BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hak-hak yang merupakan Hak Asasi Manusia Anak yang harus dilindungi. meliputi : 1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 4. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya. 7. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

Universitas Sumatera Utara

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 10.Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. 17 Anak wajib dilindungi dari perlakuan: a.Diskriminasi, yakni perlakuan menbeda-bedakan jenis kelamin, ras, agama, status hukum anak. b.Eksploitasi, yakni tindakan memperalat dan memeras anak. c.Penelantaran, yakni dengan sengaja mengabaikan perawatan dan pengurusan anak. d.Kekejaman, yakni tindakan yang keji, bengis, tidak menaruh belas kasihan anak. e.Kekerasan dan penganiayaan, yakni perbuatan mencederai, melukai anak baik fisik, mental maupun sosial. f. Ketidak adilan, yakni kesewenang-wenangan terhadap anak. g. Perlakuan salah lainnya, yakni perbuatan cabul terhadap anak. 18 Penangkapan penahanan dan pidana penjara bagi anak dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Hak anak yang diberikan sebagai pelaku tindak kekerasan atau pidana adalah dirahasiakan identitasnya serta mendapat bantuan hukum/biaya. Anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak : a. mendapat perlakuan manusiawi. b. ditempatkan dan dipisahkan dari orang dewasa. c. memperoleh bantuan hukum dan biaya. d. membela diri. 17 18

Darwan Prinst, 2001, Buku II, Loc.cit www.google.com, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jam 13.00, Tanggal 13 Mei 2009


e. dirahasiakan identitasnya. 19 Anak

berhak

memperoleh

perlindungan

khusus,

perlindungan

khusus

adalah

perlindungan yang diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. b. Anak yang berhadapan dengan hukum. c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual. e. Anak yang diperdagangkan. f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan. h. Anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental. i. Anak yang menyandang cacat. j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 20

A. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia Narapidana Anak yang diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 52-66. 21 Berikut isi ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM : 1. Pasal 52 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. 2. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

19 20 21

Ibid, Ibid, Darwin Prinst, Buku II, Loc.cit.


Hak Anak adalah hak asasi manusia sejak dalam kandungan mendapat perlindungan dari orang tuanya maupun dari walinya, masyarakat dan negara dan dilindungi oleh hukum 2. Pasal 53 1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya,

berhak atas suatu nama dan status

kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga. 3. Pasal 54 Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak Anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya Negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu. Anak yang memiliki cacat fisik atau mental berhak mendapatkan penghidupan yang layak yang dibiayai oleh Negara dan lebih diutamakan kepada anak-anak yang taraf kehidupannya tidak mampu. 4. Pasal 55 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali. Anak diberikan hak untuk beribadah dan memeluk agamanya sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya dan usianya dan di bawah bimbingan orang tuanya.


5. Pasal 56 1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oeh orang tuanya sendiri. 2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak berhak mendapatkan pengakuan yang sah siapa yang menjadi orang tuanya atau siapa yang mengasuhnya 6. Pasal 57 1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Anak berhak memperoleh untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua sampai dewas dan jika orang tuanya tidak mampu melakukan kewajibannya terhadap anak, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali. Pasal 58 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukum. Anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap semua perbuatan yang dapat mengancam hidup si anak. Pasal 59


1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya. Pasal 60 1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi mengembangkan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Pendidikan yang dimaksud mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti. Pasal 61 Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Anak berhak melakukan hubungan interaksi dengan anak-anak yang sebayanya seperti bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Anak berhak memperoleh kesehatan. Pasal 63


Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Pasal 64 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya. Anak mendapatkan perlidungan hukum terhadap tindakan memperalat atau memeras anak dan tidak boleh dipekerjakan layaknya seperti orang yang dewasa. Pasal 65 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Anak mendapatkan perlindungan dari setiap kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Pasal 66 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.


5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan diri sesuai dengan manusianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk hukum. Setiap anak memiliki kedudukan yang sama di dalam pengadilan tanpa membedakan harkat dan martabat anak tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak : 22 a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. e. Menyampaikan keluhan.

22

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Op.cit., hal., 5


f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. i.

Mendapatkan pengurangan masa pidana (premisi).

j.

Mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

k. Mendapatkan kebebasan bersyarat. l.

Mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ad.a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini berlaku juga terhadap narapidana anak yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak karena perumusan pasal di atas merupakan bagian hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia. Menurut Manual Pemasyarakatan, bimbingan dan pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan meliputi hal-hal sebagai berikut :23 1) Setiap petugas lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama bagi narapidana. 23

Ibid., hal., 6


2) Setiap petugas tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi atau mencegah bagi narapidana untuk melakukan perintah-perintah agamanya dan mengikuti bimbingan ataupun pendidikan agama. 3) setiap petugas harus bersedia untuk menampung segala keluhan-keluhan ataupun pengaduan-pengaduan narapidana tentang pelaksanaan kewajiban menurut agamanya, dan dalam mengkuti bimbingan ataupun pendidikan agama. 4) Setiap petugas lembaga pemasyarakatan tidak diperkenankan untuk mendorong ataupun menghasut atau membujuk seseorang narapidana untuk berpindah agama. 5) Dalam pelaksanaannya bimbingan dan pendidikan agama, kepala lapas setempat dapat mengadakan kerjasama dengan jawatan agama setempat ataupun perseorangan. 6) Pelaksanaan kerja sama lebih lanjut akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama di bawah ini, yaitu sebagai berikut: a. Pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama sehari-hari dilakukan oleh bimbingan sosial pada lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dengan dibantu oleh petugas keamanan. b. Setelah bimbingan dan pendidikan agama selesai dilakukan petugas keamanan harus segera meneliti dan memeriksa kembali nama dan jumlah narapidana yang telah mengikuti bimbingan dan pendidikan. c. Petugas bagian keamanan harus selalu menjaga agar pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama berlangsung secara tertib dan lancar. 7) Tiap-tiap narapidana diperbolehkan untuk membaca kitab suci menurut keyakinan agamanya masing-masing.


8) Penyebarluasan brosur-brosur yang menyangkut bimbingan dan pendidikan agama kepada narapidana harus terlebih dahulu dengan sepengetahuan dan seijin kepala lembaga pemasyarakatan. 24 Ad.b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan merupakan standar internasional hak asasi manusia yang penting. Hak ini tidak hilang meskipun seseorang menjadi narapidana. Tanggung jawab untuk menjamin penghormatan atas hak ini pindah ke lapas karena narapidana tidak bisa melakukan semua ini secara mandiri. Lapas memiliki kewajiban untuk melayani narapidana. Ini adalah salah satu dari prinsip-prinsip kunci dalam Peraturan Minimum Standar Perlakuan terhadap narapidana. Itu berarti apabila narapidana tidak dapat mencari perawatan kesehatannya sendiri, maka lapas harus menyediakannya. Karena narapidana tidak bisa berkunjung ke dokter yang ada di luar lapas, maka dokter tersebut yang akan mengunjungi narapidana. Hal tersebut berlaku juga untuk dokter gigi, dan untuk ahli kesehatan jiwa. Standar perawatan kesehatan di lapas harus sekurangnya sama dengan standar kesehatan yang ada di masyarakat. Tak seorang pun harus menderita karena tidak adanya perawatan kesehatan hanya karena mereka di penjara. Selain itu, karena banyak orang miskin dan yang berpenyakit masuk penjara, otoritas lapas harus memperkirakan kebutuhan peraatan kesehatan yang lebih besar bagi narapidana yang ada di masyarakat pada umumnya. Paramedis harus memberikan perawatan kesehatan di lapas. Dokter dan perawat yang berkualitas harus tersedia. Petugas lapas juga harus membantu mengidentifikasi narapidana yang mungkin sakit, dan memberikan pertolongan pertama kepada narapidana 24

Data wawancara dengan pembina, tgl. 18 Juni 2009


yang cedera. Petugas lapas tidak boleh menghalangi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan kesehatan, justru mereka harus membantu narapidana untuk menemui petugas medis. Ini juga berlaku untuk semua warga binaan pemasyarakatan baik itu yang sangat jahat sekalipun.

Semua tergantung petugas medis untuk

memutuskan apa yang perlu dilakukan terhadapwarga binaan pemasyarakatan, dan bukan petugas lapas. Semua narapidana harus menerima pemeriksaan medis ketika masuk ke lapas. Penyakit kronis dan menular adalah yang terutama penting. Obat-obatan harus tersedia bilamana diresepkan oleh dokter. Petugas lapas harus membantu agar semua ini dapat berjalan dengan lancar. Petugas lapas perlu memahami apa yang dimaksud dengan kontrol penyakit menular. Mereka harus dilatih dalam pencegahan universal, yang harus selalu mereka terapkan kapan pun juga. Ini adalah cara yang terbukti dapat melindungi mereka, rekan kerja mereka dan narapidana. Pencegahan ini secara gampang berarti memperlakukan semua cairan tubuh sebagai sesuatu yangtertular. Ini berarti air liur, air seni, darah dan tinja. Jika mereka melakukan tindakan ini, tidak perlu ada kekhawatiran khusus tentang terjangkit atau tidaknya narapidana. Ini peraturan yang sederhana. Perlakuan setiap orang seakan-akan mereka telah tertular, termasuk petugas lainnya dan pengunjung. Selain itu, petugas harus memperlakukan setiap cairan tubuh yang tertumpah seakan-akan itu menular, dan karenanya, desinfeksi harus dilakukan secepatnya, menggunakan desinfektan yang telah disetujuidan efektif, seperti pemutih. Warga binaan pemasyarakatan berpenyakit jiwa merupakan tantangan khusus. Warga binaan pemasyarakatan dengan penyakit jiwa kadang dapat dibantu dengan obat-


obatan, tetapi tidak selalu. Petugas lapas harus mendapat pengarahan dari ahli penyakit jiwa. Bentuk lain masalah kejiwaan adalah orang yang secara mental cacat, baik karena penyakit, kemalangan atau cedera. Warga binaan pemasyarakatan lain sering menganiaya orang-orang ini. Petugas lapas harus mencegah ini terjadi dan mereka harus tidak melakukannya sendiri. Hal ini terutama penting untuk diingat, karena orang-orang ini dapat sangat menyulitkan dan kadang bahkan berbahaya untuk dikendalikan. Petugas harus menjaga agar tidak menggunakan kekerasan berlebihan atau pengekangan saat mengendalikan mereka. Warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak yang sama akan keberhasilan medis seperti orang lainnya di dalam masyarakat. Tidak perlu bagi petugas lapas mengetahui penyakit khusus yang mungkin diderita oleh narapidana. Jika informasi ini keluar, seringkali sebagian narapidana lainnya dan petugas akan mengejek dan mendiskriminasi narapidana tersebut. Bahkan mungkin ada serangan terhadap narapidana tersebut. Ini tidak benar dan tentunya melanggar hak asasi manusia. Kemungkinan terakhir narapidana akan rentan terhadap pemerasan, terutama bilamana narapidana berasal dari keluarga yang cukup kaya di dalam masyarakat. Seorang dokter harus ditunjuk sebagai petugas medis di lapas. Dokter ini harus memeriksa penjara untuk mengindentifikasi masalah-masalah kejahatan, atau yang akan menjadi masalah kesehatan. Laporan harus dibuat secara teratur kepada Kepala Lapas dengan menjelaskan masalah pendekatan melindungi petugas dan narapidana dari kondisi yang mungkin berbahaya. Perawatan kesehatan tidak hanya untuk mengobati penyakit. Tanggung jawab untuk menjaga kesehatan warga binaan pemasyarakatan juga berarti


lapas menyediakan kesempatan untuk berolahraga, dan tidak menciptakan kondisi hidup yang tidak sehat bagi warga binaan pemasyarakatan. Petugas lapas dapat banyak berperan dengan menciptakan kondisi hidup lebih sehat, dan dengan membantu pelaksanaan program rekresi. Petugas pemasyarakatan harus menyediakan pengarahan harian kepada narapidana tentang kebersihan diri mereka, dan upaya mereka untuk menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Petugas pemasyarakatan dapat pula memberikan kontribusi signifikan pada program rekreasi di dalam lembaga, dan dapat lebih mendorong narapidana untuk partisipasi penuh. Petugas perlu menjaga bahwa partisipasi petugas pada program rekreasi bersama warga binaan pemasyarakatan tidak akan membahayakan hubungan profesional yang seharusnya ada antara narapidana dan petugas. Menurut Manual Pemasyarakan, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani adalah menyangkut petunjuk penggunaan dan pemeliharaan pakaian yang dapat diperinci sebagai berikut :25 1) Pengawasan atas pemberian, penggunaan dan pemeliharaan pakaian narapidana dilakukan oleh petugas bagian perawatan di lembaga pemasyarakatan. 2) Segera setelah terhadap narapidana baru, selesai dilakukan pengerollan kepadanya diberikan satu stell pakaian seragam. 3) Selama warga binaan pemasyarakatan menjalani masa pembinaanya, kepada mereka disediakannya dua stell pakaian, yaitu : a. Satu stell pakaian seragam untuk bekerja b. Satu stell pakaian seragam untuk persediaan

25

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Op.Ciit,

hal., 21


4) Pakaian seragam tidak boleh diganti dengan pakaian pribadi milik pribadi narapidana, kecuali pada acara kunjungan hari raya dan hari-hari besar lainnya. 5) Pakaian seragam dapat diganti dengan pakaian pribadi jika narapidana yang bersangkutan telah memperoleh assimulasi tahap ketiga. 6) Pakaian seragam dikembalikan kepada bagian perawatan sejak narapidana yang bersangkutan habis menjalani masa pembinaannya di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Ad.c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran Berdasarkan Manual Pemasyarakatan dapat diketahui pelaksanaan pendidikan yang dimaksud meliputi pelaksanaan pendidikan umum dan pelaksanaan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan umum di Lembaga Pemasyarakatan meliputi hal sebagai berikut :26 1) Setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan menurut usia, lamanya pidana dan jenis kelamin, harus memperoleh kesempatan pendidikan umum yang ada. 2) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum tidak dapat diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman disiplin. 3) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum harus lebih diutamakan kepada warga binaan pemasyaraakatan yang buta huruf dengan tidak memandang usia yang telah dicapai oleh narapidana yang bersangkutan. 4) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum di luar lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana harus dengan sepengetahuan dan seijin kepala lembaga

26

Wawancara dengan pembina, tgl 19 Juni 2009


pemasyarakatan setempat, setelah memperoleh saran-saran dari dewan pembinaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan keterampilan menyangkut hal-hal sebagai berikut : a) Setiap narapidana tanpa membedakan menurut lamanya usia dan jenis kelamin, harus memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. b) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan keterampilan ini tidak dapat diberikan, apabila narapidana tersebut sedang sakit atau sedang menjalankan hukuman disiplin. c) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan keterampilan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, kecuali bagi warga binaan pemasyarakatan yang : 1) Sedang menjalani lepas bersyarat 2) Sedang menjalani assimilasi tahap ketiga dapat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. d) Bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai mengikuti pendidikan keterampilan harus diberikan surat keterangan pada formulir yang tersedia. Pemberian surat keterangan yang dimaksud dilakukan apabila : 1) Warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan memperoleh lepas bersyarat. 2) Warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani assimilasi tahap ketiga. 3) Warga binaan pemasyarakatan yang sedang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya. Ad.d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak


Menurut Manual Pemasyarakatan terdapat petunjuk mengenai penyediaan pemberian dan pemeliharaan makanan bagi narapidana serta petunjuk pemeliharaan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Mengenai kesehatan yang dimaksud meliputi : 27 1) Setiapwarga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras dan antar golongan berhak memperoleh perawatan kesehatan secukupnya. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. 3) Perawatan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sakit ditetapkan oleh dokter lembaga pemasyarakatan setempat. 4) Untuk keperluan perawatan kesehatan, kepala lembaga pemasyarakatan boleh mengadakan hubungan kerja sama dengan jawatan kesehatan setempat atau rumahrumah sakit yang terdekat. 5) Apabila terdapat narapidana yang meninggal karena sakit selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, segera harus dibuatkan visum etrepertum (surat keterangan pemeriksaan meninggal dunia) oleh dokter lembaga

pemasyarakatan yang

disampaikan dahulu diketahui oleh kepala lembaga pemasyarakatan setempat. 6) Pemberitahuan meninggal dunia disampaikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam. 7) Bila tidak ditemukan keluarga dari narapidana yang meninggal dunia atau keluarganya setelah membuat pernyataan tertulis tidak sanggup melakukan penguburan, maka penguburan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan seluruh ongkosnya ditanggung oleh Negara. 27



Mengenai petunjuk mendapatkan makanan yang layak adalah : 28 1) Penetapan menu makanan bagi tiap-tiap narapidana dalam satu hari ditetapkan oleh menteri kehakiman. 2) Besarnya kalori tidak boleh kurang dari : a. 2.500 kalori perhari bagi orang dewasa b. Tambahan 300 kalori per hari bagi wanita yang sedang hamil c. Tambahan 800 – 1000 kalori per hari bagi wanita yang sedang menyusui. 3) Menu makanan bagi narapidana yang sedang ditetapkan oleh dokter lembaga pemasyarakatan. 4) Tanpa saran/nasehat dokter lembaga pemasyarakatan, perubahan menu makanan bagi narapidana yang sakit tidak diperbolehkan. Ad.e. Menyampaikan Keluhan Menurut penjelasan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan menyampaikan keluhan adalah : Apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hakhak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Mengenai hal ini, menurut Manual Pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap petugas harus bersedia untuk menampung segala keluhan-keluhan ataupun pengaduan-

28

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Op.cit

hal.,10.


pengaduan narapidana tentang pelaksanaan kewajiban menurut agamanya, dan dalam mengikuti bimbingan ataupun pendidikan agama. Ad.f. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan ditentukan bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Menurut Manual Pemasyarakatan tiap-tiap narapidana diperbolehkan membaca buku-buku yang tersedia di lembaga pemasyarakatan dan tiap-tiap buku yang dipinjam hanya dapat dibaca di ruangan yang telah disediakan untuk itu. Ad.g. Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Pada prinsipnya narapidana diperkerjakan di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang merupakan sarana pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan sekaligus memberikan bekal hidup bagi narapidana yang bersangkutan. Lembaga pemasyarakatan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan bagi narapidana yang bersangkutan : 29 1) Pelaksanaan pemberian pekerjaan bagi narapidana yang dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. 2) Setiap narapidana diwajibkan untuk bekerja kecuali narapidana yang sedang sakit menjalani hukuman disiplin, dan yang menjalani hukuman penjara seumur hidup serta mereka yang berusia di atas lima puluh tahun. 29

Ibid, hal., 22


3) Prosedur pemberian pekerjaan bagi narapidana dilakukan sebagai berikut : a) Mengumpulkan narapidana yang akan bekerja dan memberikan peneranganpenerangan umum perihal seluk beluk pekerjaan di lembaga pemasyarakatan; hak dan kewajiban yang berlaku dan lain-lain. b) Membagikan seperangkat pakaian dan alat-alat perlengkapan yang dianggap perlu untuk melakukan pekerjaan. 4) Setiap hasil karya narapidana harus disimpan dalam sebuah gudang atau apabila hasil tersebut dalam bentuk uang harus disetorkan kepada kepala bagian keuangan lembaga pemasyarakatan untuk disimpan dan dicatat dalam buku register. 5) Setiap premi/upah atau imbalan jasa berupa uang, tidak boleh diberikan langsung kepada narapidana, melainkan harus disimpan dalam buku tabanas setiap narapidana yang bersangkutan. 6) Pemberitahuan besarnya simpanan kepada narapidana yang bersangkutan dilakukan oleh kepala bagian keuangan setiap tiga bulan sekai. 7) Buku tabungan tiap warga binaan pemasyarakatan harus diserahkan kepada narapidana yang bersangkutan pada saat : a. Warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan setempat. b. Warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain.

Ad.h. Menerima Kunjungan Keluarga , Penasehat Hukum atau Orang Tertentu lainnya.


Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesanalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur Standar Perlakuan Narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip “kenormalan“ mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal. Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di lapas adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di penjara di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bilamana itu diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya. Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bilamana hal tersebut dipandang perlu. Bilamana mungkin narapidana ditempatkan di lapas yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga


setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru. Ketentuan khusus harus diberikan kepada tahanan yang ingin bertemu dengan penasehat hukum mereka dan untuk tetap menginformasikan kepada keluarga akan perubahan situasi kasus mereka. Orang-orang ini adalah tahanan yang diputuskan perkaranya, dan perhatian khusus harus diberikan untuk kebutuhan mereka dalam membuat pembelaan yang benar. Warga binaan pemasyarakatan harus dapat berhubungan dengan otoritas publik, badan-badan publik, dan perwakilan-perwakilan diplomatik atau konsulat (apabila berkebangsaan asing). Warga binaan pemasyarakatan seharusnya diperbolehkan bicara dengan media bila mereka ingin, namun tidak boleh diharuskan melakukannya. Fakta bahwa mereka akan mengatakan hal yang memalukan tentang lapas, bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menolak kontrak dengan media. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh dipindahkan tanpa sebelumnya diberi kesempatan untuk memberi informasi kepada keluarga mereka tentang rencana pemindahan, kecuali dengan pemberitahuan akan membahayakan keselamatan. Bila suatu pemindahan harus dilakukan dengan tepat untuk alasan keselamatan, warga binaan pemasyarakatan harus diberi kesempatan untuk memberitahukan kepada keluarga mereka segera setelah pemindahan tersebut dilakukan. Barang yang dibawa narapidana ke dalam penjara pada saat masuk penjara, atau yang dikirim untuk narapidana oleh mereka yang di luar lembaga harus diperiksa dengan seksama oleh lembaga untuk memutuskan boleh tidaknya barang tersebut masuk ke dalam penjara. Barang tersebut harus didaftarkan


dengan benar, untuk kemudian dapat diberikan kepada narapidana, dikembalikan kepada mereka di luar lembaga, atau disimpan untuk warga binaan pemasyarakatan. Pengunjung yang datang ke lapas harus diperiksa secara seksama dan konsisten untuk memastikan mereka tidak membawa barang-barang selundupan masuk ke dalam lembaga. Gagal melakukan ini akan memungkinkan seorang pengunjung yang baik sekalipun untuk terpaksa membawa barang atau zat ilegal ke dalam lembaga. Menurut Manual Pemasyarakatan tentang kunjungan ke lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :30 1) Hubungan dengan pihak luar secara terbatas melalui kunjungan, dapat dilakukan oleh keluarga narapidana, `pengacaranya ataupun teman-teman warga binaan pemsyarakatan yang bersangkutan atas persetujuan atau ijin kepada lembaga pemasyarakatan. 2) Kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dua kali dalam seminggu dengan lamanya waktu tiap kali tidak boleh lebih dari satu jam. 3) Selama berlangsung pertemuan antara narpidana yang bersangkutan dengan keluarganya, petugas bagian keamanan harus tetap mengawasinya. 4) Jumlah keluarga yang dapat menemui narapidana ini tidak boleh lebih dari tiga orang. 5) Kunjungan pengacara atau penasehat hukum atau teman-teman narapidana terlebih dahulu harus dengan persetujuan kepala lembaga pemasyarakatan. 6) Hari dan lamanya kunjungan dari pengacara atau teman-teman narapidana ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat menurut keperluan. Ad.i Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana/Remisi 30

Ibid, hal., 23


Menurut Darwan Prinst, pengertian remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lembaga Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahunnya.

31

Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.

32

Syarat umum untuk memperoleh remisi, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa : 1. Remisi diberikan apabila si narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. 2. Remisi dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana si narapidana yang bersangkutan : a.Berbuat jasa kepada Negara. b.Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau bagi Kemanusiaan c.Melakukan perbuatan yang membantu perbuatan-perbuatan dinas lembaga pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 31 32

Darwin Prist, 1997 Buku III, op.cit hal., 72. C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal., 25.


bernegara, sedangkan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan adalah menghasilkan karya dalam memajukan iptek yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, ikut menanggulangi bencana alam, mencegah pelarian narapidana atau tahanan, menjadi pendonor organ tubuh dan sebagainya. Menurut Manual Pemasyarakatan tahun remisi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sampai pada tanggal 17 Agustus tahun berikutnya. Remisi untuk setiap narapidana tidaklah selalu sama, walaupun lama hukuman yang sudah dijalani sama. Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala lembaga pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Selain syarat berkelakuan baik, lama pidana yang akan mendapat remisi tidak boleh kurang dari enam bulan atau narapidana yang dipidana seumur hidup tetapi belum diubah menjadi pidana sementara. Sebagaimana diketahui, pidana seumur hidup dapat diubah atau dimajukan perubahannya lewat grasi. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1987, remisi serta penambahan remisi ditentukan sebagai berikut :33 1) Remisi bagi warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Pada tahun pertama memperoleh remisi dua bulan. b. Pada tahun kedua memperoleh remisi tiga bulan. c. Pada tahun ketiga memperoleh remisi empat bulan. 33

P.A.F. Lamintang,1983, Hukum Penitentiere Indonesia, Penerbit P.T. Eresco, Bandung, hal.,23


d. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh remisi lima bulan. e. Pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi enam bulan untuk setiap tahunnya. 2) Penambahan remisi untuk narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sebagai berikut : a) Warga binaan pemasyarakatan yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, kemanusiaan, mendapat tambahan remisi setinggi-tingginya enam bulan. b) Narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Dinas Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan remisi tambahan sepertiga dari remisi yang diperolehnya. Ad.j Mendapatkan Kesempatan Berassimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga Manual Pemasyarakatan dalam petunjuk pelaksanaan pemberian cuti memberikan pengertian cuti, yaitu cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu, waktu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal sebagai berikut :34 1) Cuti untuk keperluan khusus. 2) Cuti untuk kepentingan pembinaan assimilasi. 3) Cuti menjelang lepas atau disebut cuti pre-release treatmen. Cuti untuk keperluan kepentingan berassimilasi adalah cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga berlaku bagi narapidana yang sudah berada dalam pembinaan tahap ketiga (minimum telah menjalani setengah dari narapidana yang sebenarnya) dan 34



sudah mendapatkan penilaian baik secara cermat atas hasil sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan setempat. Lamanya cuti pulang ke rumah paling lama dua kali dua puluh empat jam tiap kali cuti dengan mendapat persetujuan keluarganya dan Pamong Praja setempat. Cuti pulang kerumah hanya dapat dilakukan kepada narapidana yang dipidana satu tahun ke atas, dan yang dipidana seumur hidup tetapi sudah dirubah menjadi pidana penjara sementara. Pada prinsipnya cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan satu kali dalam setahun, tetapi apabila dipandang sangat perlu demi pembinaan dan mendapat penilaian baik serta mendapat persetujuan dari sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dapat diberikan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Ad.k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pembinaan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. 35 Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat menurut Djoko Prakoso adalah : …Bagian akhir putusan pidana tidak dijalankan dan untuk dapat melaksanakannya terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Sedangkan syarat khusus mengenai kelakuan terpidana asalkan tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

36

Pendapat Roeslan Saleh tentang pelepasan bersyarat adalah :

35 36

Darwan Prinst, 1997, Buku III, op.cit., hal., 74. Ibid., hal., 66.


…Bahwa pelepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pelepasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pelepasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan.

37

Pembebasan bersyarat bagi anak pidana diatur dalam pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan sebagai berikut : Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari : a. Terpidana bersyarat b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. d. Anak Negara yang diserahkan menurut Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial, dan e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak pidana yang telah menjalani penjara dua pertiga dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat. Apabila hal

37

Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hal., 34.


ini terjadi maka anak pidana berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan. Menurut Manual Pemasyarakatan petunjuk pelaksanaan pemberian hak beritegrasi atau lepas bersyarat bagi setiap narapidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Syarat-syarat umum, yaitu : a) Narapidana tersebut berkelakuan baik. b) Narapidana yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani yang diperkuat dengan surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan. 2) Syarat-syarat khusus adalah bahwa narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sesungguhnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Ad.l. Mendapatkan cuti menjelang bebas Menurut Manual Pemasyarakatan tentang mendapatkan cuti menjelang bebas adalah : 38 1) Cuti pre release teratmen (cuti PRT) diberikan kepada narapidana yang sudah berada dalam pembinaan tahap keempat (minimum telah menjalani dua pertiga masa pidana yang benarnya) dan telah mendapat penilaian baik dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan setempat.

38

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Op.cit.

hal.,28


2) Cuti PRT lamanya sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari enam bulan. Cuti PRT ini habis waktunya harus tepat pada jatuh bersamaan dengan lepas yang sesungguhnya (ekspirasi). 3) Cuti PRT ini hanya dapat diberikan kepada narapidana yang hukumanya satu tahun ke atas. 4) Narapidana selama menjalani cuti PRT telah hidup di tengah-tengah masyarakatnya tanpa pengawalan, tetapi hanya mendapat pengawasan atau bimbingan dari petugas Balai BISPA. 5) Setelah habis waktunya cuti PRT ini, narapidana tersebut harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan, untuk menyelesaikan administrasinya atau surat lepasnya.

Ad.m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan Menurut penjelasan Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak lain adalah hak hipotik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Di dalam Lembaga Pemsyarakatan juga terdapat kelompok narapidana yang rentan, maksudnya semua narapidana rentan dikarenakan mereka berada di lingkungan di luar kontrol mereka. Lingkungan ini dikontrol pertama-tama oleh mereka yang mengepalai lapas, kedua oleh petugas lapas, dan ketiga oleh narapidana yang lebih kuat ataupun kaya. Di dalam kelompok “semua narapidana“ ada di antara mereka yang lebih rentan dari narapidana lainnya. Narapidana yang rentan ini harus mendapat perhatian dengan


mempertimbangkan kerentanan mereka. Merupakan kewajiban semua petugas lapas untuk menjamin perhatian ini diberikan, termasuk petugas senior dan Kalapas. Mereka yang lebih rentan adalah: 39 1. Perempuan. 2. anak-anak. 3. berpenyakit fisik, lemah ataupun cacat. 4. kelainan jiwa ataupun cacat. 5. kelompok budaya atau agama minoritas. 6. tahanan. 7. tahanan politik. 8. narapidana yang miskin. Perempuan, rentan terhadap dominasi pria, baik itu narapidana ataupun petugas lapas. Dominasi bisa berupa kejiwaan, fisik atau seksual. Mereka dapat merasa dipermalukan hanya dengan kehadiran seorang pria yang mengamati mereka. Perempuan harus ditempatkan terpisah dari narapidana pria, dan harus diawasi oleh petugas perempuan. Meskipun demikian, petugas perempuan harus menjaga adanya penganiayaan terhadap narapidana perempuan yang lebih lemah oleh mereka yang lebih kuat. Merupakan kewajiban Kalapas untuk menjamin agar petugas perempuan tidak dianiaya atau dilecehkan oleh petugas pria. Biasanya, ini dilakukan dengan selalu memastikan petugas perempuan bekerja berpasangan.

39

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Op.cit.,

hal., 31


Anak-anak, rentan terhadap dominasi oleh orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dominasi ini bisa berupa kejiwaan, fisik atau seksual. Mereka umumnya lebih kecil, lebih lemah, dan kapasitas intelektual mereka masih dalam perkembangan. Mereka selalu berhadapan dengan resiko setiap kali mereka dikurung di tempat yang sama dengan narapidana desa, atau dengan anak-anak yang lebih besar yang secara fisik lebih kuat. Anak perempuan dan laki-laki harus ditempatkan terpisah, juga dengan alasan yang sama. Narapidana yang sakit, lemah ataupun cacat fisik, tidak dapat mengurus diri mereka sendiri tanpa bantuan di lingkungan lembaga yang normal. Bantuan itu harus tidak tergantung pada narapidana lain. Bahkan ketika bantuan disediakan oleh administrasi lapas, narapidana tersebut tetap beresiko terhadap penganiayaan di tangan narapidana lain karena mereka tidak dapat membela diri mereka sendiri dari serangan narapidana lainnya. Narapidana dengan penyakit jiwa atau cacat mental, juga berhadapan dengan resiko dari narapidana lain. Resiko mereka tinggi dengan dua alasan. Pertama, perilaku mereka dapat berbahaya bagi diri mereka dan/atau orang lain. Banyak jenis penyakit jiwa yang cenderung menimbulkan hal-hal yang relatif di luar dugaan, dan kemungkinan orang seperti itu dapat melukai diri mereka atau orang lain atau kedua-duanya. Kedua, tingkah laku mereka meskipun saat tidak berbahaya, dapat menjadi menyeramkan atau sangat menjengkelkan, yang membuat narapidana lain menyerang mereka hanya untuk menghentikan tingkah laku itu. Apabila narapidana tersebut dikurung di tempat yang sempit dengan narapidana lain, sudah dapat dipastikan kekerasan akan terjadi. Bentuk kekerasan dapat bermacam rupa. Ketiga, narapidana ini berbahaya bagi petugas karena


mereka dapat dibuat yakin bahwa petugas merupakan ancaman bagi mereka. Setidaknya sebagian petugas menjadi cukup takut pada orang seperti ini dalam melakukan tugasnya. Anggota kelompok etnis atau agama minoritas, beresiko menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, sebagian lebih jelas terlihat dari yang lainnya. Dalam sebagian kepercayaan, ada pemimpin agama yang mendorong para pengikut untuk menyerang mereka yang tidak seiman. Kelompok minoritas tertentu dianggap berkhianat pada arus utama agama mereka yang dianut. Adalah tergantung dari pihak administrasi dan petugas lapas untuk menjamin kekerasan tidak terjadi hanya karena kepercayaan atau etnis seseorang. Selain itu, merupakan tanggung jawab lapas untuk mengundang anggota masyarakat kelompok minoritas untuk datang ke lapas untuk mendukung narapidana dari kelompok etnis atau kepercayaan tersebut. Tahanan (mereka yang belum diputuskan perkaranya), berada dalam posisi yang sulit karena mereka bukan narapidana dan bukan pula orang yang bebas. Mereka berada diantaranya. Karena mereka sebagai tertuduh tetapi belum terbukti, mereka terutama rentan karena tekanan keadaan. Perlu diingat bahwa sebagai tahanan, mereka tidak diharuskan bekerja, atau ikut dalam program pengembangan diri. Pada saat bersamaan, mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan hal ini. Tahanan politik, bisa ada atau mungkin tidak ada di dalam sistem lapas. Seringkali ada yang mengklaim diri sebagai tahanan politik, dan akan mencari setiap kesempatan untuk mengekspresikan politik mereka. Orang seperti ini dapat menjadi sumber kefrustrasian bagi administrasi lapas. Sekalipun demikian, penting bagi administrasi lapas untuk menjamin hak asasi narapidana ini tidak dibatasi secara tidak adil hanya karena individu-individu tersebut mengatakan sesuatu yang tidak


menyenangkan. Penggunaan sensor, contohnya, untuk mengontrol seorang tahanan yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai tahanan politik untuk dapat mengatakan sesuatu kepada dunia luar adalah pelanggaran hak asasi mereka, apabila tidak terbukti ada isu keselamatan berkaitan dengan aksi mereka itu. Narapidana yang miskin, termasuk dalam kelompok ini karena sistem di lapas tidak menyediakan semua kebutuhan dasar, maka pemenuhannya menjadi tanggung jawab narapidana atau pihak keluarganya. Mereka yang miskin kurang bisa memenuhi kebutuhan ini dibanding mereka yang berasal dari keluarga kaya. Narapidana miskin dapat menjadi korban melalui proses ini karena membuat mereka menjadi budak di dalam lapas, dipaksa melakukan apa saja yang disuruh oleh narapidana kaya.


BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents