HAK ASASI MANUSIA PERMASALAHANDI INDONESIA
Pengaruh pemikiran-pemikiran tentang hak-hak asasi manusia yang berkembang kuat akhir-akhir ini tidak bisa kita abaikanBukan karena itu merupakan desakan kuat eksternal tetapi karena hat itu juga amanah dari ideologi bangsa Indonesia, PancasilaBanyak serangan, bahkan dari orang lndonesia sendiri, mengenai hak-hak asasi manusia di Indonesia. Baik mengenai pemaha-
PENDAHULUAN Peristiwa besar abad ke XX tidak dapat disangkal adalah runtuhnya sistem kehidupan Komunisme di Eropa. Mula-mula hanya pemikiran untuk keterbukaan, restrukturisasi dan demokra-
mannya maupun praktek pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Tetapi juga dirasa bahwa perhatian atas HAM di Indonesia
tisasi berakhir pada goyahnya malah ambruknya sistem komunisme bahkan di negeri tempat asal dan layanya. Satu pemikiran
Untuk itulah telaahan ini akan berusaha, Pertama meTiawab seranoan-seranqanmenqenai hak-hai asasi manusia di lndonesiaKedua adalah mencoba menalar pemikiran hak-hak asasi manusia
dimana masyarakat, komunitas adalah segala-gatanyadan individu hanya merupakan nomor, kecuali elite yang mengatasnamakan koletivitas ituDengan ambruknya sistem komunisme di Eropa (Timur), maka terjadi pembenaran bahwa sistem kehidupan tiberalismelahyang betul. Bahkan berkembang menjadi ideologi caturlogi dunia Barat yaitu hak-hak asasi manusia, demokrasi : "multi party representative government' (sering juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip good governance), ekonomi pasar dan kepedulianpada lingkungan hidup- Tetapi pada dasarnya adalah hak-hak individu yang utama, penajamannya pada "the right to dissent". (hak untuk berbeda). Dan inilah sekarang yang punya pengaruh global, dan bahkan punya implikasi dalam hubungan politik dan ekonomi antara negara, karena dibawakan oleh negara-negaraBarat yang kuasa. Dalam telaahan ini akan dibatasi kepada hak-hak asasi manusia. Demokrasi maupun ekonomi pasar juga bisa dilihat sebagai manifestasi dari hak-hak asasi manusia (individualrights).
52
perlu terus dikembangkan.
menurut falsafah kehidupan dan ideoloqi Banqsa Pancasila. Dan apabila HAM itu juga komitmen kita, kira-kira apa aqendanva dalam uoava oembanounan nasional banqsa sebaqai penqar.nalan Pancasila. Telaahan akan diawali dengan memberikan bahasan tentang hak-hak asasi manusia (HAMI, perkembangan pengertiannyaKarena disini juga banyak terjadi kesalah pahaman seakan-akan hak-hak asasi manusia hanya berkenaan dengan perlindungan terhadap kesewenang-wenangandan hak-hak sipil-politiksajaHAK-HAK. ASASI MANUSIA (HAM) Hak-hak asasi manusia sebagai pemikiran maupun sebagai 'Barat' (Eropa kemudian penghayatan lahir dan berkembang di ASl. Dari pemikiran tentang hak-hak alamiah hukum alam, Thomas Hobbes, John locke, Contract Social J.J. Rousseau,
53
a
Magna charta, Mostesquieu, srogan Revorisi perancis, pernyataan hak-hak asasi manusia di tnggris tahun 1ggg, Dektarasi kemerdekaan Amerika serikat 1276 dan lain{ainnya sebagai suatu alur pikiran liberalisme-individualisme.pada intinya hak-hak manusia (individu) untuk hidup (jiwa seseorang), kebebasan seseorang, keamanannya, hak atas pemilikan, mengejar kebaha_ giaan seseorang- (life, riberty, security, property and the pursuit of happiness). Pada dasarnya atiran-ariran pemikiran HAM ini pada awal mulanya dinegara-negara Barat adalah suatu perlawanan terhadap absolutisme "hak illahi" para raja. Tumbuhnya individualisme borjuasi menuntut pengecekan kekuasaanmutlak monarki. Hak-hak asasi manusia menurut suatu rumusan adatah "hak
. Hak-hakasasimanusia "melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai manusia birth right". Dalam perkembangan lebih lanjut hak_hak yang semula (generasi pertama) bersifat hak-hak perorangan lindividul menge_ nai kebebasan-kebebasandatam kategori sipil oolitik (civil and political rigthsl seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, kesamaan datam hukum, kebebasan dari penganiayaan dan dari pertakuan atau hukuman yang kejam, kebebasan dari penangkapan, penahanan dan pengasingan sewenang-wenang, hak atas peradiran yang adir dan terbuka, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan negara, kebebasan beragama dan tain-rain. Kemudian berkembang dalam qenerasi kedua HAM yaitu hak-hak ekonomi. sosial dan budava (economic, social and cultural rightsl,
54
o
seperti hak untuk pekerjaan dengan syarat-syarat keria yang memadai, perlindungan terhadap keluarga, perlindungan terhadap pemilikan, kebebasan berserikat kerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, standard hidup yang memadai, perlindungan terhadap karya ilmu dan seni seseorang, berpartisipasi dalam kehidupan kultural dan lain-lain. Dalam UN Universal Declaration of Human Rights ada disebut "right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and his family'. Presiden Roosevelt menambahkan "freedom from want' dan sekarang diterima pula "the right not to be poor". Generasi ketiqa" bahkan berkembang hak-hak vanq diakui sebaqai hak komunal, haknya masyarakat, lthe community as an entityl. Ini iuga disebut hak rakyat, hak kelompok. Yang penting dari hak-hak ini adalah hak atas pangan, penentuan nasib sendiri, hak kelompok minoritas, perdamaian, lingkungan yang sehat dan hak untuk pembangunan. The right to development, hak untuk pembangunan yang akhir-akhir ini sudah diakui bahkan kuat dikumandangkan PBB (antara lain tulisan Boutros Ghali "Democracy, Development and Human Rights for All' misalnya mengacu kepada pembangunan manusia dan pembangunan suatu masyarakat dimana terjadi peluang . manusia untuk membangun dirinya. Rumusan hak untuk pembangunandalam DeklarasiMaielis Umum PBB 1986, pada ayat 1 dinyatakan bahwa "hak bagi pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dipungkiri, dimana setiap person manusia dan semua rakyat diharapkandapat berpartisipasi didalamnya, menyumbang padanya, dan menikmati pembangunanekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana seluruh hak asasi dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya diwujudkan".
55
o
Perkembangan berbagai hak-hak asasi dan kebebasan fundamental inijuga dapat dibaca antara lain datam buku A.G. setiardja "Visi lndonesia tentang Hak Asasi Manusia didasarkan atas ldeotogi Pancasila" dan Mulya Lubis dan lain{ain. "Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia'. Rumusan rinci tentang HAM yang diakui sebagai bersifat universal adalah united Natioris universal Declaration of Human Riqhts (19481, disusul dengan International convenant on civil and Political Riqhts dan lnternationat convenant on Economic, social and cultural Riohts (19661. Dan semua ini merupakan The International Bill of Human Rights. Di tahun l gg6 secara kuat diterima dan ditahun 1991 dikemukakan The Riqhts to Development. Seperti yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas HAM adalah universal, Indonesia juga menerima universalitas HAM itu, dengan pemahaman (persepsi) seperti rumusan dalam dokumen-dokumen disebut di atas. Hanya memang Indonesia belum meratifikasi kedua Covenant HAM pBB itu. Memang ada puta rumusan HAM yang lebih bersifat nasional ataupun regional seperti African Charter on Human and peopte,s Rights (19811, Resolution on Regionat Guidetines on Human Rights in Asean (19921 atau Bangkok Declaration on Human Rights. Tetapi disini perlu dijelaskan bahwa pada dasarnya yang inipun mengakui totalitas HAM seperti dirumuskan dalam dokumen-dokumen PBB yang bersifat universat. charter dan Resolusi tentang HAM yang bersifat regional ini justru .'menentang.' interpretasi-interpretasi HAM oleh aliran liberal individuat (liberalisme/individualismel yang terwakili juga oteh negara-negara
Barat yang hanya menekankanpada hak-haksipil politik lselectifityl dan pengenaanstandar ganda untuk menilai pelaksanaan HAM negara-negara baru berkembang (Asia-Afrika, Amerika Latin). Memang ada pandanganHAM yang diwarnai semangat dan aliran komunalsepertiyang terwakili oleh cina. Tiga aliran ini jelas kelihatan sewaktu perdebatandalam KonferensiDunia tentang HAM di Viena tahun 1993. Jadi ada aliran individualisme liberalnegara-negaraBarat yang iuga diwakili oleh kelompokNGO Indonesia, aliran HAM in its totality dan dalam prioritas implementasinya sesuai perkembangandisuatu negara dari negaranegara Asia dan negara dunia ketiga dan aliran komunal yang tebih menekankan kepada hak-hak komunal/masyarakatantara lain RRC,Cuba. Beberapadari rumusanyang diterima atas usul Indonesiadan negara-negaradunia ketiga.adalahantara lain "All human rights are universal, indivisibte and inter-dependentand inter-related. The internationalcommunity must treat human rights globallyin a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis.While the significanceof nationaland regionalparticularities and various historicat,cultural and religiousbackgrounds must be borne in mind, it is the duty of states, regardlessof their politicat, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms'- Rumusan HAM 'penyempurnaan' Viena ini dapat dikatakan sebagai rumusan HAM yang universal.Berbagaipemikiranpenting diterima bahkan sebagaihasit pandangandelegasiIndonesia.seperti dikemukakan 'against torture dan against oteh Menteri Ali Alatas, HAM kita hunger'. ri-
56
57
o
Untuk lebih memperlelas posisi aliran yang tidak tiberat dan tidak pula komunal ini, adalah yang disuarakanoteh Gerakan Non
'NDONES'A MENJA WAB SERANGAN ATAS HAM PEBSEPSI
Blok- Dalam Jakarta Message disebut "Kami menegaskan kembali
Serangan terhadap baik pemahaman lpersepsil maupun praktek pelaksanaan HAM ldil Indonesia datang dari berbagai pihak, dari negira-negara Barat, organisasi HAM luar negeri tetapi penaiaman iuga dari orang-orang Indonesia sendiri. Untuk
bahwa hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia berlaku secara universal- Kami menyambut baik kecenderungan yang semakin meningkat kearah demokrasi dan sepakat untuk bekerja sama melindungi hak-hak asasi manusia. Kami berpendapat bahwa kemaiuan ekonomi dan sosiat dapat membantu tercapainva tuiuan-tuiuan tersebut. Namun tidak satu negarapun berhak menggunakan kekuatannya untuk mendikte konsepsi demokrasinya ataupun pandanqan hak asasi manusianva sendiri (persepsi mereka yang liberalistik, selektif dan dengan standar ganda untuk kepentingan politik mereka-theirown perception not the universal concept - penulis), apalagi memaksakannyasebagai konditionalitasterhadap pihak-pihaklain. Dalam meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi ihi, kami menekankan adanva salinq keterkaitan antara berbaqai kateoori hak tersebut (antara hak-hak sipil politik dan hak_hak ekonomi, sosial, kultural-penulis)dan menyerukan agar tetap diiaqa adanva hubunqan vanq seimbanq antara hak Deroranqan dan hak-hak masvarakat. (jadi HAM dalam totalitasnya). Kami menegaskan kembali bahwa kompetensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak-hak tersebut terletak pada masing-masingpemerintah'Pada dasarnya Gerakan Non Blok memperiuangkan HAM berdasarkan prinsip-prinsip universalitas, keterkaitan yang tak terpisahkan (indivisibility), obyektivitas, tanpa mengutamakan jenis hak yang satu atas yang lainnya (non selectivity).
58
jawaban atas isu lpermasalahan) yang dilontarkan, diambil disini pendapat yang paling ekstrim "againts' HAM persepsi Indonesia yang diuraikan dimuka (universalitas, tak terpisahkan, obyektivitas. non selektivitasl (A.8. Nasution 19931. Pendapat ini adalah pemikiran bahwa HAM di Indonesia iustfu tidak munokin dan tidak dila,ksanakan harena Indonesia FerdaFqr UUD 1945. Penotakan yang kuat dikemukakan terhadap UUD 1945. lndonesia mendasarkan pada suatu constitution (UUD 1945), tetapi bukan constitution dalam arti sebenarnya berdasarkan constitutionalism atau a constitutional state Negara konstitusi adatah negara yang menjamin hak-hak asasi manusia individual secara sepenuhnya, effective restraints upon the exercise of power, dan accountability dari pemerintahan hak . dan (limitations dari kekuasaan pemerintah terhadap (sipil/politikf
kemerdekaanthe individualsl. UUD 1945 dianggap tidak memberikan iempat HAM yang penuh, berdasarkan konsep individualistik Barat, yang universal 'the dan benar. Bahkan dengan UUD 1945 tidak ada demokrasi 1945 Constitution bore an autocratic stamp'. Justru lebih bisa 'iustifies augmentation of government power'. dipakai untuk "Even our constitutions, legal instruments for containing and restraining power. in practice merely symbolized the legality from
59
which authoritarian governments have sought a measure of tegality. The present constitution serves as a poritical mythe from which no dissent is tolerated,,Dengan mengacu kepada negara integralistik dan dengan
o
Dalam pemikiran ini bentuk demokrasi yang khusus untuk lndonesia itu tidak ada. Demokrasi Indonesia (Pancasilal itu demokrasi semu (schijn democratel, yang ada ya demokrasi Barat yang universal. Demokrasi lndonesia (Pancasilal itu hanya tameng
family (semangat spirit kekeluargaan), ada haknya (kekuasaannya), kepentingannya negara/masyarakat itu sudah menyalahi atau mengurangi keabsotutan hak-hak individual. i4n integralistic state contradict a constitution state". 'The concept of an integralistic stafe was a denial of the very prohlematic nature of the government power, which reguires special devices
penguasa melakukan kekuasaannya. Menurut pemikiran ini "this particularistic Indonesian model of democracy, which deviated fundamentally from the modern ideal of constitutional govern-
under modern conditions to prevent it from becoming despotic". Dalam pemikiran ini dua konsep negara dikemukakan, yaitu "negara integralistik .yang memakai ligitimasi kebudayaan Indo-
liberal. Baru denqan itu bisa dikembanqkanHAM di lndonesia. Dari segi pemahaman ini, HAM tak dapat dikembangkan di Indonsia karena HAM, tidak diderived (tidak bisa diambill dad
nesia dan Pancasila sebagai ideologi; (dan) nggara berdasarkan lslam- Kedua-duanya dalam aspek-aspek penting bertentangan dengan suatu negara konstitusional. Kedua konsep negara itu menolak suatu pembedaan antara negara dan masyarakat, padahal tanpa pembedaan demikian, pembatasan kekuasaan negara dan kontrol terhadapnya oleh rakyat, tidak berarti'.. Tersirat menolak konsep bahwa "manusia lahir secara kodrati sebagai manusia pribadi dan sekaligus manusia sosial" (manusia bagian dari keluarga dan masyarakat). Dikemukakan bahwa human right adalah "birth right rooted in the human nature". Pemikiran HAM (yang berkembang di! Barat (berdasar paham liberalisme-individualisme)dan demokrasi Barat itu universat dan benar. Menolak itu untuk Indonesiaadatah suatu mitos. Pemikiran ini juga menolak 'that lndonesia has its own norms of human rights, derived from the state philosophy of Pancasila".
60
ment'. Pada intinva UUD 1945 perlu diqanti kearah a Constitutional State vanq oada dasarnva sistem HAM dan Demokrasi Barat vanq
sumber-sumber filsafah Banqsa Pancasila.UUD 1945 khususnya asas inteqralistik dari negara tidak memberi peluanq adanva HAM bagi manusia Indonesia. Pemikiran tentang "Constitutional State" dan against UUD 1945 ini sebenarnyasudah diawali dari tulisan Herbert Feith "The Decline of Constitutional Democracy" yang diperingati di Australia awal tahun 1993, dimana cendekiawan-cendekiawan lndonesia pikiran-pikiran yang hadir pada umumnya meng-iakan. Juga Wertheim dan Utrecht di Belanda dan Daniel lev di Amerika. Tentang HAM yang diajukan adalah persepsi HAM aliran liberalisme yang sangat individualistik,yang hanya melihat pada individual riqhts aoainst abuse of oower dan oolitical libertv. Tanggapan terhadap pemikiran HAM serupa itu adalah sebagai berikut:
6l
Disini kelihatan yang disebut sebagai HAM adalah seperti yang dipersepsikan dari aliran individualistik-generasi pertama HAM saja- HAM memang universal tetapi harus dilihat in its totality dan dalam konteks masyarakatnyaPersepsi (oemahamanl mengenai HAM nyata berbeda-beda' Satu persepsi pemikiran hanya mempersepsikan HAM dengan kandungan generasi pertama dan yang lain in its totality- Juga pemahaman dalam konteks ada yang melihat HAM individual itu absolut (individualisme) atau yang melihat dalam konteks masyarakatnya. In relation between man (the individuall and the society (community) (integralistik) dan ada yang melihat HAM itu yang lebur dalam komunat interest (totalitarian komunalistikl. Soal pelaksanaan limplementasinya) di berbagai negara sesuai kondisi 'development' nya ya jelas- Ada gross abuse, tetapi dan tingkat AS saja ada abuse terhadaP HAM. Pemikiran yang pating ekstrim ini tersirat menolak Pancasila yang memang socius (nilai-nilaikebersamaansebagai Bangsal, dan UUD 1945 sebagai sumber HAM, tentu saja Demokrasi Pancasila. Kelihatannya mengenai sistem Nasional berdasar sistem Pemerintahan Negara yang dimuat dalam uuD 1945 pemikiran ini sudah a-priori melihat sebagai tidak adanya pembatasan kekuasaan, kekuasaan tidak dapat diawasi, tidak dapat diminta pertanggungjawaban, wakil-wakil yang duduk dalam DPB tidak memiliki hak konstitusionaldan lain-lain' Tentang pemikiran asas Integralistik soepomo baik dibaca tanggapan Hamid Attamimi atas tulisan Franz Magnis suseno Mengenai asas integralistik Indonesia dijelaskan secara baik oleh Albert Hasibuan dalam "Konsepsi Negara Integralistik, antara
62
Hegel dan Hatta". (Suara Pembaharuan2 April 19911 dan dalam Pendahuluan buku 'Pancasila Sebagai ldeologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara'. Mengutip Moerdiono "mengemukakan Prof. Soepomo yang mengajukan tiga alternaideologi, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme dan paham integralistik ..... dia menolak paham individualisme dan
tif
kolektivisme dan menyarankan paham integralistik karena dianggap lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan kita". Tetapi kemudian Moerdiono menyebut "koreksi Hatta atas paham integralistik Soepomo diterima". "Berdasarkan itu paham integralistik yang akhirnya diterima secara tegas mengandung nilai-nilai demokrasi yang seharusnya memang sudah menjiwai paham integralistik kekeluargaan'. UUD 1945 adalah jladren (hasil bersama) pemikiran para founding fathers. UUD 1945 iuga ada sumbangan Hatta tentang hak asasi manusia. lYang tetap tidak setuju dengan paham individualismel. Ada rumusan Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapa negara hukum. Negara berdasar atas hukum. "la bukan diktator'. Ada pengawasan DPR secara konstitusional. Ada sistem pertanggungjawaban. Kedaulatan rakyat, memang bukan kedaulatan individu. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan Pancasila sebagai landasandan sumber idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita bisa, bahkan harus terus mengembangkan, meningkatkan HAM in its totality dan dalam keserasiannya dengan kepentingan masyarakat, keutuhan negara dan bangsa.
63
Kemudian ada tesis bahwa pengabaian HAM di Indonesia, 'dalam implementasi politiknya pragmatisme adalah karena ekonomi itu dilaksanakan melatui konsep pertumbuhan ekonomi" Fertama katau ada kemajuan ekonomi, seperti swasembada pangan, peningkatan kesejahteraanekonomi' pengentasankemisjuga. Penulis kutip kinan yang substansial itukan memenuhi HAM pendapat dari Prof. L. Emmery mantan Rektor lnstitute of social 'HAM meliputi berbagai aspek termasuk sciences The Hague aleviasi kemiskinan, peningkatan pendidikan. kesehatan rakyat, peningkatan standard hidup serta pertumbuhan ekonomi" Dan da|amha|iniEmmerymengemukakanbahwakemajuanyang dicapai Indonesia sangat mengesankan. Pendapat sama dikemukakan oleh Prof. Verkuil missionaris besar di Indonesia waktu lampau. KeduajustrudenganpemenuhanHAMsosia|ekonomiini politiknmaka manusia akan lebih dapat memanfaatkan HAM sipil yayang|ebihmeningkatsecara|ebihdewasa(maturel.A.G. 'Hak asasi sosial lekonomil iustru setiardja mengemukakan menuntut agar negara mengambil langkah-langkah untuk menyediakan sarana bagi manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan '..... memberikan kesempatan dan sarana yang martabatnya'. diperlukan agar dapat memanfaatkan dan menikmati kebebasankebebasan lsipil politikl sebagai manusia"'
yang bisa baca tulis sekarangsudah 83%, dari tahun 7O s/d 9O dapat dientaskan 43 juta rakyat dari bawah garis kemiskinan, harapan hidup meningkat dari 45 tahun diawal tahun 6O-an sekarang 62 tahun, kalau tidak diperhatikanHAM rakyat pada umumnya. Dari demokrasi terpimpin kemudiandiletakkan kelembagaan negara berdasarfungsinya sesuai UUD. Dari Perpu ke UU yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. UU tentang Kekuasaan Kehakiman 1970, Perkembanganllembagaf bantuan hukum, KUHAR PTUN. Orang yang menyatakantidak setuju denganUUD Negerinya, Pemerintahdan Presidennyasaja di tolerir. Masih banyak kelemahan-kelemahan ielas, perhatian untuk pelaksanaan HAM perlu ditingkatkan.Sistem DemokrasiPancasila(lndonesialmasih perlu dikembangkandalam budaya.danprakteknyayang lebih demokratis. Ini semua perlu menjadiagendaHAM di lndonesia. Dalam uraian ini dibatasi pada seranganyang paling ekstrim (yang juga mewakili pemikiran intelektual Barat dan beberapa intelektualIndonesial. Sebenarnyamasih ada penilaianterhadap HAM di Indonesia yang perlu diulas karenapalingsedikit tidak fair lkalautidak malah salahl, yaitu penyusunan Human Development lndex dalam Human DevelopmentReportUNDP 1991. Namunagar tidak terlalu ruwet bisa diulasditempat lain.
AdapemikiranbahwaHAMtidakberkembangdi|ndonesia selama ini, malah mundur kondisinya.
VISI DAN (IGABAHI AGENDA HAM INDONESIA
Mungkinmemangbe|umsemuadapatdipenuhi.Masihdiakui adanya pengabaian bahkan pelanggaran HAM di Indonesia. Tetapi 50% bagaimana mungkin kalau waktu awal Orde Baru hanya
HAM iuga perlu dikembangkan, ditingkatkan pelaksanaannya, dikurangi bahkan dihindari 'abuse" terhadap HAM di
64
65
Indonesia. Tetapi yaitu HAM yang mengacu' bersumber pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional uuD 1945. pancasila sebagai fatsafah Bangsa, ldeologi negara yang kita lihat sekarang sebagai suatu ideologi terbuka (Moerdiono "Pancasila sebagai ldeologi Terbuka"). Rumusan HAM menurut visi ini yang padat dan tepat adalah datam Pidato Kenegaraan Presidentahun 1990 sebagai berikut : "Konseo dan hak asasi-yus-lila
anu!
vanq disemanqati oleh sila-sitalainnva dari Pancasila.Konsep hak asasi yang kita anut bertitik tolak dari keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang. oteh karena itu faham hak asasi kita tidak individualistis-
sosial sekaliqus- Manusia hanya mempunyai makna iika ada manusia lainnya, jika berada didalam lingkungan masyarakbt. Kita mengakui adanya tangung iawab sosial bersama dengan adanya hak-hak kemanusiaan". Dalam pidato tain Presiden mengemukakan "Kepentingan individu diperhatikan disesuaikan dengan tanggung jawab sosialnya". Dalam falsafah Pancasila dianut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan bisa memanisfestasikan diri dalam totalitas berbagai aspek hidup manusia, juga dalam hak-hak kemanusiaanya, tetapi iuga dalam kewajiban kepada sesamanya dan dalam hubungan keseimbangan dengan/datam masyarakatnya. HAM diletakkan dalam konteks hidup manusia yang lebih utuh, dan dalam hubungan lebih luas manusia dengan masyara'
66
katnya. Kita lihat misalnya dalam rumusan hakekat pembangunan nasional Indonesia yang adalah pembangunan manusia seuluhnva dan pembanqunan seluruh rakvat Indonesia. yang mengusahakan keselarasan, keserasian, keseimbangan hidup antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Tuhannya. Ini diperteguh dengan HAM yang mengacu kepada UUD 1g4S suatu konstitusi bagi negara persatuan, negara integralistik, negara kekeluargaan. Tentang pemikiran integralistik yang membedakan dari pemikiran individualistik dan kolektivistik (komunisl dapat dibaca Moerdiono 'Paham Integralistik, bukan liberalisme dan bukan komunisme'. Tetapi integratistiknya UUD 1945 juga tidak sepenuhnyaintegralistik Hegelian.Ini dirumuskan secara tepat dalam tulisan Albert Hasibuan, yang penulis sebut dimuka sebagai jladren the founding fathers. "Dasar pikiran negara integralistik memang dari Soepomo. Koreksi Hatta memberikan semacam ketajaman rumusan negara integralistik ltndonesial itu. Ketajaman yang dimaksud ini adalah dihilangkannya kemungkinan untuk timbulnya negara kekuasaan dan absolulisme p.olitik melalui dirumuskannya hak-hak manusia dalam UUD 1945 seperti pasal 27,28,29,30, 31 dan sebagainyadan ketentuan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaatl, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaatl dan Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaanyang tidak terbatas). Dengan demikian, dalam negara integralistik yang dimaksud kedudukan individu cukup sentral (mungkin penting maksudnyal
67
terhadap negara. Disini individu tidak subordinat terhadap negara, seperti dalam konsepsi organisme Hegel yang menimbulkan absolutisme politik dan negara kekuasaan, tetapi dilain pihak negara juga tidak subordinat terhadap individu seperti dalam faham individualisme dan liberalismeNegara integratistik mengenal dan mengakui hak-hak asasi
laah peluang pengembangan HAM menurut uuD 194s. salah satu bagian dari ulasannya "setelah lama melakukan pembicaraan secara musyawarah para anggota BpUpKl sampai pada persetu_ juan bersama bahwa dalam Konstitusi beberapa pasal dapat dimasukkan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajibankewajiban dari warga negaranya. pasat-pasal itu (pasal 27 sampai
manusia, yang bukan merupakan ekspresi faham individualisme. Disini hak-hak asasi yang dipunyai manusia Indonesia adalah dalam keseimbangannya dengan kewajibannya sebagai anggota
dengan 31' 33 dan 34) dianggap sebagai tidak bertentangan dengan asas solidaritas dan kedaulatan rakyat tndonesia". "Memang menurutnya pasal 26 sampai dengan pasal 3l daripada
masyarakat".
UUD 1945 adalah mengenai hak-hak warga negara, bukan mengenai hak-hak manusia sebagai manusia..
Presiden menjelaskan dalam keterangan pemerintah tentang RAPBN 1993/1994 Januari 1992 yang lalu. "Dalam pidato saya kepada bangsa Indonesia pada penutupan tahun 1992 minggu yang lalu, saya berkata bahwa sebagai bangsa yang dijajah setama lebih dari 35O tahun oleh kolonialismg kita berhak menyatakan kepada dunia bahwa kita sangat tahu makna demokrassi dan hak-hak asasi manusia. Semangat demokrassi dan hak-hak osasa manusia itu bahkan meresapi setiap kalimat dari UUD kita yang lahir dalam periuangan kita mencapai kemerdekaan na-
Dafam pasal 27 (kesamaan kedudukan datam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualil, itu sudah tercermin visi Indonesia mengenai HAM. Ada haknya, ada kewajibannya, ada kepqntingan perorangan lwarga negaraf ada kepentingan masyarakat (pemerintahl. Referensi kedua penulis ambil tulisan prof. padmo Wahyono dafam mimbar BP-7 No. 32N1, 1988 ..pengembanganHak dan Kewajiban Asasi warga Negara dalam rirengamalkan pancasila dan UUD 1945". Antara lain disebutkan dalam uraiannya 'Dida-
sional. Faham kita menqenai demokrasi dan hak-hak asasi manusia itu berpanokal Dactakesaclarankita menqenai hakikat manusia sebaqai makhluk inclivicludan sekaliqus sebaqai makhluk sosial' Faham ini bersumber pada sila Kemanusiaan vanq adil dan berapancasilan. dab. vanq diresapi oleh keemoat sila lainnva dari suatu referensi penting mengenai visi Indonesia tentang HAM ini adalah disertasi Prof. A.G. Setiardia "Visi Indonesia tentang (penulis Hak Asasi Manusia didasarkan atas ldeologi Pancasila" terjemahkan dari bahasa Belanda). Dalam uraiannya iuga mene-
dalam kelompok, dimana haknya sebagai individu diakui dalam
68
69
lam pola pikir integralistik lndonesia, yang di dalam UUD 1g4S dan juga dalam Penjelasan UUD 1945 dirumuskan dengan istilah asas/semangat kekeluargaan, maka konstruksi filsafatnya manusia tidak dilahirkan bebas, melainkan terikat/tergantung pada manusia laan, atau integral dengan orang lain dalam hidup berkelompok. Setiap hak dan kewajibannya tergantung pada 'keberadaannya"
o
ntuk ini dilampirkan disini 'lndonesrbb Position on Human
kaitannya dengan kewaiibannya dalam hidup berkelompok (secara serasi, selaras dan seimbangl'. setelah menguraikan hak dan 'l945 sebagai kewajiban asasi warga negara berdasarkan UUD penjabaran Pancasila. Prof- Padmo Wahyono mengemukakan penlabaran lebih lanjut hak dan kewaiiban asasi warga negara itu 'UUD hanya memuat aturandalam perundang-undangan.Karena aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain{ain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial". Satu tulisan penting lain ialah dari saafroedin Bahar "visi Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia" (Mimbar BP-7 No. 61/Xt/1993//941. Akhir-akhir ini masalah HAM menjadi suatu global concern yang meningkat. Ada upaya negara-negara Barat yang maiu untuk
Rights" yang dalam elaborasi lebih rinci disampaikan oleh Menlu Afi Alatas dalam Second World Conference on Human Rights di Viena, Juni | 993- Ini juga penting karena Indonesia menjadi anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB sejak tahun 1991. Pada umumnya non Western Countries ini memang pemikiran tentang manusia dan hubungan antara manusia dan masyarakat lebih bersifat seimbang. Dalam pidato Menlu di Viena dikutip "For many developing countries, some endowed with ancient and highly developed cultures, have not gone through the same history and experience as the Westen nations in developing their idias
on
human
rights and democracy. In fact, they often developed different perceptions based on different experiences regarding the relations between man and society man and his fellow man and regarding the rights of the community as againts
menjadikan issue ini sebagai bagian dalam kebiiakan hubdngan antara negara bahkan ingin meniadikannya sebagai suatu konditionalitas dalam hubungan ekonomi antara negara. Dengan tetap
the right of the individuat. In saying so, it is not my intention to therefore propose a separate or alternative concept on human
beranggapan bahwa HAM itu important by and for itself seperti dikemukakan Mentu Ali Alatas, penting untuk dikembangkan di Indonesia sebagai amanat dan bersumber pada Pancasila, perlu dijelaskan posisi HAM Indonesia bahkan dari negara dunia ketiga
Budaya hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan massyarakat dalam suatu bangsa tertentu bisa berbedabeda. Dalam hal ini ada 'non western culture" yang lebih memberi tempat kepada nilai-nilai dan kepentingan masyarakat daripada
terhadap desakan/serangan berdasar pemikiran HAM sepihak negara-negara Barat itu. secara dialogis untuk mendapatkan pemahaman bersama, karena yang diaiukan oleh Indonesia mempunyai dasar-dasarnya dalam konsep HAM universal dengan
keabsolutan individu. Satjipto Rahardjo dalam menguraikan 'M.anusia Indonesia dan Hukum lndonesia' menunjuk kepada tulisan Takeo Doi mengenai manusia Jepang yang punya konsep amae (ketergantungan). Dalam buku 'Democracy and CapF
totalitas pengertiannYa-
talism. Asian and American Perspectives', Robert Bartley dan
rights'.
kawan-kawan, iuga mengemukakan adanya latar belakang kultur
70
7l
o yang berbeda dalam soal manusia dan masyarakat antara Asia
hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi saja dan mengabaikan
dan Amerika. Pada dasarnya lndonesia menerima universalitas dari HAM, yang ditentang justru apabila dipersepsikan dalam alur pikiran Barat (individualistik itul. Dalam menghadapi arus global tentang HAM ini posisi Indonesia sudah jelas dari penjelasan yang dilampirkan. Namun agar lebih padat disini dicantumkan seperangkat prinsip-prinsip yang disusun Departemen Luar Negeri kita dan iuga dikutip dalam tulisan Saafroedin Bahar : 1. Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena ielas tercantum dalam Piagam dan Deklarasi PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB. 2.
3.
Prinsio Pembanqunan Nasional, yaitu bahwa kemaiuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tuiuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (Prinsip manusia asasi hak-hak kesatuan Prinsio 'indivisibility"l, yaitu berbagai ienis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak ekonomi,. sosial dan kultural di lain pihak, dan hak-hak asasi perseorangan dan hak-hak asasi masyara-
4.
kat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terPisahkan. Prinsip obiektivitas atau non selektivitas, yaitu penolakan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan
72
hak-hak asasi manusia lainnya. 5 . Prinsio kesqimbanqan, yaitu keseimbangan dan kesetarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. 6.
7.
Prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional. Prinsio neqara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturanaturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Patut dikemukakan disini bunyi satu keputusan Konperensi HAM di Viena sebagai berikut : 'ln
the context of the abovg the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms at the national and international level should be universal and conducted withouth conditions attached'. Mengenai agenda atau apa yang perlu dikeriakan mengenai HAM da Indonesia, penulis hanya menunjuk pada perlu disusunnya agenda tersebut. Ada memang pemikiran agar disusun sebuah deklarasi Indonesia tentang HAM, tetapi penulis rasa tidak begitu perlu. Sudah banyak ruiukannva yang benar. Dan bahkan di forum ASEAN, KTT Non Blok dan Konferensi HAM di Viena pikiran-pikiran Indonesia irendapat penerimaan dan platform yang lebih luas. Suatu deklarasi dengan rumusan-rumu-
73
gis.
pada The Universal Bill of Rights ada hak atas pendidikan, kesehatan, pekeriaan, standard of living yang memadai, pangan, sandang, papan, cultural life, prestasi atas karya ilmiah dan seni, ya
Suatu buku putih HAM seperti dilakukan Cjna ? Seperti kita harus membela diri atas tuduhan gross abuse terhadap HAM. lsrael, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia (terutama terha-
bahkan kesamaan dalam hukum. Masih banyak yang perlu dilakukan, masih banyak yang perlu diusahakan,justru melalui petaksanaan pembangunan nasionalsebagai pengamalanpancasilaitu.
dap minoritas) saja tidak. Mungkin lebih baik dengan suatu penielasan-penjelasan iuga secara dialogis, undangan untuk meninjau/melihatsendiri dan biarlah mereka menilai sendiri. Dida-
Ini juga tersirat dikemukakan Presiden sewaktu membuka Lokakarya PBB ll tentang HAM untuk wilayah Asia pasifik Januari 1993 "Perbedaan taraf kemafuan ini mempunyai pengaruh besar
lam
rangka diplomasi, hubungan antara negara dan antara masyarakat bangsa memang perlu ada penjelasan-penielasan
terhadap kebijaksanaan yang akan diambil mengenai hak asasi manusia ini. Persoalan mendasar yang akan dihadapi bukanlah
menurut visi Indonsia ini. Contoh dengan pembentukan "sahabatsahabat Indonesia di Parlemen Eropa" tentang HAM di Indonesia.
sekedar memberikan jaminan mengenai hak-hak asasi manusia itu, melainkan secara aktif menciptakan kondisi yang dibutuhkan
Soal Timor Timur memang satu hal yang mendapat sorotan berat masyarakat internasional, tetapi ini sudah lerep (berkurang)
untuk tumbuh dan berkembangnya kemanusiaan itu sendiri". Kedua, adalah agenda yang berkenaan dengan hak-hak politik, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, untuk berkum-
san baku bisa menjadi doktriner. Biarlah persepsi/visi HAM Indonesia mengalami internalisasidan sosialisasimelalui proses dialo-
sekarang. Kewajiban kita untuk memberi tempat pada haiga diri orang Timor Timur sebagai bangsa Indonesia. Mengenai agendanya untuk perhatian dan pengembangan
pul dan berhimpun secara damai, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan, pemilihan
HAM di Indonesia penyusunannya dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Bahkan ini tugas
umum yang bebas dan rahasia dan sebagainya. Inilah hak-hak demokrasi dan pengembangankehidupan.yang.
perdananya. pikiran diajukan disini Pertama pengem-
lebih demokratis. Dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,
bangan HAM di Indonesia ini adalah dengan melaksanakan pembanqunan nasional sebaoai'oenqamalan Pancasila.The rioht
ini termasuk dalam jalur besar/utama pembanqunan sistem dan budava bermasvarakat. berbanosa dan berneoara b,erdasarPanca-
to development, yang sudah diakui universal. Pembangunan serupa itu hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnia dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Hak asasinya manu-
sila dan UUD 1945, yang juga disebut sebagai pembangunan sistem nasional termasuk pembudayaannya. Kalau lebih dipersempit pembangunansistem politik, sistem Demokrasi Pancasila.
Beberapa pokok
sia ialah untuk menjadi manusia yang utuh. Kalau kita mengacu
74
75
Sudah disebutkan terdahulu bahwa sistem demokrasi Pancasila adalah suatu sistem/format politik yang demokratis, mengacu pada Pancasiladan UUD 1945. Demokrasi kita bukan Montesquieuan berdasar prinsip pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan kelembagaan negara. Namun juga bisa kita akui bahwa suatu sistem yang demokratis, praktek atau pelaksanaannya, budayanya masih perlu kita upayakan, kembangkan agar lebih demokratis. Dalam agenda ini penulis menunjuk pada upaya lebih memantapkan berfungsinya dan hubungan fungsi kelembagaan negara (supra struktur). Peran lebih berarti dari lembaga-lembagaPerwakilan tetap dengan asas kekeluargaan.Lebih meningkatnya kemandirian dan aspiratifnya organisasisosial politik (infra struktur poli-
lain serupa itu. lni juga diberi fokus utama "pejuang-pejuang' HAM, dan yang semestinya juga kita pada umumnya. Tentang hal ini agenda akan metiputi upaya lebih kemandiriannva sistem oeradilan, lebih tgqaknva wibawa hukum. HaFhal yang memang memprihatinkan apabila Ketua Mahkamah Agung secara pribadi prihatin tentang wibawa hukum ini. pengembangan kelembagaan bantuan hukum yang sehat lbukan menjadi alat politikl. Para ahli hukum dengan mengacu pada pancasila sebagai ldeologi rerbuka dapat menyusun agenda Hukum dan perundangundangan apa yang bisa mendukung tertib can keoastian hukum bagi manusia dan masyarakat tndonesia yang melakukan pem-
tikl,
dengan berkurangnya patronizing involvement yang berkelebihan dari Pemerintah, Tentu agenda ini bisa ditambah yang
bangunan diberbagai bidang. Dan apa yang pertu dihapuskan karena dirasa represif koloniat dan tidak relevan lagi dalam era kemandirian akan datang.
benar-benar relevan- Tetapi perlu diingat bahwa demokrasi sebagai budaya yang harus tetap Demokrasi Pancasila (antara
Demikianlah pokok-pokok pemikiran pengembanganHAM persepsi Indonesia.
lain tetap untuk Persatuan lndonesia) merupakan suatu proses. Bahkan mungkin suatu proses perubahan yang panjang. Dan proses itu juga harus mengacu pada tingkat pembangunanbidangbidang lain seperti sosial ekonomi agar justru manusia dapat memanifestasikandemokrasi itu secara bertanggungjawabKetiqa, agenda terakhir yang penulis kemukakan adalah berkenaan dengan kesamaan dalam hukum dan perlindungan hukum, tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan dan lain-lain perlakuanyang "inhuman dan degrading",tidak boleh penahanan, penangkapanatau pengucilansecara sewenang-wenang,peradilan yang adil dan berdasarhukum, hak atas pembelaandan lain-
t6
77
mengenai
agenda
KEPUSTAKAAN 1 . Adnan Buyung Nasution, 'The Aspiration for Constitutional
Governmentin Indonesia' Disertasi UniversiteitAmsterdam 19 9 3 . 2 . Adnan Buyung Nasution, 'Prospek dan Permasalahan HAM di lndonesia", Suara Pembaharuan3 Juni 1993.
3 . A.G. Setiardja "De Indonesiche Visi op de Mensenrechten Gebaseerd op de ldeologi Pancasila", Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 1991.
4. A. Hamid S. Attamimi, "tlmu Kritis yang tidak kritis', Suara Pembaharuan17 Mei 1993. 5.
6.
Albert Hasibuan "Konsepsi Negara Integralistik, Antara Hegel dan Hatta-, Suara Pembaharuan2 April 1991. Ali Alatas "lntervention a Speech on Human Rights', Pidato disampaikan pada Konferensi ASEAN-EC Luxembourgh Mei 19 9 1 .
7 . Ali Alatas, Statement before the Second World Conference on Human Rights'Viena, Januari 14, 1993.
B . Ali Murtolo 'Pengejawantahan Hak Asasi Manusia di Dunia Barat dan di Indonesia", Mimbar BP7 No. 6O/X/1992. 9.
Bintoro Tjokroamidjojo 'lndonesia and the issues of human rights", 1992.
78
1O. Bintoro Tjokroamidjojo "Ham, Demokrasi, Pendekatan Makro dan Mikro, Pendekatan Top Down dan Bottom Up dan Manajemen Lingkungan', 1991. 1 1. Bintoro Tjokroamidjojo "Masalah Pengaitan bantuan Luar Negeri Untuk Hak Asasi Manusia adalah Suatu lssue Tersendiri", 1993. 12. Butros-Butros Ghali "Democracy, Development and Human Rights for All", InternationalHerald liibune, Juni 1O, 1993. 13. Bangkok Declarationon Human Rights. 14. Departemen Luar Negeri "lndonesia's Position on Human Rights", 1993. 15. Moerdiono 'Pancasila sebagai ldeologi Sebuah Renungan Awal", 1989. 16. Moerdiono"PancasilasebagaildeologiTerbuka",1989. 17. Moerdiono "Paham lntegralistik : Bukan Liberalisme bukan K o m u n i s m e " ,1 9 8 9 . 18. Pidato KenegaraanPresiden 16 Agustus 1.990. 19. Pidato PengantarRAPBN Presiden7 Januari 1993. 20. Pidato Presiden Pada Pembukaan Lokakarya PBB ll tentang Hak-hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia Pasifik, 27 Januari1993. 21 . Padmo Wahyono "Pengembangan Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1 9 4 5 " , M i m b a rB P 7 N o . 3 2 A l l / 1 9 8 8 .
79
22. Saafroedin Bahar "Visi Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia". Mimbar BP7 No. 61/Xl/l993/94. 23. T. Mulya Lubis "A Search of Human Rights - Legal Political Dillemaof Indonesia'sNew Order 1966 - 199O', 1992.
Lampiran
INDONESIA AND HUMANRIGHTS ISSUESAND PERSPECTIVES
24. T. Mulya Lubis penyunting 'Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia', 1 993. 25. "The Jakarta Message', 1993.
INDONESIA'S POSITIONON HUMANRIGHTS As a conscientiousmemberof the United Nations and, since 1991, a memberof the U.N. HumanRightsCommision,Indonesia accepts and recognizes the universal validity of basic human rights and fundamental freedoms. But as the United Nations rightly enjoins us to do, the promotion and observation of human rights should be put within the context of international cooperation. And, internationalcooperationpresupposesas a basic condition respect for the sovereignty of states and the national identity of peoples. Human rights values are essentially ethical and moral in nature. Hencg any approach to human rights issues with different intentions or ulterior motivations, in other words, politically motivatedintentions,shouldbe eschewed. Human rigths are vital and important by and for themselves. Indonesia,thereforg cannot accept linking questions of human rights to other issues, such as to economic and development cooperation, or worser making them into political conditionalities to such cooperation,as such linkageswill detract from the value of both.
26. The UN Bill of Rights.
80
8l
As is well known, there are various categories of human rights: civil and political rights, economic and social rights, the rights of the individual human being and the rights of the community, the society and the nation. lt is universally accepted that all these categories of rights are indivisible and inter-related, and that there should be balance in the appreciation and promotion of all these rights in their integral whole, Undue emphasis on one category of human rights over another Gannot be iustified. ln the human rights conditions of countries, and of developing countries in particular, the international community should, therefore, take into account the situation in relation to all assessing
categories of human rights. This is consistent with the basic principles contained in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948. Article 29 of that declaration addresses two aspects that batance each other : On the one hand, there are principles that respect the fundamental rights and freedoms of the individual; on the other, there are stipulations regarding the obligations of the individual toward society and the state. It is clear, therefore. that implementation of human rights implies the existence of a balanced relationship between individual human rights and the obligations of individuals toward their Whithout such a balance, the rights of the community as a whole can be denied, which can lead to instability and anarchy, especially in developing countries. While human rights are indeed universal in character, it is community.
generally acknowledged that their expression and implementation in the national context should remain the competence and
82
responsibility of each govemment while taking into account the complex variety of problems, of different economic, social and cultural realities, and of different value systems prevaitingin each country. This national competence not only derives from the principle of sovereignly of states, but is atso a logical consequence of the principle of self-determination. In Indonesia, as in many other developing countrjes, the rights of the individua! are batanced by the rights of the community, in other words, balanced by the obligation equally to respect the rights of others, the rights of the society and the rights of the nation. This does not only conform of the culturat traditions and customs prevalent in most devetoping countries where, often, the interest and the rights of the community prevail over those of the individual, but is atso fuily in tine with the UniversalDeclarationof HumanRights. More over, in the application of human rights in developing countries including our own, it should be bome in mind that in most of these c(runtries there are other fundamentat rights and concerns besides certain civil and political freedoms to wich equally urgent attention should be given, such as the right of the vast majority of the people to be free from want, from ignorance, from disease and backwardness.Attention must also be given to the right to development and the right to be free from externat political and economic coercion in pursuit of development in an atmosphere of peace and nationat stability. Precisely because human rights are indivisibleno singular emphasisshould be put on certain aspects of those rights.
83
v lndonesia is of the firm view that in evaluating the application of human rights in individual countries, the characteristic problems of developing countries in general, as well as the specific problems of individual societies, should be taken fully into account. Similarly, there should be a balanced approach towards respect for the fundamental rights of the individual and the rights and interests of society, of the nation as a whole. Finally, the primary objective of actions in the field of human rights is not to accuse nor to assume the role of judge and jury over
other
countries but
together
to
develop a common
consciousness in the international community and to encourage improvement in the observance of these fundamental rights and freedoms. We should not try to remake the would in our own image, but we can and should try to make the world a more humane, peaceful and equitably prosperous place for allFor its part, the Indonesian Government has consistently endeavored to adhere to the humanitarian precepts and basic human rights and freedoms embodied in its State Philosophy, Pancasila, its 1945 Constitution and its national laws and regulations. lndeed, these precepts, right and freedoms, as embodied in the constitutional and legal system, derive from age-old traditions, customs and the philosophy of life of the lndonesian people.
a
The unity of Indonesia;
-
Democracy, led by the inner wisdom of unanimity arising out of deliberations among representatives; Social justice for the whole of the Indonesian people.
The 1945 constitution of the Republic of Indonesia,which is based on Pancasila, also contains humanitarian precepts and basic principles of human rights. These principles have been incorporated into a number of nationat laws and regulations. lt as also important to note that the 1g45 constitution has many principles that are similar to those contained in the 1g4B universal Declaration of Human Rights. As in many developing countries, Indonesia.s cutture and its ancient and well-developed customs have traditionalty put high priority on the rights and interests of the community. This means that the interests of the majority often prevait over individual or group interests without, however, in any way harming the rights and interests of those individuals and groups. Individual and group rights are always fully taken into account, based on the principte of 'musyawarah-mufakat', which translates to deliberations to attain consensus and which is firmly embedded in the nation's socio-political system and unique form of democracy.
The philosophical basis of Indonesia, Pancasila, which translates to Five Plllars or Five Principles, embraces humanitarian precepts that are mutually interlinked and inseparable. These five principles are : Belief in one, supreme God; Just and civilized humanity;
84
85
