juga, perlindungan hak pasien terdapat dalam deklarasi Geneva poin yang keempat yang menyebutkan “ kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan”. Deklarasi Geneva itu merupakan penjabaran dari sumpah Hipokrates yang belum mengatur secara rinci tentang peraturan disiplin ilmu kedokteran.28 Adapun peraturan-peraturan diatas pada dasarnya bukan merupakan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan hak 27
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Hal. 17 28
Rio Christiawan.aspek hukum kesehatan dalam upaya medis trnsplantasi organ tubuh. Hal. 72
Jurnal Kajian Hukum
35
pasien,sebab ini justru merupakan cikal bakal munculnya undangundang yang sangat bertendensi melindungi hak pasien secara tegas dan jelas. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 1. Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1, 4, 7, 19, 23, 45, dan46, 47, 48, serta 63. 2. Undang- Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 4, 5, 53, 54,55. 3. Peraturan pemerintah No.26 Tahun 1960 tentang sumpah Dokter 4. Peraturan pemerintah No.10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia Kedokteran pasal 1,2, 3. 5. Peraturan menteri kesehatan Nomor 1333/Men.Kes/SK/IX/1999 Tentang standar pelayanan rumah sakit 6. Peraturan mentri kesehatan Nomor 585/Men.Kes/SK/IX/1989 Tentang Persetujuan tindakan medic,pasal,1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, serta 13 7. Peraturan menteri kesehatan Nomor 7494/Men.Kes/SK/IX/1989 Tentang Rekam medis pasal 2, 3, 4, 10, 11, 12, dan 20. 8. Peraturan menteri kesehatan Nomor 434/Men.Kes/SK/IX/1983 Tentang berlakunya kode etik Kedokteran Indonesia oleh para Dokter di Indonesia 9. Kode etik kedokteran di Indonesia pasal 1, 4, 9, 10, dan 11. Dengan landasan yuridis di atas maka perlindungan hak pasien dapat di laksanakan dengan tegas agar mampu menjadi sebuah solusi besar dalam upaya pengintegrasian dan penegakan hak-hak konsumen di Indonesia khususnya dan di dunia Internasional pada umumnya D. Macam –macam Hak Pasien Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan, yaitu29 : 29
Empat hak ini mengacu pada pidato presiden kennedy’s 1962 consument’s bill of right dalam perkembangannya memang tidak hanya empat hak tersebut yng dierjuangkan tapi ditambah dengan 3 hak baru yaitu: 1. The right to honesty, 2. The right of fair agrements, dan 3. The right to privacy.
36
Jurnal Kajian Hukum
1. 2. 3. 4.
Hak untuk mendapat keamanan (the righ to safety) Hak untuk mendapat informasi ( the righ to be informed) Hak untuk memilih ( the righ to choose) Hak untuk di dengar (the righ to heard) Empat hak dasar ini diakui secara internasional dalam perkembangannya, empak hak dasar yang dikemukakan oleh John F Kennedy tersebut diakomondasikan dalam Undang-Undang Negaranegara didunia salah satunya adalah Indonesia yaitu dalam UndangUndang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4. Ada delapan hal yang secara ekspelisit dituangkan dalam UndangUndang tersebut yaitu: 1. Hak atas keamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang- barang dan/ atau jasa 2. Hak untuk memilih barang/atau jasa serta mendapat barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya 5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secvara benar dan jujur serta tdak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapat dispensasi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan /atau jasa yang diterimah tidak sesuai dengan perjanjian atau t5idak sebagaimana mestinya. 9. Hak hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lain. Disamping hak-hak dalam pasal 4 tersebut, terdapat juga hakhak konsumen yang di rumuskan dalam pasal pasal berikutnya khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Sebagaimana kita ketahui hak dan kewajiban mnerupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen, begitu pula sebaliknya.
Jurnal Kajian Hukum
37
Hak-hak konsumen di atas berlaku untuk semua bidang hukum konsumen yaitu segala sector jual beli barang dan/ atau jasa termasuk di dalamnya adalh idang kesehatan dan kedokteran yang mana sering di sebut dengan hak hak pasien sebagai konsumen kesehatan. Dahulu hubungan antara dokter dengan pasiennya bersifat paternalistik, dimana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dan dianjurkan dokternya tanpa bertanya apapun. Sekarang dokter adalah partner pasien dan kedudukan keduanya sama dihadapan hukum. Pasien mempunyai hak-hak sendiri, demikian pula dokternya.30 Adapun hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara sistematis (mulai yang diasumsikan paling mendasar), adalah sebagai berikut : 1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan dalam Perawatan dan Pengobatan 2. Hak atas Persetujuan dan Informasi (informed consent)31 3. Hak untuk memilih dokter/sarana prasarana kesehatan 4. Hak atas Rahasia Kedokteran 5. Hak untuk menolak Pengobatan atau Perawatan32 6. Hak untuk menolak suatu tindakan medius tertentu 7. Hak untuk menghentikan pengobatan atau perawatan 8. Hak atas Pilihan Pendapat Kedua (second opinion) 9. Hak atas Rekam Media ( medical record)33 10. Hak untuk Menerima Ganti Rugi 11. Hak atas Advokasi dan Bantuan Yuridis
30
Rio Christiawan. Aspek Hukum Kesehatan.........hal. 7
31
Informed consent adalah persettujuan tindakan medias, sering juga disebut dengan surat ijin tindakan medik, surat ijin operasi, surat perjanjian pasien. Persetujuan tindakan informed consent ada dua bentuk yaitu; a. Implied consent (diberikan berdasarkan isyarat pasien), dan b. Express consent (dinyatakan secara lisan atau tulisan) 32
Dalam hal penolakan perawatan dan pengobatan pasien harus menandatangani formulir penolakan tapi setelah diberi informasi oleh dokter. 33
Rekaman medis (meedical record) adalah informasi medis seorang pasien. Sebeum ada istilah rekam medis dahulu digunakan istilah patienntent statues (status pasien)
38
Jurnal Kajian Hukum
Dengan demikian paparan hak-hak pasien sebagai konsumen kesehatan sesuai dengan standarisasi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan fondasi kuat ini maka perlindungan hak pasien akan dapat mendongkrak perkembangan gerakan perlindungan dan penegakan hak konsumen (konsumerisme) di Indonesia dan di seluruh dunia. Bab III Penutup Kesimpulan .Adapun hak-hak yang dilindung tersebut adalah: 1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi tidak Benar 2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar tidak wajar. 3. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. 4. Perlindungan dan Penyalahgunaan Keadaan 5. Perlindungan dengan mendapatkan ganti rugi akibat negatif produk Selain itu dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 diatur tetang hak-hak konsumenn yaitu: 1. Hak atas keamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang- barang dan/ atau jasa 2. Hak untuk memilih barang/atau jasa serta mendapat barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya 5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secvara benar dan jujur serta tdak diskriminatif.
Jurnal Kajian Hukum
39
8. Hak untuk mendapat dispensasi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lain. Adapun hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara sistematis (mulai yang diasumsikan paling mendasar), adalah sebagai berikut : 1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan dalam Perawatan dan Pengobatan 2. Hak atas Persetujuan dan Informasi (informed consent) 3. Hak untuk memilih dokter/sarana prasarana kesehatan 4. Hak atas Rahasia Kedokteran 5. Hak untuk menolak Pengobatan atau Perawatan 6. Hak untuk menolak suatu tindakan medius tertentu 7. Hak untuk menghentikan pengobatan atau perawatan 8. Hak atas Pilihan Pendapat Kedua (second opinion) 9. Hak atas Rekam Media ( medical record) 10. Hak untuk Menerima Ganti Rugi 11. Hak atas Advokasi dan Bantuan Yuridis Selain itu, dalam KUHPerdata juga terdapat ketentuanketentuan yang bertendensi melindungi pasien, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III , bab-V , bagian II yang dimulai dari pasal 1365,1366,1367,sampai 1368. Sedangkan dalam KUH Pidana terdapat pasal–pasal tentang ganti rugi, kelalaian dokter dan kerahasiaan kedokteran yaitu pasal 352, 359.360,361, dan 322 ,304 serta 531.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad Azhar Baysir, 2000. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). UII Press. Jakarta. Benyamin Lumenta. 1989. Asien dan Perilaku Tinjauan Fenomena Sosial, Kanisisus. Yogyakarta. C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
40
Jurnal Kajian Hukum
Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE. Yogyakarta. Muhammad. 2004. Etika Bisis Islam. UUP AMP YKPN, Yogyakarta. Rio Charistiawan, 2003. Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transpalansi Organ Tubuh, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Shidarta, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI). 2000. Majalah Bulanan Warta Konsumen, Edisi Januari.
Jurnal Kajian Hukum
41
