KAJIAN STABILITAS KEUANGAN No. 28, Maret 2017

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN No. 28, Maret 2017


DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Mitigasi Risiko Sistemik Melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik


Pengarah Penerbit : Bank Indonesia

Erwin Rijanto Filianingsih Hendarta Yati Kurniati Dwityapoetra S. Besar

Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta

Koordinator dan Editor Umum

Indonesia

Retno Ponco Windarti – Rozidyanti – Mirza Yuniar I. - Januar Hafidz – Leanita Indah P.

Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari

Tim Penyusun M. Firdaus Muttaqin, Kurniawan Agung, Ita Rulina, Indra Gunawan, Yanti Setiawan, Clarita Ligaya, Arlyana

pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan Makroprudensial

Abubakar, Ndari Suryaningsih, Cicilia A. Harun, Sri Noerhidajati, Theresia Silitonga, Agus Fadjar Setiawan, Viana

sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011.

Sari, Reska Prasetya, Risa Fadila, Khairani Syafitri, Bayu Adi Gunawan, Susana Wibisana, Heny Sulistyaningsih, Sigit Setiawan, Vienella Zarmida, Lisa Rienellda, Arifatul Khorida, Justina Adamanti, Anita, Maulana Harris Muhajir,

KSK diterbitkan secara semesteran dengan tujuan untuk:

Zulfia Fathma, Sagita Rachmanira, Marluga Sidabutar, Wienda Afriyanti, Frimayudha Ardyaputra, Arisyi Fariza

• Meningkatkan wawasan publik dalam memahami stabilitas sistem keuangan

Raz, Anindhita Kemala D., Apsari Anindita N.P, Dhanita Fauziah Ulfa, Randy Cavendish, Rieska Indah Astuti,

• Mengkaji risiko-risiko potensial terhadap stabilitas sistem keuangan

Harris Dwi Putra, Pita Pratita, Vergina Hapsari, Lestari Shita, Irman Robinson, Irma Yunita Barus, Arry Priyanto,

• Menganalisa perkembangan dan permasalahan dalam sistem keuangan

Wahyu Widianti, Eka Putra Budi Nugroho, RR. Diva Amelia Putri, Ridwan Anhar, Duky Sumantri, I.G.N. Yudia,

• Merekomendasikan kebijakan untuk mendorong dan memelihara sistem keuangan yang stabil

Rolan Marulitua, Kartina Eka Darmawanti, Aski Catranti, Fiona Rebecca Hutagaol, Syachman Perdymer, Saraswati, Widyastuti Noviandari, Diana Yumanita, Cecep M Hakim, Siti Nurfalinda, Agustina Damayanti, Dopul Rudy Tamba,

Informasi dan Order: KSK ini terbit pada bulan Maret 2017 dan didasarkan pada data dan informasi per Desember 2016, kecuali dinyatakan lain. Dokumen KSK lengkap dalam format pdf tersedia pada web site Bank Indonesia:http://www.bi.go.id Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

Permintaan, komentar dan saran harap ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Kebijakan Makroprudensial Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia Email : [email protected]

Agus Seno Aji, Aditya Candra, Rakhma Fatmaningrum, Fransiskus Xaverius Tyas Prasa, Ardina Ayu Dwiratna, Donny Ananta, Citra Marliani, Novianti

KONTRIBUTOR Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Departemen Pengembangan UMKM (DPUM) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Departemen Statistik (DSta) Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)

PENGOLAH DATA, LAYOUT, DAN PRODUKSI Saprudin, Elsa Puspa Silfia, I Made Yogi

“Mitigasi Risiko Sistemik Melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik”


Kajian Stabilitas KEuangan No. 28, Maret 2017

Daftar Isi Kata Pengantar

xiii

Ringkasan Eksekutif

xvii

1. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

3

1.1 Perkembangan Risiko di Pasar Keuangan Global dan Regional 1.2 Perkembangan Risiko pada Perekonomian Domestik 1.3 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan 1.4 Ketidakseimbangan Keuangan Domestik Boks 1.1. Analisis Perkembangan Indikator Financial Imbalances Berdasarkan National Financial Account & Balance Sheet (NFA & BS) Triwulan III-2016 Boks 1.2. Perkembangan Reformasi Keuangan Global di Indonesia

2. Pasar Keuangan

31 33 38 55 64 68

Boks 2.2. Perkembangan Pasar Modal Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan dan Investasi Selain Perbankan

72

3.1. Asesmen Risiko Sektor Rumah Tangga 3.2. Asesmen Risiko Sektor Korporasi Boks 3.1. Kerangka Asesmen dan Surveillance Sistem Keuangan: Sektor Korporasi, Rumah Tangga, Dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

4. Perbankan dan IKNB 4.1. Asesmen Kondisi dan Risiko Perbankan 4.2. Asesmen Industri Keuangan Non Bank Boks 4.1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5. Infrastruktur Sistem Keuangan 5.1. Kinerja Sistem Pembayaran 5.2. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran 5.3. Indikator Sistem Pembayaran 5.4. Risiko Sistem Pembayaran dan Upaya Mitigasi Risiko 5.5. Perkembangan Data Keuangan Inklusif dan Layanan Keuangan Digital Boks. 5.1. National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)

Bank Indonesia

25

2.1. Peran Pasar Keuangan Sebagai Sumber Pembiayaan Perekonomian 2.2. Asesmen Kondisi dan Risiko di Pasar Keuangan 2.3. Asesmen Pasar Keuangan Syariah Boks 2.1. Pengaturan Surat Berharga Komersial Boks 2.2. Local Currency Settlement Framework

3. Asesmen Kondisi dan Risiko Rumah Tangga dan Korporasi

ii

5 8 10 12 21

45 47 54 67

71 73 102 112

187 189 191 194 195 197 202

6. Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

205

6.1. Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Rasio Loan To Value Atau Rasio Financing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 6.2. Evaluasi Kebijakan Countercyclical Buffer (CCB) 6.3. Kebijakan Giro Wajib Minimum Terkait Loan to Funding Ratio (GWM LFR) 6.4. Pengawasan Makroprudensial 6.5. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Sinergi Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Lainnya Boks 6.1. Center of Excellence Pengawasan Bank Indonesia Boks 6.2. Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bank Indonesia

208 212 216 219 220 226 231

235

7. Tantangan, Outlook dan Arah Kebijakan SSK Ke Depan 7.1. Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan 7.2. Prospek Ketahanan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan 7.3. Arah Kebijakan Boks 7.1. Survei Risiko Sistemik Sistem Keuangan Indonesia Boks 7.2. Fungsi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

237 239 240 242 244

Artikel Artikel 1 Penggunaan Macroprudential Tools dalam Kerangka Protokol Manajemen Krisis Artikel 2 Analisis Kerentanan Rumah Tangga Menggunakan Balance Sheet Approach (BSA) dan Financial Margin Approach (FMA)

Bank Indonesia

248 256

iii


DAFTAR TABEL

1. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Tabel 1.1

Outlook Perekonomian Dunia

5

Tabel 1.2.

Jumlah Lindung Nilai ULN yang Dilakukan dan Pemenuhannya Triwulan III 2016

18

2. Pasar Keuangan

Tabel 3.4.

Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Non Keuangan

92

Tabel 3.5.

Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Komoditas Utama

94

Tabel 3.6.

Kredit Korporasi menurut Sektor Ekonomi

96

Tabel 3.7.

Kredit Berdasarkan Komoditas Utama Ekspor

97 99

Tabel 2.1.

Pembiayaan Perbankan dan NonBank (Rp Triliun)

33

Tabel 3.8

ULN Restru Menurut Sektor Ekonomi

Tabel 2.2.

Sumber Penghimpunan dan Penyaluran Dana berdasarkan Jumlah Bank

37

Tabel 3.9.

Jenis ULN Restrukturisasi Tone Positif dan Negatif

101

Tabel Boks 3.1.1.

104

Sumber Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank berdasarkan Volume

37

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan

Tabel Boks 3.1.2.

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan

105

Tabel 2.4.

Perbandingan rata-rata Spread NDF Negara Kawasan

44

Tabel Boks 3.2.1.

Batasan harga minimal properti yang dapat dibeli pihak asing

112

Tabel 2.5.

Komposisi Kepemilikan SBN

45

Tabel 2.6.

Yield SBN 10 Tahun Kawasan (%)

48

Tabel 2.7.

Volatilitas Yield SBN 10 Tahun di Negara Kawasan (%)

48

Tabel 2.8.

Kepepemilikan Obligasi Korporasi

Tabel 2.9.

Tabel 2.3.

4. Perbankan dan IKNB Tabel 4.1

AL/NCD per BUKU

119

48

Tabel 4.2

Penambahan AL Triwulan II

119

Kepemilikan Saham oleh Asing per Unit Saham (Miliar Unit)

51

Tabel 4.3

Perkembangan LDR per Kelompok BUKU

120

Tabel 2.10.

Volatilitas Indeks Sektoral (rata-rata semesteran)

51

Tabel 4.4

Pertumbuhan DPK per BUKU (%, yoy)

121

Tabel 2.11.

Distribusi Daftar Efek Syariah

56

Tabel 4.5

Penerimaan Dana Tax Amnesty per BUKU

121

Tabel Boks 2.2.1

Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Negara

69

Tabel 4.6

Pangsa DPK berdasarkan Jangka Waktu

122

Tabel Boks 2.2.2

Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Valuta

69

Tabel 4.7

Pangsa DPK per Pulau

124

Tabel Boks 2.3.1

Lembaga Penerbit Obligasi Korporasi

76

Tabel 4.8

Pertumbuhan PDB Sektoral per Sektor Ekonomi

126

Tabel Boks 2.3.1

Kepemilikan Obligasi Korporasi

76

Tabel 4.9

Pangsa Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek

127

Tabel 4.10

Pertumbuhan Kredit per BUKU (% yoy)

127

Tabel 4.11.

Pertumbuhan dan Pangsa Kredit UMKM berdasarkan BUKU

130

Tabel 4.12

NPL Gross per Wilayah (%)

131

Tabel 4.13

Rasio NPL gross per BUKU (%)

132

3. Rumah Tangga dan Korporasi Tabel 3.1.

Komposisi DSR Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan

84

Tabel 3.2.

Komposisi Tabungan Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan

84

Tabel 3.3

Kredit Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Penggunaannya

87

iv

Bank Indonesia

Tabel 4.14

Jumlah Obligasi Yang Mengalami Downgrade (Rating Pefindo)

132

Tabel 5.3.

Perkembangan Agen LKD Individu dan Agen LKD Badan Hukum

199

Tabel 4.15.

Perbandingan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR

137

Tabel 4.16

Subsidi Suku Bunga

138

Tabel 4.17

Suku Bunga DPK per BUKU

139

6. Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Tabel 4.18

Suku Bunga Kredit per BUKU

140

Tabel 6.1.

209

Tabel 4.19

Tabel Nilai Kepemilikan SBN oleh Perbankan per BUKU

142

Rasio dan Tiering LTV untuk Kredit Properti dan Pembiayaan Properti

Tabel 6.2.

210

Tabel 4.20

Pangsa Kepemilikan SBN oleh Perbankan per BUKU

143

Rasio LTV/FTV berdasarkan tiper property

Tabel 6.3.

210

Tabel 4.21.

Perkembangan Laba/Rugi Industri Perbankan (Triliun Rp)

146

Mekanisme Pencairan kredit/ pembiayaan property

Tabel 6.4.

211

Tabel 4.22.

Rincian Pos Pendapatan (Trilliun Rp)

147

Perkembangan harga Properti Residensial

Tabel 4.23

.Rincian Pos Biaya (Trilliun Rp)

147

Tabel 4.24

Perkembangan CAR berdasarkan BUKU

149

7. Tantangan, Outlook dan Arah Kebijakan SSK Ke Depan

Tabel 4.25

Keterkaitan Perbankan dengan Perusahaan Pembiayaan

159

Tabel 7.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

237

Tabel 4.26

Rasio Investasi per Jenis Asuransi

160

Tabel 7.2

Proyeksi PDB AS dan Tiongkok

237

Tabel 4.27

Keterkaitan Industri Perbankan dan Industri Asuransi

162

Tabel 4.28

Perkembangan Aset dan Kinerja Keuangan Asuransi

164

Tabel 4.29

Kecukupan Modal Minimum Asuransi Go Public (Rp Miliar)

164

Tabel Boks 4.2.1.

Investasi dan Aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

177

Tabel Boks 4.2.2.

Portofolio Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2015

177

Tabel Boks 4.2.3.

Porsi Kepemilikan SBN oleh IKNB

178

Tabel Boks 4.3.1

Rasio Likuiditas per Kelompok Bank

180

5. Infrastruktur Sistem Keuangan Tabel 5.1.

Perkembangan Sistem BIRTGS, BI-SSSS, SKNBI, Transaksi menggunakan APMK dan Uang Elektronik

191

Tabel 5.2.

Bank yang menjadi Core dalam Sistem BI-RTGS

196

Bank Indonesia

v


DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR 1. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Grafik 1.27.

Perkembangan ULN Swasta Nonbank Berdasarkan

18

Grafik 1.28.

Perkembangan Debt Service Ratio (DSR) Jangka Waktu Asal

18

Grafik 1.29.

Kepemilikan SBN Investor Nonresiden

19

Grafik 1.30.

Kepemilikan Saham Investor NonResiden

19

Grafik 1.31.

Kepemilikan SBI Asing dan Domestik

20

Grafik 1.32.

Perkembangan Harga dan Volume Transaksi Saham

20

Grafik 1.1.

Perkembangan Harga Minyak Brent

6

Grafik 1.2.

Perkembangan Harga Logam

6

Grafik 1.3.

CDS Negara Maju dan Kawasan

7

Grafik 1.4.

IHSG dan Indeks Bursa Global

7

Grafik 1.5.

Perkembangan VIX

7

Grafik 1.6.

Inflasi dan Pertumbuhan PDB Tahunan

9

Grafik 1.7.

Neraca Pembayaran 2016

9

Grafik 1.8.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

9

Grafik 1.9.

Apresiasi dan Depresiasi terhadap Dolar AS

9

Grafik 1.33.

Perkembangan Harga dan Volume Transaksi SBN

20

Grafik 1.10.

Indeks Harga Saham Gabungan Beberapa Negara

9

Grafik Boks 1.1.

Net Transaksi Antar Sektor (Rp T)

22

Grafik Boks 1.1.

Net Transaksi Antar Sektor (Rp T)

23

Grafik 1.11.

Aliran Dana Nonresiden

9

Grafik 1.12.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)

11

Grafik 1.13.

Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK)

11

Grafik 1.14.

Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK)

11

Grafik 1.15.

Indeks Risiko Sistemik Perbankan (IRSP)

11

Grafik 1.16.

Indeks Harga Saham Gabungan Beberapa Negara Kawasan

12

Grafik 1.17.

Pangsa Aset Lembaga Keuangan

2. Pasar Keuangan Grafik 2.1.

Volume IPO dan Right Issue di Pasar Saham

34

Grafik 2.2.

Perbandingan Yield Curve Obligasi Korporasi dan Rata-rata Suku Bunga KI & KMK

34

Grafik 2.3.

Nominal Emisi Obligasi

35

Grafik 2.4.

Nominal Outstanding MTN dan NCD

35

Grafik 2.5.

Grafik MTN dan NCD Jatuh Tempo

35

12

Grafik 2.6.

Nominal Issuance MTN dan NCD

36

Volatilitas Pasar Keuangan

39

Grafik 1.18.

Siklus Keuangan

13

Grafik 2.7.

Grafik 1.19.

Prosiklikalitas Pertumbuhan Kredit Perbankan

13

Grafik 2.8.

Aliran Dana Asing di Saham, SBN, dan SBI

39

Grafik 1.20.

Perkembangan Komponen Penerimaan Semester I 2010 – 2016

15

Grafik 2.9.

Suku Bunga PUAB Rupiah Overnight

40

Grafik 2.10.

40

Kontribusi Pertumbuhan Komponen Penerimaan Semester II 2010 – 2016

15

Volatilitas Suku Bunga PUAB Overnight

Grafik 2.11.

Perkembangan PUAB Rupiah

40

Perkembangan Komponen Belanja Semester II 2010 – 2016

15

Grafik 2.12.

Pola Transaksi PUAB Rupiah

40

Grafik 2.13.

Perkembangan PUAB Valas

41

Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer

15

Grafik 2.14.

Suku Bunga PUAB Valas O/N

41

Grafik 1.24.

Rasio Hutang Pemerintah terhadap Penerimaan Negara

16

Grafik 2.15.

Volatilitas Suku Bunga PUAB Valas

42

Grafik 2.16.

Perilaku Transaksi PUAB Valas

42

Grafik 1.25.

Keseimbangan Primer Indonesia dan Negara

16

Grafik 2.17.

Transaksi Repo Antar Bank

43

Grafik 2.18.

Transaksi Lending Facility

43

Grafik 1.26.

Komposisi ULN berdasarkan kelompok peminjam dan komposisi ULN terhadap PDB

17

Grafik 2.19.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

43

Grafik 2.20.

Premi Risiko Pasar Valas

44

Grafik 2.21.

Volatilitas Rupiah

44

Grafik 1.21. Grafik 1.22. Grafik 1.23.

vi

Bank Indonesia

Grafik 2.22.

Komposisi Pasar Valas Domestik

44

Grafik 2.52.

Perkembangan Jumlah Daftar Efek Syariah

56

Grafik 2.23.

Komposisi Kepemilikan SBN

46

Grafik 2.24.

Net Flow Asing di SBN dan IDMA

46

Grafik 2.53.

Perbandingan IHSG dan ISSI

57

Grafik 2.54.

Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (yoy)

57

Grafik 2.55.

Perkembangan Indeks Saham Syariah

57

Grafik 2.56.

Volatilitas Indeks Saham

57

Grafik 2.57.

Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

58

Grafik 2.58.

Pertumbuhan NAB Syariah

58

Grafik 2.59.

NAB Reksadana Syariah berdasarkanJenis Reksadana

58

Grafik 2.60.

Penerbitan Surat Berharga Negara

59

Grafik 2.61.

Penerbitan Sukuk Berdasarkan Jenis

59

Grafik 2.62.

Outstanding Sukuk Negara

60

Grafik 2.63.

Pertumbuhan Outstanding SBN

60

Grafik 2.64.

Komposisi Sukuk Berdasarkan Seri SBSN

60

Grafik 2.65.

Komposisi Sukuk berdasarkan Jangka Waktu

60

Grafik 2.25.

Yield curve SBN

46

Grafik 2.26.

Rebased Yield SBN per Tenor

46

Grafik 2.27.

Volatilitas Yield SBN per Tenor

47

Grafik 2.28.

Turnover Transaksi SBN dan Obligasi Korporasi (data msh s.d. Okt’16

47

Grafik 2.29.

Rasio SBN per GDP (data GDP 4 negara s.d. Tw.III 2016)

47

Grafik 2.30.

Rebased Yield SBN 10 th Emerging Market

47

Grafik 2.31.

Net Flow Asing di Obligasi Korporasi dan Outstanding Kepemilikannya

49

Grafik 2.32.

Yield Curve Obligasi Korporasi

49

Grafik 2.33.

Volatilitas Yield Obligasi

49

Grafik 2.34.

Emisi Obligasi Korporasi per Sektor

49

Grafik 2.35.

Perkembangan Indeks Harga Saham

50

Grafik 2.36.

Perkembangan Volatilitas Harga Saham

50

Grafik 2.37.

Arus Masuk Dana Asing di Pasar Saham Kawasan

50

Grafik 2.38.

Net Beli/Jual Asing di Pasar Saham & Level IHSG

50

Grafik 2.39.

Turnover Pasar Saham

Grafik 2.40.

Grafik 2.66.

Kepemilikan SBSN (Tradable)

61

Grafik 2.67.

Pertumbuhan Sukuk dan Obligasi Korporasi

61

Grafik 2.68.

Perkembangan Market Share dari Sukuk Korporasi

61

51

Grafik 2.68.

Sukuk Korporasi Berdasarkan Pemilik

62

Kapitalisasi IHSG dan LQ45

52

Grafik 2.69.

62

Grafik 2.41.

Share Frekuensi Perdagangan IHSG

52

Obligasi Korporasi Berdasarkan Pemilik

Grafik 2.42.

Perkembangan Reksadana

53

Grafik 2.70.

NAB Reksadana Berdasarkan Jenis

53

Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

62

Grafik 2.43. Grafik 2.44.

Volatilitas NAB Reksadana per Jenis

53

Grafik 2.45.

Growth Reksadana (yoy)

53

Grafik 2.71.

63

Grafik 2.46.

Profil Risiko Produk Reksadana

54

Proporsi Penghimpunan dan Penyaluran dana ZIS berdasarkan provinsi

Grafik 2.47.

NAB Reksadana Close End dan Open End

54

Gambar Boks 2.2.1

Contoh Skema Local Currency Settlement

70

Grafik 2.48.

Akumulasi Dana Pada Pasar Modal Syariah

55

Gambar Boks 2.2.2

Alur Pelaksanaan Mekanisme LCS

71

Grafik Boks 2.3.1

Rata-rata Pertumbuhan Pasar Modal Syariah

55

Perkembangan Penerbitan Instrumen Pasar Modal

73

Grafik 2.49.

Grafik Boks 2.3.2

Perkembangan Pasar Modal Syariah

55

Perkembangan Kepemilikan Saham oleh Investor Domestik

73

Grafik 2.50. Grafik 2.51.

Pangsa Pasar Modal Syariah

56

Grafik Boks 2.3.3

Rasio jumlah Investor terhadap Tenaga Kerja Indonesia

73

Grafik Boks 2.3.4

Perbandingan Perkembangan Jumlah akun investor Pasar Saham

74

Desember 2016

Bank Indonesia

vii


DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR Grafik Boks 2.3.5

Perbandingan Persentase Jumlah Akun Investor Pasar Saham terhadap Tenaga Kerja

74

Grafik Boks 2.3.6

Kinerja Pasar Saham Indonesia dan 12 Negara lain pada Akhir Tahun 2016

74

Grafik Boks 2.3.7

Jangka Waktu SBN yang Diterbitkan

75

Grafik Boks 2.3.8

Kepemilikan SBN

75

3. Rumah Tangga dan Korporasi Grafik 3.1.

Kontribusi Konsumsi RT Terhadap PDB

81

Grafik 3.2.

Pertumbuhan Penjualan Riil

81

Grafik 3.3.

Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini, Indeks Ekspektasi Konsumen

82

Grafik 3.4.

Indeks Ekspektasi Harga pada 3 Bulan Mendatang

82

Grafik 3.5.

Indeks Ekspektasi Harga pada 6 Bulan Mendatang

83

Grafik 3.6.

Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga

83

Grafik 3.7.

Komposisi dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

85

Grafik 3.8.

Komposisi dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

86

Grafik 3.9.

Komposisi Kredit Perbankan

86

Grafik 3.10.

Perkembangan Kredit Konsumsi

87

Rumah Tangga Berdasarkan Komponen Grafik 3.11.

Nominal dan NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

88

Grafik 3.12.

Perkembangan NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga per Komponen

88

Grafik 3.13.

Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga per Jenis

88

Grafik 3.14.

Perkembangan Harga Beberapa Komoditas

89

Grafik 3.15.

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia

90

Grafik 3.16.

Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Dunia Usaha

90

Grafik 3.17.

Kapasitas Produksi Terpakai

91

Grafik 3.18.

Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Non Keuangan

91

Grafik 3.19.

Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi Publik Non Keuangan

92

viii

Bank Indonesia

Grafik 3.20.

Perkembangan Kemampuan Membayar Korporasi Non Keuangan

93

Grafik 3.21.

Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi Komoditas

94

Grafik 3.22.

Kinerja Korporasi Berdasarkan Altman

95

Grafik 3.23.

Pergerakan Korporasi Berisiko dan GDP

95

Grafik 3.24.

Kredit Korporasi per BUKU

95

Grafik 3.25.

Perkembangan DPK Korporasi

97

Grafik 3.26.

DPK Korporasi per BUKU

97

Grafik 3.27

ULN Indonesia

98

Grafik 3.28.

Pertumbuhan dan Nominal ULN Swasta

98

Grafik 3.29

ULN Restru Korporasi Non Keuangan

Grafik 3.30

Perkembangan Outstanding ULN Restru (Miliar Dolar AS)

100

Grafik 3.31

Perkembangan Pangsa Outstanding ULN Restru terhadap total ULN Restru (%)

100

Grafik 3.32

Pembayaran Bunga dan Pokok ULN Restru Tone Positif dan Negatif

101

Grafik 3.33

Rencana Pembayaran Bunga dan Pokok ULN Restru Tone Positif dan Negatif

102

Grafik Boks 3.1.1.

Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga

105

Grafik Boks 3.1.2.

Aset Rumah Tangga 2015-2016

106

Grafik Boks 3.1.3.

Aset Tetap Rumah Tangga 2015-2016

106

Aset Lancar Rumah Tangga 2015-

106

Grafik Boks 3.1.4.

99

2016 Grafik Boks 3.1.5.

Investasi Rumah Tangga 2015-2016

106

Grafik Boks 3.1.6.

Utang Rumah Tangga 2015 - 2016 Berdasarkan Jangka Waktu

107

Grafik Boks 3.1.7.

Utang Rumah Tangga 2015 - 2016 Berdasarkan Sumber

107

Grafik Boks 3.1.8.

Distribusi Rumah Tangga Yang Berutang ke Bank Berdasarkan Tujuan Pinjaman (%)

108

4. Perbankan dan IKNB Grafik 4.1

Rasio Likuiditas Perbankan

118

Grafik 4.2

Perkembangan Alat Likuid Perbankan

118

Grafik 4.3

Pertumbuhan Likuiditas Perekonomian dan Rasio Likuiditas Perbankan

119

Grafik 4.4

Net Ekspansi Pemerintah

119

Grafik 4.30.

Realisasi KUR tahun 2016

136

Grafik 4.5

Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)

120

Grafik 4.31.

Penyaluran KUR Berdasarkan Skema tahun 2016

136

Grafik 4.6

Perkembangan Lending Standard

120

Grafik 4.32.

136

Grafik 4.7

Pertumbuhan DPK (yoy)

121

Baki Debet KUR Berdasarkan Sektoral 2016

Grafik 4.8

Pangsa DPK berdasarkan Deposan Inti/Non-Deposan Inti

122

Grafik 4.33.

Baki Debet KUR Berdasarkan Sektoral 2016

136

Grafik 4.9

Pangsa DPK berdasarkan Nilai Penjaminan

122

Grafik 4.34.

NPG dan NPL KUR

137

Gambar 4.2.

Skema Subsidi Resi Gudang

138

Grafik 4.10

Pertumbuhan DPK Berdasarkan Jenis Simpanan

122

Grafik 4.35

Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK

139

Grafik 4.11

Rata-rata Suku Bunga Deposito Rupiah 1 bulan per BUKU

123

Grafik 4.35

Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK

141

Grafik 4.12

Pangsa Komposisi DPK Perbankan

123

Grafik 4.36

Total dan Rasio PDN per BUKU

142

Grafik 4.13

Perkembangan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik

124

Grafik 4.37

Volatilitas Yield SBN

144

Grafik 4.38

Perkembangan ULN Indonesia

144

Grafik 4.14

Pertumbuhan Kredit Perbankan

125

Grafik 4.39

ULN per Kelompok Bank

144

Grafik 4.15

Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan

125

Grafik 4.40

ULN Swasta

144

Grafik 4.16

Pangsa Kredit per Jenis Pengunaan

125

Grafik 4.41

Pertumbuhan ULN Bank

145

Grafik 4.17

Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi (% yoy)

126

Grafik 4.42

Jangka Waktu Utang Luar Negeri Bank

145

Grafik 4.18

Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi (Rp T)

126

Grafik 4.43

Profil Jatuh Tempo ULN Jk. Panjang Bank (Desember 2016)

146

Grafik 4.19

Suku Bunga Kredit Rupiah Per BUKU

127

Grafik 4.44

Komposisi Jatuh Tempo ULN Jk.Panjang (Desember 2016

146

Grafik 4.20.

Perkembangan Kredit UMKM

128

Grafik 4.45

ROA per BUKU

146

Grafik 4.21.

Pertumbuhan Kredit UMKM pada 6 Sektor Ekonomi

128

Grafik 4.46

NIM Per BUKU

148

Grafik 4.22.

Perkembangan Rasio NPL

130

Grafik 4.47

Rasio BOPO per BUKU (%)

148

Grafik 4.23.

Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

130

Grafik 4.48

Rasio CIR per BUKU (%)

149

Grafik 4.49

Perkembangan CAR Perbankan (%)

149

Grafik 4.24.

Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi (% yoy)

130

Grafik 4.50

Rasio Tier I Perbankan (%)

151

Grafik 4.51

Skenario Risiko Kredit (NPL)

151

Grafik 4.25.

Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi (Rp T)

130

Grafik 4.51

Skenario Risiko Kredit (NPL)

152

Grafik 4.53

Skenario Risiko Nilai Tukar

152

Grafik 4.54

Skenario Risiko Suku Bunga

153

Grafik 4.26.

Rasio NPL Gross Kredit UMKM per Tahun

132

Grafik 4.55

Hasil Stress Test Aggregat

153

Grafik 4.27.

NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

133

Grafik 4.56

Hasil Stress Test per BUKU (Skenario Severe I)

153

Grafik 4.28.

NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha

133

Grafik 4.57

Hasil Stress Test per BUKU (Skenario

154

Perkembangan NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

133

Pencapaian Rasio Kredit UMKM

134

Grafik 4.29. Gambar 4.1.

Bank Umum tahun 2016

Severe II) Grafik 4.58

Aset & Pembiayaan PP

155

Grafik 4.59

Pembiayaan PP per Jenis Usaha

155

Grafik 4.60

Pembiayaan berdasarkan Jenis Valuta

156

Bank Indonesia

ix


DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR Grafik 4.61

Rasio NPF PP (%)

156

Grafik 4.62

Growth Pembiayaan & Pendanaan

157

Grafik 4.63

Sumber Dana

157

Grafik 4.93.

Pembiayaan Berdasarkan Akad (Desember 2016)

171

Grafik 4.94.

Perkembangan NPF

171

Grafik 4.95.

Perkembangan NPF

171

Grafik 4.96.

Komposisi NPF berdasarkan Sektor Ekonomi

171

Grafik 4.97.

Return on Asset

172

Grafik 4.98.

Return on Equity

172

Grafik 4.64

Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada PP

157

Grafik 4.65

Perkembangan Utang Luar Negeri PP

158

Grafik 4.66

Perkembangan ROA, ROE dan BOPO PP

158

Grafik 4.67.

Pangsa Aset Asuransi per Jenis

160

Grafik 4.100.

Capital Adequacy Rati

172

Grafik 4.68.

Aset dan Investasi Asuransi

160

Gambar Boks 4.1.1.

173

Grafik 4.69

Rasio Premi/ Klaim Bruto

161

Crowdfunding dan Peer-to-peer lending

Grafik 4.70

Rasio Current Asset/Current Liabilities

161

Gambar Boks 4.1.2.

Direct Balance Sheet

173

Gambar Boks 4.1.3.

Perkembangan Indikator Asuransi

162

Risiko Fintech: Deposits, Lending and Capital Raising

174

Grafik 4.71 Grafik 4.72

Perkembangan ULN Industri Asuransi

162

Grafik Boks 4.3.1.

Rasio Likuiditas Industri Perbankan

180

Grafik Boks 4.3.2.

RRT SB PUAB Pinjam BPD per Tenor

180

Grafik 4.73

Perkembangan Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga DPK Rupiah BUKU 1

163

Grafik Boks 4.3.3.

Perkembangan DPK BPD Berdasarkan Pemilik

181

Grafik 4.74

Komposisi Aset Investasi Perusahaan Asuransi

164

Grafik Boks 4.3.4.

Pertumbuhan DPK BPD (% Yoy)

182

Grafik Boks 4.3.5.

Rasio Likuiditas BPD

182

Grafik 4.75

Perkembangan Industri Perbankan Syariah

165

Gambar Boks 4.4.1.

Gambaran Umum Mekanisme Persetujuan PKLN

184

Grafik 4.76

Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan

166

Grafik 4.77.

Perkembangan Aset

166

Grafik 4.78.

Market Share Aset

166

Grafik 4.79.

Perkembangan DPK

167

Grafik 4.81.

Komposisi DPK per Desember 2016

167

Grafik 4.80.

Market Share DPK

167

Grafik 4.82.

Perkembangan Komposisi DPK

167

Grafik 4.83

Komposisi Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Grafik 4.84

5. Infrastruktur Sistem Keuangan Grafik 5.1.

Perkembangan Turn Over Ratio

194

Grafik 5.2.

Perkembangan Turn Over Ratio per Kelompok BUKU

194

Grafik 5.3.

Queue Transaction

195

Grafik 5.4.

Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia

197

168

Gambar 5.1.

Penyelenggara Agen LKD di Indonesia

198

FDR Perbankan Syariah

168

Grafik 5.5.

Perkembangan Agen LKD Tahun

199

Grafik 4.85

Perkembangan Pembiayaan

168

Grafik 4.86

Perkembangan Pembiayaan

168

Grafik 4.87.

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Desember 2016)

169

Grafik 4.89.

Pembiayaan Berdasarkan Akad (Desember)

169

Grafik 4.90.

Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Desember

169

Grafik 4.91.

Tingkat Return Giro, Tabungan dan

170

Deposito Syariah Grafik 4.92

Struktur Imbal Hasil DPK Syariah Posisi November 2016

x

Bank Indonesia

170

2016 Grafik 5.6

Persentase Jenis Transaksi Uang Elektronik pada Agen LKD Semester II

199

Grafik 5.7.

Perkembangan Jumlah Pemegang Uang Elektronik Pada Agen LKD (Juta)

199

Gambar Boks 5.1.1.

Roadmap Implementasi NSICCS

203

6. Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Grafik 6.1.

Perkembangan Kredit Properti

211

Grafik 6.2

Perkembangan Penjualan Properti

212

Tabel 6.4.

Perkembangan harga Properti Residensial

Grafik 6.4.

Indikator Utama Gap Kredit terhadap PDB

213

Grafik 6.5.

Besaran CCB sesuai Indikator Utama

213

Grafik 6.6.

Siklus Keuangan dan Siklus Bisnis

213

Grafik 6.7.

Pertumbuhan PDB Riil (yoy)

214

Grafik 6.8.

Inflasi (yoy)

214

Grafik 6.9.

Nilai Tukar (Rp/USD)

214

Grafik 6.10.

ULN Swasta Rp (yoy)

214

Grafik 6.11.

Pertumbuhan Kredit (yoy)

215

Grafik 6.12.


215

Grafik 6.13.

Rasio NPL (%)

215

Grafik 6.14.

Rasio ROA (%)

215

Grafik 6.15.

Rasio CAR (%)

215

Grafik 6.16.

Volatilitas IHSG

216

Grafik 6.17.

Intermediasi Perbankan

217

Grafik 6.18.

Perkembangan Batas Atas dan Batas Bawah Ketentuan GWM-LDR/LFR

218

Grafik 6.19.

Perkembangan Jumlah Bank Yang Memenuhi Ketentuan GWM LFR

218

Gambar Boks 6.1.2.

Interaksi Kebijakan Bank Indonesia di Bidang Makroprudensial, Moneter dan Pasar Uang, serta Sistem

227

21

Pembayaran Gambar Boks 6.1.2.

Siklus Pengawasan Bank Indonesia

228

7. Tantangan , Outlook dan Arah Kebijakan SSK Ke Depan Grafik 7.2


240

Grafik 7.3


240

Grafik Boks 7.2.1.

Kontribusi UMKM Terhadap Jumlah Unit Usaha, PDB, dan Penyerapan Tenaga Kerja

245

Grafik Boks 7.2.2..

Pembiayaan UMKM dibandingkan Negara Lain

245

Grafik Boks 7.2.3.

Komposisi Kredit Perbankan

245

Bank Indonesia

xi

KATA PENGANTAR


Berbagai peristiwa penting di pasar keuangan global

keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian

dan domestik telah memberikan warna pada sistem

(procyclicality).

keuangan Indonesia diparuh kedua tahun 2016 ini. Kejadian demi kejadian yang menjadi peluang maupun

Sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tujuan

tantangan dalam siklus keuangan dan perekonomian

tunggal Bank Indonesia dalam mencapai dan

Indonesia, dapat diarahkan dan dikendalikan dengan

memelihara

baik. Tentu hal ini merupakan rahmat dari Tuhan Yang

makroprudensial akan melengkapi implementasi

Maha Kuasa, yang dengan perkenan-Nya melapangkan

kebijakan

ikhtiar bagi Bank Indonesia untuk bersama-sama

perekonomian

dengan otoritas lainnya di sektor keuangan menjaga

intensitas yang meningkat sebagai dampak negatif

stabilitas sistem keuangan.

globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Dalam

kestabilan moneter

merumuskan

yang

nilai

Rupiah,

dalam semakin

kebijakan

kebijakan

mengatasi

gejolak

beragam

dengan

makroprudensial

ini,

Untuk merefleksikan berbagai dinamika serta capaian

Bank Indonesia melaksanakan asesmen terhadap

yang diperoleh dalam menjaga stabilitas sistem

komponen–komponen

keuangan pada semester II tahun 2016 tersebut, Bank

yang meliputi pasar keuangan, korporasi, rumah

Indonesia menerbitkan Kajian Stabilitas Keuangan

tangga, perbankan dan industri keuangan nonbank

(KSK) Nomor 28, Edisi Maret 2017. Penerbitan KSK

untuk memetakan keterkaitan dan interaksi antar

bersifat periodik setiap semester dan dilakukan secara

komponen, serta pengukuran risikonya terhadap

berkelanjutan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas

stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, terutama

Asesmen juga mencakup penilaian terhadap kinerja

dalam menjalankan tugas dan wewenang di bidang

sistem pembayaran yang dapat menjadi salah satu

pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

pemicu timbulnya risiko sistemik.

Secara prinsip, KSK mengulas kondisi dan risiko di sistem

Asesmen dan pemetaan ini akan memberikan indikasi

keuangan serta faktor – faktor yang dapat mengganggu

sumber-sumber

stabilitas

menyeluruh

sistem keuangan yang selanjutnya direspon secara

dan komprehensif. Dalam KSK dijelaskan berbagai

komprehensif oleh Bank Indonesia melalui kebijakan

respon kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas

moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran

makroprudensial untuk memitigasi risiko sistemik

dan pengelolaan uang Rupiah. Dari hasil asesmen

yang berpotensi muncul, yang pada intinya ditujukan

dan pemetaan ini pula akan diketahui tantangan dan

untuk mengendalikan potensi instabilitas sebagai

prospek stabilitas sistem keuangan ke depan, serta

akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion)

bagaimana arah kebijakan yang akan dtempuh Bank

pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena

Indonesia dalam menyikapi hal tersebut.

sistem

keuangan

secara

dalam

kerentanan

sistem

dan

keuangan

potensi

risiko

interaksi faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), dan keterkaitan antar institusi dan/

Berdasarkan kerangka tersebut, Bank Indonesia

atau pasar keuangan (interconnectedness), serta

menilai kondisi stabilitas sistem keuangan pada

kecenderungan perilaku yang berlebihan dari institusi

semester II 2016 terjaga dengan baik, sejalan dengan

xiv

Bank Indonesia

perekonomian

Indonesia.

dengan otoritas lainnya di sektor keuangan, yaitu

didukung

kontribusi

Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan

positif dari komponen–komponen sistem keuangan,

Lembaga Penjamin Simpanan, baik secara bilateral

diantaranya penurunan risiko di pasar keuangan

maupun dalam kerangka koordinasi dibawah Komite

domestik, kinerja sektor rumah tangga yang relatif

Stabilitas Sistem Keuangan sebagai perwujudan

stabil, peningkatan kinerja keuangan korporasi,

amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

perbaikan kondisi perbankan, dan penurunan eksposur

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

risiko industri keuangan nonbank, serta tersedianya

Implementasi kebijakan yang disertai proses koordinasi

sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan

tersebut membawa hasil yang positif. Kebijakan LTV

handal. Namun demikian, masih terdapat berbagai

telah membawa perbaikan pada angka pertumbuhan

risiko yang membayangi stabilitas sistem keuangan,

KPR dengan disertai adanya perbaikan risiko kredit.

antara lain masih lambatnya intermediasi perbankan

Demikian pula dengan penetapan CCB sebesar 0%

dan risiko kredit yang masih cukup tinggi.

dan peningkatan batas bawah rasio GWM LFR, dapat

berkurangnya Pencapaian

risiko tersebut

oleh

memberikan ruang gerak yang cukup bagi peningkatan Merespon hasil asesmen stabilitas sistem keuangan,

intermediasi ke perekonomian.

Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan penyempurnaan

Kami berharap uraian mengenai hasil asesmen

ketentuan mengenai Rasio Loan To Value (LTV) atau

stabilitas sistem keuangan dan kebijakan yang telah

Rasio Financing To Value (FTV) untuk kredit atau

dilakukan Bank Indonesia dalam KSK Nomor 28 ini

pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit

dapat memberikan pemahaman mengenai fungsi

atau pembiayaan kendaraan bermotor, penerapan

makroprudensial yang dijalankan Bank Indonesia

kebijakan Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%,

dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

dan penyesuaian batas bawah rasio Loan to Funding

Namun demikian, kami menyadari bahwa ruang untuk

Ratio (LFR) yang dikaitkan dengan Giro Wajib

meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaksanaan

Minimum (GWM-LFR) menjadi 80% untuk bank umum

fungsi makroprudensial yang diamanatkan kepada

konvensional dengan batas atas tetap dipertahankan

Bank Indonesia masih terbuka. Untuk itu, saran dan

sebesar 92%.

Kebijakan makroprudensial tersebut

kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat

dilaksanakan secara sinergis melalui koordinasi

kami harapkan untuk penyempurnaan analisis dan

makroprudensial

meliputi

kajian dimasa datang.

Jakarta, Maret 2017 Gubernur Bank Indonesia

Agus D. W. Martowardojo

Bank Indonesia

xv

RINGKASAN EKSEKUTIF


Sistem keuangan pada paruh kedua 2016 relatif stabil

Countries (OPEC). Harga batubara meningkat sejak

bahkan membaik sejalan dengan menurunnya risiko

triwulan III terutama karena langkah Tiongkok dalam

perekonomian domestik. Meningkatnya stabilitas

mengatasi overcapacity sehingga terjadi penurunan

sistem keuangan didukung oleh tingginya permodalan

supply. Sementara kenaikan harga logam dipengaruhi

dan likuiditas perbankan serta terjaganya stabilitas

oleh spekulasi di pasar future sebagai antisipasi pasar

pasar keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari

terhadap rencana pembangunan infrastruktur di AS

penurunan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)

pasca hasil pemilihan presiden.

dan Indeks Risiko Sistemik Perbankan (IRSP) pada semester II 2016 dibandingkan periode sebelumnya.

Ketidakpastian di pasar keuangan global menurun

Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kredit

seiring membaiknya perkembangan ekonomi dan

perbankan dan masih tingginya risiko kredit perlu

adanya kepastian kebijakan moneter AS. Meskipun

tetap diwaspadai.

sempat meningkat akibat sentimen negatif “Hard Brexit“ dan “Trump Effects”, namun hal tersebut

Membaiknya stabilitas sistem keuangan tidak terlepas

bersifat temporer dan persepsi investor global kembali

dari pengaruh menurunnya risiko sistem keuangan

positif menjelang akhir 2016.

global dan regional. Penurunan risiko global dan

menyebabkan membaiknya risiko dan kinerja di pasar

regional tercermin dari perbaikan perekonomian

keuangan domestik.

Perkembangan ini

yang disertai dengan menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan. Perbaikan pertumbuhan ekonomi

Risiko perekonomian domestik relatif membaik pada

global dimotori oleh pertumbuhan ekonomi Amerika

semester II 2016. Perbaikan tersebut didukung oleh

Serikat (AS) dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS

stabilitas makroekonomi yang baik sejalan dengan

disumbang oleh konsumsi dan investasi non residensial

inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang

sebagaimana tercermin dari penjualan eceran yang

terjaga.

meningkat. Data tenaga kerja AS juga menunjukkan

eksternal

perbaikan. Sementara ekonomi Tiongkok tumbuh

mereda. Neraca pembayaran tercatat surplus dengan

meningkat diatas perkiraan ditopang konsumsi dan

defisit transaksi berjalan yang tercatat lebih rendah. Di

investasi swasta. Di sisi lain, perekonomian Jepang

sisi lain, nilai tukar Rupiah berada dalam tren menguat

tumbuh terbatas dan sentimen negatif referendum

meskipun sempat sedikit tertekan menjelang akhir

Inggris

tahun.

(Brexit)

sempat

menyebabkan

investor

Tekanan global terhadap keseimbangan perekonomian

Indonesia

cenderung

menunda kegiatan investasi hingga ketidakpastian mereda.

Di tengah membaiknya stabilitas sistem keuangan dan risiko perekonomian domestik yang menurun,

Seiring dengan perbaikan ekonomi global, harga

masih terdapat beberapa faktor kerentanan yang

beberapa komoditas dunia terutama minyak, batubara

dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan

dan logam mulai menunjukkan peningkatan. Harga

domestik sehingga perlu dicermati. Hal ini terlihat dari

minyak dunia naik seiring dengan rencana penurunan

berlanjutnya kontraksi pada siklus keuangan sebagai

produksi Organization of the Petroleum Exporting

akibat kredit perbankan yang bersifat prosiklikal

xviii

Bank Indonesia

sehingga intermediasi perbankan semakin melambat.

tenor lainnya. Pasar repo antar bank menunjukkan

Keterbatasan

kondisi yang likuid, tercermin dari menurunnya suku

ruang

fiskal

akibat

penerimaan

pemerintah yang masih rendah meskipun terdapat

bunga

repo, meningkatnya volume transaksi dan

penerimaan tambahan dari amnesti pajak namun

meningkatnya jumlah bank yang melakukan transaksi.

tidak banyak membantu menopang pengeluaran yang

Penerapan Global Master Repo Agreement (GMRA)

sebenarnya diharapkan menjadi stimulus ditengah

dalam transaksi repo merupakan salah satu faktor

masih terbatasnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

yang menyebabkan semakin likuidnya pasar tersebut.

posisi Utang Luar Negeri (ULN) korporasi nonbank yang

Sementara

cukup tinggi meskipun dengan volume yang menurun

menjelang akhir tahun dan naiknya suku bunga Operasi

serta kepemilikan investor nonresiden terhadap aset

Moneter (OM) valas Bank Indonesia menyebabkan

domestik yang cukup dominan dapat menyebabkan

suku bunga PUAB valas meningkat. Namun demikian

perekonomian domestik rentan terhadap risiko dari

volatilitas dan spread suku bunga tertinggi – terendah

faktor eksternal terutama apabila terjadi gejolak nilai

di pasar mengalami penurunan yang mengindikasikan

tukar.

bahwa risiko di PUAB valas masih terjaga. Sementara

itu,

meningkatnya

kebutuhan

valas

itu risiko di pasar valas mengalami penurunan, Sejalan dengan menurunnya ketidakpastian di pasar

tercermin dari menguatnya nilai tukar Rupiah dan

keuangan global dan terjaganya makroekonomi

turunnya volatilitas serta relatif stabilnya premi risiko.

Indonesia, stabilitas di pasar keuangan domestik relatif

Sentimen negatif global menjelang akhir tahun

stabilnya pasar uang baik Pasar Uang Antar Bank

menyebabkan tekanan pada pasar modal namun

(PUAB) Rupiah dan valas, pasar Repo antar bank

dalam level yang relatif terbatas. Terbatasnya tekanan

maupun pasar valas. Sentimen negatif hasil pemilu

di pasar modal tercermin dari masih meningkatnya

AS yang memicu keluarnya modal asing dari pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan masih

keuangan domestik menjelang akhir tahun sempat

masuknya arus modal asing baik di pasar Surat

menekan pasar obligasi negara dan obligasi korporasi.

Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi maupun

Sementara pasar saham dan reksadana masih tetap

saham. Yield SBN posisi akhir tahun untuk semua tenor

terjaga dan tumbuh dengan baik.

mengalami kenaikan dibandingkan akhir semester I

relatif terjaga. Hal ini diindikasikan oleh

2017 dan diikuti dengan kenaikan volatilitas namun Risiko di pasar uang terjaga dengan baik dengan

masih jauh lebih rendah dibandingkan posisi akhir

likuiditas yang meningkat meskipun volatilitas sedikit

tahun lalu. Sejalan dengan SBN, yield dan volatilitas

naik akibat kebijakan penurunan suku bunga acuan

obligasi korporasi juga mengalami peningkatan namun

Bank Indonesia. Suku bunga harian PUAB Rupiah

posisi investor asing justru mengalami peningkatan

turun untuk semua tenor karena terjaganya likuiditas

dibandingkan semester sebelumnya. Berbeda dengan

di pasar dan penurunan suku bunga kebijakan Bank

pasar obligasi, meskipun menghadapi sentimen

Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate. Penurunan suku

yang sama, namun pasar saham masih tumbuh

bunga kebijakan ini menyebabkan volatilitas suku

positif sehingga IHSG masih mengalami peningkatan

bunga PUAB meningkat baik untuk tenor O/N maupun

meskipun volatilitas sedikit meningkat, investor asing

Bank Indonesia

xix


juga masih mencatatkan net inflow meskipun dalam

sejalan dengan semakin baiknya governance

jumlah yang lebih terbatas. Pasar reksadana juga

transparansi pengelolaan dan penyaluran dana oleh

menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai

lembaga amil zakat dan nazhir.

dan

dengan nilai aktiva bersih (NAB) yang tumbuh meskipun dengan volatilitas yang meningkat sejalan

Kinerja sektor rumah tangga pada semester II 2016

dengan peningkatan volatilitas aset yang menjadi

relatif stabil dengan risiko yang masih terjaga seiring

underlying-nya.

dengan

membaiknya

perekonomian.

Kenaikan

pertumbuhan ekonomi di semester ini mendorong Terjaganya risiko di pasar keuangan domestik

optimisme rumah tangga, tercermin dari survei

menyebabkan pasar keuangan menjadi alternatif

mengenai Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan

pembiayaan yang menarik ditengah terbatasnya

Konsumen yang menunjukkan perbaikan. Optimisme

pertumbuhan kredit perbankan. Pada semester II

rumah tangga juga terkonfirmasi dari survei neraca

2017, meskipun terdapat sentimen negatif global

rumah tangga (SNRT) yang menunjukkan pertumbuhan

hasil pemilihan presiden AS yang memberikan

positif aset, utang dan networth rumah tangga.

tekanan di pasar keuangan domestik, namun sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal utamanya

Optimisme rumah tangga tersebut berpengaruh

obligasi korporasi

masih mengalami peningkatan.

terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga.

Selain itu, penerbitan instrumen keuangan seperti

Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dan

Negotiable Certificate Deposit dan Medium Term Note

cicilan pinjaman cenderung meningkat pada semester

juga mengalami peningkatan karena cost of fund yang

II 2016, sedangkan alokasi pengeluaran untuk tabungan

lebih rendah dan persyaratan penerbitan yang lebih

relatif tetap. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan

longgar.

yang berasal dari sektor rumah tangga mengalami kenaikan dengan porsi yang masih mendominasi DPK

Sejalan dengan terjaganya perkembangan pasar

perbankan. Kenaikan tersebut utamanya dipengaruhi

keuangan, di pasar keuangan syariah, kinerja sektor

oleh peningkatan giro dan deposito. Dari sisi kredit,

keuangan syariah kembali menunjukkan tren yang

pertumbuhan kredit perbankan kepada sektor rumah

meningkat meskipun dampak sentimen negatif

tangga juga mulai menunjukkan kenaikan dengan

global menjelang akhir tahun juga menyebabkan

kualitas kredit yang membaik jika dibandingkan

volatilitas pasar keuangan syariah meningkat.

Hal

semester I 2016. Namun demikian, meningkatnya debt

ini ditunjukkan oleh indeks saham syariah yang

service ratio (DSR) rumah tangga terutama kelompok

bergerak naik dengan kapitalisasi yang meningkat

berpendapat menengah perlu dicermati meskipun

signifikan dan sukuk pemerintah yang juga meningkat

peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan.

ditengah konsolidasi fiskal pemerintah. Selain itu, pertumbuhan nilai aktiva bersih reksadana syariah

Secara umum, kinerja korporasi non keuangan

juga mencatatkan peningkatan bahkan melebihi

triwulan III 2016

reksadana konvensional. Sektor keuangan sosial

indikator

juga mencatatkan perkembangan yang positif. Dana

dan debt to equity ratio (DER) yang cenderung

kumpulan zakat dan wakaf uang semakin meningkat

menunjukkan

xx

Bank Indonesia

mulai membaik ditandai oleh

profitabilitas, perbaikan

solvabilitas, walaupun

likuiditas, indikator

Kenaikan

Di tengah perilaku korporasi yang masih menahan

profitabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan

ekspansi usahanya, kondisi industri perbankan relatif

net income karena korporasi melakukan upaya-upaya

membaik selama semester II 2016 dibandingkan

efisiensi, baik berupa penurunan biaya maupun

semester sebelumnya. Perbaikan kondisi perbankan

utang. Selain itu

juga dipengaruhi oleh mulai

tercermin dari peningkatan pertumbuhan DPK,

membaiknya harga beberapa komoditas dan kuatnya

peningkatan likuiditas dan permodalan perbankan.

konsumsi rumah tangga.

Perbaikan profitabilitas

Namun demikian, masih melambatnya pertumbuhan

tersebut meningkatkan kemampuan korporasi non-

kredit dan relatif tingginya risiko kredit meskipun

keuangan dalam membayar hutang yang tercermin

menurun di akhir tahun tetap perlu diwaspadai.

produktivitas

mengalami

penurunan.

dari membaiknya DSR dan Interest Coverage Ratio. Membaiknya kinerja korporasi, dikonfirmasi oleh

Pertumbuhan kredit perbankan masih melambat, selain

hasil perhitungan Altman Z-Score yang menunjukkan

dipengaruhi oleh rendahnya permintaan korporasi

bahwa pangsa korporasi yang berada di area berisiko

juga dipengaruhi oleh kehati-hatian perbankan

pada triwulan III 2016 menurun dibandingkan dengan

dalam menyalurkan kredit. Namun, penyaluran

triwulan III 2015.

kredit terbantu oleh peningkatan permintaan kredit untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

Membaiknya kinerja keuangan sektor korporasi

Sementara itu, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil

belum mampu mendorong pertumbuhan kredit. Hal

dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan pada

tersebut antara lain karena korporasi masih menahan

semester II 2016 walaupun mayoritas merupakan

ekspansi usahanya di tengah kondisi ketidakpastian

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Risiko kredit

perekonomian global dan domestik. Perilaku korporasi

masih menunjukkan peningkatan pada periode laporan

yang masih menahan ekspansinya ini terkonfirmasi

walaupun pertumbuhan kredit bermasalah mulai

dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang

menunjukkan perlambatan. Rasio NPL gross turun

dilakukan Bank Indonesia pada akhir semester II yang

menjadi 2,93% pada periode laporan dibandingkan

mengindikasikan kegiatan usaha tumbuh melambat

dengan 3,05% pada semester I 2016.

sehingga menyebabkan rata-rata kapasitas produksi terpakai juga mengalami sedikit penurunan. Perilaku

Berbeda dengan kredit yang masih tumbuh melambat,

korporasi yang masih menahan ekspansi kegiatan

pertumbuhan DPK perbankan pada semester II mulai

usaha juga berpengaruh terhadap penurunan utang

meningkat dibandingkan semester I dan bahkan sudah

luar negerinya. Dari sisi kualitas kredit, rasio NPL gross

lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Peningkatan DPK

kredit korporasi mengalami peningkatan pada periode

tersebut terutama disebabkan oleh masuknya dana

laporan dibandingkan semester I 2016.

Namun

tebusan dan repatriasi program amnesti pajak. Selain

demikian, DPK perbankan yang bersumber dari sektor

itu ekspansi rekening pemerintah di akhir tahun juga

korporasi justru tumbuh meningkat karena proses

mempengaruhi peningkatan DPK.

konsolidasi korporasi sehingga kelebihan dananya ditempatkan di perbankan.

Dari sisi kinerja keuangan, profitabilitas perbankan sedikit menurun yang tercermin dari penurunan

Bank Indonesia

xxi


angka Return on Asset (ROA). Penurunan profitabilitas

maupun risiko pasar yang disimulasikan melalui stress

ini dipengaruhi oleh penurunan kredit ditengah cukup

test yang secara reguler dilakukan Bank Indonesia.

tingginya biaya pencadangan yang harus dialokasikan

Selain itu, permodalan yang tinggi tersebut dapat

perbankan akibat tingginya risiko kredit. Namun,

memenuhi aturan Basel III mengenai permodalan

Net Interest Margin (NIM) tercatat relatif stabil pada

yang berlaku mulai tahun 2016, khususnya capital

semester II 2016 disebabkan oleh relatif terjaganya

conservation buffer, countercyclical buffer dan capital

spread antara suku bunga kredit dan DPK sehingga

surcharge untuk bank yang tergolong sistemik.

dapat menahan penurunan profitabilitas perbankan. Sementara itu, efisiensi industri perbankan mengalami

Sejalan dengan membaiknya kondisi perbankan

penurunan yang terlihat dari kenaikan rasio Biaya

konvensional, perbankan syariah turut mengalami

Operasional

Operasional

perbaikan kinerja pada semester II 2016 yang

(BOPO). Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh

ditunjukkan oleh peningkatan aset perbankan syariah

kenaikan biaya overhead yaitu biaya pencadangan

terutama

akibat peningkatan risiko kredit dan beban tenaga

Daerah (BPD) Aceh menjadi bank syariah pada bulan

kerja.

September 2016. Secara umum, aset perbankan

terhadap

Pendapatan

paska

konversi

Bank

Pembangungan

syariah menunjukkan tren positif sepanjang dengan Likuiditas industri perbankan meningkat baik dari

selalu berada di atas angka pertumbuhan aset

aspek ketahanan maupun penambahan alat likuid.

perbankan konvensional. Pola yang sama terjadi pada

Peningkatan likuiditas perbankan tidak terlepas

DPK perbankan syariah yang mayoritas didominasi

dari masuknya dana tebusan amnesti pajak dan

oleh deposito, dengan diikuti oleh tabungan dan giro

meningkatnya ekspansi rekening pemerintah serta

pada posisi ketiga. Sementara itu, risiko pembiayaan

masih lambatnya pertumbuhan kredit.

Sementara

perbankan syariah tercatat lebih tinggi dibandingkan

peningkatan ketahanan likuiditas perbankan dapat

dengan perbankan konvensional. Namun dengan

dilihat

peningkatan

dari

naiknya

kemampuan

bank

dalam

permodalan

perbankan

syariah,

memenuhi kewajiban penarikan DPK dan ekspansi

ketahanan perbankan syariah diperkirakan masih

kredit sebagaimana tercermin dari naiknya risiko alat

relatif memadai dalam menghadapi potensi risiko

likuid terhadap non core deposit dan rasio alat likuid

yang dihadapi.

terhadap dana pihak ketiga perbankan. Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Industri Keuangan Permodalan perbankan membaik dengan Capital

Non Bank (IKNB) utamanya perusahaan pembiayaan

Adequacy Ratio (CAR) yang berada diatas threshold

pada semester II 2016. Kinerja perusahaan pembiayaan

dan naik dari 21,39% pada semester II 2015 menjadi

mengalami perbaikan baik dari sisi pembiayaan

22,56% pada semester II 2016. Kenaikan permodalan

maupun pendanaan seiring dengan penurunan

ini

pertumbuhan

eksposur risiko yang berasal dari pergerakan nilai

kredit sehingga menurunkan pertumbuhan Aktiva

tukar seiring dengan penurunan posisi ULN. Pada

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) perbankan.

perkembangannya, perbaikan kinerja tersebut juga

Tingginya

menunjukkan

meningkatkan profitabilitas perusahaan pembiayaan

ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko kredit

yang tercermin dari peningkatan ROA pada periode

xxii

seiring

dengan

perlambatan

permodalan

Bank Indonesia

tersebut

laporan. Namun demikian, risiko pembiayaan PP

oleh rendahnya risiko setelmen dan kondisi likuiditas

(NPF) meningkat yang terutama terjadi pada sektor

yang memadai untuk penyelesaian transaksi pada

pengangkutan/transportasi dan dipengaruhi pula oleh

periode laporan,

proses re-klasisifikasi kolektibilitas pembiayaan sesuai

sistem yang sesuai dengan tingkat layanan yang telah

ketentuan OJK.

ditetapkan serta lebih cepatnya proses setelmen baik

kehandalan dan ketersediaan

untuk transaksi ritel maupun transaksi besar. Selain

perusahaan

pembiayaan,

asuransi

juga

menunjukkan kinerja yang positif. Perbaikan kinerja

Sementara itu, kinerja sistem pembayaran yang

asuransi tersebut tercermin dari pertumbuhan aset

diselenggarakan oleh industri juga terjaga dengan

dan investasi industri asuransi yang mengalami

baik, tercermin dari tidak terdapatnya gangguan yang

peningkatan sehingga meningkatkan rasio investasi

signifikan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran

asuransi pada periode laporan. Kinerja positif tersebut

dan peningkatan volume dan nilai transaki pada

didukung oleh penurunan risiko usaha asuransi

semester II 2017. Hal tersebut tidak terlepas dari

yang diukur melalui peningkatan rasio kecukupan

berbagai upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk

premi terhadap pembayaran klaim. Namun dari sisi

senantiasa

profitabilitas, ROA dan Return on Equity (ROE) industri

pembayaran nontunai dengan tetap memperhatikan

asuransi sedikit mengalami penurunan pada periode

dan aspek perlindungan konsumen.

mendorong

penggunaan

instrumen

laporan dibandingkan dengan semester I 2016. Risiko sistem pembayaran relatif terjaga baik risiko Interconnectedness antara IKNB dengan perbankan

setelmen, likuiditas, risiko operasional maupun risiko

secara

antara

sistemik. Dari sisi risiko setelmen dan likuiditas tercatat

Bank dengan perusahaan pembiayaan mengalami

relatif rendah pada semester II 2016 yang ditunjukkan

peningkatan sejalan dengan peningkatan kredit

oleh rendahnya volume dan nilai unsettled transaction

perbankan

pembiayaan.

serta tidak adanya penggunaan Fasilitas Likuiditas

Namun, keterkaitan antara Bank dengan industri

Intrahari (FLI) maupun FLI Syariah oleh bank peserta

asuransi cenderung turun seiring dengan penurunan

Sistem Pembayaran BI Nontunai. Sementara itu, risiko

penempatan dana asuransi di bank.

operasional dan risiko sistemik juga terjaga dengan

umum

meningkat.

kepada

Keterkaitan

perusahaan

baik. Dari sisi risiko operasional, Bank Indonesia telah Sistem pembayaran sebagai salah satu infrastruktur

melakukan mitigasi risiko dengan mempersiapkan

sistem keuangan memegang peranan yang penting

prosedur Business Continuity Plan yang dapat

dalam mendukung aktivitas perekonomian domestik

diaktifkan setiap saat apabila terjadi gangguan pada

dan stabilitas sistem keuangan.

Penyelenggaraan

sistem utama. Dari sisi risiko sistemik, Bank Indonesia

sistem pembayaran yang diselenggarakan BI yang

melakukan pemantauan secara reguler dan intensif

meliputi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

terhadap indikator – indikator sistem pembayaran

(SKNBI), Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement

yang berpotensi menangkap gangguan sistemik.

System (BI-RTGS), dan Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS) berjalan aman,

Penguatan

lancar, efisien dan handal. Hal tersebut ditunjukkan

didukung oleh penguatan akses keuangan dari

infrastruktur

sistem

keuangan

Bank Indonesia

juga

xxiii


masyarakat melalui layanan keuangan inklusif. Indeks

berlebihan dilakukan melalui kebijakan countercyclical

Komposit Keuangan Inklusif Indonesia (IKKI) tercatat

buffer (CCB).

mengalami peningkatan pada periode laporan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat

Pada semester II 2016, Bank Indonesia melakukan

Indonesia untuk menggunakan layanan keuangan

penyempurnaan ketentuan LTV/FTV dengan tujuan

cenderung meningkat. Layanan Keuangan Digital

untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi

di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang

perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip

meningkat tercermin dari pertambahan jumlah bank

kehati-hatian

penyelenggara, agen, jumlah nasabah serta transaksi

Berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia, kebijakan

elektronik yang dilakukan di agen.

LTV/FTV mampu menahan perlambatan pertumbuhan

dan

perlindungan

konsumen.

kredit/pembiayaan pemilikan rumah oleh bank yang kepercayaan,

tercermin dari pertumbuhan KPR yang membaik

memperkuat aspek perlindungan konsumen dan

dibandingkan semester sebelumnya. Selain itu,

akseptasi masyarakat atas instrumen pembayaran

penyempurnaan kebijakan GWM LFR dilakukan dalam

nontunai,

Bank Indonesia telah menyesuaikan

rangka untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta

ketentuan terhadap batas maksimum suku bunga

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini

Kartu Kredit serta kewajiban Penerbit Kartu Kredit

dilakukan dengan menaikkan batas bawah LFR dari

untuk penyampaian pernyataan penutupan (closing

78% menjadi 80% untuk bank umum konvensional,

statement) Kartu Kredit. Selain itu adanya ketentuan

sedangkan batas atas tetap dipertahankan sebesar

Personal

92% sehingga kisaran LFR yang diberlakukan menjadi

Dalam

Bank

rangka

Indonesia

meningkatkan

terkait

penggunaan

Identification Number (PIN) online 6 (enam) digit serta

80% - 92%.

Standar Nasional Teknologi Chip untuk kartu ATM dan/ atau Kartu Debet diharapkan dapat meningkatkan

Kebijakan makroprudensial lainnya yang diberlakukan

keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam

di semester II 2016 adalah kebijakan yang bertujuan

melakukan transaksi.

untuk mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan

Sebagai upaya untuk merespon kondisi sistem

dan untuk menyerap kerugian yang dihadapi perbankan

keuangan dan memitigasi risiko-risiko utama, Bank

melalui pembentukan tambahan modal sebagai

Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial

penyangga (buffer). Kebijakan CCB ini mewajibkan

yang

bersifat

bank untuk membentuk tambahan modal pada

countercyclical. Selama semester II 2016, kebijakan

periode ekspansi yang berdampak pada pengurangan

makroprudensial yang dikeluarkan Bank Indonesia

percepatan kredit. Sebaliknya pada periode kontraksi,

meliputi penetapan rasio loan to value/financing to

penurunan/pelepasan tambahan modal CCB yang

value (LTV/FTV) dan penyesuaian Giro Wajib Minimum

telah dibentuk bank akan mendorong penyaluran

(GWM) yang dikaitkan dengan besaran Loan to

kredit perbankan serta menutupi kerugian yang

Funding Ratio (GWM LFR). Selain itu kebijakan untuk

mungkin timbul. Adapun hasil evaluasi kebijakan CCB

mengurangi perilaku prosikilikalitas perbankan yang

yang kembali menetapkan besaran CCB 0% didasarkan

xxiv

masih

bersifat

Bank Indonesia

akomodatif

dan

pada pertimbangan bahwa belum ada potensi risiko

tanggal 15 April 2016. Cakupan utama UU PPKSK

sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit

adalah (i) pemantauan dan pemeliharaan stabilitas

yang berlebihan.

sistem keuangan (SSK); (ii) penanganan krisis sistem keuangan dan (iii) penanganan permasalahan bank

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank

sistemik

dalam kondisi normal dan kondisi krisis.

Indonesia selalu berkoordinasi dan bekerjasama

Dengan keluarnya UU PPKSK, payung hukum tindakan

dengan otoritas lainnya. Selama semester II 2016,

pencegahan dan penanganan krisis menjadi semakin

Bank Indonesia secara intens melakukan koordinasi

kuat dan jelas sehingga akan meningkatkan langkah

bilateral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

pencegahan dan penanganan krisis. Pada akhirnya hal

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kerjasama dan

ini akan berdampak positif terhadap stabilitas sistem

koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK terus

keuangan.

dilakukan dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektitifas, menghindari

Mencermati

perkembangan

duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan

potensi risiko domestik dan global, kondisi SSK

dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI

di 2017 diperkirakan terkendali. Hal ini didukung

dan OJK. Sementara itu kerjasama dan koordinasi

oleh

Bank Indonesia dengan LPS juga diperkuat. Penguatan

industri perbankan di tengah membaiknya kondisi

dilakukan melalui antara lain dengan penandatanganan

perekonomian. Tantangan eksternal antara lain

nota kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerjasama

pemulihan ekonomi global yang meskipun membaik

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

namun belum stabil, tekanan inflasi di negara maju

Bank Indonesia. Selain itu dalam level operasional,

yang diperkiraakan akan meningkat, risiko geopolitik

telah dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama

di Eropa serta masih adanya ketidapastian kebijakan

(PKS) BI-LPS mengenai Penjualan SBN oleh LPS kepada

pemerintah AS termasuk rencana kenaikan suku bunga

Bank Indonesia. Transaksi SBN antara LPS dan Bank

The Fed yang dapat meningkatkan nilai tukar dolar

Indonesia tersebut dapat dilakukan dalam rangka

AS. Sementara itu dari sisi internal, sistem keuangan

penanganan bank sistemik atau bank sistemik dan

menghadapi beberapa tantangan antara lain adanya

bank selain sistemik dalam kondisi krisis.

potensi kenaikan inflasi dari administered price serta

meningkatnya

perekonomian

ketahanan

dan

dan

kinerja

upaya peningkatan penerimaan negara terutama yang Selain koordinasi yang bersifat bilateral, Bank

berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.

Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), OJK dan LPS dalam

Tantangan eksternal dan internal yang dihadapi

kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap

Koordinasi diantara empat lembaga terkait SSK ini

prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bank

pada akhirnya berhasil meletakkan payung hukum

Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi

bagi manajemen krisis dengan disahkannya Undang-

tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,4% dengan sasaran inflasi

Undang No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan

4% ± 1%. Seiring dengan proyeksi perekonomian,

Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) pada

pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan akan lebih

Bank Indonesia

xxv


baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

Menghadapi kompleksitas tantangan dari domestik

kredit diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 10-

maupun global yang akan berpengaruh terhadap

12% sejalan dengan kinerja korporasi yang cenderung

stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia akan

meningkat. Risiko kredit diperkirakan mulai stabil dan

memperkuat

akan turun sejalan dengan membaiknya pertumbuhan

terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan

ekonomi,

moneter dan sistem pembayaran.

meningkatnya

pertumbuhan

kredit

kebijakan

makroprudensial

secara

Kebijakan

korporasi non

makroprudensial akan diarahkan untuk memperkuat

keuangan dengan beberapa sektor ekonomi yang akan

stabilitas sistem keuangan dan menjaga resiliensi

mengalami pertumbuhan. Dari sisi DPK, pertumbuhan

sistem keuangan dengan rumusan : (i) memperkuat

simpanan industri perbankan diperkirakan mencapai

dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial

kisaran 9-11% atau lebih tinggi dibandingkan 2016.

untuk mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan;

perbankan dan terjaganya kinerja

(ii) identifikasi dan pemantauan risiko sistemik Lebih lanjut, berdasarkan kemampuan perbankan

dengan menggunakan Balance Set of Systemic Risk;

dalam mempertahankan pertumbuhan laba dan

(iii) penguatan kerangka manajemen krisis melalui

ketahanan permodalan, serta mengelola risiko

penyelarasan indikator stabilitas sistem keuangan

kredit dengan cukup baik, maka SSK dan ketahanan

dan hasil surveilans Bank Indonesia dengan PMK

perbankan diperkirakan akan tetap terjaga di 2017.

Nasional; (iv) mendukung upaya-upaya pendalaman

Kondisi

juga

pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar

membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah

keuangan terhadap guncangan, serta (v) penguatan

dan aliran masuk uang kartal, serta meningkatnya

koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK

perekonomian. Namun demikian, dengan perkiraan

dan LPS untuk mendukung bauran kebijakan yang

pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan

ditempuh Bank Indonesia.

likuiditas

perbankan

diperkirakan

DPK tersebut maka akan berpotensi menimbulkan risiko funding gap terutama di triwulan IV 2017.

xxvi

Bank Indonesia

Bank Indonesia

xxvii


baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

Menghadapi kompleksitas tantangan dari domestik

kredit diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 10-

maupun global yang akan berpengaruh terhadap

12% sejalan dengan kinerja korporasi yang cenderung

stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia akan

meningkat. Risiko kredit diperkirakan mulai stabil dan

memperkuat

akan turun sejalan dengan membaiknya pertumbuhan

terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan

ekonomi,

moneter dan sistem pembayaran.

meningkatnya

pertumbuhan

kredit

kebijakan

makroprudensial

secara

Kebijakan

korporasi non

makroprudensial akan diarahkan untuk memperkuat

keuangan dengan beberapa sektor ekonomi yang akan

stabilitas sistem keuangan dan menjaga resiliensi

mengalami pertumbuhan. Dari sisi DPK, pertumbuhan

sistem keuangan dengan rumusan : (i) memperkuat

simpanan industri perbankan diperkirakan mencapai

dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial

kisaran 9-11% atau lebih tinggi dibandingkan 2016.

untuk mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan;

perbankan dan terjaganya kinerja

(ii) identifikasi dan pemantauan risiko sistemik Lebih lanjut, berdasarkan kemampuan perbankan

dengan menggunakan Balance Set of Systemic Risk;

dalam mempertahankan pertumbuhan laba dan

(iii) penguatan kerangka manajemen krisis melalui

ketahanan permodalan, serta mengelola risiko

penyelarasan indikator stabilitas sistem keuangan

kredit dengan cukup baik, maka SSK dan ketahanan

dan hasil surveilans Bank Indonesia dengan PMK

perbankan diperkirakan akan tetap terjaga di 2017.

Nasional; (iv) mendukung upaya-upaya pendalaman

Kondisi

juga

pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar

membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah

keuangan terhadap guncangan, serta (v) penguatan

dan aliran masuk uang kartal, serta meningkatnya

koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK

perekonomian. Namun demikian, dengan perkiraan

dan LPS untuk mendukung bauran kebijakan yang

pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan

ditempuh Bank Indonesia.

likuiditas

perbankan

diperkirakan

DPK tersebut maka akan berpotensi menimbulkan risiko funding gap terutama di triwulan IV 2017.

xxviii

Bank Indonesia

Bank Indonesia

xxix

Egrang, permainan tradisional yang dimainkan di berbagai daerah di Indonesia merupakan permainan yang membutuhkan keseimbangan yang tinggi agar dapat berjalan cepat untuk mencapai garis akhir. Dalam permainan engrang, kemampuan koordinasi yang baik antara otak kanan dan kiri, tangan dan kaki, konsentrasi, fokus serta keberanian dalam mengambil risiko adalah hal yang wajib dimiliki. Kemampuan bermain egrang yang baik dapat diibaratkan dengan kemampuan menjaga stabilitas sistem keuangan yang memerlukan identifikasi risiko, keterkaitan antar komponen dalam sistem keuangan, takaran dan keseimbangan kebijakan yang tepat serta koordinasi yang baik antar institusi.

01 Risiko perekonomian Indonesia berkurang pada semester II 2016 sehingga stabilitas sistem keuangan membaik. Walaupun pada triwulan IV sempat terjadi peningkatan risiko sebagai imbas dinamika pasar keuangan global yang bersifat temporer. Di penghujung tahun, stabilitas sistem keuangan kembali membaik seiring menurunnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate pasca pemilihan Presiden AS. Perekonomian domestik menunjukkan stabilitas dan ketahanan yang baik. Hal ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi, perbaikan harga komoditas yang mendukung kinerja korporasi, moderasi risiko di pasar keuangan, dan lembaga keuangan terutama perbankan yang memiliki permodalan yang tinggi serta likuiditas yang mencukupi. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tersebut terindikasi dengan turunnya Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang didukung oleh penurunan Indeks Risiko Sistemik Perbankan (IRSP). Di tengah terjaganya stabilitas sistem keuangan, masih terdapat ketidakseimbangan keuangan domestik yang dapat menjadi faktor pemicu kerentanan sistem keuangan. Namun demikian, besaran ketidakseimbangan keuangan tersebut relatif menurun dibandingkan semester sebelumnya. Faktor ketidakseimbangan keuangan tersebut meliputi prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan di tengah kontraksi siklus keuangan dan keterbatasan ruang fiskal yang masih terjadi meskipun Pemerintah telah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk menggenjot penerimaan. Selain itu, masih cukup tingginya Utang Luar Negeri (ULN) korporasi nonbank terutama yang tidak dihedging dan tingginya kepemilikan investor asing di pasar keuangan domestik juga menjadi faktor pemicu ketidakseimbangan keuangan domestik karena memiliki risiko pembalikan arus modal masih besar.

Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan


STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERCATAT MEMBAIK SEJALAN DENGAN MENURUNNYA RISIKO PEREKONOMIAN DOMESTIK

Kondisi Perekonomian Domestik • Risiko perekonomian domestik mulai membaik • Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5% • Inflasi tercatat rendah • Neraca pembayaran surplus • Nilai tukar Rupiah menguat • Kinerja pasar keuangan tetap positif • Konsolidasi di sisi fiskal Kondisi Global • Pertumbuhan global dan regional membaik • Harga komoditas dunia meningkat • Ketidakpastian di pasar keuangan global menurun • Volatilitas meningkat temporer pasca Brexit dan pemilihan presiden AS • Pasar saham global membaik

Rp

Rp

Ketidakseimbangan Keuangan Domestik Prosiklikalitas Penyaluran

Keterbatasan

ULN Korporasi Nonbank

Tingginya Kepemilikan

Kredit Perbankan dan

Ruang Fiskal

yang Masih Berada pada

Nonresiden di Pasar

Level yang Cukup Tinggi

Keuangan Domestik

Kontraksi Siklus Keuangan

Stabilitas sistem keuangan membaik

Krisis 2008 Krisis 2005

2,0 0,88

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

ISSK

4

Bank Indonesia

2008

2009

2010

Krisis

2011

2012

2013

2014

2015

2016


1.1. Perkembangan Risiko di Pasar Keuangan Global dan Regional

tercermin dari penjualan eceran yang meningkat. Data tenaga kerja AS juga menunjukkan perbaikan. Ekonomi Tiongkok tumbuh meningkat ditopang

Risiko sistem keuangan global dan regional pada

konsumsi dan investasi swasta. Di sisi lain, sentimen

semester II 2016 relatif mereda. Hal itu tercermin pada

negatif dari Brexit mempengaruhi keputusan investor

perbaikan perekonomian disertai ketidakpastian di

yang menyebabkan terjadinya penundaan investasi.

pasar keuangan yang menurun. Perekonomian global

Sementara itu, ekonomi Jepang tumbuh terbatas

dan regional yang membaik didukung oleh ekonomi

sejalan dengan kinerja konsumsi dan investasi.

Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Sementara itu, meredanya ketidakpastian di pasar keuangan

Harga komoditas dunia meningkat pada semester II

tercermin dari indeks volatilitas yang membaik

2016 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global

meskipun sedikit meningkat di penghujung tahun. Di

yang mulai membaik. Harga minyak dunia meningkat,

tengah perkembangan tersebut, harga minyak dunia

meskipun masih berada pada level yang

dan komoditas utama ekspor Indonesia yang membaik

Harga Brent pada akhir semester II 2016 naik menjadi

memberikan optimisme terhadap kinerja ekonomi

55,41 Dolar AS per barel, naik dari 48,6 Dolar AS per

Indonesia.

barel. Kenaikan ini sejalan dengan rencana penurunan

rendah.

produksi Organization of the Petroleum Exporting

Tabel 1.1. Outlook Perekonomian Dunia Outlook Perekonomian Dunia 2016

Dunia

2017

IMF

Consensus Forecast

BI

Okt

Des

Des

3,1

3,1

3,0

Realisasi 3,1

IMF

Consensus Forecast

BI

Jan

Jan

Feb

3,4

3,6

3,4

Amerika Serikat

1,6

1,6

1,6

1,6

2,3

2,3

2,3

Eropa

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

Jepang

0,6

0,7

0,5

1,0

1,0

1,0

0,8

Tiongkok

6,6

6,7

6,6

6,7

6,5

6,4

6,5

India

7,6

7,0

7,4

7,3

7,2

7,5

7,4

Sumber: IMF, Bloomberg, dan Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global pada semester II

Countries (OPEC) yang disepakati pada akhir September

2016 membaik, dimotori oleh pertumbuhan AS dan

2016 (Grafik 1.1) dan berlaku pada 10 Desember 2016.

Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS disumbang oleh

Penurunan tersebut dilakukan melalui pemotongan

konsumsi dan investasi nonresidensial, sebagaimana

produksi sebesar 1,8 mbpd (1,2 mbpd OPEC dan 0,56

Bank Indonesia

5


mbpd non-OPEC termasuk Rusia). Sementara itu,

Meredanya risiko global juga terlihat dari persepsi

harga batubara dan logam meningkat secara gradual

risiko investor terhadap aset negara maju dan

sejak triwulan III 2016 (Grafik 1.2). Kenaikan tersebut

negara berkembang yang secara umum menurun.

disebabkan oleh langkah pemerintah Tiongkok dalam

Persepsi investor global tersebut diilustrasikan oleh

mengatasi overcapacity sehingga terjadi penurunan

pergerakan premi CDS (Credit Default Swap) tenor

supply. Kenaikan harga logam kemudian dieskalasi

5 tahun yang tercatat turun pada akhir semester II

oleh adanya spekulasi di pasar future sebagai antisipasi

2016 dibandingkan dengan posisi di akhir semester

pasar terhadap rencana pembangunan infrastruktur

I 2016. Mayoritas negara maju dan berkembang

di AS pasca hasil pemilihan presiden.

mencatatkan angka CDS yang lebih rendah pada posisi tanggal 31 Desember 2016 kecuali negara – negara

Ketidakpastian di pasar keuangan global menurun

tertentu karena faktor internal, seperti Turki yang

seiring perkembangan kinerja perekonomian global

premi risikonya cenderung meningkat akibat faktor

dan adanya kepastian terkait kebijakan moneter

instabilitas politik dalam negerinya.

AS. Setelah mengalami penurunan pada semester I 2016, indikator VIX1 sebagai cerminan ketidakpastian

Sejalan dengan ketidakpastian yang relatif mereda,

bergerak pada kisaran yang lebih rendah (Grafik 1.5).

pasar saham global membaik pada semester II 2016.

Gejolak politik pasca European Union (EU) referendum

Pasar saham di AS, Jepang dan Hongkong tumbuh

yang memenangkan kubu Brexit sempat meningkatkan

positif (Grafik 1.4). Namun, kinerja pasar saham

volatilitas di triwulan III 2016. Namun, dampak dari

negara berkembang tercatat beragam. Bursa Thailand

keputusan Brexit tersebut cenderung temporer. Di sisi

dan India tercatat meningkat, sementara Vietnam dan

lain, volatilitas mulai mengalami peningkatan pada

Indonesia tetap positif meskipun lebih rendah dari

akhir tahun 2016 dipengaruhi oleh sentimen negatif

semester I 2016.

hasil pemilihan presiden AS.

Grafik 1.1. Perkembangan Harga Minyak Brent

Grafik 1.2. Perkembangan Harga Logam

60

55,5

USD/MT

USD/MT 7500

50

22000

6500 5500

40

17000

4500 3500

12000

30

2500 1500

Sumber: Bloomberg

Des 16

Nov 16

Okt 16

Sep 16

Agt 16

Jul 16

Jun 16

Mei 16

Apr 16

Mar 16

Feb 16

Jan 16

20

1

500

Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Agt 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Des 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agt 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 Mei 16 Jun 16 Jul 16 Agt 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Des 16

7000

Nikel

Timah

Tembaga (skala kanan )

Sumber: Bloomberg

VIX Index adalah indeks yang digunakan untuk mengukur volatilitas indikator pasar keuangan global. VIX Index tersebut diestimasi dari implied volatilities indeks saham SNP 500.

6

Bank Indonesia


Grafik 1.3. CDS Negara Maju dan Kawasan

Germany China

Des-16

Malaysia

Jun-16 Thailand Philippines Indonesia Brazil Turkey 0

50

100

150

200

250

300

350

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.4. IHSG dan Indeks Bursa Global

Grafik 1.5. Perkembangan VIX 45

Kenaikan FFR 25 bps menjadi 0,25%-0,5%

40

World EM Asia

Kenaikan FFR 25 bps menjadi0,5%-0,75%

35

US (Dow Jones)

BREXIT

Japan (Nikkei)

30

Hasil pemilihan presiden AS

India (SENSEX)

25

Hong Kong (Hang Seng) Strait Times (STI)

20

Kuala Lumpur (KLCI) Thailand (SET)

15

0

Semester I 2016

Sumber: Bloomberg

5,0

10

Semester II 2016

15

20

-25

10

VIX

Harga minyak WTI Oil Price mencapai level terendah 26 Dolar AS /barel

5

Jul 16 Agt 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Des 16

-5

Jun 16

-10

Okt 15 Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 Mei 16

-15

Jul 15 Agt 15 Sep 15

% -20

Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15

Indonesia (IHSG)

Jan 15 Feb 15

Vietnam

Sumber: Bloomberg

Bank Indonesia

7


1.2. Perkembangan Risiko pada Perekonomian Domestik

perkiraan, meskipun telah memperhitungkan tebusan

Risiko perekonomian domestik relatif membaik pada

Neraca pembayaran pada semester II 2016 membaik

semester II 2016. Perbaikan ini didukung oleh stabilitas

sejalan dengan perbaikan harga komoditas di tengah

makroekonomi yang kuat sejalan dengan inflasi yang

terjaganya

rendah dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

domestik. Perbaikan neraca pembayaran bersumber

Tekanan global terhadap keseimbangan eksternal

dari defisit transaksi berjalan (TB) yang lebih rendah

perekonomian Indonesia cenderung mereda. Neraca

dan surplus transaksi modal dan finansial (TMF)

pembayaran tercatat surplus dengan defisit transaksi

yang lebih tinggi (Grafik 1.7). Kinerja TB ditopang

berjalan yang tercatat lebih rendah. Di sisi lain, nilai

oleh perbaikan ekspor sejalan dengan peningkatan

tukar Rupiah berada dalam tren menguat, meskipun

harga komoditas utama ekspor. Selain itu, mulai

sedikit tertekan menjelang akhir tahun.

meningkatnya harga minyak dunia dan perbaikan lifting

amnesti pajak.

momentum

pertumbuhan

ekonomi

minyak berkontribusi terhadap perbaikan kinerja TB. Inflasi tercatat rendah yaitu 3,02% di akhir 2016, dan

Sementara itu, surplus TMF 2016 meningkat signifikan

berada di batas bawah kisaran inflasi sasaran 4±1%.

sejalan dengan stabilitas ekonomi domestik dan

Kinerja inflasi didukung oleh inflasi inti yang cukup

prospek perekonomian yang tetap positif sehingga

rendah sejalan dengan terkendalinya ekspektasi

menarik aliran dana asing masuk ke Indonesia.

inflasi, nilai tukar yang terjaga dan minimnya tekanan dari permintaan domestik. Inflasi yang rendah juga

Nilai tukar Rupiah pada semester II 2016 dalam

didukung oleh relatif terbatasnya tekanan dari sisi

tren meningkat. Penguatan terutama terjadi pada

inflasi administered prices sejalan dengan berlanjutnya

triwulan III 2016, didukung sentimen positif terhadap

reformasi subsidi di bidang energi di tengah apresiasi

perekonomian domestik meskipun masih terdapat

nilai tukar.

tekanan dari sektor eksternal. Tekanan tersebut bersumber dari dinamika ketidakpastian kenaikan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh kedua

Fed Funds Rate (FFR), hasil referendum Inggris di

2016 relatif terjaga di kisaran 5%. PDB pada triwulan

luar ekspektasi pasar, penguatan indeks Dolar AS,

III dan IV 2016 tumbuh masing-masing sebesar 5,01%

serta berlangsungnya pemilu AS. Tekanan eksternal

dan 4,94% (yoy) ditopang oleh tetap tingginya investasi

tersebut dapat dinetralisir oleh sentimen positif

dan konsumsi rumah tangga serta membaiknya ekspor

kestabilan makroekonomi domestik dan persepsi

(Grafik 1.6). Namun demikian, pertumbuhan tertahan

positif terhadap reformasi struktural serta kebijakan

oleh konsolidasi operasi keuangan pemerintah.

fiskal pemerintah. Secara point to point (ptp), Rupiah

Konsumsi pemerintah pada dua triwulan terakhir

pada akhir tahun ditutup pada level Rp13.473 per

mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,95%

Dolar AS, atau menguat 2,32% dibandingkan tahun

dan 4,05% (yoy). Konsolidasi di sisi fiskal dipandang

sebelumnya (Grafik 1.8). Dari sisi volatilitas, Rupiah

positif karena bertujuan untuk menjaga sustainabilitas

terjaga sepanjang tahun dengan volatilitas Rupiah

fiskal di tengah realisasi anggaran yang tidak sesuai

berada di bawah rata-rata volatilitas negara peers (Grafik 1.9).

8

Bank Indonesia


Grafik 1.6. Inflasi dan Pertumbuhan PDB Tahunan 7

Grafik 1.7. Neraca Pembayaran 2016

%

%

10 9

6

8 5 4

7

10.000

6

5.000

1 0

-5.000

2

-10.000

0

-1

-2,5

0

3

1

-0,5

-2

4

2

-3 -3,5 -4

-15.000

-4,5 Q1

Q2 Q3

2014

2015

Pertumbuhan PDB

Q4 Q1

Q2 Q3

2013

Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jun Sep Nov

2013

0

15.000

5 3

%

Miliar Dolar AS

20.000

Q4 Q1

Q2 Q3

2014

2016

Q2 Q3

2015

Q4

2016 Transaksi Berjalan

Transaksi Modal dan Finansial

Inflasi (skala kanan)

Q4 Q1

Transaksi Berjalan (%PDB) (skala kanan)

Sumber: Bank Indonesia


Grafik 1.8. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Grafik 1.9. Apresiasi dan Depresiasi terhadap Dolar AS YTD 2016* VS 2015

14200

point to point

14000

TRY

13800

PHP

13600

13505

13400

13313 13195

13434 13525

13473 13337

13112 13163

13200 13172

13000

13315

13278 13110

13412

13278

-5,43 -4,15 -2,61 -4,55 -4,28

INR MYR

-5,75 2,32 0,66

BRL

12800

IDR/USD

Rata-rata Bulanan

Rata-rata Triwulanan

21,68

-4,21

ZAR 4-Jan 11-Jan 22-Jan 2-Feb 12-Feb 23-Feb 3-Mar 15-Mar 24-Mar 5-Apr 14-Apr 25-Apr 4-Mei 17-Mei 26-Mei 6-Jun 15-Jun 24-Jun 12-Jul 21-Jul 1-Agt 10-Agt 22-Agt 31-Agt 9-Sep 21-Sep 30-Sep 11-Okt 20-Okt 31-Okt 9-Nov 18-Nov 29-Nov 8-Des 20-Des 30-Des

12600

-9,94

IDR

13130

average

-17,21

12,58

-13,06

THB

0,57

-2,92 -3,28

EUR

-0,27 -2,55 -2,51

KRW -10,00

-20,00

0.00

10,00

20,00

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

Grafik 1.10. Indeks Harga Saham Gabungan Beberapa Negara Kawasan

Grafik 1.11. Aliran Dana Nonresiden

%

2016 Rata-rata

25

SUN

IDR/USD (Skala Kanan) IDR/USD 15.000

SBI

3000

14.000

2000

13.000

1000

20 12,5

15

12.000

0 -1000

11.000

-2000

10

10.000

-3000

5

9.000

Sumber: Bloomberg

PHP

Jul 15

Sep 16 Nov 16

INR

Mar 16 Mei 16 Jul 16

THB

Nov 15 Jan 16

SGD

Sep 15

IDR

Mei 15

KRW

Jan 15

MYR

Mar 15

TRY

Nov 14

ZAR

Jul 14 Sep 14

BRL

Mei 14

-4000 Jan 14

0

Saham

USD juta 4000

2015

Mar 14

30

30,00

Sumber: Bloomberg

Bank Indonesia

9


masih terbatas dan perbaikan harga yang lebih dipicu

1.3. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

oleh penurunan sisi penawaran.

Stabilitas sistem keuangan membaik, didukung oleh

Transmisi

tingginya permodalan dan likuiditas perbankan, serta

pasar keuangan berdampak lebih cepat dalam

terjaganya stabilitas pasar keuangan domestik. Hal ini

mempengaruhi perekonomian domestik. Arus modal

tercermin dari penurunan ISSK dari 0,95 menjadi 0,88.

masuk ke pasar keuangan domestik cukup besar

Penurunan ISSK ini didukung baik oleh penurunan

pada triwulan III. Meskipun pada triwulan IV sempat

Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK2) maupun

terjadi arus modal keluar karena sentiment negatif

komponen Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK )

pemilihan Presiden AS dan ekspektasi kenaikan FFR,

masing-masing dari 0,66 menjadi 0,63 dan 1,14

namun secara keseluruhan selama semester II masih

menjadi 1,04.

terjadi net arus masuk di pasar keuangan domestik.

3

dari

perekonomian

global

melalui

IHSG mencatatkan peningkatan 5,58% ke level Terjaganya stabilitas sistem keuangan pada paruh

5.296,7 pada akhir semester II 2016 dibandingkan

kedua 2016 juga dikonfirmasi dengan penurunan IRSP4

semester sebelumnya. Di sisi lain, Inter-dealer Market

menjadi sebesar 1,40 dari sebesar 1,67 pada akhir

Association (IDMA) indeks mengalami penurunan tipis

semester I 2016. IRSP mengukur kontribusi perbankan

ke level 99,09 dari 101,77 pada akhir semester I 2016.

terhadap potensi risiko sistemik dalam sistem

Nilai tukar Rupiah terdepresiasi ke level Rp13.473 per

keuangan. Penurunan IRSP merupakan kontribusi dari

Dolar AS pada akhir semester II 2016, atau melemah

penurunan risiko likuiditas dan risiko permodalan di

tipis sebesar 1,99% dari Rp13.210 pada akhir semester

tengah peningkatan risiko kredit. Sementara itu, risiko

I 2016.

SBN dan risiko nilai tukar pada semester II 2016 masih relatif stabil.

Di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga, masih terdapat risiko yang membayangi sektor

Dinamika perekonomian global masih diwarnai

perbankan terutama akibat menurunnya intermediasi

dengan isu lambatnya pemulihan ekonomi yang

perbankan dan risiko kredit yang masih tinggi. Risiko

memberikan dampak langsung kepada perekonomian

tersebut masih dapat diserap perbankan sejalan

domestik dan kondisi keuangan Pemerintah melalui

dengan tingginya permodalan. Rasio permodalan

jalur perdagangan. Perbaikan harga komoditas dunia

(CAR)

antara lain minyak bumi, batubara dan logam yang

pertumbuhan kredit sehingga menyebabkan Aktiva

mulai berlangsung pada semester II 2016 belum

Tertimbang

memberikan dampak signifikan kepada perbaikan

melambat. Sementara itu, likuiditas perbankan (AL/

kinerja korporasi terkait komoditas maupun keuangan

DPK) mengalami peningkatan khususnya menjelang

Pemerintah. Hal ini seiring dengan permintaan yang

akhir tahun karena peningkatan ekspansi keuangan

meningkat Menurut

dipicu Resiko

oleh

perlambatan

(ATMR)

tumbuh

ISIK dibentuk oleh indikator tekanan, indikator intermediasi dan indikator efisiensi dari institusi keuangan terutama perbankan. Komponen pembentuk ISPK adalah berbagai indikator pasar keuangan meliputi pasar uang, pasar obligasi, pasar saham, pasar valas, Credit Default Swap (CDS) dan utang luar negeri. 4 IRSP merupakan komposit dari indeks risiko kredit, indeks risiko likuiditas, indeks risiko nilai tukar, indeks risiko SBN dan indeks risiko permodalan. 2 3

10

Bank Indonesia


Pemerintah dan dampak dari perlambatan kredit pada

dengan ekspansi keuangan Pemerintah dan masuknya

periode laporan.

dana repatriasi dan amnesti pajak.

Perlambatan intermediasi perbankan yang masih

Efisiensi

berlanjut sejalan dengan perlambatan ekonomi dan

diindikasikan oleh peningkatan rasio biaya terhadap

kinerja korporasi. Berbeda dengan berlanjutnya

pendapatan operasional (BOPO) industri perbankan

perlambatan pertumbuhan kredit, risiko kredit industri

terutama karena penambahan Cadangan Kerugian

perbankan mengalami perbaikan yang ditunjukkan

Penurunan Nilai (CKPN) seiring dengan NPL yang

oleh penurunan NPL pada semester II dibandingkan

masih cukup tinggi. Sementara itu, profitabilitas hanya

semester I 2016 walaupun risiko kredit tersebut

mengalami penurunan sedikit sebagaiman tercermin

masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

dari turunnya Return On Asset (ROA). Relatif kecilnya

Sementara itu, pertumbuhan DPK menunjukkan

penurunan profitabilitas perbankan disebabkan oleh

perbaikan walaupun sempat melambat hingga 3,15%

upaya untuk mempertahankan Net Interest Margin

pada bulan September 2016. Peningkatan DPK yang

(NIM) yang tinggi dengan menjaga spread yang lebar

cukup signifikan terjadi menjelang akhir tahun sejalan

antara pendapatan dan beban bunga.

Grafik 1.12. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)

perbankan

mengalami

penurunan

Grafik 1.13. Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK)

2,00 2,00

Normal

2015 2016

2014

2014

2013

2012

2011

2010 2011

2009

Krisis

ISSK


2008

2007

2008

2006

2005

2004

2005

2003

2002

2016

2015

2014

2014

2013

2012

2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2005

2003

2002

2002

2008

Krisis

ISSK

2002

0,00

0,00

Normal


Grafik 1.14. Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK)

Grafik 1.15. Indeks Risiko Sistemik Perbankan (IRSP)

3,50 2,00

0,00

ISSK

Krisis


Normal

ISSK

Krisis

2016

2015

2014

2014

2013

2012

2011

2010 2011

2009

2008

2008

2007

2006

2005

2005

2004

2003

2002

2002

2016

2015

2014

2014

2013

2012

2011

2010 2011

2009

2008

2008

2007

2006

2005

2005

2004

2003

2002

2002

0,00

Normal


Bank Indonesia

11


Grafik 1.16. Indeks Harga Saham Gabungan Beberapa Negara Kawasan 200

140 130

180

120

160

110

140

100

120

90

100

Hong Kong

Korea Selatan

Jul-16

Okt-16

Jan-16

Apr-16

Jul-15

Okt-15

Jan-15

Apr-15

Jul-14

Okt-14

Jan-14

Indonesia

Apr-14

Okt-13

Jul-13

Jan-13

Jul-16

Okt-16

Jan-16

Apr-16

Jul-15

Tiongkong

Okt-15

Jan-15

Apr-15

Jul-14

Okt-14

Jan-14

Apr-14

Jul-13

Okt-13

Jan-13

60 Apr-13

70

60

Apr-13

80

80

Malaysia

Singapura

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.17. Pangsa Aset Lembaga Keuangan

0,13%

0,51%

0,17% 3,69% 5,19% 2,59% 10,50% 1,21% 2,77%

Perbankan

Lembaga Penjaminan

Bank Syariah

Pegadaian

Perusahaan Pembiayaan

NAB Reksadana

BPR

Perusahaan Asuransi

Dana Pensiun

Perusahaan Modal Ventura

73,23%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

1.4. Ketidakseimbangan Keuangan Domestik

perbankan tersebut memicu semakin dalamnya kontraksi pada siklus keuangan. Selanjutnya, faktor keterbatasan ruang fiskal masih menjadi penyebab

Faktor – faktor kerentanan yang mempengaruhi

terjadinya ketidakseimbangan keuangan domestik.

ketidakseimbangan keuangan domestik pada semester

Kebijakan amnesti pajak, yang dinilai cukup berhasil

II 2016 masih sama dengan semester sebelumnya

dibandingkan kebijakan sejenis yang dilakukan di

namun dengan magnitude yang mulai menurun. Faktor

negara lain, memberikan tambahan penerimaan

utama yang memicu ketidakseimbangan keuangan

terutama menjelang akhir semester II 2016. Namun,

domestik adalah kondisi prosiklikalitas perbankan

penerapan kebijakan amnesti pajak belum secara

dimana bank cenderung mengurangi ekspansi kredit di

signifikan mengurangi keterbatasan ruang fiskal.

tengah kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan kredit

Ketidakseimbangan

lebih

lanjut.

berasal dari posisi ULN korporasi nonbank yang

12

Bank Indonesia

Perlambatan

pertumbuhan

kredit

keuangan

domestik

lainnya


masih berada pada level yang cukup tinggi meskipun

Pertumbuhan kredit pada akhir 2016 tercatat sebesar

volume menurun. Kondisi tersebut menyebabkan

7,85%, atau lebih rendah dibandingkan dengan

tingginya kerentanan sektor swasta terhadap gejolak

semester I 2016 (8,89%, yoy). Perlambatan kredit

perekonomian global, khususnya yang berpengaruh

tersebut terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya

terhadap nilai tukar. Selain itu, tingginya kepemilikan

permintaan agregat yang tercermin dari perlambatan

investor nonresiden terhadap aset keuangan domestik

ekonomi pada triwulan IV 2016 (4,94%) dibandingkan

terutama SBN dan saham juga menjadi faktor

triwulan II 2016 sebesar 5,18% (yoy).

pemicu

ketidakseimbangan

keuangan

domestik.

Posisi kepemilikan nonresiden terus meningkat pada

Prosiklikalitas penyaluran kredit dan pertumbuhan

periode laporan. Hal ini meningkatkan risiko pasar dan

ekonomi

risiko likuiditas ketika terdapat sentimen negatif yang

meningkatnya rasio NPL net menjadi 2,93% pada akhir

menyebabkan terjadinya pembalikan arus modal dari

semester II 2016 dibandingkan dengan akhir semester

pasar keuangan domestik.

I 2016 (1,52%). Hal ini mendorong perilaku perbankan

tersebut

antara

lain

menyebabkan

lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya sehingga 1.4.1. Prosiklikalitas Penyaluran Kredit Perbankan dan

semakin memperlambat pertumbuhan kredit. Oleh karena itu perilaku prosiklikalitas kredit perlu dicermati

Kontraksi Siklus Keuangan Siklus Keuangan Indonesia (SKI) masih berada

mengingat pada saat ekonomi melambat sebagian

pada fase kontraksi di akhir 2016 (Grafik 1.18),

pelaku ekonomi tetap membutuhkan dukungan kredit

terutama disebabkan oleh tren perlambatan kredit.

perbankan dan juga agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam.

Grafik 1.19. Prosiklikalitas Pertumbuhan Kredit Perbankan

Grafik 1.18. Siklus Keuangan 2007Q2

1998Q2 1995Q2Q

0,10 0,08

2005Q2Q

0,06 0,04

2013Q3

0,02

2009Q3Q2

(0,04) (0,06)

(0,10)

2000Q2Q 1999Q2

2009Q3

Siklus Keuangan (BPF/Skala kiri) Trough SK (TP) Krisis


2016Q4

2016Q1

2015Q2

8

35

7

30

6

25

5

20

4

15

3

10

2

5

1

0

0

2001Q2 2001Q4 2002Q2 2002Q4 2003Q2 2003Q4 2004Q2 2004Q4 2005Q2 2005Q4 2006Q2 2006Q4 2007Q2 2007Q4 2008Q2 2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4 2012Q2 2012Q4 2013Q2 2013Q4 2014Q2 2014Q4 2015Q2 2015Q4 2016Q2 2016Q4

(0,08)

2014Q3

2013Q4

2013Q1

2012Q2

2011Q3

2010Q4

2010Q1

2009Q2

2008Q3

2007Q4

2007Q1

2006Q2

2005Q3

2004Q4

2004Q1

2003Q2

2002Q3

2001Q4

2001Q1

2000Q2

1999Q3

1998Q4

1998Q1

1997Q2

1996Q3

1995Q4

1995Q1

(0,02)

1994Q2

0

40

Peak SK

PDB Riil (%yoy) - skala kanan

Kredit (%yoy)


Bank Indonesia

13


1.4.2. Keterbatasan Ruang Fiskal

berdampak terhadap kondisi likuiditas. Sebagai

Pemerintah masih menghadapi kendala keterbatasan

inovasi di sisi penerimaan negara, pemerintah

ruang fiskal pada semester II 2016, terkait dengan

melakukan prefunding sejak akhir tahun 2015,

rendahnya

Terbatasnya

untuk mempercepat realisasi belanja pada awal

penerimaan negara terjadi sejak semester I 2016,

tahun 2016. Namun, pemilihan instrumen dalam

dimana penerimaan hanya mencapai Rp635 triliun,

bentuk SBN domestik berdampak terhadap likuiditas

lebih rendah dari historis dua tahun sebelumnya

perbankan. Sebagai mitigasi terhadap risiko likuidas

(Grafik 1.20.). Hal tersebut disebabkan oleh masih

tersebut, pemerintah kemudian mengganti instrumen

lemahnya perekonomian domestik dan harga-harga

prefunding pada akhir tahun 2016 menjadi global

komoditas. Penerimaan yang rendah berlanjut

bonds dengan nilai 3,5 miliar Dolar AS atau setara

ke semester kedua. Tambahan penerimaan dari

dengan 46 triliun Rupiah.

penerimaan

negara.

tebusan amnesti pajak yang mencapai Rp107 triliun belum dapat membantu kinerja penerimaan. Untuk

Risiko keterbatasan ruang fiskal yang berdampak

keseluruhan tahun, penerimaan perpajakan tercatat

pada tekanan likuiditas di akhir tahun 2016 bersifat

hanya tumbuh 3,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan

temporer.

pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari rasio

pemerintah di akhir 2016 lebih rendah dibandingkan

penerimaan pajak terhadap PDB yang turun dari

akhir 2015 sehingga memiliki implikasi yang lebih

10,7% menjadi 10,3% (Grafik 1.23.).

terbatas terhadap sistem keuangan. Dari sisi nominal,

Hal

ini

terindikasi

dari

prefunding

prefunding pada akhir 2016 yang setara 46 triliun Mempertimbangkan ruang fiskal yang terbatas,

Rupiah lebih kecil daripada akhir 2015 senilai 63 triliun

pemerintah melakukan kebijakan fiskal konsolidatif

Rupiah. Kedua, peningkatan suku bunga PUAB pada

pada semester II 2016 dengan tetap melakukan

akhir tahun meskipun masih sempat terjadi namun

perbaikan

kualitas

bersifat terbatas. Pada akhir 2016 peningkatan hanya

belanja terlihat dari realisasi belanja produktif dalam

terjadi di PUAB jangka menengah, sementara di akhir

bentuk belanja barang dan belanja modal yang

2015 peningkatan terjadi di PUAB jangka pendek

tetap tinggi (Grafik 1.22.). Pemerintah juga terus

dan menengah. Kondisi likuiditas akhir tahun 2016

berupaya meningkatkan kontribusi fiskal daerah

terbantu oleh adanya dropping dana dari pemerintah

kepada pertumbuhan ekonomi khususnya untuk

pada tanggal 30 dan 31 Desember 2016.

kualitas

pembangunan

belanja.

infrastruktur.

Perbaikan

Perkembangan

ini

terlihat dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Risiko sustainabilitas fiskal tahun 2016 masih terkendali

yang meningkat tajam di tengah penurunan belanja

sebagai hasil dari kebijakan fiskal konsolidatif. Defisit

pemerintah pusat.

fiskal tahun 2016 turun menjadi 2,5% dari 2,6% terhadap PDB di tahun 2015. Selain itu, rasio utang

Keterbatasan ruang fiskal memiliki implikasi risiko

pemerintah terhadap PDB juga masih berada di

ke sistem keuangan, dengan magnitude terbatas.

koridor aman5. Ratio hutang Indonesia juga lebih

Risiko tersebut antara lain terkait dampak pemilihan

rendah dibandingkan dengan negara kawasan seperti

instrumen

Thailand, Filipina, dan Malaysia.

5

pembiayaan

anggaran

yang

akan

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12, Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

14

Bank Indonesia


Kondisi makroekonomi Indonesia yang kondusif tersebut

mendukung

rating

perbaikan

obligasi

bahwa keterbatasan ruang fiskal memiliki tekanan yang terbatas ke sektor keuangan.

pemerintah. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan outlook Sovereign Credit Rating

Perkembangan beberapa indikator di sisi fiskal perlu

Republik Indonesia dari stable menjadi positive,

menjadi perhatian. Indikator tersebut antara lain

sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment

adalah keseimbangan primer6 yang masih negatif

Grade) pada 21 Desember 2016. Perbaikan rating

(Grafik 1.25.). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan

tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi

belanja pada tahun berjalan tidak dapat dipenuhi dari

yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas moneter

penerimaan pada tahun tersebut. Ke depan, rasio pajak

dan fiskal. Reformasi struktural yang terus digulirkan

terhadap GDP perlu ditingkatkan untuk memperbaiki

memperkuat iklim investasi secara bertahap dan

keseimbangan primer. Hal lain yang perlu dicermati

berdampak positif ke perekonomian ekonomi jangka

adalah indikator rasio hutang pemerintah terhadap

lebih panjang. Perbaikan rating ini juga mengkonfirmasi

penerimaan negara yang terus meningkat (Grafik 1.24).

Grafik 1.20. Perkembangan Komponen Penerimaan Semester I 2010 - 2016

Rp T

Rp T

1000

800

712,7

700

623,2

593,3

600 500

634,7

800 700

497,0

443,7

917,1

900

667,8

600

714

745

816

838

837

2013

2014

2015

552

500

400

400

300

300

200

200

100 -

Grafik 1.21. Kontribusi Pertumbuhan Komponen Penerimaan Semester II 2010 - 2016

100

2010

2011

2013

2012

2014

2015

-

2016

2010

Penerimaan dan Hibah

2011

2012

2016

PNPB

PNBP

Cukai

PPh Non Migas

PNPB

Cukai

PPh Non Migas

Pajak LN

PPN

PPh Migas

Pajak LN

PPN

PPh Migas

Sumber: Kementrian Keuangan, Laporan Semester


Grafik 1.22. Perkembangan Komponen Belanja Semester II 2010 - 2016

Grafik 1.23. Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer

Rp T 1.200 1.000 800 600

884

891

1.010

1.049

1.017

994,2

646

3,0 2,0 1,0

400 200

0,0

100 0

% PDB

-1,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PNPB

-2,0 -3,0

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Pembayaran Utang

Pajak LN

Belanja Barang

Transfer ke Daerah & Dana Desa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keseimbangan Primer

Defisit Fiskal

Sumber: Kementrian Keuangan, Laporan Semester Sumber: LKPP, *) Konferensi Pers APBN-P 2016 tanggal 3 Januari 2017

6

Menurut IMF, keseimbangan primer (primary balance) adalah total penerimaan dikurangi dengan total belanja dengan mengeluarkan komponen pembayaran bunga.

Bank Indonesia

15


Grafik 1.24. Rasio Hutang Pemerintah terhadap Penerimaan Negara Rasio Hutang terhadap Pendapatan

Indonesia Filipina Malaysia

4,0

Grafik 1.25. Keseimbangan Primer Indonesia dan Negara Kawasan Indonesia Filipina

%PDB

India Brazil Thailand

4,0

Malaysia India

Brazil Thailand

3,0 2,0 1,0

3,0

0,0 -1,0 -2,0

2,0

-3,0 -4,0

1,0

-5,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


-6,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


1.4.3. Risiko ULN Korporasi Nonbank yang masih berada pada level yang cukup tinggi

Sejalan dengan perlambatan ekonomi, pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) mulai melambat pada semester II 2016. Secara total, ULN menurun menjadi sebesar 316,97 miliar Dolar AS pada periode laporan dibandingkan dengan sebesar 325,54 miliar Dolar AS pada semester I 2016. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ULN mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 1,98% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,28% (yoy). Rasio ULN terhadap GDP menurun dari sebesar 36,82% menjadi sebesar 33,89% pada periode laporan. Kondisi tersebut menurunkan tingkat sensitivitas ULN terhadap risiko pelemahan nilai tukar. Dari sisi Pemerintah dan Bank Sentral, posisi ULN Pemerintah pada bulan Desember 2016 meningkat sebesar 1,05% menjadi sebesar 154,88 miliar Dolar AS pada periode laporan dibandingkan sebesar 153,26 miliar Dolar AS pada semester sebelumnya. Sementara itu, ULN Bank Sentral menurun menjadi sebesar 3,41 miliar Dolar AS, atau lebih rendah sebesar 37,27%, dari sebesar 5,43 miliar Dolar AS pada akhir semester I 2016. 16

Dari sektor swasta, komposisi ULN berasal dari kelompok Bank dan Nonbank dimana untuk kelompok Nonbank terbagi menjadi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (NonLKBB). Adapun ULN swasta-bank mengalami penurunan sebesar 0,88%, ULN swasta-LKBB menurun sebesar 9,27%, sedangkan ULN swasta-NonLKBB turun sebesar 5,46% pada akhir semester II 2016. Dari sisi risiko, ULN swasta nonbank cenderung lebih prudent mengingat komposisi tenor jangka panjangnya kurang lebih 80% dari total ULN. Pertumbuhan ULN swasta nonbank jangka panjang masih terus mengalami penurunan dari sebesar -2,75% menjadi sebesar -9,16% pada akhir periode laporan. Di sisi lain, pertumbuhan ULN swasta nonbank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 10,13% pada akhir semester II 2016 dibandingkan sebesar 7,98% pada periode sebelumnya. Namun demikian, komposisi ULN jangka panjang yang lebih besar disertai dengan penurunan outstanding ULN belum dapat menghilangkan faktor kerentanan. Dari sisi kemampuan korporasi nonbank untuk membayar

Bank Indonesia Sumber: Kementrian Keuangan, Laporan Semester



ULN, tingkat risiko masih cukup tinggi mengingat aktivitas korporasi masih mengalami konsolidasi sejalan dengan perekonomian yang masih moderat. Hal tersebut tercermin pula dari Debt to Service Ratio (DSR) Tier-1 yang masih cukup tinggi berada pada level 19,63% pada akhir semester II 2016. Korporasi Nonbank cenderung mengurangi ULN-nya pada periode laporan sejalan dengan penurunan aktivitas korporasi. Hal tersebut mendorong penurunan ULN yang direstrukturisasi pada semester II 2016. Namun demikian, sebagian besar ULN restrukturisasi korporasi nonbank merupakan restrukturisasi dengan tone negatif melalui reconditioning, bunga dikapitalisasi, debt to equity swap, debt reduction, rescheduling,

dan lain – lain. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pergerakan ULN korporasi nonbank masih perlu dicermati sebagai faktor pemicu ketidakseimbangan di pasar keuangan domestik. Upaya Bank Indonesia untuk memitigasi risiko ULN korporasi nonbank tersebut adalah dengan penerapan Rasio Lindung Nilai terhadap seluruh korporasi nonbank yang memiliki ULN dalam valuta asing. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ULN tetapi justru untuk memperkuat manajemen risiko. Data Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati – hatian (KPPK) menunjukkan bahwa aktivitas lindung nilai (hedging) belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pada triwulan III 2016, terdapat Net Kewajiban Valas (NKV) hedging 0 – 3 bulan

Grafik 1.26. Komposisi ULN berdasarkan kelompok peminjam dan komposisi ULN terhadap PDB Pemerintah dan Bank Sentral

USD Miliar 180 160 140

Bank Sentral (skala kanan)

Pemerintah

Swasta

USD Miliar 18

160

16

140

14

120

Bank

35 30 25

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

20

5

0

0

0

0

80

Korporasi Non Bank

60

140 120 100

15

80

Pemerintah + BS

60 40

Jan 08 Jun 08 Nov 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agt 12 Jan 13 Jun 13 Nov 13 Apr 14 Sep 14 Feb 15 Jul 15 Des 15 Mei 16 Okt 16

Jan 08 Jun 08 Nov 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agt 12 Jan 13 Jun 13 Nov 13 Apr 14 Sep 14 Feb 15 Jul 15 Des 15 Mei 16 Okt 16

Swasta

160

20

10

40

Pemerintah + BS dan Swasta

20 0 Jan 08 Jun 08 Nov 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agt 12 Jan 13 Jun 13 Nov 13 Apr 14 Sep 14 Feb 15 Jul 15 Des 15 Mei 16 Okt 16

100

USD Miliar 180

Sumber: Statistik ULN, Bank Indonesia %

% 8

60 50

7 33,89

40

6

30 5

20

4,94 4

10

3

0 -10

Mar ‘04 Jun ‘04 Sep ‘04 Des ‘04 Mar ‘05 Jun ‘05 Sep ‘05 Des ‘05 Mar ‘06 Jun ‘06 Sep ‘06 Des ‘06 Mar ‘07 Jun ‘07 Sep ‘07 Des ‘07 Mar ‘08 Jun ‘08 Sep ‘08 Des ‘08 Mar ‘09 Jun ‘09 Sep ‘09 Des ‘09 Mar ‘10 Jun ‘10 Sep ‘10 Des ‘10 Mar ‘11 Jun ‘11 Sep ‘11 Des ‘11 Mar ‘12 Jun ‘12 Sep ‘12 Des ‘12 Mar ‘13 Jun ‘13 Sep ‘13 Des ‘13 Mar ‘14 Jun ‘14 Sep ‘14 Des ‘14 Mar ‘15 Jun ‘15 Sep ‘15 Des ‘15 Mar ‘16 Jun ‘16 Sep ‘15 Des ‘15

1,98

ULN / PDB (%)

Pertumbuhan. ULN (oy)

2

Pertumbuhan. PDB (skala kanan, yoy)

Sumber: CEIC dan Statistik ULN, Bank Indonesia

Bank Indonesia

17


Grafik 1.28. Perkembangan Debt Service Ratio (DSR)

Grafik 1.27. Perkembangan ULN Swasta Nonbank Berdasarkan Jangka Waktu Asal 70

%

USD Miliar 160

60

140

50

120

40

40,0 30,0 25,0

30

100

20,0

20

80

15,0

10

60

0

40

-10

Jun

Des

2009

Jun

Des

2010

Jun

Des Jun

2011

Des

2012

Jun Des

Jun Des

2013

2014

Jun Des Jun Des

2015

19,63% 13,45%

10,0

6,18%

5,0 0,0 Q1

20

-20 -30

%

35,0

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2014

0

Q3

Q4

Q1

2015

DSR Tier-1 Total

Q2

Q3

Q4

2016

DSR Tier-1 Publik

DSR Tier-1 Swasta

2016

ULN JK Pendek (skala kanan)

ULN JK Panjang (skala kanan)

Pertumbuhan ULN Jk. Pendek

Pertumbuhan ULN Jk. Panjang

Sumber: Statistik ULN, Bank Indonesia

Tabel 1.2. Jumlah Lindung Nilai ULN yang Dilakukan dan Pemenuhannya Triwulan III 2016 Pemenuhan Ketentuan Lindung Nilai

Jumlah

Net Kewajiban Valas

(Hedging) KPPK Q3 2016

Pelapor

(NKV)

Lindung Nilai Min

Lindung Nilai 0-3 Bulan Lindung Nilai (Memenuhi)

Lindung Nilai

Selisih dari NKV

Selisih dari Lindung Nilai Min

(dalam Dolar AS) 348

2.496.133.559

624.033.390

2.224.719.397

(271.414.162)

13

59.607.773

14.901.943

278.169.507

218.561.734

263.267.564

- Bukan Lembaga Keuangan

335

2.436.525.786

609.131.447

1.946.549.890

(489.975.896)

1.337.418.444

Lindung Nilai (Tidak Memenuhi)

12

93.989.600

23.497.400

10.027.788

(83.961.812)

(13.469.612)

- Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.600.686.007

Tidak Lindung Nilai (Tidak Memenuhi)

277

2.855.067.639

713.766.910

-

(2.855.067.639)

(713.766.910)

TOTAL

637

5.445.190.798

1.361.297.700

2.234.747.185

(3.210.443.613)

873.449.486

355.907.208

574.633.491

Lindung Nilai 0-3 Bulan Lindung Nilai (Memenuhi) - Lembaga Keuangan Bukan Bank - Bukan Lembaga Keuangan Lindung Nilai (Tidak Memenuhi) Tidak Lindung Nilai (Tidak Memenuhi)

(dalam Dolar AS) 147

291.635.044

72.908.761

647.542.252

12

65.769.218

16.442.305

436.017.929

370.248.711

419.575.625

135

225.865.826

56.466.457

211.524.323

(14.341.503)

155.057.867

8

168.527.110

42.131.778

13.272.776

(155.254.334)

(28.859.002)

153

1.539.568.662

384.892.166

-

(1.539.568.662)

(384.892.166)


sebesar 5.445 juta Dolar AS dengan jumlah lindung nilai minimal yang dipersyaratkan oleh ketentuan sebesar 1.361 juta Dolar AS. Berdasarkan hasil pelaporan, terdapat sejumlah 277 pelapor dari total 637 pelapor yang tidak melakukan lindung nilai. Sementara itu, NKV hedging 3 – 6 bulan adalah sebesar 1.999 juta Dolar AS dengan jumlah lindung nilai minimal sebesar 499 juta Dolar AS. Data pelaporan menunjukkan bahwa

18

Bank Indonesia

terdapat 153 pelapor dari total 308 pelapor yang tidak melakukan lindung nilai. Jumlah transaksi naked yang tercatat masih cukup besar tersebut merupakan salah satu potensi sumber kerentanan yang perlu diwaspadai. Namun demikian, jumlah pelapor yang melakukan lindung nilai dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.


1.4.4. Tingginya Kepemilikan Nonresiden di Pasar

Desember 2016 sehingga yield turun dan net inflow sebesar Rp9,44 triliun pada bulan Desember 2016.

Keuangan Domestik Di tengah ketidakpastian global, tingkat kepercayaan

Secara total, investor asing melakukan net beli sebesar

investor asing terhadap aset domestik masih terjaga

Rp26,52 triliun di pasar SBN selama semester II 2016.

dengan indikator tingginya porsi kepemilikan investor

Di pasar saham, porsi kepemilikan investor nonresiden

nonresiden di pasar keuangan domestik. Kepemilikan

mencapai angka 54,49% pada bulan Desember 2016.

nonresiden sempat menurun pada bulan Oktober

Angka tersebut menurun dari semester I 2016 seiring

dan November 2016 akibat tingginya kekhawatiran

dengan peningkatan penjualan saham domestik oleh

investor global terhadap ekspektasi peningkatan FFR

investor nonresiden. Namun demikian, investor asing

dan dibarengi tingginya ketidakpastian politik terkait

tercatat masih melakukan net beli saham domestik

pemilu di Amerika Serikat. Menjelang akhir bulan

sebesar Rp3,17 triliun sehingga indeks saham

Desember 2016, risk appetite investor global terhadap

domestik masih tercatat meningkat sebesar 5,58% ke

aset domestik kembali meningkat dipicu oleh sentimen

level 5296,711 pada akhir bulan Desember 2016.

positif domestik. Struktur kepemilikan asing yang tinggi tersebut menjadikan perekonomian Indonesia rentan

Di sisi lain, porsi kepemilikan investor nonresiden

terhadap perkembangan pasar keuangan global dan

di pasar SBI cenderung terbatas. Investor domestik

potensi capital reversal.

mencatatkan porsi kepemilikan aset sebesar 98,5%, sedangkan porsi kepemilikan investor nonresiden

Porsi kepemilikan investor nonresiden di pasar SBN

di pasar SBI hanya sebesar 1,5%. Terbatasnya porsi

tercatat sebesar 36,65% dari total SBN yang beredar

kepemilikan nonresiden di pasar SBI tersebut terkait

pada bulan Desember 2016. Meskipun prosentase

kebijakan minimum holding period yang ditetapkan

kepemilikan asing menurun dari periode sebelumnya,

oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut pada

jumlah SBN nonresiden masih tercatat meningkat

awalnya ditetapkan dengan jangka waktu 1 bulan

pada periode laporan. Net outflow sebesar Rp23,63

(one month holding period). Pada perkembangannya,

triliun terjadi di pasar SBN pada bulan Oktober dan

Bank Indonesia melonggarkan kebijakan menjadi one

November 2016 yang menyebabkan peningkatan

week holding period pada 30 September 2015 dengan

yield SBN. Kondisi tersebut membaik pada bulan

tujuan untuk menarik minat investor asing.

Triliun Rupiah 2000 1800 1600

Grafik 1.30. Kepemilikan Saham Investor NonResiden 100

Kepemilikan Domestik

90

Kepemilikan Asing

80

1.003

1000

0

728 550

749

820

271

283

324

Des-12

Jun-13

Des-13

404

461

54,49

30 20

671

606

50 40

903

536

559

644

Jun-14

Des-15

Jun-16

666

10 0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

800

200

45,51

60 1.151

1200

400

%

70

1400

600

2016Q2

Grafik 1.29. Kepemilikan SBN Investor Nonresiden

2014 Jun-13

Des-14

Sumber: DJPPR, Kementrian Keuangan

Des-16

2015

2016

Non Residen

Residen

Sumber: CEIC

Bank Indonesia

19


Grafik 1.31. Kepemilikan SBI Asing dan Domestik 100

%

98,5%

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Asing

2015

2014

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Apr

Jan

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul 2013

2012

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

1,5% 2016

Domestik


Grafik 1.32. Perkembangan Harga dan Volume Transaksi Saham

Rp T

Rp T 20

5800

50

15

5600

40

10

5400

30

5

5200

0

5000 4800 4600

(15)

4400

(10)

4200

(20)

4000

(30)

2013

2014

2015

2016

Sumber: Bank Indonesia, BEI, Bloomberg

Bank Indonesia

9,0 8,0 7,0

0

6,0 5,0 Net Beli/Jual Asing di SBN

Yield SBN 10 Tahun (skala kanan)

Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

(25)

IHSG (skala kanan)

10,0

10

(5)

Net Beli/Jual Asing di Saham

%

20

(10)

(20)

20

Grafik 1.33. Perkembangan Harga dan Volume Transaksi SBN

2013

2014

2015

Sumber: Bank Indonesia, BEI, Bloomberg

2016

4,0


Boks 1.1

Analisis Perkembangan Indikator Financial Imbalances Berdasarkan National Financial Account & Balance Sheet (NFA & BS) Triwulan III-2016

Melalui National Financial Account and Balance

masih cukup tinggi pada sektor korporasi dan

Sheet (NFA & BS), perekonomian merupakan

Pempus dibandingkan dengan risiko lainnya.

sebuah sistem yang terintegrasi dari neraca

Rasio kewajiban valas terhadap aset keuangan

sektoral, yang terdiri atas sektor perbankan, industri

korporasi mencapai 45,82%, Pempus 44,73% dan

keuangan nonbank (IKNB), korporasi, rumah

IKNB 18,99%. Pangsa ULN nasional terhadap total

tangga, pemerintah pusat (Pempus), pemerintah

kewajiban mencapai 28,14% yang didominasi oleh

daerah (Pemda), bank sentral dan sektor eksternal.

Pempus (54,77%), korporasi (38,97%), dan IKNB

Data NFA & BS yang terintegrasi dapat digunakan

(16,67%). Selain itu, nilai net kewajiban nasional

untuk menganalisis ketidakseimbangan keuangan

terhadap ekternal masih relatif tinggi. Hal ini

(financial imbalances) antar sektor yang dapat

mengindikasikan bahwa aset finansial domestik

dipicu karena adanya ketidaksesuaian (mismatch),

belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sektor

baik dalam ukuran maupun komposisi aset

ekonomi (funding gap), sehingga kebutuhan

dan kewajiban yang dimiliki oleh sektor-sektor

pembiayaan dari eksternal masih cenderung

ekonomi. Informasi ketidakseimbangan keuangan

tinggi. Pada komposisi aset nasional, pangsa aset

tersebut dapat diketahui dari indikator imbalances

finansial (53,72%) lebih besar dan relatif meningkat

yang menunjukkan indikasi peningkatan risiko pada

dibandingkan aset non finansial (46,28%).

suatu sektor, maupun risiko yang timbul akibat keterkaitan antar sektor dalam sistem keuangan.

Analisis jaringan berdasarkan transaksi maupun

Terdapat 3 metode analisis7 ketidakseimbangan

posisi

keuangan dalam NFA & BS, yaitu Analisis Profil

pembiayaan eksternal yang besar, terutama

Risiko, Analisis Jaringan (Network Analysis), dan

pada korporasi dan Pempus. Berdasarkan rasio

Analisis Sensitivitas.

terhadap PDB, utang korporasi yang berasal dari

menunjukan

terdapat

ketergantungan

eksternal mencapai 38,27%, sehingga korporasi Analisis profil risiko menunjukan bahwa stabilitas

cenderung terekspos oleh withdrawal risk dan

sistem keuangan nasional relatif terjaga yang

risiko nilai tukar. Secara transaksi, terdapat aliran

tercermin

risiko

dana eksternal untuk pembiayaan domestik yang

likuiditas, risiko nilai tukar, risiko kredit dan

cenderung lebih tinggi dibandingkan periode

risiko solvabilitas. Nilai indikator risiko eksternal

sebelumnya. Hal ini menunjukkan persepsi positif

yang relatif meningkat terutama didorong oleh

investor pada perekonomian Indonesia di tengah

peningkatan ULN pada Pempus dan perbankan.

ketidakpastian perekonomian global masih positif.

dari

penurunan

indikator

Sementara eksposur risiko nilai tukar dan eksternal

Analisis Profil Risiko mencakup risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko eksternal, rasio leverage dan solvabilitas. Analisis jaringan menilai interkoneksi dan transmisi risiko antar sektor dengan menggunakan intersectoral financial claim matrix yang memuat informasi mengenai posisi bilateral exposure antar sektor ekonomi. Analisis Sensitivitas mengukur sensitivas suatu sektor terhadap guncangan makro seperti fluktuasi nilai tukar, capital flow reversal, perubahan suku bunga dsb.

7

Bank Indonesia

21


Sektor yang mengalami net inflow diantaranya

dari hasil penerbitan SBN untuk menutup defisit

adalah korporasi, bank sentral dan Pempus.

fiskal. Aliran yang diterima Pempus melalui SBN

Net inflow pada korporasi terutama karena

tersebut sebesar 40,60% berasal dari eksternal,

pembiayaan dari rumah tangga dan eksternal

31,54% pembelian SBN ritel oleh rumah tangga

melalui

ekuitas.

dan 30,67% berasal dari IKNB. Besarnya aliran

Sementara pada Pempus, terdapat aliran dana

dana dari IKNB merupakan bentuk pemenuhan

yang besar kepada bank sentral berupa simpanan

peraturan investasi SBN bagi IKNB.

penyertaan

dalam

bentuk

Grafik Boks 1.1. Net Transaksi Antar Sektor (Rp T)

Net Inflow

Net Outflow

Net Transaksi = Aset Finansial - Kewajiban Finansial (Transaksi) Aset finansial > Kewajiban Finansial : Net Outflow Aset finansial < Kewajiban Finansial : Net Inflow NFC=Korporasi, HH=rumah tangga, ODC =Bank, OFC=IKNB, CG=Pempus, CB=Bank sentral, LG=Pemda, RoW=Eksternal

posisi

aset sebesar 38,74% (terhadap PDB). Kepemilikan

menunjukan bahwa risiko interkoneksi tertinggi

aset keuangan rumah tangga mencapai 29,96%

terjadi antara korporasi dengan eskternal, serta

dari total aset keuangan nasional, yang mayoritas

perbankan dengan korporasi dan rumah tangga.

disalurkan kepada korporasi dalam bentuk ekuitas

Tingginya

membuat

dan simpanan ke perbankan. Korporasi merupakan

perlunya monitoring terhadap korporasi dan

sektor yang memiliki nilai net kewajiban tertinggi

rumah tangga, terutama kemungkinan terjadinya

selama periode 2015Q3 sampai dengan 2016Q3,

kebangkrutan

perlambatan

dengan peningkatan terbesar pada 2016Q2

ekonomi dan pelemahan nilai tukar. Sektor

karena aliran dana asing terutama pada instrumen

domestik yang mengalami surplus keuangan

ekuitas. Nilai net kewajiban korporasi kembali

terbesar adalah rumah tangga dengan nilai net

mengalami penurunan pada 2016Q3 sebagai

Analisis

22

interkoneksi

interkoneksi

korporasi

Bank Indonesia

dengan

data

tersebut

karena


Grafik Boks 1.2. Net Posisi Antar Sektor (Rp T)

2015 Q3 7.906,42

2016 Q2 8.148,60

4.213,24 HH

NFC

4.454,04

NFC

ODC

LG

OFC

84,17

467,33

96,16 ODC

LG

OFC

1.661,02

CG

1.907,83

HH

3.739,11

89,30

408,27

226,25

4.721,48

NFC

ROW

CB

CG

HH

4.792,42

122,41

ROW

2016 Q3 7.283,62

4.635,35

ODC

LG

OFC

124,26

415,92

CB

CB

CG

97,72

Net Kewajiban Finansial

159,39

ROW

95,17

1.971,70 Net Aset finansial

Net Posisi = Aset Finansial – Kewajiban Finansial (Posisi) Aset finansial > Kewajiban Finansial : Net Aset Finansial Aset finansial < Kewajiban Finansial : Net Kewajiban Finansial NFC=Korporasi, HH=Rumah tangga, ODC =Bank, OFC=IKNB, CG=Pempus, CB=Bank sentral, LG=Pemda, RoW=Eksternal

implikasi kebijakan amnesti pajak berupa klaim

capital flow reversal sebesar 10%, dengan asumsi

dana repatriasi. Hal ini menyebabkan aset

korporasi harus mengganti 10% pembiayaan

valas korporasi meningkat signifikan (96,49%)

eksternal

dibandingkan periode sebelumnya.

Pembiayaan domestik diperoleh dari penarikan

dengan

pembiayaan

domestik.

aset keuangan maupun kredit baru dari perbankan. Korporasi memiliki ULN yang relatif tinggi yaitu

Hasil skenario 1 menunjukan bahwa depresiasi

38,97%

Selain

nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap

itu, korporasi juga memiliki utang valas8 yang

korporasi, yang ditunjukan oleh penurunan nilai

cenderung besar sehingga relatif rentan terhadap

net kewajiban eksternal korporasi sebesar 1,75%

capital flow reversal serta depresiasi nilai tukar.

(terhadap PDB). Hal ini disebabkan oleh dominasi

Risiko pada korporasi ini dapat ditransmisikan

instrumen ekuitas sebagai sumber pembiayaan

kepada perbankan melalui peningkatan NPL

utama korporasi yang mayoritas berdenominasi

sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap

rupiah (63,50%), serta kepemilikan aset valas

kerentanan

(57,86%) yang jauh lebih tinggi dibandingkan

terhadap

guncangan

total

korporasi, makro

pembiayaan.

terutama

terhadap

dampak

korporasi

dan

dengan kewajiban valas (17,93%) sehingga dapat

pengaruhnya terhadap sektor lain.

meredam dampak depresiasi nilai tukar.

Analisis sensitivitas pada korporasi menggunakan

Sementara

2 skenario yaitu (1) depresiasi nilai tukar 25% dan

bahwa kepemilikan aset valas yang jauh lebih

(2) depresiasi nilai tukar 25% yang diikuti oleh

besar dibandingkan dengan kewajiban valas

8

hasil

skenario

2

menunjukkan

Sumber pembiayaan korporasi dalam bentuk pinjaman berdenominasi rupiah dan valas adalah sebesar 50,42% dan 49,58%. Sedangkan dalam bentuk surat berharga berdenominasi rupiah dan valas adalah sebesar 21,53% dan 78,47%.

Bank Indonesia

23


menyebabkan korporasi mengalami penurunan net kewajiban eksternal hingga 6,02% (terhadap PDB) saat terjadi penarikan dana oleh eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa korporasi relatif solvent dalam menghadapi guncangan baik berupa depresiasi nilai tukar maupun penarikan dana oleh eksternal. Namun, di sisi lain terjadi peningkatan net aset perbankan terhadap korporasi sebesar 4,59% (terhadap PDB) sebagai implikasi dari penarikan aset keuangan korporasi atau penambahan pinjaman korporasi untuk menggantikan penarikan pembiayaan asing sebesar 10%.

24

Bank Indonesia


Boks 1.2

Perkembangan Reformasi Keuangan Global di Indonesia

Krisis keuangan global yang terjadi pada 2008/2009

example”. Pada akhirnya, peran aktif dan partisipasi

menimbulkan konsekuensi berupa kerugian, tidak

Indonesia dalam berbagai fora, implementasi

hanya berupa biaya bail out institusi keuangan

berbagai inisiatif reformasi keuangan global, serta

yang ditanggung oleh pembayar pajak, namun

monitoring dan asesmen terhadap kesesuaian

juga loss of output dan unemployment, serta biaya

standar internasional, maupun penilaian kondisi

recovery berupa stimulus fiskal dan moneter yang

stabilitas

masih berlangsung hingga saat ini. Krisis keuangan

dilakukan oleh lembaga internasional, secara

global tersebut meng-highlight kelemahan dalam

langsung dan tidak langsung diharapkan dapat

kerangka pengaturan sebelumnya serta kebutuhan

mendukung dan memperkuat ketahanan Stabilitas

untuk meningkatkan ketahan sistem keuangan

Sistem Keuangan (SSK) Indonesia.

sistem

keuangan

Indonesia

yang

global yang semakin terinterkoneksi. Progres Implementasi Indonesia Paska krisis keuangan global,

pada 2008

1. Memperkuat ketahanan sektor perbankan

Pemimpin G20 sepakat menginisiasi reformasi

Elemen reformasi global ini memiliki fokus pada

keuangan global. Fokus utama dari reformasi

implementasi Basel III, yang bertujuan untuk

keuangan tersebut mencakup: 1) Memperkuat

meningkatkan ketahanan sektor perbankan

ketahanan sektor perbankan; 2) Mengurangi

terhadap krisis dengan memperkuat kerangka

moral hazard lembaga keuangan yang “too-

permodalan dan likuiditas serta mitigasi

big-to-fail”; 3) Mengurangi risiko sistemik dan

prosiklikalitas. Kerangka permodalan secara

meningkatkan transparansi di pasar OTC derivatif;

garis besar mengintegrasikan kebijakan kehati-

dan 4) Memperluas parameter pengawasan dan

hatian makro dan mikro yang mencakup: 1)

pengaturan lembaga keuangan. Adapun mandat

kualitas dan tingkat permodalan yang lebih

koordinasi dari implementasi berbagai inisiatif

tinggi; 2) standar modal untuk meredam siklusi

reformasi diturunkan kepada Financial Stability

ekspansi dan kontraksi kredit yang berlebihan;

Board (FSB). Sebagai fora yang didirikan pada G-2O

dan 3) standar modal untuk mengurangi risiko

London Summit April 2009, FSB bertugas untuk

sistemik.

mengkoordinasikan dan memonitor implementasi reformasi keuangan global oleh otoritas nasional

Di samping memperkuat kerangka permodalan,

dan melaporkan hasilnya kepada G20.

Basel III menerapkan standar baru untuk memperkuat likuiditas perbankan melalui

Sebagai anggota G20 dan FSB, serta berbagai

penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR).

fora internasional lainnya, Indonesia diharapkan

Kerangka ini bertujuan mendorong ketahanan

untuk dapat turut berpartisipasi dalam reformasi

bank terhadap tekanan likuiditas jangka

keuangan global dan menerapkan “lead-by-

pendek (30 hari) dengan memastikan bahwa

Bank Indonesia

25


bank memiliki High Quality Liquid Asset

Buffer. Penetapan CCyB memperhatikan siklus

(HQLA). Penguatan likuditas juga dilakukan

keuangan

melalui penerapan aturan Net Stable Funding

apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan

Ratio (NSFR). Standar ini mensyaratkan bank

yang berlebihan. Kedua buffer bertujuan untuk

memiliki sumber dana stabil (stable funding)

mengantisipasi kerugian pada periode krisis

yang memadai untuk mendukung pembiayaan

yang dapat mendorong terjadinya prosiklikalitas

jangka panjang.

dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka memenuhi standar Basel III,

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan

bank yang dapat berdampak sistemik, OJK

POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban

mengenakan persyaratan modal tambahan

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

(capital surcharge) yang besarnya bervariasi

pada

antara

akhir

Januari

2016.

Berdasarkan

1%

untuk

-

mengantisipasi

2,5%

berdasarkan

kerugian

ukuran

ketentuan tersebut, bank wajib menyediakan

bank, keterkaitan dengan sistem keuangan

modal minimum sesuai profil risiko paling

dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam

rendah sebesar 8%. Selain itu, bank juga

menetapkan SIB dan capital surcharge, OJK

wajib membentuk tambahan modal sebagai

berkoordinasi dengan BI.

penyangga (buffer) sesuai kriteria yang diatur dalam POJK tersebut yang mencakup: 1)

Di samping kerangka permodalan Basel III,

Capital Conservation Buffer; 2) Countercyclical

OJK juga telah mengimplementasikan LCR

Capital Buffer dan 3) Capital Surcharge untuk

pada semester I 2017 untuk bank BUKU

Systemically Important Bank (SIB).

3 dan BUKU 4. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan consultative paper mengenai ditetapkan

proposal pengaturan leverage ratio serta

OJK sebesar 2,5% dari ATMR untuk Bank

Net Stable Funding Ratio (NSFR). Meskipun

yang digolongkan dalam bank BUKU 3 dan

secara global, kedua rasio tersebut baru akan

BUKU 4. Kewajiban pembentukan tambahan

diimplementasikan tahun 2018.

Capital

Conservation

Buffer

modal berupa Capital Conservation Buffer berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019.

yang “too-big-to-fail”

Sementara itu, Countercyclical Capital Buffer

Kegagalan Lehman Brothers, serta penggunaan

(CCyB) besarnya ditetapkan Bank Indonesia,

dana talangan pemerintah untuk mencegah

berdasarkan PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang

spill-over dampak kegagalan di pasar keuangan

Countercyclical

menjadikan ending-too-big-to-fail sebagai salah

Kewajiban

26

2. Mengurangi moral hazard lembaga keuangan

Pembentukan

Bank Indonesia


satu fokus dari reformasi keuangan global.

yang mungkin terjadi di bank. Undang-undang

Sejumlah measures atau kebijakan terkait

tersebut juga menjadi dasar hukum perangkat

kerangka Systemically Important Financial

resolusi tambahan, termasuk mekanisme bail-

Institutions (SIFI) diperkenalkan dalam rangka

in.

upaya mengatasi permasalahan too-big-tofail. Measures tersebut di antaranya yaitu persyaratan tambahan kapasitas penyerapan

transparansi di pasar OTC derivatif

Capacity/

Kurangnya transparansi dan kelemahan di

TLAC), yang bertujuan untuk memastikan bank

dalam pengelolaan risiko kredit pihak lawan

dapat tetap menjalankan fungsi kritikal tanpa

di pasar derivatif yang umumnya dilakukan

mengandalkan

pemerintah

secara over-the-counter (OTC) juga memiliki

pada saat terjadi krisis. Di samping itu, FSB

andil dalam krisis keuangan global. Guna

telah menerbitkan Key Attributes of Effective

mengatasi permasalahan tersebut, Pimpinan

Resolution Regimes for Financial Institutions

G20 di pertemuan Pittsburgh September 2009

(“Key Attributes”) sebagai panduan elemen

menyepakati reformasi pasar OTC derivatif yang

yang harus ada dalam kerangka resolusi di

mencakup 5 (lima) area yaitu:

kerugian

(Total

Loss-Absorbing

3. Mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan

bantuan

dana

a. Standardisasi kontrak derivatif;

suatu yurisdiksi.

b. Perdagangan kontrak derivatif melalui Berkenaan dengan hal ini, Indonesia telah menerbitkan

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang

platform trading; c. Sentralisasi

kliring

melalui

Central

Counterparty (CCP);

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

d. Ketentuan margin dan permodalan untuk

Keuangan (UU PPKSK) pada April 2016.

transaksi derivatif yang tidak dikliringkan

Undang-undang ini menjadi dasar hukum

menggunakan CCP; dan

koordinasi dan pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK dan LPS,

e. Kewajiban

pelaporan

untuk

seluruh

transaksi.

dalam rangka

pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Berkenaan

dengan

reformasi

Di samping itu, undang-undang tersebut

derivatif,

Indonesia

telah

memperkuat kewenangan otoritas di dalam

kewajiban pelaporan transaksi untuk bank

menerapkan

dan

yang melakukan transaksi OTC derivatif nilai

pengaturan perbankan yang lebih ketat untuk

tukar dan suku bunga. Selain itu, Indonesia

SIB, termasuk kewajiban menyusun recovery

mensyaratkan

plan guna mengatasi permasalahan keuangan

trading untuk transaksi derivatif ekuitas serta

kerangka

pengawasan

transaksi

pasar

OTC

menerapkan

melalui

platform

Bank Indonesia

27


komoditas. Ketentuan derivatif tersebut telah

berbagai upaya untuk menyempurnakan dan

diadopsi sebelum penerapan reformasi global

menutup kesenjangan kerangka asesmen risiko

pada tahun 2012.

antara IKNB dan perbankan terus berlangsung.

4. Memperluas parameter pengawasan dan

I. Regulatory Consistency Assessment Program

pengaturan lembaga keuangan Dengan

memperkuat

Monitoring Implementasi Indonesia

regulasi

perbankan

(RCAP)

melalui Basel III, terdapat risiko meningkatnya

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan di

insentif bagi pelaku pasar untuk “memindahkan”

beberapa

aktivitas perbankan ke sektor keuangan yang

terikat komitmen untuk mengadopsi berbagai

regulasinya lebih longgar atau dikenal dengan

rekomendasi reformasi sektor keuangan global,

istilah shadow banking system. Untuk itu,

yang akan direview/dimonitor pelaksanaannya.

dipandang perlu adanya langkah-langkah untuk

Salah satu proses review/monitoring yang telah

memperkuat pemantauan dan pengaturan

dilaksanakan oleh Indonesia adalah Regulatory

aktvitas intermediasi kredit yang dilakukan

Consistency Assessment Program (RCAP). RCAP

entitas shadow banking. Dibandingkan elemen

merupakan proses monitoring yang dilakukan

reformasi lainnya, implementasi reformasi

Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan

terkait shadow banking masih berada dalam

(Basel Committe on Banking Supervision/BCBS)

tahap awal. FSB bersama dengan yurisdiksi

guna menilai kesesuaian regulasi perbankan

berencana untuk melakukan asesmen untuk

yang berlaku dengan standar Basel. RCAP

dapat merespon potensi risiko stabilitas

diawali dengan pelaksanaan self-assessment

keuangan di area shadow banking.

yang bertujuan untuk mengidentifikasi celah

fora

internasional,

Indonesia

antara kerangka Basel dengan ketentuan yang Berkenaan dengan monitoring dan pengaturan

berlaku.

institusi keuangan non bank (IKNB), OJK market

Pada pertemuan BCBS di bulan November 2016,

surveillance dalam rangka mengases risiko

berdasarkan hasil penilaian RCAP, Indonesia

stabilitas keuangan yang berasal dari aktivitas

ditetapkan memperoleh predikat Compliant

institusi yang bersangkutan. OJK juga memiliki

atas penilaian terhadap ketentuan Liquidity

kewenangan mengatur aktivitas IKNB, baik

Coverage Ratio (LCR) dan Largely Compliant

aktivitas saat ini maupun aktivitas yang baru.

untuk

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan

Grading Compliant (C) merupakan grading

asesmen secara periodik atas IKNB dilihat

tertinggi dalam RCAP, sementara grading

dari sudut pandang makroprudensial. Saat ini

Largely Complaint (LC) merupakan grading

melakukan

28

pengawasan

Bank Indonesia

dan

ketentuan

kerangka

permodalan.


tertinggi kedua di bawah grading C. Hasil

yang dilakukan setiap periode 5 tahun, untuk

penilaian tersebut merupakan hasil optimal

menilai stabilitas dan tingkat kesehatan, serta

yang dapat diraih oleh Indonesia saat ini, karena

aspek pengembangan sektor keuangan suatu

terkait aspek kerangka permodalan Indonesia

negara.

memilih untuk mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu salah satunya

Di area stabilitas sektor keuangan, Tim FSAP akan

dengan mempertahankan pengenaan bobot

mereview ketahanan dari sektor perbankan dan

risiko 0% untuk SUN (Surat Utang Negara)

sektor keuangan non-bank, termasuk melakukan

dalam denominasi mata uang asing. Sementara

stress test dan menganalisa risiko sistemik

sesuai kerangka Basel, eksposur tersebut

termasuk keterkaitan antara bank dan non-bank.

dikenakan bobot risiko berdasarkan country

Selain itu, Tim FSAP juga akan mengevaluasi

rating Indonesia yaitu 50%.

kerangka mikroprudensial dan makroprudensial, kualitas dari pengawasan bank dan non-

Hasil RCAP tersebut menunjukan regulasi

bank,

maupun

mengevaluasi

kemampuan

perbankan Indonesia secara umum telah

otoritas dalam mengimplementasikan jaring

sesuai dengan standar perbankan internasional

pengaman keuangan. Di area pengembangan

yang berlaku. Regulasi perbankan Indonesia

sektor keuangan, Tim FSAP akan mengevaluasi

dinilai sejajar dengan regulasi di negara-negara

kebutuhan pengembangan terkait institusi,

anggota BCBS lainnya, termasuk Amerika

pasar, infrastruktur, dan inklusifitas sektor

Serikat, dan bahkan lebih tinggi dibandingkan

keuangan domestik.

hasil penilaian kerangka permodalan Uni Eropa. Diharapkan dengan hasil tersebut,

Asesmen FSAP Indonesia periode 2016/2017 ini

kepercayaan masyarakat terhadap operasional

merupakan asesmen kedua setelah sebelumnya

perbankan di Indonesia dapat meningkat

dilaksanakan

serta meningkatkan kepercayaan stakeholders

melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian

termasuk investor dalam bertransaksi dengan

Keuangan dan LPS. Pelaksanaan FSAP 2016/2017

perbankan Indonesia.

dilakukan dalam dua tahap yaitu pada first

pada

tahun

2009/2010

dan

mission (19 September s.d. 5 Oktober 2016) II. Financial Sector Assessment Program (FSAP)

dan main mission (1 s.d. 16 Februari 2017).

menjalani

Melalui FSAP, otoritas Indonesia berharap dapat

asesmen sektor keuangan melalui Financial

memperoleh masukan terkait berbagai aspek

Sector Assessment Program (FSAP). FSAP

perbaikan dan pengembangan yang diperlukan

merupakan joint program dari International

guna meningkatkan stabilitas dan resiliensi sektor

Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB)

keuangan.

Selain

RCAP,

Indonesia

juga

Bank Indonesia

29

Ular Naga, permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dengan cara memegang pundak untuk membentuk barisan dan berjalan melewati “penjaga” sambil bernyanyi, membutuhkan “dialog dan negosiasi” untuk menentukan pilihan tempat bagi anak yang berada dalam barisan tersebut. Mengalirnya barisan serta “dialog dan negosiasi” untuk menentukan tempat bagi anak-anak dalam permainan ular naga tersebut dapat menggambarkan bagaimana aliran dana masuk ke pasar keuangan termasuk aliran dana asing yang pada akhirnya berpengaruh signifikan terhadap pasar keuangan Indonesia.

02 Stabilitas di pasar keuangan domestik pada semester II 2016 relatif terjaga seiring dengan terjaganya kondisi makroekonomi Indonesia di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Persepsi positif investor terhadap kondisi makroekonomi domestik menjadi sentimen positif bagi pertumbuhan pembiayaan dari pasar modal di tengah terbatasnya pertumbuhan kredit perbankan terutama didorong oleh pembiayaan yang bersumber dari pasar obligasi. Risiko di pasar keuangan domestik relatif terjaga meskipun volatilitas meningkat dipicu salah satunya oleh ketidakpastian perekonomian global. Namun, hal tersebut dapat diimbangi oleh sentimen positif perekonomian domestik serta baiknya kinerja sejumlah indikator pasar keuangan antara lain masih menguatnya IHSG, berlanjutnya capital inflows, membaiknya kinerja reksadana dan menurunnya volatilitas nilai tukar Rupiah. Peningkatan risiko utamanya terjadi di pasar obligasi, terlihat dari kenaikan volatilitas dan penurunan harga aset. Volatilitas pasar saham juga sedikit meningkat pada akhir tahun 2016, namun harga aset tetap tumbuh. Dari sisi pasar valas itu, peningkatan volatilitas suku bunga Pasar Uang Antar Bank lebih dipengaruhi oleh penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sementara, risiko di pasar valas tetap terjaga, tercermin dari turunnya volatilitas dan stabilnya premi risiko. Selanjutnya, di tengah peningkatan volatilitas aset reksadana saham dan pendapatan tetap, nilai aktiva bersih (NAB) tetap mencatat pertumbuhan positif. Kinerja positif juga tercatat di sektor keuangan syariah baik pasar saham, sukuk, maupun reksadana. Dalam rangka mendukung pengembangan pasar keuangan, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia adalah pengaturan surat berharga komersial. Selain itu, Bank Indonesia bersama otoritas regional terkait telah menyepakati penggunaan kerangka Local Currency Settlement. Sementara itu, sektor keuangan sosial juga menunjukkan peningkatan dana kumpulan zakat dan wakaf uang, seiring dengan semakin meningkatnya governance dan transparansi pengelolaan dan penyaluran dana oleh lembagalembaga amil zakat dan lembaga nazhir.

Pasar Keuangan


DI TENGAH DINAMIKA PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN GLOBAL, RISIKO DI PASAR KEUANGAN DOMESTIK RELATIF TERJAGA

Pasar Uang Risiko di pasar uang terjaga dengan baik dengan likuiditas yang terjaga meningkat meskipun volatilitas sedikit naik. PUAB O/N Rp

Pasar Repo

Suku Bunga menjadi

Suku Bunga menjadi

4,54%

4,96%-5,69%

Rata2 Volatilitas menjadi

Rata2 Harian Volume Transaksi menjadi

190,94% Rata2 Harian Volume Transaksi menjadi

Rp1.064 triliun

Rp13,3 triliun

Pasar Valas

Pasar Obligasi Risiko di pasar obligasi baik obligasi negara maupun korporasi relatif meningkat

Risiko di pasar valas mengalami penurunan, tercermin dari turunnya volatilitas serta relatif stabilnya premi risiko.

IDMA Indeks menjadi 99,09

Nilai Tukar Rupiah menjadi

Rp13.473/USD

Rp $

Yield SBN 10 tahun menjadi

Rata-rata Volatilitas menjadi

7,91%

6,81% Surat Berharga Negara

Spread NDF menjadi

9,33poin

Volatilitas SBN 10 Tahun menjadi

15,33% Net Inflow Investor Asing

Rp21,82 triliun Pasar IHSG Risiko di pasar saham mengalami peningkatan meski relatif terbatas.

Yield 10 tahun (A) menjadi

11,41%

Volatilitas menjadi

IHSG menjadi

7,89%

5295,7

Rp

Obligasi Korporasi

Volatilitas menjadi

13,84%

Net Inflow Investor Asing

Rp1,13 triliun

Net Inflow Investor Asing

Rp2,69 triliun

Pasar Keuangan Syariah Indeks Saham Syariah (JII) menjadi

694,1 Rp

32

Volatilitas Saham Syariah (JII) menjadi

21,1%

Pertumbuhan Kapitalisasi Saham Syariah (JII ) menjadi

Market Share Reksadana Syariah terhadap Reksadana Konvensional menjadi

17,15% (YoY)

4,41%

Bank Indonesia

Asesmen Kondisi dan Risiko di Pasar Keuangan

2.1. Peran Pasar Keuangan Sebagai Sumber Pembiayaan Perekonomian

jangka panjang, keberadaan pasar keuangan dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk memperbaiki struktur likuiditas maupun meningkatkan kapasitas

Pasar keuangan memiliki posisi strategis dalam

permodalan melalui penerbitan obligasi atau saham.

perekonomian suatu negara terutama jika melihat perannya sebagai alternatif sumber pembiayaan selain

Selama semester II 2016, sumber pembiayaan yang

kredit yang berasal dari perbankan. Saat ini sumber

berasal dari pasar modal dan perusahaan pembiayaan

utama pembiayaan ekonomi di Indonesia masih

(PP) sedikit meningkat jika dibandingkan dengan

berasal dari kredit perbankan, namun seiring dengan

semester

semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik

pembiayaan melalui pasar modal selama semester II

dengan pasar keuangan global, serta meningkatnya

2016 relatif terbatas dibandingkan dengan semester I

kebutuhan pembiayaan pelaku ekonomi, peran pasar

2016, namun pembiayaan pasar modal sepanjang 2016

keuangan di masa mendatang diperkirakan akan

meningkat cukup besar dibandingkan perkembangan

semakin meningkat. Selain sebagai alternatif sumber

di tahun 2015. Peningkatan ini terutama didorong oleh

pembiayaan, keberadaan pasar keuangan juga dapat

penerbitan obligasi korporasi dan sukuk. Hal tersebut

bersifat complementary bagi perbankan terutama

tidak lepas dari upaya para pelaku ekonomi, terutama

untuk mendukung pengelolaan likuiditas dalam jangka

Perusahaan Pembiayaan, yang mencari alternatif

pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan likuiditas

pembiayaan jangka panjang untuk menggantikan

jangka pendek melalui penempatan di pasar keuangan

pinjaman yang berasal dari luar negeri. Perubahan

merupakan bagian dari manajemen likuiditas bank

perilaku para pelaku ekonomi dalam memperoleh

dengan mengoptimalkan imbal hasil dari penempatan

sumber pembiayaan akan dijelaskan di dalam Boks

di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), pasar obligasi,

2.3.

sebelumnya.

Meskipun

peningkatan

dan pasar uang lainnya. Sementara itu, dalam

Tabel 2.1. Pembiayaan Perbankan dan Non-Bank (Rp Triliun)

Keterangan A. Kredit Perbankan

2014 Sem I

2015 Sem II

Sem I

2016 Sem II

Sem I

Sem II

175,29

206,15

153,74

230,08

110,17

208,89

64,78

50,06

67,64

45,96

106,42

112,20

51,88

44,78

63,95

52,58

97,78

97,60

- IPO & Right Issue Pasar Saham

26,35

21,67

18,59

34,94

41,28

37,92

- Obligasi Korporasi & Sukuk

25,53

23,11

45,36

17,65

56,51

59,68

B. Pembiayaan Non Bank B1. Pasar Modal

B2. Perusahaan Pembiayaan TOTAL

12,90

5,27

3,69

-6,63

8,64

14,61

240,07

256,20

221,38

276,04

216,59

321,10

240,07

256,20

221,38

276,04

216,59

321,10

Sumber : Laporan OJK dan KSEI Keterangan: Merupakan data kredit bank dan pembiayaan dari non bank yang disalurkan hanya pada periode tersebut, dan bukan data posisi.

Bank Indonesia

33


Sepanjang semester II 2016, pembiayaan di pasar

tercatat sebesar Rp59,68 triliun, meningkat sebesar

saham melalui Initial Public Offering (IPO) dan right

5,61% dibandingkan semester sebelumnya, diikuti

issue mengalami penurunan sebesar 8,13%, dari

dengan peningkatan jumlah emiten dari 39 emiten

Rp41,28 triliun selama semester I 2016 menjadi

menjadi 41 emiten. Peningkatan emisi dan jumlah

Rp37,92 triliun selama semester II 2016. Meskipun

emiten obligasi tersebut tidak terlepas dari perbedaan

jumlah emiten yang melakukan right issue mengalami

pricing antara obligasi dengan kredit perbankan.

peningkatan dari 14 perusahaan pada semester I 2016

Secara rata-rata, kupon obligasi korporasi masih

menjadi 20 emiten pada semester II 2016, secara

lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kredit

nominal jumlah right issue turun sebesar Rp6,83

perbankan.

triliun dibandingkan periode sebelumnya. Meningkatnya ketidakpastian perekonomian global Menurunnya penerbitan saham dan right issue

pasca terpilihnya Trump serta kenaikan Fed Fund Rate

tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses pemilihan

(FFR) dipenghujung semester II 2016 meningkatkan

presiden

program-

tekanan terhadap pasar obligasi di dalam negeri. Pada

program ekonomi yang diusung oleh Trump. Dalam

periode tersebut, yield obligasi korporasi mengalami

kampanyenya, Trump mengangkat isu proteksionisme

kenaikan sehingga cost of fund penerbitan obligasi

dan perdagangan internasional termasuk renegosiasi

mengalami peningkatan. Namun demikian, tekanan

perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra

dari perekonomian global tersebut tidak terlalu

dagang utama Amerika Serikat. Sentimen tersebut

mempengaruhi korporasi dengan rating AAA yang

memicu spekulasi terhadap prospek perekonomian

masih bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih

global sehingga emiten cenderung wait and see.

murah dari penerbitan obligasi dibandingkan dengan

Amerika

Serikat

khususnya

meminjam ke perbankan. Berbeda dengan kondisi di pasar saham, penerbitan obligasi korporasi dan sukuk pada periode yang sama Grafik 2.1. Volume IPO dan Right Issue di Pasar Saham

Grafik 2.2. Perbandingan Yield Curve Obligasi Korporasi dan Rata-rata Suku Bunga KI & KMK

Rp Triliun

%

15

45 40

Rights Issue

Obligasi

IPO

35

13

30

12

25

Average Sk. Bunga KI & KMK (Desember’16) 11,31%

11

20

Rating A (Des’16)

10

15

9

5

8

0

7

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec

10

2015

2014

Sumber: OJK, BEI, diolah

34

Rating BBB (Des’16)

14

Bank Indonesia

2016

Rating AAA (Des’16)

1

2

3

4

5

6

7

Tenor

Sumber: OJK, BI, Bloomberg, diolah

8

9

10


Berbeda dengan emiten penerbit NCD yang hanya

Grafik 2.3. Nominal Emisi Obligasi 25

dapat dilakukan oleh perbankan, emiten penerbit

20

MTN didominasi oleh korporasi yang bergerak di sektor properti, konstruksi, serta pertambangan. Tujuan

15

utama penerbitan MTN oleh korporasi-korporasi

10

tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan modal

5

kerja (pengembangan usaha) dan refinancing. Jul-14 Agu-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agu-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

0

Obligasi Korporasi (Rp T)

Meningkatnya

Average Yield Obl. Korporasi 5 thn (%)

pendanaan

melalui

penerbitan

NCD dan MTN selain dipengaruhi oleh biaya yang

Suku Bunga Kredit KI (%)

lebih murah juga dipengaruhi oleh persyaratan

Sumber: OJK, BI, Bloomberg, diolah

penerbitan instrumen yang lebih longgar dengan tidak Sementara itu, selama semester II 2016, Negotiable

mewajibkan pemenuhan peringkat (rating) tertentu.

Certificate

instrumen

Dengan kelonggaran tersebut, proses penerbitan

keuangan yang diminati oleh perbankan sebagai

kedua instrumen menjadi lebih singkat. Hal lain yang

alternatif sumber pendanaan jangka pendek dibawah

turut berpengaruh adalah persepsi investor, meskipun

1 (satu) tahun menggantikan DPK. Pada periode

menyadari tetap terdapat risiko dalam investasi ke NCD

tersebut, outstanding NCD mengalami peningkatan

dan MTN, namun investor melihat kedua instrumen

dari Rp12,96 triliun pada semester I 2016 menjadi

pendanaan jangka pendek tersebut merupakan

Rp19,9 triliun, atau meningkat 53,57%. Sama halnya

investasi yang relatif aman mempertimbangkan

dengan NCD, instrumen Medium Term Notes (MTN)

kinerja MTN dan NCD dalam beberapa tahun terakhir

juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.

belum ada yang mengalami default.

Deposit

(NCD)

menjadi

Outstanding MTN tercatat mengalami peningkatan sebesar 43,59% menjadi sebesar Rp25,69 triliun. Grafik 2.4. Nominal Outstanding MTN dan NCD

Grafik 2.5. Grafik MTN dan NCD Jatuh Tempo

Rp Triliun

Rp Triliun 4,5

45,0 MTN

40,0

NCD

4,0

35,0

3,5

30,0

3,0

25,0

2,5

NCD

2,0

20,0

1,5

15,0

1,0

10,0

0,5

5,0

Sumber: CEIC

Des-16

Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16

Jul-15 Agt-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16

Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15

0,0 Des-14 Jan-15

-

MTN

1

2

3 4

5

6 7 8

2017

9 10 11 12 1

2

3 4

5

6 8

9 10 11 12 1

2018

2

3 4

5

6 7 8

9 10 11 12

2019

Sumber: OJK, KSEI, diolah

Bank Indonesia

35


Grafik 2.6. Nominal Issuance MTN dan NCD Rp Triliun 7

MTN

6

NCD

5 4 3 2 1 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

Sumber: OJK, KSEI, diolah

Dari sisi pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif

mencapai 103 bank dengan volume rata-rata harian

sumber pembiayaan bagi perbankan, selama semester

mencapai Rp11,13 triliun, menurun dari semester

II 2016 terdapat 10 bank yang menerbitkan obligasi

sebelumnya Rp12,38 triliun. Penurunan transaksi bank

dengan total emisi mencapai Rp19,3 triliun, lebih tinggi

di PUAB sejalan dengan masih memadainya kondisi

dibandingkan dengan semester I 2016 yaitu sebanyak

likuiditas perbankan sehingga mengurangi kebutuhan

9 bank dengan nilai emisi sebesar Rp17,7 triliun. Jika

pendanaan jangka pendek perbankan.

dilihat secara keseluruhan, porsi penerbitan obligasi perbankan dibandingkan dengan total penerbitan

Menurunnya kebutuhan likuiditas jangka pendek

obligasi korporasi mencapai sebesar 32,37%, lebih

juga menyebabkan turunnya permintaan di PUAB

tinggi dibandingkan dengan semester sebelumnya

valas. Selama semester II 2016, nominal transaksi

sebesar 31,24%. Sebaliknya, pendanaan dalam bentuk

di PUAB valas mengalami penurunan

IPO dan right issue oleh emiten perbankan dalam

jumlah bank yang melakukan transaksi menunjukkan

periode yang sama hanya sebesar Rp3,5 triliun, lebih

peningkatan. Penurunan aktivitas di PUAB valas

rendah dibandingkan semester sebelumnya yang

antara lain dipengaruhi oleh semakin bervariasinya

mencapai Rp8,01 triliun.

transaksi operasi moneter valas seperti dalam bentuk

meskipun

term deposit (TD) valas sehingga menambah outlet Selain memanfaatkan pasar modal, perbankan juga

penempatan valas perbankan. Sementara dari sisi

memanfaatkan Pasar Uang Antarbank (PUAB) sebagai

jumlah bank, bank yang melakukan pinjaman di pasar

bagian dari strategi optimalisasi pengelolaan likuiditas,

PUAB valas mengalami peningkatan dari 31 bank pada

baik sebagai sumber pendanaan maupun sebagai

semester sebelumnya menjadi sebanyak 38 bank.

outlet penempatan dana terutama untuk jangka

Peningkatan juga terjadi pada bank pemberi pinjaman

pendek. Selama semester II 2016, terdapat 96 bank

dari sebanyak 37 bank pada semester sebelumnya

yang memperoleh tambahan likuiditas dari PUAB,

menjadi 45 bank pada periode laporan.

sementara bank yang menempatkan dananya di PUAB

36

Bank Indonesia


Tabel 2.2. Sumber Penghimpunan dan Penyaluran Dana berdasarkan Jumlah Bank Keterangan

2012 Sem I

2013 Sem II

Sem I

2014 Sem II

Sem I

2015 Sem II

Sem I

2016 Sem II

Sem I

Sem II

Penghimpunan Dana I. Domestik PUAB Pinjam Rp

54

79

74

81

81

76

76

86

85

96

PUAB Pinjam Vls

51

51

50

48

47

39

40

33

31

38

3

4

3

10

1

7

19

9

12

9

17

16

18

20

10

22

2

3

6

1

9

10

1

2

1

1

-

2

Repo ke BI / LF RRH Repo oleh Bank Pasar Obligasi

7

6

8

- Obligasi

2

2

3

- Obligasi Berkelanjutan

4

4

4

3

1

1

4

-

7

7

- Obligasi Sukuk

1

-

1

-

-

-

1

-

2

1 7

Pasar Saham

3

3

4

7

9

3

3

-

4

6

- IPO

-

-

4

2

1

1

-

1

1

-

- Right/HMETD

3

4

3

7

2

2

1

3

5

7

1

-

1

-

-

-

-

-

-

PUAB Beri Rp

89

95

93

95

94

99

98

100

98

103

PUAB Beri Vls

48

47

48

49

45

42

39

31

37

45

107

105

110

100

107

134

98

114

100

98

51

65

39

-

-

-

-

-

-

31

-

-

-

43

50

76

79

74

81

71

SBI + SBIS

95

86

91

98

98

108

75

74

86

91

Reverse Repo SUN

38

30

31

25

36

59

37

17

25

41

SBN

86

86

88

88

91

87

84

95

101

108

II. Luar Negeri Obligasi (USD) Penyaluran Dana I. Domestik

Deposit Facility Term Deposit SDBI

Tabel 2.3. Sumber Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank berdasarkan Volume RP Triliun Keterangan

2012 Sem I

2013 Sem II

Sem I

2014 Sem II

Sem I

2015 Sem II

Sem I

2016 Sem II

Sem I

Sem II

Penghimpunan Dana I. Domestik PUAB - Volume Pinjam - Vol. RRH Pinjam Rp - Vol. RRH Pinjam Vls (US Jt) Repo ke BI / LF

1,076

1,234

1,375

1,280

1,325

1,388

1,426

1,439

1,537

8,6

10,2

11,2

10,3

11,1

11,1

11,6

11,7

12,4

11,1

683,1

409,3

429,4

396,2

359,4

533,7

429,2

240,2

386,1

274,1

0,4

1,1

0,5

5,5

0,1

2,4

11,0

5,8

2,6

2,7

0,5

0,6

0,7

0,6

0,4

1,1

5,0

2,0

11,4

0,5

17,7

19,3

0,5

RRH Repo oleh Bank Pasar Obligasi

6,8

7,1

8,5

- Obligasi

0,5

0,3

1,2

- Obligasi Berkelanjutan

5,5

6,8

6,6

- Obligasi Sukuk Pasar Saham

0,8 1,9

1,9

1,0

1,3

1,5

3,7

4,0

0,7

9,4

4,2

9,4

1,5

2,1

0,6

1,0

1,7

0,6

0,1

0,1

-

0,1

0,6

-

2,4

8,8

1,5

2,0

0,6

0,9

7,5

3,5

0,7 4,7

- IPO - Right/HMETD

3,7

4,7

1,370

0,5

-

1,0

16,4

17,3

1,3

1,0

8,0

3,5

II. Luar Negeri Obligasi (USD Juta)

500

500

Penyaluran Dana I. Domestik PUAB - Vol. RRH Beri Rp - Vol. RRH Beri Vls (US Jt) Deposit Facility Term Deposit SDBI SBI + SBIS Reverse Repo SUN SBN

8,6

10,2

11,2

10,3

11,1

11,1

11,6

11,7

12,4

11,1

683,1

409,3

429,4

396,2

359,4

533,7

429,2

240,2

386,1

274,1

118,3

81,6

121,1

123,5

125,3

98,5

127,2

112,3

134,6

104,5

88,7

180,9

51,7

-

-

-

-

-

-

23,2

-

-

-

26,5

23,3

102,3

62,4

39,9

66,5

47,0

89,9

79,4

82,1

89,6

98,6

87,0

72,7

31,1

78,8

103,9

60,3

81,4

73,5

74,6

74,4

88,6

64,1

5,7

11,0

23,6

286,0

282,0

298,0

316,0

338,0

374,0

346,7

350,0

361,5

399,5

Sumber: Bank Indonesia, OJK

Bank Indonesia

37


2.2. Asesmen Kondisi dan Risiko di Pasar Keuangan

Serikat , Tiongkok dan Jepang, menjadi sentimen negatif yang menahan laju peningkatan harga aset pada akhir 2016.

Risiko di pasar keuangan domestik pada semester II 2016 mengalami peningkatan meski relatif terbatas

Meski menghadapi tekanan yang berasal dari

jika dibandingkan dengan semester sebelumnya.

sentimen global, secara keseluruhan pasar keuangan

Peningkatan volatilitas yang diikuti dengan penurunan

domestik masih mencatatkan aliran masuk dana asing

harga aset selama semester II 2016 hanya terjadi di

(capital inflow). Selama paruh pertama semester II

pasar obligasi negara dan obligasi korporasi. Dari

2016, nilai tukar rupiah bergerak menguat terhadap

sisi pasar saham, ditengah peningkatan volatilitas

USD yang mencapai puncaknya pada akhir September

pada akhir tahun 2016 atau pasca terpilihnya Trump

2016 hingga menyentuh level di bawah Rp13.000 per

sebagai presiden AS, harga aset masih tumbuh

dolar AS. Rupiah kembali melemah menjelang akhir

meskipun dengan peningkatan yang terbatas. Harga

semester II 2016, namun pelemahan tersebut tidak

aset di pasar saham dan obligasi sempat mencapai

diiringi dengan peningkatan volatilitas. Sementara itu,

titik tertinggi pada November 2016, namun tertahan

pasar saham dan obligasi negara mencatatkan capital

menjelang akhir 2016. Sementara itu, peningkatan

inflow masing-masing sebesar Rp2,69 triliun dan

volatilitas di PUAB lebih disebabkan penurunan suku

Rp21,87 triliun.

bunga acuan. Selanjutnya, meskipun tekanan di pasar obligasi dan saham berpengaruh terhadap kinerja

Mencermati perkembangan sepanjang 2016 terutama

pasar reksadana, namun demikian pasar reksadana

diparuh kedua, pada tahun 2017, pasar keuangan

masih menunjukkan peningkatan NAB sejalan dengan

diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan

naiknya net pembelian unit reksadana.

terutama yang berasal dari sisi eksternal. Tantangan eksternal dari sisi sektor keuangan adalah akan

Tetap meningkatnya sejumlah harga aset ditengah

segera berakhirnya kebijakan suku bunga rendah yang

peningkatan risiko tidak terlepas dari sentimen

diterapkan The Fed sejak krisis global 2008 yang selama

positif perekonomian domestik seperti penerimaan

beberapa tahun terakhir telah mendorong tren dana

tax amnesty, kebijakan pemerintah/otoritas yang pro-growth, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

murah. Perubahan tersebut seiring kebijakan The Fed yang akan lebih agresif dalam menaikan suku bunga

relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di

sebagai respon program pembangunan infrastruktur

kawasan, inflasi dan nilai tukar yang stabil, serta tren

yang menjadi fokus kebijakan pemerintahan Amerika

menurunnya 7 days repo rate. Disisi lain, meningkatnya

yang baru. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan

ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh

rebalancing portfolio di pasar global yang akan juga

sentimen negatif hasil pemilihan presiden Amerika

berdampak terhadap pasar keuangan Indonesia.

ditambah dengan spekulasi mengenai kenaikan

Tantangan eksternal dari sisi sektor riil akan datang dari

FFR pada akhir semester II 2016, serta lambatnya

rencana penerapan kebijakan proteksi oleh pemerintah

pertumbuhan ekonomi tiga negara besar yaitu Amerika

Amerika khususnya di bidang perdagangan. Kebijakan

38

Bank Indonesia


tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap

mengalami kenaikan, hal ini lebih disebabkan faktor

permintaan komoditas ekspor Indonesia.

penurunan suku bunga acuan BI dan bukan disebabkan memburuknya kondisi likuiditas perbankan. Sejalan

Menyikapi

perkembangan

tersebut,

Pemerintah

Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang

dengan turunnya suku bunga di PUAB, suku bunga transaksi Repo juga terpantau turun.

diharapkan dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Beberapa kebijakan tersebut

2.2.2.1. Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

antara lain berupa program “Sejuta Rumah Untuk

Meskipun volatilitas suku bunga PUAB mengalami

Rakyat”, penyaluran dana repatriasi dari tax amnesty ke

peningkatan, risiko di PUAB rupiah cenderung

sektor properti, serta penurunan PPh atas penghasilan

menurun sebagaimana tercermin dari penurunan

dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan menjadi

rata-rata tertimbang (RRT) harian suku bunga PUAB

2,5%. Selain itu, Pemerintah juga meluncurkan Paket

rupiah overnight menjadi sebesar 4,54%, menurun jika

Ekonomi Jilid XII dengan fokus pada peningkatan “ease

dibandingkan semester I 2016 sebesar 5,08%. Seiring

of doing business” untuk UKM.

dengan penurunan tersebut, RRT harian suku bunga semua tenor juga menurun dari 5,30% menjadi 4,87%.

2.2.1. Pasar Uang

Demikian pula jika dibandingkan dengan semester II

Risiko di pasar uang, baik di uncollateral market

2015 yang mencatatkan rata-rata tertimbang suku

maupun collateral market pada semester II 2016

bunga overnight sebesar 6,02% dan untuk semua

masih terjaga. Penurunan terbatas volume transaksi

tenor sebesar 6,21%. Kenaikan volatilitas suku bunga

PUAB dan bertambahnya volume transaksi Repo

yang terjadi pada akhir triwulan III 2016 dan awal

mengindikasikan masih memadainya kondisi likuiditas

triwulan IV 2016 lebih disebabkan dampak penurunan

perbankan. Meskipun volatilitas suku bunga PUAB

suku bunga kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia.

Grafik 2.7. Volatilitas Pasar Keuangan PUAB Rp

Grafik 2.8. Aliran Dana Asing di Saham, SBN, dan SBI Rp Triliun 150

Reksadana

Nilai Tukar

100

50

0 Obligasi Kompromi

SBN

-50 SBI

*) Semakin jauh dari titik pusat, semakin berisiko

Saham


Sem II 2015 Sem I 2016 Sem II 2016

SBN

Saham

--100 Sem I 2010

2011

2012

2013

Sem II 2014

Sem I

Sem II 2015

Sem I Sem II 2016

Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia

Bank Indonesia

39


Grafik 2.9. Suku Bunga PUAB Rupiah Overnight

Grafik 2.10. Volatilitas Suku Bunga PUAB Overnight %

%

10

5 4

8

% 600

7,5

500

7,0

3

400

2

300

%

6,5 6,0

6

5,5 5,0

4

200

1

4,5 4,0

100

2

3,5 Des 16

Sep 16

3,0 Okt 16 Nov 16

Jul 16

Agu 16

Mei 16 Jun 16

Mar 16 Apr 16

Des 15 Jan 16 Feb 16

Sep 15

Okt 15 Nov 15

Jul 15

Agu 15

Suku Bunga Rata rata Tertimbang

Mei 15 Jun 15

Feb 15

0 Mar 15 Apr 15

Agt 16

Des 16

Apr 16

Agt 15

Des 15

Apr 15

Agt 14

Des 14

Apr 14

Agt 13

Des 13

Apr 13

Agt 12

Des 12

Apr 12

Agt 11

Des 11

Apr 11

Des 10

0

Volatilitas PUAB Rupiah Rata-rata Tertimbang Pinjam (skala kanan)

Suku Bunga Pinjam Tertinggi (%) Spread min max (skala kanan)



Dari sisi volume transaksi, volume transaksi PUAB

menyebabkan kebutuhan likuiditas jangka pendek

selama semester II 2016 mengalami penurunan

bank dipenuhi melalui PUAB.

dibandingkan dengan semester I 2016. Rata-rata harian volume transaksi PUAB rupiah overnight turun

Berdasarkan pola transaksi, terjadi sedikit perubahan

dari Rp15,15 triliun menjadi Rp13,33 triliun. Demikian

pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku di PUAB

juga rata-rata harian volume PUAB non overnight juga

rupiah khususnya pada kelompok bank BUKU 2. Jika

mengalami penurunan dari Rp9,62 triliun menjadi

sebelumnya kelompok bank BUKU 2 adalah pihak

Rp8,68 triliun. Volume transaksi PUAB pada semester

pemberi (net lender), maka pada semester II 2016

I yang tercatat lebih tinggi dibandingkan semester

menjadi pihak peminjam (net borrower). Sementara

II 2016 lebih dipengaruhi oleh pola musiman yaitu

itu, pola transaksi kelompok bank BUKU lainnya tidak

aktivitas ekonomi masyarakat yang cenderung lebih

mengalami perubahan. Kelompok bank BUKU 4 dan

tinggi di semester I dikarenakan perayaan hari besar

BUKU 1 cenderung berperan sebagai pemberi dana dan

keagamaan (Lebaran) dan libur sekolah. Hal tersebut

kelompok bank BUKU 3 sebagai peminjam dana. Dari

Grafik 2.11. Perkembangan PUAB Rupiah

Grafik 2.12. Pola Transaksi PUAB Rupiah Rp Triliun

8,0

35

7,0

30

6,0

25

5,0

20

4,0

15

3,0

10

2,0

5

-

-


1,0

2014

2015

2016

Vol. Rata-rata Harian O/N (skala kanan)

Vol. Rata-rata Harian Non O/N (skala kanan)

Rata-rata Tertimbang Bunga All

Rata-rata Tertimbang Bunga O/N


40

Bank Indonesia

Rp T 150 100 50 0 -50 -100 -150 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec

%

2014 BUKU 4

2015 BUKU 3

BUKU 2


2016 BUKU 1


sisi pangsa pasar, kelompok bank BUKU 3 merupakan

selain karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan

kelompok bank yang mendominasi transaksi di PUAB

valas menjelang akhir tahun, juga dipengaruhi oleh

dengan pangsa mencapai 48,12% dari total volume

kenaikan suku bunga operasi moneter (OM) valas

transaksi dan total frekuensi transaksi mencapai

Bank Indonesia. Meskipun suku bunga PUAB valas

43,56%.

meningkat,

spread antara suku bunga maksimum

dan minimum maupun volatilitas suku bunga PUAB Berbeda dengan perkembangan suku bunga di PUAB

menurun, hal tersebut mengindikasikan bahwa risiko

rupiah, penurunan suku bunga tidak terjadi di PUAB

di PUAB valas masih terjaga. Rata-rata spread tercatat

valas. RRT harian suku bunga PUAB valas overnight

sebesar 16,57 bps, turun dibandingkan dengan

dan rata-rata harian suku bunga PUAB valas semua

semester sebelumnya 19,65 bps. Sementara itu, rata-

tenor pada semester II 2016 mengalami kenaikan

rata volatilitas suku bunga PUAB valas tercatat sebesar

masing-masing menjadi sebesar 0,37% dan 0,39%,

91,28%, lebih rendah dibandingkan dengan semester

dibandingkan dengan semester I 2016 yang sebesar

sebelumnya 120,78%.

0,28% dan 0,30%. Kenaikan suku bunga PUAB valas

% 0,60

Grafik 2.13. Perkembangan PUAB Valas

Rp Triliun 1.200

0,50

1.000

0,40

800

Grafik 2.14. Suku Bunga PUAB Valas O/N % 0,80

0,35

Sk. Bunga Pinjam Tertinggi

0,60

0,3

Sk. Bunga RRT

0,50

0,25

Rata-rata Tertimbang Bunga All

Rata-rata Tertimbang Bunga O/N


Agt-16

Des-16

Apr-16

Agt-15

2016 Vol. Rata-rata Harian Non O/N (skala kanan)

Des-15

2015

Apr-15

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Dec 2014 Vol. Rata-rata Harian O/N (skala kanan)

Agt-14

0 Des-14

0,05

0,00

-

Apr-14

0,1

0,10 Agt-13

0,20

Des-13

200

Apr-13

0,10

Agt-12

0,15

Des-12

400

Apr-12

0,20

Agt-11

0,2

0,30

Des-11

0,40

Apr-11

600

Des-10

0,30

0,4

Spread min max (skala kanan)

0,70


Dari sisi volume, transaksi PUAB valas tenor

dari USD40,88 juta menjadi USD59,22 juta. Dari sisi

overnight mengalami penurunan namun transaksi

perilaku kelompok bank, sejak dua tahun terakhir

pada tenor lainnya mengalami kenaikan. Selama

kelompok bank BUKU 4 masih menjadi bank peminjam

semester II 2016, rata-rata harian volume transaksi

setelah pada tahun-tahun sebelumnya cenderung

PUAB valas overnight tercatat sebesar USD491,39

sebagai bank pemberi. Sebaliknya, dalam kurun waktu

juta,

yang sama, perilaku bank BUKU 3 berubah dari bank

menurun

dibandingkan

dengan

semester

sebelumnya USD537,38 juta. Adapun rata-rata harian

peminjam menjadi bank pemberi.

volume transaksi PUAB valas selain overnight naik

Bank Indonesia

41


Grafik 2.15. Volatilitas Suku Bunga PUAB Valas

Grafik 2.16. Perilaku Transaksi PUAB Valas %

USD Triliun

350

0,80

5

300

0,70

4

250

0,60 0,50

200

0,40 150 100 50

Volatilitas PUAB USD

2 1 0

0,30

-1

0,20

-2

0,10

-3

0,00

-4

Des 16

Okt 16

Agu 16

Jun 16

Apr 16

Feb 16

Des 15

Okt 15

Agu 15

Jun 15

Apr 15

Feb 15

0

3

RRT Pinjam (skala kanan)

-5


%

2014

2015

BUKU 4


BUKU 3

BUKU 2

2016 BUKU 1


2.2.2.1. Pasar Repo Antar Bank1

Pasca kewajiban penggunaan GMRA sebagai perjanjian

Transaksi Repurchase Agreement (Repo) adalah bentuk

standar transaksi repo domestik sebagaimana diatur

transaksi pinjam meminjam dana yang memiliki fungsi

dalam POJK No. 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman

yang sama dengan transaksi PUAB. Repo didefinisikan

Transaksi Repurchase Agreement, transaksi Repo antar

sebagai kontrak jual atau beli surat berharga dengan

bank sempat turun. Hal ini dikarenakan perbankan

janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga

memerlukan waktu untuk penyesuaian dan perlu

yang disepakati para pihak. Berbeda dengan PUAB

menegosiasikan kembali materi perjanjian dengan

yang bersifat uncollateralized, transaksi Repo bersifat

bank counterpart yang tertuang dalam lampiran

collaterlized, karena menggunakan surat berharga

(Annex-1) perjanjian GMRA tersebut.

sebagai jaminan underlying transaksi. Karenanya, transaksi Repo lebih resilien terhadap dampak gejolak

Untuk memitigasi kondisi turunnya volume pasar

perekonomian (shock), dibandingkan transaksi PUAB

Repo tersebut, Bank Indonesia bersama dengan OJK

karena pihak yang meminjamkan dana memperoleh

melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi

“jaminan” surat berharga sebagai underlying asset

penggunaan

transaksi Repo. Sifat Repo yang memiliki jaminan

perbankan. Melalui kegiatan yang intensif dan

underlying asset (collateralized) tersebut menjadikan

berkelanjutan, bank yang mengadopsi perjanjian

risiko counterpart transaksi ini menjadi minimal,

GMRA terus bertambah.

standar

perjanjian

GMRA

kepada

sekalipun dalam masa krisis atau volatilitas yang tinggi.

Selain lebih resilien terhadap volatilitas

Dibandingkan dengan awal tahun 2016, bank yang telah

perekonomian, pengembangan transaksi Repo antar

mengadopsi dan memiliki counterpart Repo GMRA

bank juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia

meningkat dari 4 bank menjadi 74 bank, sementara

yang menggunakan 7days reverse repo sebagai suku

bank yang telah bertransaksi Repo meningkat dari 4

bunga acuan.

bank menjadi 44 bank. Dengan perkembangan pelaku

1

Repurchase Agreement (Repo) adalah perjanjian untuk menjual dan membeli kembali surat berharga pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan. Secara umum pasar Repo terdiri dari Repo antar bank dan Repo kepada Bank Indonesia melalui Lending Facility.

42

Bank Indonesia


pasar tersebut, rata-rata harian volume transaksi Repo semua tenor meningkat lebih dari dua kali lipat,

Grafik 2.18. Transaksi Lending Facility %

Rp Triliun

yaitu dari Rp412 miliar pada semester I 2016 menjadi

12,0

Rp1.064 miliar pada semester II 2016.

10,0

8,5 8,0 7,5

8,0

Sejalan dengan penurunan suku bunga PUAB pada semester II 2016, suku bunga Repo antarbank juga mengalami

penurunan

dibandingkan

semester

sebelumnya. Rata-rata harian suku bunga Repo

7,0 6,5

6,0

6,0

4,0

5,5 5,0

2,0

4,5 4,0

0 1 3

5 7 9 11 1 3

2012

antarbank untuk semua tenor menurun dari kisaran

1800

1400 1200

7,5

600

PRH (Semua Tenor)

Bunga LF (skala kanan)


turun yang tercermin dari menurunnya rata-rata

6,0

II 2016 dan relatif stabilnya premi risiko. Sementara

5,5

itu, pelemahan kurs rupiah dari Rp13.210 per Dolar AS

5,0

di akhir semester I 2016 menjadi Rp13.473 per Dolar

Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr May

2015

6 8 10 12

2016

pada semester I 2016 menjadi 6,81% pada semester

4,0

2014

4

6,5

4,5

0

8 10 12 2

2015

volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD dari 9,54%

400 200

4 6

7,0

1000 800

8 10 12 2

Risiko di pasar valas pada semester II 2016 cenderung %

1600

6

2.2.2. Pasar Valas

Grafik 2.17. Transaksi Repo Antar Bank Rp miliar

4

2014

Volume Total

5,28% - 6,50% menjadi 4,96% - 5,69%.

2000

5 10 12 2

2013

2016 Repo Rate (Skala Kanan)


AS di akhir semester II 2016 dipengaruhi oleh faktor seasonal adanya peningkatan permintaan terhadap Dolar AS pada akhir tahun disamping pengaruh sentimen hasil pemilihan presiden Amerika Serikat dan spekulasi terhadap kenaikan FFR.

Selain pengelolaan likuiditas melalui pasar Repo Grafik 2.19. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

antarbank, perbankan juga dapat melakukan transaksi Repo dengan Bank Indonesia. Pada semester laporan,

% 16000

80

15000

70

14000

menunjukkan peningkatan yang tercermin dari

60

13000

peningkatan total volume transaksi Lending Facility

50

12000

40

11000

30

10000

20

9000

10

8000

0

7000

transaksi Repo antara bank dengan Bank Indonesia

(LF) dari Rp2,6 triliun pada semester I 2016 menjadi Rp2,69 triliun pada semester II 2016. Lebih tingginya volume LF di semester II 2016 dibanding semester I 2016 dipengaruhi oleh adanya mismatch kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16

90

Volatilitas

Kurs (skala kanan) Sumber: Bloomberg, diolah

Bank Indonesia

43


Grafik 2.20. Premi Risiko Pasar Valas

Grafik 2.21. Volatilitas Rupiah 15500

600

15000

500

14500

400

30

% 15

5

14000

300 200

13500

100

13000

0

12500

-100

12000

-200

11500

-400

11000

Spread NDF-FWD

NDF 1B (skala kanan)

-

15 10 5 -

Jun-08 Sep-08 Des-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Des-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agt-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

-300

2016

10

20

1-Jan 26-Jan 20-Feb 16-Mar 10-Apr 5-Mei 30-Mei 24-Jun 19-Jul 13-Agt 7-Sep 2-Okt 27-Okt 21-Nov 16-Des

700

RRH 20D Spread



Berbeda dengan cenderung turunnya rata-rata

Transaksi di pasar valas domestik masih di dominasi

volatilitas nilai tukar Rupiah, spread transaksi NDF

oleh transaksi spot yang mencapai 63,42% dari total

terhadap forward domestik cenderung meningkat.

transaksi. Sementara itu, pangsa transaksi derivatif

Peningkatan spread ini bersifat sementara yang dipicu

dalam bentuk swap dan forward masing-masing

oleh sentimen terpilihnya Trump, namun spread

tercatat sebesar 30,63% dan 5,95%. Porsi transaksi

kembali turun pada akhir tahun 2016. Pada semester II

swap dan forward tersebut menurun dibandingkan

2016, rata-rata spread transaksi NDF terhadap forward

dengan semester sebelumnya yakni sebesar 31,52%

domestik 1 bulan tercatat sebesar 9,33 poin, naik

dan 5,58%. Masih rendahnya komposisi transaksi swap

dibandingkan semester sebelumnya minus 10,09 poin.

dan forward disebabkan oleh rendahnya permintaan

Sementara itu, di sejumlah negara kawasan spread

dari pelaku bisnis dan relatif tingginya biaya premi

transaksi NDF terhadap forward domestik bervariasi,

transaksi derivatif.

hal tersebut menunjukkan persepsi investor asing yang beragam terhadap nilai tukar negara kawasan.

Tabel 2.4. Perbandingan rata-rata Spread NDF Negara Kawasan

Negara

2014 Sem I

2015 Sem II

Sem I

2016 Sem II

Sem I

USD Miliar

80 70

Sem II

0,01

0,02

0,04

0,06

(0,00)

(0,01)

50

Malaysia

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,01)

0,00

40

Filipina

(0,01)

0,01

(0,02)

0,05

0,04

0,09

30

India

(0,12)

(0,11)

(0,08)

(0,05)

(0,04)

(0,05)

20

(54,18)

14,20

25,77

41,45

(10,09)

9,33

10 0

2014

Sumber: Bloomberg

44

Bank Indonesia

Forward

Option

60

Thailand

Indonesia

Swap

Spot

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Poin

Grafik 2.22. Komposisi Pasar Valas Domestik

2015


2016


2.2.3. Pasar Obligasi

menjadi faktor penyeimbang bagi investor asing untuk

2.2.3.1. Pasar Surat Berharga Negara (SBN)

mempertahankan kepemilikan SBN Indonesia.

Pada semester II 2016, kondisi di pasar SBN relatif tertekan

sentimen

Sementara itu, kepemilikan SBN oleh investor

kekhawatiran

domestik khususnya bank, asuransi, dan dana pensiun

terhadap kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan

meningkat. Peningkatan kepemilikan oleh asuransi

pemerintahan baru Amerika Serikat seperti proteksi

dan dana pensiun dipengaruhi salah satunya oleh

perdagangan, pemangkasan pajak, repatriasi pajak

penerapan ketentuan OJK2 yang mewajibkan Lembaga

korporasi, serta kenaikan FFR menjelang akhir

Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk memenuhi

semester II 2016. Tekanan di pasar SBN, yang

sejumlah persentase tertentu dari total investasinya

terefleksi dari penurunan harga dan meningkatnya

dalam bentuk SBN. Meskipun kepemilikan SBN oleh

yield SBN, berdampak pada posisi investor asing

LKBB cenderung meningkat, kepemilikan SBN oleh

di pasar SBN. Kepemilikan SBN oleh investor asing

investor domestik masih didominasi oleh perbankan.

selama semester II 2016 tercatat sebesar Rp21,87

Pada akhir semester II 2016, perbankan menguasai

triliun atau secara persentase porsi kepemilikan SBN

22,53% dari total SBN yang beredar, meningkat dari

oleh investor asing sedikit turun dari 39,10% menjadi

21,95% pada semester sebelumnya. Begitu juga dengan

37,55% dari total volume SBN yang beredar. Namun

kepemilikan SBN oleh investor LKBB seperti asuransi

demikian, penurunan ini lebih rendah dibandingkan

dan dana pensiun yang mengalami peningkatan baik

penurunan pada semester sebelumnya yang sebesar

secara nominal maupun persentase. Dibandingkan

Rp85,47 triliun atau turun mencapai 15,30% dari nilai

semester sebelumnya, persentase kepemilikan SBN

nominal semester II 2015. Imbal hasil SBN pemerintah

oleh asuransi dan dana pensiun meningkat menjadi

Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan imbal hasil

13,44% dan 4,92%.

negatif

dipengaruhi dari

oleh

eksternal

sejumlah

terutama

instrumen sejenis dari negara berkembang lainnya

Tabel 2.5. Komposisi Kepemilikan SBN 2015 Pemillik

Sem - I Jumlah (Rp T)

Bank Bank Sentral Reksadana

2016 Sem - II

Pangsa

Jumlah (Rp T)

Sem - I

Pangsa

Jumlah (Rp T)

∆ Sem II-I Sem - II

Pangsa

Jumlah (Rp T)

Pangsa

Nominal (Rp T)

Pangsa

369,11

27,21%

350,07

23,95%

361,54

21,95%

399,46

22,53%

37,92

9,49%

80,58

5,94%

148,91

10,19%

150,13

9,12%

134,25

7,57%

(15,88)

-11,83%

56,28

4,15%

61,60

4,21%

76,44

4,64%

85,66

4,83%

9,22

10,77%

Asuransi

161,81

11,93%

171,62

11,74%

214,47

13,02%

238,24

13,44%

23,77

9,98%

Asing

537,53

39,63%

558,52

38,21%

643,99

39,10%

665,81

37,55%

21,82

3,28%

Dapen

46,32

3,42%

49,83

3,41%

64,67

3,93%

87,28

4,92%

22,61

25,91%

Individu

0,03

0,00%

42,53

2,91%

48,90

2,97%

57,75

3,26%

8,85

15,33%

Lainnya

104,02

7,67%

78,50

5,37%

86,72

5,27%

104,80

5,91%

18,08

17,25%

Sumber: CEIC

2

POJK No.1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Bank Indonesia

45


Grafik 2.24. Net Flow Asing di SBN dan IDMA

Grafik 2.23. Komposisi Kepemilikan SBN Rp T 90

Rp T

1800 1600

Bank

Bank Sentral

Reksadana

80

Asuransi

Asing

Dapen

70

1400

Individu

IDMA (skala kanan)

SBN

104 102 100

60

98

1200

50

1000

40

800

30

94

20

92

10

90

600 400

96

0

200

88 Sem 1

0

2013

Des-12 Jun-13 Des-13 Jun-14 Des-14 Jun-15 Des-15 Jun-16 Des-16

Sem 2

2014

Sem 1

Sem 2

2015

Sem 1

Sem 2 2016

Sumber: CEIC


Selama semester II 2016, harga SBN mengalami

persepsi investor yang memandang bahwa sentimen

penurunan tercermin dari penurunan Indeks Inter

terpilihnya Trump dan kenaikan FFR masih akan

Dealer Market Association (IDMA) dari 101,77

mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia

menjadi 99,09 atau turun sebesar 2,63% dibandingkan

dalam jangka pendek. Selain itu, kenaikan yield dan

semester I 2016. Penurunan harga SBN tersebut diikuti

volatilitas SBN juga sejalan dengan kenaikan yield

dengan kenaikan yield SBN terutama untuk tenor 10

obligasi negara di beberapa negara tetangga yang

tahun yang meningkat sebesar 50 bps menjadi 7,91%.

terdampak oleh sentimen eksternal.

Peningkatan yield juga diikuti dengan peningkatan rata-rata volatilitas menjadi sebesar 15,33% dari

Meningkatnya risiko di pasar SBN menyebabkan

periode sebelumnya yang sebesar 9,81%.

volume perdagangan di pasar SBN juga mengalami penurunan tercermin dari penurunan rasio turnover

Secara keseluruhan, yield untuk semua tenor SBN

perdagangan dari 19,91% pada semester I 2016

mengalami kenaikan dengan peningkatan terbesar

menjadi 14,30% pada posisi Oktober 2016.

terjadi pada tenor pendek. Hal ini mengindikasikan Grafik 2.25. Yield curve SBN

Grafik 2.26. Rebased Yield SBN per Tenor

% 10.0

220 200

9.5

180

9.0

160

8.5

140

8.0

120

7.5

100 80

Des-15

6.5 1

2

3

4

5

6

7

Jun-15

8 10 11 12 13 15 16 18 20 30


46

Bank Indonesia

Des-16

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

Jk. Pendek : 1-5 tahun Jk. Menengah : 6-10 tahun Jk. Panjang : 11-30 tahun

60 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 Mei-14 Jun-14 Jul-14 Agt-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agt-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

7.0

6.0

rebased 1/1/2013



Grafik 2.27. Volatilitas Yield SBN Per Tenor 50

%

Jangka Pendek Jangka Panjang

45 40

Jangka Menengah Rata Rata 3 Bulan

35 30 25 20 15 10 5 Okt-16

Des-16

Jun-16

Agt-16

Apr-16

Feb-16

Okt-15

Des-15

Jun-15

Agt-15

Apr-15

Feb-15

Okt-14

Des-14

Jun-14

Agt-14

Apr-14

Feb-14

Okt-13

Des-13

Jun-13

Agt-13

Apr-13

Feb-13

0


Seiring dengan peningkatan penerbitan SBN yang

Namun demikian, rasio SBN terhadap PDB Indonesia

dilakukan pemerintah, rasio SBN terhadap PDB

masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan

Indonesia juga mengalami peningkatan yaitu pada

beberapa negara tetangga dimana Thailand memiliki

September 2016 tercatat sebesar 54,4%, lebih tinggi

rasio tertinggi diikuti oleh Filipina dan Malaysia.

dibandingkan semester sebelumnya yang sebesar 52%. Grafik 2.28. Turnover Transaksi SBN dan Obligasi Korporasi (data msh s.d. Okt’16)

140 turnover SBN

turnover Corp. Bond

120

30

100

25

80

Des-16

Jun-16

Sep-16

Des-15

Filipina

Mar-16

Thailand

Jun-15

Jun-13

Des-12

Malaysia

Mar-13

Jun-12

Sep-12

Des-11

Sep-11

Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Okt-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Okt-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Okt-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Okt-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Okt-16

Indonesia

Sep-15

0 Des-14

20

0

Mar-15

5

Jun-14

40

Sep-14

10

Mar-14

60

Sep-13

15

Des-13

20

Mar-12

% 35

Grafik 2.29. Rasio SBN per GDP (data GDP 4 negara s.d. Tw.III 2016)

Turnover = volume Obligasi diperdagangkan/outstanding Obligasi Sumber: CEIC, diolah

Sumber: CEIC, diolah

Grafik 2.30. Rebased Yield SBN 10 th Emerging Market 150

rebased 1/1/2014

130 110 90 70

30

Indonesia Malaysia

India Philippines

Thailand

Jul-14 Agt-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agt-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

50

Sumber: Bloomberg

Bank Indonesia

47


Tabel 2.7. Volatilitas Yield SBN 10 Tahun di Negara Kawasan (%)

Tabel 2.6. Yield SBN 10 Tahun Kawasan (%) INDO

INDI

THAI

MALY

FILIP

INDO

INDI

THAI

MALY

FILIP

Jun-15

8,26

8,09

2,62

3,82

3,68

Jun-15

18,11

6,56

25,71

27,06

29,16

Jul-15

8,42

8,06

2,50

3,88

3,76

Jul-15

10,76

4,36

13,12

21,74

33,09

Agt-15

8,50

8,02

2,52

4,32

3,67

Aug-15

13,43

5,55

21,62

27,22

31,42

Sep-15

9,51

7,82

2,53

4,10

3,76

Sep-15

13,61

6,73

23,26

22,64

137,68

Oct-15

8,67

7,80

2,46

4,05

3,80

Oct-15

22,25

4,51

20,11

13,37

24,42

Nov-15

8,43

7,89

2,39

4,00

4,16

Nov-15

7,81

3,66

19,32

20,36

14,63

Dec-15

8,75

7,86

2,25

3,89

4,27

Dec-15

15,45

3,47

8,57

13,14

44,29

Jan-16

8,18

7,74

1,99

3,62

3,96

Jan-16

12,20

2,57

24,13

12,62

20,61

Feb-16

7,91

7,85

1,75

3,63

3,84

Feb-16

7,56

5,66

41,71

11,86

31,95

Mar-16

7,37

7,76

1,46

3,56

3,70

Mar-16

14,42

4,57

21,01

8,37

26,02

Apr-16

7,37

7,57

1,59

3,65

3,54

Apr-16

6,76

6,62

31,36

10,86

20,09

May-16

7,51

7,58

2,08

3,66

3,48

May-16

8,13

1,81

45,47

28,62

11,25

Jun-16

7,26

7,49

1,74

3,43

3,33

Jun-16

9,79

2,69

46,81

7,38

22,05

Jul-16

6,72

7,15

1,73

3,26

2,87

Jul-16

12,50

6,49

21,88

25,72

65,48

Aug-16

6,77

7,06

1,83

3,20

3,01

Aug-16

10,21

3,20

16,27

10,27

32,05

Sep-16

6,79

6,88

1,79

3,28

3,16

Sep-16

9,24

6,43

23,47

11,97

13,50

Oct-16

6,93

6,77

1,87

3,37

3,56

Oct-16

9,00

2,54

23,89

14,82

17,27

Nov-16

7,92

6,24

2,02

4,33

4,22

Nov-16

29,95

14,95

22,90

46,69

18,69

Dec-16

7,50

6,62

2,14

3,72

4,27

Dec-16

21,04

14,98

20,98

33,67

21,26



2.2.3.2. Pasar Obligasi Korporasi

obligasi korporasi untuk semua peringkat mengalami

Sejalan dengan perkembangan risiko di pasar SBN,

kenaikan dibandingkan semester sebelumnya. Rata-

risiko di pasar obligasi korporasi juga meningkat

rata volatilitas yield obligasi korporasi semua tenor

sebagaimana tercermin dari kenaikan yield dan

juga meningkat dari 6,10% menjadi 7,89%.

volatilitas obligasi korporasi. Selain terdampak oleh koreksi harga SBN, pelemahan kinerja korporasi

Sementara itu, outstanding obligasi korporasi pada

domestik juga menyebabkan investor meminta yield

akhir semester II 2016 naik sebesar Rp34,79 triliun

yang lebih tinggi. Selama semester II 2016, yield

dari posisi semester sebelumnya menjadi sebesar

Tabel 2.8. Kepemilikan Obligasi Korporasi Rp Trliun 2015 Jenis Pemilik

2016

Sem I Jumlah

Sem II %

Jumlah

Sem I %

%

Jumlah

%

Korporasi

10,57

4,55%

9,37

3,86%

9,39

3,60%

7,89

3,25%

Individu

6,28

2,71%

6,32

2,61%

6,54

2,51%

8,96

3,69% 32,47%

Reksadana

48,49

20,89%

54,38

22,43%

63,82

24,45%

78,72

Sekuritas

0,92

0,40%

0,68

0,28%

0,84

0,32%

0,42

0,17%

Asuransi

34,22

14,75%

36,66

15,12%

41,58

15,93%

55,22

22,78%

Dana Pensiun

65,17

28,08%

68,92

28,43%

68,80

26,36%

71,16

29,35%

Perusahaan Finansial

49,11

21,16%

54,07

22,30%

56,68

21,72%

65,38

26,97%

Yayasan

1,38

0,59%

3,06

1,26%

3,55

1,36%

3,76

1,55%

Lainnya

10,34

4,46%

8,98

3,70%

9,80

3,76%

11,42

4,71%

TOTAL

232,07

242,44 Sumber: Laporan OJK, diolah

48

Jumlah

Sem II

Bank Indonesia

261,00

302,92


Rp302,09 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai obligasi

korporasi yang signifikan untuk masing-masing

korporasi yang dimiliki pihak asing meningkat sebesar

kelompok. Kepemilikan terbesar masih dikuasai oleh

Rp1,13 triliun menjadi Rp19,34 triliun, atau tumbuh

reksadana, dana pensiun, dan perusahaan finansial.

6,22%. Meski secara nominal meningkat, namun porsi

Selama

kepemilikan obligasi korporasi oleh investor asing

korporasi oleh ketiga kelompok tersebut mengalami

mengalami penurunan dari 6,81% menjadi 6,40%.

peningkatan dengan kepemilikan oleh reksadana dan

periode

laporan,

kepemilikan

obligasi

dana pensiun masing-masing sebesar 32,47% dan Jika dilihat berdasarkan kelompok pemilik, tidak

29,35%.

terdapat perubahan pangsa kepemilikan obligasi

Grafik 2.32. Yield Curve Obligasi Korporasi

Grafik 2.31. Net Flow Asing di Obligasi Korporasi dan Outstanding Kepemilikannya Rp T

Rp T

8

25

15

%

14

6

20

4 25

2 0

10

13 12 11 10 9

(2)

5

Net Flow Outstanding Kepemilikan Asing (skala kanan)

(4)

0

(6)

Sem I 2012

2013

Sem II

Sem I

2014

Sem II

Sem I

2015

Sem II

7 6 1

2016

2

3

4

Sumber: CEIC, diolah

Jangka Pendek Jangka Panjang

25

5

6

7

8

9

10

Sumber: CEIC

Grafik 2.33. Volatilitas Yield Obligasi Korporasi per Tenor

% 30

AAA Des’16 A Des’16 BBB Des’16

AAA Jun’16 A Jun’16 BBB Jun’16

8

Grafik 2.34. Emisi Obligasi Korporasi per Sektor Rp Triliun

70 60

Jangka Menengah Rata-rata 3 Bulan

50

20

Properti

Pertambangan

Perdagangan

Konsumsi

Aneka Industri

Infrastruktur

Financial

Ind. Dasar

Agrikultur

40

15

30

10

20

5

2008 Sumber: Bloomberg, diolah

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sem I

2015

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Des-16

Okt-16

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Mei-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Des-15

Okt-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Agt-15

Jun-15

0

Sem II

10

0

2016

Sumber: Laporan OJK, diolah

2.2.4. Pasar Saham

masih mencatatkan pertumbuhan meskipun lebih

Risiko di pasar saham selama semester II 2016

rendah dibandingkan semester sebelumnya. Di

mengalami peningkatan meski relatif terbatas.

penghujung 2016, IHSG menguat sebesar 5,58%

Volatilitas di pasar saham mengalami peningkatan

menjadi 5.296,7, namun penguatan tersebut masih

dibandingkan periode sebelumnya, baik secara

lebih rendah dibandingkan penguatan yang terjadi

agregat maupun sektoral. Namun demikian, IHSG

selama semester I 2016 yaitu sebesar 9,22%.

Bank Indonesia

49


Pelemahan bursa saham juga dialami oleh beberapa

itu, jika dilihat per unit saham secara neto, terjadi

negara di kawasan sebagaimana dialami oleh India,

penurunan kepemilikan investor asing sebanyak 20,65

Malaysia, dan Filipina. Pelemahan bursa saham

miliar unit. Penurunan kepemilikan terbesar terjadi di

di kawasan tersebut terutama dipengaruhi oleh

sektor pertambangan sebesar 38,16 miliar unit.

sentimen pemilihan presiden Amerika. Kekhawatiran terhadap prospek perekonomian global menyusul

Dari sisi sektoral, volatilitas harga saham di sektor

potensi perubahan platform ekonomi pemerintahan

Aneka Industri dan sektor Pertambangan cenderung

baru Amerika Serikat mendorong investor melakukan

lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Tingginya

penyesuaian portofolio yang menyebabkan naiknya

volatilitas di sektor Aneka Industri disebabkan

rata-rata volatilitas pasar saham pada semester II

pergerakan harga saham Astra yang menguasai hampir

2016.

85% kapitalisasi sektor Aneka Industri. Sementara itu, tingginya volatilitas sektor Pertambangan dipengaruhi

Selama periode laporan, investor asing masih

oleh naiknya harga komoditas terutama batubara

melakukan pembelian saham sehingga aliran masuk

sehingga memicu harga saham sejumlah emiten

dana asing tercatat mencapai Rp2,69 triliun. Sementara

sektor pertambangan mengalami kenaikan harga saham yang signifikan.

Grafik 2.35. Perkembangan Indeks Harga Saham

Grafik 2.36. Perkembangan Volatilitas Harga Saham % 45

140 Rebased

130

Down Jones

MSCI Euro

MSCI Asia

Indonesia

40 35

120

30 25

110

20

100

15 10

90

5


2016


Grafik 2.37. Arus Masuk Dana Asing di Pasar Saham Kawasan

Grafik 2.38. Net Beli/Jual Asing di Pasar Saham & Level IHSG

110

Rp Triliun

5.500

50

105 100

5.000

30

4.500 4.000

10

95

3.500

0

3.000

-10

90 Indonesia

Filipina

Thailand

2.500

-20 -30

Feb Apr Jun Agt Okt Des Feb Apr Jun Agt Okt Des Feb Apr Jun Agt Okt Des Feb Apr Jun Agt Okt Des Feb Apr Jun Agt Okt Des Feb Apr Jun Agt Okt Des

85 2011

2012

2013

2014


50

40

20

India

Bank Indonesia

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Jan

Feb

Des

Okt

Mar

2015

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des-16

Agt-16

0

Okt-16

Jun-16

Apr-16

Filipina Feb-16

Des-15

Agt-15

Okt-15

Jun-15

Malaysia Apr-15

Feb-15

Des-14

Agt-14

Okt-14

Thailand

Jun-14

Apr-14

Feb-14

Agt-13

Okt-13

80

Des-13

Indonesia

2015

2016

2010

2011

2012

2013

Sem I Sem II Sem I Sem II 2015 2014


Sem I Sem II 2016

2.000


Tabel 2.9. Kepemilikan Saham oleh Asing per Unit Saham (Miliar Unit) Sektor

Jun-15

Dec-15

Jun-16

Dec-16

∆Sem II'15

∆ Sem I'16

∆Sem II'16

Finansial

240,20

241,78

245,91

234,46

1,58

4,13

(11,45)

Konsumsi

38,54

38,55

72,75

73,43

0,01

34,20

0,68

Perdagangan

243,00

255,11

249,18

266,86

12,11

(5,94)

17,68

Infrastruktur

117,33

128,57

131,74

131,63

11,24

3,17

(0,11)

Properti

159,48

158,19

170,29

184,52

(1,29)

12,09

14,24

36,02

36,39

35,68

34,71

0,37

(0,71)

(0,97)

Aneka Industri Ind. Dasar Pertambangan

79,09

75,01

76,32

76,18

(4,07)

1,30

(0,14)

160,78

163,27

179,24

141,07

2,49

15,96

(38,16)

Pertanian Kepemilikan asing

42,25

43,97

43,55

41,14

1,72

(0,42)

(2,41)

1.116,71

1.140,86

1.204,65

1.184,00

24,15

63,79

(20,65)

Sumber: Laporan OJK

Tabel 2.10. Volatilitas Indeks Sektoral (rata-rata semesteran) 2014

Sektor

Sem 1

2015 Sem 2

Sem 1

2016 Sem 2

Sem 1

Sem 2

IHSG

14,56

10,79

11,41

19,53

11,84

13,84

Keuangan

19,51

13,52

14,00

25,38

15,76

15,16

Pertanian

18,50

16,38

21,78

24,57

19,82

14,42

Industri Dasar

21,21

16,17

16,22

31,85

16,79

17,65

Konsumsi

15,13

11,82

17,76

22,71

18,33

20,26

Properti

21,55

17,75

17,13

21,71

13,66

16,23

Pertambangan

15,95

15,49

13,25

18,09

18,95

21,92

Infrastruktur

16,72

12,33

12,20

19,55

16,60

18,19

Perdagangan

11,94

11,90

12,51

16,01

11,28

12,87

Aneka Industri

24,02

19,42

22,73

36,11

27,93

27,64


Rata-rata harian volume transaksi saham selama

Hal ini tidak lepas dari IHSG yang dipandang cukup

semester II 2016 tercatat sebesar Rp7,7 triliun,

prospektif seiring dengan sentimen positif kenaikan

meningkat dibandingkan dengan semester I 2016

pendapatan mayoritas emiten. Baiknya kinerja

sebesar Rp5,86 triliun. Turnover rasio transaksi di

emiten pasar saham tersebut sejalan pula dengan

pasar saham juga menunjukkan peningkatan yang

membaiknya fundamental ekonomi dalam negeri

mengindikasikan kondisi pasar saham selama periode

sehingga berpengaruh positif dalam meningkatkan

laporan lebih likuid dibandingkan periode sebelumnya.

volume transaksi pasar saham.

Grafik 2.37. Turnover Pasar Saham Rp T

0.25%

9 8

0.20%

7 6

0.15%

5 4

0.10%

3 2

0.05%

1 0 Jun-10 Sep-10 Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Des-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16

0.00%

Transaction Turnover

Daily Transaction Volume (skala kanan)

Turnover = nilai transaksi harian/kapitalisasi pasar saham


Bank Indonesia

51


Secara teknikal, pergerakan saham selama keseluruhan

lain dipengaruhi oleh menguatnya indeks sektor

paruh kedua 2016 masih positif meskipun pergerakan

Aneka Industri, Konsumsi, dan Infrastruktur dimana

saham sempat mengalami pelemahan dari November

penguatan indeks masing-masing sektor dipengaruhi

ke Desember. Pergerakan positif IHSG dipicu oleh

utamanya oleh pergerakan saham Astra International,

peningkatan saham-saham blue chip yang tercermin

HM Sampoerna, dan Telkom. Saham ketiga emiten ini

dari penguatan indeks LQ45 sebesar 2,78% dari

menguasai 31,7% dari kapitalisasi LQ45 dan 21,7%

860,72 selama semester I 2016 menjadi 884,62

dari kapitalisasi IHSG.

selama semester II 2016. Naiknya indeks LQ45 antara

Grafik 2.41. Share Frekuensi Perdagangan IHSG

Grafik 2.40. Kapitalisasi IHSG dan LQ45

Kap. IHSG

Kap. LQ45

2015

2016

Share LQ45( skala Kanan)


LQ45

Jul-16

2014

Des-16

2013

Feb-16

2012

Apr-15

2011

Sep-15

2010

Nov-14

2009

Jan-14

2008

Jun-14

2007

Agt-13

2006

Okt-12

2005

Mar-13

40% 2004

Mei-12

45%

0

Jul-11

50% 1.000

Des-11

55%

2.000

Feb-11

60%

Apr-10

65%

3.000

Sep-10

70%

4.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Nov-09

75%

5.000

Jan-09

80%

Jun-09

Rp Triliun 6.000

Non LQ45


2.2.5. Reksadana3

dominasi reksadana berbasis saham yang menguasi

Selama semester II 2016, kinerja reksadana masih

32,02% pangsa pasar reksadana ditengah kenaikan

tumbuh positif ditengah pelemahan yang dialami

terbatas kinerja bursa saham sebagai dampak dari

oleh pasar SBN dan penguatan terbatas pada pasar

pengaruh tekanan isu eksternal. Secara nominal, jenis

saham. Masih meningkatnya net pembelian unit

reksadana yang mengalami peningkatan NAB terbesar

reksadana menjadikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) di

adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana

semester II 2016 masih tumbuh 6,97% meski lebih

terproteksi. Selama periode laporan, volatilitas NAB

rendah dibandingkan dengan semester I 2016 yang

reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran,

tumbuh sebesar 13,78%. Perlambatan pertumbuhan

dan reksadana saham mengalami peningkatan dimana

NAB tersebut disebabkan oleh melemahnya harga

peningkatan volatilitas NAB tertinggi terjadi pada

underlying assets. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh

reksadana campuran dan saham.

3

Reksadana adalah media dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana.

52

Bank Indonesia


Grafik 2.42. Perkembangan Reksadana Rp T

Jul

Okt

Jan

Apr

2013

2016

SAHAM

Sumber: Laporan OJK

Juli

Sep

Nov Des

Mei

Jan

Mar

Nov

Juli

Sep

Mei

2014

LAINNYA

2015

Nov Des

Juli

IDMA Sep

JCI Mei

Jml RD Mar

UP Beredar

Jan

NAB

Nov

-30

Sep

Des-16

Okt-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Des-15

Okt-15

Agt-15

-20 Jun-15

-10

0 Apr-15

5

Juli

0

10

Mei

10

15

Sep

20

Nov

20

25

Juli

30

30

Mei

35

Feb-15

2016

TEPROTEKSI

%

Jan

40

Rd. Saham

Mar

Rd. Campuran

FIX

Grafik 2.45. Growth Reksadana (yoy)

45 Rd. Fix Income

2015

MIX

Sumber: Laporan OJK

Grafik 2.44. Volatilitas NAB Reksadana per Jenis

40

Jan

2014 PS UANG

Mar

Jul

Okt

Jan

Jul

Apr

2015

2014

Jan

2013

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Apr

0

Nov

0

0

Mar

200

Juli

50

50

Sep

400

Mei

100

100

Jan

150

600

150

Mar

200

800

200

Nov

250

1000

250

Juli

300

1200

Sep

1400

300

Jan

350

Mei

1600

Jumlah RD (skala kanan) NAB (Rp T) UP beredar (jt)

Mar

350

Grafik 2.43. NAB Reksadana Berdasarkan Jenis

2016

Sumber: Laporan OJK, berbagai periode

Sumber: Laporan OJK, berbagai periode

Dilihat dari jenis produk, mayoritas kinerja reksadana

posisi Juni 2016 (titik hijau). Dari sisi risiko, volatilitas

selama semester II 2016 mengalami penurunan jika

reksadana saham dan pendapatan tetap mengalami

dibandingkan dengan semester I 2016. Hal ini dapat

peningkatan selama semester II 2016 sejalan dengan

dilihat dari kuadran profil risiko yang menunjukkan

peningkatan risiko underlying assets dari jenis

bahwa mayoritas posisi excess return pada Desember

reksadana tersebut.

2016 (titik merah) lebih rendah dibandingkan dengan

Bank Indonesia

53


Grafik 2.45. Profil Risiko Produk Reksadana Reksa Dana Saham

Reksa Dana Pendapatan Tetap 10

30

Jun’16 Des’15 Des’16

20

Excess Return

Excess Return

10


5

0 -10 -20

0 -5 -10

-30 -40 -1,0

-15 -0,5

-0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-2,5

-1,5

-0,5

Reksa Dana Campuran

1,5

Reksa Dana Pasar Uang


25 20

2,5


2,0 1,0

15 10

0,0

5

-1,0

Excess Return

Excess Return

0,5 Beta

Beta

(5) (10) (15)

-2,0 -3,0 -4,0

(20)

-5,0

(25) 3

-2

-1

0

1

2

-0,5

3

-0,3

-0,1

Beta

0,1

0,3

0,5

Beta Sumber: Bloomberg, diolah

Pada semester II 2016, pertumbuhan reksadana open

dibandingkan semester I 2016 dimana reksadana open

end dan close end tumbuh masing-masing sebesar

end tumbuh sebesar 9,26% dan reksadana close end

5,45% dan 20,60%, pertumbuhan tersebut melambat

sebesar 20,96%.

Grafik 2.46. NAB Reksadana Close End dan Open End 260

Rp T

Rp T 100

240 220

80

200

60

180 160

40

140

20

120

Close End (skala kanan)

2016

Sumber: OJK *) NAB Reksadana Close End menggunakan proxy NAB Reksadana Terproteksi

54

Bank Indonesia

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

2015

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

100

Open End


korporasi masing-masing tercatat sebesar Rp413

2.3. Asesmen Kondisi dan Risiko Pasar Keuangan Syariah

triliun dan Rp12,3 triliun. Sementara, NAB reksadana syariah mencapai Rp14,9 triliun. Diantara instrumen

2.3.1. Pasar Modal Syariah

pasar keuangan syariah, sukuk negara mencatat

Sepanjang semester II 2016 kinerja pasar modal

pertumbuhan tertinggi pada semester II 2016 yaitu

syariah membaik, tercermin dari pertumbuhan

sebesar 40,8% seiring dengan semakin meningkatnya

nilai kapitalisasi pasar dari Indeks Saham Syariah

volume transaksi instrumen dan lembaga keuangan

(ISSI), nilai outstanding sukuk negara dan korporasi,

syariah.

serta reksadana syariah. Kinerja positif tersebut merefleksikan

perkembangan

instrumen

serta

Outstanding

sukuk

korporasi

pada

Desember

penetrasi sektor keuangan syariah terhadap sektor

2016 tercatat sebesar Rp11,82 triliun meningkat

keuangan secara nasional.

dibandingkan posisi Juni 2016 sebesar Rp11,11 triliun. Namun demikian, dibandingkan dengan pertumbuhan

Sampai dengan Desember 2016, nilai kapitalisasi

outstanding sukuk korporasi Juni 2016 yang tercatat

saham syariah telah mencapai Rp3.170 triliun.

sebesar 31,58% (YoY), pertumbuhan pada Desember

Sementara itu, outstanding sukuk negara dan sukuk

2016 turun yaitu hanya sebesar 20,62% (YoY).

Grafik 2.47. Akumulasi Dana Pada Pasar Modal Syariah

Rp Triliun 45

3.170

Jun-16 (YoY)

35

2.500

30 25

2.000

20

Des-16 Jun-16

1.500

15

1.000

10 413

5 12 Outstanding Sukuk Korporasi

0 Outstanding Outstanding Kapitalisasi Pasar ISSI Sukuk Korporasi Sukuk Korporasi

NAB Reksadana Syariah

NAB Reksadana Syariah

Sumber: Bloomberg dan Statistik Saham OJK, diolah

Grafik 2.49. Perkembangan Pasar Modal Syariah 4.000

Rp T

Rp T

20

2015 3.000

15

2.000 1.000

2015 Kapitalisasi Pasar Indeks ISSI Outstanding Sukuk Korporasi

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

413 Mei

-

15

15

Jan

Outstanding Sukuk Negara

Feb

Kapitalisasi Pasar ISSI

15

Mar

500 -

Des-16 (YoY)

40

3.000

Jun

Rp Triliun 3.500

Grafik 2.48. Rata-rata Pertumbuhan Pasar Modal Syariah

10 5 -

2016 Outstanding Sukuk Negara NAB Reksadana Syariah

Sumber: loomberg dan Statistik Pasar Modal OJK

Bank Indonesia

55


Peningkatan kinerja pasar modal syariah yang cukup

Dari sisi emiten, daftar emiten yang sahamnya

tinggi telah meningkatkan pangsa pasar modal syariah

memenuhi kriteria efek syariah serta menjadi

terhadap pasar modal nasional. Kontribusi atau

pembentuk indeks syariah termuat di dalam daftar

pangsa pasar modal syariah dibandingkan dengan

efek syariah, yang diterbitkan secara reguler oleh

total kapitalisasi pasar modal nasional tercermin dari

Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan Desember

besarnya kapitalisasi pasar saham syariah (55,11%),

2016, jumlah korporasi yang terdaftar dalam daftar

outstanding sukuk negara syariah dibandingkan sukuk

efek syariah telah mencapai 345 perusahaan atau

negara dan obligasi negara (14,84%), outstanding

bertambah 24 perusahaan dari posisi Juni 2016.

sukuk korporasi syariah dibandingkan outstanding sukuk korporasi nasional (3,78%), dan NAB reksadana syariah dibandingkan NAB raksadana nasional sekitar (4,41%).

Grafik 2.51. Perkembangan Jumlah Daftar Efek Syariah 350 300

Grafik 2.50. Pangsa Pasar Modal Syariah Desember 2016

250

2010

50

2011

2012

2013

2014

2015

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem II

Sem I

Sem I

Sem II

200 % 60

2016

40 30

Tabel 2.11. Distribusi Daftar Efek Syariah

20 10

Efek

Indeks ISSI

Sukuk Negara

Sukuk Korporasi

Reksadana Syariah

Periode 2014

2.3.2. Kinerja Saham Syariah

2015

Kinerja pasar saham syariah pada semester II 2016 meningkat terefleksi dari pertumbuhan kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang

2016

Listing

Publik

Tidak Listing

IPO

Jumlah Efek

Sem I

301

4

12

5

322

Sem II

314

4

13

3

334

Sem I

313

4

13

4

334

Sem II

315

4

12

4

335

Sem I

307

4

10

0

321

Sem II

332

4

9

0

345

Sumber: Daftar Efek Syariah, OJK

mencapai 21,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kapitalisasi pasar ISSI posisi bulan

Perusahaan yang mencatatkan diri di bursa dan

Juni 2016 sebesar 5,24% (yoy) dan pertumbuhan

sahamnya memenuhi kriteria syariah cenderung

kapitalisasi pasar IHSG posisi bulan Desember 2016

bertambah setiap tahun. Meskipun pada 2016

yang sebesar 17,96% (yoy).

Kinerja saham-saham

tidak terdapat IPO dari perusahaan yang memenuhi

syariah cukup berkontribusi terhadap kinerja IHSG

kriteria syariah, namun kapitalisasi pasar saham

mengingat saham-saham syariah cukup mendominasi

syariah yang tercermin dalam kapitalisasi pasar ISSI

IHSG terlihat dari besarnya porsi saham-saham syariah

cenderung meningkat mencapai Rp3.170 triliun pada

yang mencapai 55,11% dibandingkan keseluruhan

akhir semester II 2016, lebih tinggi dari semester

saham yang menjadi pembentuk IHSG.

sebelumnya yang sebesar Rp3.030 triliun.

56

Bank Indonesia


Grafik 2.52. Perbandingan IHSG dan ISSI Rp Triliun 7.000

6.000,00

6.000

5.000,00

5.000

4.000,00

4.000

3.000,00

3.000

2.000,00

2.000

1.000,00

-

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1.000

2015

-

2016

Kapitalisasi Pasar ISSI

Indeks IHSG (skala kanan)

Kapitalisasi Pasar IHSG

Indeks ISSI (skala kanan)


Grafik 2.53. Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (YoY) Rp Triliun 25,00 20,00

25,00

15,00

20,00

10,00

15,00

5,00

10,00

-

5,00

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Feb

Jan

Indeks ISSI

Mar

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

(15,00)

Jun

20,00)

Apr

(10,00) Mei

(15,00) Jan

(5,00)

Feb

-

(10,00)

Mar

(5,00)

Jun-15

Des-15

Jun-16

Indeks ISSI

Des-16

Indeks IHSG

Indeks IHSG


Pergerakan indeks syariah (ISSI) selaras dengan

yang dibentuk dari 30 saham-saham syariah yang

pergerakan IHSG. Pada akhir semester II 2016, ISSI

memiliki likuditas tinggi, menunjukkan volatilittas yang

tercatat sebesar 172,08 , yaitu meningkat 6,14 poin

lebih tinggi dibandingkan ISSI dan IHSG mencapai 21,1

dibandingkan posisi Juni 2016 atau meningkat sebesar

poin pada Desember 2016. JII mengalami peningkatan

27,02 poin dari posisi akhir tahun 2015, dimana

indeks hanya sebesar 90,78 poin dibandingkan posisi

volatilitas ISSI pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar

Desember 2016 namun turun 0,22 poin dibandingkan

16,44 poin. Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII),

posisi Juni 2016.

Grafik 2.54. Perkembangan Indeks Saham Syariah

Grafik 2.55. Volatilitas Indeks Saham

2015

40

20 15

Index ISSI (skala kanan)

Index IHSG

Index LQ45

Volatilitas IHSG

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Jul

Agt

Sep

Jun

Apr

2015

2016

Index JII

Mei

5

Mar

10 Jan

-

45

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Agt

Jul

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

0

Feb

1.000 Des

200 Okt

2.000

Nov

400

Sep

3.000

Jul

16,44 14,39

600

25

Agt

30

Jun

21,10

4.000

Apr

35

800

Mei

5.000

Mar

1000

Jan

6.000

Feb

1200

2016 Volatilitas ISSI

Volatilitas JII


Bank Indonesia

57


2.3.3. Reksadana Syariah

Berdasarkan jenisnya, pada akhir semester II 2016

Sepanjang semester II 2016 pertumbuhan nilai aktiva

NAB reksadana saham syariah tetap mendominasi

bersih (NAB) reksadana syariah cenderung meningkat.

jenis reksadana syariah dengan nilai NAB sebesar

Pertumbuhan NAB reksadana syariah cenderung

Rp8,01 triliun atau 53,65% dari total NAB reksadana

lebih tinggi dibandingkan dengan NAB reksadana

syariah, diikuti oleh reksadana syariah terproteksi dan

share

reksadana syariah pendapatan tetap yang masing-

reksadana syariah terhadap total reksadana masih

masing menguasai 14,47% dan 12,46%. Sementara itu,

relatif kecil yaitu tercatat sebesar 4,41% pada akhir

proporsi reksadana indeks terhadap total reksadana

semester II 2016, sedikit meningkat dibandingkan

syariah merupakan yang paling kecil, dengan nilai NAB

market share reksadana syariah pada akhir semester

Rp450 miliar atau 3,01% dari total NAB reksadana

I 2016 dan akhir semester II 2015 yang masing-masing

syariah.

konvensional.

Namun

demikian

market

tercatat sebesar 3,2% dan 4,05%.

Grafik 2.56. Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah

Grafik 2.57. Pertumbuhan NAB Syariah %

60,00

%

5,0

50,00

4,5

40,00

4,0

30,00

3,5

20,00

3,0

10,00 -

2,5

(10,00)

2,0

Sumber: Statistik Pasar Modal OJK diolah

Grafik 2.58. NAB Reksadana Syariah berdasarkan Jenis Reksadana 450,3% 1.160, 12%

RDS Saham RDS Pasar Uang

1.860, 12%

RDS Campuran RDS Pendapatan Tetap 8.010, 54%

1.310, 9% 1.140, 8%

RDS Terproteksi RDS Indeks


58

Bank Indonesia

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

2016 Reksadana Konven

Agt

Jun

Apr

Mei

Jan

Feb

Mar

Des

Okt

2015 Reksadana Syariah

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

2016 Share NAB RDS (skala kanan)

Mei

(30,00) 2015 NAB Rd Syariah

Mar

(20,00) Jan


16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Feb

Rp Triliun


2.3.4. Sukuk Negara

Jenis sukuk terbesar yang diterbitkan pemerintah pada

Sepanjang

semester II 2016, penerbitan sukuk

semester II 2016 adalah Sukuk Negara Indonesia (SNI)

negara tercatat sebesar Rp56 triliun atau lebih kecil

dengan total sebesar Rp331 triliun. SNI merupakan

dibandingkan penerbitan sukuk negara pada semester

sukuk yang diterbitkan di pasar internasional dalam

I 2016 sebesar Rp934,98 triliun. Nilai penerbitan sukuk

mata uang USD dengan jangka waktu 5-10 tahun dan

negara pada semester II 2016 tersebut juga lebih kecil

underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN).

dibandingkan dengan nilai penerbitan surat hutang negara konvensional (obligasi negara) pada periode

Pada akhir semester II 2016, outstanding sukuk

yang sama yang tercatat sebesar Rp222,97 triliun.

terbesar adalah jenis Project Based Sukuk (PBS) atau sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu underlying

asset

Secara total penerbitan sepanjang 2016, nilai

menengah-panjang

penerbitan sukuk negara tercatat sebesar Rp 991

berupa proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran

triliun atau lebih tinggi dari nilai penerbitan obligasi

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Outstanding

negara sebesar Rp878 triliun. Hal ini berbeda dengan

sukuk jenis PBS tercatat mencapai Rp154 triliun, atau

penerbitan pada dua tahun sebelumnya, dimana

tumbuh sebesar

pada tahun 2014 dan 2015 penerbitan obligasi

tinggi tersebut mencerminkan adanya potensi sumber

negara mencapai dua kali lipat dari penerbitan sukuk

pendanaan proyek pemerintah selain berasal dari

negara. Selain itu, sejak tahun 2014, proporsi sukuk

APBN. Berdasarkan jangka waktunya, sejak tahun

negara terhadap obligasi negara terus meningkat.

2015, penerbitan sukuk negara didominasi oleh sukuk

Hingga akhir semester II 2016 pangsa dari sukuk

dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Outstanding

negara mencapai 14,8% dari total obligasi negara. Hal

sukuk dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun pada

tersebut menunjukkan minat masyarakat cukup tinggi

akhir semester II 2016 mencapai Rp163,2 triliun,

terhadap sukuk negara.

lebih tinggi dibandingkan akhir semester I 2016 yang

dengan

86,14% (yoy). Pertumbuhan yang

sebesar Rp155,50 triliun.

Grafik 2.59. Penerbitan Surat Berharga Negara

Grafik 2.60. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Jenis

Rp Triliun

5.000

Rp Triliun

6.000

4.000

4.000

3.000

1.000

3.401 1.914

-

1.901 991

2014

Reksadana Konven

878 2016

2015 Sukuk

Reksadana Syariah

2.000

4.550

2.000

SUN

2014

2015

2016

FR

ORI

RI

RIEUR

RIJPY

SBR

SPN

SPNNT

SPNNTD

USDFR

Bank Indonesia

59


Grafik 2.61. Outstanding Sukuk Negara

Rp Milyar 500.000

Grafik 2.62. Pertumbuhan Outstanding SBN

% 17,5

Rp Triliun

70,00

15,0

400.000

%

5,0 4,5

60,00

12,5

50,00

4,0

40,00

3,5

300.000

10,0

200.000

7,5

30,00

5,0

20,00

2,5

10,00

2,5

-

2,0


-

2015

0,0

3,0


100.000

2015

2016

2016

Nilai Outstanding Surat Berharga Syariah Negara

Nilai Outstanding Surat Berharga Syariah Negara Nilai Outstanding Surat Utang Negara

Share Nilai Outstanding Surat Berharga Syariah Negara (skala kanan)

Sumber: DJPPR, Kemenkeu diolah

Grafik 2.63. Komposisi Sukuk Berdasarkan Seri SBSN % 100

Grafik 2.64. Komposisi Sukuk berdasarkan Jangka Waktu % 100

80

80

60

20

0

0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

40

20

2015

2015

2016

IFR

PBS

SPNS

SPNSNT

SDHI SR


60

40

SNI ST

2016 <1 Tahun

>10 Tahun

1-5 Tahun

5-10 Tahun


Sukuk negara kecuali Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Dari total kepemilikan sukuk negara, baik yang dapat

merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan

diperdagangkan maupun tidak dapat diperdagangkan,

di pasar sekunder, dimana outstanding SDHI pada

kepemilikan oleh perbankan terus meningkat. Pada

akhir Desember 2016 tercatat sebesar 8,89% dari

akhir semester II 2016, kepemilikan sukuk negara oleh

keseluruhan outstanding sukuk negara. Hingga akhir

perbankan tercatat sebesar 50,28% atau mencapai

semester II 2016, kepemilikan sukuk negara yang

Rp123,54 triliun dimana perbankan konvensional

dapat diperdagangkan di pasar domestik masih

mendominasi kepemilikan yaitu sebesar Rp101 triliun,

didominasi oleh perbankan konvensional dengan

sedangkan sisanya sebesar Rp22 triliun dimiliki oleh

porsi kepemilikan mencapai 41%. Sementara itu,

perbankan syariah. Kepemilikan oleh non bank antara

kepemilikan oleh asuransi dan perbankan syariah

lain perorangan juga meningkat yaitu mencapai 19,06

tercatat masing-masing sebesar 20,3%dan 9,1%.

triliun atau 7,8% dari total sukuk negara.

60

Bank Indonesia


Grafik 2.65. Kepemilikan SBSN (Tradable)

2015

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2016

Bank Konvensional

Bank Syariah

Asuransi

Dana Pensiun

Perorangan

Reksadana

Asing

Lain-lain


2.3.5. Sukuk Dan Obligasi Korporasi

3,8%. Hingga akhir semester II 2016, kepemilikan sukuk

Pada semester II 2016, jumlah maupun nilai

korporasi terbesar adalah oleh reksadana yaitu sebesar

outstanding sukuk korporasi meningkat, yaitu terdapat

32,21%. Selain itu, di semester II juga mulai tercatat

53 sukuk korporasi dengan total outstanding Rp12,25

adanya adanya kepemilikan sukuk korporasi oleh

triliun atau tumbuh 23,74% (yoy). Namun demikian,

perorangan seiring dengan meningkatnya penawaran

pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan semester

alternatif produk investasi ritel berbasis syariah oleh

I 2016 yang mencapai sebesar 31,58% (yoy). Selain itu,

pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia.

pertumbuhan sukuk korporasi pada semester II 2016

Kepemilikan sukuk korporasi oleh perorangan pada

juga lebih lambat dibandingkan obligasi korporasi yang

akhir semester II 2016 tercatat sebesar Rp 104 miliar

tumbuh sebesar 24,73% mencapai Rp311,67 triliun.

atau sebesar 0,85% dari total sukuk korporasi.

Pangsa pasar sukuk korporasi relatif stabil sebesar

Grafik 2.66. Pertumbuhan Sukuk dan Obligasi Korporasi

Grafik 2.67. Perkembangan Market Share dari Sukuk Korporasi Rp Triliun 13

%

% 5

12

Growth Sukuk Negara

Growth Obligasi Korporasi

Des

Nov

Okt

Sep

7

Jul

-

Agt

8 Jun

10,00 Mei

9

Apr

10

20,00

Mar

30,00

Feb

11

Jan

40,00

6

4 3 2 1 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

50,00

2015

2016

Share Outs. Sukuk Korporasi (skala kanan) Outstanding Sukuk Korporasi Sumber: Statistik Pasar Modal OJK diolah

Bank Indonesia

61


Grafik 2.68. Sukuk Korporasi Berdasarkan Pemilik

Grafik 2.69. Obligasi Korporasi Berdasarkan Pemilik 11.424,75

2.00 367,50 2.776,00

8.051,73

3.763,69

8.816,74

714,60 104,00

65.651,84

79.552,97

3.946,33

305,78 1.972,76 33,0

2.336,81

71.040,46

Securities Company

Financial Institution

Individual

Insurance

Foundation

Mutual Fund

Pension Fund

Others

Corporate

54.396,30


2.3.6. Sektor Ekonomi Sosial Pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tahunan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan pada sisi pengumpulan lebih tinggi daripada penyalurannya. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan efisiensi pengelolaan dana

ZIS oleh organisasi pengelola zakat pada semester II 2016. Peningkatan pengumpulan ZIS tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya governance dan transparansi pengelolaan dan penyaluran dana oleh lembaga-lembaga amil zakat dan lembaga nazhir.

Grafik 2.70. Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Rp Miliar 4.500

% 62%

4.000

61%

3.500

60%

3.000 2.500

59%

2.000

58%

1.500

57%

1.000

56%

500

55%

2014

2015 Total Penghimpunan Total Penyaluran ACR (skala kanan) Sumber: Zakat Outlook Baznas 2017

62

Bank Indonesia

2016


Pertumbuhan pengumpulan ZIS meningkat 11% pada

Pengumpulan dan penyaluran zakat pada semester II

semester II 2016 sementara penyalurannya tumbuh

2016 didominasi oleh provinsi pada wilayah Indonesia

sebesar 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen

Barat. Lebih dari 50% penghimpunan berasal dari

masyarakat masih cukup tinggi untuk berzakat dan

provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

berinfak, namun hal tersebut belum diimbangi

Sumatera Barat, dan Riau. Sementara penyaluran

dengan kemampuan organisasi pengelola zakat dalam

dana ZIS terbesar dilakukan oleh provinsi Jawa Barat,

menyalurkan dana ZIS tersebut.

Jawa Timur, Aceh, Riau,dan Sumatera Barat.

Allocation to Collection Ratio (ACR) sebagai ukuran

Kedepan, sektor keuangan sosial memiliki prospek

efisiensi pengelolaan dana ZIS mengalami sedikit

yang positif dengan semakin terkonsolidasinya

penurunan dari tahun sebelumnya, dari 61,6%

lembaga-lembaga yang akan mengelola zakat sesuai

menjadi 60,6%. Namun demikian, rasio ACR tersebut

dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

tetap mengindikasikan bahwa pengelolaan dana ZIS

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas

oleh organisasi pengelola zakat dikategorikan cukup

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

efisien.

pelayanan dalam pengelolaan zakat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Grafik 2.71. Proporsi Penghimpunan dan Penyaluran dana ZIS berdasarkan provinsi

%

%

%

44,35%

%

46,38%

10,60% %

8,67%

%

%

%

Sumbar

Aceh

Jabar

Jatim

Jabar

Jatim

Sumbar

Jateng

Riau

Other

Riau

Other

Sumber: Sistem Informasi Mustahik BAZNAS (SIMBA)

Bank Indonesia

63


Boks 2.1

Pengaturan Surat Berharga Komersial

Kondisi pasar uang yang dalam dan likuid menjadi

dibandingkan dengan pendanaan dari perbankan.

salah satu prasyarat untuk mendukung peningkatan

Biaya pendanaan yang rendah memungkinkan

efektivitas transmisi kebijakan moneter. Salah

biaya produksi korporasi semakin efisien, sehingga

satu strategi dalam upaya pendalaman pasar

harga jual diharapkan akan semakin bersaing. Selain

uang adalah melalui pengembangan instrumen

itu, kehadiran instrumen Surat Berharga Komersial

pasar uang, yang saat ini sangat didominasi oleh

diharapkan akan meningkatkan kompetisi yang

instrumen operasi moneter. Instrumen pasar

sehat antara pendanaan dari perbankan dan

uang yang sekarang sedang diupayakan untuk

pendanaan dari pasar uang, sehingga pada

berkembang adalah instrumen commercial paper

gilirannya diharapkan akan mendorong penurunan

atau yang di Indonesia dikenal dengan nama Surat

biaya pendanaan dari sektor perbankan.

Berharga Komersial. Surat Berharga Komersial merupakan salah satu Surat Berharga Komersial mempunyai fungsi yang

instrumen pasar uang yang dapat didefinisikan

sangat strategis dibandingkan dengan instrumen

sebagai surat sanggup tanpa jaminan (unsecured),

pasar uang lainnya. Saat ini korporasi sangat

diterbitkan oleh korporasi yang memiliki kualitas

tergantung pada pendanaan dari perbankan

kredit yang bagus, dan memiliki jangka waktu

guna memenuhi kebutuhan dana jangka pendek

di bawah 1 tahun (short term). Sebelum krisis

untuk modal kerja atau pendanaan penunjang.

1998, penerbitan Surat Berharga Komersial oleh

Ketergantungan pendanaan korporasi yang sangat

korporasi dengan menggunakan warkat sempat

tinggi kepada perbankan memiliki kelemahan

mengalami masa booming. Namun, pasca krisis

yaitu tingginya biaya dana yang harus ditanggung

1998, tidak ada lagi penerbitan dan perdagangan

korporasi yang pada akhirnya akan diteruskan

Surat Berharga Komersial di pasar domestik,

pada konsumen akhir yang tercermin pada lebih

kecuali penerbitan oleh korporasi yang sempat

tingginya harga jual suatu produk atau jasa. Disisi

muncul kembali pada tahun 2005, motivasi dari

lain, perbankan juga menghadapi keterbatasan

penerbitan tersebut lebih disebabkan perlunya

dalam

alternatif instrumen menyusul gagalnya rencana

menghimpun

dana

karena

semakin

penerbitan obligasi oleh korporasi tersebut karena

tingginya tingkat kompetisi industri.

pasar yang kurang mendukung. Dengan

64

adanya

instrumen

Surat

Berharga

Komersial sebagai alternatif pendanaan jangka

Di Indonesia saat ini, tingkat kepercayaan investor

pendek, korporasi yang memenuhi persyaratan

terhadap

tertentu dapat menghimpun dana jangka pendek

tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan masih

melalui pasar uang dengan biaya yang relatif

ada kekhawatiran investor terhadap potensi

lebih murah dan dengan jumlah yang relatif besar

kembali terulangnya kejadian gagal bayar (default)

Bank Indonesia

Surat

Berharga

Komersial

masih


Surat Berharga Komersial sebagaimana yang

Komersial. Penerbitan PBI dimaksud bertujuan

terjadi pada saat krisis tahun 1998. Kekhawatiran

untuk menciptakan pasar Surat Berharga Komersial

tersebut turut mempengaruhi keputusan investasi

yang kredibel, efektif, dan efisien sehingga dapat

dari investor sehingga mempengaruhi likuiditas

menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka

pasar Surat Berharga Komersial domestik.

pendek bagi korporasi non bank

serta sebgai

alternatif instrumen investasi bagi investor. Pengaturan mengenai Surat Berharga Komersial

Hal tersebut pada gilirannya diharapkan dapat

di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi

mempercepat proses pendalaman pasar keuangan

No. 28/52/KEP/DIR/1995 tentang Persyaratan

dan mendukung transmisi kebijakan moneter.

Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank

Sejumlah hal yang akan diatur dalam PBI tersebut

Umum di Indonesia, dimana ketentuan tersebut

adalah terkait dengan: i) kriteria instrumen; ii)

hanya mengatur penerbitan dan perdagangan

kriteria pelaku; iii) perizinan; iv) transaksi dan

Surat Berharga Komersial yang dilakukan melalui

penatausahaan; serta v) aspek lainnya.

bank umum di Indonesia. Karenanya saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur penerbitan

Definisi kriteria instrumen yang akan digunakan

dan perdagangan Surat Berharga Komersial bagi

dalam PBI ini merujuk pada definisi yang diatur di

korporasi dan lembaga keuangan non bank yang

dalam KUHD4, yaitu surat sanggup tanpa jaminan

tidak melalui bank umum. Bagi korporasi sendiri,

(unsecured), diterbitkan oleh korporasi yang

instrumen Surat Berharga Komersial masih jarang

memiliki kualitas kredit yang bagus, dan memiliki

digunakan sebagai alternatif dari pendanaan

jangka waktu di bawah 1 tahun (short term). Dari

jangka pendek perbankan.

sisi penerbit, PBI akan mengatur sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh Penerbit dari Surat

Dengan

perjalanan

Berharga Komersial. Kriteria tersebut diantaranya

perkembangan pasar Surat Berharga Komersial,

adalah: i) badan hukum berbentuk perseroan

diperlukan

pengaturan

terbatas (PT) yang memenuhi persyaratan antara

penerbitan dan perdagangan Surat Berharga

lain terdaftar sebagai emiten pada Bursa Efek

Komersial yang prudent dan kredibel. Dalam hal

Indonesia (BEI); ii) korporasi yang tidak terdaftar

ini, Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan

sebagai Emiten atau Perusahaan Publik dengan

Peraturan

mengenai

memenuhi persyaratan telah beroperasi sekurang-

Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga

kurangnya 3 (tiga) tahun; iii) memiliki ekuitas

4

mempertimbangkan penyempurnaan

Bank

Indonesia

(PBI)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Bank Indonesia

65


sekurang-kurangnya Rp 50.000.000.000,00 (lima

harus menyampaikan informasi penerbitan Surat

puluh miliar Rupiah); dan iv) menghasilkan laba

Berharga Komersial kepada pihak yang akan

usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir.

membeli melalui memorandum informasi yang diperlukan oleh calon investor dalam membuat

PBI juga akan mengatur bahwa pihak yang menerbitkan

Surat

Berharga

keputusan investasi.

Komersial

wajib memperoleh izin penerbitan dari Bank

Terkait dengan transaksi di pasar sekunder, akan

Indonesia. Perizinan yang diberikan oleh Bank

diatur bahwa transaksi Surat Berharga Komersial

Indonesia adalah izin untuk mendaftarkan dan

oleh Bank dan Perusahaan Efek dapat dilakukan

menatausahakan surat berharga komersial pada

secara langsung maupun melalui perantaraan

lembaga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

lembaga pendukung transaksi. Sementara itu,

Dalam memberikan izin, Bank Indonesia akan

transaksi Surat Berharga Komersial di pasar

mempertimbangkan

seperti

sekunder oleh Korporasi, orang perseorangan,

pemenuhan kriteria/persyaratan sebagai penerbit

dan bukan penduduk harus dilakukan melalui

Surat Berharga Komersial dan kriteria instrumen

perantaraan lembaga pendukung transaksi.

berbagai

aspek

Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan. PBI juga akan mengatur diantaranya perhitungan Hal lain yang akan diatur oleh PBI adalah kriteria

harga

transaksi

menggunakan

konvensi

instrumen Surat Berharga Komersial. Kriteria

perhitungan hari (day-count convention) yaitu

tersebut antara lain: i) diterbitkan oleh korporasi

Actual/360, penentuan harga dalam perdagangan

non bank dalam bentuk tanpa warkat (scripless);

dapat mengacu pada suku bunga acuan antara lain

ii) bunga dibayarkan secara diskonto; iii) dapat

JIBOR, jangka waktu maksimal setelmen transaksi di

diterbitkan dalam denominasi Rupiah dan Valuta

pasar uang (pasar sekunder) yaitu wajib dilakukan

Asing; iv) memiliki tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan,

maksimal 3 hari kerja setelah transaksi (T+3).

9 bulan, 12 bulan; v) peringkat instrumen minimal investment grade yang diterbitkan oleh lembaga

Selain itu, untuk dapat mewujudkan pasar Surat

Otoritas Jasa

Berharga Komersial yang kredibel, Bank Indonesia

pemeringkat yang diakui oleh

juga akan melakukan pengawasan yang mencakup:

Keuangan.

i) pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan Selain itu, PBI juga akan mengatur persyaratan

serta ii) pengawasan terhadap pelaporan atas

keterbukaan

penerbitan dan transaksi di pasar sekunder.

informasi

Penerbitan

Surat

Berharga Komersial. Dalam hal ini penerbit

66

Bank Indonesia


Berbagai persyaratan yang akan diatur dalam PBI mengenai Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial relatif lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, seperti diaturnya kriteria penerbit, kriteria instrumen, kriteria lembaga pendukung pasar uang khususnya diaspek penerbitan, keterbukaan informasi, pengaturan transaksi di pasar sekunder, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, perlindungan investor,

maupun

pelaporan

transaksi

dan

pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pasar Surat Berharga Komersial lebih prudent serta dapat memberikan informasi yang lebih memadai dan lebih transparan kepada investor. Kesemuanya itu pada gilirannya akan mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia

67


Local Currency Settlement Framework

Boks 2.2

Mata uang yang mendominasi perdagangan

uang lokal untuk setelmen transaksi perdagangan

internasional di dunia saat ini adalah dollar

internasional (Local Currency Settlement – LCS).

Amerika Serikat (USD) dan euro (EUR) didorong

Dengan penggunaan mata uang lokal untuk

oleh likuiditas yang sangat besar, serta daya tahan

setelmen perdagangan internasional diharapkan

kedua mata uang tersebut yang relatif lebih tinggi

dapat mendiversifikasi eksposur mata uang,

dibandingkan

mata uang negara lain (Auboin,

mengurangi biaya transaksi, mengembangkan

2012)5. Penggunaan kedua mata uang tersebut

pasar mata uang regional, serta membuka akses

juga mendominasi dalam perdagangan antara

bagi para pelaku usaha. Terkait upaya untuk

eksportir dan importir di Negara Asia (intra-Asia).

memitigasi risiko kurs, Auboin juga menjelaskan

Dengan skala ekonomi dan volume perdagangan

bahwa dengan penggunaan kerangka LCS manfaat

internasional

termasuk

yang didapatkan antara lain adalah eksportir dan

Indonesia, yang semakin meningkat dari tahun ke

importir bisa menetapkan harga dalam mata uang

tahun, penggunaan USD sudah menjadi hal yang

lokal sehingga relatif kurang terekspos terhadap

wajar. Porsi perdagangan intra-Asia

pergerakan mata uang utama, terutama apabila

negara-negara

Asia,

meningkat

dari 49% di tahun 2000 menjadi 53% di tahun

terjadi gejolak di USD dan EUR.

2010 terhadap total perdagangan dunia. Namun demikian, penggunaan mata uang regional kawasan

Upaya

Asia dalam perdagangan internasional masih

Malaysia, dan Thailand.

relatif rendah. Hal ini juga terjadi di Indonesia,

Diawali dengan diskusi bilateral (bilateral meeting)

dimana tagihan transaksi perdagangan dan

antara BI dengan Bank of Thailand dan BI dengan

keuangan internasional mayoritas menggunakan

Bank Negara Malaysia, terdapat kesamaan pandang

USD. Angka Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

terhadap dominasi mata uang tertentu dalam

menunjukkan USD mendominasi hingga mencapai

perdagangan ketiga negara. Selain itu terdapat

rata-rata 78% dari seluruh mata uang yang

keinginan yang sama untuk mengurangi dominasi

digunakan

tersebut

dalam

perdagangan

internasional

Indonesia.

Meningkatkan

melalui

Kerjasama

peningkatan

Indonesia,

penggunaan

mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan internasional antara ketiga negara.

Memperhatikan kondisi tersebut, dipandang perlu terdapat upaya untuk mengurangi ketergantungan

Dari sisi perdagangan, Malaysia dan Thailand

terhadap penggunaan USD dan meminimalisir

merupakan negara di kawasan ASEAN yang

risiko kurs terkait pergerakan nilai tukar IDR-USD.

termasuk dalam 10 besar mitra dagang utama

Salah satu alternatif adalah penggunaan mata

Indonesia.

Auboin, Marc, “Use of Currencies in International Trade: Any Changes in The Picture?”, WTO, May 2012

5

68

Bank Indonesia

Total

volume

perdagangan

rata-


rata mencapai USD20 miliar per tahun untuk

Salah satu upaya untuk meningkatkan penggunaan

perdagangan Indonesia-Malaysia, serta USD15

mata uang lokal dalam transaksi perdagangan

miliar per tahun untuk perdagangan Indonesia-

internasional

Thailand, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2.1.

kerangka Local Currency Settlement (LCS). Terkait

Di lain pihak, penggunaan mata uang lokal baik

hal tersebut, pada 23 Desember 2016, Bank

Rupiah (IDR), Bath (THB), dan Ringgit (MYR)

Indonesia telah menandatangani Memorandum

dalam kegiatan ekspor impor Indonesia terhadap

of Understanding dengan Bank of Thailand serta

Malaysia dan Thailand masih relatif terbatas.

dengan Bank Negara Malaysia, terkait kerjasama

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk

bilateral dalam kerangka LCS antara Indonesia –

mendorong penggunaan mata uang lokal dalam

Thailand dan Indonesia – Malaysia.

adalah

dengan

menggunakan

perdagangan antara ketiga negara. Tabel Boks 2.2.1 Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Negara Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Negara (Rata-rata 2011 - 2016) Impor No

Negara Asal

Expor

Nilai (USD Bio)

%

No

Negara Asal

Nilai (USD Bio)

%

1

Tiongkok

29,17

17,53%

1

Jepang

23,64

13,78%

2

Singapura

22,38

13,45%

2

Tiongkok

19,28

11,24%

3

Jepang

17,26

10,37%

3

AS

15,84

9,24%

4

Korea Selatan

10,66

6,41%

4

Singapura

13,78

8,03%

5

Malaysia

10,53

6,33%

5

India

12,11

7,06%

6

Thailand

9,81

5,90%

6

Korea Selatan

10,65

6,21%

7

AS

8,49

5,10%

7

Malaysia

9,30

5,42%

8

Australia

5,17

3,10%

8

Taiwan

6,00

3,50%

9

Saudi Arabia

5,09

3,06%

9

Thailand

5,67

3,31%

10

Taiwan

3,85

2,32%

10

Australia

4,30

2,51%

11

Jerman

3,71

2,23%

11

Philipina

4,03

2,35%

12

India

3,67

2,21%

12

Belanda

4,02

2,34%

13

Other

36,60

22,00%

13

Other

42,94

25,03%

166,39

100,00%

Total

171,57

100,00%

Total

Tabel Boks 2.2.2 Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Valuta Ekspor dan Impor Indonesia Berdasarkan Valuta (Rata-rata 2011 - 2016) Impor

Expor

No.

Valuta

Nilai (USD Bio)

%

No.

Valuta

Nilai (USD Bio)

%

1

USD

129,77

77,99%

1

USD

160,92

93,79%

2

EUR

5,98

3,60%

2

JPY

1,92

1,12%

3

JPY

5,54

3,33%

3

EUR

1,86

1,08%

4

IDR

3,98

2,39%

4

SGD

1,65

0,96%

5

SGD

3,03

1,82%

5

IDR

1,51

0,88%

6

AUD

0,66

0,39%

6

CNY

0,92

0,53%

7

MYR

0,42

0,25%

7

HKD

0,20

0,12%

8

THB

0,33

0,20%

8

AUD

0,17

0,10%

9

GBP

0,30

0,18%

9

MYR

0,13

0,07%

10

CNY

0,29

0,17%

10

GBP

0,09

0,05%

11

CHF

0,22

0,13%

11

THB

0,07

0,04%

12

HKD

0,10

0,06%

12

AED

0,06

0,03%

13

Other

15,79

9,49%

13

Other

2,08

1,21%

Total

166,39

100,00%

Total

171,57

100,00%


Bank Indonesia

69


(LCS)

Contoh dari penggunaan skema LCS dapat

merupakan kerangka kerjasama internasional

digambarkan sebagaimana Gambar 2.2.1. Dalam

yang memperkenankan bank yang ditunjuk -

hal importir Indonesia melakukan transaksi dengan

Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) di setiap

eksportir asal Malaysia, maka importir Indonesia

negara untuk melakukan aktivitas perbankan

dapat membuka rekening MYR di Indonesia pada

menggunakan mata uang negara counterpart.

bank yang ditunjuk, untuk dapat melakukan

Aktivitas perbankan dan transaksi keuangan yang

pembayaran dalam MYR. Pada skema non LCS,

disepakati antara lain meliputi:

umumnya diperlukan rekening USD, mengingat

(i) Pembukaan rekening di bank ACCD setempat

pembayaran dilakukan dalam USD maka hal ini

Kerangka

Local

Currency

Settlement

dalam mata uang negara counterpart.

akan menambah tekanan pada kurs USD/IDR.

(ii) Transfer dana (overbooking) atas pembelian

Melalui mekanisme LCS, importir Indonesia dapat

barang (impor) dalam mata uang lokal, dimana

melakukan forward beli MYR/jual IDR, dan tidak

eksportir akan menerima pembayaran dalam

lagi harus membeli USD. Ketika kewajiban bayar

mata uang masing-masing Negara asal.

telah jatuh waktu, maka transfer MYR dapat

(iii) Pemberian fasilitas trade financing dalam

dilakukan melalui Bank ACCD dari rekening MYR

mata uang Ringgit (MYR) atau Bath (THB) bagi

di Indonesia ke rekening MYR eksportir Malaysia

importir Indonesia,

pada bank ACCD di negara Malaysia.

(iv) Melakukan transaksi jual beli valas THB/IDR dan MYR/IDR berupa transaksi Spot, Forward

Sebaliknya, dalam hal terdapat eksportir Indonesia

dan Swap.

hendak menggunakan mekanisme LCS, maka

(v) Penerbitan direct quotation THB/IDR dan

importir Malaysia akan membuka rekening rupiah (IDR) di bank ACCD Malaysia, untuk melakukan

MYR/IDR.

pembayaran dalam mata uang IDR. Gambar Boks 2.2.1 Contoh Skema Local Currency Settlement Forward beli MYR/ Jual IDR

2

Bank ACCD Indonesia

Forward beli MYR/ Jual IDR

Perintah Pembayaran dalam MYR

3 bulan kemudian, MYR di transfer ke eksportir

1

3 Indonesia Importers

70

Bank Indonesia

4

Bank ACCD Malaysia

5 Kredit MYR ke Rek MYR Eksporter

Malaysia Exporters


Untuk dapat menggunakan skema LCS, aktivitas

yang dimiliki oleh Malaysia dan Thailand, para

perbankan dan transaksi keuangan tersebut

eksportir dan importir di kedua negara merasa

harus dilakukan dengan didasari underlying

terbantu dengan adanya kerangka LCS. Hal ini

berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa.

karena LCS memberikan pilihan bagi para eksportir

Pada kerangka kerjasama ini, bank yang ditunjuk

dan importir di kedua negara dalam melakukan

yaitu Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)

penyelesaian transaksinya.

di Indonesia, Thailand dan Malaysia, dapat Local Currency

menyediakan jasa keuangan berupa fasilitas

Dengan adanya kerjasama

setelmen perdagangan barang dan jasa dengan

Settlement antara Indonesia, Malaysia dan Thailand

menggunakan mata uang lokal, dan beberapa

maka penyelesaian perdagangan internasional

fleksibilitas dalam memfasilitasi perdagangan

antara ketiga negara tersebut dapat menggunakan

barang dan jasa di ketiga negara.

mata uang lokal, dalam hal ini Rupiah, Ringgit dan Baht. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi

Mekanisme surveillance dan sharing informasi antar

penggunaan USD, yang pada akhirnya dapat

bank sentral akan dilakukan untuk memastikan

berkontribusi terhadap peningkatan kestabilan

kepatuhan bank ACCD terhadap persyaratan yang

nilai tukar rupiah.

ditetapkan bank sentral. Berdasarkan pengalaman Gambar Boks 2.2.2 Alur Pelaksanaan Mekanisme LCS

Bank ACCD Malaysia

MEKANISME UMUM LCS • • • • • •

Bank ACCD Indonesia

Pembukaan rek MYR SNA, THB SNA dan IDR SNA Transaksi Spot, Forward, atau Swap MYR/IDR atau THB/IDR dengan eligible underlying Transfer IDR, MYR atau THB (overbooking), termasuk dalam rangka investasi • Trade financing dalam mata uang IDR, MYR atau THB

Bank ACCD Thailand

Bank Indonesia

71


Boks 2.3

Perkembangan Pasar Modal Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan dan Investasi Selain Perbankan

Keberadaan sektor keuangan yang tumbuh dan

Kondisi sebagaimana tersebut di atas juga terjadi

berkembang dengan baik dan sehat, khususnya

pada sistem keuangan Indonesia. Lazimnya,

perbankan dan pasar modal, akan memberikan

pasar modal di Indonesia lebih berperan sebagai

keunggulan komparatif bagi suatu perekonomian.

alternatif pendanaan para pelaku usaha domestik

Hal ini tidak lepas dari fungsi intermediasi yang

maupun sarana investasi bagi pemodal. Seiring

dilakukan oleh perbankan dan pasar modal.

dengan semakin berkembang dan terbukanya

Fungsi intermediasi dari keduanya berperan dalam

perekonomian Indonesia, terjadi peningkatan

menjembatani antara kebutuhan pendanaan

peran pasar modal sebagai sumber pendanaan dan

untuk kegiatan ekonomi dengan minat investor

pembiayaan bagi pelaku kegiatan usaha. Sejalan

yang mencari instrumen investasi (investment

dengan itu, sejumlah kebijakan dan peraturan

outlets) guna mendapatkan optimal return dengan

telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang

risiko yang terukur. Peran strategis tersebut tidak

untuk mendorong perkembangan pasar modal

hanya menjadikan perbankan dan pasar modal

baik

sebagai produk dari suatu perekonomian namun

maupun efisiensi dalam mekanisme pendanaan/

juga keduanya sebagai pendorong pertumbuhan

pembiayaan.

ekonomi suatu negara.

otoritas juga memperketat aspek pengawasan

dari

aspek

infrastruktur,

Melengkapi

upaya

kemudahan, tersebut,

untuk memastikan bahwa perkembangan pasar Selain peran strategis secara individual, peran

modal berjalan pada koridor yang sesuai dengan

intermediasi keuangan yang dilakukan oleh

perkembangan ekonomi, tumbuh secara sehat,

perbankan dan pasar modal juga bersifat saling

dengan tetap meletakkan perlindungan terhadap

melengkapi (complementary) satu sama lain

investor sebagai prioritas utama. Upaya-upaya

terutama dalam hal penyediaan pembiayaan

tersebut menunjukkan hasil sebagaimana terlihat

untuk perekonomian. Fleksibilitas yang dimiliki

dari perkembangan pasar modal yang positif

oleh pasar modal menjadi penyeimbang ketika

selama beberapa periode terakhir.

industri perbankan menghadapi kendala dalam pelaku

Selama tiga tahun terakhir, pembiayaan melalui

ekonomi. Demikian sebaliknya, ketika pasar modal

pasar modal menunjukkan tren yang positif

dihadapkan pada memburuknya persepsi risiko

terlihat dari peningkatan Right Issue (RI), Initial

para investor, maka perbankan dapat berperan

Public Offering (IPO), penerbitan obligasi korporasi,

sebagai alternatif penyedia kredit bagi korporasi

Medium Term Notes (MTN), dan Negotiable

ataupun rumah tangga.

Certificate Deposit (NCD). Selama tahun 2016

menyediakan

pembiayaan

kepada

tercatat total penerbitan instrumen-instrumen

72

Bank Indonesia


dimaksud sebesar Rp230,8 triliun yang dilakukan

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa

oleh bank, Institusi Keuangan Non Bank (IKNB)

minat investor domestik untuk mendiversifikasi

maupun korporasi non keuangan.

portofolio investasinya ke pasar saham domestik semakin meningkat. Meski demikian, jika dilihat

Pasar Saham

dari rasio jumlah investor yang terdaftar di pasar domestik

modal terhadap jumlah tenaga kerja yang hanya

selama selama tiga tahun terakhir sejak tahun

sebesar 0,38% pada tahun 2016 menunjukkan

2014

peningkatan.

bahwa jumlah investor domestik di Indonesia

Selama tahun 2016 kepemilikan saham investor

masih relatif rendah dibandingkan dengan dua

domestik mencapai 45,51%, meningkat pesat jika

negara ASEAN lainnya yaitu Thailand dan Filipina

dibandingkan pangsa kepemilikan pada tahun 2014

yang mencapai 3,18% dan 1,69%, sebagaimana

dan tahun 2015 masing-masing sebesar 35,7% dan

tergambar pada Grafik 2.3.5. Hal ini sekaligus

36,21%.

menunjukkan

Kepemilikan

saham

oleh

cenderung

investor

mengalami

bahwa

potensi

peningkatan

kepemilikan saham oleh investor domestik masih cukup tinggi. Grafik Boks 2.3.1 Perkembangan Penerbitan Instrumen Pasar Modal 60

Rp T 2014

50

2015

2016

Bank IKNB Korporasi

40 30 20 10

NCD

IPO

RI

Obligasi MTN

NCD

IPO

Grafik Boks 2.3.2 Perkembangan Kepemilikan Saham oleh Investor Domestik ribu akun 500

0,32

250

0,30

3000

200

0,28

2000

150

0,25

1000

100

0,24

50

0,22

0

0,20

2012

2013

2014

0,38

Agt

Nov

Feb

0,36

Mei

0

Agt

0,34

300

Nov

350

Feb

Nov

Jul

2016

Sep

Mei

Jan

Mar

Nov

Jul

2015

Sep

Mei

Jan

Mar

Nov

Jul

Sep

Jan

Mar

Mei

2014

5000

Mei

37,5%

30 25

400

4000

36,2%

35

450

6000

Agt

40

% 0,40

Jml Investor Jml Investor/Tenaga Kerja skala kanan

Agt

45,5%

Feb

45

NCD

7000

Mei

IHSG (skala kanan) Porsi Domestik

Obligasi MTN

Grafik Boks 2.3.3 Rasio jumlah Investor terhadap Tenaga Kerja Indonesia

% 50

RI

Nov

Obligasi MTN

Feb

RI

Mei

IPO

Nov

0

2015

Bank Indonesia

73


Grafik Boks 2.3.4 Perbandingan Perkembangan Jumlah akun investor Pasar Saham

Grafik Boks 2.3.5 Perbandingan Persentase Jumlah Akun Investor Pasar Saham terhadap Tenaga Kerja

ribu akun

1400

%

3,5

2014

1200

3,0

1000

2,5

800

2,0

600

1,5

400

1,0

200

0,5

0

Thailand

Filipina

2013

0

Indonesia

2014

2014

Thailand

2015

Filipina

2013

2014

Cenderung meningkatnya minat investor domestik

yang cukup baik. Di akhir tahun 2016, pasar

serta potensi peningkatan yang masih cukup tinggi

saham Indonesia mencatatkan kinerja positif jika

juga tidak lepas dari strategi investor domestik

dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya,

untuk mendapatkan return yang optimal dari

serta mencatat pertumbuhan yang relatif lebih

portofolio investasinya. Hal ini ditunjang salah

baik dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan

satunya oleh kinerja pasar saham Indonesia

ataupun global.

Grafik Boks 2.3.6 Kinerja Pasar Saham Indonesia dan 12 Negara lain pada Akhir Tahun 2016 Indonesia

22,3

(12,1)

15,3 (4,8)

Korsel Thailand

2,4 3,3 15,3

(14,0)

19,8 0,2

Malaysia

6,2

(14,3)

(0,1)

Jepang

Filipina India

Dec-14 Dec-15 Dec-16

9,1

1,3 0,4

(7,2)

22,2

(3,9) (1,6) (5,0)

29,9 1,9

(2,2)

Inggris

(2,7) (4,9) (0,8)

7,5 13,4 14,4 0,7 7,0

Sumber: Bloomberg

Bank Indonesia

35,6

15,0

(19,6)

AS

Australia

7,1 0,4

Hong Kong China

12,7

(10,2)

Singapore

74

Indonesia

2015


Pasar Surat Utang

oleh asing masih cukup besar yaitu mencapai 37%,

Selama 2016, volume transaksi perdagangan

hal ini salah satunya dipengaruhi oleh imbal hasil

surat utang meningkat yang dipengaruhi oleh

SBN yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-

peningkatan kepemilikan SBN oleh IKNB yang

negara lainnya.

cukup signifikan yaitu sebesar Rp127 triliun, dari Rp284 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp411

Sejalan dengan meningkatnya penerbitan SBN,

triliun di akhir tahun 2016. Hal tersebut seiring

penerbitan obligasi korporasi juga menunjukkan

dengan pemenuhan terhadap ketentuan OJK

perkembangan yang menggembirakan. Selama

yang mewajibkan investasi SBN oleh Lembaga

tahun

6

Jasa Keuangan Non Bank . Dari semua IKNB, dana

mencapai sebesar Rp114,9 triliun didominasi

pensiun dan asuransi mencatatkan peningkatan

penerbitan oleh IKNB khususnya Perusahaan

porsi kepemilikan SBN terbesar. Selain untuk

Pembiayaan

memenuhi

peningkatan

selama tahun 2016 meningkat sebesar 82% bila

kepemilikan SBN oleh dana pensiun dan asuransi

dibandingkan penerbitan pada tahun 2015, dari

juga sebagai bagian dari strategi hedging dan

jumlah tersebut 46% merupakan penerbitan

pengelolaan likuiditas mengingat SBN umumnya

obligasi

memiliki jangka waktu panjang sesuai dengan

obligasi oleh PP dipengaruhi oleh upaya PP untuk

maturity profile kewajiban dana pensiun dan

mendiversifikasi sumber pendanaannya selain

asuransi. Meski total kepemilikan investor domestik

yang berasal dari utang bank dan utang luar negeri,

cenderung meningkat, pangsa kepemilikan SBN

serta untuk pengelolaan biaya modal.

ketentuan

POJK,

2016,

1.800 1.600 1.400

Penerbitan

korporasi

obligasi

Meningkatnya

IKNB

penerbitan

Rp T

Asing, 665,86

600 500 IKNB, 410,73 Bank, 396,97

400

1.200 1.000

300

800 600

200

400

100

200

-

-

Dec-12

6

PP.

obligasi

Grafik Boks 2.3.8 Kepemilikan SBN 700

11-30 6-10 0-5

(PP).

oleh

Grafik Boks 2.3.7 Jangka Waktu SBN yang Diterbitkan

2.000

penerbitan

Dec-13

Dec-14

Dec-15

Bank Indonesia, 137,02 Lainnya, 104,91 Indovidu, 57,79

2014

2015

2016

Dec-16

POJK No.1/POJK.05/2016 tgl 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Bank Indonesia

75

Permainan balap karung dilakukan dengan cara berjalan, melompat dan berlari dengan sebagian badan berada dalam karung demi menjadi yang tercepat dalam mencapai garis akhir yang telah ditentukan. Diperlukan kerja keras, stamina dan strategi yang baik untuk menjadi pemenang. Kerja keras, stamina dan strategi dalam balap karung tersebut mengibaratkan kinerja korporasi non keuangan di Indonesia yang mulai membaik dan tumbuh sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi.

03 Pada semester II 2016, kinerja sektor rumah tangga relatif stabil dengan risiko yang masih terjaga seiring dengan membaiknya perekonomian. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2016 menyebabkan sektor rumah tangga relatif resilience serta mendorong optimisme rumah tangga terhadap kondisi perekonomian ke depan. Hal ini antara lain tercermin dari membaiknya Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Kondisi sektor rumah tangga yang diperkirakan akan membaik tersebut diharapkan dapat mendorong penghimpunan DPK dan penyaluran kredit perbankan, sekaligus terjaganya kualitas kredit ke sektor rumah tangga. Sebagaimana sektor rumah tangga, kinerja sektor korporasi dipengaruhi oleh perkembangan di eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, faktor yang mempengaruhi antara lain belum kuatnya pemulihan ekonomi global, walaupun harga beberapa komoditas mulai meningkat namun pertumbuhan ekspor masih relatif terbatas. Sementara itu, dari sisi internal, dipengaruhi oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh relatif kuatnya konsumsi rumah tangga. Secara umum, kinerja korporasi non keuangan mulai membaik tercermin dari indikator profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to equity ratio (DER) yang menunjukkan perbaikan, walaupun indikator produktivitas mengalami penurunan. Namun demikian membaiknya kinerja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan karena korporasi masih cenderung menahan ekspansi usahanya. Hal ini antara lain tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kegiatan usaha pada akhir semester II 2016 tumbuh melambat dibandingkan dengan akhir semester I 2016, namun prospek kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2017 diperkirakan akan meningkat.

Rumah Tangga dan Korporasi

Kajian Stabilitas KEuangan

No. 28, Maret 2017

Kinerja Rumah Tangga dan Korporasi mulai menunjukkan Perbaikan

Perbaikan peretumbuhan ekonomi pada 2016 memberikan dampak positif terhadap perilaku rumah tangga

Konsumsi RT Kuat Porsi Konsumsi RT menjadi

Rp Rp

Kemampuan Menabung Naik

Rp

Kelompok RT yang Menabung menjadi

70,44%

78,92 %

Pertumbuhan DPK Individual menjadi

Pertumbuhan Kredit Perorangan menjadi

8,92% (yoy)

8,32% (yoy)

NPL Perorangan menjadi

1,59%

Kinerja Korporasi Non Keuangan Melambat Dengan Risiko Yang Masih Terjaga

Profitabilitas Rp

ROA menjadi

4,85%

Likuiditas dan Solvabilitas

Rp Rp

Rp

ROE menjadi

10,08%

Current Ratio menjadi

Kemampuan Membayar Utang Rp

DSR menjadi

74,23%

1,47%

DER menjadi

TA/TL menjadi

1,00%

2,00%

Pertumbuhan DPK menjadi

16,60% (yoy)

80

Bank Indonesia

Rp

Pertumbuhan Kredit menjadi

9,43%

Rp

NPL Gross menjadi

3,62%


Peningkatan optimisme rumah tangga terhadap

3.1. Asesmen Kondisi dan Risiko Sektor Rumah Tangga

kondisi perekonomian antara lain tercermin dari membaiknya Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks

3.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Keyakinan Konsumen (IKK). Hasil Survei Penjualan

Sumber kerentanan sektor rumah tangga antara

IPR sebesar 218,0, sedangkan akhir semester II

lain dapat berasal dari perkembangan kondisi

2016 sedikit meningkat menjadi 218,71. Namun jika

perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia pada 2016

dilihat dari pertumbuhannya, terdapat perlambatan

mengalami peningkatan dibandingkan 2015 yakni dari

dibandingkan semester I 2016 yaitu dari 16,3% menjadi

4,88% menjadi 5,02% yang menyebabkan sektor rumah

10,5% (yoy) pada semester II 2016 (Grafik 3.2.).

Eceran (SPE) pada akhir semester I 2016 menunjukkan

tangga relatif tahan (resilience). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja investasi, dan peningkatan

Grafik 3.2. Pertumbuhan Penjualan Riil (%) 40

ekspor. Pada triwulan IV 2016, konsumsi rumah tangga

30

tumbuh sedikit lebih tinggi (4,99%) dari pertumbuhan

20

ekonomi (4,94%). Penguatan konsumsi rumah tangga

10

tersebut

antara

lain

disebabkan

meningkatnya

0

dan pendidikan, serta makanan dan minuman. Seiring

-20

sedikit peningkatan yakni dari 54,77% (triwulan IV 2015) menjadi 54,80% (triwulan IV 2016) (Grafik 3.1.).

11,4 12,9

10,5

9,9

8,1

7,5

9,5

1,9

0,2

-0,7

-2,1

-1,2

-2,6

-10

konsumsi rumah tangga terhadap PDB menunjukkan

9,7

10,9 3,8

pengeluaran transportasi dan komunikasi, kesehatan dengan kenaikan tersebut, proporsi pengeluaran

11,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112*1** 2014

Bulan Puasa

2015

2016

Pertumbuhan (%, rotm)

Keterangan : *) Angka Sementara

2017

Pertumbuhan (%, yoy)

**) Angka Sementara

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia. Desember 2016

Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)2, Grafik 3.1. Kontribusi Konsumsi RT Terhadap PDB

menggambarkan keyakinan konsumen terhadap kondisi 6,0%

perekonomian saat ini, juga mengalami peningkatan

5,6%

menjadi sebesar 115,4 dibandingkan akhir semester I

5,2%

2016 (113,7). Kenaikan IKK didorong oleh peningkatan

4,94%4,8%

dua komponen pembentuknya yaitu Indeks Kondisi

4,4%

Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

(yoy)

105% 90% 75% 60%

4,99%

45% 30% 15% 0%

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

4,0%

2016

Proporsi Konsumsi RT thd PDB

Pertumbuhan Konsumsi RT (skala kanan)

Proporsi Konsumsi Non RT thd PDB

Pertumbuhan PDB (skala kanan)

IKE, menggambarkan persepsi konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini, menunjukkan peningkatan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Indeks Riil Penjualan Eceran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan dan memperoleh gambaran mengenai kecenderungan perkembangan penjualan eceran serta konsumsi masyarakat umumnya. Hasil survei dapat dilihat di website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/). 2 Indeks Keyakinan Konsumen merupakan rata-rata sederhana dari indeks Kondisi Ekonomi Saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen. Hasil survei dapat dilihat di website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/). 1

Bank Indonesia

81


No. 28, Maret 2017

dari 99,9 pada akhir semester I 2016 menjadi 102,9

IEK, menggambarkan ekspektasi konsumen terhadap

pada akhir semester II 2016 (Grafik 3.3.). Peningkatan

kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, mengalami

tersebut didorong oleh kenaikan di seluruh komponen

peningkatan.

pembentuknya yaitu optimisme terhadap ketersediaan

meningkatnya ekspektasi ketersediaan lapangan kerja

lapangan kerja, penghasilan saat ini, dan ketepatan

6 bulan mendatang dan ekspektasi kegiatan usaha.

Kenaikan

IEK

disebabkan

oleh

waktu pembelian barang tahan lama. Demikian juga Grafik 3.3. Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini, Indeks Ekspektasi Konsumen (Indeks, rata-rata tertimbang 18 kota) 140,0 130,0 115,9 Optimis

120,0 110,0

Pesimis

100,0 90,0

103,5 Penurunan Harga BBM gas dan tarif listrik

Kenaikan Harga BBM

80,0 70,0

Penurunan Harga BBM 10

116,0

112,5 106,7

11 12

1

2

3

4

5

6

Penurunan Harga BBM 7

8

9

10 11

12

1

2

3

4

5

6

2015 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

115,4

7

8

9

10 11

12

2016

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

IKK Triwulanan

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Sumber : Survei Konsumen (18 Kota), Bank Indonesia. Desember 2016

Pada 3 bulan ke depan, rumah tangga memperkirakan

Kondisi sektor rumah tangga juga dapat dicermati dari

adanya perlambatan tekanan harga yang disebabkan

Survei Neraca Rumah Tangga (SNRT). Berdasarkan

melemahnya tekanan harga pada kelompok sandang

hasil SNRT 2016, secara umum, komponen neraca

dan kelompok bahan makanan (Grafik 3.4). Sedangkan

responden rumah tangga (yang dikelompokkan

tekanan harga 6 bulan yang akan datang diperkirakan

berdasarkan pendapatan rendah, menengah dan

meningkat seiring dengan kenaikan permintaan

tinggi) mengalami peningkatan dibandingkan 2015

menjelang Hari Raya Idul Fitri pada akhir Juni 2017

yaitu aset tumbuh 1,7%, utang 33,6% dan networth

(Grafik 3.5.).

1,0%. Walaupun jika dilihat per kelompok, maka Grafik 3.4. Indeks Ekspektasi Harga pada 3 Bulan Mendatang

(Indeks, rata-rata tertimbang 18 kota)

%

200

8,0

190

6,0 4,0

180 165,6 164,9

170 160

2,0

162,8

150 140

-2,0

11 12

1

2

2013

3

4

5

6

7

8

9

2014

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

4

2015

Inflasi Triwulanan - BPS (skala kanan)

Bulan terjadinya Hari Raya Idul Fitri

Bank Indonesia

5

6

7

8

9

10 11 12

2016

Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad (skala kiri)


82

0,0

1

2 2017

3

-4,0


Grafik 3.5. Indeks Ekspektasi Harga pada 6 Bulan Mendatang (Indeks, rata-rata tertimbang 18 kota)

(%)

200 190

8,0

6,0

180 171,6

4,0

163,5

2,0

170 160

158,3 150

11 12

1

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11 12 1

Inflasi Semesteran - BPS (skala kanan)

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11 12 1

Bulan terjadinya Hari Raya Idul Fitri

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11 12

1

2

3

4

5

6

0,0

Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad (skala kiri)


kelompok responden rumah tangga pendapatan

Sementara itu, alokasi pengeluaran rumah tangga

rendah mengalami penurunan pada aset dan

untuk pembayaran cicilan pinjaman juga meningkat

networth. Penjelasan rinci mengenai hasil SNRT 2016

menjadi 12,33%, sedangkan alokasi pengeluaran untuk

terdapat pada Boks 3.1.

tabungan relatif tetap yakni sebesar 17,23% pada 2016 (Grafik 3.6). Kenaikan alokasi cicilan pinjaman

3.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

tersebut antara lain disebabkan pembayaran cicilan

Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik pada 2016

hutang rumah tangga yang cenderung meningkat

memberikan dampak positif terhadap perilaku rumah

pada akhir tahun.

tangga yang dapat diindikasikan dari hasil survei konsumen Desember 2016. Alokasi pengeluaran

Kenaikan alokasi pengeluaran rumah tangga untuk

rumah tangga untuk konsumsi mengalami peningkatan

cicilan pinjaman terjadi karena adanya peningkatan

dibandingkan 2015 yaitu dari 69,46% menjadi sebesar

jumlah rumah tangga yang memiliki DSR>30% yakni

70,44%, namun jika dibandingkan dengan semester

semula 7,32% dari total responden (semester I 2016)

I 2016 terdapat sedikit penurunan (Grafik 3.6.).

menjadi 8,97% (semester II 2016). Peningkatan

Grafik 3.6. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Desember 2015

Juni 2016

17,36%

Desember 2016

17,76%

13,18%

17,23%

11,61%

12,33%

70,63%

69,46%

Konsumsi

Cicilan Pinjaman

70,44%

Tabungan

Sumber: Survei Konsumen (30 Kota), Bank Indonesia. Desember 2016. Diolah

Bank Indonesia

83


No. 28, Maret 2017

terutama terjadi pada kelompok rumah tangga

mengalami penurunan menjadi 13,29% dibandingkan

dengan pendapatan menengah ke atas. Sementara

dengan semester sebelumnya sebesar 20,34%.

itu kelompok rumah tangga berpendapatan rendah

Namun demikian rumah tangga masih berusaha untuk

cenderung mengurangi hutangnya (Tabel 3.1).

menabung tercermin dari peningkatan jumlah rumah tangga yang mengalokasikan 0-10% dan 10%-20% dari

Di sisi lain, peningkatan alokasi cicilan pinjaman

pendapatannya untuk menabung yaitu masing-masing

menyebabkan jumlah rumah tangga yang dapat

dari 22,80% dan 15,96% menjadi 27,41% dan 24,34%

menabung lebih dari 30% dari pendapatannya

(Tabel 3.2).

Tabel 3.1. Komposisi DSR Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan Semester I 2016 Pendapatan

Semester II 2016 DSR

Total

0-10%

10%-20%

20%-30%

Pendapatan

>30%

DSR

Total

0-10%

10%-20%

>30%

Rp 1,34 - 2,69 juta

25,54%

17,52%

3,52%

2,60%

1,90%

Rp 1,40 - 2,79 juta

8,78%

4,51%

1,71%

1,33%

1,23%

Rp 2,93 - 4,19 juta

34,51%

21,84%

6,10%

4,41%

2,16%

Rp 2,88 - 4,11 juta

25,45%

16,25%

4,27%

2,89%

2,04%

Rp 4,55- 5,87 juta

21,69%

12,56%

4,38%

3,44%

1,30%

Rp 4,50- 5,80 juta

34,14%

21,57%

6,02%

3,90%

2,64%

Rp 6,05 - 7,70 juta

9,41%

5,45%

1,89%

1,34%

0,72%

Rp 6,20 - 7,61 juta

21,57%

12,11%

4,51%

2,95%

2,01%

> Rp 7,70 juta Total

8,86%

4,55%

1,56%

1,53%

1,24%

> Rp 7,61 juta

100,00%

61,91%

17,44%

13,32%

7,32%

Total

10,06%

5,34%

2,11%

1,56%

1,05%

100,00%

59,78%

18,63%

12,62%

8,97%

Tabel 3.2. Komposisi Tabungan Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan Semester I 2016 Pendapatan Rp 1,34- 2,69 juta

Total 25,54%

Tabungan 0-10% 5,10%

10%-20%

20%-30%

3,34%

3,26%

>30%

Tidak bisa menabung

7,76%

5,96%

Rp 2,93 - 4,19 juta

34,51%

7,63%

5,56%

4,55%

7,13%

9,65%

Rp 4,55- 5,87 juta

21,69%

5,84%

3,71%

3,38%

3,19%

5,56%

Rp 6,05 - 7,70 juta

9,41%

2,25%

1,66%

1,57%

1,36%

2,57%

> Rp 7,70 juta

8,86%

1,98%

1,59%

1,31%

0,91%

3,08%

100,00%

22,80%

15,96%

14,07%

20,34%

26,82%

Total

Semester II 2016 Pendapatan Rp 1,40 - 2,79 juta

Total 8,78%

Tabungan 0-10% 3,01%

10%-20% 1,84%

20%-30% 1,17%

>30%

Tidak bisa menabung

1,50%

1,27%

Rp 2,88 - 4,11 juta

25,45%

6,36%

5,71%

3,49%

3,47%

6,42%

Rp 4,50- 5,80 juta

34,14%

9,55%

8,41%

4,43%

3,78%

7,96%

Rp 6,20 - 7,61 juta

21,57%

5,63%

5,74%

3,13%

2,98%

4,09%

> Rp 7,61 juta

10,06%

2,85%

2,64%

1,67%

1,56%

1,34%

100,00%

27,41%

24,34%

13,89%

13,29%

21,08%

Total

Sumber: Survei Konsumen (30 Kota), Bank Indonesia. Desember 2015 dan Desember 2016. Diolah

84

20%-30%

Bank Indonesia


3.1.3. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga3 di Perbankan

dari pertumbuhan total DPK perbankan (9,60%) dan

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga

juga pertumbuhan DPK bukan rumah tangga (10,47%)

pada akhir 2016 mengalami kenaikan. Pada akhir

(Grafik 3.7). Walaupun mengalami perlambatan,

semester II 2016, DPK rumah tangga tumbuh 8,92%

porsi DPK rumah tangga masih mendominasi DPK

(yoy) atau meningkat dibandingkan semester II

perbankan dan terdapat peningkatan pada semester II

2015 (6,35%) maupun semester I 2016 (7,18%).

2016 dibandingkan semester I 2016 yaitu dari 54,65%

Pertumbuhan DPK rumah tangga tersebut lebih rendah

menjadi sebesar 55,81%.

Grafik 3.7. Komposisi dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Pangsa (%)

(yoy) %

20

100% 90% 80% 70%

45,47

43,36

46,00

43,84

45,35

44,19

13,63

60% 10

50%

13,97 12,65 11,56

13,06 12,29 11,31

14,51

15

12,61

8,45 7,26 6,35

40% 30%

54,53

56,64

54,00

56,16

54,65

55,81

5

20%

10,47 9,60 8,92

7,18 5,90 4,40

10% 0% Sem-I 2014 Sem-II 2014 Sem-I 2015 Sem-II 2015 Sem-I 2016 RT

-

Sem-II 2016

Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Sem I

2015

2014

Non RT RT

Non-RT

Sem II 2016

Total

Pangsa (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

6,21 41,24

44,86

52,55

51,23

20% 10% 0%

42,57

51,48

Non-RT

Sem-I 2014 Tabungan

RT

5,32

6,54

42,10

44,76

45,82

41,94

43,64

41,77

45,28

40,29

44,35

53,15

48,97

50,28

52,27

51,17

52,92

50,09

53,17

50,21

RT

Non-RT

RT

Non-RT

4,74

3,91 RT

5,78

6,27

5,94

Non-RT

Sem-II 2014 Deposito

5,19

3,90 RT

Non-RT

Sem-I 2015

RT

Non-RT

Sem-II 2015

4,63

Sem-I 2016

5,45

Sem-II 2016

Giro

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia. Desember 2016. Diolah Keterangan : DPK RT diproksikan dari DPK perseorangan

3

Dana Pihak Ketiga rumah tangga dihitung dengan menggunakan proksi Dana Pihak Ketiga milik perseorangan

Bank Indonesia

85


No. 28, Maret 2017

Berdasarkan komponennya, peningkatan DPK rumah

dari sebelumnya sebesar 15,82% (yoy). Namun

tangga terutama dipengaruhi oleh kenaikan giro dan

demikian, porsi tabungan terhadap total DPK rumah

deposito, yaitu dari semula giro turun -9,07% dan

tangga tetap yang tertinggi bahkan meningkat yakni

deposito relatif stagnan menjadi tumbuh 23,10% dan

dari 52,92% menjadi 53,17% pada semester II 2016

4,63% (yoy) pada semester II 2016. Sementara itu,

(Grafik 3.8.).

tabungan mengalami perlambatan menjadi 10,79% Grafik 3.8. Komposisi dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

100 90 80 70

Pangsa (%)

yoy (%)

6,79

6,43

6,21

5,49

6,27

5,78

5,32

6,54

30

38,46

38,62

41,24

42,57

44,76

41,94

41,77

40,30

20

25

60 50 40 30 20 10 0

23,10

15

54,75

54,95

52,55

51,48

48,97

52,27

52,92

53,17

10

10,79 8,92

5

4,63

0 Sem I

Sem II

Sem I

2013

Sem II 2014

Tabungan

Sem I

Sem II

Sem I

2015

Deposito

-5

Sem II

-10

2016

Sem-I 13 Sem-II 13 Sem-I 14 Sem-II 14 Sem-I 15 Sem-II 15 Sem-I 16 Sem-II 16

Giro

Tabungan

Deposito

Giro

Total

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia. Desember 2016. Diolah

3.1.4. Kredit Perbankan pada Sektor Rumah Tangga4

dari kredit ke sektor rumah tangga pada semester II

Pertumbuhan kredit perbankan kepada sektor rumah

2016 tumbuh lebih tinggi yakni menjadi 8,32% (yoy)

tangga sudah mulai menunjukkan kenaikan setelah

dibandingkan semester I 2016 (7,92%). Kredit ke sektor

sempat mengalami perlambatan. Hal ini tercermin

rumah tangga tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan

Grafik 3.9 Komposisi Kredit Perbankan 14%

100%

80%

55,02%

55,06%

56,00%

55,12%

55,51%

55,82% 8,32

60%

40%

44,98%

44,94%

44,00%

44,88%

44,49%

44,18%

6% 4% 2% 0%

0% Sem I Perseorangan

2014

Sem II Bukan Perseorangan

Sem I

2015

Sem II

Sem I

Pertumbuhan Kredit Sektor RT


Yang dimaksud kredit sektor rumah tangga pada sub bab ini adalah kredit perseorangan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif

86

10% 8%

20%

4

12%

Bank Indonesia

2016

Sem II


total kredit industri perbankan (7,86%). Pangsa kredit

44,49% (Grafik 3.9). Sebagian besar kredit ke sektor

sektor rumah tangga terhadap total kredit perbankan

rumah tangga digunakan untuk konsumsi (61,55%),

pada semester II 2016 tercatat sebesar 44,18%, sedikit

diikuti modal kerja (27,22%) dan investasi (11,23%)

menurun dibandingkan semester sebelumnya yaitu

(Tabel 3.3.).

Tabel 3.3 Kredit Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Penggunaannya Des-15 Jenis Penggunaan

Kredit (Rp. T)

Jun-16

Pangsa (%)

NPL (%)

Kredit (Rp. T)

Des-16

Pangsa (%)

NPL (%)

Kredit (Rp. T)

Pangsa (%)

NPL (%)

1. Modal Kerja

498,67

27,93

3,75

512,87

27,66

4,21

526,43

27,22

3,54

2. Investasi

200,25

11,22

4,53

211,13

11,39

5,01

217,24

11,23

4,21

3. Konsumsi

1.086,46

60,85

1,51

1.130,28

60,95

1,68

1.190,27

61,55

1,53

TOTAL

1.785,38

100,00

2,47

1.854,28

100,00

2,76

1.933,93

100,00

2,38


Kredit ke sektor rumah tangga untuk keperluan

dan daya beli masyarakat yang belum begitu membaik

konsumsi (selanjutnya disebut dengan kredit konsumsi

mempengaruhi

rumah tangga) tumbuh melambat dari 8,89% pada

kebutuhan sekunder tahan lama oleh rumah tangga,

semester I 2016 menjadi 6,99% (yoy) pada semester

seperti kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit

II 2016. Perlambatan tersebut terutama disebabkan

konsumsi rumah tangga ditopang oleh pertumbuhan

menurunnya penyaluran kredit untuk kepemilikan

kredit untuk keperluan multiguna dan pemilikan

kendaraan bermotor (KKB) yakni sebesar -2,01%,

rumah (KPR) yang masing-masing tumbuh sebesar

walaupun sedikit membaik dibandingkan semester I

8,24% dan 7,67% (yoy) pada akhir 2016.

keputusan

pembelian

barang

2016 (-5,38%, yoy). Kondisi perekonomian domestik Grafik 3.10. Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Komponen (yoy) % 40 35 30 25 20 15

8,24

10

6,99 7,67

5 0

(2,01)

KPR

KKB

Multiguna

Dec-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Dec-15

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Dec-14

Sep-14

Jun-14

Mar-14

Dec-13

Sep-13

Jun-13

Mar-13

-15

Dec-12

-10

Sep-12

-5

Total RT


Bank Indonesia

87


No. 28, Maret 2017

Dari sisi kualitas kredit, perkembangan rasio NPL

multiguna sedikit membaik yakni dari 1,40% dan 0,88%

kredit konsumsi rumah tangga pada 2016 cenderung

(2015) menjadi 1,32% dan 0,83% (2016). Meskipun

mengikuti siklus tahunan yakni lebih rendah pada akhir

NPL kredit konsumsi rumah tangga masih berada di

semester II dibandingkan semester I. Pada akhir 2016,

bawah threshold (5%), namun perkembangannya

rasio NPL kredit konsumsi rumah tangga meningkat

tetap perlu dicermati di tengah pertumbuhan kredit

menjadi sebesar 1,59% dibandingkan 2015 (1,55%),

yang melambat, terutama NPL KPR yang menyumbang

namun cenderung membaik dibandingkan semester I

sebagian besar NPL kredit konsumsi rumah tangga.

2016 yaitu sebesar 1,75% (Grafik 3.11.). Peningkatan

Sementara itu, porsi kredit konsumsi rumah tangga

NPL tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan NPL

pada tahun 2016 didominasi oleh kredit multiguna

KPR yakni dari 2,34% (2015) menjadi 2,54% (2016).

yakni mencapai 41,78%, diikuti KPR (40,19%) dan KKB

Sebaliknya, NPL KKB dan NPL kredit untuk keperluan

(12,05%), atau sama dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.11. Nominal dan NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga NPL %

Rp (Triliun)

980

1.000

2,00

900

1,60

1,59

800

1,20

700

0,80

600

0,40

500 400 Dec-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Des-15

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Des-14

Sep-14

Jun-14

Mar-14

Des-13

Sep-13

Jun-13

Mar-13

0,00

NPL RT (skala kanan)

Kredit RT

Grafik 3.12. Perkembangan NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga per Komponen

Grafik 3.13. Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga per Jenis

NPL (%) 3,5 5,57%

3,0 2,5

2,54

2,0

5,31%

1,59

1,5 1,0

1,32

0,5

0,83

KPR

KKB

Dec-16

Jun-16 Sep-16

Des-15

Multiguna

Mar-16

Jun-15 Sep-15

Mar-15

Sep-14

Des-14

Jun-14

Des-13 Mar-14

Jun-13 Sep-13

Mar-13

Jun-12

Sep-12 Des-12

Mar-12

-

41,78%

41,30%

Des 2015

39,94%

40,19%

Perumahan Kendaraan Peralatan RT Multiguna RT Lainnya

0,30% 13,16% 0,40% 12,05%

Total RT

Des 2016

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia. Desember 2016. Diolah

88

Bank Indonesia


pada 2011 (Grafik 3.15). Peningkatan harga terjadi

3.2. Asesmen Kondisi dan Risiko Sektor Korporasi

pada beberapa komoditas seperti minyak mentah, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, serta komoditas logam seperti timah dan tembaga yang

3.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Perkembangan di internal dan eksternal mempengaruhi kinerja keuangan sektor korporasi pada semester II 2016. Dari sisi internal, dipengaruhi oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2016 yang ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah belum kuatnya pemulihan ekonomi global, walaupun harga beberapa komoditas mulai meningkat namun pertumbuhan ekspor masih relatif terbatas.

didorong oleh naiknya permintaan dari luar negeri. Kenaikan tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor terutama pada triwulan IV 2016. Saat ini, walaupun perekonomian Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor Indonesia relatif masih belum pulih, namun sudah mulai terjadi peningkatan permintaan dari kedua negara tersebut. Kenaikan ekspor tidak hanya terjadi pada barang komoditas tetapi juga terjadi pada barang-barang nonkomoditas lainnya. Selain tumbuhnya ekspor, kinerja korporasi juga ditopang oleh permintaan

Beberapa komoditas utama menunjukkan kenaikan harga meskipun masih jauh di bawah harga tertingginya

domestik seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016.

Grafik 3.14. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas

0,4

600 400

0,1

200

2,48 USD/kg

Gas (skala kanan)

Karet

0 Des-16

Jan-14

Agt-14

Jun-13

Apr-12

Nov-12

Sep-11

Feb-11

0,0

Okt-15

0

Jan-07

Des-16

Okt-15

Mei-16

Mar-15

Jan-14

Agt-14

Jun-13

Apr-12

Nov-12

Minyak Mentah

Minyak Kelapa Sawit (Skala Kanan) USD/metric ton

USD/metric ton 12,000

35,000

10,000

30,000

20.678,06 USD/metric ton

8,000 6,000

25,000 20,000

5.756,21 USD /metric ton

4,000

15,000 10,000

2,000

5,000

Aluminium

Des-16

Okt-15

Mei-16

Mar-15

Agt-14

Jun-14

Jun-13

Apr-12

Sep-11

Jan-10

Tembaga (skala kanan)

Feb-11

Des-09

Oct-08

Mar-08

Agt-07

Mei-09

1.597,42 USD/metric ton

0 Jan-07

Feb-11

Sep-11

Des-10

Des-09

Okt-08

Batu Bara

Mei-09

Mar-08

Jan-07

Agt-07

20

800

0,2

Mei-16

5

53,71 USD/bbl

1000

0,3

Mar-15

10

60 40

734,37 USD/metric ton

Des-10

47,92 USD /short ton

80

15

Des-09

100

0,5

Okt-08

8,03 USD/mmbtu

1400 1200

0,6

20

120

USD/metric ton

USD/kg

0,7

Mei-09

140

25

Mar-08

USD

Agt-07

USD

Nov-12

160

0

Timah

Sumber: Bloomberg. Diolah

Bank Indonesia

89


No. 28, Maret 2017

Secara sektoral, kinerja komoditas kelapa sawit

terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

mengalami

domestik

kehutanan dan perikanan yang turun menjadi -4,07%,

disebabkan adanya program mandatori biodiesel

serta sektor pertambangan dan penggalian yang turun

B20 oleh pemerintah, meskipun produksinya sempat

menjadi -1,82%. Penurunan SBT pada kedua sektor

dipengaruhi oleh dampak La Nina. Sementara itu,

tersebut antara lain disebabkan oleh faktor musiman

realisasi proyek-proyek pemerintah pada akhir 2016

(cuaca) dan melambatnya permintaan. Namun

turut mendorong membaiknya profitabilitas korporasi

demikian prospek kegiatan dunia usaha pada triwulan

walaupun dampaknya terhadap kinerja korporasi

I 2017 diperkirakan akan meningkat tercermin dari

secara menyeluruh di triwulan IV 2016 masih relatif

kenaikan SBT menjadi 6,73%. Peningkatan tersebut

terbatas.

diperkirakan terutama didorong oleh membaiknya

kenaikan

permintaan

sektor industri pengolahan dengan indikasi SBT sebesar 2,98%, meningkat dari sebelumnya -0,77%

Grafik 3.15. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 55

USD Miliar

50

(semester I 2016).

Rp Ribu

15

13,35

14 13

45

12

40,2

40

11

37,0

10

35

9 Des-16

Jun-16

Sep-16

Des-15

Mar-16

Jun-15

Kurs Rupiah (sisi kiri)

Sep-15

Des-14

Mar-15

Jun-14

Sep-14

Des-13

Mar-14

Jun-13

Sep-13

Mar-13

Jun-12

Sep-12 Des-12

Des-11

Mar-12

Jun-11 Sep-11

8 Mar-11

30

Ekspor

Grafik 3.16. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Dunia Usaha

Impor

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

%qtq 5,0 4,0

%SBT

20,0

3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0

25,0

15,0

13,20 -0,35 1,83

I

II

III IV

I

II

III IV

I

II

3,02 III IV

6,73 5,80

I

II

5,0

3,13 III IV

10,0

I*

0,0

*) Perkiraan

3.2.2. Kinerja Korporasi Secara umum, kinerja korporasi dipengaruhi oleh kegiatan usaha. Perkembangan kegiatan usaha

Nilai SBT SKDU (skala kanan)

Pertumbuhan PDB (skala kiri)

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, semester II 2016

tersebut antara lain dapat dilihat dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia pada

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang tumbuh

akhir semester II 2016 yang mengindikasikan kegiatan

melambat, rata-rata kapasitas produksi terpakai juga

usaha tumbuh melambat dibandingkan dengan kondisi

sedikit menurun yakni dari 77,01% (semester I 2016)

pada akhir semester I 2016. Perlambatan tersebut

menjadi 76,28% (semester II 2016). Penggunaan

tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT)

kapasitas produksi paling tinggi terjadi pada sektor

kegiatan usaha pada semester II 2016 tercatat sebesar

listrik, gas dan air bersih yakni secara rata-rata tercatat

3,13%, lebih rendah dibandingkan SBT semester I 2016

sebesar 81,81% pada periode laporan. Sedangkan

sebesar 18,40% (Grafik 3.16).

sektor pertambangan dan penggalian memiliki tingkat penggunaan kapasitas produksi terendah, rata-rata

Pertumbuhan kegiatan usaha yang melambat pada semester II 2016 terjadi hampir di seluruh sektor,

90

Bank Indonesia

sebesar 73,06%.


Sementara itu profitabilitas korporasi nonkeuangan

Grafik 3.17. Kapasitas Produksi Terpakai

secara agregat mengalami peningkatan. Rasio ROA dan ROE pada triwulan III 2016 masing-masing

% 85 81,81

80

75,65 74,59 73,06

75

60

76.21

65 I

II

III

IV

I

II

2015 Total

76.28

70

III

IV

2016 Pertambangan dan Penggalian

Listrik, Gas dan Air Bersih

Industri Pengolahan

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, semester II 2016

Meskipun survei kegiatan dunia usaha tumbuh melambat, kinerja korporasi nonkeuangan yang tercermin dari indikator profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to equity ratio (DER) cenderung perbaikan,

walaupun

dibandingkan triwulan III 2015 sebesar 3,81% dan 8,21%. Kenaikan ROA dan ROE tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan net income karena korporasi melakukan

upaya-upaya

efisiensi,

baik

berupa

penurunan biaya maupun utang. Hal ini tercermin dari

Pertanian, Perternakan, Kehutanan dan Perikanan

menunjukkan

tercatat sebesar 4,85% dan 10,08%, atau meningkat

indikator

produktivitas mengalami penurunan. Produktivitas korporasi nonkeuangan sebagaimana terlihat dari rasio perputaran aset dan perputaran inventori menunjukkan penurunan pada triwulan III 2016. Dibandingkan dengan triwulan III 2015, indikator asset

penurunan proporsi utang korporasi pada triwulan III 2016 dibandingkan periode yang sama di 2015 yang terjadi hampir di semua sektor, kecuali sektor pertambangan dengan proporsi utang yang tetap. Secara agregat, indikator rasio utang terhadap ekuitas (DER) menurun dari 1,16 (triwulan III 2015) menjadi 1,00 (triwulan III 2016). Penurunan DER tersebut mendorong naiknya indikator solvabilitas (Total Aset/ Total Liabilitas) dan likuiditas (current ratio) korporasi yakni masing-masing menjadi 2,00 dan 1,47 (triwulan III 2016) dibandingkan 1,87 dan 1,40 pada triwulan III 2015.

turnover turun dari 0,71 menjadi 0,66 dan indikator inventory turnover turun dari 6,03 menjadi 5,89 pada triwulan III 2016.

Grafik 3.18. Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Non Keuangan Current Ratio 10,00 8,00 6,00 4,00

Inventory Turnover

ROA

2,00

2015Q3 2015Q4 2016Q3

0,00

TA/TL

ROE

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg. Diolah Keterangan: Semakin besar rasio (semakin luas bidang grafik) mengindikasikan kinerja yang relatif lebih baik.

Bank Indonesia

91


No. 28, Maret 2017

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Non Keuangan

No,

ROA (%)

Sektor

2015

ROE (%) 2016

2015

DER

2016

2015

Current Ratio 2016

2015

TA/TL

2016

2015

Asset TO

2016

2015

Inventory TO

2016

2015

2016

1

Pertanian

0,47%

3,28%

1,01%

7,01%

1,26

1,03

0,76

0,91

1,80

1,97

0,61

0,47

8,10

6,66

2

Industri Dasar dan Kimia

2,16%

4,25%

4,48%

8,59%

1,08

0,97

1,36

1,43

1,93

2,03

0,71

0,67

4,97

5,08

3

Industri Barang Konsumsi

11,00%

12,28%

22,28%

22,86%

1,07

0,71

1,61

1,98

1,94

2,42

1,31

1,31

4,62

4,82

4

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

2,52%

5,09%

6,72%

12,58%

1,67

1,30

1,04

0,98

1,60

1,77

0,53

0,52

70,86

66,21

5

Aneka Industri

4,33%

4,39%

9,88%

9,82%

1,29

1,18

1,20

1,25

1,77

1,85

0,79

0,73

7,38

7,55

6

Pertambangan

1,06%

0,87%

2,06%

1,64%

0,88

0,88

1,63

2,06

2,14

2,13

0,53

0,45

9,81

9,53

7

Properti dan Real Estate

5,47%

4,61%

11,54%

9,56%

1,09

1,06

1,79

1,70

1,92

1,94

0,36

0,32

1,88

1,70

8

Perdagangan, jasa dan investasi

3,72%

4,23%

7,16%

7,99%

0,93

0,85

1,58

1,58

2,08

2,18

0,92

0,88

7,27

7,29

3,81%

4,85%

8,21%

10,08%

1,16

1,00

1,40

1,47

1,87

2,00

0,71

0,66

6,03

5,89

Agregat

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah. Keterangan: Posisi data triwulan III-2015 & triwulan III-2016 (Jumlah korporasi non keuangan yang diobservasi sebanyak 379).

Grafik 3.19. Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi Publik Non Keuangan

1.8

Inventory Turnover (skala kanan)

8.0 7.5 7.0 6.5 6.0

Sep-16

Des-15

Mar-15

Jun-14

Sep-13

Des-12

Jun-16

Jun-11

Sep-15

Des-14

Mar-14

Jun-13

Sep-12

5.5 5.0

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah. Keterangan: Posisi data triwulan III 2015 & triwulan III 2016 (jumlah korporasi non keuangan yang diobservasi sebanyak 379).

92

Bank Indonesia

Jun-15

Mar-16

Sep-14

Des-13

Jun-12

Mar-13

Sep-16 Sep-11

1.7 Des-15

1.8

0.8 Sep-13 Jun-14 Mar-15

1.0

Jun-11

1.9

Mar-10 Des-11

Sep-15

Jun-15

Des-15

Jun-14

Sep-13

Des-12

1.2

Asset Turnover

Des-11

Mar-12

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5

Mar-11

Jun-15

Jun-11

Jun-14

Sep-15

Jun-14

Jun-13

Sep-12

Des-11

Mar-11

0%

2.0

Mar-12 Des-12

5%

2%

2.2 2.1

Jun-16

4%

TA/TL (skala kanan)

1.4

Sep-15

10%

Current Ratio

Des-14

15%

6%

DER

1.6

Jun-13 Mar-14

20%

8%

Sep-12

ROE (skala kanan)

Mar-12

ROA (%)

10%


menyebabkan

untuk periode yang sama. Selain itu, kemampuan

kemampuan korporasi nonkeuangan dalam membayar

korporasi dalam membayar bunga juga mengalami

utang mengalami perbaikan pada triwulan III 2016.

peningkatan, tercermin dari nilai Interest Coverage

Debt Service Ratio (DSR) di triwulan III 2016 tercatat

Ratio (ICR) pada triwulan III 2016 sebesar 2,21, atau

sebesar 74,23% (median) atau menurun tipis

mengalami sedikit kenaikan dibandingkan triwulan

dibandingkan dengan posisi triwulan IV 2015 sebesar

IV 2015 (2,18). Hal ini sejalan dengan penurunan

74,73% (median). Penurunan DSR tersebut diikuti oleh

pangsa korporasi yang memiliki nilai ICR<1,5 yang

turunnya pangsa korporasi yang memiliki DSR>100%

mengindikasikan semakin kecilnya utang korporasi

dan DSR negatif yakni dari 59,21% menjadi 57,31%

yang berisiko (debt at risk5).

Profitabilitas

yang

membaik

Grafik 3.20.Perkembangan Kemampuan Membayar Korporasi Non Keuangan

100

%

%

70

59,21

90

57,31

60

80 45,49

70

46,71

47,68

50

41,34

60

40

50 30

40 30

20

20 10

10

56,97

47,17

58,26

67,69

74,73

74,23

2011

2012

2013

2014

2015

Sep-16

39,38

38,89

0

0

% Korporasi DSR>100 dan DSR negatif (skala kanan)

DSR Median

%

%

8,0 7,0 32,89

6,0 5,0

26,14 26,32

40,90

32,23

40 35

27,18 26,32

45

33,04

31,58

31,77

30 25

4,0

20 3,0

15

2,0 1,0

10 4,34

4,73

3,68

3,16

2,18

2,21

2011

2012

2013

2014

2015

Sep-16

0,0

5 0

ICR (Median)

% Korporasi ICR<1.5 (skala kanan)

Debt at risk

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah. Keterangan: Posisi data triwulan IV tahun 2010-2015 dan triwulan III tahun 2016 (379 korporasi)

Debt at risk: Total utang korporasi dengan ICR <1,5 / Total utang seluruh korporasi

5

Bank Indonesia

93


No. 28, Maret 2017

Sementara itu, kinerja korporasi di sektor komoditas

kenaikan nilai DER menyebabkan tingkat kerentanan

utama cukup bervariasi. Dari 5 komoditas yakni

korporasi di ketiga sektor tersebut meningkat

batubara, kelapa sawit, karet, minyak dan gas, serta

terutama dalam jangka panjang (Tabel 3.5). Oleh

logam, hanya 2 yang menunjukkan perbaikan kinerja

karena itu, peningkatan DER tersebut perlu dimonitor

yaitu kelapa sawit dan karet. Perbaikan kinerja ini

di tengah penurunan profitabilitas dan produktivitas

disebabkan oleh kenaikan harga sepanjang 2016.

korporasi karena dapat berdampak pada kemampuan

Rendahnya nilai ROA dan ROE korporasi di sektor

membayar kewajibannya.

batubara, minyak dan gas serta logam diiringi dengan Tabel 3.5. Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Komoditas Utama ROA (%)

Sektor Batubara

ROE (%) 2016

2015

TA/TL 2016

2015

Current Ratio 2016

2015

Asset Turnover

2016

2015

Inventory TO

2016

-3,39%

-4,51%

-10,17%

-14,59%

2,02

2,53

0,63

0,67

1,49

1,40

0,44

0,43

12,86

15,75

0,71%

3,35%

1,52%

7,34%

1,27

1,11

0,77

0,87

1,79

1,90

0,61

0,47

8,56

7,04

Kelapa Sawit

2015

DER

2015

2016

2015

2016

Karet

-0,08%

1,24%

-0,17%

2,66%

1,16

1,13

0,55

0,58

1,86

1,89

0,36

0,33

7,17

6,79

Minyak dan Gas

-1,51%

-5,09%

-4,34%

-16,78%

1,97

2,74

0,88

1,07

1,51

1,37

0,26

0,22

12,95

11,75

-1,80%

-2,31%

-3,34%

-4,11%

0,77

0,78

1,13

1,37

2,30

2,28

0,57

0,42

4,03

3,47

Logam

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah. Posisi data triwulan III 2015 & triwulan III 2016 (jumlah korporasi komoditas yang diobservasi sebanyak 73)

Grafik 3.21. Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi Komoditas Utama

ROA 15%

3.0

10%

2.5

5%

2.0 1.5

0%

1.0

-5% -10%

DER

0.5 I

II III

IV I

II

2012

III

IV

I

II

2013

IV

III

I

II

2014

III

IV

I

II

2015

0.0

III

I

2016

II

III

IV

I

2012

II

III

Current Ratio

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

2016

Inventory Turnover

25

35

2.0

30 25

1.5

20

1.0

15 10

0.5

5

0.0 I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

Batu bara

IV

I

II

III

IV

I

2015

Kelapa Sawit

II

0

III

I

2016

II

III

2012

Logam

IV

I

II

III

2013

Karet

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah.

94

IV

2013

Bank Indonesia

IV

I

II III

IV

2014

Minyak dan Gas

I

II

III

2015

IV

I

II 2016

III


Selanjutnya, dari sisi risiko, potensi risiko kegagalan sektor

korporasi

menunjukkan

Grafik 3.23. Pergerakan Korporasi Berisiko dan GDP

penurunan

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

PDB % (yoy)

Pangsa %

lalu. Hal ini tercermin dari hasil perhitungan Altman

50

7,0

40,57

6,5

Z-Score6 dengan menggunakan data 212 korporasi

45

publik nonkeuangan yang tersebar di seluruh sektor

35

ekonomi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa

30

5,0

25

4,5

20

4,0

6,0

40

PDB (skala kanan)

triwulan III 2015, yaitu dari 45,45% menjadi 40,57%. Selain itu, tren pangsa korporasi yang berisiko

5,5

Jun-16 Sep-16

Sep-15 Des-15 Mar-16

Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15

Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13

Sep-12

Des-12

Mar-12 Jun-12

triwulan III 2016 menurun dibandingkan dengan

Jun-11 Sep-11 Des-11

Mar-11

pangsa korporasi yang berada di area “berisiko” pada

5,01

Pangsa Korporasi Berisiko

Sumber: Bloomberg, CEIC, September 2016. Diolah

cenderung menurun sejak triwulan I 2016. Angka tersebut juga relatif lebih rendah jika dibandingkan

ketidakpastian perekonomian global dan domestik,

dengan periode krisis 2008-2009. Sementara itu,

sehingga berpengaruh terhadap permintaan kredit.

hasil plotting Altman Z-Score dengan pertumbuhan

Pada semester II 2016, porsi kredit perbankan yang

PDB menunjukan bahwa perkembangan kondisi

disalurkan ke sektor korporasi sedikit meningkat yakni

perekonomian dapat berpengaruh terhadap kinerja

dari 48,39% di semester I 2016 menjadi 48,43%. Porsi

korporasi.

penyaluran kredit korporasi terhadap total kredit terbesar terdapat pada bank BUKU 4 dan BUKU 3, masing-masing sebesar 45,69% dan 37,36%. Hal ini

Grafik 3.22. Kinerja Korporasi Berdasarkan Altman Z-Score

dapat mengindikasikan bahwa penyaluran kredit bank

Pangsa %

BUKU 4 dan BUKU 3 lebih berorientasi pada korporasi,

55 50 45

44,89 40,63

41,04

40 35

40,57

sedangkan bank BUKU 2 dan BUKU 1 lebih berorientasi pada pembiayaan kredit ritel (Grafik 3.24).

30 25

18,40

20

Grafik 3.24. Kredit Korporasi per BUKU Des-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Des-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Des-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Mar-16 Jun-16 Jun-16 Sep-16

15 10

Aman

Beresiko

Moderat

Sumber: Bloomberg, CEIC, September 2016. Diolah

(%)

Pangsa (%)

35.00

100 90

30.00

80

25.00

70 60 50

20.00 9,43

40

belum sejalan dengan eksposur kredit korporasi perbankan yang menunjukkan perlambatan. Hal ini antara lain disebabkan korporasi cenderung menahan ekspansi

2011

2012

2013

BUKU 1

BUKU 3

BUKU 2

BUKU 4

Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des

0

Mar Jun Sep Des

Peningkatan kinerja keuangan korporasi nonkeuangan

15.00 10.00

3,62 Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des

3.2.3. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

30 20 10

2014

2015

5.00 -

2016

Pertumbuhan Kredit (yoy, skala kanan)

NPL Gross (skala kanan)

Sumber: Laporan Bank Umum, Desember 2016. Diolah

usahanya di tengah kondisi

Altman Zscore, metode kuantitatif untuk mengukur kesehatan dan probabilitas kebangkrutan korporasi. Perhitungan Altman’s Z-score dimana Z> 2,99 Zona “aman” , 1,81 < Z < 2,99 Zona “moderat”, Z < 1,81 Zona “berisiko”; menggunakan data 212 korporasi publik non keuangan yang tersebar pada seluruh sektor ekonomi

6

Bank Indonesia

95


No. 28, Maret 2017

Kredit perbankan ke sektor korporasi pada semester II

masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit

2016 tumbuh melambat yakni tercatat sebesar 9,43%

industri perbankan secara keseluruhan.

(yoy), dibandingkan dengan semester I 2016 (12,13%). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh

Sementara itu, kualitas kredit korporasi mengalami

perlambatan di sektor jasa-jasa sosial serta sektor

sedikit pemburukan, tercermin dari rasio NPL gross

pengangkutan, pergudangan dan komunikasi (Tabel

yang meningkat dari 3,56% (semester I 2016) menjadi

3.6). Bahkan secara nominal, sektor pengangkutan,

3,62% (semester II 2016), sedangkan sebagian sektor

pergudangan dan komunikasi merupakan satu-satunya

yang lain menunjukkan perbaikan. NPL gross tertinggi

sektor yang mengalami penurunan nilai kredit. Selain

terjadi di sektor pertambangan yang meningkat dari

itu, sektor industri pengolahan yang merupakan

6,13% menjadi 7,13% di semester II 2016. Hal ini

pangsa kredit terbesar, pertumbuhan kreditnya juga

antara lain disebabkan kinerja industri pertambangan

melambat. Sedangkan sektor pertambangan yang

sepanjang semester II 2016 yang masih belum

mengalami penurunan kredit sejak tahun lalu mulai

membaik di tengah perlambatan pemulihan ekonomi

menunjukkan perbaikan di semester II 2016. Meskipun

global yang mengakibatkan rendahnya permintaan

tumbuh melambat, pertumbuhan kredit korporasi

global terhadap produk pertambangan.

Tabel 3.6. Kredit Korporasi menurut Sektor Ekonomi

Des-15 No

Sektor Ekonomi

Baki Debet (Rp T)

Pangsa (%)

Juni-16 Pertmb. Kredit, yoy (%)

NPL Gross (%)

Baki Debet (Rp T)

Pangsa (%)

Des-16

Pertmb. Kredit, yoy (%)

NPL Gross (%)

Baki Debet (Rp T)

Pangsa (%)

Pertmb. Kredit, yoy (%)

NPL Gross (%)

1

Industri pengolahan

652,68

33,69

15,11

2,39

655,16

32,48

9,46

3,78

680,71

32,11

4,29

3,60

2

Perdagangan, restoran, dan hotel

411,90

21,26

16,29

2,95

430,01

21,32

13,14

3,61

447,05

21,09

8,53

4,47

3

Jasa-jasa dunia usaha

173,53

8,96

14,21

2,01

190,20

9,43

24,52

2,15

204,43

9,64

17,81

2,20

4

Pertanian

157,89

8,15

14,76

1,30

179,82

8,92

23,68

1,01

193,65

9,14

22,65

1,68

5

Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

136,55

7,05

18,76

4,14

157,59

7,81

21,17

4,63

165,68

7,82

21,33

3,63

6

Konstruksi

152,13

7,85

2,52

3,65

151,21

7,50

1,31

5,61

143,69

6,78

(5,55)

5,07

7

Pertambangan

8

Listrik, gas, dan air

9

Jasa-jasa sosial/masyarakat

10

Lain-lain

Total

92,79

4,79

22,54

2,38

104,87

5,20

27,78

1,73

128,06

6,04

38,01

1,65

122,95

6,35

(5,88)

3,73

109,85

5,45

(14,92)

6,13

116,44

5,49

(5,29)

7,13

29,04

1,50

2,25

3,40

31,66

1,57

32,86

3,17

33,33

1,57

14,77

1,92

7,64

0,39

(22,92)

2,29

6,52

0,32

(14,28)

4,99

6,63

0,31

(13,13)

0,61

1.937,09

100,00

12,70

2,71

2.016,89

100,00

12,13

3,56

2.119,68

100,00

9,43

3,62

Sumber: Laporan Bank Umum Desember 2016. Diolah

Risiko kredit pada korporasi yang bergerak di lima

memiliki rasio NPL di atas threshold 5%. Sementara

komoditas utama juga meningkat seiring dengan

itu, meskipun harga beberapa komoditas sudah mulai

masih lemahnya kinerja korporasi di sektor tersebut.

membaik, namun NPL debitur terutama yang bergerak

Beberapa komoditas, khususnya batubara dan migas,

di sektor batubara masih menunjukkan kenaikan yakni

96

Bank Indonesia


dari 6,51% (Desember 2015) menjadi 8,31% (Juni

perlambatan nilai investasi dibandingkan tahun lalu

2016) dan naik lagi menjadi 10,30% (Desember 2016).

sehingga terdapat idle money untuk ditempatkan di

Tren kenaikan NPL tersebut dapat menyebabkan

perbankan.

perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke sektor komoditas sebagai bagian dari proses

Pada akhir semester II 2016, bank BUKU 4 dan

konsolidasi dan juga untuk menghindari NPL yang

BUKU 3 merupakan pilihan utama korporasi untuk

lebih tinggi.

menempatkan dananya. Hal ini terlihat dari porsi DPK korporasi terhadap total DPK pada bank BUKU 4

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit, DPK

sebesar 44,20% dan BUKU 3 sebesar 39,82%. Faktor-

perbankan yang berasal korporasi pada semester II

faktor yang menyebabkan antara lain kemudahan

2016 tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 16,60% (yoy),

administrasi, keamanan dan kenyamanan dalam

dibandingkan dengan pertumbuhan di semester I 2016

bertransaksi, serta produk dan jasa yang ditawarkan

(9,95%). Kenaikan DPK tersebut antara lain karena

(Grafik 3.26).

Tabel 3.7. Kredit Berdasarkan Komoditas Utama Ekspor

No.

Baki Debet per Jun’16 (Rp T)

Komoditas

Pangsa thd Total Kredit (%) Des'15

Jun'16

Des'16

Pertumbuhan yoy (%) Des'15

Jun'16

Rasio NPL Gross (%)

Des'16

Des'15

Jun'16

Des'16

1.

Kelapa Sawit

267,84

5,84

5,84

6,12

24,61

20,82

13,11

1,11

1,10

1,40

2.

Migas

102,23

2,19

2,20

2,34

12,01

10,14

15,21

1,42

2,38

2,58

3.

Produk Logam

98,52

2,64

2,25

2,25

1,59

(6,71)

(8,05)

4,63

5,93

6,04

4.

Batubara

39,77

1,14

1,00

0,91

0,66

(17,18)

(14,38)

6,51

8,31

10,30

5.

Karet

20,28

0,45

0,46

0,46

(5,43)

(2,10)

11,89

4,51

4,24

4,13

Total

528,65

12,25

11,75

12,08

13,00

7,60

6,31

2,55

3,00

3,27


Grafik 3.25. Perkembangan DPK Korporasi

Grafik 3.26. DPK Korporasi per BUKU yoy %

1.400 1.200

35 30 25

1.000

16,60 20

800

15

600 400

10

200

5

DPK Korporasi

Des-16

Jun-16 Sep-16

Des-15

Mar-16

Jun-15

Sep-15

Des-14

Mar-15

Jun-14

Sep-14

Des-13

Mar-14

Jun-13

Sep-13

Des-12

Mar-13

Jun-12 Sep-12

Des-11

Mar-12

Jun-11

Sep-11

Mar-11

-

Pertumbuhan DPK Korporasi (skala kanan)


pangsa (%)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

44,20%

39,82%

13,76% 2,21%

BUKU 1

BUKU 2

Jun-14 Sep-14 Des-14 Des-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16

1.388

Mar-11 Jun-11 Sep-11 Des-11 Mar-11 Mar-11 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13 Mar-13

DPK Korporasi (Rp T) 1.600

BUKU 3

BUKU 4


Bank Indonesia

97


No. 28, Maret 2017

3.2.4. Utang Luar Negeri (ULN) Swasta

Penurunan

ULN

pada

korporasi

nonkeuangan

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Desember

sejalan dengan ekspansi usaha yang masih terbatas

2016 tercatat sebesar 316,97 miliar Dolar AS dengan

sehingga kebutuhan dana menurun. Sementara itu

komposisi yang relatif berimbang antara sektor

penurunan ULN di sektor keuangan (Bank dan IKNB)

publik dan swasta. Namun demikian perkembangan

terkait dengan masih lemahnya permintaan kredit/

ULN sektor swasta khususnya di sektor keuangan

pembiayaan sehingga lembaga keuangan (Bank dan

cenderung melambat sejak akhir 2014. Kondisi ini

IKNB) mengurangi pinjaman dari luar negeri sebagai

antara lain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi

salah satu sumber dana untuk penyaluran kredit/

dan pergerakan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan

pembiayaan tersebut. Menurunnya ULN korporasi

komponen ULN Swasta, per Desember 2016, ULN

nonkeuangan berdampak terhadap penurunan jumlah

lembaga keuangan bukan bank (LKBB) tercatat turun

ULN yang direstrukturisasi.

sebesar -12,04% (yoy), diikuti bank (-7,56%), BUMN nonkeuangan (-7,37%), dan korporasi nonkeuangan

Nilai ULN korporasi non keuangan pada Desember

(-4,55%).

2016 mencapai 119,4 miliar Dolar AS. Berdasarkan

Grafik 3.27 ULN Indonesia Pangsa % 100

3,47

1,97

2,19

2,45

1,95

3,64

3,48

5,45

5,86

7,82

8,53

7,95

7,22

37,57

38,42

40,65

40,45

42,21

38,93

37,91

41,91

44,16

45,75

47,24

46,16

42,84

58,96

59,61

57,17

57,10

55,84

57,42

58,60

52,64

49,97

46,43

44,23

45,89

49,94

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

90 80 70 60 50 40 30 20 10 -

Pemerintah dan Otoritas Moneter

BUMN Non Keuangan

Swasta Lainnya

Grafik 3.28. Pertumbuhan dan Nominal ULN Swasta 120% 100%

Pertumbuhan, yoy (%) 35

80% 60%

30

40%

25

20%

20

0 -7,56% -7,37% -4,55%

-20% -40%

LKBB Bank

Total ULN Swasta Korporasi Non Keuangan

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-60%

-5,61% -12,04%

BUMN Non Keuangan

USD Milliar

USD Milliar 180 158,7 160 22,9

80

15

60

10

9,7

5

Bank Indonesia

40 20

2004

2006

2008

LKBB Bank

Sumber: Statistik ULN, Bank Indonesia, Posisi Desember 2016, diolah

98

140

22,9 120 119,4 100

2010

2012

Swasta Skala Kanan Korporasi Non Keuangan

2014

2016 BUMN Non Keuangan


karakteristiknya, ULN korporasi nonkeuangan yang

Tindakan restru ULN tone negatif dapat menjadi

direstrukturisasi (restru) dapat dibagi menjadi dua

indikasi memburuknya kinerja perusahaan yang dapat

kelompok, yaitu ULN restru dengan tone positif dan

mempengaruhi kinerja pembayaran utangnya baik

ULN restru dengan tone negatif . Pada ULN restru

pada perbankan domestik maupun luar negeri.

7

tone positif, kegiatan restrukturisasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan bisnis korporasi yang

Berdasarkan sektoral, nominal ULN restru tertinggi

meliputi: (i) penambahan plafon, (ii) refinancing,

terdapat pada sektor industri pengolahan (13,3 Miliar

(iii) rollover, dan (iv) pengalihan kreditur. Sementara

Dolar AS per Desember 2016). Hal ini antara lain

itu, ULN restru dengan tone negatif dilakukan

disebabkan sektor industri pengolahan memiliki bahan

karena memburuknya kinerja koporasi, antara lain

baku dengan impor konten tinggi yang sebagian besar

disebabkan kesulitan pembayaran, memburuknya

biayanya dalam valuta asing. Sebaliknya penjualan

prospek usaha, dan likuiditas. ULN restru dengan tone

produk dominan dilakukan di pasar domestik

negatif tersebut dapat berupa: (i) reconditioning, (ii)

sehingga pendapatan mayoritas dalam Rupiah yang

bunga dikapitalisasi, (iii) debt to equity swap, (iv) debt

menyebabkan terekspos risiko nilai tukar.

reduction, (v) rescheduling, dan (vi) ULN restru lainnya.

Grafik 3.29 ULN Restru Korporasi Non Keuangan Miliar USD 50,0

38,10

31,34

40,0 30,0 20,0 10,0

Des-16

Okt-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Des-15

Okt-15

Agt-15

Jun-15

Apr-15

Feb-15

Des-14

-

Tabel 3.8 ULN Restru Menurut Sektor Ekonomi ULN Mei’16, (USD Jt) *) No.

Sektor Ekonomi

Non Restruk

Restru Tone Positif

Tone Negatif

Total Restruk

Total ULN

1.

Industri Pengolahan

15.740

1.688

11.586

13.274

29.014

2.

Pertambangan & Penggalian

16.341

161

3.976

4.137

20.478

3.

Listrik, Gas & Air Bersih

16.981

149

2.652

2.802

19.782

4.

Pengangkutan & Komunikasi

10.727

97

1.999

2.096

12.823

5.

Perdagangan, Hotel & Restoran

5.074

898

1.876

2.773

7.847

6.

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

5.019

534

1.486

2.020

7.039

7.

Pertanian, Perternakan, Kehutanan & Perikanan

3.058

434

2.274

2.708

5.766

8.

Sektor Lain

1.105

14

676

689

1.794

9.

Bangunan

729

183

237

420

1.149

10.

Jasa-Jasa

602

416

8

424

1.026

75.576

4.573

26.769

31.343

106.718

Total


Penentuan ULN restru dengan tone positif dan negatif merupakan hasil FGD dengan korporasi yang memiliki ULN yang di restrukturisasi

7

Bank Indonesia

99


No. 28, Maret 2017

ULN restru korporasi nonkeuangan mengalami

perkembangan ULN korporasi nonkeuangan yang di

penurunan sejak Januari 2015 dan mencapai nilai

restru cenderung menurun, baik restru dengan tone

31,34 miliar Dolar AS pada Desember 2016. Terdapat

negatif maupun positif jika dibandingkan dengan posisi

sekitar 704 perusahaan yang melakukan restru tone

awal Desember 2016. Apabila dilihat dari pangsanya,

negatif dengan nilai sebesar 26,8 milliar Dolar AS,

pada Desember 2016, porsi ULN dengan tone negatif

yang tujuannya untuk mengefisienkan pembayaran

meningkat, sebaliknya pangsa ULN tone positif turun

pokok dan bunga ULN seiring dengan perlambatan

jika dibandingkan dengan Desember 2015.

ekonomi domestik dan global. Secara umum,

Grafik 3.31 Perkembangan Pangsa Outstanding ULN Restru terhadap total ULN Restru (%)

Grafik 3.30 Perkembangan Outstanding ULN Restru (Miliar Dolar AS) (USD M) 35 30,52

85,4%

Okt-16

30

26,77

Agt-16 Jun-16

25

Apr-16 Feb-16 7,15

Tone Negatif

Tone Positif

Des-15

Tone Positif 4,57

Okt-15 Agt-15

Des-16

Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16

Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agt-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15

Jun-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15

20 08 06 04 02 00

14,6%

Des-16

Tone Negatif

Apr-15 Jan-15

18,5%

0%

81,5%

20%

40%

60%

80%

100%


Berdasarkan outstanding ULN korporasi nonkeuangan,

Pada beberapa kasus, reconditioning dilakukan apabila

ULN restru tone negatif didominasi oleh jenis

ada penawaran utang baru dengan persyaratan yang

reconditioning dengan jumlah fasilitas yang di

lebih menarik, misalnya suku bunga yang lebih rendah

restrukturisasi sebanyak 519 fasilitas per Desember

dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sementara

2016. Jenis restrukturisasi tone negatif berupa

itu untuk ULN restru tone positif paling banyak berupa

reconditioning tersebut dilakukan melalui perubahan

pengalihan kreditur dengan jumlah fasilitas yang

terms and condition dari ULN antara lain perubahan

direstrukturisasi sebanyak 121 fasilitas per Desember

jumlah utang, suku bunga dan pengalihan kreditor.

2016.

100

Bank Indonesia


Tabel 3.9 Jenis ULN Restrukturisasi Tone Positif dan Negatif Tone Restru

Posisi ULN, Mei’16 (USD Jt)

Jenis Restru

Reconditioning

Tone Negatif

Jumlah Fasilitas 11.970

Rescheduling

5.751

916

Bunga Dikapitalisasi

4.456

238

Lainnya

4.416

58

121

7

56

13

Tambah Plafond

2.269

121

Pengalihan Kreditur

1.149

22

634

30

Debt Reduction Debt to Equity Swap

Tone Positif

519

Rollover Refinancing Total

521

49

31.343

1.973


Pada Desember 2016, perkembangan pembayaran

Juta Dolar AS dan 106 Juta Dolar AS. Sementara itu

bunga ULN restru tone positif dan negatif mengalami

pembayaran pokok ULN restru tone positif mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan periode yang

kenaikan menjadi 3 miliar Dolar AS, sedangkan restru

sama tahun sebelumnya, masing-masing menjadi 10

tone negatif turun menjadi 2,4 miliar Dolar AS.

Grafik 3.32 Pembayaran Bunga dan Pokok ULN Restru Tone Positif dan Negatif

Pembayaran Bunga (USD Jt)

200 Tone Positif (skala kanan)

Tone Negatif

150

30

04

25

03

20 106

25

Pembayaran Pokok (USD M) 3,0

03 02

02

10

Des-15

Okt-15

Agt-15

Jun-15

-01 Apr-15

00 Feb-15

00

Des-15

00

Okt-15

01

Agt-15

Okt-16

Des-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Des-15

Okt-15

Agt-15

Jun-15

Apr-15

Feb-15

00

01

05

Jun-15

50

01

Tone Positif (Skala Kanan)

01

Apr-15

10

03

02

02

100

04

03

2,4

Tone Negatif

Feb-15

250


Bank Indonesia

101


No. 28, Maret 2017

Selama 6 (enam) bulan kedepan, rencana bayar dan

Dalam rangka mitigasi risiko, Bank Indonesia telah

ULN jatuh tempo korporasi untuk ULN restru tone

menerbitkan ketentuan tentang Penerapan Prinsip

negatif dan positif tercatat lebih besar pada Januari

Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri

dan Februari 2017. Rencana bayar dan ULN jatuh

Korporasi

tempo restru tone positif diperkirakan paling tinggi

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk mendorong

pada Februari 2017 yakni sekitar 250 Juta Dolar

kehati-hatian korporasi nonbank dalam mengelola

AS. Adapun pada Maret, April, dan Juni 2017 tidak

berbagai risiko yang dapat timbul dari ULN. Korporasi

terdapat utang jatuh tempo untuk ULN restru tone

nonbank diwajibkan untuk memenuhi rasio lindung

positif, sedangkan untuk rencana bayar diperkirakan

nilai minimum sebesar 25% berdasarkan selisih negatif

pada kisaran 50 Juta Dolar AS setiap bulannya (Maret-

antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing

Juni 2017). Sementara itu, perlu dilakukan monitoring

yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 bulan ke depan

yang intensif terutama terhadap pembayaran ULN

dan yang akan jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai

restru tone negatif mengingat pangsa outstanding

dengan 6 bulan ke depan. Selain itu, koporasi nonbank

yang cukup besar. Pada Januari 2017, rencana bayar

juga harus memenuhi rasio likuiditas valas minimum

ULN tone negatif diprediksi mencapai 2 miliar Dolar

tertentu, paling rendah sebesar 70%. Berdasarkan

AS dan ULN jatuh tempo sebesar 1,4 miliar Dolar AS.

laporan yang bersumber dari Kepatuhan Pelaporan

Sedangkan untuk periode Februari–April 2017 rencana

Prinsip Kehati-hatian (KPPK), Bank Indonesia dapat

bayar ULN dan ULN jatuh tempo nilainya berkisar

menghitung likuiditas valas dari seluruh korporasi

antara 100 Juta–1,2 Miliar Dolar AS.

nonbank yang memiliki utang luar negeri. Berdasarkan

NonBank

(PBI

No.16/21/PBI/2014).

laporan tersebut8, dari 2.443 korporasi nonbank

Grafik 3.33 Rencana Pembayaran Bunga dan Pokok ULN Restru Tone Positif dan Negatif

2.500

(USD Juta)

Tone Negatif

300

(USD Juta)

Tone Positif

250

2.000

200 1.500 150 1.000

100

500 0

50 Jan’17

Feb’17

Mar’17

Apr’17

Mei’17

Jun’17

ULN Jatuh Tempo

0 Jan’17

Rencana Bayar

Sumber: Bank Indonesia, Februari 2017

8

Posisi triwulan II 2016

102

Bank Indonesia

Feb’17

Mar’17

Apr’17

Mei’17

Jun’17


yang memiliki ULN yang telah melaporkan likuiditas valasnya kepada Bank Indonesia, sampai dengan 3 bulan ke depan terdapat 12,4% korporasi nonbank yang belum memenuhi rasio minimum untuk likuiditas valas maupun lindung nilai. Sedangkan untuk likuditas valas lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan, terdapat 8,06% korporasi nonbank yang belum memenuhi ketentuan. Sebagai salah satu upaya untuk mengukur risiko yang dapat timbul dari korporasi yang memiliki ULN, Bank Indonesia telah melakukan simulasi untuk mengetahui ketahanan

perbankan

terhadap

penurunan

kemampuan membayar korporasi yang memiliki ULN restru tone negatif. Simulasi dilakukan terhadap bank yang menyalurkan kredit pada korporasi yang memiliki ULN dengan restru tone negatif, dengan menggunakan skenario default 20%, 30% dan 50%. Hasil stress test menunjukkan bahwa tingkat NPL industri perbankan masih relatif aman (dibawah 5%) dan tidak berdampak signifikan terhadap permodalan bank.

Bank Indonesia

103


No. 28, Maret 2017

Boks 3.1

Survei Neraca Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan salah satu unit

Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

ekonomi yang memiliki peran penting di dalam

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan

perekonomian dan juga terhadap stabilitas sistem

dan Maluku. Untuk dapat memberikan gambaran

keuangan. Oleh karena itu, surveilans terhadap

mengenai

sektor rumah tangga perlu dilakukan secara reguler.

Indonesia secara lengkap, responden SNRT 2016

Salah satu bentuk surveilans Bank Indonesia

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan

terhadap sektor rumah tangga adalah melalui

pendapatan yaitu pendapatan rendah, menengah,

penyelenggaraan Survei Neraca Rumah Tangga

dan tinggi (Tabel Boks 3.1.1).

karakteristik

ekonomi

masyarakat

(SNRT). SNRT bertujuan untuk : (i) memperoleh informasi mengenai struktur neraca rumah tangga

Dari total responden, 88,6% rumah tangga

di Indonesia, (ii) membangun data yang berguna

memiliki kepala rumah tangga yang bekerja dan

untuk mendesain surveilans, (iii) memperoleh

11,4% kepala rumah tangga lainnya tidak memiliki

data aset dan kewajiban sektor rumah tangga

pekerjaan selama satu tahun terakhir. Mayoritas

dalam rangka penyusunan National and Regional

kepala rumah tangga yang bekerja tersebut

Balance Sheets dan indikator financial imbalances.

memiliki status kedudukan pekerjaan utama sebagai pegawai (59,9%)10, Grafik Boks 3.1.1.

SNRT 2016 dilaksanakan di 14 provinsi di Indonesia

Sementara itu berdasarkan sektor lapangan usaha,

dengan total responden sebanyak 3.500 rumah

mayoritas kepala rumah tangga yang bekerja

tangga. Berdasarkan data Susenas 20139, total

memiliki pekerjaan utama pada sektor tersier

populasi di 14 provinsi tersebut mewakili 73%

(56,5%), diikuti sektor primer (31,0%) dan sektor

penduduk Indonesia. Provinsi tersebut adalah

sekunder (12,5%)11.

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tabel Boks 3.1.1. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan

Kelompok Pendapatan Rendah Menengah Tinggi

Range Pendapatan (ribu Rupiah)

Jumlah Responden

Distribusi (%)

< 2.792,5

1.400

40,0

2.792,5 - 6.900

1.401

40,0

699

20,0

> 6.900

Kerangka sampel SNRT 2016 disusun berdasarkan data SUSENAS 2013 Triwulan I. Pekerjaan utama adalah pekerjaan dengan alokasi waktu terbesar atau menghasilkan penghasilan terbesar. Status kedudukan pekerjaan: 1). Berusaha sendiri atau memiliki status berusaha sendiri, 2). Pegawai terdiri dari (a) buruh/karyawan/pegawai, (b) pekerja bebas di pertanian, dan (c) pekerja bebas di non pertanian, 3). Pengusaha terdiri dari (a) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, dan (b) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, 4). Pekerja keluarga atau memiliki status pekerja keluarga/tidak dibayar. 11 Sektor primer terdiri dari (1) sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, dan (2) sektor pertambangan & penggalian. Sektor sekunder terdiri dari sektor (1) industri pengolahan, (2) pengadaan listrik & gas, (3) pengadaaan air, dan (4) konstruksi. Sektor tersier terdiri dari (1) perdagangan besar & eceran, dan reparasi mobil & sepeda motor; (2) transportasi & pergudangan; (3) penyediaan akomodasi & makanan minuman; (4) informasi & komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) real estate; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintah & jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan & kegiatan sosial; dan (11) lainnya. 9

10

104

Bank Indonesia


Grafik Boks 3.1.1. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga 0,2%

Berusaha Sendiri 30,9%

Pengusaha Pegawai

9,0%

Pekerja Keluarga

59,9%

Gambaran

Umum

Neraca

Rumah

Tangga

nilai rata-rata total utang dan kekayaan bersih

Indonesia

(networth) rumah tangga (Tabel Boks 3.1.2).

Dibandingkan dengan kondisi 2015, secara umum

Berdasarkan kelompok pendapatan, semakin

nilai rata-rata total aset rumah tangga pada 2016

tinggi pendapatan responden maka peningkatan

meningkat sebesar 1,7% menjadi Rp584.061 ribu

networth semakin besar.

per rumah tangga. Peningkatan juga terdapat pada Tabel Boks 3.1.1. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan

Kelompok Responden

Total

2015

2016

Perubahan

(ribu Rupiah)

(ribu Rupiah)

(%, yoy)

Keterangan

Aset

574.331,2

584.061,8

1,7

Utang

13.084,6

17.479,9

33,6

Networth

561.246,6

566.581,9

1,0

Pendapatan Rendah

Aset

262.399,6

254.322,9

(3,1)

Utang

2.864,7

4.206,5

46,8

Networth

259.534,9

250.116,4

(3,6)

Pendapatan Menengah

Aset

425.892,9

430.903,0

1,2

Utang

Networth

Pendapatan Tinggi

Aset

Utang

Networth

10.118,1

12.619,4

24,7

415.774,8

418.283,6

0,6

1.496.600,6

1.551.457,8

3,7

39.499,4

53.806,4

36,2

1.457.101,2

1.497.651,4

2,8

Bank Indonesia

105


No. 28, Maret 2017

Aset Rumah Tangga

persentase

Pada 2016, aset rumah tangga Indonesia

Sementara itu, kepemilikan rumah tangga pada

didominasi oleh aset nonkeuangan (non financial

investasi relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,2%

asset), yaitu aset tetap (89,1%). Rumah dan

dari total aset yang dimiliki. Investasi tersebut

bangunan merupakan jenis aset tetap terbesar

didominasi oleh kepemilikan usaha (63,4%).

kepemilikan

terbesar

(29,5%).

yang dimiliki oleh rumah tangga (66,2%). Di dalam kelompok aset lancar, tabungan tercatat memiliki Grafik Boks 3.1.2. Aset Rumah Tangga 2015-2016

Grafik Boks 3.1.3. Aset Tetap Rumah Tangga 2015-2016

% 100

4,1 4,1

Peralatan Rumah Tangga Tahan Lama

89,0 89,1

7,3 6,5

80 Kendaraan 60

20

8,0 8,0

0,8 0,9

Aset Lancar

Investasi

Aset Dibatasi Penggunaannya

2015

Aset Lainnya

Aset Tetap

0

20

2015

2016

Grafik Boks 3.1.4. Aset Lancar Rumah Tangga 2015-2016

%

40

60

80

100

2016

Grafik Boks 3.1.5. Investasi Rumah Tangga 2015-2016

4,6 5,3

Piutang Hewan Ternak & Binatang Peliharaan

3,3 3,4

63,4 74,0

Kepemilikan Usaha

Emas Perhiasan & Logam Mulia Persediaan Barang Produktif

26,9 27,4 16,5 17,1

27,1 20,9

Reksadana

13,1 12,5

Deposito 2,5 2,5

Giro

Obligasi

3,5 1,1

Saham

6,0 4,0

29,5 24,9

Tabungan

%

3,7 6,9

Uang Tunai 0

2015

Bank Indonesia

22,3 22,2

Tanah dan Lahan

1,9 1,9

0,2 0,2

0

106

66,2 67,2

Rumah dan Bangunan

40

20

40

2016

60

80

100

0

20

2015

%

40

60

2016

80

100


Sebanyak 38% rumah tangga menyatakan memiliki

Berdasarkan sumbernya, mayoritas utang rumah

utang.

pendapatan,

tangga pada 2016 berasal dari Bank (73,9% dari

rumah tangga pemilik utang terbesar berasal dari

total utang). Secara rata-rata, utang per rumah

kelompok pendapatan menengah (44%), diikuti

tangga yang berasal dari Bank dan Non Lembaga

pendapatan rendah (31%) dan pendapatan tinggi

Keuangan (NLK) meningkat masing-masing sebesar

(25%). Secara rata-rata, utang per rumah tangga

49,1% dan 109,7% (yoy). Meskipun utang dari NLK

pada 2016 tercatat sebesar Rp17.479 ribu, atau

meningkat cukup signifikan, namun porsi utang

meningkat 33,6% dibandingkan 2015 (Rp13.084

dari NLK terhadap total utang masih relatif rendah

ribu). Berdasarkan jangka waktu, sebagian besar

(7,1%). Sementara itu, porsi utang dari Lembaga

utang rumah tangga 2016 berupa utang jangka

Keuangan Non Bank (LKNB) menurun menjadi 19%

panjang dengan porsi 64,1%, kondisi ini relatif

pada 2016 dibandingkan 2015 (29,3%).

Berdasarkan

kelompok

sama dengan kondisi 2015 (64,0%).

Grafik Boks 3.1.6. Utang Rumah Tangga 2015 - 2016 Berdasarkan Jangka Waktu % 100

64,0 64,1

80 60

36,0

35,9

40 20 0

2015

2016

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Grafik Boks 3.1.7. Utang Rumah Tangga 2015 - 2016 Berdasarkan Sumber Dana

Lembaga Non Keuangan

7,1 4,5 19,0 29,3

Lembaga Keuangan Non Bank

73,9 66,2

Bank

% 0

20

2015

40

60

80

100

2016

Bank Indonesia

107


No. 28, Maret 2017

Berdasarkan tujuan peminjaman utang, secara

Sementara itu, responden yang memiliki utang

umum responden menyatakan utang dipergunakan

dari NLK menyatakan bahwa utang dipergunakan

antara lain untuk modal usaha dan membeli

untuk kebutuhan sehari-hari.

aset baik tanah, rumah, maupun kendaraan.

Grafik Boks 3.1.8. Distribusi Rumah Tangga Yang Berutang ke Bank Berdasarkan Tujuan Pinjaman (%)

1,0 2,0 0,5 0,5

2,0

2,0

6,0

28,0%

8,0 8,0

15,0%

Modal Usaha

Bangunan untuk usaha

Membeli tanah/rumah/aset

Membangun/renovasi rumah

Membangun/renovasi rumah

Kesehatan

Kebutuhan khusus (pesta)/hari

Mesin untuk usaha

Pendidikan

Tanah untuk usaha

Kebutuhan Sehari hari

27,0%

Kendaraan untuk usaha

3,0%

2,0%

1,0%

3,0%

4,0% 4,0%

2,0%

1,0%

5,0% 7,0%

14,0%

8,0% 58,0%

51,0%

14,0% 23,0%

108

Pembelian Aset

Membangun/merenovasi rumah

Pembelian Aset

Pendidikan

Modal Usaha

Pesta dan kebutuhan khusus lainnya

Kebutuhan Sehari-hari

Tidak Bersedia Menjawab

Kebutuhan Sehari-hari

Tidak Bersedia menjawab

Pesta dan kebutuhan Khusus Lainnya

Kesehatan

Pendidikan

Kesehatan

Modal Usaga

Membeli tanah/rumah/aset lainnya

Bank Indonesia


Networth Rumah Tangga

dan deposito. Cash ratio SNRT 2016 tercatat

Berdasarkan neraca rumah tangga 2016, terlihat

sebesar 3,6 kali yang mencerminkan potensi

bahwa sumber dana utama rumah tangga yang

kegagalan rumah tangga dalam memenuhi

berasal dari penghasilan sendiri (networth)

kewajiban (utang) jangka pendek relatif kecil.

mencapai 97,0%. Networth rata-rata per rumah tangga pada 2016 tercatat sebesar Rp566.581,9

Kondisi Solvensi Rumah Tangga 2016

ribu, meningkat dibandingkan 2015 sebesar

Solvensi didefinisikan sebagai kemampuan rumah

Rp561.246,6 ribu (Tabel Boks 3.1.2).

tangga untuk memenuhi pembayaran utang jangka panjang. Hasil survei menunjukkan bahwa

Analisis Keuangan Rumah Tangga Indonesia 2016

kemampuan aset rumah tangga Indonesia cukup

Analisis keuangan rumah tangga 2016 bertujuan

baik tercermin dari household gearing ratio (rasio

untuk melihat performa/kinerja keuangan rumah

total utang terhadap total aset) maupun debt

tangga secara umum, yang terdiri dari aspek

to equity ratio/DER (rasio total utang terhadap

likuiditas dan solvensi rumah tangga.

networth) yang relatif rendah, yaitu masing masing hanya sebesar 3,0% dan 3,1%. Nilai household

Kondisi Likuiditas Rumah Tangga 2016

gearing ratio yang kecil tersebut juga merupakan

Analisa likuiditas rumah tangga menggambarkan

salah satu indikasi bahwa rumah tangga masih

kemampuan rumah tangga untuk melunasi

mempunyai kemampuan yang cukup untuk

kewajiban

mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank.

(utang)

jangka

pendeknya

yang

dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, terdiri dari current ratio dan cash ratio.

Analisis Kerentanan Keuangan Rumah Tangga

a. Current ratio

2016

Current ratio atau rasio aset lancar terhadap

Analisis kerentanan keuangan rumah tangga

utang lancar rumah tangga 2016 tercatat

dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat rumah

sebesar 7,4 kali. Hal ini menunjukkan kondisi

tangga responden SNRT 2016 dalam menghadapi

rumah tangga Indonesia cukup likuid atau

permasalahan finansial yang mungkin terjadi

kemungkinan rumah tangga tidak dapat

tanpa dapat diduga sebelumnya . Analisa tersebut

melunasi utang jangka pendeknya relatif

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan

rendah.

kepada responden sebagai berikut:

b. Cash ratio

a. Seberapa lama rumah tangga dapat bertahan

Cash ratio mengindikasikan kemampuan

ketika

kas terdiri dari uang tunai, tabungan, giro,

sumber

pendapatan

utama?

rumah tangga untuk melunasi utang jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara

kehilangan

Sebanyak 35,5% responden menyatakan bahwa

apabila

kehilangan

sumber

Bank Indonesia

109


No. 28, Maret 2017

pendapatan utama, maka simpanan dan uang

terakhir. Responden yang mengaku pernah

tunai yang dimiliki dapat dipergunakan untuk

mengalami

memenuhi kebutuhan hidup selama seminggu

utang selama satu tahun terakhir hanya

sampai kurang dari satu bulan, diikuti kurang

sekitar 18,6%, yang mana sebanyak 51,5%

dari seminggu (25,0%) dan antara satu bulan

diantaranya

hingga kurang dari tiga bulan (22,0%).

kelompok pendapatan rendah.

kesulitan

dalam

merupakan

membayar

responden

dari

b. Seberapa besar pengeluaran tidak terduga yang

e. Hal apa saja yang dilakukan ketika mengalami

dapat dibayarkan tanpa harus menimbulkan

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup

kesulitan keuangan?

atau membayar utang?

Mayoritas responden menjawab maksimal Rp500

ribu

pengeluaran dibayarkan

(72,3%)

sebagai

tidak

terduga

seketika

tanpa

besaran

yang

dapat

menimbulkan

paling banyak dipilih oleh responden ketika mengalami

kesulitan

dalam

memenuhi

kebutuhan hidup atau membayar utang adalah

17,4% responden menjawab maksimal Rp1

responden), meminjam makanan atau uang

juta.

dari keluarga atau teman (15,7% responden),

mengurangi

pengeluaran

(23,8%

dan menarik uang dari tabungan (12,5%

memenuhi kebutuhan hidup?

responden).

Upaya

Secara umum mayoritas responden SNRT 2016

pengeluaran

tersebut

(66,7%) tidak pernah mengalami kesulitan

pertama yang dipilih oleh responden dari

dalam memenuhi kebutuhan hidup selama

seluruh kelompok pendapatan. Sementara

satu tahun terakhir. Hanya 33,3% responden

itu alternatif pilihan yang paling jarang dipilih

yang menyatakan bahwa pernah mengalami

sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan

kesulitan

kebutuhan

dalam memenuhi kebutuhan hidup dan utang

hidup selama satu tahun terakhir. Dari

adalah mengalihkan kredit (0,1% responden),

seluruh responden yang menyatakan pernah

dan menggunakan kartu kredit untuk menarik

mengalami

uang atau membayar tagihan atau membeli

dalam

memenuhi

kesulitan

tersebut,

mayoritas

(54,4%) berasal dari kelompok pendapatan rendah. d. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam membayar utang? Secara umum, mayoritas responden (81,4%) menyatakan tidak pernah mengalami kesulitan dalam membayar utang selama satu tahun

110

Secara umum, tiga langkah utama yang

kesulitan keuangan. Sementara itu sekitar

c. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam

Bank Indonesia

untuk

mengurangi

menjadi

makanan (0,1% responden).

prioritas


Boks 3.2

Kepemilikan Properti oleh Pihak Asing

Dalam

rangka

meningkatkan

sektor

properti,

Pemerintah

di

hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak

mengeluarkan

lain yang memenuhi syarat dalam jangka

investasi

Paket Kebijakan I pada 9 September 2015 yang membuka kesempatan bagi asing untuk memiliki rumah susun mewah dengan harga lebih dari Rp10

waktu 1 tahun. 5. Persyaratan rumah tinggal yang dapat dibeli oleh orang asing:

miliar. Menindaklanjuti paket kebijakan tersebut,

a. Hanya 1

Pemerintah menerbitkan PP No.103 tahun 2015

keluarga.

bidang tanah per orang/

tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau

b. Luas tanah maksimal 2.000 meter2.

Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di

c. Orang Asing pemegang izin tinggal di

Indonesia. Berdasarkan PP tersebut, orang asing

Indonesia yang dapat membeli rumah

pemegang izin tinggal di Indonesia dapat membeli

tinggal dapat memiliki izin tinggal

rumah tempat tinggal atau hunian dengan

berupa:

pengaturan sebagai berikut:

• Izin tinggal dinas (diberikan oleh

1. Membeli rumah tunggal yang didirikan di

Kementerian Luar Negeri).

atas tanah Hak Pakai (HP), HP diatas Hak

• Izin tinggal diplomatik (diberikan

Milik (HM) berdasarkan perjanjian atau HP

oleh Kementerian Luar Negeri).

yg berasal dari perubahan HM atau Hak Guna

• Izin tinggal kunjungan (berupa visa

Bangunan (HGB). 2. Membeli satuan rumah susun (sarusun) yang

kunjungan, bebas visa kunjungan maupun Visa on arrival).

dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atau

• Izin tinggal terbatas, bisa diberikan

yang berasal dari perubahan Hak Milik Atas

dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun

Satuan Rumah Susun.

dan dapat diperpanjang paling lama

3. Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu tidak

6 tahun.

lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang dapat

• Izin tinggal tetap yaitu izin yang

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama

diberikan kepada Orang Asing

20 (dua puluh) tahun, dan selanjutnya dapat

tertentu untuk bertempat tinggal

diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30

dan menetap di wilayah Indonesia

(tiga puluh) tahun.

sebagai penduduk Indonesia. Izin

4. Orang asing yang tidak lagi memenuhi syarat

ini diberikan dengan jangka waktu

sebagai pemegang hak karena meninggalkan

5 tahun dan dapat diperpanjang

Indonesia atau tidak lagi mempunyai izin

secara tidak terbatas.

tinggal, wajib melepaskan atau mengalihkan

Bank Indonesia

111


No. 28, Maret 2017

Selain itu, Pemerintah menetapkan batasan harga

dibedakan berdasarkan lokasi properti tersebut,

minimal properti yang dapat dibeli asing yang

sebagai berikut:

Tabel Boks 3.2.1. Batasan harga minimal properti yang dapat dibeli pihak asing

No

Lokasi/Provinsi

Harga Minimal Rumah Tunggal (Rupiah)

Harga Minimal Rumah Susun (Rupiah)

1

DKI Jakarta

10 Miliar

3 Miliar

2

Banten

5 Miliar

2 Miliar

3

Jawa Barat

5 Miliar

1 Miliar

4

Jawa Tengah

3 Miliar

1 Miliar

5

DI Yogyakarta

5 Miliar

1 Miliar

6

Jawa Timur

5 Miliar

1,5 Miliar

7

Bali

5 Miliar

2 Miliar

8

NTB

3 Miliar

1 Miliar

9

Sumatera Utara

3 Miliar

1 Miliar

10

Kalimantan Timur

2 Miliar

1 Miliar

11

Sulawesi Selatan

2 Miliar

1 Miliar

12

Daerah/Provinsi Lainnya

1 Miliar

750 Juta

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016

Sehubungan dengan adanya batasan harga nominal

Indonesia tidak membedakan pengaturan Loan

properti yang cukup tinggi dan juga untuk membeli

to Value Ratio (LTV) terhadap Kredit Pemilikan

suatu properti konsumen dapat menggunakan

Rumah bagi penduduk maupun orang asing.

pembiayaan dari bank, Bank Indonesia tidak

Dengan dibukanya kesempatan bagi orang asing

mengatur larangan bagi bank untuk menyalurkan

dapat membeli properti di Indonesia, maka

kredit kepada orang asing. Sesuai PBI No.18/19/

manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

PBI/2016 tanggal 5 September 2016 tentang

1. Meningkatnya permintaan properti sehingga

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara

dapat menciptakan lapangan kerja dan

Bank Dengan Pihak Asing, pihak asing dapat

peningkatan serapan produk lokal yang

memperoleh Kredit atau Pembiayaan Konsumsi

selanjutnya diharapkan mampu mendorong

dalam Rupiah dan/atau valuta asing sepanjang

pertumbuhan ekonomi.

digunakan di dalam negeri. Selain itu, Bank

112

Bank Indonesia


2. Peningkatan

penerimaan

Pemerintah

Pusat dan Daerah melalui pajak yang harus

membeli properti (affordability) menjadi turun.

dibayarkan oleh pihak pengembang dan

2. Perkiraan meningkatnya permintaan dari

pembeli properti seperti Pajak Pertambahan

orang asing akan mendorong pengembang

Nilai (PPn) atas bangunan, Pajak Bumi dan

untuk

Bangunan (PBB), dan Biaya Pengalihan Hak

persediaan properti, sedangkan kapasitas

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

pengembang

3. Menghilangkan transaksi pembelian tanah oleh

pihak

asing

yang

menggunakan

penduduk lokal sebagai perantara (nominee agreement),

sehingga

penambahan

terdapat

pendapatan

potensi

negara

yang

diperoleh dari transaksi langsung pembeli 4. Mendukung peningkatan cadangan devisa karena

adanya

dalam

berupaya juga

menambah

terbatas

penyediaan

termasuk

lahan.

Hal

ini

dikhawatirkan dapat menimbulkan aksi yang bersifat spekulasi. 3. Terdapat properti

kemungkinan yang

tidak

meningkatnya

produktif

karena

dibiarkan kosong oleh pemiliknya (WNA). 4. Dapat dijadikan sarana bagi orang asing

properti (pihak asing). negara

di

selalu

foreign

direct

investment (FDI) dengan adanya pembelian

untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang dari negara asalnya. 5. Dapat menciptakan distribusi kemakmuran yang tidak merata.

properti oleh pihak asing. 5. Dengan pertimbangan bahwa pihak asing adalah smart investor yang selalu melihat

Hal lain yang perlu dicermati adalah kemungkinan

data untuk melakukan investasi di bidang

adanya potensi permintaan properti oleh asing,

properti, maka kualitas data sektor properti

yakni:

di Indonesia dapat menjadi lebih transparan

1. Dengan masih terbatasnya jumlah pekerja asing (expatriates) di Indonesia (yang

dan akuntabel.

memiliki KITAS dan KITAP), permintaan Namun demikian, di sisi lain terdapat beberapa

properti dari orang asing diperkirakan belum

risiko yang perlu diperhatikan dan dicermati

akan meningkat secara signifikan.

terkait dengan kepemilikan properti oleh asing,

2. Daya tarik properti Indonesia biasanya

yaitu:

terletak di daerah yang merupakan pusat

1. Meningkatnya permintaan properti akibat

ekonomi atau pariwisata seperti Jakarta,

pembelian pihak asing dapat menyebabkan harga

properti

meningkat

Surabaya, Bali, Batam, dan Medan.

sehingga

kemampuan penduduk domestik/lokal untuk

Bank Indonesia

113


No. 28, Maret 2017

Permainan congklak merupakan permainan tradisional yang membutuhkan strategi penempatan buah congklak ke dalam masing-masing ceruk pada papan congklak agar habis lebih dulu. Dalam sistem keuangan, serupa dengan distribusi buah congklak dari satu ceruk ke ceruk lainnya, perbankan menjalankan fungsi intermediasinya dengan menyalurkan dana yang dihimpun melalui pertimbangan berbagai risiko, tidak hanya untuk mencapai keuntungan dan efisiensi namun juga untuk mendukung pembiayaan perekonomian.

Perbankan dan IKNB

04 Selama semester II 2016, perkembangan industri perbankan secara umum membaik dibanding semester sebelumnya, tercermin dari peningkatan pertumbuhan intermediasi dengan risiko kredit yang terkendali, didukung permodalan dan likuiditas yang terus membaik. Total aset industri perbankan tercatat sebesar Rp6.729,8Triliun, dengan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan semester sebelumnya. Permodalan perbankan yang masih terjaga di level tinggi dan didominasi oleh modal inti menunjukkan ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko. Dari sisi intermediasi, pertumbuhan DPK meningkat signifikan, ditopang oleh masuknya dana tax amnesty dan meningkatnya ekspansi rekening pemerintah. Sedangkan pertumbuhan kredit masih dalam tren perlambatan, dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan kredit dari korporasi dan perilaku bank yang cenderung hatihati dalam penyaluran kredit. Risiko kredit perbankan masih perlu dicermati, meskipun rasio NPL gross tercatat membaik pada semester II 2016. Sementara itu profitabilitas dan efisiensi perbankan sedikit menurun sebagai dampak penurunan kredit dan meningkatnya biaya pencadangan akibat tingginya risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan perbankan konvensional, kinerja perbankan syariah membaik di paruh kedua 2016, didorong semakin menguatnya konsolidasi. Pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah meningkat seiring dengan peningkatan market share sebagai dampak positif dari konversi BPD Aceh menjadi bank syariah pada September 2016. Tingkat pembiayaan bermasalah perbankan syariah relatif cukup tinggi, namun rasio profitabilitas masih meningkat. Disisi lain, ketahanan risiko perbankan syariah masih cukup memadai dengan meningkatnya permodalan. Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama semester II 2016 mengalami perbaikan baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan, meski NPF Perusahaan Pembiayaan (PP) masih meningkat. Profitabilitas PP membaik, didukung peningkatan pembiayaan, sementara itu eksposur risiko dari sisi valuta asing berkurang seiring dengan turunnya ULN. Industri asuransi juga menunjukkan perbaikan kinerja, sebagaimana tercermin pada peningkatan total aset dan volume investasi serta penurunan risiko usaha industri asuransi.

Perbankan dan IKNB


No. 28, Maret 2017

Kinerja Institusi Keuangan dan Syariah melambat namun risiko masih terjaga dengan baik

Risiko Perbankan Meningkat Namun Ketahanan Masih Terjaga

Permodalan Masih Kuat CAR menjadi

Likuiditas Terjaga dengan Baik

Rp Rp

Rp

22,69% Efisiensi Menurun %

55,53%

99,36%

2,93% Risiko Pasar Relatif Terjaga

Rp Rp

Risiko Suku Bunga Relatif Terjaga Perbankan Short Valas Sebesar

7,86% Pertumbuhan DPK menjadi

Profitabilitas Terjaga ROA menjadi

Rp5,09 triliun Risiko Perubahan Harga SBN Sedikit Meningkat

9,60%

2,17%

LDR menjadi

NIM menjadi

5,47

NPL Gross menjadi

Pertumbuhan Kredit menjadi

CIR menjadi

Rp

Risiko Kredit Membaik

AL/NCD menjadi

Intermediasi Masih Melambat

BOPO menjadi

82,85

Rp

90,50%

%

Kredit UMKM Penyaluran Kredit UMKM menjadi

NPL Kredit UMKM menjadi

8,4%

4,15%

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama semester II 2016 mengalami perbaikan namun Risiko Pembiayaan Masih Cukup Tinggi.

Perusahaan Pembiayaan

Aset menjadi

Rp Rp

Rp 443 triliun Profitabilitas Meningkat

Rp

ROA menjadi

3,87% ROE menjadi

12,01%

Pertumbuhan Volume Pembiayaan menjadi

Efisiensi Sedikit Menurun BOPO menjadi

Rp

Pertumbuhan Sumber Pendanaan PP menjadi

4,29%

116

Bank Indonesia

Pertumbuhan Volume Investasi menjadi

Aset menjadi

Rp Rp

Rp932 triliun

6,67% (yoy)

82,71% Rp

Asuransi

Rp Rp

Rp

21,70%

Likuiditas MasihTerjaga Current Ratio sebesar

1,66

Rp

Profitabilitas Sedikit Menurun ROA menjadi

Risiko Menurun

Risiko Kredit Meningkat NPF

Rasio kecukupan Premi terhadap Pembayaran Klaim menjadi

3,26%

157,99%

3,29% ROE menjadi

12,16%

Perbankan dan IKNB

Rp

Rp Rp

Kinerja Perbankan Syariah Masih Cukup Baik namun Risiko Pembiayaan Masih Cukup Tinggi

Likuiditas meningkat AL/NCD menjadi

Profitabilitas ROE menjadi

Rp

121,27%

4,59%

AL/DPK menjadi

CAR menjadi

15,95%

ROA menjadi

22,04%

0,63%

Intermediasi

Risiko Kredit

DPK menjadi

FDR menjadi

20,83%

88,78%

Pembiayaan menjadi

16,44

NPF Gross menjadi

4,68%

%

Bank Indonesia

117


No. 28, Maret 2017

perbankan diperkirakan akan mampu menjaga kondisi

4.1. Asesmen Kondisi dan Risiko Sektor Perbankan

likuiditas perbankan tetap di atas threshold karena ditunjang pola pengelolaan likuiditas bank yang lebih

4.1.1. Asesmen Kondisi dan Risiko Likuiditas

antisipatif (posisi short penempatan OM) terutama

Likuiditas industri perbankan meningkat baik dari

pada periode tekanan.

aspek ketahanan maupun penambahan alat likuid apabila dibandingkan dengan semester sebelumnya,

Ketahanan likuiditas perbankan terindikasi dari rasio

meski sedikit mengalami tekanan pada triwulan III

Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) yang

2016 akibat outflow setoran tax amnesty dan outflow

mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi

kartal lebaran. Terjaganya kondisi likuiditas perbankan

kewajibannya terkait potensi penarikan DPK serta

pada akhir 2016 sejalan dengan inflow dana tebusan

untuk mendukung ekspansi kredit. Pada semester II

tax amnesty pada Triwulan IV 2016, meningkatnya

2016 AL/NCD meningkat ke level 99,36% dibandingkan

ekspansi rekening pemerintah di akhir tahun, dan

dengan semester I 2016 di level 97,40%. Meningkatnya

melambatnya pertumbuhan kredit. Tingginya likuiditas

rasio AL/NCD juga sejalan dengan rasio AL/DPK yang masih jauh di atas thresholdnya.

Grafik 4.1 Rasio Likuiditas Perbankan 24%

110%

23%

105%

22%

99,36%

100%

21%

95%

20%

20,93%

90%

19%

85%

18%

AL/ NCD

Des-16

Jul-16

Apr-16

Jan-16

Oct-15

Jul-15

Apr-15

Jun-15

Oct-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Jan-13

Oct-13

16% Jul-13

17%

75% Apr-13

80%

AL/DPK (Skala Kanan)

Grafik 4.2 Perkembangan Alat Likuid Perbankan 120

Rp T 1.600

%

1.400

110

1.200

100

1.000

90

800

80

600

70

400

60

200

50

0 Des ’12

Jun ‘13

Des ’13

Jun ’14

AL/NCD

Des ’14

Jun ’15

Alat Likuid (Skala Kanan)

AL = Kas + Penempatan pada BI + Excess Reserve - GWM NCD = 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito Sumber: Bank Indonesia

118

Bank Indonesia

Des ’15

Jun ’16

Des ’16

Perbankan dan IKNB

Berdasarkan kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha

penempatan di Bank Indonesia yang sebagian dananya

(BUKU), rasio AL/NCD kelompok BUKU 2, 3 dan 4

berasal dari perpindahan DPK dari BUKU 1 ke BUKU 3

mengalami kenaikan dibandingkan dengan semester

dan 4 sehingga AL/NCD BUKU 1 mengalami penurunan

sebelumnya, sedangkan kelompok BUKU 1 mengalami

akibat penurunan Depocit Facility. Adapun secara

penurunan. Peningkatan AL/NCD pada BUKU 2, 3 dan

industri, posisi AL/NCD masih baik karena berada jauh

4 tersebut didorong oleh kenaikan alat likuid terutama

diatas threshold sebesar 50%.

Tabel 4.1 AL/NCD per BUKU

Tabel 4.2 Penambahan AL Triwulan II

Rasio AL/NCD (%) 2014

2015

Des

Jun

Penambahan AL (Rp T) Tw IV

Pola

Semester

2016 Des

Jun

Des

BUKU 1

102,88

87,15

86,38

104,90

100,95

BUKU 2

109,44

101,88

113,07

109,13

110,34

BUKU 3

82,33

91,72

89,15

99,43

105,20

BUKU 4

107,17

90,20

90,69

92,63

93,28

INDUSTRI

99,83

92,50

93,44

97,40

99,36

Ytd

2014

150,16

2015

37,06

149,22 13,02

2016

81,56

154,62


Dari sisi likuiditas perekonomian, M2 tumbuh

pemerintah. Sementara M1 pada semester II 2016

meningkat ke 10,02% dari 8,39% pada semester I

tumbuh menjadi 17,27% dibanding 13,94% pada

2016 sejalan dengan peningkatan DPK perbankan

semester I 2016 karena ditopang peningkatan aliran

dan dipengaruhi oleh ekspansi operasi keuangan

uang kartal sejalan dengan ekspansi pemerintah.

Grafik 4.3 Pertumbuhan Likuiditas Perekonomian dan Rasio Likuiditas Perbankan

25% 20%

Grafik 4.4 Net Ekspansi Pemerintah

140%

Trilliun Rp, Ytd

120%

250

100%

15%

80%

10%

60% 40%

5% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

0%

20%

2012 M2 (%yoy)

2013

2014 M1 (%yoy)

2015

0%

150 100 50 0 (50)

2016 AL/NCD (%) - rhs

194 171 157 135

200

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2013

2014

2015

2016


Bank Indonesia

119


No. 28, Maret 2017

4.1.2. Asesmen Kondisi dan Risiko Intermediasi

Rp208,9 triliun pada semester II 2016, lebih tinggi

Intermediasi perbankan pada semester II 2016

dibanding peningkatan pada semester I 2016 sebesar

ditandai dengan perlambatan pertumbuhan kredit,

Rp110,2 triliun.

namun terdapat peningkatan pertumbuhan DPK. Grafik 4.5 Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)

Peningkatan DPK tersebut disebabkan penerimaan dana tax amnesty oleh bank yang ditunjuk. Sehingga Loan-to-Deposit Ratio (LDR) perbankan menurun. Perlambatan kredit yang terjadi masih berlanjut

15%

8,89%

5%

5,90%

7,86%

dibanding tahun sebelumnya namun telah membaik dibanding semester I 2016. Meningkatnya permintaan

0% Sem I 2015

pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah telah

DPK

meng-offset lemahnya permintaan kredit baru dari korporasi. Pelaksanaan konsolidasi kredit bermasalah oleh

perbankan

juga

telah

berkurang

seiring

melambatnya pertumbuhan NPL bank.

9,60%

10%

Sem II 2015

Sem I 2016

Kredit

Grafik 4.6 Perkembangan Lending Standard Lebih Ketat

35 30

Survey Q2 2015

25 20

Perbaikan

pertumbuhan

kredit

dengan penurunan tipis indeks lending standard

Survey Q3 2015

15

terkonfirmasi 1

Sem II 2016

10 Tidak Berubah

0

pada triwulan IV 2016, meskipun masih pada level

-5

yang cukup tinggi. Penyaluran kredit perbankan di

Lebih -10 Longgar

triwulan I 2017 diperkirakan tidak seketat di triwulan sebelumnya.

Survey Q4 2016

5

Ekspektasi Q1 2017 Kredit Investasi

Kredit Modal Kerja

Kredit Konsumsi

Total

Tabel 4.3 Perkembangan LDR per Kelompok BUKU

Selain dari perbankan, korporasi mendapatkan pendanaan dari pasar modal berupa pendanaan dari penerbitan obligasi korporasi dan sukuk serta dari IPO, serta dari perusahaan pembiayaan. Pembiayaan dari pasar modal dan perusahaan pembiayaan menunjukkan tren peningkatan, mencapai Rp111,0 triliun sedikit meningkat dibanding semester sebelumnya sebesar Rp106,8 triliun (Informasi lebih detail terkait sumber

Keterangan

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

BUKU 1 Kredit (Rp T)

71,46

74,75

78,24

83,01

DPK (Rp T)

95,71

81,15

95,38

88,02

LDR (%)

74,65

92,12

82,03

94,31

Kredit (Rp T)

602,08

BUKU 2 636,36

658,22

685,36

DPK (Rp T)

700,95

660,67

728,41

710,28

85,89

96,32

90,36

96,49

Kredit (Rp T)

1.543,61

BUKU 3 1.565,12

1.578,18

1.604,10

DPK (Rp T)

1.589,31

1.590,52

1.609,11

1.684,32

97,12

98,40

98,08

95,24

Kredit (Rp T)

1.610,90

BUKU 4 1.781,89

1.853,67

2.004,72

DPK (Rp T)

1.933,77

2.080,91

2.141,77

2.354,14

83,30

85,63

86,55

85,16

LDR (%)

LDR (%)

pembiayaan nonbank dapat dilihat pada Bab 2).

LDR (%)

Pembiayaan secara total mengalami peningkatan

Kredit (Rp T)

3.828,04

Industri 4.058,13

4.168,31

4.377,19

DPK (Rp T)

4.319,75

4.413,24

4.574,67

4.836,76

dibanding

LDR (%)

88,62

91,95

91,12

90,50

semester sebelumnya

dikontribusikan

peningkatan yang signifikan pada pembiayaan oleh


bank. Pembiayaan oleh bank meningkat sebesar 1

Lending Standard adalah kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman umum pemberian kredit kepada calon debitur dalam suatu institusi keuangan. Lending standard dapat berbeda antar satu institusi keuangan dengan institusi keuangan lainnya dan antar wilayah. Indeks Lending Standard mengukur pelonggaran atau pengetatan pedoman dalam pemberian pinjaman kepada debitur secara industri perbankan.

120

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

sebelumnya sebesar 9,83% pada semester I 2016.

Pada semester II 2016, pertumbuhan DPK industri

Sementara itu, pertumbuhan DPK valas yang mulai

perbankan meningkat menjadi 9,60% (yoy) dari

mencatatkan angka negatif sejak Maret 2016, per

sebelumnya 5,90% di semester I 2016. Peningkatan

Oktober 2016 sudah mengalami titik balik. DPK valas

pertumbuhan DPK terjadi pada akhir semester II 2016

tumbuh -0,33% di semester II 2016, lebih tinggi

disebabkan antara lain oleh masuknya dana tebusan

dibanding semester I 2016 yang tumbuh -12,12%.

dan repatriasi program tax amnesty. Selain itu juga terdapat kontribusi base effect2 akibat terjadinya

Dilihat dari jenis simpanan, hanya tabungan yang

perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan

pertumbuhannya melambat, yaitu dari 16,33% pada

di akhir 2015 yang turut disebabkan penurunan

semester I 2016 menjadi 11,16% di semester II 2016.

pertumbuhan dana Pemerintah Daerah di perbankan.

Sebaliknya, giro dan deposito mengalami peningkatan

Apabila dilihat berdasarkan BUKU, pertumbuhan

pertumbuhan, yaitu masing-masing menjadi 13,84%

paling tinggi terjadi di BUKU 4.

dan 6,46% pada semester II 2016, dari 1,47% dan 1,97% pada semester I 2016.

Berdasarkan

valuta,

mulai

terjadi

peningkatan

pertumbuhan DPK Rupiah menjadi 11,62% dari Tabel 4.4 Pertumbuhan DPK per BUKU (%, yoy) BUKU

Pangsa Pasar Posisi Semester II 2016 (%)

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

BUKU 1

15,69

4,08

(0,35)

8,47

1,82

BUKU 2

18,36

6,66

3,92

7,51

14,68

BUKU 3

10,03

6,51

1,25

5,90

34,82

BUKU 4

12,75

8,17

10,76

13,13

48,67

Industri

12,65

7,26

5,90

9,60

100,00


Tabel 4.5 Penerimaan Dana Tax amnesty per BUKU

Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK (yoy)

40% BUKU BUKU 1

30%

Dana Tax Amnesty (Rp M) Tebusan

Repatriasi

Total

20%

-

-

-

10%

BUKU 2

4,521

7,985

12,506

0%

BUKU 3

22,675

40,321

62,996

-10%

BUKU 4

68,154

50,181

118,335

-20%

Industri

95,350

98,486

193,836

Sumber: OJK

11,62% 9,60% -0,33%

Sem I

Sem II

2013

Sem I

Sem II

2014

Pertumbuhan DPK (yoy) Pertumbuhan DPK Valas (yoy)

Sem I

Sem II

2015

Sem I

Sem II

2016

Pertumbuhan DPK Rupiah (yoy)


2

Yang dimaksud dampak base effect adalah pertumbuhan tahunan (yoy) yang lebih tinggi karena pertumbuhan tahunan (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya lebih rendah daripada kondisi pada umumnya.

Bank Indonesia

121


No. 28, Maret 2017

Peningkatan pertumbuhan deposito terutama terjadi

berjangka panjang. Selain itu, meskipun pangsanya

pada deposito di atas Rp2 miliar, yaitu menjadi 8,53%

cenderung menurun seiring usaha perbankan untuk

di semester II 2016, lebih tinggi dibanding 0,35% di

menambah sumber pendanaannya dan mengalihkan

semester I 2016. Sedangkan deposito ≤ Rp2 miliar

ke CASA, namun ketergantungan perbankan pada

melambat menjadi 2,35% dari 5,37% di semester

deposan inti dan sumber dana mahal masih cukup

I 2016. Peningkatan pertumbuhan deposito ini

besar. Hal ini dapat menjadi sumber kerentanan

ditengarai merupakan dampak dari masuknya dana

dan risiko perbankan terutama bank-bank kecil yang

tax amnesty ke perbankan.

harus berkompetisi untuk memperoleh pendanaan. Namun tentunya terdapat trade off antara semakin

DPK Perbankan masih didominasi oleh DPK jangka

panjangnya sumber pendanaan yang meningkatkan

pendek, sehingga terjadi mismatch dengan pembiayaan

kestabilan perbankan, mengurangi mismatch namun

yang dilakukan perbankan yang sebagian besar

meningkatkan pula biaya bunga.

Tabel 4.6 Pangsa DPK berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Waktu

Grafik 4.8 Pangsa DPK berdasarkan Deposan Inti/Non-Deposan Inti

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

JW <= 1 Bulan

72,3%

74,1%

72,1%

73,7%

JW > 12 Bulan

2,8%

2,5%

2,4%

2,3%

JW 1-3 Bulan

14,5%

14,5%

15,9%

14,4%

JW 3-6 Bulan

5,9%

5,3%

5,8%

5,4%

JW 6-12 Bulan

4,5%

3,6%

3,8%

4,2%

Grand Total

100%

100%

100%

100%

72,85%

76,07%

74,73%

77,00%

27,15%

23,03%

25,27

23,00%

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Deposan Inti

Grafik 4.9 Pangsa DPK berdasarkan Nilai Penjaminan

Non-Deposan Inti

Grafik 4.10 Pertumbuhan DPK Berdasarkan Jenis Simpanan

50% 40% 30% 56,81%

54,03%

54,94%

55,80%

20%

13,84% 11,16% 8,53%

10% 0%

2,35%

-10% 43,19%

45,97%

45,06%

44,20%

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

-20% Sem I Giro

DPK s.d 2M

DPK di atas 2M Sumber: Bank Indonesia

122

Bank Indonesia

Sem II

2013

Sem I

Sem II

2014 Tabungan

Sem I

Sem II

2015 Deposito <= 2M

Sem I

Sem II

2016 Deposito >2M

Perbankan dan IKNB

Dari sisi komposisi DPK, tabungan mengalami kenaikan

Berdasarkan golongan pemilik dana, peningkatan

pangsa dibanding semester I 2016, menjadi 32,08%

DPK terutama dikontribusikan oleh meningkatnya

pada semester II 2016. Sebaliknya, giro dan deposito

pertumbuhan DPK pada golongan perseorangan

mengalami penurunan pangsa. Penurunan pangsa

seiring dengan masuknya dana tax amnesty ke

deposito terjadi baik pada deposito >Rp2 miliar

perbankan. Di samping perseorangan, peningkatan

maupun deposito ≤ Rp2 miliar. Penurunan pangsa

DPK milik swasta perusahaan non keuangan juga turut

deposito merupakan hasil dari upaya bank untuk

berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan DPK.

mengurangi ketergantungannya pada dana mahal dalam rangka efisiensi.

Grafik 4.11 Rata-rata Suku Bunga Deposito Rupiah 1 bulan per BUKU

8,0% 7,5% 7,0% 7,62

6,5%

6,82 6,0% 5,5% 5,0% Jun-16 Buku 1

Jul-16 Buku 2

Agt-16 Buku 3

Sep-16 Buku 4

Okt-16

Nov-16

Des-16

Industri

Grafik 4.12 Pangsa Komposisi DPK Perbankan

32,06%

30,54%

30,38%

30,25%

15,24%

15,45%

15,16%

14,42%

28,24%

31,63%

31,02%

32,08%

24,46%

22,38%

23,44%

23,24%

Sem I 2016

Sem II 2016

Sem I 2015 Giro

Tabungan

Sem II 2015 Deposito <=2M

Deposito >2M


Bank Indonesia

123


No. 28, Maret 2017

Secara spasial, peningkatan pertumbuhan DPK terjadi

penghimpunan DPK masih terpusat di Jawa sejalan

pada tiga pulau dengan pangsa DPK terbesar, yaitu,

dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang

Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sementara pulau-

berpusat di Jawa, khususnya di DKI Jakarta sebagai

pulau lainnya mencatatkan perlambatan pertumbuhan

pusat ekonomi. DKI Jakarta mencatatkan pangsa DPK

dibandingkan semester I 2016. Di semester II 2016,

sebesar 50,62% dari total DPK perbankan.

Grafik 4.13 Perkembangan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik Rp T 250 200 150 100 50 0% -50 -100 -150 -200 Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Sem II 2015

Swasta Perseorangan

Sem I 2016

Swasta - IKNB

Swasta Perusahaan non Lembaga Keuangan

Swasta Lainnya

Non Residen

Sem II 2016

Tabel 4.7 Pangsa DPK per Pulau

Pertumbuhan YOY DPK (%) Pulau

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Jawa

13,40

7,48

6,27

10,70

78,09

Sumatera

10,68

4,79

3,05

7,81

10,99

Kalimantan

6,46

0,81

0,58

4,06

3,98

Sulawesi

12,08

17,87

14,07

3,32

2,96

Bali & Nusa Tenggara

12,23

10,09

7,87

5,02

2,54

Papua & Kepulauan Maluku

13,22

8,38

6,13

3,32

1,44


124

Pangsa DPK (%) Sem II 2016

Sem I 2015

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Perkembangan Kredit

KK

perlambatan

pertumbuhan

dikontribusikan

Pertumbuhan kredit masih berada dalam tren

melambatnya pertumbuhan kredit multiguna. Apabila

perlambatan sampai dengan semester II 2016. Kredit

dilihat pangsanya, penyaluran kredit perbankan masih

tumbuh 7,86% (yoy), lebih rendah dibanding semester

didominasi kredit bersifat produktif yakni KMK.

I 2016 yang sebesar 8,89% (yoy). Perpaduan antara rendahnya permintaan terhadap kredit baru dengan

Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit Perbankan

tingginya tingkat kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan kredit. Korporasi berupaya meningkatkan efisiensi dalam

pengaturan

arus

kas

dan

manajemen

persediaannya untuk mengurangi kebutuhan terhadap kredit baru, serta menahan investasi baru. Sedangkan

40% 30% 20% 9,15% 7,86%

10% 0%

0,92%

-10% -20% Sem I

perbankan fokus melaksanakan konsolidasi terhadap kredit bermasalahnya dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru.

Sem II

Sem I

2013

Sem II

Sem II

Sem I

2015

Sem II

2016

Pertumbuhan Kredit Rupiah (yoy)

Pertumbuhan Kredit (yoy) Pertumbuhan Kredit Valas (yoy)

Berdasarkan valuta, terjadi perlambatan kredit rupiah

Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan

dari 12,25% (yoy) pada semester I 2016 menjadi 9,15% (yoy) pada semester II 2016. Sebaliknya kredit valas

14,70%

mengalami peningkatan dari -7,76% menjadi 0,92%. Peningkatan penyaluran kredit valas ini disumbang

Sem I

2014

12,03% 9,04%

8,64%

7,30%

9,09%

8,84% 8,76%

6,93%

oleh peningkatan kredit valas pada perusahaan leasing dan untuk pembiayaan impor. Perusahaan leasing terindikasi menggunakan kredit dalam valas untuk membiayai ekspansi usaha mendanai peningkatan

KMK

KI

Sem II 2015

Sem I 2016

KK

Sem II 2016

leasing kendaraan bermotor roda empat serta untuk membayar utang luar negerinya yang jatuh tempo.

Grafik 4.16 Pangsa Kredit per Jenis Pengunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan baik Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi

27,47%

(KK). Penyumbang perlambatan terutama berasal dari

KMK 46,81%

KI, dikontribusikan oleh sektor industri pengolahan

KK

dan perdagangan. Perlambatan ini seiring peningkatan risiko kredit di kedua sektor tersebut sehingga

KI

25,71%

korporasi menahan investasinya. Perlambatan KMK terutama disebabkan melambatnya kredit di sektor


pertanian dan perdagangan. Sementara itu, untuk Bank Indonesia

125


No. 28, Maret 2017

Dari sisi sektor ekonomi, penyumbang utama

perlambatan

perlambatan pertumbuhan kredit pada semester II

pertanian, terutama disumbang subsektor perkebunan

2016 terutama berasal dari sektor industri pengolahan

sawit yang disebabkan sikap wait and see terhadap

dan pertanian. Perlambatan penyaluran kredit pada

stabilitas peningkatan harga sawit dari perkebunan

sektor industri pengolahan terutama terjadi pada

sawit sebelum melakukan perluasan lahan. Sikap wait

industri pupuk, logam dasar dan rokok. Sementara

and see tersebut karena harga sawit yang baru kembali

perlambatan kredit pada sektor pertanian terutama

meningkat pada semester II 2016 setelah berada pada

disumbang subsektor perkebunan kelapa sawit,

level yang cukup rendah selama beberapa semester

meskipun terjadi peningkatan PDB sektor pertanian

sebelumnya.

yang cukup signifikan pada semester II 2016.

pertumbuhan cukup signifikan pada semester II 2016

Perlambatan kredit di sektor industri pengolahan

sebagian besar disebabkan peningkatan harga sawit,

sejalan

namun dipengaruhi juga oleh base effect karena

dengan

penurunan

pertumbuhan

PDB

pertumbuhan

PDB

sektor

kredit

pada

pertanian

sektor

mengalami

harganya yang sangat rendah pada semester I 2016.

secara semesteran pada sektor tersebut. Sedangkan

Dari sisi spasial, penurunan pertumbuhan kredit paling Tabel 4.8 Pertumbuhan PDB Sektoral per Sektor Ekonomi 2014

Sektor

Jun

PERTANIAN

2015 Des

Jun

Jun

Des

5,02

3,48

5,20

2,34

2,50

4,03

(0,25)

1,10

(1,53)

(5,23)

1,18

0,95

INDUSTRI PENGOLAHAN

4,66

4,63

4,14

4,52

4,65

3,94

PENGADAAN LISTRIK

4,89

6,89

1,24

0,58

6,86

3,99

PENGADAAN AIR

4,81

5,66

6,20

7,92

4,75

2,51

KONSTRUKSI

6,83

7,11

5,68

6,98

5,93

4,57

PERDAGANGAN

5,57

4,81

2,64

2,53

4,12

3,75

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

7,28

7,45

5,85

7,47

7,40

8,06

HOTEL DAN RESTORAN

6,40

5,17

3,51

5,09

5,32

4,57

10,31

9,94

9,45

9,92

8,47

9,26

JASA KEUANGAN

4,54

4,83

5,54

11,58

11,44

6,56

REAL ESTAT

4,80

5,19

4,43

3,80

4,81

3,81

10,13

9,50

7,50

7,88

7,85

6,89

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

0,03

4,62

5,50

3,84

4,53

1,95

JASA PENDIDIKAN

4,46

6,39

8,26

6,50

5,24

2,56

JASA KESEHATAN

8,20

7,75

8,43

5,09

5,76

4,29

JASA LAINNYA

8,92

8,93

8,02

8,13

7,89

7,70

PERTAMBANGAN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JASA PERUSAHAAN

Grafik 4.17 Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi (% yoy)

Grafik 4.18 Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi (Rp T) Triliun Rp

36,21%

120

24,18% 8,27% 6,40%

20%

2,85%

56,3

80

15,59%

10%

92,7

100

11,18% 7,86%

54,5

60 40

1,27%

41,8

21,7

29,5

20

0%

Sem I 2016

du st ri Pe n

Sem II 2015

Bank Indonesia

ga n

la in

In

in -

ga n Pe rd a

Sem II 2016


(8,9)

gk ut an Ko ns tru ks i Pe r t Ja an sa ia n Du ni a Us ah a Ja sa So Pe sia rta l m ba ng an

Sem II 2015

(5,8)

-40 ga n

k

To ta l

-20

Pe n

Lis tri

ga ng ku ta n Ko ns tru ks i Pe rta Ja ni sa an Du ni a Us ah a Ja sa So Pe sia rta l m ba ng an

(6,61%)

us tri

la

In d

La in -

Pe rd a

ga n

ga n

-20%

in

-10%

1,3

0

La

-3,24%

36,0

Sem I 2016

Sem II 2016

k

30%

Lis tri

40%

126

2016 Des

Perbankan dan IKNB

dalam terjadi di Sulawesi dan Sumatera. Secara pangsa

perlambatan

kredit,

meskipun

perlambatan

penyaluran kredit perbankan pada semester II 2016

pertumbuhan kredit di Jawa relatif kecil, perlambatan

masih terpusat di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatera,

tersebut menyumbang paling besar pada perlambatan

dan Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pulau dengan

kredit keseluruhan.

pangsa penyaluran kredit terbesar juga mengalami Selanjutnya apabila dilihat dari kelompok BUKU, BUKU Tabel 4.9 Pangsa Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan YOY Kredit (%)

Pulau

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Pangsa Kredit (%) Sem II 2016

Sem II 2016

10,54

10,76

8,66

8,16

69,90

Sumatera

8,54

9,72

8,13

6,32

14,66

Kalimantan

7,44

3,16

5,19

4,48

5,91

Sulawesi

12,54

14,55

15,05

8,95

4,98


14,96

10,72

10,88

10,96

3,26


13,02

11,77

12,74

14,99

1,29

Jawa


4 dan BUKU 2 mencatatkan perlambatan pertumbuhan

menghadapi peningkatan risiko kredit.

dibanding semester sebelumnya. Penyaluran kredit BUKU 4 tumbuh 12,51% (yoy) di semester II 2016,

Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan diikuti

melambat dibanding 15,07% di semester I. Sementara

oleh penurunan suku bunga kredit pada semua BUKU

kredit BUKU 2 tumbuh 7,70%, melambat dari 9,32%

kecuali pada BUKU 1. Selain karena permintaan kredit

di semester I 2016. Perlambatan ini disebabkan

yang melemah, penurunan suku bunga tersebut juga

melemahnya permintaan terhadap kredit baru dan

seiring dengan penurunan suku bunga DPK.

sikap perbankan yang berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru akibat upaya konsolidasi yang dilakukan

Tabel 4.10 Pertumbuhan Kredit per BUKU (% yoy)

Grafik 4.19 Suku Bunga Kredit Rupiah Per BUKU (%)

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Pangsa Posisi Sem II 2016 (%)

BUKU 1

6,91

7,19

9,50

11,05

1,90

BUKU 2

14,12

12,54

9,32

7,70

15,66

BUKU 3

8,08

5,32

2,24

2,49

36,65

BUKU 4

11,42

14,73

15,07

12,51

45,80

Industri

10,37

10,45

8,89

7,86

100,00

BUKU

17 16 15 14 13 12 11 10 Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 2012 BUKU 1

2013 BUKU 2

2014

2015 BUKU 3

Sem I Sem II 2016 BUKU 4


Bank Indonesia

127


No. 28, Maret 2017

Perkembangan Kredit UMKM

yaitu Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-

Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

masing meningkat menjadi 10,7% (yoy) dan 11,8%

(UMKM) pada semester II 2016 mencapai Rp857 Triliun

(yoy) pada semester II 2016 dibandingkan semester

atau 19,4% dari total penyaluran kredit perbankan.

sebelumnya yang sebesar 5,3% dan 8%. Selain itu,

Penyaluran kredit UMKM tersebut tumbuh 8,4%

peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor

(yoy), meningkat dibandingkan dengan semester

akomodasi dan transportasi & telekomunikasi yang

sebelumnya sebesar 8,3% (yoy) dan dibandingkan

masing-masing tumbuh menjadi sebesar 18,6% (yoy)

dengan tahun sebelumnya (semester II 2015) yaitu

dan 2,2% (yoy) pada semester II 2016 dibandingkan

8% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM

semester sebelumnya yakni sebesar 17,4% dan -1,7%.

menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian domestik dari kondisi perlambatan

Di sisi lain, beberapa sektor ekonomi dengan pangsa

ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu,

kredit yang cukup besar juga masih mengalami

kondisi likuiditas perbankan dan masih berlanjutnya

dampak dari perlambatan ekonomi yang terlihat

penurunan suku bunga kredit turut mendorong

dari menurunnya pertumbuhan kredit UMKM pada

peningkatan pertumbuhan kredit UMKM pada akhir

semester II 2016, yaitu sektor perdagangan besar

tahun 2016. Berdasarkan jenis penggunaannya,

& eceran dan sektor pertanian dan kehutanan yang

Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami peningkatan

masing-masing turun menjadi 9,5% (yoy) dan 9,6%

pertumbuhan pada semester II 2016 menjadi sebesar

(yoy) dibandingkan semester sebelumnya sebesar

9,2% (yoy) dibandingkan semester I 2016 (7,8%, yoy).

12,5% dan 9,8%. Perlambatan pertumbuhan juga

Sementara itu, Kredit Investasi (KI) turun menjadi 6,4%

dialami beberapa sektor lain, yaitu Real Estate,

(yoy) dibandingkan dengan semester I 2016 (9,6%,

Perikanan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Pendidikan yang

yoy).

masing-masing turun menjadi 5,7% (yoy), 7,4% (yoy), 9,2% (yoy), dan 10,2% (yoy) pada semester II 2016 peningkatan

dibandingkan semester sebelumnya sebesar 11,7%,

pertumbuhan kredit UMKM dialami oleh beberapa

10,6%, 20,1%, dan 13,3%. Menurunnya pertumbuhan

sektor ekonomi dengan pangsa kredit cukup besar,

kredit UMKM pada sektor perdagangan dipengaruhi

Berdasarkan

sektor

ekonomi,

Grafik 4.20. Perkembangan Kredit UMKM Triliun Rp

Grafik 4.21. Pertumbuhan Kredit UMKM pada 6 Sektor Ekonomi (%) 25,0 406

800 700 600 500

20,0

40,0%

19,42

30,0%

15,0

20,0%

255

400

200

10,0 8,4 5,0

100

196

-


300

BD Usaha Menengah

BD Usaha Kecil

BD Usaha Mikro

Share Kredit UMKM (skala kanan)

Growth Kredit UMKM -yoy (skala kanan) Sumber: Bank Indonesia,2016

128

0,0

Bank Indonesia

11,8% 10,7%

10,0%

9,6%

0,0%

9,4% 5,7%

-10,0%

-2,0%

-20,0%

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-16 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16

900

Pertanian Real Estate

Perdagangan Industri Pengolahan

Js Kemasyarakatan Konstruksi

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum 2016, diolah.

Perbankan dan IKNB

oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang masih

4 pada penyaluran kredit UMKM disebabkan bank

terbatas

bisnis

di kelompok BUKU 4 telah memiliki competitive

perdagangan. Selain itu, ekspektasi konsumen untuk

advantage yang dibutuhkan dalam menyalurkan kredit

bulan Desember 2016 yang masih belum optimis juga

UMKM secara luas dengan kualitas terjaga, antara lain

turut mempengaruhi permintaan konsumen terhadap

jaringan kantor yang luas sampai ke tingkat desa serta

barang. Hal serupa juga dialami sektor pertanian

jumlah SDM yang memadai. Dari sisi pertumbuhan,

dan kehutanan yang terimbas perlambatan ekonomi

dibandingkan dengan semester II 2015 kelompok

global, sehingga penyaluran kredit ke sektor tradable

BUKU 1 mengalami penurunan pertumbuhan kredit

(pertanian, industri, dan pertambangan) masih

UMKM yang signifikan yaitu sebesar -44,4%. Demikian

melambat.

juga BUKU 3 yang pada semester II 2016 mengalami

sehingga

mempengaruhi

laju

pertumbuhan kredit sangat rendah sebesar 2,7%. Secara spasial, sebaran penyaluran kredit UMKM

Perlambatan serta rendahnya pertumbuhan kredit

masih belum merata dan terfokus pada wilayah-

UMKM pada BUKU 1 dan BUKU 3 tersebut antara

wilayah pusat aktivitas ekonomi seperti di pulau Jawa

lain karena strategi bank untuk fokus pada upaya

dan Sumatera dengan pangsa masing-masing sebesar

perbaikan kualitas kredit yang cenderung mengalami

58,0% dan 19,7%. Sementara itu, untuk wilayah timur

pemburukan sehingga menahan penyaluran kredit

Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa

baru.

Tenggara, serta Papua dan Maluku pangsanya masih

kredit sebagai dampak perlambatan ekonomi serta

relatif rendah yakni masing-masing sebesar 7,2%,

meningkatnya persaingan dengan adanya penyaluran

7,0%, 5,7%, dan 2,3%. Hal ini antara lain disebabkan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperkuat tertahannya

ketersediaan infrastruktur perbankan yang mayoritas

pertumbuhan kredit. Di sisi lain, bank-bank BUKU 2

berada di wilayah perkotaan. Sementara itu, secara

dan BUKU 4 masih mampu mengalami pertumbuhan

sektoral, mayoritas kredit UMKM diserap oleh sektor

yang cukup tinggi pada semester II 2016.

Disamping

itu

menurunnya

permintaan

Perdagangan Besar dan Eceran (pangsa 52,7%) yang ditujukan kepada usaha menengah. Dominasi ini

Perkembangan Risiko Kredit

lebih dipengaruhi oleh kompetensi SDM perbankan

Meskipun risiko kredit masih melanjutkan tren

dalam penyaluran kredit ke sektor perdagangan, serta

peningkatan

potensi risikonya yang relatif lebih teru. Sedangkan

pertumbuhan kredit bermasalah sudah mengalami

penyaluran kredit UMKM kepada sektor lainnya yang

perlambatan. Rasio NPL gross meningkat menjadi

juga berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan

2,93% dibanding 2,49% di semester II 2015. Namun

ekonomi seperti sektor industri pengolahan dan

demikian, tingkat NPL gross pada semester laporan

sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan masih

tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan

rendah dengan pangsa 10,3% dan 8,2% .

semester I 2016 sebesar 3,05%. Peningkatan NPL yang

pada

semester

II

2016,

namun

terjadi lebih rendah dibanding beberapa semester Berdasarkan kelompok BUKU, penyaluran kredit

sebelumnya. Tren peningkatan risiko kredit disebabkan

UMKM pada semester II 2016 tetap didominasi oleh

penurunan

BUKU 4 (pangsa 56,4%), diikuti oleh BUKU 3 (26,8%),

pertumbuhan kredit.

kinerja

korporasi

dan

perlambatan

BUKU 2 (14,2%), dan BUKU 1 (2,6%). Dominasi BUKU

Bank Indonesia

129


No. 28, Maret 2017

Dari sisi jenis penggunaan, risiko kredit KMK, KI,

Dibandingkan dengan semester II 2015, peningkatan

maupun KK mengalami peningkatan dibandingkan

NPL KMK terutama dikontribusikan oleh sektor

semester II 2015. Peningkatan NPL gross terbesar

industri pengolahan dan perdagangan. Sedangkan,

dialami KMK dan KI, masing-masing naik dari 2,99%

peningkatan NPL KI dikontribusikan oleh sektor

dan 2,61% pada semester II 2015 menjadi 3,59% dan

perdagangan

3,21% pada semester II 2016. Sementara NPL gross KK

penyumbang utama NPL pada KK adalah kredit KPR

naik tipis dari 1,50% menjadi 1,53%.

tipe di atas 70.

dan

pertambangan,

sementara

Tabel 4.11. Pertumbuhan dan Pangsa Kredit UMKM berdasarkan BUKU

Pertumbuhan Kredit UMKM (yoy)

BUKU

Pangsa Kredit UMKM

Sem I 2014

Sem II 2014

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Sem I 2014

Sem II 2014

Sem I 2015

Buku 1

5,7%

5,1%

5,1%

-0,6%

Sem II 2015

Sem I 2016

-1,9%

-44,4%

5,7%

5,1%

5,1%

5,1%

5,1%

Sem II 2016

Buku 2

15,9%

13,7%

13,1%

-11,1%

2,6%

-10,4%

12,3%

15,9%

13,7%

13,1%

13,7%

13,1%

14,2%

Buku 3

27,6%

28,3%

26,4%

6,4%

3,7%

2,7%

27,6%

28,3%

26,4%

28,3%

26,4%

26,8%

Buku 4

50,9%

52,9%

55,3%

16,4%

17,7%

15,6%

50,9%

52,9%

55,3%

52,9%

55,3%

56,4%


Grafik 4.23 Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

Grafik 4.22. Perkembangan Rasio NPL 5,0%

3,74%

4,0%

4,0% 3,0%

2,93%

2,0%

3,59%

3,26%

3,21%

2,99%

3,0%

2,61% 1,67%

2,0% 1,50%

1,24%

1,0%

1,53%

Sem I Sem II

2011

2012

NPL Gross

Sem I Sem II

Sem I Sem II

2010

Sem I Sem II

Sem I Sem II

2009

Sem I Sem II

Sem I Sem II

2008

Sem I Sem II

Sem I Sem II

1,0% 0,0%

2013

2014

2015

2016

0,0%

KMK

KI

Sem II 2015

NPL Nett

Grafik 4.24 Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi (% yoy)

KK

Sem I 2016

Sem II 2016

Grafik 4.25 Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi (Rp T) (Rp T)

8,0%

7,16%

14

7,0%

10

3,86%

Sem II 2015

Sem I 2016

ga n

Sem II 2015

Sem II 2016 Sumber: Bank Indonesia

130

Bank Indonesia

1,3 1,4

3,5

2,0

-0,3

ga n Pe rd a

To ta l

-2 Lis tri k

0

0,0% Pe rd ag an ga n La in -la in In du Pe st ri ng an gk ut an Ko ns tru ks i Pe r t Ja an sa ia n Du ni a Us ah a Ja sa So Pe sia rta l m ba ng an

1,0%

1,5

1,6

2

Sem I 2016

Sem II 2016

-0,1 k

4

Lis tri

6

st ri ga ng ku ta n Ko ns tru ks i Pe rta Ja ni sa an Du ni a Us ah a Ja sa So Pe sia rta l m ba ng an

2,93% 1,64%

Pe n

1,52%

2,10%

la in

2,0%

2,23%

1,95%

In du

4,0% 3,0%

7,9

8,4

8

n-

3,44%

4,10%

La i

5,0%

12

4,83%

6,0%

Perbankan dan IKNB

ekonomi,

kembali menjadi penyumbang peningkatan NPL

penyumbang terbesar peningkatan NPL gross industri

terbesar di semester II 2016, selain itu NPL juga turut

perbankan adalah sektor perdagangan, industri

disumbang subsektor jasa pertambangan minyak dan

pengolahan dan pertambangan. Sementara sektor

gas. NPL gross subsektor pertambangan batubara dan

yang mencatat NPL gross tertinggi adalah sektor

jasa pertambangan minyak dan gas masing-masing

pertambangan, dengan NPL gross pada semester

naik dari 6,46% dan 7,17% di semester II 2015 menjadi

II 2016 sebesar 7,16%. Peningkatan NPL sektor

11,09% dan 14,78% di semester II 2016.

Apabila

dilihat

berdasarkan

sektor

perdagangan terutama berasal dari perdagangan bahan

konstruksi

dan

perdagangan

makanan,

Secara spasial, peningkatan rasio NPL gross industri perbankan dibandingkan semester II 2015 terjadi

minuman dan tembakau lainnya.

di Jawa, Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga

Jawa mencatatkan peningkatan terbesar dari 2,27%

mencatatkan peningkatan risiko kredit yang signifikan.

di semester II 2015 menjadi 2,92% di semester II

NPL sektor ini tercatat 3,44% pada semester II 2016,

2016. Di sisi lain, Kalimantan sebagai daerah yang

meningkat dibanding semester II 2015 dimana

mengalami dampak cukup signifikan dari penurunan

NPL tercatat sebesar 2,50%. Peningkatan NPL pada

harga komoditas mencatatkan peningkatan NPL

sektor industri pengolahan khususnya pada industri

terbesar, naik dari 3,86% di semester II 2015 menjadi

pengolahan akhir tekstil dan industri minuman.

4,40% di semester II 2016. Meskipun begitu, pangsa kredit Kalimantan relatif tidak terlalu besar sehingga

Meskipun perbankan sudah membatasi eksposur

peningkatan NPL tersebut dampaknya tidak terlalu

kreditnya pada subsektor batubara sejalan dengan

signifikan terhadap profil NPL nasional.

pemburukan komoditas tersebut, subsektor batubara

Tabel 4.12 NPL Gross per Wilayah (%)

Pulau Jawa

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Pangsa Kredit sem II 2016 (%)

2,27

2,27

2,91

2,92

69,90

Sumatera

3,34

2,82

3,14

2,68

14,66

Kalimantan

3,42

3,86

4,76

4,40

5,91

Sulawesi

3,40

2,98

2,99

2,58

4,98


1,84

2,15

2,69

2,47

3,26


4,09

3,72

3,79

3,12

1,29


Bank Indonesia

131


No. 28, Maret 2017

Selanjutnya, berdasarkan BUKU, dibanding semester II

mengalami rating downgrade. Berdasarkan rating

2015 peningkatan rasio NPL gross terjadi pada semua

Pefindo, jumlah obligasi yang mengalami penurunan

BUKU. Peningkatan NPL gross terbesar terjadi pada

rating pada tahun 20163 berjumlah 24 obligasi atau

BUKU 1 dan BUKU 4. Namun, level NPL tersebut masih

meningkat dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 13

jauh di bawah threshold 5%.

Obligasi.

Pemburukan

kualitas

kredit

perbankan

seiring

dengan meningkatnya jumlah Obligasi Korporasi yang

Tabel 4.13 Rasio NPL gross per BUKU (%)

BUKU

Tabel 4.14 Jumlah Obligasi Yang Mengalami Downgrade (Rating Pefindo)

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

Periode

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

BUKU 1

2,83

2,47

3,27

2,97

Q1

6

2

4

0

5

0

1

BUKU 2

3,19

2,97

3,71

3,31

Q2

12

7

2

1

3

0

3

BUKU 3

2,95

2,96

3,28

3,23

Q3

6

1

5

1

1

1

0

BUKU 4

1,94

1,90

2,61

2,55

Q4

0

3

4

0

1

1

1

Industri

2,56

2,49

3,05

2,93

Total

24

13

15

2

10

2

5


Sumber: Bloomberg, diolah.

Perkembangan Risiko Kredit UMKM Selama periode laporan, risiko kredit UMKM mengalami tren penurunan dibandingkan kondisi NPL selama awal tahun 2016 bahkan lebih rendah dibandingkan periode semester akhir tahun 2015.

Grafik 4.26. Rasio NPL Gross Kredit UMKM per Tahun (%) 5.00 4.50

Perbaikan NPL sepanjang 2016 menunjukkan mulai

4.00

pulihnya kondisi perekonomian domestik yang sempat

3.50

melambat sejak 2014. Perbaikan tersebut ditunjukkan

3.00

dengan menurunnya NPL pada semester II 2016 menjadi 4,15% dari 4,20% pada semester II 2015.

Penurunan rating hingga posisi akhir september

3

132

Bank Indonesia

4,20% 4,15% 3,97% 3,23% 3,19% Jan

Feb

2012

Mar Apr 2013

Mei

Jun

Jul 2014

Agt

Sep

Okt Nov

Des

2015


2016

Perbankan dan IKNB

Dari sisi perbankan, membaiknya NPL gross antara lain

Grafik 4.28.NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha

dipengaruhi oleh kehatian-hatian perbankan dalam menyalurkan kreditnya, dimana pada akhir tahun

7,00

lebih berfokus berupaya mengembalikan kolektibilitas

6,00

nasabah

dapat

4,00

5,06% 4,30% 4,15%

meminimalisir berkurangnya laba akibat Cadangan

3,00

2,91%

2,00

2,10%

Kerugian Penurunan Nilai yang membesar.

1,00

Usaha Kecil UMKM

Des-16

Agt-16

Okt-16

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Des-15

Agt-15

Usaha Mikro Usaha Kecil

Berdasarkan jenis penggunaan, pada semester II

Okt-15

Jun-15

sehingga

Apr-15

turun,

Feb-15

yang

Des-14

UMKM

5,00

Perbankan

2016 Kredit Investasi UMKM memiliki rasio NPL Sumber: Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum 2016, diolah.

gross sebesar 4,26%, lebih tinggi dibandingkan Kredit Modal Kerja UMKM yang sebesar 4,11%. Sejalan

Perbaikan kualitas kredit UMKM pada semester II

dengan membaiknya NPL gross kredit UMKM, risiko

2015 terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi

kredit kedua jenis kredit UMKM tersebut menurun

diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran

dibandingkan semester I 2016 yaitu sebesar 4,54%

menjadi 3,94%, sektor industri pengolahan (3,8%),

untuk Kredit Investasi dan 4,60% untuk Kredit Modal

sektor pertanian dan kehutanan (4,21%), dan sektor

Kerja.

jasa kemasyarakatan (3,58%). Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang juga mengalami perbaikan

Grafik 4.27. NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

NPL, namun masih berada pada kategori macet, yaitu sektor konstruksi menjadi 6,70% yang bersumber dari

6,00%

subsektor konstruksi perumahan sederhana, serta

terdapat pada Usaha Menengah sebesar 5,06%, diikuti

Grafik 4.29. Perkembangan NPL Gross Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 12,0%

oleh Usaha Kecil (4,30%), dan Usaha Mikro (2,10%).

10,0%

Tingginya NPL pada Usaha Menengah terutama

6,0%

bersumber dari sektor perdagangan besar dan eceran

2,0%

dengan porsi NPL yang sebesar 42,30% dari total nominal NPL Kredit Usaha Menengah. Sementara itu, berdasarkan kelompok BUKU, NPL gross tertinggi kredit UMKM terdapat pada BUKU 1 sebesar 7,17%, diikuti oleh BUKU 2 (7,02%), BUKU 3 (4,98%), dan

8,27% 6,70%

8,0%

5,31%

5,19%

4,21%

3,94%

3,80%

4,0%

2,43%

0,0%

Sem II 2015

Sem I 2016

Listrik dan Gas

Berdasarkan klasifikasi usaha, rasio NPL gross tertinggi

2,43%.

Industri


pemburukan masing-masing menjadi 5,31% dan

Perdagangan

KI UMKM

real estate dan sektor listrik, gas & air mengalami

Pertanian

KMK UMKM

dan penggalian Lainnya Sementara itu, NPL di sektor

Transporatasi

Kredit UMKM

terutama bersumber dari subsektor pertambangan

Real Estate

3,00%


4,00%

sektor pertambangan & penggalian (8,27%) yang

Konstruksi

4,26% 4,15% 4,11%

Pertambangan

5,00%

Sem II 2016


BUKU 4 (2,90%). Bank Indonesia

133


No. 28, Maret 2017

Pemenuhan Kewajiban Penyaluran Kredit UMKM

non migas kepada non UMKM. Di dalam implementasi

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM,

kebijakan ini, Bank Indonesia mengenakan insentif dan

melalui PBI No.14/22/PBI tanggal 21 Desember 2012

disinsentif kepada Bank Umum yang dapat memenuhi

sebagaimana diubah oleh PBI No.17/12/PBI tanggal

atau tidak dapat memenuhi target rasio kredit UMKM

25 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit/Pembiayaan

pada setiap tahapnya dengan kualitas yang terjaga.

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka

Insentif yang diberikan berupa pelonggaran batas atas

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bank

Loan to Funding Ratio (LFR) kepada bank yang dapat

umum diwajibkan untuk menyalurkan kredit kepada

mencapai rasio kredit UMKM lebih cepat dari yang

UMKM minimum sebesar 20% (secara bertahap) dari

ditetapkan dengan kualitas kredit yang terjaga. Selain

total kredit yang disalurkan. Pada akhir tahun 2016,

itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan insentif

bank umum diwajibkan untuk memiliki rasio kredit

berupa pelatihan kepada bank untuk meningkatkan

UMKM terhadap total kredit minimum sebesar 10%

kompetensi SDM bank dalam penyaluran kredit

dengan kualitas kredit yang terjaga. Khusus bagi

UMKM, pelatihan kepada UMKM calon debitur

kelompok Bank Campuran dan Kantor Cabang Bank

bank, fasilitasi pemeringkatan kredit (credit rating),

Asing, mengingat kedua kelompok bank ini kurang

serta publikasi dan penghargaan (award). Sedangkan

memiliki keahlian dalam menyalurkan kredit UMKM,

disinsentif yang dikenakan berupa pengurangan jasa

namun agar tetap memberikan kontribusi positif dalam

giro bagi bank umum konvensional yang tidak dapat

perekonomian nasional, maka pemenuhan ketentuan

mencapai rasio kredit UMKM yang ditentukan dan/

rasio kredit UMKM kedua kelompok bank tersebut

atau kualitas kredit UMKM dan total kredit kurang

diakomodir dengan cara memasukkan kredit ekspor

baik.

Gambar 4.1. Pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank Umum tahun 2016

Mencapai Rasio Kredit UMKM 10%

NPL <5% 56 Bank

!

118 Bank

Tidak Mencapai Rasio Kredit UMKM 10% 30 Bank

NPL <5% 56 Bank

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum 2016, diolah.

134

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Pada akhir tahun 2016, dari 118 Bank Umum, 56 bank

internal bank, yaitu strategi bisnis head office

umum (47,5%) telah memenuhi kewajiban pencapaian

yang tidak masuk ke segmen UMKM dan rating

rasio kredit UMKM dengan kualitas yang terjaga.

debitur tidak memenuhi standar rating bank.

Selebihnya merupakan bank umum yang belum dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dari 30 Bank Umum

Di tengah kendala-kendala tersebut, perbankan tetap

yang belum dapat memenuhi rasio kredit UMKM,

berupaya meningkatkan penyaluran kredit kepada

mayoritas berasal dari BUKU 2 sebanyak 15 bank

UMKM, antara lain melalui strategi-strategi sebagai

diikuti oleh BUKU 1 (9 bank) dan BUKU 3 sebanyak

berikut:

6 bank. Tidak terpenuhinya ketentuan rasio kredit

a. Pengembangan produk dengan pendekatan supply chain financing.

UMKM terutama karena kurangnya keahlian bank dalam penyaluran kredit UMKM serta menurunnya

b. Restrukturisasi dan eksekusi bagi debitur yang default.

permintaan kredit dan kinerja UMKM sebagai dampak

Mobile collection kepada debitur usaha mikro.

perlambatan ekonomi domestik yang menyebabkan

c.

tingginya risiko kredit (NPL) UMKM pada 2016.

d. Penyaluran kredit yang lebih selektif dan pembenahan internal untuk menjaga kinerja

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD)

kredit.

dengan pihak Perbankan, beberapa kendala yang

e. Pemetaan secara geografis berdasarkan proyeksi

dihadapi bank dalam memenuhi ketentuan rasio

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan kredit

kredit UMKM adalah:

per wilayah.

a. Kurangnya keahlian dan kapasitas Bank dalam

f. Pembentukan

biro

kredit

baru UMKM,

yang

menangani

penyaluran kredit UMKM, antara lain mencakup

penyaluran

penyederhanaan

aspek:

proses pengajuan kredit, optimalisasi Account Officer (AO), dan mempermudah prosedur kredit.

1) Keterbatasan jaringan kantor 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

secara kuantitas dan kualitas 3) Minimnya

infrastruktur

dan

Teknologi

Informasi (TI) 4) Terbiasa dalam penyaluran kredit konsumtif, bukan produktif b. Biaya kredit yang tinggi, sehingga tingkat suku bunga kurang kompetitif

Program KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. KUR diluncurkan pertama kali pada November 2007. KUR bertujuan

c. Menurunnya permintaan kredit serta kinerja

untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada

UMKM sebagai dampak perlambatan ekonomi

perbankan, yang terbagi dalam skim KUR Mikro, KUR

domestik.

Ritel, dan KUR Penempatan TKI. Dalam perjalanannya

d. Relatif sulitnya memperoleh debitur baru yang

skema KUR mengalami penyempurnaan. Untuk KUR

potensial (sebagai dampak persaingan dengan

skema baru (skema tahun 2015 dan 2016) terutama

KUR)

diarahkan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan

e. Khusus bagi beberapa Bank Asing dan Bank

ekonomi yang sedang melambat.

Campuran, juga terkendala dengan kebijakan Bank Indonesia

135


No. 28, Maret 2017

Penyaluran KUR selama periode 2016 (hingga

sektor jasa-jasa (11%), sektor industri pengolahan

Desember 2016) telah mencapai Rp94,4 Triliun atau

(4,1%) dan sektor perikanan (1,2%). Meskipun masih

94,4% dari target 2016 (Rp100 Triliun) yang disalurkan

terkonsentrasi di sektor perdagangan besar dan

kepada 4.362.599 debitur. Bank pelaksana KUR yang

eceran, porsi penyaluran KUR kepada sektor produksi

memiliki realisasi terbesar adalah BRI (Rp69,5 Triliun),

(pertanian, perikanan, dan industri) cenderung

73,6% dari penyaluran KUR nasional, diikuti oleh Bank

meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan wilayah,

Mandiri (Rp13,3Triliun, 14,1%) dan BNI (Rp10,3Triliun,

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah penyaluran

10,9%). Sedangkan realisasi bank-bank pelaksana KUR

KUR tertinggi, mencapai Rp16,9 triliun atau 17,9% dari

lainnya sesuai dengan targetnya yang masih sangat

realisasi KUR nasional, diikuti oleh Jawa Timur dan

rendah. Berdasarkan skema, penyaluran KUR terbesar

Jawa Barat. Sebaran tersebut sejalan dengan sebaran

dialokasikan pada skema KUR Mikro sebesar 69,5%.

jumlah UMKM di Indonesia. Di sisi lain, terdapat penurunan pangsa penyaluran di wilayah Indonesia bagian Timur, terutama Maluku & Papua (2,3%) dari

87,8

Triliun 80,2

80%

94,4%

87,8%

72,3

80,2%

65,3% 65,3

72,3%

54,8% 54,8

90% 70% 60%

Grafik 4.32. Baki Debet KUR Berdasarkan Sektoral 2016

50%

26,9

40% 30% 20%

6,2

20

Desember 2015 (3,0%).

% 100%

14,3

6,2%

14,3%

50

26,9%

70 60

38,5% 38,5

80

46,1% 46,1

90

61,9% 61,9

100

40 30

94,4

Grafik 4.30. Realisasi KUR tahun 2016

11,0%

10%

Target

Realisasi

Des-16

Nov-16

Okt-16

Sep-16

Agt-16

Jul-16

Jun-16

Mei-16

Apr-16

Mar-16

Feb-16

Jan-16

10

30,3%

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Perikanan Industri Pengolahan

Capaian (skala kanan)

Perdagangan Jasa-jasa 66,3%

Realisasi : Rp 65,6 T Debitur : 4.143.550 NPL : 0,35%

Grafik 4.33. Baki Debet KUR Berdasarkan Sektoral 2016

Realisasi : Rp 28,65 T Debitur : 206.892 NPL : 0,54% Realisasi : Rp 177 M Debitur : 12.157 NPL : 4,3% 69,5%

1,2% 4,1%

Grafik 4.31.Penyaluran KUR Berdasarkan Skema tahun 2016 0,2%

17,4%

0%

KUR Mikro

6,2%

9,9% 2,3%

KUR TKI

KUR RItel 19,6% Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diolah.

54,4%

7,6%

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diolah.

Sebagaimana periode sebelumnya, penyaluran KUR pada 2016 terkonsentrasi di sektor perdagangan besar dan eceran (66,3%), diikuti sektor pertanian (17,4%),

136

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Dari sisi risiko, NPL KUR tercatat masih sangat rendah

dengan penetapan rasio kredit UMKM secara bertahap.

yaitu sebesar 0,37%, dengan NPL terbesar pada skema

Penyaluran KUR juga mendukung peningkatan daya

KUR Penempatan TKI yaitu 4,3%, diikuti NPL skema

saing ekonomi, mendorong penurunan suku bunga

Ritel (0,54%), dan NPL skema Mikro (0,35%). Pada

kredit, dan memperluas jangkauan ke sektor yang

skema KUR sebelum 2016, Non Performing Guarantee5

dianggap berisiko tinggi. Namun di sisi lain, perlu

(NPG) KUR relatif tinggi, sementara pada periode

dicermati tantangan bagi sektor perbankan yang

Januari hingga Desember 2016, NPG KUR mengalami

muncul dengan adanya skema KUR, antara lain berupa

penurunan sejalan dengan adanya skema KUR 2016

potensi terjadinya shifting kredit UMKM ke KUR.

yang masih dalam kinerja baik. Namun demikian,

Hal ini terindikasi dari mayoritas penyaluran kredit

perlu diwaspadai NPG ke depannya sebagaimana

UMKM selama tahun 2016 yang berasal dari KUR.

pengalaman periode tahun sebelumnya.

Dari 110 bank penyalur kredit UMKM di 2016, hanya 54 Bank yg mengalami peningkatan Baki Debet kredit

Pada prinsipnya, Bank Indonesia mendukung program

UMKM (17 bank adalah penyalur KUR dengan pangsa

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema baru yang

82,1% dari penambahan Baki Debet). Sementara Baki

dilakukan Pemerintah karena sejalan dengan upaya BI

Debet kredit UMKM dari 56 bank lainnya mengalami

mendorong intermediasi perbankan kepada UMKM

penurunan.

Grafik 4.34. NPG dan NPL KUR 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00%

3,32%

4,00% 3,00% 2,00%

2,60%

1,00%

NPG

Des-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Des-15

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Des-14

0,00%

NPL Sumber: NPL (Bank Indonesia,LBU), NPG (Jamkrindo dan Askrindo)

Tabel 4.15.Perbandingan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR Keterangan Bank 17 bank penyalur KUR dengan ∆ BD positif 37 bank non penyalur KUR dengan ∆ BD positif 56 bank dengan ∆ BD negatif (8 bank Penyalur KUR) 8 bank dengan ∆ BD = 0

Baki Debet Kredit UMKM (Rp T) Des-2015

Baki Debet Kredit UMKM (Rp T)

Des-2016

Outstanding KUR*) (Rp T) Des-16

500,17

580,14

79,97

49,18

66,58

17,39

70,34 -

241,11

210,24

(30,87)

0,33

-

-

-

-

790,47

856,96

66,49

70,67


14.96

10.72

10.88

10.96


13.02

11.77

12.74

14.99

Total

Sumber: LBU, diolah *) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Diolah

5

NPG menggambarkan klaim penjaminan yang dibayar oleh Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dibandingkan dengan KUR yang dijamin porsi LPK. NPG = (klaim dibayar/nilai penjaminan) x 100%

Bank Indonesia

137


No. 28, Maret 2017

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah

Subsidi Resi Gudang (S-SRG) untuk menjamin

masih terkonsentrasinya penyaluran KUR pada sektor

kontinuitas produksi petani pasca panen serta dapat

perdagangan. Dalam mengoptimalkan manfaat KUR

mengurangi risiko gagal bayar oleh petani karena SSRG

pada sektor produksi, perlu disinergikan dengan

dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan KUR

program-program lainnya seperti di sektor pertanian,

(bagan 1).

penyaluran KUR dapat disinergikan dengan Skema

Gambar 4.2. Skema Subsidi Resi Gudang

Petani

Hasil Panen

Gudang

Prasyarat : 1. Penetapan komoditas S-SRG oleh Bappepti. 2. Penyesuaian ketentuan SSRG** menjadi Debitur yang sudah mempunyai KUR dapat mengajukan SSRG sepanjang SSRG yang diterima digunakan untuk pelunasan KUR mengingat ketentuan Bappeoti hal tersebut tidak diperbolehkan

Komoditas SRG dijadikan agunan di bank (max pembayaran 70%)

KUR Resi Gudang

Penyaluran KUR untuk modal kerja - Suku bunga KUR : 9% - Subsidi bunga : 9,5%

Prasyarat : *) Paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh LPS dtambah 5% **) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 05/2009 Pasal 10 ayat 2

SSRG - Suku bunga SSRG : 6% - Subsidi bunga : 5,25%

Pelunasan KUR dengan S-SRG

Selanjutnya, dalam menyempurnakan program KUR,

penyaluran, yaitu untuk sektor pertanian, perikanan

telah diterbitkan Permenko Nomor 9 tahun 2016

dan kelautan, serta industri pengolahan.

pada 10 November 2016, dengan menambahkan keterlibatan Koperasi sebagai pelaksana KUR. Pada

Dengan mempertimbangkan suku bunga yang terus

tahun 2017, rencana penyaluran KUR ditargetkan

menurun, maka subsidi suku bunga untuk KUR mikro

sebesar Rp110 Triliun, sementara total plafon

yang semula 10% diturunkan menjadi 9,5%, sehingga

yang telah ditetapkan untuk 38 lembaga penyalur

suku bunga dan subsidi untuk masing-masing jenis

sebesar Rp106,6 Triliun. Porsi penyaluran KUR pada

KUR serta alokasi plafon menjadi sebagai berikut :

sektor produksi ditargetkan sebesar 40% dari total Tabel 4.16 Subsidi Suku Bunga

Subsidi Bunga Skema KUR

Alokasi Plafon

Suku Bunga 2017

2016

2017

2016

Mikro

9%

9,5%

10%

8,1%

70%

Retail

9%

4,5%

6%

18%

28%

KUR-TKI

9%

12%

15%

1%

2%

Sumber: Bank Indonesia, Departemen Statistik

138

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

4.1.3. Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga

Risiko pasar bagi Bank di Indonesia bersumber dari

Selama semester II 2016, risiko suku bunga yang

dampak perubahan suku bunga pasar terhadap: (i)

dihadapi industri perbankan dari penghimpunan dana

suku bunga simpanan dan kredit, (ii) dampaknya

dan penyaluran kredit masih terjaga. Terjaganya risiko

terhadap harga portofolio Surat Berharga Negara

ini disebabkan penurunan suku bunga DPK perbankan

(SBN) yang dimiliki oleh perbankan, serta (iii) risiko

lebih dalam dibandingkan dengan penurunan suku

nilai tukar.

bunga kredit. Pelebaran intermediation spread tersebut menyebabkan profitabilitas perbankan masih relatif stabil. Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK 14

(%)

(%)

9,0

Suku Bunga Kredit

Jul-16

Okt-16 Des-16

Jan-16

Apr-16

Okt-15

Jul-15

Jan-15

Apr-15

Jul-14

Okt-14

Jan-14

Apr-14

Jul-13

Okt-13

Jan-13

Apr-13

Jul-12

Suku Bunga DPK

Okt-12

Jan-12

Apr-12

6,0 Jul-11

2 Okt-11

6,5

Jan-11

7,0

4 Apr-11

7,5

6

Jul-10

8

Okt-10

8,0

Jan-10

8,5

10

Apr-10

12

Spread (Skala Kanan)

Tren BI 7-Day (Reverse) Repo Rate yang merupakan

penurunan. Pada akhir semester laporan, suku bunga

policy rate pengganti BI Rate sejak Agustus 2016,

deposito rupiah 1 bulan menurun menjadi 6,46%

menurun selama semester II 2016, yaitu berada pada

dibandingkan dengan semester sebelumnya 6,82%,

level 4,75% (Oktober 2016 hingga Januari 2017) dari

suku bunga tabungan rupiah menurun dari 1,67%

sebelumnya 5% pada September 2016 dan 5,25%

menjadi 1,59%, sedangkan suku bunga giro rupiah

pada Juni 2016 hingga Agustus 2016. Seiring dengan

naik tipis dari 2,17% menjadi 2,18%.

tren penurunan policy rate tersebut dan capping suku bunga OJK, secara umum suku bunga DPK industri

Berdasarkan kelompok BUKU, penurunan suku bunga

perbankan selama semester II 2016 mengalami

DPK dialami oleh semua kelompok BUKU, kecuali suku bunga giro rupiah pada BUKU 3 dan BUKU 4.

Tabel 4.17 Suku Bunga DPK per BUKU Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

Suku Bunga Deposito 1 Bln Rp (%)

6,55

8,71

Smt I 2014 8,82

9,03

8,63

8,44

7,63

Smt II 2016 7,48

BUKU 2

5,77

8,60

8,64

8,94

8,36

8,26

7,40

7,23

BUKU 3

5,75

8,39

8,51

8,99

8,13

8,02

6,99

6,60

BUKU 4

5,06

7,02

7,77

7,95

7,00

6,76

6,22

5,94

Industri

5,55

7,92

8,27

8,58

7,78

7,60

6,82

6,46

Bank Indonesia

139


No. 28, Maret 2017

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

Suku Bunga Giro Rp (%)

2,73

2,36

Smt I 2014 2,68

2,30

2,75

3,03

3,14

Smt II 2016 2,48

BUKU 2

2,56

2,36

2,78

2,57

2,73

2,57

2,73

2,46

BUKU 3

2,27

2,42

2,52

2,51

2,54

2,42

2,39

2,42

BUKU 4

1,85

1,80

1,92

1,90

1,74

1,75

1,72

1,96

Industri

2,17

2,12

2,32

2,22

2,25

2,10

2,17

2,18

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

Suku Bunga Tabungan Rp (%)

Smt I 2014

Smt II 2016

BUKU 1

3,22

3,23

3,15

3,08

3,21

3,05

2,87

2,69

BUKU 2

4,43

4,60

3,23

3,15

3,05

2,82

2,59

2,15

BUKU 3

2,62

2,51

2,56

2,66

2,97

3,01

2,70

2,58

BUKU 4

1,42

1,43

1,42

1,35

1,27

1,31

1,17

1,16

Industri

1,99

2,01

1,88

1,87

1,85

1,86

1,67

1,59

*) Penggolongan Bank menggunakan BUKU OJK per Desember 2016 Sumber: Bank Indonesia, LBU, diolah

Selama semester II 2016, suku bunga kredit perbankan

suku bunga kredit didorong oleh penurunan suku

juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan

bunga DPK yang menyebabkan biaya intermediasi

suku bunga DPK. Namun, penurunan suku bunga kredit

menjadi semakin murah di tengah tren penurunan

tidak sebesar penurunan suku bunga DPK. Suku bunga

policy rate. Selain itu, penurunan suku bunga kredit

KMK rupiah menurun dari 11,84% menjadi 11,38%,

KMK dan KI didorong oleh upaya bank meningkatkan

suku bunga KI rupiah menurun dari 11,49% menjadi

penyaluran kredit di tengah perlambatan kredit akibat

11,21%, dan suku bunga KK rupiah menurun dari

melemahnya permintaan kredit KMK dan KI.

13,83% menjadi 13,59%. Secara umum, penurunan Tabel 4.18 Suku Bunga Kredit per BUKU Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

Suku Bunga KMK Rp (%)

15,84

15,91

Smt I 2014 17,82

17,80

16,79

16,31

15,39

16,52

BUKU 2

11,99

12,71

13,17

14,09

13,73

13,52

13,13

13,19

BUKU 3

11,19

12,31

12,95

12,85

12,63

12,48

11,79

11,29

BUKU 4

11,31

11,72

12,08

12,22

12,31

12,02

11,34

10,71

Industri

11,42

12,14

12,64

12,81

12,71

12,48

11,84

11,38

Suku Bunga KI Rp (%)

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

17,55

17,63

19,64

18,00

17,12

16,60

14,95

14,93

BUKU 2

12,09

12,60

13,04

13,48

13,38

13,00

12,73

12,61

Smt I 2014

Smt II 2016

BUKU 3

12,08

12,89

13,26

13,29

13,19

13,04

12,17

12,05

BUKU 4

9,93

10,60

11,05

11,25

11,25

11,19

10,72

10,31

Industri

11,14

11,83

12,25

12,36

12,30

12,12

11,49

11,21

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

13,69

13,58

13,41

13,31

13,36

13,34

13,86

14,07

BUKU 2

13,05

12,95

12,97

13,30

13,34

13,37

13,01

12,91

BUKU 3

14,92

14,94

15,01

15,18

15,45

15,28

15,02

14,50

BUKU 4

11,06

11,13

11,46

11,90

12,22

12,60

12,91

12,86

Industri

13,14

13,13

13,30

13,58

13,82

13,88

13,83

13,59

Suku Bunga KK Rp (%)

Smt I 2014


140

Smt II 2016

Bank Indonesia

Smt II 2016

Perbankan dan IKNB

Risiko Nilai Tukar

mengindikasikan adanya pengaruh terpilihnya Donald

Posisi nilai tukar pada semester II 2016 secara umum

Trump sebagai presiden AS pada bulan November

terjaga dengan baik, meskipun sempat melemah

2016. Berbaliknya posisi tersebut sejalan dengan

cukup tajam setelah Donald Trump dinyatakan terpilih

meningkatnya nilai tukar rupiah dari Rp13.180 per

sebagai presiden AS. Risiko pasar sektor perbankan

USD pada Juni 2016 menjadi Rp13.436 per USD pada

melalui nilai tukar cenderung rendah. Risiko nilai tukar

Desember 2016.

tersebut dapat dilihat dengan Posisi Devisa Neto (PDN) Bila dilihat dari rasio PDN terhadap modal perbankan,

perbankan yang masih rendah.

pada akhir semester II 2016 rasio tersebut sebesar Pada akhir semester II 2016, perbankan mencatat

2,18%, meningkat jika dibandingkan dengan akhir

posisi short valas sebesar Rp5,09 triliun, dibandingkan

semester I 2016 sebesar 1,52%. Rasio PDN tersebut

dengan posisi akhir semester I 2016 yang mencatat

masih jauh dibawah threshold ketentuan sebesar 20%

posisi long valas sebesar Rp2,22 triliun. Posisi short

dari modal. Berdasarkan kelompok BUKU, rasio PDN

valas telah tercatat pada akhir bulan November

tertinggi terdapat pada BUKU 4 (2,75%) yang diikuti

2016 sebesar Rp0,08 triliun, sementara pada akhir

oleh BUKU 3 (1,82%), BUKU 2 (1,37%) dan BUKU 1

bulan Juli sampai dengan akhir bulan Oktober 2016

(0,81%).

perbankan masih mencatat posisi long valas. Hal ini Grafik 4.36 Total dan Rasio PDN per BUKU RP T

Total PDN per Buku Smt II-2016

4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Rasio PDN 5% 4% 3% 2% 1%

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

DEs-16

Jun-16

Des-15

Jun-15

Des-14

Jun-14

Des-13

Jun-13

Des-12

Jun-12

Des-11

0%

Industri


Bank Indonesia

141


No. 28, Maret 2017

Risiko Penurunan Harga SBN

Portofolio

SBN

perbankan

tercatat

mengalami

Risiko pasar perbankan yang bersumber dari

kenaikan sebesar 10,18% dari Rp409,6 triliun pada

perubahan harga SBN sedikit meningkat terutama

akhir semester I 2016 menjadi Rp451,27 triliun pada

disebabkan penjualan SBN di pasar keuangan yang

akhir semester II 2016. Berdasarkan kelompok BUKU,

terjadi setelah Donald Trump dinyatakan terpilih

mayoritas kepemilikan SBN masih tercatat pada

sebagai presiden AS. Harga SBN yang tercermin dari

kelompok BUKU 4, diikuti oleh BUKU 3 dan BUKU 2.

IDMA Index yang turun dari 102,7 pada akhir semester I 2016 menjadi 99,0 pada akhir semester II 2016.

Grafik 4.37 Volatilitas Yield SBN

Selama semester II 2016, perbankan meningkatkan %

kepemilikan SBN sejalan dengan masuknya dana tax

10

amnesty dan perlambatan penyaluran kredit bank

9

sehingga SBN menjadi salah satu alternatif bagi

8 7

penempatan dana bank. Peningkatan penempatan

6

SBN perbankan tersebut lebih dialokasikan pada Maturity (HTM) yang mengindikasikan kecenderungan

Sem I 2014 Sem II 2014

bank untuk menggunakan SBN sebagai alat likuiditas serta investasi jangka panjang, bukan untuk tujuan

Sem I 2015

Sem I 2016

Sem II 2015

Sem II 2016

111 116 121 126

4

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

5

portofolio Available for Sale (AFS) serta Hold to


perdagangan. Tabel 4.19 Tabel Nilai Kepemilikan SBN oleh Perbankan per BUKU Smt I 2013

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

SBN Trading (Rp T)

0,11

0,04

0,10

0,03

0,23

0,26

0,02

BUKU 2

10,86

5,47

9,68

12,16

7,84

13,51

12,01

4,66

BUKU 3

13,68

9,57

17,18

11,32

15,93

17,31

21,74

24,05

BUKU 4

1,88

0,80

1,97

2,39

3,61

2,62

2,47

2,57

Industri

26,52

15,88

28,93

25,90

27,62

33,70

36,23

31,33

SBN AFS (Rp T)

0,04

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

BUKU 1

1,63

1,27

1,01

1,13

1,17

1,21

0,88

0,57

BUKU 2

11,86

15,10

18,60

19,09

25,44

27,92

27,51

17,44

Smt II 2016

BUKU 3

36,64

51,77

51,11

56,35

67,67

79,62

84,36

115,61

BUKU 4

114,48

108,10

123,26

123,14

96,44

110,74

126,21

138,78

Industri

164,61

176,23

193,98

199,71

190,73

219,50

238,96

272,40

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

SBN HTM (Rp T)

Smt I 2014

Smt II 2016

BUKU 1

1,22

1,57

1,99

2,35

2,58

2,67

2,64

1,07

BUKU 2

13,39

16,12

14,06

15,49

18,79

23,61

29,29

18,54 44,96

BUKU 3

7,04

11,51

14,24

18,25

21,47

30,97

28,55

BUKU 4

53,41

39,95

55,00

59,56

54,32

66,79

73,88

82,97

Industri

75,07

69,16

85,28

95,65

97,16

124,05

134,37

147,54


142

Smt II 2016

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Peningkatan kepemilikan SBN terjadi pada kelompok

sedangkan pada kelompok BUKU 1 dan 2 cenderung

bank di BUKU 2, 3, dan 4, sedangkan pada BUKU 1

membeli SBN untuk tujuan investasi jangka panjang.

terjadi sedikit penurunan. Kelompok BUKU 3 dan

Selanjutnya apabila diperlukan, kelompok BUKU 3

4 cenderung menempatkan SBN pada portofolio

dan 4 akan lebih mudah untuk menjual SBN dan

AFS sedangkan BUKU 1 dan 2 cenderung untuk

menyalurkan dananya untuk kredit tanpa hambatan

menempatkan SBN pada portofolio HTM. Hal ini

sanksi

mengindikasikan perbedaan perilaku kelompok BUKU

kelompok BUKU 1 dan 2. Sementara itu, portofolio

3 dan 4 yang cenderung memegang SBN untuk tujuan

perdagangan pada seluruh kelompok bank relatif tidak

likuiditas dan dapat sewaktu-waktu mencairkan SBN,

berubah.

secara

akuntansi

dibandingkan

dengan

Tabel 4.20 Pangsa Kepemilikan SBN oleh Perbankan per BUKU BUKU 4

Smt I 2013

Trading

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

Smt II 2016

1,10

0,54

1,09

1,29

2,34

1,46

1,22

1,15

AFS

67,43

72,62

68,39

66,53

62,47

61,47

62,31

61,87

HTM

31,46

26,84

30,51

32,18

35,19

37,07

36,47

36,99

BUKU 3

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

Smt II 2016

Trading

23,84

13,14

20,82

13,17

15,16

13,53

16,14

13,03

AFS

63,89

71,06

61,93

65,59

64,40

62,25

62,65

62,62

HTM

12,27

15,80

17,25

21,24

20,44

24,22

21,21

24,35

BUKU 2

Smt I 2013

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

Smt II 2016

Trading

30,06

14,90

22,87

26,02

15,06

20,77

17,45

AFS

32,85

41,16

43,93

40,84

48,86

42,93

39,98

42,91

HTM

37,09

43,95

33,20

33,14

36,08

36,30

42,57

45,61

BUKU 1

Smt I 2013

Trading

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

11,48

Smt II 2016

3,65

1,38

3,09

0,83

5,87

6,34

0,58

2,48

AFS

55,04

43,98

32,56

32,16

29,44

29,28

24,95

33,85

HTM

41,31

54,64

64,35

67,01

64,69

64,38

74,46

63,66

Industri

Smt I 2013

Trading

Smt II 2013

Smt I 2014

Smt II 2014

Smt I 2015

Smt II 2015

Smt I 2016

Smt II 2016

9,96

6,08

9,39

8,06

8,75

8,93

8,85

6,94

AFS

61,84

67,45

62,94

62,16

60,45

58,18

58,35

60,36

HTM

28,20

26,47

27,67

29,77

30,80

32,88

32,81

32,69


4.1.4. Utang Luar Negeri (ULN) Industri Perbankan

yang lebih fleksibel. Berdasarkan jangka waktu, ULN

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu

bank terdiri dari ULN jangka pendek (sampai dengan

alternatif sumber pendanaan bagi bank. Selain itu,

1 tahun) dan ULN jangka panjang (di atas 1 tahun).

ULN bank juga dapat digunakan untuk memperbaiki

Sumber ULN bank dapat berasal dari pihak terkait

funding

pengelolaan

bank (seperti perusahaan induk atau kelompok usaha),

likuiditas. Saat ini, kecenderungan penggunaan ULN

dan pihak tidak terkait. ULN bank yang bersumber

bank sebagai alternatif sumber pendanaan semakin

dari pihak terkait umumnya memiliki suku bunga dan

meningkat karena biaya dana ULN relatif lebih murah

persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan

dibandingkan dengan DPK dan memiliki jangka waktu

ULN dari pihak tidak terkait. Sesuai ketentuan, bank

maturity

structure,

dan

Bank Indonesia

143


No. 28, Maret 2017

hanya diperkenankan memiliki ULN jangka pendek

Sementara itu, total outstanding ULN industri

maksimum sebesar 30% dari modal. Bank Indonesia

perbankan

secara harian melakukan pemantauan terhadap

tumbuh

pemenuhan ketentuan ULN jangka pendek Bank

dengan pertumbuhan pada semester I 2016 sebesar

melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

-5,19% (yoy). Pangsa ULN perbankan tersebut

tercatat

-7,56%

sebesar

(yoy),

USD29,51Miliar,

menurun

dibandingkan

mencapai 18,59% dari ULN sektor swasta atau 9,31% Berdasarkan posisi Desember 2016, ULN Indonesia

dari total outstanding ULN Indonesia. Berdasarkan

tumbuh 1,98% (yoy), yaitu lebih rendah dibandingkan

jenis kepemilikan, bank yang memiliki outstanding

pertumbuhan semester I 2016 sebesar 6,66% (yoy).

ULN terbesar adalah kelompok Bank Swasta Nasional

Per akhir Desember 2016 jumlah ULN Indonesia

sebesar USD14,93Miliar (pangsa 50,58%), diikuti

tercatat sebesar USD316,97Miliar, terdiri dari ULN

kelompok Bank Campuran sebesar USD7,58Miliar

Pemerintah dan Bank Sentral sebesar USD158,28Miliar

(25,70%), kelompok Bank BUMN USD4,48Miliar

(49,94% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar

(15,20%) dan kelompok Kantor Cabang Bank Asing

USD158,68Miliar (50,06% dari total ULN).

sebesar USD2,51Miliar (8,52%).

Grafik 4.38 Perkembangan ULN Indonesia

Grafik 4.39 ULN per Kelompok Bank

2011

2012

2013

Pemerintah dan bank Snetral

2014

2015

2016

Swasta

2011

Total PLN Indonesia (skala kanan)

2012

BUMN

Grafik 4.40 ULN Swasta

2013

2014

Swasta Asing

2015*

Swasta Campuran

SMT 2**

SMT 1*

SMT 2

2.000 0

SMT 1

4.000

SMT 2

-

SMT 1

Sem 2**

Sem 2

Sem 1*

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

Sem 1

50.000

SMT 2

100.000

12.000 10.000 8.000 6.000

SMT 1

200.000

SMT 2

150.000

250.000

18.000 16.000 14.000

SMT 1

80.000 60.000 40.000 20.000

300.000

Juta USD

SMT 2

juta USD 350.000

SMT 1

juta USD 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000

2016

Swasta Nasional

Grafik 4.41 Pertumbuhan ULN Bank

Juta USD 180.000

Juta USD

160.000

35.000

2015*

2016

Bukan Bank

Sumber: Bank Indonesia, diolah

144

Bank Indonesia

2011 PLN Bank

2012

2013

2014

2015*

Growth (yoy) PLN Bank

SMT 1*

SMT 2

SMT 1*

SMT 2

SMT 1

SMT 2

SMT 2

SMT 1

2014

SMT 2**

2013 Bank

SMT 2**

2012

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

SMT 1 2011

-

SMT 1

5.000

0

SMT 2

10.000

20.000

SMT 1

40.000

20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% SMT 2

15.000

SMT 1

20.000

60.000

SMT 2

25.000

80.000

SMT 1

100.000

40,00% 35,00% 30,00% 25,00%

SMT 2

120.000

30.000

SMT 1

140.000

2016

Perbankan dan IKNB

pada 2017 tercatat sebesar USD2,45Miliar (21,31%). Grafik 4.42 Jangka Waktu Utang Luar Negeri Bank

kepada Bank Indonesia, pada tahun 2017 perbankan 41,43% 42,15%

Indonesia merencanakan mengajukan permohonan ULN bank jangka panjang sebesar USD10,75Miliar.

58,57%

2011

2012 2013 Jangka Pendek

2014

2015*

Untuk memitigasi risiko terkait ULN bank dapat dilakukan melalui naturally hedge yaitu menggunakan

SMT 2**

SMT 1*

SMT 2

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

SMT 1

SMT 2

57,85% SMT 1

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan

2016

Jangka Panjang


ULN tersebut untuk membiayai kredit dalam valas yang menghasilkan devisa. Kedepan Bank Indonesia akan terus meningkatkan

ULN bank sebagian besar berjangka waktu pendek dengan outstanding sebesar USD17,28 Miliar (58,57%), yang umumnya berbentuk cash & deposit. ULN bank jangka panjang, mayoritas akan jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar USD3,35Miliar (pangsa 29,11%). Sementara ULN bank jangka panjang yang jatuh tempo Grafik 4.43 Profil Jatuh Tempo ULN Jk. Panjang Bank (Desember 2016)

pemantauan terhadap perkembangan ULN, khususnya terhadap ULN sektor swasta dalam rangka memitigasi risiko ULN

yang dapat mempengaruhi stabilitas

makroekonomi, serta mendorong agar ULN dapat berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

Grafik 4.44 Komposisi Jatuh Tempo ULN Jk.Panjang (Desember 2016)

Tahun

0,22%

2026 2025 2024

4,07%

3.346,91

29,11%

00,0

2022 2021

15,35%

731,87

2019

2019 2020

1.764,97 2.162,49

2018

2021

2.450,33

2017 -

2018 2016

534,04

2020

2017

6,36%

469,39

2023

2025

4,64%

15,14

18,81% 4.000

2.000

21,31%

2023 2024

Juta USD

Sumber : Bank Indonesia, SIUL-DSta, Diolah

4.1.5. Asesmen Profitabilitas, Efisiensi dan Permodalan

utama pendapatan bank dan meningkatnya biaya

4.1.5.1. Profitabilitas

pencadangan bank akibat peningkatan NPL tersebut,

Kinerja profitabilitas perbankan secara umum sedikit

masih tertahan disebabkan pelebaran spread suku

menurun yang diperlihatkan oleh penurunan rasio

bunga. Pelebaran spread suku bunga diakibatkan

Return On Asset (ROA) industri perbankan dari

penurunan suku bunga DPK (sebagai dampak dari

2,26% pada semester I 2016 menjadi 2,17% pada

kebijakan capping suku bunga OJK dan penurunan

semester II 2016. Penurunan ROA dalam situasi

policy rate) yang lebih dalam dari suku bunga kredit.

turunnya

Perbankan cenderung menahan penurunan suku

pertumbuhan

kredit

sebagai

sumber

Bank Indonesia

145


No. 28, Maret 2017

bunga kredit sebagai upaya menahan peningkatan

bersih perbankan setelah pajak pada semester II 2016

beban operasional (terutama peningkatan biaya

tercatat sebesar Rp51,92 triliun, sedikit lebih rendah

pencadangan). Hal ini sejalan dengan rasio Net

dari semester I 2016 sebesar Rp54,62 triliun. Kenaikan

Interest Margin (NIM) industri perbankan yang masih

laba tersebut terjadi pada BUKU 4, sedangkan BUKU

meningkat menjadi 5,47% dari semester sebelumnya

1, 2 dan 3, mengalami penurunan laba dibandingkan

sebesar 5,44%.

dengan semester sebelumnya. Adapun penurunan laba terjadi akibat meningkatnya biaya pencadangan akibat peningkatan NPL.

Secara kelompok BUKU, penurunan rasio ROA ini disumbang oleh kelompok BUKU 1, 2, dan 3, sedangkan rasio ROA kelompok BUKU 4 naik dibandingkan dengan semester sebelumnya. Pencapaian laba

Grafik 4.45 ROA per BUKU

(%)

Grafik 4.46 NIM Per BUKU

(%) 6,00

5,47

4,00 5,00

3,50 3,00

4,00

2,50

2,17

3,00

2,00 1,50

2,00

1,00

1,00

0,50 0,00 2014 - I Buku 1

2014 - II

2015 - I

2015 - II

Buku 3

Buku 2

2016 - I

2016 - II

2014 - I

Industri

Buku 4

2014 - II

Buku 1

2015 - I

2015 - II

Buku 3

Buku 2

2016 - I

Buku 4

2016 - II Industri

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah *) Penggolongan Bank menggunakan BUKU OJK per Desember 2016

Tabel 4.21. Perkembangan Laba/Rugi Industri Perbankan (Triliun Rp) Laba sebelum Pajak Kelompok

2013

2014

Laba setelah Pajak

2015

2016

2013

2014

2016

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

BUKU 1

0,89

0,93

0,88

0,47

0,78

0,72

0,70

0,24

0,74

0,49

0,69

0,08

0,63

0,45

0,45

(0,10)

BUKU 2

7,84

6,55

7,59

6,34

6,20

7,20

8,42

6,78

6,44

4,40

6,16

4,26

4,86

5,43

6,56

4,91

BUKU 3

20,74

23,05

23,49

17,36

17,25

11,83

19,72

13,78

15,59

17,48

18,52

13,15

12,98

8,76

15,15

10,12

BUKU 4

34,89

42,23

41,52

45,94

40,16

49,28

41,05

46,78

28,34

33,22

33,07

36,23

32,38

39,20

32,47

36,99

INDUSTRI

64,36

72,76

73,47

70,11

64,39

69,04

69,89

67,58

51,12

55,59

58,43

53,72

50,84

53,83

54,62

51,92


146

2015

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Di sisi pendapatan, pendapatan operasional bunga

Perbankan telah dapat menurunkan biaya operasional

tumbuh 0,99% dari semester sebelumnya. Kenaikan ini

bunga sebesar 3,65% dari semester I 2016, dengan

disumbang oleh pendapatan bunga dari penempatan

pangsa terbesar tetap di biaya bunga DPK (51,6%).

surat berharga dan penyaluran kredit, dengan pangsa

Kenaikan biaya operasional bunga terjadi pada surat

77,6% dari total pendapatan operasional

bunga

berharga yang meningkat 14,60% dibandingkan

perbankan. Pendapatan bunga dari penempatan pada

dengan semester sebelumnya. Sementara itu, biaya

Bank Indonesia, surat berharga dan kredit naik masing-

operasional selain bunga pada semester II 2016 tetap

masing sebesar 1,98%, 4,86% dan 1,24% dari semester

tinggi, meningkat 1% dibandingkan dengan semester

I 2016. Sementara itu, pendapatan operasional selain

sebelumnya. Peningkatan biaya operasional selain

bunga menurun 7,25% dari semester sebelumnya.

bunga terutama pada beban CKPN dengan kenaikan

Pendapatan operasional selain bunga yang mengalami

sebesar 14,43% dari semester I 2016. Pangsa biaya

peningkatan pada semester II 2016 hanya berasal

operasional selain bunga didominasi oleh beban CKPN

dari fee-based income yang naik sebesar 5,44%

sebesar 31,5%, diikuti oleh tenaga kerja (21%), dan

dibandingkan dengan semester sebelumnya, dengan

kerugian transaksi spot dan derivatif (19,3%).

pangsa 27% dari total pendapatan operasional selain bunga. Tabel 4.22.Rincian Pos Pendapatan (Trilliun Rp) 2014

Pos-Pos Pendapatan

I

Pendapatan Operasional Bunga Penempatan pada BI SSB Kredit Pendapatan Operasional Selain Bunga Penjualan Surat Berharga Trading (spot dan derivatif)

2015 II

I

2016 II

I

Pangsa

II

268,96

299,03

316,32

329,82

339,06

342,40

3,27

4,55

3,99

3,63

2,97

3,02

100% 0,9%

17,32

19,89

22,06

20,68

25,58

26,82

7,8%

193,30

210,60

219,53

231,10

235,89

238,81

69,7%

80,22

68,21

93,94

116,90

129,11

119,74

100%

3,24

3,07

3,40

2,19

4,75

4,13

3,4%

30,94

19,81

39,72

67,96

63,15

38,17

31,9%

Deviden, Komisi/Provisi/Fee

26,67

27,54

28,77

29,09

30,66

32,32

27,0%

Koreksi CKPN

13,38

9,61

15,79

8,13

23,05

22,45

18,7%

Pendapatan Non-Operasional

12,82

12,41

12,15

11,93

7,86

12,86

100%

Tabel 4.23.Rincian Pos Biaya (Trilliun Rp)

Pos-Pos Biaya Biaya Operasional Bunga Kepada Bank Lain Kepada Pihak Ketiga (non Bank)

2014 I

2015 II

I

2016 II

I

Pangsa

II

136,06

157,78

168,99

169,02

172,46

166,16

2,24

2,37

2,96

3,52

3,57

3,36

100% 2,0%

79,56

93,37

94,76

92,31

89,31

85,67

51,6%

Surat Berharga

3,51

3,49

3,92

4,04

3,83

4,39

2,6%

Pinjaman Diterima

1,76

1,75

1,91

2,43

3,44

2,89

1,7%

138,92

139,92

177,46

208,41

226,98

229,24

100%

1,66

0,92

1,39

1,46

0,75

1,73

0,8%

27,18

16,70

35,92

62,19

57,46

44,33

19,3%

Biaya Operasional Selain Bunga Kerugian Surat Berharga Spot dan Derivatif Premi Asuransi CKPN

4,76

5,13

5,82

6,11

6,50

6,19

2,7%

27,38

27,70

44,44

42,22

63,08

72,18

31,5%

Tenaga Kerja

39,62

41,13

45,20

44,08

50,05

48,19

21,0%

Biaya Non-Operasional

13,56

11,83

11,57

12,18

6,70

12,86

100%

Sumber: Bank Indonesia, LBU, diolah

Bank Indonesia

147


No. 28, Maret 2017

4.1.5.2. Efisiensi

Efisiensi tetap menurun meski indikator efisiensi mengalami

lainnya yaitu Cost to Income Ratio (CIR) yang dihitung

penurunan sebagaimana tercermin dari kenaikan rasio

sebagai rasio biaya selain bunga terhadap pendapatan

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

menunjukkan penurunan dari 56,20% pada semester

(BOPO). Rasio BOPO naik dari 82,23% pada semester I

I 2016 menjadi 55,53% pada semester II 2016.

2016 menjadi 82,85% pada semester II 2016. Kenaikan

Penurunan CIR dipengaruhi oleh pendapatan bunga

rasio BOPO yang terjadi pada BUKU 1, 2, dan 3 ini,

bersih dan pendapatan operasional selain bunga yang

terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban overhead

naik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban

berupa CKPN akibat peningkatan NPL di semester II

operasional selain bunga. Pergerakan CIR dan BOPO

2016 dan beban tenaga kerja. Sedangkan pada BUKU

ke arah yang berbeda ini menunjukkan bahwa efisiensi

4, kenaikan beban overhead berupa CKPN dan tenaga

bank yang menurun lebih disebabkan oleh kegiatan

kerja, serta kerugian transaksi spot dan derivatif

atau usaha bank dalam bentuk bunga.

Efisiensi

industri

perbankan

masih

diantisipasi dengan kenaikan pendapatan bunga (pelebaran spread suku bunga). Grafik 4.47 Rasio BOPO per BUKU (%) (%) 100

82,85

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 - I Buku 1

2014 - II Buku 2

Buku 3

2015 - I Buku 4

2015 - II

2016 - I

2016 - II

Industri

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah *) Penggolongan Bank menggunakan BUKU OJK per Desember 2016

Grafik 4.48 Rasio CIR per BUKU (%) (%) 80 55,53

70 60 50 40 30 20 10 0 2014 - I Buku 1

2014 - II Buku 2

Buku 3

2015 - I Buku 4

2015 - II Industri

Sumber: Bank Indonesia, LBU, diolah *) Penggolongan Bank menggunakan BUKU OJK per Desember 2016

148

Bank Indonesia

2016 - I

2016 - II

Perbankan dan IKNB

4.1.5.3. Permodalan

pertumbuhan ATMR bank. Tingginya CAR industri

Tingkat kecukupan permodalan industri perbankan

perbankan tersebut memungkinkan perbankan di

relatif terjaga, tercermin dari CAR yang cukup tinggi

Indonesia dalam memenuhi aturan Basel III mengenai

diatas ketentuan minimum. CAR industri perbankan

permodalan, khususnya capital conservation buffer,

naik dari 22,56% pada semester I 2016 menjadi

countercyclical buffer dan capital surcharge untuk

22,69% pada semester laporan. Kenaikan CAR

bank yang tergolong sistemik, yang mulai berlaku

perbankan dikarenakan melambatnya pertumbuhan

awal 2016. Adapun secara komposisi, permodalan

kredit sejalan dengan sikap bank yang berhati-hati

bank masih didominasi oleh modal inti (Tier 1) dengan

dalam menyalurkan kredit di tengah perlambatan

pangsa 92,16%.

pertumbuhan

ekonomi

sehingga

menurunkan

Grafik 4.49 Perkembangan CAR Perbankan (%)

Grafik 4.50 Rasio Tier I Perbankan (%)

Rp (T) 22,69

5.000

%

23,00%

25,00

22,00%

4.000 3.000 2.000 1.000

20,00%

21,00

19,00%

19,00

18,00%

17,00

17,00%

-

2014 - I

2014 - II

2015 - I 2015 - II ATMR

Modal

2016 - I

22,69

23,00

21,00%

20,91

15,00

2016 - II

2014 - I

CAR

2014 - II

2015 - I

2015 - II

CAR

2016 - I

2016 - II

Tier 1

Sumber: Bank Indonesia, SIP, diolah

Tabel 4.24 Perkembangan CAR berdasarkan BUKU

CAR Tertinggi %

2015 I

CAR Terendah 2016

II

I

2015 II

I

CAR Rata-rata 2016

II

I

2015 II

I

CAR 2016

II

I

2015 II

I

2016 II

I

II

BUKU 1

145,53

142,94

116,85

123,45

10,02

8,98

11,29

13,05

25,28

29,42

24,70

27,58

19,86

23,24

20,87

21,86

BUKU 2

61,48

121,23

138,42

119,80

12,11

14,67

11,65

11,76

22,53

26,23

28,22

26,97

19,96

22,40

22,35

22,83

BUKU 3

77,04

80,56

84,09

85,16

13,56

14,20

11,98

12,54

21,56

22,76

23,79

24,66

22,35

23,50

24,58

24,49

BUKU 4

20,16

20,16

21,79

22,64

17,23

18,61

19,26

18,12

18,66

19,29

20,89

21,02

18,78

19,26

21,06

21,24

20,28

21,39

22,56

22,69

Industri

Sumber: Bank Indonesia, SIP, diolah

Bank Indonesia

149


No. 28, Maret 2017

4.1.6. Stress Test Perbankan

dan pergerakan harga dan nilai tukar yang stabil.

Stress test dilakukan untuk mengukur tingkat

Skenario ini diperlukan sebagai benchmark kondisi

kesehatan perbankan dari sisi permodalan yang

perbankan dalam perhitungan stress test.

diukur melalui CAR. Perhitungan dilakukan baik secara industri maupun per kelompok BUKU dengan

Pada skenario Severe I, diasumsikan bahwa terjadi

memberikan tekanan berupa skenario makroekonomi

tekanan yang relatif moderat pada perekonomian

dengan kondisi stress yang ditransmisikan melalui

global. Tekanan tersebut didorong oleh perlambatan

risiko kredit dan pasar (suku bunga, nilai tukar dan

pertumbuhan ekonomi mitra dagang yang tidak sesuai

harga SBN) pada data neraca dan kinerja perbankan

dengan ekspektasi awal serta risiko peningkatan Fed

posisi Desember 2016.

Fund Rate yang lebih tinggi dari perkiraan. Tekanan ini akan memperlambat pertumbuhan perekonomian

Skenario Makroekonomi

domestik serta menimbulkan goncangan pada pasar

Perhitungan stress test perbankan dimulai dengan

uang dan surat-surat berharga seiring dengan adanya

menentukan skenario stress. Dalam menyusun

capital outflows.

skenario stress, perlu diketahui sumber risiko-risiko baik secara domestik (seperti kenaikan harga BBM

Pada skenario terakhir Severe II diasumsikan terjadinya

dan pelemahan kinerja korporasi) maupun eksternal

kontraksi perekonomian dunia yang cukup dalam. Hal

(seperti pelemahan harga komoditas dan perlambatan

ini termasuk terjadinya krisis keuangan di salah satu

pertumbuhan

dapat

mitra dagang utama Indonesia, tidak berlanjutnya

mengancam sistem perbankan. Sumber risiko-risiko

perbaikan harga komoditas serta peningkatan Fed

tersebut kemudian akan mempengaruhi stabilitas

Fund rate yang cukup signifikan hingga menyebabkan

makroekonomi dan sistem keuangan yang pada

capital outflows yang cukup besar. Tekanan ini akan

akhirnya ditransmisikan kepada sistem perbankan

mempengaruhi pertumbuhan PDB Indonesia secara

melalui neraca perbankan dalam bentuk risiko kredit,

signifikan. Di sisi lain, peningkatan suku bunga di

suku bunga, nilai tukar maupun harga SBN. Setelah

Amerika juga menyebabkan goncangan besar di pasar

mempertimbangkan segala bentuk risiko yang dapat

yang direfleksikan oleh melemahnya rupiah dan harga

mengancam sistem perbankan baik secara eksternal

surat-surat berharga.

ekonomi

Tionghoa)

yang

maupun domestik, ditentukan tiga jenis skenario stress test: 1) baseline (BL); 2) severe I (S1); dan 3)

Setiap skenario dihitung dengan menggunakan

severe II (S2).

model struktural yang dapat menangkap interaksi dari sumber tekanan domestik dan eksternal. Model dengan

struktural tersebut kemudian akan menghasilkan

mengasumsikan bahwa tidak terjadi tekanan dalam

proyeksi variabel-variabel makroekonomi (perbankan

perekonomian dan sistem keuangan. Oleh karena itu,

seperti pertumbuhan PDB, inflasi dan nilai tukar)

skenario ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi

hingga dua tahun ke depan yang menjadi komponen

Skenario

BL

adalah

proyeksi

awal

utama transmisi tekanan ke sistem perbankan.

150

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Transmisi Risiko Kredit

Transmisi Risiko Harga SBN

Perhitungan risiko kredit, yang direpresentasikan

Transmisi risiko harga SBN terjadi melalui jalur portofolio

oleh NPL, bertujuan untuk mengukur ketahanan

SBN pada sisi aset perbankan. Kategori portofolio

CAR perbankan di tengah perlambatan ekonomi dan

yang diberikan tekanan adalah SBN dengan kategori

dampaknya pada peningkatan NPL gross. Peningkatan

AFS dan trading karena kedua portofolio tersebut

NPL gross akan meningkatkan pencadangan (CKPN)

diukur berdasarkan harga pasar (mark-to-market).

risiko kredit bank yang pada akhirnya menurunkan

Penurunan harga SBN pada kedua kategori tersebut

profitabilitas bank. Profitabilitas bank yang lemah

dihitung berdasarkan pergerakan yield suku bunga.

dapat mempengaruhi pertumbuhan permodalan

Yield suku bunga mengalami tekanan/peningkatan

sehingga menurunkan CAR.

sesuai dengan skenario yang ada. Selanjutnya, harga SBN yang sudah mengalami tekanan dihitung dengan

Berdasarkan hasil perhitungan skenario, skenario BL

pendekatan discounted cash flows (DCF). Semakin

mengasilkan NPL perbankan yang cenderung stabil

besar tekanan yang dialami berdasarkan skenario

dan jauh di bawah 5% hingga akhir 2018 seiring

makroekonomi, maka semakin tinggi kenaikan yield

dengan stabilnya perekonomian. Pada skenario

SBN dan semakin besar penurunan harga SBN. Selisih

severe I, NPL industri naik hingga 5,1% pada akhir

penurunan SBN tersebut menimbulkan biaya koreksi

2018. Kemudian pada skenario severe II, peningkatan

harga aset pada laporan laba/rugi bank yang pada

NPL secara signifikan terjadi pada akhir 2018 hingga

akhirnya dapat menghambat pertambahan modal dan

mencapai 13,7% yang disebabkan oleh tekanan yang

menurunkan CAR.

cukup tajam pada perekonomian.

Grafik 4.51 Skenario Risiko Kredit (NPL)

Grafik 4.52 Skenario Yield SBN

%

Bond Yield

16

13,7

14 12 10 8 5,1

6 4

2,9

2,5

2,9

2,4

2,9

2,8

3,7

2 0 Baseline 2016

Severe I 2017

22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4%

1

3

5

Severe II Baseline

2018

7

9

11

13 15 17 19 21 23 25 27 Year to Maurity Severe I

29

Severe II


Bank Indonesia

151


No. 28, Maret 2017

Transmisi Risiko Nilai Tukar

Transmisi Risiko Suku Bunga

Kerentanan bank terhadap nilai tukar rupiah dapat

Kerentanan bank terhadap risiko kenaikan suku bunga

terjadi melalui eksposur Posisi Devisa Neto (Net

diukur melalui eksposur net tagihan dan kewajiban

Open Position) perbankan baik dari sisi on-balance

rupiah jangka pendek (di bawah 1 tahun) yang

sheet maupun off-balance sheet. Pada skenario BL,

sensitif terhadap perubahan suku bunga berdasarkan

nilai tukar bergerak stabil seiring dengan kuatnya

data maturity profile bank. Pada skenario BS, suku

fundamental makroekonomi. Pada skenario severe

bunga diasumsikan bergerak stabil sehingga tidak

I, nilai tukar mengalami depresiasi secara perlahan

menimbulkan risiko pada neraca perbankan. Pada

hingga mengalami tingkat depresiasi terburuk pada

skenario severe I, suku bunga akan naik sebesar 425

akhir 2018 sebesar 30%. Pada skenario severe II,

bps pada 2017 dan 175 bps pada 2018 dengan total

nilai tukar turun cukup tajam sejak tahun pertama

kenaikan 600 bps dalam dua tahun. Sementara itu,

(2017) dan mencapai titik terburuk pada akhir 2018

pada skenario severe II suku bunga akan naik sebesar

dengan tingkat depresiasi sebesar 68%. Jika rupiah

825 bps pada 2017 dan 350 bps pada 2018 dengan

terdepresiasi cukup dalam, maka bank yang memiliki

total kenaikan 1.175 bps. Bank yang mengalami

posisi net-long valas akan mengalami keuntungan dari

positive gap (tagihan lebih besar daripada kewajiban)

selisih harga kurs. Disisi lain, bank yang memiliki posisi

pada neracanya akan mengalami keuntungan jika

net-short akan mengalami kerugian sehingga dapat

terjadi kenaikan suku bunga. Di sisi lain, bank dengan

menghambat pertambahan CAR.

negative gap (tagihan lebih kecil daripada kewajiban) akan mengalami kerugian sehingga menghambat pertambahan modal dan dapat menurunkan CAR.

Grafik 4.53 Skenario Risiko Nilai Tukar

Grafik 4.54 Skenario Risiko Suku Bunga bps 900

Tingkat Depresiasi 67,8%

60%

30,0%

20%

23,3%

2016 Baseline

4,0%

3,4%

-2,6%

-20%

2017 Severe I

700 600

54,4%

40%

0%

825

800

80%

425

500

350

400 300

175

200 100 0

2018

Q4 2017

Severe II Baseline


152

Bank Indonesia

0

0

Severe I

Q4 2018 Severe II

Perbankan dan IKNB

Hasil Stress Test Perbankan - Agregat

8% pada akhir tahun proyeksi (Q4 2018) dalam setiap

Setiap besaran tekanan dari masing-masing jenis

skenario.

risiko diagregasikan untuk menghasilkan hasil stress test yang terintegrasi. Dengan skenario stress test

Dari sisi sumber risiko, risiko kredit merupakan

yang bersifat dinamis, dampak shock dari masing-

sumber risiko yang dominan di setiap skenario. Hal ini

masing skenario terhadap sistem perbankan dapat

tercermin dari kontribusi rata-rata risiko kredit yang

dihitung secara berkala hingga akhir tahun 2018.

mencapai 75% dari total kerugian pada skenario severe

Secara keseluruhan, hasil stress test mengindikasikan

I dan 87% dari total kerugian pada skenario severe II.

bahwa industri perbankan masih memiliki kondisi

Pada akhir skenario terburuk (severe II tahun 2018),

permodalan yang cukup kuat. Hal ini direfleksikan

capital shortfall atau keperluan modal menjadi Rp44

oleh CAR industri perbankan yang masih jauh di atas

triliun atau sekitar 1,6% dari PDB Nominal Indonesia.

Grafik 4.55 Hasil Stress Test Aggregat Rasio CAR Industri Perbankan %

27,8

30 25

Sumber Risiko

22,7 22,7 22,7

25,0

23,9

100%

24,4 22,7

9%

60%

15

40%

10

75%

20%

5 0

3% 8%

15%

80% 19,0

20

%

87%

0% Severe I Q4 2016 Baseline

Q4 2017 Severe I

Q4 2018

Kredit

Severe II

Severe II

SBN

Nilai Tukar

Suku Bunga


Hasil Stress test Perbankan - BUKU Grafik 4.56 Hasil Stress test per BUKU (Skenario Severe I)

Berdasarkan BUKU, pada skenario severe I, semua BUKU masih memiliki CAR yang jauh di atas 8%. Pada skenario ini, bank yang paling banyak mengalami penurunan

% 30

CAR pada akhir 2018 adalah BUKU 2 (penurunan 1,33 poin menjadi 21,5%) dan BUKU 3 (penurunan

21,9

24,8 24,0

21,3 22,8

24,5 21,5

26,5

24,3 23,6

24,6 21,2

20

0,85 poin menjadi 23,6%). BUKU 2 juga merupakan kategori BUKU dengan CAR terendah setelah tekanan.

10

Meskipun demikian, secara keseluruhan permodalan perbankan masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik pada skenario ini. Akan tetapi, diperkirakan terdapat beberapa bank kecil yang memerlukan suntikan modal khususnya jika terjadi perlambatan

0 Buku 1 Q4 2016

Buku 2 Q4 2017

Buku 3

Buku 4

Q4 2018


ekonomi secara berkelanjutan.

Bank Indonesia

153


No. 28, Maret 2017

Pada skenario severe II, hasil stress test menunjukkan

masih menunjukkan permodalan yang kuat di tengah

bahwa semua BUKU masih memiliki permodalan yang

tekanan perekonomian yang cukup tajam walaupun

cukup tebal dalam menghadapi tekanan yang cukup

terdapat beberapa bank yang mulai memiliki kesulitan

signifikan. Hal ini direfleksikan oleh CAR yang jauh di

permodalan.

atas 8% pada setiap BUKU. Pada puncak tekanan (akhir tahun 2018), BUKU yang paling banyak mengalami

Berdasarkan risiko, risiko kredit masih mendominasi

penurunan kumulasi CAR adalah BUKU 3 (penurunan

hampir di seluruh BUKU, baik dalam skenario severe

7,66 poin menjadi 16,8%) dan BUKU 2 (penurunan

I maupun severe II. Hal ini menunjukkan bahwa risiko

7,58 poin menjadi 15,3%). BUKU 2 juga merupakan

kredit masih menjadi sumber risiko utama dalam

kategori BUKU yang memiliki CAR paling rendah

sistem perbankan dan mitigasi risiko kredit yang baik

setelah tekanan. Meskipun demikian, hasil stress test

akan meningkatkan ketahanan perbankan di saat

skenario severe II menunjukkan bahwa semua BUKU

kondisi stress.

Grafik 4.57 Hasil Stress test per BUKU (Skenario Severe II)

% 30

24,5 21,9

25

22,6

22,8 19,8

20,3

20

23,9 22,6

21,2

22,0

16,8

15,3

15 10 5 0 Buku 1 Q4 2016

Q4 2017

Buku 2

Buku 3

Buku 4

Q4 2018


dibandingkan dengan semester I 2016. Setelah

4.2. Asesmen Kondisi dan Risiko Industri Keuangan Non Bank

mengalami penurunan pertumbuhan sejak semester II 2013, kinerja PP selama semester II 2016 mengalami

Selama semester II 2016, Industri Keuangan Non

perbaikan baik dari sisi pembiayaan maupun

Bank (IKNB)

pendanaan meski masih menyisakan permasalahan

(PP)

7

7

khususnya Perusahaan Pembiayaan

menunjukkan

kinerja

yang

positif

IKNB yang dibahas mencakup Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Asuransi

154

Bank Indonesia

jika

peningkatan NPF dibandingkan dengan semester I

Perbankan dan IKNB

2016. Di sisi lain, eksposur risiko yang berasal dari

Lainnya (terutama pembiayaan kendaraan bermotor)

valuta asing mengalami penurunan seiring dengan

memberikan kontribusi terbesar yang mencapai

terus menurunnya ULN. Meningkatnya pembiayaan

26,43%. Pembiayaan ke sektor ini cenderung

berdampak positif terhadap kinerja profitabilitas PP

meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan

sebagaimana ditunjukkan oleh ROA yang sedikit lebih

kendaraan bermotor khususnya mobil yang tumbuh

tinggi dibandingkan semester I 2016.

sebesar 6,06% (yoy) pada akhir semester II 20169. Selain otomotif, pembiayaan untuk konsumsi rumah

Tren pertumbuhan juga dialami industri asuransi secara

tangga yang tumbuh 5,01% (yoy)10 juga berkontribusi

umum sebagaimana tercermin dari pertumbuhan

terhadap peningkatan volume pembiayaan PP.

aset dan investasi yang meningkat dibandingkan semester sebelumnya. Tren positif juga ditunjukkan

Berdasarkan jenis valuta, pembiayaan PP dalam valas

oleh peningkatan rasio kecukupan premi terhadap

mengalami tren penurunan. Selama semester II 2016,

pembayaran klaim dibandingkan dengan semester

pembiayaan dalam valas hanya mencapai Rp44 triliun

sebelumnya yang mengindikasikan penurunan risiko Grafik 4.58 Aset & Pembiayaan PP

usaha asuransi. Namun demikian, perkembangan industri Asuransi Jiwa perlu mendapat perhatian mengingat terdapat penurunan laba yang cukup signifikan pada semester II 2016.

(Rp Triliun) 500 450 400 350 300

413

420

430

426

434

443

250

Dari sisi interconnectedness, terdapat peningkatan keterkaitan antara Bank dengan PP terutama yang

200 150

361

366

370

363

Jun-15

Des-15

388

373

100 50 Jun-14

berasal dari peningkatan kredit perbankan kepada PP.

Des-14

Aset

Sebaliknya, keterkaitan Bank dengan industri asuransi mengalami penurunan disebabkan berkurangnya

Jun-16

Des-16

Pembiayaan

Grafik 4.59 Pembiayaan PP per Jenis Usaha

penempatan dana asuransi di bank. (Rp. T) 400

4.2.1. Perusahaan Pembiayaan

300

Selama Semester II 2016, pembiayaan PP meningkat

200

sebesar 6,67% (yoy). Jika dilihat berdasarkan jenisnya8,

100

pembiayaan

PP

didominasi

oleh

pembiayaan

multiguna dengan proporsi mencapai 59,39% dari total pembiayaan diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar 27,09%, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (8,09%) dan pembiayaan modal kerja (5,41%). Secara sektoral, sektor Bukan Lapangan Usaha

31 237

246

249

247

230

261

8

9

10

11

11

21

116

111

111

105

100

105

Jun-14

Des-14

Des-15

Jun-16

Des-16

Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen Investasi Modal Kerja

Jun-15

Multiguna Syariah Kartu Kredit Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diatur jenis kegiatan usaha PP menjadi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK (sebelumnya jenis pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumtif). 9 Sumber : www.gaikindo.or.id 10 Sumber : Laporan PDB menurut penggunaan (data per Triwulan IV 2016), Bank Indonesia 8

Bank Indonesia

155


No. 28, Maret 2017

atau tumbuh negatif 15,30% (yoy). Pertumbuhan

transportasi seiring melemahnya kinerja sektor

negatif tersebut lebih rendah dibandingkan semester

pertambangan dengan mayoritas objek pembiayaan

I 2016 (-12,42%) dan periode yang sama tahun

berupa kapal dan truk pengangkut komoditas tambang.

sebelumnya (-5,31%). Sebaliknya, pembiayaan dalam

Peningkatan NPF juga disebabkan oleh proses re-

rupiah mengalami peningkatan sebesar 9,69% (yoy)

klasifikasi kolektibilitas pembiayaan sejalan dengan

menjadi Rp341 triliun, lebih tinggi dibandingkan

diberlakukannya POJK No.29/POJK.05/2014 tentang

semester I 2016 (3,15%) maupun periode yang sama

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang

tahun sebelumnya (0%). Meningkatnya pembiayaan

sebelumnya terbagi menjadi 3 kolektibilitas (Lancar,

dalam rupiah berkontribusi terhadap peningkatan

Diragukan, Macet) menjadi 5 kolektibilitas (Lancar,

proporsi

total

Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan,

pembiayaan. Jika pada semester I 2016 dan semester

Macet). Meski hasil simulasi11 menunjukkan bahwa

II 2015 proporsi pembiayaan rupiah masing-masing

laba PP mampu menahan peningkatan NPF sampai

mencapai 86,97% dan 85,57%, pada semester II 2016

level 4,79%, namun secara fundamental potensi

porsi pembiayaan rupiah mencapai 88,48%.

peningkatan pembiayaan bermasalah perlu terus

pembiayaan

rupiah

terhadap

diwaspadai terutama jika perlambatan ekonomi masih Sejalan dengan pembiayaan yang mulai meningkat,

berlanjut.

risiko kredit PP juga cenderung meningkat sebagaimana tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF)

Total volume pendanaan PP tumbuh 4,29% (yoy), lebih

yang relatif tinggi yakni sebesar 3,26%, meningkat

tinggi dibandingkan dengan semester I 2016 (1,17%)

dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,20%.

maupun semester II 2015 (0,07%). Peningkatan

NPF terbesar berasal dari sektor pengangkutan/

Grafik 4.60 Pembiayaan berdasarkan Jenis Valuta

Grafik 4.61 Rasio NPF PP (%)

(Rp. T) %

450

4

400 61

55

52

55

49

44

3

300

2,5

250 311

314

311

324

341

2,20

1,1 1,45

1

100

0,5

50

Rupiah

NPF (%)

Valas Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Simulasi menggunakan data laba PP per Desember 2016 dengan beberapa asumsi sebagai berikut: - semua pinjaman dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) turun menjadi kolektibilitas 3 (Kurang Lancar); dan - jika laba belum nihil maka kolektibilitas 3 diturunkan menjadi 4 (Diragukan) dan kolektibilitas 4 diturunkan menjadi 5 (Macet).

11

156

Bank Indonesia

Des-16

Jun-16

Sep-16

Mar-16

Sep-15

Des-15

Jan-15

Apr-15

Okt-14

Des-16

Jun-14

Jun-16

Sep-14

Des-15

Des-13

Jun-15

Mar-14

Des-14

Jun-13

Jun-14

Sep-13

0 Mar-13

150

2 300

Sep-12

200

3,26

3,5

Des-12

350

Perbankan dan IKNB

sumber pendanaan terutama berasal dari pinjaman

2016, penurunan ULN tercatat sebesar 22,82% (yoy),

dalam negeri sebesar 15,86% (yoy) antara lain

lebih besar dibandingkan semester sebelumnya dan

dipengaruhi oleh turunnya suku bunga pinjaman bank.

semester II 2015 masing-masing sebesar 21,36% (yoy)

Pada akhir semester II 2016, 27,38% total pinjaman

dan 6,24% (yoy). Meski menurun, porsi ULN sebagai

dari bank dikenakan suku bunga < 10% sedangkan

sumber pendanaan PP masih relatif besar (22,95%)

sisanya dikenakan suku bunga yang relatif tinggi

yang antara lain disebabkan relatif tingginya suku

(>10%) (Grafik 4.64). Meski demikian, persentase

bunga pinjaman rupiah dibandingkan dengan suku

tersebut lebih tinggi dibandingkan semester I 2016

bunga pinjaman valas.

(25%) dan semester II 2015 (22,73%). Di sisi lain, PP cenderung mengurangi sumber pendanaan yang berasal dari utang luar negeri (ULN). Pada semester II

Grafik 4.62 Growth Pembiayaan & Pendanaan

Grafik 4.63 Sumber Dana

%

(Rp.T)

20

400

35

300 10

6,67

5

4,29

Des-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Des-15

355

361

39 56

40

47

48

61

67

70

109

114

121

107

95

83

142

141

136

138

147

160

Jun-14

Des-14

Jun-15

Des-15

Jun-16

Des-16

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri

Total Pembiayaan

Modal Total Pendanaan

Surat Berharga uang diterbitkan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 4.64 Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada PP % 60 50 45,24 40 27,38 27,38

30 20

0%-10%

10,01%-12%

Des-16

Jun-16

Des-15

Mar-16

Jun-15

Sep-15

Mar-15

Sep-14

Des-14

Jun-14

Mar-14

Des-13

Jun-13

Sep-13

Mar-13

Des-12

10 Sep-16

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Des-14

Jun-14

Sep-14

Total Pendanaan

-

346

53

100

(5)

37

351

51

200

-

345

338

15

>12%


Bank Indonesia

157


No. 28, Maret 2017

Untuk memitigasi risiko nilai tukar, sebagian PP

sedikit meningkat dibandingkan semester I 2016

yang memiliki ULN dan mayoritas pembiayaannya

sebesar 82,71%, namun lebih rendah dibandingkan

dalam rupiah telah melakukan hedging. Upaya

periode yang sama tahun sebelumnya (85,35%).

tersebut merupakan strategi yang ditempuh PP

Aspek

untuk mengurangi potensi default pinjaman valuta

sebagaimana ditunjukkan oleh ROA semester II 2016

asing serta mencegah efek penyebaran (contagious

yang tercatat sebesar 3,87% (yoy), sedikit lebih tinggi

effect) terhadap bank yang menjadi induknya. Meski

dari semester I 2016 (3,59%) dan periode yang sama

demikian, pada posisi Desember 2016 tercatat 41

tahun sebelumnya (3,36%). Sementara itu, ROE

PP dengan outstanding ULN mencapai Rp82,28

meningkat menjadi sebesar 12,01% pada semester

triliun. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya adalah PP

II 2016, membaik dari semester I 2016 (11,04%) dan

yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank dengan

periode yang sama tahun sebelumnya (11,11%).

profitabilitas

juga

mengalami

perbaikan

porsi kepemilikan ≥ 25%. Total outstanding ULN 8 PP tersebut tercatat sebesar Rp25,81 triliun yang

Hasil stress test pelemahan nilai tukar terhadap

disalurkan dalam bentuk pembiayaan dalam rupiah

permodalan 39 PP yang memiliki Net Foreign Liabilities

sebesar Rp89,50 triliun dan pembiayaan valuta asing

(NFL)12 dengan skenario nilai tukar rupiah melemah

sebesar Rp2,46 triliun. Kondisi ini berdampak pada

menjadi Rp20.000,- per dolar AS menunjukkan

meningkatnya potensi risiko nilai tukar yang dihadapi

bahwa secara umum ketahanan permodalan PP

ke-8 PP tersebut.

masih terjaga meski terdapat 12 PP yang diperkirakan akan mengalami negative equity dengan salah satu

Tingkat efisiensi PP relatif stabil tercermin dari rasio

diantaranya saat ini sudah berada pada kondisi

BOPO pada semester II 2016 tercatat sebesar 82,77%,

negative equity.

Grafik 4.65 Perkembangan Utang Luar Negeri PP

Grafik 4.66 Perkembangan ROA, ROE dan BOPO PP

%

%

40

40

%

%

35

30

20

10

88 82,77 86 84 82 12,01 80

5

78 3,87 76

Porsi ULN terhadap kewajiban (%)

74 -

Growth ULN yoy (skala kanan) Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

12

Net Foreign Liabilities (NFL) = kewajiban valas lebih besar dari aset valas

158

Bank Indonesia

ROA

ROE

BOPO

Des-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

72 Des-15

Des-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Des-15

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Des-14

(30) Sep-14

(20)

Jun-14

5

Sep-15

10

(10)

Jun-15

(22,82)

Mar-15

-

15

15

Des-14

20

Sep-14

20 10

Jun-14

24,37

30 25

Perbankan dan IKNB

Selama semester II 2016 terjadi peningkatan

sebesar 7,92%. Sementara itu, keterkaitan sisi sumber

keterkaitan (interconnectedness) antar PP dengan

pendanaan dalam bentuk penempatan dana ke bank

perbankan

semester

(Giro, Tabungan dan Deposito) meningkat sebesar

sebelumnya. Hal ini terlihat dari kenaikan kredit

9,93%, lebih rendah dibandingkan dengan semester I

perbankan kepada PP yang meningkat sebesar 20,31%

2016 yang tumbuh sebesar 37,62%.

dibandingkan

dengan

(yoy), lebih tinggi dibandingkan semester I 2016

Tabel 4.25 Keterkaitan Perbankan dengan Perusahaan Pembiayaan Komponen

Jun-15

Dec-15

Jun-16

Dec-16

∆ yoy

% yoy

Investasi (dlm Rp M)

23,749

25,827

25,411

22,518

(3,309)

(12,81)

Deposito, Giro, Tabungan

14,196

15,785

19,537

17,352

1,567

9,93

Tagihan Spot dan Derivatif

6,871

7,405

3,409

2,327

(5,079)

(68,58)

Tagihan Akseptasi

-

-

-

-

-

0,00

453

447

156

-

(447)

(100,00)

2,125

2,136

2,279

2,758

621

29,08

Modal Pinjaman

99

41

20

70

29

70,84

Kewajiban Repo

-

-

-

-

-

0,00

SSB yang Dimiliki PP Pinjaman yang Diberikan

Jaminan

5

13

11

12

(1)

(9,12)

Liabilitas (dlm Rp M)

125,000

125,089

136,536

154,488

29,399

23,50

Hutang Bank

101,720

100,070

109,778

120,399

20,328

20,31

Kewajiban Spot Derivatif SB yang Diterbitkan PP Kewajiban Akseptasi Penyertaan dari Bank Repo

2,059

1,896

1,420

1,161

(735)

(38,77)

12,633

14,370

16,391

19,781

5,410

37,65

35

2

-

-

(2)

(100,00)

8,552

8,750

8,948

13,148

4,398

50,26

-

-

-

-

-

0,00

Reverse Repo

-

-

-

-

-

0,00

Rupa-rupa Aset

0

0

-

-

(0)

(100,00)

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum

4.2.2. Perusahaan Asuransi

sosial (30,70%), 86 perusahaan asuransi umum dan

Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah

reasuransi (14,77%), serta 3 perusahaan asuransi

perusahaan asuransi yang terdiri dari asuransi jiwa,

wajib (12,71%).

asuransi umum & reasuransi, asuransi sosial serta asuransi wajib tercatat sebanyak 146 perusahaan

Selama semester II 2016 industri asuransi mengalami

dengan total aset mencapai Rp944,58 triliun dengan

peningkatan kinerja pada seluruh jenis asuransi

sebagian besar saham dimiliki oleh swasta nasional.

dengan peningkatan rasio investasi paling tinggi terjadi

Total aset industri asuransi didominasi oleh 55

pada asuransi jiwa. Industri asuransi

perusahaan asuransi jiwa dengan pangsa aset

pertumbuhan positif sebagaimana tercermin dari

mencapai 41,83%, diikuti 2 perusahaan asuransi

total aset yang meningkat sebesar 17,53% (yoy), lebih

mengalami

Bank Indonesia

159


No. 28, Maret 2017

tinggi dari semester I 2016 (12,19%) dan semester

bila dibandingkan dengan semester I 2016 (13,42%)

II 2015 (6,39%). Volume investasi juga mengalami

sehingga meningkatkan rasio investasi asuransi

pertumbuhan sebesar 21,70% (yoy), lebih besar

menjadi 82,62%.

Grafik 4.67. Pangsa Aset Asuransi per Jenis

12,71%

Asuransi Jiwa Asuransi Umum & Reasuransi

41,83%

Asuransi Sosial

30,70%

Asuransi Wajib

14,77%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 4.68. Aset dan Investasi Asuransi (Rp T) 1.000 900 800

81,94 78,22

700 600 500

755 692

616 505

400 300

80,90

85 872

804

777

80

945

780

705

622

610

542

79,79

80,01

80,77

(%) 90

82,62

75 70

641

65 60

200

55

100

50

Des-13

Des-14

Aset

Des-14

Jun-15

Investasi

Des-15

Jun-16

Des-16

Rasio Investasi/Aset(skala kanan) Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 4.26 Rasio Investasi per Jenis Asuransi Asuransi Jiwa (Rp.T)

Dec-15

Jun-16

Dec-16

Asuransi Umum & Reasuransi (Rp.T)

Aset

329,68

363,16

395,11

Aset

Investasi

283,20

313,02

343,27

85,90

86,19

86,88

Rasio Investasi/Aset (rhs)

Asuransi Sosial (Rp.T)

Dec-15

Jun-16

Dec-16

139,47

Investasi

66,15

68,16

69,71


49,90

48,89

49,98

Asuransi Wajib (Rp.T)

233,61

253,52

289,98

Aset

Investasi

215,33

235,83

273,16

92,18

93,02

94,20

Bank Indonesia

Dec-16

139,41

Dec-15

Jun-16

Dec-16

107,86

115,93

120,01

Investasi

76,62

88,36

94,28


71,03

76,22

78,56

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (diolah)

160

Jun-16

132,56

Aset


Dec-15

Perbankan dan IKNB

Sementara itu, risiko usaha asuransi mengalami

terjadi pada seluruh jenis asuransi kecuali Asuransi

penurunan yang tercermin dari peningkatan Rasio

Wajib disebabkan peningkatan klaim lebih besar dari

Kecukupan Premi terhadap Pembayaran Klaim dari

peningkatan pendapatan premi. Demikian halnya

155,74% pada semester I 2016 menjadi 157,99%

dengan risiko likuiditas yang relatif terjaga tercermin

pada semester II 2016, yang juga lebih tinggi

dari rasio current asset13 terhadap current liabilities14


yang nilainya >1 yaitu sebesar 1,66.

sebelumnya (145,14%). Penurunan risiko asuransi

Grafik 4.69 Rasio Premi/ Klaim Bruto

Premi Bruto

Klaim Bruto

Rasio Premi/Kalim Bruto (skala kanan)


1,60

CA

CL

Des-16

Okt-16

Nov-16

1,50 Sep-16

Des-16

Jun-16

Des-15

Jun-15

125

Des-14

130

-

Jun-14

50 Des-13

140 135

Jun-13

100

Jul-16

145

150

1,66 1,70

Agt-16

150

200

Jun-16

155

110,17

Apr-16

145,14

148,27

1,80

Mei-16

160

(Rp.T) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Feb-16

155,74

(%) 165

Mar-16

157,99

155,7

300 250

160,25

Jan-16

350

Des-15

(Rp Triliun)

Grafik 4.70 Rasio Current Asset/Current Liabilities

CA/CL (skala kanan)


Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh indikator

pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan

densitas dan penetrasi produk asuransi. Selama

Sosial (BPJS) maupun dengan penyediaan asuransi

semester II 2016 indikator densitas dan penetrasi

untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah

produk masing-masing mencatat angka sebesar

antara lain melalui pengembangan asuransi mikro.

Rp1.272.493,- dan 2,65%, lebih tinggi dari semester I 2016 masing-masing sebesar Rp1.195.065 dan

Ketergantungan industri asuransi terhadap ULN masih

2,56%. Meski meningkat, masih relatif kecilnya kedua

relatif rendah. Pangsa ULN asuransi hanya sebesar

angka indikator tersebut mencerminkan bahwa

0,10% (145 juta dolar AS) dari total ULN, namun

industri asuransi masih memiliki peluang besar untuk

demikian memiliki tren yang relatif meningkat. ULN

terus tumbuh seiring dengan pertambahan jumlah

industri asuransi tersebut berupa utang premi, utang

penduduk serta meningkatnya kesejahteraan dan

klaim, utang reasuransi, utang retrosesi (perusahaan

kesadaran masyarakat. Saat ini program ekstensifikasi

reasuransi) dan utang komisi.

dalam rangka menambah nasabah asuransi secara intensif telah dilakukan baik dalam bentuk program

13 14

Komponen Current Asset = Jumlah Aset - Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri - Aset Tetap Lain - Aset Lain Komponen Current Liabilities = Total Liabilities

Bank Indonesia

161


No. 28, Maret 2017

Grafik 4.71 Perkembangan Indikator Asuransi

Grafik 4.72 Perkembangan ULN Industri Asuransi (%)

1.400 1.200 1.000

2

800 600

1

400

(Jutaan USD)

(Jutaan USD) 160 140 120 100 80 60 40

3

160.000 155.000 150,000 145.000 140.000 134.000 130.000

145

141.487

20

125.000 120.000

ULN Asuransi


Des-16

Jun-16

Sep-16

Mar-16

Sep-15

Des-16

Penetrasi (Skala kanan)

Des-15

Des-15

Jun-15

Des-14

Mar-15

Des-13

Densitas (Rp Ribu)

Des-14

Des-12

Jun-14

Des-11

Premi Bruto (Rp T)

Sep-14

-

Mar-14

200

Total ULN (Skala Kanan)


(interconnectedness)

pada semester laporan yang antara lain dipengaruhi

antara industri perbankan dan industri asuransi masih

oleh ketentuan OJK terkait kewajiban pemenuhan

dalam tren penurunan. Pada akhir semester II 2016,

investasi SBN. Sementara itu, pada periode yang sama,

penempatan dana asuransi di bank menurun sebesar

penempatan bank di industri asuransi mengalami

28,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan

peningkatan sebesar 51,69% (yoy) atau sebesar Rp2,53

penurunan pada semester I 2016 sebesar 17,76%.

triliun. Angka ini sedikit lebih kecil bila dibandingkan

Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya

dengan semester sebelumnya sebesar 69,68%.

Secara

umum,

keterkaitan

penempatan dana asuransi sebesar Rp49,84 triliun Tabel 4.27 Keterkaitan Industri Perbankan dan Industri Asuransi Komponen

Dec-15

Jun-16

Dec-16

% yoy

164,205

121,088

117,736

(46,469)

(28,30)

Deposito, Giro, Tabungan

152,452

108,729

102,612

(49,840)

(32,69)

Tagihan Spot dan Derivatif

-

-

-

-

-

Tagihan Akseptasi

-

-

-

-

0,00

6,955

6,467

10,912

3,956

56,88

513

512

578

65

12,72

4,268

5,362

3,596

(672)

(15,75)

SSB yang Dimiliki Asuransi Pinjaman yang Diberikan Modal Pinjaman Kewajiban Repo

-

-

-

-

0,00

17

17

38

21

125,99

4,897

5,534

7,429

2,532

51,69

537

1,176

1,333

796

148,06

Kewajiban Spot Derivatif

-

-

-

-

0,00

SB yang Diterbitkan Asuransi

-

-

-

-

0,00

Kewajiban Akseptasi

-

-

-

-

0,00

4,123

4,125

6,078

1,955

47,40

Repo

-

-

-

-

0,00

Reverse Repo

-

-

-

-

0,00

237

233

18

(219)

(92,39)

Jaminan Liabilitas (dlm Rp M) Hutang Bank

Penyertaan dari Bank

Rupa-rupa Aset

Sumber : Bank Indonesia, LBU (diolah) Data LBU (Rupiah penuh)

162

∆ yoy

Investasi (dlm Rp M)

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Berdasarkan BUKU, kelompok bank yang memiliki

keuangan dengan porsi terbesar ditempatkan pada

keterkaitan paling besar dengan asuransi adalah BUKU

SBN sebesar Rp220,67 triliun (28,28%), diikuti saham

1. Proporsi dana asuransi yang ditempatkan terhadap

sebesar Rp177,29 triliun (22,72%) dan reksadana

total DPK BUKU 1 mencapai 6,03% atau sebesar 38,91%

sebesar

bila dibandingkan dengan total DPK IKNB pada BUKU

penempatan aset yang cukup tinggi pada SBN antara

1. Meski cukup besar, namun ketergantungan BUKU 1

lain disebabkan industri asuransi melakukan akselerasi

terhadap dana dari asuransi cenderung menurun. Hal

kepemilikan SBN dalam rangka pemenuhan ketentuan

tersebut antara lain disebabkan oleh rata-rata suku

OJK15.

Rp132,87

triliun

(17,03%).

Proporsi

bunga yang diberikan kepada asuransi telah berada di bawah suku bunga rata-rata DPK rupiah BUKU 1

Sementara itu, profitabilitas industri asuransi16 pada

(Grafik 4.73) pada akhir 2016.

semester II 2016 sedikit mengalami penurunan tercermin dari ROA dan ROE yang lebih rendah jika

Sejalan dengan peningkatan kinerja, aset asuransi juga

dibandingkan dengan semester I 2016 maupun

menunjukkan peningkatan. Secara umum, mayoritas

semester II 2015 seiring dengan meningkatnya beban

aset asuransi ditempatkan dalam beberapa instrumen

pembayaran klaim dan manfaat.

Grafik 4.73 Perkembangan Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga DPK Rupiah BUKU 1 (%) 8 7 6 5

4,27

4

4,11

3 2 1

Des-16

Sep-16

Jun-16

Mar-16

Des-16

Sep-16

Jun-15

Mar-15

Des-14

Sep-14

Jun-14

Mar-14

Des-13

-

Rata-rata Tertimbang Suku Bunga DPK Rp Asuransi Rata-rata Tertimbang Suku Bunga DPK Rp (total)


15 16

POJK No.1/POJK.05/2016 tgl 11 Januari 2016 tentang Investasi SBN Data yang tersedia yaitu perusahaan asuransi jiwa, umum dan reasuransi

Bank Indonesia

163


No. 28, Maret 2017

Grafik 4.74 Komposisi Aset Investasi Perusahaan Asuransi (Rp Triliun) 800 700 600 500 400 300 200 100 -

Jun-16

Des-15 Deposito

Saham

Sukuk atau Obligasi

SBN

Des-16 Reksa Dana

SB

Lainnya

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Tabel 4.28 Perkembangan Aset dan Kinerja Keuangan Asuransi Indikator (Rp.T)

Dec-15

Jun-16

Dec-16

Growth yoy

Total Aset

803,71

872,02

944,58

Total Investasi

641,29

705,36

780,42

21,70%

Deposito

147,44

121,87

120,07

-18,56%

Saham

140,21

152,45

177,29

26,45%

71,98

89,04

98,61

36,99%

151,19

188,95

220,67

45,96%

Sukuk atau Obligasi SBN

17,53%

1,28

1,00

0,83

-35,43%

101,94

122,49

132,87

30,34%

Lainnya

27,25

29,57

30,08

10,38%

Jumlah Bukan Investasi

46,48

50,14

51,84

11,52%

342,57

369,86

401,44

17,18% 56,18%

SB Reksa Dana

Total Ekuitas Jumlah Beban

96,43

67,64

150,60

Profitabilitas*

Dec-15

Jun-16

Dec-16

∆ yoy

ROA

4,26

3,69

3,29

(0,98)

ROE

13,74

12,22

12,16

(1,58)

Repo

-

-

-

-

Reverse Repo

-

-

-

-

237

233

18

(219)

Rupa-rupa Aset

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

seluruh

Based Capital (RBC) sebesar 120%. Besarnya modal

perusahaan asuransi go public telah memenuhi

industri asuransi tersebut diharapkan meningkatkan

kewajiban permodalan minimum sebesar Rp100

kemampuan penyerapan risiko yang muncul dari

miliar. Selain itu, sebagian besar perusahaan asuransi

aktivitas perekonomian.

Sementara

itu,

dari

sisi

permodalan,

go public juga sudah memenuhi target minimum Risk

Tabel 4.29 Kecukupan Modal Minimum Asuransi Go Public (Rp Miliar) Periode

ABDA

AHAP

AMAG

ASBI

ASDM

ASJT

ASRM

LPGI

MREI

PNIN

ASMI

VINS

2016 Tw III

325,69

208,48

647,67

131,04

235,41

164,89

142,34

171,50

260,66

-

273,43

842,41

2016 Tw II

306,34

251,26

586,96

135,75

202,78

144,16

144,29

161,69

265,31

-

216,17

855,89

2016 Tw I

305,64

241,68

530,57

149,37

212,58

160,24

139,25

182,28

252,67

212,30

209,02

878,32

Sumber: Laporan Keuangan Asuransi Go Public (diolah)

164

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

mencapai 14% dan pertumbuhan dana 15%, dengan

4.3. Asesmen Kondisi dan Risiko Perbankan Syariah

tingkat risiko pembiayaan dan likuiditas yang lebih terjaga. Pertumbuhan pembiayaan dan dana tersebut selanjutnya diperkirakan dapat mendorong

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang

peningkatan aset perbankan syariah hingga mencapai

cenderung

18%.

melambat

sepanjang

2016,

kinerja

perbankan syariah juga terkena dampaknya. Namun, menjelang triwulan keempat menguatnya konsolidasi,

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah

telah mendorong membaiknya kinerja perbankan

Sepanjang 2016, kinerja industri perbankan syariah

syariah. Kinerja intermediasi berada pada tingkat

nasional relatif cukup baik, tercermin dari fungsi

yang optimal dengan nilai FDR (BUS dan UUS) sebesar

intermediasi berada pada tingkat yang cukup tinggi

88,78% dan tingkat kecukupan modal (CAR) BUS

dengan nilai FDR (BUS dan UUS) sebesar 88.78% dan

sebesar 15,95% di penghujung 2016. Sementara itu,

tingkat kecukupan modal (CAR) BUS sebesar 15,95%

rata-rata tingkat pembiayaan bermasalah perbankan

(pada bulan Desember 2016). Sementara itu, rata-rata

syariah pada 2016 relatif cukup tinggi dan berada

tingkat pembiayaan bermasalah perbankan syariah

diatas 5%. Ke depan, dengan konsistensi penguatan

pada 2016 semakin membaik setelah memasuki

pada internal perbankan syariah dan membaiknya

triwulan III. Hingga Desember 2016 rasio NPF BUS dan

kondisi perekonomian di 2017, maka pertumbuhan

UUS mencapai 4,68% turun dari 5,68% pada bulan

pembiayaan perbankan syariah diperkirakan dapat

Juni 2016.

Grafik 4.75 Perkembangan Industri Perbankan Syariah Rp Triliun

%

400

356,60

6,00 279,33

300

5,50

248,01

5,00

200

Ms. Aset

a) Total Aset, DPK dan Pembiayaan per Desember 2016

Ms.Pembiayaan

FDR / LDR

25

22,93

NPF / NPL

4,68

50

90,69

CAR

15,95

75

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Mei-16

Mar-16

Jan-16

Nov-15

Ms. DPK

b) Market Share

88,78

100

Sep-15

Q4-2016

Pembiayaan

DPK

Aset

Q3-2016

Jul-15

Q2-2016

Jun-14

Q1-2016

Jan-15

4,00 0

Mar-15

4,50

100

0

2,86

0

25

50

75

100

c) Kinerja Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional per Desember 2016 Sumber : Bank Indonesia, LBU,diolah

Bank Indonesia

165


No. 28, Maret 2017

Memasuki triwulan III-2016, pertumbuhan industri

sepanjang 2016, dimana aset perbankan syariah pada

perbankan syariah mengalami peningkatan yang relatif

Desember 2016 tercatat sebesar Rp356,5 Triliun

tinggi, yaitu mencapai 20,33 persen. Konversi BPD

dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20,33%

Aceh menjadi bank syariah pada 19 September 2016

meningkat jika dibandingkan semester I 2016 yang

merupakan salah satu pendorong utama peningkatan

hanya tumbuh sebesar 11,97%.

asset di perbankan syariah. Pertumbuhan DPK sebesar 20,83% (yoy) dan pertumbuhan pembiayaan sebesar

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, sepanjang 2016

16,44% (yoy)

meningkat dibandingkan dari posisi

tren aset perbankan syariah selalu berada diatas

Juni 2016 masing-masing sebesar 13,05% dan 7,82%.

pertumbuhan perbankan konvensional. Market share

Dengan bertambahnya bank syariah maka posisi 2016,

perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan

jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 13

walaupun pertumbuhan perbankan syariah pada

bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 unit.

bulan Desember 2016 mengalami penurunan. Hingga Desember 2016 market share perbankan syariah

4.3.1.1.Perkembangan Aset

adalah sebesar 5,3% meningkat dari bulan Juni 2016

Aset perbankan syariah menunjukkan tren yang positif

sebesar 4,81%.

Grafik 4.76 Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan 25,00 20,83

20,00 15,00

15,90

10,00 5,00 -

Mar

Jun

Sep

Des

Mar

Jun

Sep

2015 G Aset

Des

2016

G. DPK

G PYD

Sumber : Bank Indonesia, LBU,diolah

Grafik 4.77. Perkembangan Aset

Grafik 4.78. Market Share Aset

Rp Triliun 400

(%) 25

356,50

20 20,83

300

15

% 7,50

5,30

5,20 5,00

5,00

200 10 9,20 5

100 0

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 Total Aset

Q1

Q2

Q3

Q4

0

2016

2,50

-2,50

Growth Aset (Skala Kanan)


Bank Indonesia

4,80 4,60

0,00

Growth Aset BUK (Skala Kanan)

166

5,40

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 Delta Growth YOY Aset

Q1

Q2

Q3 2016

Q4 -1,37

4,40 4,20

Market Share Aset (%)

Perbankan dan IKNB

4.3.1.2.Perkembangan DPK

(10,01%). Namun selama 2016, proporsi deposito

Volume DPK yang dihimpun perbankan syariah

terus mengalami penurunan sementara tabungan dan

per Desember 2016 tercatat sebesar Rp279 Triliun

giro relatif mengalami peningkatan. Dengan demikian,

dengan laju pertumbuhan sebesar 20,83% (yoy)

terlihat bahwa nasabah bank syariah perlahan

dimana pertumbuhan tahunan posisi Juni 2016 hanya

mengalihkan simpanan berjangka panjang menjadi

sebesar 13,05%. Secara umum, laju pertumbuhan DPK

simpanan berjangka lebih pendek.

perbankan syariah mulai Januari 2016 menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perbankan

Dari sisi jumlah rekening, sepanjang tahun 2016 jumlah

konvensional, sehingga market share DPK terus

rekening DPK mengalami peningkatan yang signifikan

mengalami peningkatan, hingga Desember 2016

dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening

market share DPK sebesar 5,78% atau sedikit

DPK yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2016

meningkat jika dibandingkan dengan market share

mencapai 22,28 juta rekening atau sekitar 10,91% dari

DPK pada Juni 2016 sebesar 5,28%.

total rekening simpanan yang dikelola bank umum secara nasional. Jumlah rekening BUS dan UUS pada

Berdasarkan proporsinya, DPK perbankan syariah

Desember 2016 tumbuh sebesar 19,94% (yoy).

pada Desember 2016 masih didominasi oleh deposito (59,49%), diikuti oleh tabungan (30,50%) dan giro Grafik 4.79.Perkembangan DPK

Grafik 4.81. Komposisi DPK per Desember 2016

Rp Triliun

%

300

25 10,01%

20 200

Giro - Wadiah

15

Tabungan

10

100

Deposito - Mudharabah

5 30,50%

0

0 Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2015

Q3

Q4

59,49%

2016 Growth (DPK Skala Kanan)

Total DPK

Growth DPK BUK (Skala Kanan)

Grafik 4.82. Perkembangan Komposisi DPK

Grafik 4.80.Market Share DPK

Q4

2015 Delta Growth YOY DPK

Q1

Q2

Q3 2016

Q4 -1,76

4,00

Market Share DPK (%)

25,00 0

59,49

59,24

61,02

62,27

61,13

30,50

Q3

29,73

Q2

29,11

-2,50

4,50 Q1

29,26

0,00

50,00 29,70

5,00

61,42

2,50

75,00

29,15

5,50

28,59

5,00

100,00

28,59

5,78

%

61,75

6,00

28,73

% 7,50

9,52

10,28

9,43

9,17

8,47

9,88

11,08

10,01

Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Giro - Wardiah

Tabungan

Deposite - Mudharabah


Bank Indonesia

167


No. 28, Maret 2017

4.3.1.3.Perkembangan Pembiayaan

Jika

Jika dilihat dari komposisinya, penempatan dana oleh

perbankan syariah secara nominal menunjukkan

BUS dan UUS melalui pembiayaan masih menjadi

tren peningkatan sepanjang 2016. Posisi penyaluran

pilihan utama untuk penempatan dana perbankan

pembiayaan pada Desember 2016 tercatat sebesar

syariah dibandingkan alternatif penempatan dana

Rp. 248 Triliun atau meningkat 16,44% (yoy) pada

lainnya, sebagaimana yang terlihat dalam Grafik

semester 2 tahun 2016 dibandingkan pertumbuhan

4.83. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dari segi

pembiayaan 7,82% pada semester 1 tahun 2016.

proporsinya,

bentuk

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada

pembiayaan yang diberikan mengalami penurunan,

umumnya rendah dari perbankan konvensional, pada

sementara penempatan pada Bank Indonesia dan

September 2016 pertumbuhan PYD perbankan Syariah

surat-surat

peningkatan.

meningkat hingga berada diatas pertumbuhan kredit

Sementara itu, sepanjang tahun 2016 FDR perbankan

perbankan Konvensional. Peningkatan dimaksud

syariah cenderung mengalami penurunan, hingga

terutama disebabkan adanya

Desember 2016 FDR BUS dan UUS adalah sebesar

menjadi Bank Umum Syariah. yang juga menyebabkan

88,78%.

market share pembiayaan meningkat menjadi 5,78%.

penempatan

berharga

dana

dalam

mengalami

melihat

perkembangannya,

Grafik 4.83 Komposisi Penyaluran Dana Perbankan Syariah

pembiayaan

konversi BPD Aceh

Grafik 4.84 FDR Perbankan Syariah 95,00

%

90,70

100 90,00 80

85,99 85,00

60

85,99

40

74,29

75,33

73,71

72,11

8,35

7,74

7,51

8,75

13,89

13,14

15,42

14,64

Q1-16

Q2-16

Q3-16

Q4-16

Surat Berharga yang Dimiliki

Pembiayaan

Penyertaan

20

80,00 75,00 Q1

0

Q2

FDR

Q1

Q2

Q3

Q4

2016

Grafik 4.86 Perkembangan Pembiayaan

Rp T

%

250

18 15,90 16

200

14

% 7,50

5,40 5,78

12

150

10

5,00

8

100 4,66

50

6 4 2 0

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 Total PYD Growth PYD (Skala Kanan)

Q1

Q2

Q3

1,49 0,00 Q1

Q4

2016

Bank Indonesia

5,50

2,50

-2,50

Growth PYD BUK (Skala kanan)


168

Q4

LDR

Grafik 4.85 Perkembangan Pembiayaan

0

Q3 2015

Q2

Q3

Q4

2015 Delta Growth YOY PYD

Q1

Q2

Q3

Q4

2016 Market Share PYD (%)

5,00

Perbankan dan IKNB

Porsi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan

terbesar, masing-masing 13,45% dan 12,80%, setelah

konsumsi yang diikuti oleh modal kerja dan investasi

sektor lain-lain (40,87%).

(lihat Grafik 4.87) dengan jumlah pembiayaan masingmasing sebesar Rp100,6Triliun, Rp87,36Triliun, dan

Dari sisi jumlah rekening, hingga Desember 2016

Rp60,04Triliun. Sementara, dilihat dari jenis akadnya,

jumlah rekening pembiayaan BUS dan UUS adalah

secara umum penyaluran pembiayaan perbankan

sebanyak 4,52 juta rekening dengan share sebesar

syariah dengan akad murabahah masih mendominasi

10.79 % dari jumlah rekening perbankan secara

hingga Desember 2016 dengan pangsa sebesar 56,26%.

nasional. Pertumbuhan jumlah rekening pembiayaan

Berdasarkan sektor usaha, sektor perdagangan,

BUS dan UUS pada Desember 2016 tercatat sebesar

restoran, dan hotel serta sektor jasa-jasa dunia usaha

20,52% (yoy).

menjadi sektor dengan porsi penyaluran pembiayaan

Grafik 4.87. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Desember 2016)

Grafik 4.89. Pembiayaan Berdasarkan Akad (Desember 2016) 3,69%

Akad Murabahah 35,23

40,56

Akad Istishna

Modal Kerja Investasi

31,62%

Akad Qaradh

56,25%

Akad Mudharabah

Konsumsi

Akad Musyarakah 6,17%

Akad Ijarah

24,21

1,91% 0,35%

Grafik 4.90. Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Desember 2016) 4,01% 2,66%

Industri Pengolahan

7,96%


12,80%

13,45% 4,40%

4,75%

3,27%

5,82%

Perdagangan, restoran dan hotel


Pertambangan

Konstruksi

Pertanian, Perburuan dan sarana pertanian

Lain - lain Listrik, Gas dan Air

40,87%



Bank Indonesia

169


No. 28, Maret 2017

4.3.1.4. Imbal Hasil

deposito 12 bulan mencapai 5,67%. Deposito 12

Secara umum, tingkat imbalan perbankan syariah

bulan memiliki rata-rata imbal hasil terkecil, dengan

mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Juni

rata-rata imbalan sebesar 5,41%. Jika dibandingkan

2016 yang diperlihatkan antara lain dengan adanya

dengan bank konvensional, pada November 2016

penurunan tingat imbalan deposito dan tabungan.

imbal hasil giro dan deposito bank konvensional lebih

Namun demikian, imbal hasil produk giro relatif stabil

tinggi daripada produk yang sama pada bank syariah.

dan mengalami sedikit peningkatan.

Dengan kondisi imbal hasil tersebut dapat mendorong pengalihan dana dari perbankan syariah kepada

Pada bulan Desember 2016 deposito untuk jangka

perbankan konvensional untuk mendapatkan imbal

waktu 6 bulan menawarkan rata-rata tingkat imbalan

hasil yang lebih tinggi (displacement risk).

tertinggi mencapai 5,90% sedangkan tingkat imbalan

Grafik 4.91. Tingkat Return Giro, Tabungan dan Deposito Syariah

9,00

4,00

8,00

3,00 1,87

7,00

2,00

5,90 5,51 5,46

6,00 1,05

5,67 5,41

5,00

1,00

4,00 Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2015

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Delta Growth YOY Asrt

Q3

Q4

Market Share Aset (%)

Dep 1 Bulan

Dep 3 Bulan

Dep 12 Bulan

Dep >12 Bulan

% 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Tabungan

1 Bulan

3 Bulan


170

Bank Indonesia

Q2

6 Bulan

Q3

Q4

2016

Grafik 4.92 Struktur Imbal Hasil DPK Syariah Posisi November 2016

Giro

Q1

2015

2016

12 Bulan

Dep 6 bulan

Perbankan dan IKNB

4.3.2. ASESMEN RISIKO

4.3.2.2.Risiko Pembiayaan

4.3.2.1.Risiko Likuiditas

Pada Grafik 4.93, terlihat bahwa pada semester II

Alat likuid Bank Umum Syariah pada akhir tahun 2016

tahun 2016, NPF perbankan syariah mencapai 4,15%

tercatat sebesar Rp. 45,50 Triliun, atau meningkat

yaitu sedikit membaik dibandingkan NPF pada posisi

26,73 (yoy) pada semester II tahun 2016 sedikit

semester 1 tahun 2016 yaitu 5,05% dan pada posisi

meningkat dari pertumbuhan alat likuid sebesar

semester 2 tahun 2015 sebesar 4,34%.NPF untuk

24,62% pada semester 1 tahun 2016. Pada Desember

akad ijarah dan mudharabah mengalami peningkatan

2016, rasio alat likuid terhadap total asset mencapai

sementara akad lainnya mengalami penurunan.

17,90%. Sementara indikator lain yang menunjukkan

Pembiayaan untuk akad ijarah memiliki NPF paling

likuiditas perbankan, yaitu rasio AL/DPK, berfluktuasi

tinggi dan melebihi batas 5% yaitu sebesar 7,23%

dan menunjukkan tren meningkat sejak semester I

sehingga perlu diwaspadai. Sementara, untuk akad

tahun 2016. Pada Desember 2016, AL/DPK perbankan

murabahah sebagai pembiayaan terbesar, memilik

syariah tercatat sebesar 22,04%.

NPF yang masih dibawah 5%. Berdasarkan sektor usaha, sektor yang paling besar menyumbang NPF adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel, sektor lain-lain, serta sektor jasa-jasa dunia usaha.

Grafik 4.93. Posisi Likuiditas Perbankan Syariah

Grafik 4.94. Perkembangan NPF

24,00

22,04

22,00

5,05

12,00

4,81

10,00

20,00

17,90

18,00

6,00

10,30

4,34

4,15

8,00

5,00 4,00

6,00

3,00

14,00

4,00

2,00

12,00

2,00

1,00

10,00

0,00


16,00

AL/DPK

0,00 Q1-15

Q2-15

Q3-15 Q4-15

NPF

AL/Aset

Grafik 4.95. Rasio NPF Berdasarkan Akad

Q1-16

Q2-16

Q3-16 Q4-16

Rasio NPF (Skala Kanan)

Grafik 4.96. Komposisi NPF berdasarkan Sektor Ekonomi

Industri Pengolahan

7,23

8,00

5,61

4,03


12,97


6,00 4,48 4,00

3,66

Konstruksi

14,17 21,58

Lain-lain Listrik, Gas dan Air

2,00 5,49

0,00 Q1-15

Q2-15

Q3-15

Akad Ijarah Akad Istishna Akad Mudharabah

Q4-15

Q1-16

Q2-16

Q3-16

Q4-16

8,75

Akad Murabahah Akad Musyarakah Akad Qaradh



19,37

Perdagangan, restoran dan hotel 4,92 3,11

Pertambangan Peetanian, perburuan dan sarana pertanian

Bank Indonesia

171


No. 28, Maret 2017

4.3.2.3.Profitabiitas dan Permodalan

penurunan dibandingkan posisi Juni 2016 0,10% menunjukkan

menjadi 0,63%. Sementara ROE perbankan syariah

peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan

pada bulan Desember 2016 mengalami penurunan

operasional per Desember 2016 tercatat sebesar

sebesar 8,70% dibandingkan posisi Juni 2016 sebesar

Rp. 35,48 Triliun atau meningkat sebesar 11,24%

5,67%. Posisi ROE perbankan syariah dan perbankan

(yoy). Sementara itu, biaya operasional perbankan

konvensional pada Desember 2016 masing-masing

syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,35%

sebesar 5,17% dan 47,46%.

Pendapatan

operasional

BUS

(yoy). Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada tercatat mengalami penurunan

Pada 2016, permodalan perbankan syariah secara

dari 97,01% pada Desember 2015 menjadi 96.23%

umum cenderung meningkat. Jumlah modal inti BUS

pada Desember 2016. Adapun net operational margin

per Desember 2016 tercatat sebesar Rp22,62Triliun

perbankan syariah pada Desember 2016 mengalami

atau tumbuh 19,74%(yoy). Disisi lain, CAR meningkat

peningkatan sebesar 0.68% terhadap posisi yang sama

dari 14,72% pada Juni 2016 menjadi 15.95% pada

tahun 2015.

Desember 2016. CAR tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan risiko yang masih cukup memadai

Dari sisi pengembalian asset (Return on Aset/ROA),

mengingat masih melebihi standar sebesar 8%.

tingkat profitabilitas perbankan syariah sebesar

Secara relatif, permodalan perbankan syariah masih

0.63% cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

berada dibawah perbankan konvensional, dimana

perbankan konvensional yang mencapai 2,23%. ROA

CAR perbankan konvensional pada Desember 2016

perbankan syariah pada Desember 2016 mengalami

tercatat sebesar 22,93%.

Grafik 4.97. Return on Asset

Grafik 4.98. Return on Equity 60,00

3,00

45,00

2,25

30,00

1,50

15,00

0,75

ROA Syariah

ROA Konvensional

ROE Syariah

Grafik 4.99. Capital Adequacy Ratio 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015

CAR Syariah

CAR Konvensional


172

Bank Indonesia

ROE Konvensional

Q4-2016

Q3-2016

Q2-2016

Q1-2016

Q4-2015

Q3-2015

Q2-2015

Q1-2015

Q4-2016

Q3-2016

Q2-2016

Q1-2016

Q4-2015

Q3-2015

Q2-2015

0,00 Q1-2015

0,00

Perbankan dan IKNB

Cakupan, Pemetaan Risiko dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Stabilitas Sistem Keuangan: Deposits, Lending dan Capital Raising

Boks 4.1

Dari empat kategori fintech sebagaimana diatur

dapat dilakukan untuk tujuan sosial, dimana

oleh FSB, yang dibahas disini adalah kategori

penyumbang tidak memperoleh imbal hasil

Deposits, Lending dan Capital Raising. Dari

apapun,

kategori tersebut dapat dibedakan beberapa

tertentu dimana penyumbang memperoleh imbal

fungsi, yaitu Crowdfunding, Online Lending dan

hasil dalam bentuk contoh produk atau diskon

Big Data Analytic.

tertentu. Crowdfunding dapat juga digunakan

dengan

tujuan

mendanai

proyek

untuk mendanai pinjaman yang diajukan melalui Crowdfunding

platform, dengan imbal hasil berupa bunga,

Crowdfunding adalah pengumpulan dana dari

disebut dengan peer-to-peer (P2P) lending atau

banyak investor (masing-masing dalam jumlah

mendanai suatu usaha startup dengan imbal

kecil) melalui online platform untuk project

hasil kepemilikan saham, disebut dengan equity

tertentu (bisnis ataupun sosial). Crowdfunding

crowdfunding.

Gambar Boks 4.1.1. Crowdfunding dan Peer-to-peer lending Crowdfunding

Peer-to-peer lending

Repayment

Platform

6

Repayment

Rp

Rp

5

Rp

Rp

Rp

Verifikasi Asesmen

Verifikasi & Asesmen

1

Borrower

Crowdfunding

2

Loan

Funding

4

Online Lending

Investor

Bank

3

Direct Balance Sheet

Online lending (direct balance sheet) merupakan

Gambar Boks 4.1.2. Direct Balance Sheet

kegiatan penyaluran pinjaman (sebagian ataupun keseluruhan) yang dilakukan melalui platform online. Dana yang digunakan oleh online lending Rp

berasal dari fintech tersebut.

Repayment

3

Platform /Investor

Verifikasi Asesment

1 2

Loan Bank

Bank Indonesia

173


No. 28, Maret 2017

Big Data Analytic

memberikan alternatif pinjaman bagi debitur

Penggunaan big data analytic yaitu dengan

yang belum layak kredit, prosesnya mudah

mengolah big data untuk tujuan nontraditional

dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan

credit scoring. Data yang digunakan berupa digital

mendorong penurunan suku bunga pinjaman.

footprint, al: social network data, mobile data,

Bagi

browser data, online transaction data untuk proses

investasi dengan return yang lebih tinggi dengan

credit scoring yang diolah menggunakan algoritma

risiko default yang tersebar di banyak investor

machine learning. P2P dan online lending platform

dengan nominal masing-masing cukup rendah dan

dapat bekerja sama dengan fintech ini untuk

investor dapat memilih peminjam yang didanai

mitigasi risiko kredit.

sesuai preferensinya. Bagi perbankan, kerjasama

investor

fintech

merupakan

alternatif

dengan fintech dapat mengurangi biaya (misalnya penggunaan nontraditional credit scoring untuk

Manfaat perkembangan fintech fintech

pesat

filtering awal aplikasi kredit), menambah DPK,

membawa manfaat bagi peminjam, investor

menambah channel penyaluran kredit dan

dan perbankan. Bagi peminjam, manfaat yang

merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Perkembangan

yang

sangat

dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan, Gambar Boks 4.1.3. Risiko Fintech: Deposits, Lending and Capital Raising Fintech : Deposits, Lending & Capital Rising

1. Peer-topeer Lending

2. Non Financial Return Crowdfunding

3. Direct Balance Sheet

4. E-commerce Lending Perbankan

5. Non Traditional Crecit Scoring

6. Securities Crowdfunding

Risiko

Regulasi

Otoritas

174

Bank Indonesia

Risiko pada Fintech

Intermediasi

Proses

Operational Fintech

IT

Pendanaan Fintech

SDM

Intermediasi Likuiditas

Kredit Risiko Contagion ke Perbankan Risiko pada Lainnya

Profitabilitas

Perbankan dan IKNB

Namun demikian, tanpa pengaturan rule of thumb

-

serta penyiapan regulatory sandbox yang jelas

Suatu

Penarikan dana investor secara tiba-tiba fintech

cenderung

menyalurkan

maka kehadiran fintech dapat juga mengganggu

pinjaman pada satu wilayah atau satu

optimalitas

dan

subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan

dapat

ketergantungan dari sekelompok peminjam

memunculkan potensi risiko bagi sistem keuangan.

pada pendanaan dari fintech. Sentimen negatif

Beberapa risiko utama dari fintech adalah:

dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan

-

investor kepada fintech secara tiba-tiba. Hal

peran

perkembangannya

industri yang

perbankan

cepat

juga

Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan yang dilakukan oleh fintech

ini dapat mempengaruhi keberlangsungan

wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan.

usaha kelompok peminjam yang tergantung

Namun demikian, belum ada standarisasi

pada fintech.

-

pengkategorian kredit, sehingga antar fintech

- IT

yang satu dengan fintech yang lain dapat

Terdapat potensi pencurian data nasabah dikelola

oleh

fintech

berbeda dalam pengakuan NPL.

yang

jika

tidak

Credit scoring

diimbangi security yang memadai. Jika bank

Belum ada standarisasi komponen web

menggunakan teknologi dari fintech yang

footprint yang digunakan dapat berbeda

digunakan secara plug-in, meningkatkan

antar credit scoring yang satu dengan yang

kerentanan terhadap cyber attack.

-

-

berbeda.

Selain kepada peminjam layak yang belum bankable,

Fraud

satu

secara

peminjam

berlebih

yang

diragukan

potensi

penyaluran

ditolak oleh bank sehingga lebih berisiko.

antara lain peminjam fiktif, penyaluran pinjaman

terdapat

pinjaman dari fintech kepada peminjam yang

Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

-

Penyaluran kredit kepada debitur bermasalah

lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang

kepada

-

Proses collection

tanpa

Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang

sepengetahuan investor.

belum lama menyebabkan proses collection

Penurunan profitabilitas bank

yang dilakukan belum tentu sebaik yang

Total aset fintech saat ini masih sangat kecil

dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan recovery rate.

dibandingkan total aset perbankan, namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan

tersebut,

fintech

dapat

mempengaruhi stabilitas DPK di bank yang

-

Exit policy

Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap fintech yang tutup.

ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank.

Bank Indonesia

175


No. 28, Maret 2017

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Boks 4.2.

Kelembagaan

keuangan. Hal ini terkait dengan besarnya jumlah

Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dana kelolaan yang diinvestasikan di pasar

(BPJS) didasarkan pada Undang-Undang No.24

keuangan domestik. Melihat pada kegiatan BPJS

Tahun 2011 tentang BPJS yang merupakan

terkait dengan pengumpulan dana dari para

pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 40

peserta serta mengelola dana tersebut dalam

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

bentuk investasi, maka BPJS dapat dikategorikan

Nasional. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial

sebagai Institusi Keuangan Non Bank (IKNB)

Nasional tersebut dilakukan melalui pendirian

yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di

BPJS dengan tujuan utama untuk memberikan

bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak

kepastian

kesejahteraan

langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan

menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk

ruang lingkup meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS

kegiatan produktif21. Berdasarkan hal tersebut,

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas untuk

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan bahwa

menyelenggarakan program jaminan kesehatan

BPJS masuk dalam lingkup pengawasan IKNB

bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara BPJS

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK)

Ketenagakerjaan

No. 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS

perlindungan

bertugas

dan

menyelenggarakan

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari

oleh OJK.

tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Dengan berdirinya BPJS, maka sejak 1 Januari 2014,

Dalam

PT Askes berganti peran menjadi BPJS Kesehatan

BPJS

dan Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

dalam kelompok asuransi sebagaimana Daftar

Untuk

operasionalnya,

Perusahaan Asuransi22 (137 perusahaan) yang

BPJS mengumpulkan dana yang berasal dari

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan

iuran para peserta maupun pemberi kerja. Dana

penguasaan pangsa mencapai 33% dari total

yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dan

investasi industri asuransi atau 28% dari total aset

diinvestasikan

industri asuransi, dapat dikatakan bahwa BPJS

membiayai

untuk

kegiatan

meningkatkan

jaminan

kesejahteraan para anggotanya.

operasionalnya, Ketenagakerjaan

OJK dan

BPJS

menetapkan Kesehatan

merupakan salah satu IKNB yang sangat signifikan dalam industri asuransi di Indonesia.

Pengawasan Selain fungsi strategis terkait jaminan sosial, BPJS juga memiliki peran strategis dalam sistem

21 22

176

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan - http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, Reasuransi, Asuransi Wajib dan Asuransi Sosial per 31 Desember 2015 - http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/ Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx#sthash.jV6uW2wJ.dpuf

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Aset Kelolaan dan Investasi

Berbeda dengan Dana Jaminan Sosial, portofolio

Berdasarkan posisi Desember 2015, total investasi

investasi induk perusahaan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan mencapai Rp4,4 triliun atau 26%

didominasi oleh deposito sebesar 41,96% diikuti

dari total asset. Sementara itu, total investasi BPJS

oleh saham dan obligasi masing-masing sebesar

Ketenagakerjaan mencapai Rp206 triliun atau

25,64% dan 24,59%.

mencapai 97 % dari total aset. Melihat pada model bisnis yang dilakukan oleh Secara keseluruhan, portofolio investasi Dana

BPJS Ketenagakerjaan, maka portofolio BPJS

Jaminan Sosial, yang merupakan aset kelolaan BPJS

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan, didominasi oleh obligasi (baik

panjang terlihat dari komposisi portofolio investasi

Obligasi Korporasi maupun Obligasi Pemerintah)

yang cukup besar pada instrumen obligasi dengan

dengan

pola investasi Held to Maturity (HTM)24.

proporsi

mencapai

40,99%,

diikuti

mayoritas

berdurasi

jangka

oleh deposito (22,71%) dan saham (21,17%). Tabel Boks 4.2.1. Investasi dan Aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 2015 Investasi

Aset

% Investasi thdp Aset

BPJS Kesehatan Dana Jaminan Sosial

0,3

4,7

7%

Induk Perusahaan

4,1

12,2

33%

199,0

200,7

99%

7,1

11,1

64%

Asuransi Sosial

210,5

228,6

92%

Industri Asuransi

641,3

803,7

80%

33%

28%

BPJS Ketenagakerjaan Dana Jaminan Sosial Induk Perusahaan

% BPJS terhadap Industri Asuransi

Tabel Boks 4.2.2. Portofolio Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2015 Investasi

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Hari Tua

Jaminan Pensiun

Jaminan Kematian

Dana Jaminan Sosial

% terhadap total investasi

Konsolidasi Induk

% terhadap total investasi

Deposito

7,003

34,731

1,569

2,017

45,320

22,71%

2,966

41,96%

Saham

1,649

39,623

85

887

42,244

21,17%

1,812

25,64%

476

15,331

75

182

16,064

8,05%

328

4,64% 0,72%

Reksadana

24

144

2

170

0,09%

51

Sukuk

KIK-EBA

1,086

10,386

654

12,126

6,08%

66

0,93%

Obligasi

3,564

76,775

800

81,790

40,99%

1,738

24,59%

Penyertaan Langsung Properti Investasi Total

13,802

651

109

109

0,05%

27

0,38%

1,694

1,694

0,85%

81

1,15%

199,517

100,00%

7,067

100,00%

178,793

2,380

4,542

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, diolah

24

Informasi FGD, Kamis, 11 Februari 2016

Bank Indonesia

177


No. 28, Maret 2017

Peran BPJS di Pasar Keuangan Otoritas OJK

Jasa

Lembaga Penjaminan serta Dana Pensiun juga

Keuangan

melalui

Peraturan

No.1/POJK.05/2016

tentang

Investasi

dikenakan kewajiban pemenuhan SBN dengan prosentase yang berbeda-beda (Tabel 3).

Surat Berharga bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank telah mewajibkan ketentuan porsi

Per 31 Desember 2016, Dana Jaminan Sosial

minimum kepemilikan SBN pada Investasi yang

BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai target

dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

pemenuhan porsi SBN sebesar Rp129,3 triliun

Kesehatan.

Ketenagakerjaan diwajibkan

atau 53,6% dari total Investasi (Rp241,3 triliun).

untuk menempatkan SBN paling rendah 50% dari

Seiring dengan peningkatan persentase kewajiban

seluruh jumlah investasi Dana Jaminan Sosial

investasi SBN, pada tahun 2017 diperkirakan

Ketenagakerjaan dan paling rendah masing-

kebutuhan SBN akan mencapai angka Rp69 triliun

masing 30% dari seluruh jumlah investasi BPJS

yang berasal dari BPJS dan IKNB lainnya. Diharapkan

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ketentuan

kebutuhan SBN tersebut dapat terpenuhi yang

ini paling lambat harus dipenuhi pada tanggal 31

antara lain berasal dari realisasi penerbitan SBN

Desember 2016. Selain BPJS, IKNB lainnya yaitu

sebesar Rp155 Triliun25 pada triwulan I 2017.

BPJS

Asuransi Jiwa, Asuransi Umum & Reasuransi, Tabel Boks 4.2.3. Porsi Kepemilikan SBN oleh IKNB IKNB (Rp. T)

Dec-15 Investasi

SBN

Dec-16 % SBN

Investasi

SBN

Target 2016 % SBN

% SBN

Kekurangan

Nominal

SBN

%SBN

Target 2017 % SBN

Kekurangan

Nominal

SBN

%SBN

Asuransi 283,2

45,1

15,9%

343,3

55,9

16,3%

20,0%

68,7

-12,7

-3,7%

30,0%

103,0

-47,1

-13,7%

- Umum & Reasuransi

- Jiwa

66,1

2,8

4,2%

69,7

8,11

11,6%

10,0%

7,0

0,0

0,0%

20,0%

13,9

-5,8

-8,4%

Lembaga Penjaminan

9,4

0,2

2,5%

9,7

0,2

2,5%

10,0%

1,0

-0,7

-7,5%

20,0%

1,9

-1,7

-17,5%

Dana Pensiun

199,1

35,6

17,9%

228,8

54,3

23,7%

20,0%

45,8

0,0

0,0%

30,0%

68,6

-14,3

-6,3%

BPJS Ketenagakerjaan (Dana Jaminan Sosial)*

199,0

66,2

33,3%

241,3

129,3

53,6%

50,0%

120,7

0,0

0,0%

50,0%

120,7

0,0

0,0%

7,1

0,6

8,2%

9,0

2,6

28,9%

30,0%

2,7

-0,1

-1,1%

30,0%

2,7

-0,1

-1,1%

TOTAL

763,9

150,5

901,7

250,5

245,7

(13,6)

310,8

(69,0)

Total

13,802

178,793

4,542

199,517

BPJS Ketenagakerjaan (Total Investasi)

2,380

100,00%

7,067

100,00%

*) Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana jaminan Sosial kecelakaan kerja, Dana Jaminan Sosial kematian, Dana jaminan Sosial hari tua, dan Dana Jaminan Sosial Pensiun (POJK No.1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank) Sumber: Laporan OJK, BPJS

24

178

Informasi FGD, Kamis, 11 Februari 2016

Bank Indonesia

Perbankan dan IKNB

Melihat pada pertumbuhan dana kelolaan BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang terus meningkat, maka dalam beberapa tahun ke depan BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan akan menjadi a significant market player di pasar SBN. Hal ini dapat terjadi jika BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan fungsi treasury (pengelolaan portofolio investasi) dan tidak hanya melakukan strategi held to maturity. Selain itu, mengingat besarnya dana kelolaan yang dimiliki, maka BPJS Ketenagakerjaan

juga

membutuhkan

varian

instrumen investasi untuk mendapatkan optimal return serta diversifikasi risiko. Pengembangan strategi investasi sekaligus diversifikasi risiko yang dilakukan BPJS Kesehatan diharapkan akan menjadi bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia

179


No. 28, Maret 2017

Perilaku BPD terkait likuiditas

Boks 4.3.

Likuiditas perbankan selama 2016 cenderung

tersebut juga tercermin dari rasio likuiditas seluruh

ample dan menunjukkan kecenderungan tren

kelompok bank yang berada pada level lebih tinggi

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,

dibandingkan tahun sebelumnya. Kecenderungan

sejalan

peningkatan likuiditas masih berlanjut di Q1 2017.

dengan

perlambatan

kredit

dan

meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Kondisi Grafik Boks 4.3.1. Rasio Likuiditas Industri Perbankan %

Tabel Boks 4.3.1 Rasio Likuiditas per Kelompok Bank %

60,00

145

45,00

99,36%

Rasio AL/DPK (%)

125 105 85

30,00

20,93%

2016-TW IV

2016-TW I 2016-TW II 2016-TW III

2015-TW IV

25 2015-TW I 2015-TW II 2015-TW III

8,5% 2014-TW IV

45 5

AL/NCD (Skala Kanan)

AL/DPK

2015

Des

Des

Mar

Juni

Sept

Des

BUMN

23,7

20,5

22,0

19,8

18,6

BUSN

17,0

16,6

19,4

18,3

BPD

12,1

12,9

17,9

KCBA

49,1

53,2

INDUSTRI

20,5

19,4

85

50%

2013-TW IV 2014-TW I 2014-TW II 2014-TW III

2013-TW I 2013-TW II 2013-TW III

2012-TW I 2012-TW II 2012-TW III

0,00

2012-TW IV

15,00

2015

2016

∆ 2015 (ytd)

∆ 2016 (ytd)

21,5

(3,2)

1,0

18,3

18,0

(0,3)

1,4

17,8

17,3

18,6

0,8

5,7

59,5

53,3

60,3

53,4

4,0

0,3

22,0

20,3

20,2

20,9

(1,1)

1,5

Kelompok

AL = Kas + Penempatan pada BI + Excess Reserve - GWM DPK = Giro + Tabungan + Deposito NCD = 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito Sumber : Bank Indonesia, LBU,diolah

Namun sesuai dengan pola musimannya, likuiditas

Desember 2016 menjadi di atas 6%, khususnya

perbankan

menjelang

pada kelompok BPD. SB PUAB pinjam BPD jangka

tutup tahun cenderung sedikit mengetat terkait

menengah (suku bunga PUAB 1, 2, dan 3 bulan)

pola ekspansi keuangan pemerintah pusat dan

naik menjadi di atas 8%. Kenaikan dimaksud hanya

daerah. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan

bersifat temporer, karena telah kembali turun

temporer Rata-Rata Tertimbang (RRT) suku bunga

pada kisaran normal sejak Januari 2017.

pada

beberapa

hari

(SB) pasar uang antar bank (PUAB) pinjam pada Grafik Boks 4.3.2. RRT SB PUAB Pinjam BPD per Tenor

% 10 9 8 7 6 5

3

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Des

4

2012

RRT

Overnight

BI Rate/SBI 12 Bulan

2013

2-4 Hari

1 Minggu

2014

2 Minggu

2015

3 Minggu

BI 7 Days Repo Rate Sumber : Bank Indonesia, LBU,diolah

180

Bank Indonesia

1 Bulan

2016

2 Bulan

3 Bulan

2017

Perbankan dan IKNB

Tekanan likuiditas temporer pada akhir tahun

DPK BPD cenderung meningkat secara gradual

2016 tersebut lebih terbatas dan lebih singkat

dan terakumulasi sejak awal tahun (seiring

dibandingkan

tahun

dropping dana Pemerintah Pusat), namun secara

sebelumnya, dimana pada Desember 2015

bertahap akan kembali menyusut di akhir tahun

tekanan disebabkan perubahan pola ekspansi

sejalan dengan operasi keuangan Pemda (jadwal

keuangan Pemerintah terkait prefunding yang

pembayaran termin proyek Pemda). Sementara

mencapai 46 triliun rupiah. Pada saat itu, RRT

DPK BPD yang berasal dari dana non-Pemda

SB PUAB pinjam industri perbankan naik di atas

(mayoritas dana perorangan) secara umum

7%. RT SB PUAB Pinjam BPD jangka pendek dan

cenderung stabil sepanjang tahun dan hanya

menengah (suku bunga PUAB ON, 1 minggu dan 2

meningkat temporer di akhir tahun. Oleh karena

minggu) naik menjadi di atas 7%, sedangkan RRT

itu, meskipun likuiditas BPD berada pada level

SB PUAB jangka menengahnya (3 minggu, 1 bulan

yang cukup tinggi, namun BPD kurang leluasa

dan 2 bulan) naik menjadi di atas 8%.

dalam memberikan pendanaan yang bersifat

kondisi

serupa

pada

jangka panjang karena memiliki sumber dana Tekanan likuiditas akhir tahun yang bersifat

yang umumnya bersifat jangka pendek. Dari sisi

temporer tersebut sejalan dengan dinamika

pertumbuhannya, DPK BPD pada 2016 cenderung

perkembangan DPK BPD, yang pada umumnya

melambat, antara lain dipengaruhi sempat

didominasi dana milik Pemda (rata-rata sejak 2012

tertundanya transfer daerah pada Triwulan IV

sekitar 46% dari DPK BPD). Pada umumnya, pola

2016.

Grafik Boks 4.3.3. Perkembangan DPK BPD Berdasarkan Pemilik (Rp T) 600 500 400 300 200 100 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 DPK PEMDA

2013

2013

2014

2015

DPK NON PEMDA


Bank Indonesia

181


No. 28, Maret 2017

Grafik Boks 4.3.4. Pertumbuhan DPK BPD (% Yoy) % 80 60 40 20 0

01

02 03

04

05

06

07

08

09

10 11

12

01

02 03

2013

-20

05

06

07

08

09

10 11

12

01

02 03

04

05

2014

YOY DPK PEMDA

-40

04

06

07

08

2015

09

10 11

12 01

02 03

04

05

06

07

08

09

10 11

12

2016

YOY DPK

YOY DPK NON PEMDA


Pola sumber dana dimaksud menyebabkan

pada umumnya. Selain penempatan likuiditas

kecenderungan likuiditas BPD menjadi relatif tinggi

dalam bentuk Alat Likuid (Kas, Penempatan

pada pertengahan tahun, namun menipis di awal

pada BI, Excess Reserve - GWM), BPD cenderung

dan akhir tahun. Dinamika tersebut tercermin pada

melakukan penempatan di bank lain (penempatan

rasio likuiditas BPD (setelah memperhitungkan

langsung maupun melalui PUAB) dalam jumlah

net penempatan antar bank) terhadap DPK. Pola

yang cukup besar (dapat mencapai lebih dari 40%

likuiditas BPD dimaksud berbeda dengan likuiditas

likuiditas BPD).

perbankan pada umumnya yang cenderung menebal pada awal tahun dan mengetat di

Pemda dan BPD perlu meningkatkan manajemen

pertengahan tahun, sejalan siklus penarikan dana

likuiditas mengingat peran strategis BPD dalam

masyarakat menjelang bulan puasa dan lebaran.

pembangunan daerah dan agar mengurangi

Sumber dana dan siklus likuiditas BPD yang bersifat

tekanan likuiditas dan peningkatan PUAB akhir

spesifik tersebut menyebabkan penempatan

tahun serta menurunan risiko likuiditas dan

likuiditasnya juga sedikit berbeda dengan bank

kreditnya.

Grafik Boks 4.3.5. Rasio Likuiditas BPD %

%

45 40

30

35 30 25

25 20

20 15 10 5 0

15 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2012 AL + NAB/DPK

2014

2013 AL/DPK (Skala Kanan)


182

35

Bank Indonesia

2015

2016

5

Perbankan dan IKNB

Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Terkait dengan Proyek Pemerintah

Boks 4.4.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keppres No.

Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi

59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar

atas permohonan PKLN kepada Kementerian

Negeri dan Keppres No. 39 Tahun 1991 tentang

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar

Tim PKLN.

Negeri, Pemerintah membentuk Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diketuai oleh

PKLN sangat bermanfaat sebagai salah satu

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sumber pelengkap pembiayaan pembangunan

yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian

proyek

Keuangan serta

Kementerian terkait lainnya.

seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan

Latar belakang dari pembentukan Tim PKLN ini

pertambangan minyak dan gas. Selain itu,

adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan

PKLN bermanfaat sebagai sumber pembiayaan

PKLN yang dikelola dengan baik sehingga

proyek strategis lainnya di dalam negeri, yang

diharapkan tidak menimbulkan tekanan terhadap

pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas

neraca pembayaran Indonesia dan agar beban

dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank

pembayaran kembali pinjaman luar negeri tetap

Indonesia perlu untuk selalu mewaspadai risiko

dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia.

perkembangannya

Berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1991, adapun

nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

tugas dari Tim PKLN antara lain mengkoordinasikan

keyakinan bahwa PKLN dapat berperan secara

pengelolaan PKLN yang berhubungan dengan

optimal

proyek-proyek pembangunan Pemerintah yang

pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang

diajukan oleh BUMN dan/atau BUMS.

dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Sebagai anggota Tim PKLN, Bank Indonesia

Dalam rangka melakukan mitigasi risiko yang

menerima permohonan tanggapan persetujuan

dapat ditimbulkan oleh PKLN, Bank Indonesia

PKLN dari Kementerian Koordinator Bidang

telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia

Perekonomian atas permohonan PKLN yang

No.16/21/PBI/2014

disampaikan

dimaksud.

2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan asesmen

Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi

atas permohonan tersebut berdasarkan dokumen-

Nonbank.

dokumen

oleh

yang

BUMN/BUMS

telah

disampaikan

BUMN/

infrastruktur

dalam

di

berbagai

terhadap

perekonomian

mendukung

tanggal

Penerapan

bidang

pembiayaan

29

prinsip

Desember

kehati-hatian

tersebut dilakukan dengan memperhatikan

BUMS secara lengkap. Asesmen yang dilakukan

kegiatan

usaha

yang

berkelanjutan

dan

mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya

mendukung kegiatan investasi. Selain itu, Bank

adalah aspek moneter dan aspek stabilitas sistem

Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap

keuangan. Berdasarkan asesmen yang dilakukan,

perkembangan PKLN secara rutin.

Bank Indonesia

183


No. 28, Maret 2017

Selama tahun 2016, Bank Indonesia telah

Pengajuan Utang Luar Negeri selama tahun

merekomendasikan persetujuan PKLN BUMN/

2016 adalah sebagian besar digunakan untuk

BUMS yang terkait Proyek Pemerintah dengan

membiayai infrastruktur pembangkit tenaga listrik

nominal

meningkat

sejalan dengan program Pemerintah dalam proyek

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar

penyediaan listrik 35.000 MW. Utang Luar Negeri

USD7,15

terutama

untuk sektor ketenagalistrikan mencapai 49,85%

permohonan

terhadap total nominal permohonan PKLN, diikuti

diperuntukkan

sektor pertambangan minyak dan gas sebesar

ketenagalistrikan.

47,92%, sektor telekomunikasi sebesar 1,27% dan

sebesar

USD10,43Miliar,

miliar.

disebabkan

Peningkatan

ini

peningkatan

rekomendasi

PKLN

yang

pembangunan

infrastruktur

Mayoritas sumber dana berasal dari Jepang sebesar

perusahaan pembiayaan infrastruktur 0,96%.

78% terhadap total permohonan PKLN yang telah direkomendasikan, diikuti oleh China sebesar 18,70%, Amerika Serikat sebesar 1,70%, Perancis sebesar 1,42% dan Malaysia sebesar 0,18%. Gambar Boks 4.4.1. Gambaran Umum Mekanisme Persetujuan PKLN Surat Permohonan Tanggapan Persetujuan PKLN

Surat Permohonan Persetujuan PKLN

BUMN/BUMS Terkait Proyek Pemerintah BUMN/BUMS yang terkait dengan proyek Pemerintah menyampaikan Surat Permohonan PKLN Kepada Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan Surat Permohonan Tanggapan Persetujuan PKLN kepada anggota TIM PKLN

Surat Tanggapan Rekomendasi PKLN

Asesmen Permohonan PKLN

Bank Indonesia

1. Sebagai anggota TIm PKLN Bank Indonesia menerima Surat Permohonan Tanggapan OKLN dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Selanjutnya melakukan asesmen atas permohonan PKLN berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemohon secara lengkap

Bank Indonesia

Berdasarkan asesmen yang dilakukan, Bank Indonesia menyampaikan Surat Tanggaoan Rekomendasi PKLN kepada Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian


184

Bank Indonesia

Surat Tanggapan Rekomendasi PKLN

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 1. Dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh anggota TIM PKLN, Kementrian Bidang Perekonomian akan menentukan apakah permohonan PKLN disetujui atau tidak 2. Selanjutnya Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyampaikan Surat Tanggapan Permohonan PKLN kepada pemohon

Perbankan dan IKNB

Bank Indonesia

185

Dalam permainan tarik tambang, dua regu yang berbeda posisi menggunakan tali tambang yang sama untuk tarik menarik sehingga kekuatan tali tambang menjadi syarat penting agar permainan dapat berlangsung dengan baik. Jika permainan tarik tambang merupakan metafora transaksi keuangan yang terjadi dalam sistem keuangan maka tali tambang ibarat sistem pembayaran yang harus dijaga supaya berjalan aman, lancar, efisien dan andal sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan.

05 Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri selama periode semester II 2016 berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar kegiatan perekonomian. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan Bank Indonesia untuk terus menjaga sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal. Penyelenggaraan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berlangsung aman dan lancar yang tercermin dari rendahnya risiko setelmen dan likuiditas, terpenuhinya tingkat ketersediaan (availability) sistem sesuai dengan tingkat layanan (service level) yang telah ditetapkan dan pelaksanaan implementasi infrastruktur pembayaran baik untuk layanan ritel maupun high value. Bank Indonesia juga secara konsisten menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri untuk memitigasi risiko sistem pembayaran.

Infrastruktur Sistem Keuangan


SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI SALAH SATU INFRASTRUKTUR SISTEM KEUANAGN MEMEGANG PERANAN YANG PENTING DALAM MENDUKUNG AKTIFITAS PEREKONOMIAN DOMESTIC DAN SSK.

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri berjalan dengan aman, lancar dan efisien.

SP yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

SP yang diselenggarakan oleh Industri

Nilai menjadi

Nilai menjadi

Rp87.600,43 triliun

Rp3.032,07 triliun

Volume Transaksi menjadi


Indikator Sistem Pembayaran

Saldo Giro menjadi

Rp310,98 triliun Rp

Rp3.194,37 juta

67,72 juta

1,14

APMK

BI-RTGS

Queue Transaction rendah

Nilai menjadi

Rp3.028,18 triliun

Nilai menjadi

Rp57.970,06 triliun

4,7 juta

13 transaksi Rp1.055,60Miliar. 0,0003% dari nilai transaksi RTGS 0,0018% dari volume transaksi RTGS. Seluruhnya dapat diselesaikan di akhir hari yang sama.



Turn Over Ratio menjadi

2.819,33 juta Uang Elektronik Nilai menjadi

BI-SSSS

Rp3.89Triliun

Nilai menjadi


Rp27.775,99 triliun

375.04 juta transaksi


0,14 juta

P

X

SKN BI Nilai menjadi

Rp1.854,38 triliun Volume Transaksi menjadi

62,89 juta

Rp

Mitigasi Risiko

Upaya Mitigasi Risiko Operasional: • Dilakukan penyesuaian infrastruktur back up sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SNKBI di lokasi Disaster Recovery Center (DRC) sejalan dgn implementasi sistem BI-RTGS, BISSSS dan SKNBI Generasi II. • Pengecekan secara periodik berupa pemantauan dan uji coba parsial sistem back up dan pemantauan kesiapan infrastruktur Back up Front Office (BFO) dan RPTI. Upaya Mitigasi Risiko Sistemik • Melakukan pemantauan secara reguler dan intensif terhadap potensi risiko sistemik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan Layanan Keuangan Digital Akses dan penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan Rp

Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia menjadi

0,41 Rp

Penyelenggara LKD menjadi

5 Bank

Agen LKD menjadi

133.811 agen

188

Bank Indonesia

Rp

Nilai transaksi menjadi

Rp13,49 milliar P

X

Kebijakan keuangan inklusif Bank Indonesia selama tahun 2016 difokuskan pada perluasan akses keuangan melalui integrasi ekosistem nontunai dengan program/layanan Pemerintah, antara lain : • Bantuan Sosial (Bansos) secara nontunai • Desa Digital – Pemanfaatan Dana Desa secara Nontunai • Digitalisasi Layanan Keuangan di Pondok Pesantren • Remitansi • Elektronifikasi sistem pembayaran retail


tercermin dari tidak terdapatnya gangguan signifikan dalam penyelenggaraannya serta peningkatan volume

5.1. Kinerja Sistem Pembayaran

dan nilai transaksi dibandingkan periode laporan Sistem Pembayaran sebagai salah satu infrastruktur

sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya

sistem keuangan merupakan faktor penting untuk

yang dilakukan Bank Indonesia untuk senantiasa

mendukung

dan

mendorong penggunaan instrumen pembayaran

stabilitas sistem keuangan nasional. Penyelenggaraan

nontunai dengan tetap memperhatikan kepentingan

sistem pembayaran selama semester II 2016, berjalan

nasional dan aspek perlindungan konsumen. Dalam

dengan aman, lancar, efisien dan andal sehingga dapat

rangka memitigasi risiko pada penyelenggaraan

mendukung aktivitas perekonomian domestik dan

sistem pembayaran oleh industri, Bank Indonesia

dan sistem keuangan. Kinerja sistem pembayaran

telah menetapkan kebijakan dan ketentuan sistem

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI)

pembayaran, melakukan koordinasi dengan lembaga

secara aman tercermin dari relatif rendahnya risiko

dan industri, serta secara aktif melakukan pengawasan

setelmen dan kondisi likuiditas yang memadai

sistem pembayaran.

kelancaran

kegiatan

ekonomi

untuk penyelesaian transaksi pada periode laporan. Sementara itu, penyelenggaraan sistem pembayaran

Sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank

yang lancar terindikasi dari tingkat kehandalan dan

Indonesia menetapkan berbagai kebijakan baik terkait

ketersediaan sistem yang sesuai dengan tingkat

dengan sistem pembayaran yang diselenggarakan

layanan yang telah ditetapkan. Adapun perwujudan

oleh Bank Indonesia maupun industri. Kebijakan

kinerja sistem pembayaran yang efisien dilaksanakan

terkait penyelenggaraan sistem pembayaran oleh

dengan implementasi infrastruktur pembayaran yang

Bank Indonesia yang diterbitkan pada periode

mempercepat terjadinya setelmen untuk layanan

laporan adalah ketentuan mengenai Bilyet Giro serta

ritel (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia-SKNBI)

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia mengenai

maupun infrastruktur pembayaran dengan mekanisme

Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet

liquidity saving untuk layanan bernilai besar (Sistem

Giro Kosong. Selain itu terdapat ketentuan mengenai

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement-BI RTGS

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran

dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement

untuk pengaturan dari sisi instrumen, penyelenggara,

System-BI SSSS). Hal-hal tersebut tidak terlepas

mekanisme maupun infrastruktur dengan tetap

dari berbagai upaya untuk memitigasi risiko dan

memperhatikan

meningkatkan kinerja operasional sistem pembayaran

nasional dan perlindungan konsumen.

perluasan

akses,

kepentingan

yang diselenggarakan oleh BI. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan

Dalam

rangka

meningkatkan

kepercayaan,

dan ketentuan, pengembangan infrastruktur dan

memperkuat aspek perlindungan konsumen dan

pengawasan sistem pembayaran.

akseptasi masyarakat atas instrumen pembayaran nontunai, Bank Indonesia memandang perlu untuk

Di sisi lain, kinerja sistem pembayaran yang

melakukan penyesuaian ketentuan terhadap batas

diselenggarakan oleh industri juga berjalan baik,

maksimum suku bunga Kartu Kredit serta kewajiban

Bank Indonesia

189


Penerbit Kartu Kredit untuk penyampaian pernyataan penutupan (closing statement) Kartu Kredit yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Secara garis besar, SEBI tersebut mengatur mengenai penerapan batas maksimum suku bunga kartu kredit sebesar 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun serta kewajiban Penerbit Kartu Kredit untuk memberikan pernyataan penutupan (closing statement) Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit. Selain itu adanya ketentuan Bank Indonesia terkait penggunaan Personal Identification Number (PIN) online 6 (enam) digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debet diharapkan dapat meningkatkan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sistem pembayaran khususnya transaksi dengan kartu ATM/debet sehingga dapat lebih meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap penggunaan infrastruktur dan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pembayaran selama periode pelaporan menjadi semakin aman, lancar dan efisien. Pada periode laporan, tercatat pada semester II 2016 sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, APMK, dan Uang Elektronik) mampu melayani transaksi dengan volume sebanyak 3.262,10 juta transaksi dan nilai transaksi sebesar Rp90.632,50triliun.

5.1.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan Bank Indonesia Selama semester II 2016, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh BI (baik transaksi yang bernilai besar maupun retail) mampu melayani 67,72 juta transaksi atau meningkat 5,91% dibandingkan dengan semester II 2015 yang tercatat sebesar 63,95 juta transaksi. Sementara itu, nominal transaksi yang dapat dilayani pada periode laporan adalah sebesar Rp87.600,43triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp76.187,85triliun. Dari sisi kemampuan setelmen sistem, Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dapat beroperasi secara optimal yang tercermin dari tingkat kehandalan dan kemampuan setelmen mencapai 99,99% pada periode laporan atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 99,97%. 5.1.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Selain Bank Indonesia Kinerja sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri mencatat peningkatan yang positif baik dari sisi instrumen yang beredar maupun penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan APMK dan uang elektronik yang merupakan hasil dari kebijakan Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara sistem pembayaran untuk semakin memeratakan infrastruktur dan memperluas cakupan layanan instrumen sistem pembayaran. Selama semester II 2016, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri melayani volume transaksi sebesar 3.194,37 juta transaksi atau meningkat 13,28% dengan nilai transaksi sebesar Rp3.032,07triliun atau meningkat

190

Bank Indonesia


12,5% dibandingkan periode yang sama tahun

ruang lingkup pemeriksaan terhadap penyelenggara

sebelumnya.

sistem pembayaran adalah kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan, penerapan prosedur, termasuk

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan

penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

menjaga

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan pengendalian

kelancaran

sistem

pembayaran,

Bank

Indonesia juga berwenang antara lain untuk melakukan

internal.

pengawasan terhadap seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara APMK dan uang elektronik. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan tidak langsung (offsite) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh

penyelenggara

maupun pemeriksaan langsung (onsite). Secara umum,

terbesar nilai transaksi keuangan melalui sistem

5.2. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran

pembayaran didominasi oleh transaksi melalui Sistem BI-RTGS, sedangkan porsi terbesar volume transaksi keuangan melalui sistem pembayaran masih

sistem

berasal dari penggunaan kartu ATM dan ATM/Debet.

pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Perkembangan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, BI-

selama semester II 2016 mengalami peningkatan baik

SSSS dan SKNBI serta transaksi menggunakan APMK

dari sisi nominal maupun volume transaksi. Porsi

dan Uang Elektronik dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

Aktivitas

transaksi

keuangan

melalui

Tabel 5.1. Perkembangan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, Transaksi menggunakan APMK dan Uang Elektronik NILAI NOMINAL

Sem II 2015

VOLUME

Sem II 2016

Sem II 2015

Sem II 2016

(JT TRANSAKSI)

(JT TRANSAKSI)

Δ (%)

Δ (%)

(TRILIUN RP)

(TRILIUN RP)

BI-RTGS

55.759,02

57.970,06

3,97%

5,31

4,70

-11,54%

BI-SSSS

18.728,67

27.775,99

48,31%

0,09

0,14

52,44%

SKNBI

1.700,16

1.854,38

9,07%

58,54

62,89

7,42%

APMK

2.692,13

3.028,18

12,48%

2.507,65

2.819,33

12,43%

ATM & ATM/DEBET

2.546,75

2.886,86

13,35%

2.364,27

2.663,50

12,66%

KARTU KREDIT

145,38

141,32

-2,79%

143,38

155,84

8,69%

UANG ELEKTRONIK

3,01

3,89

29,31%

312,22

375,04

20,12%

TOTAL

78.882,99

90.632,50

2.883,81

3.262,10


Bank Indonesia

191


Setelmen transaksi pembayaran melalui Sistem BI-

peningkatan transaksi sebesar 52,44% dibandingkan

RTGS meliputi transaksi operasi moneter, pemerintah,

periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 91,69

transaksi atas perintah nasabah, pasar modal, Pasar

ribu transaksi menjadi sebesar 139,77 ribu transaksi

Uang Antar Bank (PUAB), penyelesaian jual beli valas

pada periode laporan.

antar bank dalam mata uang rupiah, penyelesaian transaksi valas antara bank dengan Bank Indonesia

Di sisi layanan transaksi ritel, aktivitas transaksi melalui

dalam mata uang rupiah dan lain-lain.

SKNBI selama semester II 2016 mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi

Selama semester II 2016, aktivitas transaksi Sistem


BI-RTGS mengalami peningkatan dari sisi nominal

sebelumnya. Dari sisi nominal transaksi SKNBI tercatat

namun mengalami penurunan dari sisi volume jika

meningkat sebesar 9,07% yaitu dari Rp.1.700,16triliun

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015

menjadi Rp.1.854,38triliun. Adapun dari sisi volume

(yoy). Dari sisi nominal transaksi, terjadi peningkatan

transaksi SKNBI tercatat meningkat sebesar 7,42%

sebesar 3,97% yaitu dari Rp55.759,02triliun menjadi

yaitu dari 58,54 juta transaksi pada periode semester

Rp57.970,06triliun. Adapun dari sisi volume, terjadi

II-2015 menjadi 62,89 juta transaksi. Peningkatan

penurunan sebesar 11,54%, yaitu dari 5,31 juta

tersebut terutama dikontribusikan oleh meningkatnya

transaksi menjadi 4,70 juta transaksi. Berdasarkan

volume transaksi transfer dana kliring kredit antar

jenis transaksi, peningkatan nominal transaksi Sistem

peserta kliring khususnya untuk kepentingan nasabah.

BI-RTGS disebabkan oleh meningkatnya transaksi

Sementara itu, transaksi kliring debet cenderung

pasar modal sebesar Rp1.157,01triliun atau meningkat

mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun

48,53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun

volume transaksi, yaitu masing-masing sebesar 5,94%

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.383,96triliun.

dan 8,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan penurunan volume transaksi pada Sistem volume

Di sisi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh

transaksi antar nasabah sebanyak 522,41 ribu transaksi

industri, kinerja transaksi APMK yang terdiri dari ATM/

atau menurun 12,13% dibandingkan dengan periode

Debet dan kartu kredit mencatat pertumbuhan positif

yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

4.306,84 ribu transaksi.

Dari

BI-RTGS

disebabkan

oleh

menurunnya

sisi

nominal

transaksi

APMK

mencatat

pertumbuhan mencapai 12,48% (yoy) menjadi Transaksi SP yang dilayani melalui BI-SSSS cenderung

Rp3.028,18triliun dan dari sisi volume tumbuh 12,43%

meningkat dibandingkan dengan periode yang sama

(yoy) menjadi 2.819,33 juta transaksi sepanjang

tahun sebelumnya baik dari sisi nominal maupun

semester II 2016. Seiring dengan menguatnya

volume. Dari sisi nominal, transaksi BI-SSSS juga

konsumsi

mengalami peningkatan sebesar 48,31% yaitu dari

kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan

Rp.18.728,67triliun menjadi Rp27.775.99triliun pada

nominal dan volume transaksi ATM/Debet dengan

periode laporan. Adapun dari sisi volume, terjadi

pertumbuhan masing-masing mencapai 13,35% (yoy)

192

Bank Indonesia

masyarakat

pada

periode

laporan,


dan 12,66% (yoy). Namun demikian, kinerja positif

nontunai. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa

APMK ini hanya didorong oleh tumbuhnya transaksi

melakukan

ATM/Debet, sementara transaksi Kartu Kredit (KK)

pembayaran nontunai dengan berbagai upaya dan

mengalami sedikit koreksi sebesar 2,79% (yoy)

kebijakan.

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

melakukan kegiatan edukasi publik dengan nama

meskipun secara volume masih tumbuh 8,69% (yoy).

“Smart Money Wave” di 4 (empat) kota di Indonesia,

perluasan

penggunaan

instrumen

Pada periode laporan, Bank Indonesia

yaitu Banjarmasin, Makasar, Medan, dan Semarang Di sisi lain, transaksi uang elektronik juga tumbuh

yang bertujuan untuk mensosialisasikan Gerakan

positif, secara nominal transaksi sepanjang semester

Nasional

II 2016 mencapai Rp3,89Triliun atau tumbuh 29,31%

masyarakat melakukan transaksi secara nontunai.

(yoy) dengan volume mencapai 375,04 juta transaksi

Sasaran utama dari kegiatan adalah mahasiswa/

atau tumbuh 20,12% (yoy). Peningkatan transaksi

mahasiswi dan generasi muda milenial (Gen-Y)

uang elektronik pada periode laporan didorong oleh

yang memiliki komunikasi terbuka dan daya adaptif

adanya penambahan Gardu Tol Otomatis (GTO) di

yang tinggi terhadap perkembangan zaman serta

berbagai ruas jalan serta adanya berbagai program

perubahan teknologi dan informasi. Kegiatan Smart

promosi yang diberikan oleh penerbit uang elektronik.

Money Wave antara lain workshop dan mini pameran,

Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian

kompetisi video dan blog, publikasi antara lain di

dan lembaga terkait, akan terus melakukan langkah-

media elektronik dan cetak, serta pesta netizen, yaitu

langkah perluasan akseptansi nontunai di ruas jalan

pesta penghargaan dan hiburan. Selanjutnya Bank

tol maupun moda transportasi Jabodetabek.

Indonesia juga terus mendorong penyelenggara jasa

Nontunai

(GNNT)

dan

membiasakan

sistem pembayaran untuk terus memperhatikan aspek Peningkatan transaksi APMK dan uang elektronik

perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan

sejalan dengan terus dilakukannya edukasi terhadap

kepercayaan masyarakat atas instrumen pembayaran

masyarakat atas penggunaan instrumen pembayaran

nontunai.

Bank Indonesia

193


Peningkatan TOR didorong oleh peningkatan TOR pada kelompok BUKU 4 dan BUKU 3, yang juga

5.3. Indikator Sistem Pembayaran

merupakan pelaku transaksi terbesar. Kelompok BUKU 4 mengalami peningkatan sebesar 12% (TOR menjadi 5.3.1 Saldo Giro

0,84) sementara kelompok BUKU 3 mengalami

Saldo giro perbankan pada sistem BI-RTGS pada akhir

peningkatan sebesar 14% (TOR menjadi 1,38). TOR

semester II 2016 mengalami peningkatan sebesar

tertinggi adalah pada kelompok BUKU 2 dengan TOR

16,6%, yaitu dari Rp266,79triliun pada akhir semester

sebesar 1,38 yang mengalami penurunan 12% dari

I 2015 menjadi Rp310,98triliun pada akhir semester

periode sebelumnya. Sedangkan TOR BUKU 1 menjadi

II 2016. Peningkatan saldo giro tersebut ditengarai

1,41 yaitu mengalami penurunan sebesar 4% dari

sebagai antisipasi peningkatan transaksi perbankan di

sebelumnya.

sistem BI-RTGS. Grafik 5.2. Perkembangan Turn Over Ratio per Kelompok BUKU

5.3.2 Turn Over Ratio (TOR)1 Sepanjang semester II 2016 nilai TOR tercatat sebesar 1,14 atau meningkat 7% apabila dibandingkan dengan semester I 2016 yang tercatat sebesar 1,07 (Grafik 5.1.). Peningkatan TOR terutama berasal dari peningkatan transaksi perbankan melalui sistem BIRTGS, sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan minimum transaksi untuk kepentingan nasabah dari Rp500 juta menjadi Rp100 juta sejak awal semester II 2016.

2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 2012

2013

2014

2015

2016

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Industri


5.3.3 Queue Transaction2 Selama semester II 2016 terdapat 13 transaksi yang

Grafik 5.1. Perkembangan Turn Over Ratio

masuk dalam antrian (queue transaction) dengan

2,00 1,80

total nilai transaksi sebesar Rp1.055,60miliar. Queue

1,60 1,40

transaction tersebut secara volume setara dengan

1,20 1,00

0,0003% dari seluruh transaksi di Sistem BI-RTGS atau

0,80 0,60

secara nominal setara dengan 0,0018% dari seluruh

0,40

transaksi di Sistem BI-RTGS. Seluruh queue transaction

0,20 0,00

2,50

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 2012

2013

2014

2015

2016

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Industri


tersebut dapat diselesaikan pada hari yang sama. Rendahnya queue transaction menunjukkan terjaganya risiko likuiditas dalam Sistem BI-RTGS. Grafik queue pada semester II tahun 2016 sebagaimana Grafik 5.3.

TOR merupakan perbandingan antara outgoing transaction dengan saldo giro peserta Sistem BI-RTGS yang tersedia pada awal hari. TOR digunakan untuk mengetahui kecenderungan kemampuan peserta Sistem BI-RTGS untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan transaksi pembayaran. Rasio TOR >1,00 menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban, peserta tidak dapat hanya mengandalkan saldo giro awal hari melainkan juga membutuhkan incoming dari peserta lain. 2 Queue Transaction merupakan transaksi yang pernah mengalami antrian di sistem BI-RTGS karena peserta BI-RTGS tidak memiliki kecukupan dana untuk melakukan setelmen pada saat transaksi dikirimkan namun transaksinya tetap dapat diselesaikan pada hari yang sama. 1

194

Bank Indonesia


cara repurchase agreement (repo) surat berharga.

Grafik 5.3. Queue Transaction

Penggunaan FLI diajukan oleh peserta dengan

4,74% 1,49%

persetujuan Bank Indonesia dan akan digunakan oleh

4,74%

bank secara otomatis ketika saldo rekening giro bank Bank Asing Bank Campuran 25,81%

63,23%

BPD Non Bank Syariah


peserta tidak mencukupi untuk memproses outgoing transaction. Selanjutnya, pelunasan FLI dilakukan secara otomatis setiap terdapat incoming transaction ke rekening giro peserta. Tidak terdapatnya penggunaan FLI dan/atau FLIS oleh peserta Sistem Pembayaran BI Nontunai

5.4. Risiko Sistem Pembayaran dan Upaya Mitigasi Risiko

mengindikasikan bahwa selama semester II 2016 tidak terdapat peserta yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara incoming dan outgoing transaction.

5.4.1. Risiko Setelmen

3

Risiko setelmen pada semester II 2016 relatif rendah,

5.4.3. Risiko Operasional5

tercermin dari kecilnya nilai dan volume transaksi

Dalam rangka mitigasi risiko operasional, Bank

pembayaran melalui Sistem BI-RTGS yang tidak

Indonesia memiliki prosedur upaya Business Continuity

dapat diselesaikan (unsettled transaction) sampai

Plan (BCP), termasuk ketersediaan infrastruktur sistem

berakhirnya waktu (window time) operasional Sistem

cadangan, infrastruktur dapat diaktifkan setiap saat

BI-RTGS. Selama semester II 2016, total nominal

apabila terjadi gangguan pada sistem utama, kinerja

unsettled transaction Sistem BI-RTGS tercatat sebesar

yang sama dengan sistem utama (production system).

Rp8.519,68miliar atau hanya sebesar 0,00008% dari

Secara periodik Bank Indonesia melakukan pengecekan

total nominal transaksi. Sementara dari sisi volume,

terhadap kesiapan infrastruktur Sistem BI-RTGS,

tercatat sebanyak 64 transaksi yang tidak tersetel

BI-SSSS dan SKNBI. Selama semester II 2016, telah

atau sebesar 0,000008% dari total volume sebanyak

dilakukan penyesuaian infrastruktur sistem cadangan

7.657.448 transaksi.

Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI di lokasi Disaster Recovery Center (DRC). Sejalan dengan implementasi

5.4.2. Risiko Likuiditas

Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI Generasi II,

Risiko likuiditas pada sistem pembayaran di semester

pengujian secara periodik berupa pengecekan dan uji

II-2016 relatif rendah. Hal ini tercermin dari tidak

coba parsial sistem cadangan pada periode laporan

terdapatnya penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari

telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing

(FLI) maupun FLI Syariah (FLIS) yang merupakan fasilitas

pada tanggal 16 Agustus dan 3 November 2016.

pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank dengan

Pengecekan untuk kesiapan infrastruktur Back up

4

Secara umum, risiko setelmen dari sisi peserta merupakan risiko yang muncul akibat peserta sistem BI-RTGS terlambat atau tidak dapat menyelesaikan transaksi pembayaran karena saling menunggu incoming transaction dari peserta lain. Dari sisi penyelenggara, risiko setelmen tidak dimungkinkan terjadi karena penyelenggaraan sistem BI-RTGS menerapkan prinsip no money no game dimana setelmen transaksi hanya dilakukan apabila terdapat kecukupan dana. 4 Risiko likuiditas dalam sistem pembayaran terjadi manakala salah satu peserta dalam penyelenggaraan sistem BI-RTGS tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu memenuhi kewajiban tersebut pada waktu berikutnya. 3

5

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor-faktor operasional, seperti permasalahan sistem atau jaringan yang digunakan.

Bank Indonesia

195


Front Office (BFO) telah dilakukan sebanyak 2 (dua)

Pada Semester II 2016, terjadi penurunan risiko

kali masing-masing pada tanggal 18 Agustus dan 11

sistemik, yang tercermin dari penurunan total

November 2016, sedangkan pelaksanaan kegiatan

counterparty dari 10 bank tersebut di atas yang sebesar

Rencana Pemulihan Teknologi Informasi (RPTI)

2645 dibandingkan periode Semester I 2016 yang

dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 26

sebesar 2710. Namun demikian, apabila dibandingkan

November 2016.

dengan Semester II 2015, terjadi peningkatan risiko sistemik, yang tercermin dari peningkatan total

5.4.4. Risiko Sistemik Risiko

sistemik

counterparty dari 2478 pada Semester II 2015 menjadi

6

merupakan

suatu

risiko

yang

2645 pada semester II 2016.

menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa bank sebagai hasil dari kejadian sistemik. Dalam

Apabila bank yang dinilai sistemik mengalami

sistem keuangan, risiko sistemik dapat diukur dari

kegagalan setelmen maka dapat berdampak pada

keterhubungan antar peserta (interconnectedness)

kelancaran setelmen bank lain yang memiliki

dalam Sistem BI-RTGS. Keterhubungan antar peserta

keterhubungan dengan bank yang dinilai sistemik

dilihat dari jumlah counterparty yang dimiliki oleh

tersebut dan berpotensi mengganggu stabilitas

masing-masing peserta Sistem BI-RTGS. Semakin besar

sistem keuangan. Memperhatikan hal tersebut, Bank

jumlah counterparty yang dimiliki oleh peserta maka

Indonesia melakukan pemantauan secara regular

semakin besar risiko yang melekat pada peserta Sistem

dan intensif terhadap potensi risiko sistemik dalam

BI-RTGS tersebut. Adapun untuk semester II 2016, 10

penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai bagian

bank yang tercatat menjadi core dalam sistem BI-RTGS

dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Bank yang menjadi Core dalam Sistem BI-RTGS Outgoing No

Bank

1 2

Incoming

#Counter-part

Nominal

Share

#Counter-part

Nominal

Share

Bank Persero A

145

2.571.545.399.062.340

12,62%

145

2.685.772.686.113.160

13,18%

BUSN L

145

2.031.840.580.175.820

9,97%

144

1.811.766.073.342.110

8,89%

3

Bank Persero B

144

1.356.964.776.783.430

6,66%

145

1.448.757.584.750.110

7,11%

4

Bank Persero C

143

1.056.374.531.872.250

5,19%

143

925.349.643.699.271

4,54%

5

Bank Asing W

107

933.869.768.412.521

4,58%

111

961.126.139.418.529

4,72%

6

Bank Asing X

128

890.401.006.666.793

4,37%

118

901.578.926.659.386

4,43%

7

Bank Asing Y

124

858.457.868.184.435

4,21%

119

861.401.054.931.587

4,23%

8

BUSN M

135

776.270.991.321.113

3,81%

138

831.992.498.053.842

4,08%

9

Bank Asing Z

120

731.813.815.232.260

3,59%

119

790.276.318.764.596

3,88%

10

BUSN N

137

722.677.668.650.341

3,55%

135

718.195.216.791.926

3,53%


Risiko sistemik merupakan suatu risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai hasil dari kejadian sistemik (systemic events). Hal ini dapat berupa guncangan (shock) yang mempengaruhi salah satu institusi ataupun shock yang mempengaruhi institusi yang kemudian menyebar ataupun suatu shock yang secara simultan mengenai sejumlah besar institusi lain (De Bandt dan Hartmann, 2000 dan Zebua, 2010 dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2013).

6

196

Bank Indonesia


(Banking Penetration-BP), serta (iii) nilai simpanan

5.5. Perkembangan Data Keuangan Inklusif dan Layanan Keuangan Digital

dan kredit (Usage of Banking System-BU). Metode Sarma (2012) memiliki nilai indeks keuangan

5.5.1. Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia

inklusif dengan rentang antara 0 dan 1, dimana

(IKKI)

semakin

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai

tinggi

nilai

indeks

keuangan

inklusif

(mendekati satu), maka tingkat inklusi keuangan di

tolak ukur untuk menilai tingkat inklusivitas suatu

negara tersebut semakin baik (complete financial

negara adalah indeks keuangan inklusif. Untuk

inclusion). Sebaliknya, nilai indeks mendekati nol

menghitung indeks keuangan inklusif dimaksud,

menggambarkan kondisi inklusi keuangan yang buruk

beberapa metode telah digunakan oleh beberapa

(complete financial exclusion).

negara, organisasi internasional seperti Alliance for Financial Inclusion (AFI), IMF, dan ekonom seperti

Faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif

Sarma (2008, 2010, 2012), Crisil, dan Chi-Wins. Bank

Indonesia dengan negara lain tentu berbeda, salah satu

Indonesia menggunakan metode pengukuran Sarma

yang membedakan adalah kondisi geografis, kondisi

(2012) sebagai salah satu metode perhitungan Indeks

awareness masyarakat dan ketersediaan infrastruktur

Komposit Keuangan Inklusif Indonesia (IKKI).

di wilayahnya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Sarma (2012) diperoleh IKKI pada Desember

Dalam menghitung IKKI, Bank Indonesia menggunakan

2016 di level medium yaitu 0,41 atau 41% (Grafik 5.4),

tiga indikator pada dua dimensi KI, yaitu (i) dimensi

indeks tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,89%

akses yang menggunakan indikator ketersediaan

dibandingkan Juni 2016. Hal ini menunjukkan bahwa

layanan bank (Banking Services-BS) yaitu kantor bank,

akses masyarakat Indonesia untuk menggunakan

ATM, dan agen Layanan Keuangan Digital (LKD), dan (ii)

layanan

dimensi penggunaan dengan indikator rekening bank

keuangan

historical

secara

cenderung

meningkat.

Grafik 5.4. Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia 0,44 0,42 0,40 0,38 Jun-16 : 0,38

0,36 0,34

Keterangan Threshold : - Rendah (0 – 0,3) - Medium (0,3 – 0,6) - Tinggi (0.6-1

0,32 0,30

Jun-15 : 0,31

0,28 0,26 0,24

2015

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

Feb

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

2014

Agt

Jun

Apr

Mei

Mar

Jan

0,20

Feb

0,22

2016

Sumber : Data Perkembangan Keuangan Inklusif dan Elektronifikasi Semester II 2016

Bank Indonesia

197


5.5.2. Perkembangan Layanan Keuangan Digital

ii.

Agen LKD. Selama semester II 2016 jumlah agen mengalami kenaikan yang cukup pesat

(LKD) Layanan Keuangan Digital di Indonesia mengalami

dibandingkan jumlah agen LKD pada bulan Juni

pertumbuhan

dari

2016 yaitu dari 101.689 agen menjadi 133.811

bertambahnya jumlah bank penyelenggara LKD,

agen LKD pada bulan Desember 2016. Jumlah

Agen LKD, jumlah nasabah LKD serta transaksi uang

agen pada periode Desember 2016 tersebut

elektronik yang dilakukan di Agen LKD.

terdiri dari 118.700 agen merupakan Agen

yang

meningkat,

tercermin

Individu sedangkan 15.111 agen adalah Agen i. Penyelenggara

LKD.

telah

Badan Hukum. Agen individu yang digunakan

memberikan izin penyelenggaraan LKD kepada 5

antara lain berupa toko kelontong, toko pulsa,

(lima bank) penyelenggara yaitu BRI, Bank Mandiri,

apotik, restoran, dan payment point online

BNI, CIMB NIAGA dan BCA. Perkembangan agen

bank (PPOB). Sementara agen badan hukum

LKD di Indonesia berdasarkan cakupan wilayah,

yang digunakan antara lain berupa retailer,

BRI memiliki ketersebaran agen LKD paling luas

perusahaan, pegadaian, dan koperasi.

Bank

Indonesia

di 446 Kabupaten/Kota, diikuti oleh Bank Mandiri dengan ketersebaran agen LKD di 375 Kabupaten/ Kota. Sementara itu Agen LKD dari CIMB Niaga hanya tersebar pada 3 Kabupaten/Kota, sedangkan BCA terkonsentrasi di Kota Jakarta.

Gambar 5.1. Penyelenggara Agen LKD di Indonesia

3 Agen LKD di 1 Kab/ Kota

14 Agen LKD di 3 Kab/ Kota

88.066 Agen LKD di 467 Kab/ Kota

45.728 Agen LKD di 438 Kab/ Kota

Sumber : Bank Indonesia, Desember 2016, diolah

198

Bank Indonesia


Grafik 5.5. Perkembangan Agen LKD Tahun 2016 140.000 140.000 120.000 100.000 80.000

73.534

77.911

83.982

89.101

90.691

101.689

103.673 106.404

109.481 115.056

122.924

133.811

60.000 40.000 20.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des


Tabel 5.3. Perkembangan Agen LKD Individu dan Agen LKD Badan Hukum Periode 2016

Agen Individu

Agen Badan Hukum

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

63,810 67,970 73,790 78,641 80,745 84,374 86,534 90,477 94,065 100,050 107,733 118,700

9,724 9,941 10,192 10,460 9,946 17,315 17,139 15,927 15,416 15,006 15,191 15,111

Grafik 5.6 Persentase Jenis Transaksi Uang Elektronik pada Agen LKD Semester II 0%

27%

Top Up Initial Transfer PtoA Transfer PtoP Payment

58%

11%

Cash Out 1% 3%



iii. Transaksi. Pada semester II 2016 jenis transaksi

dari jumlah pemegang uang elektronik pada

yang paling banyak dilakukan oleh nasabah di

bulan Desember 2016 mencapai

agen LKD adalah transaksi setor tunai (top up)

yaitu mengalami peningkatan sebesar 8% dari

sebesar 27,00%. Hal ini menunjukkan adanya

Desember 2015.

potensi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi

Grafik 5.7. Perkembangan Jumlah Pemegang Uang Elektronik Pada Agen LKD (Juta)

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat dalam melakukan jenis transaksi lainnya melalu agen LKD. Jumlah nilai transaksi uang elektronik di agen LKD tercatat sebesar Rp13,49miliar, dengan jumlah nilai

Des Nov Okt Sep Agt Jul

transaksi terbesar berada di Kabupaten Lampung

Jun

Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta

Mei

Timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Jember.

1.244.102

Apr Mar Feb

Selain itu, jumlah uang elektronik yang dibuka oleh masyarakat di agen LKD juga semakin meningkat

selama

tahun

2016

tercermin

Jan 1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26


Bank Indonesia

199


v. Informasi Tambahan. Keuangan inklusif menjadi

b. Desa Digital – Pemanfaatan Dana Desa secara

salah satu fokus kebijakan nasional Pemerintah

Nontunai

dengan telah diresmikannya Strategi Nasional

Pemanfaatan dana desa secara nontunai

Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Presiden pada

dilakukan melalui sistem yang memfasilitasi

tanggal 18 November 2016. SNKI merupakan

pemerintah

sebuah cara komprehensif bagi pemerintah untuk

pembayaran penggunaan dana desa yang

meningkatkan IKKI yang dibangun atas dasar 5 pilar

sebelumnya secara tunai menjadi secara

yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat,

nontunai. Pemanfaatan dana desa secara

fasilitas intermediasi dan saluran distribusi,

nontunai juga didukung dengan hadirnya

layanan keuangan pada sektor Pemerintah,

Agen LKD. Bank Indonesia menginisiasi pilot

serta

Pemerintah

project desa digital yang memfokuskan pada

menargetkan tahun 2019 indeks keuangan inklusif

pemanfaatan dana desa secara nontunai di

Indonesia akan mencapai angka 75 persen, artinya

desa Sindang Jawa Cirebon.

perlindungan

konsumen.

meningkat signifikan dibandingkan dengan indeks

desa

untuk

melakukan

c. Digitalisasi Layanan Keuangan di Pondok

keuangan inklusif tahun 2014 yang masih berada

Pesantren

pada angka 36 persen.

Perluasan akses keuangan juga dilakukan melalui

perluasan

jangkauan

Layanan

Kebijakan keuangan inklusif Bank Indonesia

Keuangan Digital (LKD) bagi komunitas

selama tahun 2016 difokuskan pada perluasan

tertentu,

akses keuangan melalui integrasi ekosistem

pesantren.

nontunai dengan program/layanan Pemerintah,

yang telah difasilitasi antara lain adalah

antara lain :

pembayaran uang sekolah siswa, pembayaran

a. Bantuan Sosial (Bansos) secara nontunai

gaji karyawan, dan pembayaran zakat.

Penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk

salah

satunya

Adapun

pada

beberapa

pondok transaksi

d. Remitansi

mengurangi

Perluasan LKD juga dilakukan kepada TKI dan

perilaku konsumtif, menumbuhkan kebiasaan

keluarga dengan pengembangan remitansi

menabung serta meningkatkan pemahaman

secara nontunai berbasis digital. Pengiriman

penerima bantuan mengenai pentingnya

uang oleh TKI yang sebelumnya dilakukan

merencanakan keuangan dengan baik untuk

dengan cash to cash mulai diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan. Selama tahun

cash to account sehingga akan mendorong

2016 Bank Indonesia bersama kementrian

keluarga penerima untuk memiliki akses

sosial telah menginisiasi penyaluran bansos

keuangan.

nontunai

yang

bertujuan

Program Keluarga Harapan (PKH) melalui

e. Elektronifikasi sistem pembayaran retail

Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada 1,2

Pengembangan sistem elektronifikasi pada

juta penerima.

sistem pembayaran retail terus dilaksanakan secara berkesinambungan seperti halnya pada sektor transportasi yakni implementasi

200

Bank Indonesia


e-ticketing dan e-parking. Selain itu juga

nelayan, dengan dukungan dari perbankan

dikembangkan

di Indonesia sehingga selain dapat digunakan

kartu

sebagai

instrumen

pembayaran untuk komunitas nelayan yang

untuk

penyaluran

bantuan

dapat

juga

fungsi utamanya untuk membeli alat tangkap

digunakan sebagai sarana untuk menabung.

ikan di koperasi nelayan. Di masa datang kartu ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan kepada komunitas

Bank Indonesia

201


Boks 5.1

National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)

National Standar Indonesia Chip Card Specification

Teknologi Chip Kartu ATM/Debet dan SE BI 18/15/

(NSICCS) merupakan pengaturan standarisasi

DKSP tanggal 20 Juni 2016 mengenai Pengelolaan

nasional teknologi chip yang ditetapkan oleh

Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM

Bank Indonesia untuk kartu ATM/Debet yang

dan/atau Kartu Debet. SEBI dimaksud merupakan

diterbitkan oleh penerbit Indonesia dan digunakan

tindak lanjut dari penerbitan SEBI No. 17/52/DKSP

di wilayah Indonesia. Penggunaan NSICCS adalah

tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi

dalam rangka meningkatkan sistem keamanan

Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan

dalam penyelenggaraan kartu ATM/Debet serta

Personal Identification Number Online 6 (Enam)

mendukung terwujudnya sistem yang saling

Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang

terkoneksi pada penggunaan Alat Pembayaran

Diterbitkan di Indonesia yang mengamanatkan

Menggunakan Kartu (APMK).

pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan penetapan standar nasional serta pengaturan

Penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/

mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban

Debet memiliki tingkat keamanan yang lebih

pengelola standar nasional.

tinggi dibandingkan dengan magnetic stripe. Hal ini karena penyimpanan data pada teknologi chip

Implementasi

melalui mekanisme enkripsi dan proses autentikasi

penerbit kartu, Acquirer, Prinsipal dan Asosiasi

menggunakan algoritma tertentu sehingga sulit

Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dalam

untuk digandakan. Pemanfaatan teknologi chip

rangka meningkatkan pemahaman para penerbit

merupakan salah satu mitigasi untuk mencegah

kartu, ASPI bekerjasama dengan Bank Indonesia

fraud yang dilakukan melalui metode pencurian

telah menyelenggarakan workshop Persiapan

data (skimming) sehingga dapat meningkatkan

Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan

aspek

konsumen

penggunaan PIN 6 Digit untuk Kartu ATM dan/atau

dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan

Kartu Debet pada tanggal 31 Agustus 2016 sampai

transaksi sistem pembayaran khususnya transaksi

1 September 2016 dengan dihadiri oleh 67 Bank

dengan kartu ATM/debet.

(Bank Umum, BPD, dan BPR). Namun pelaksanaan

keamanan,

perlindungan

NSICCS

ini

melibatkan

para

NSICCS untuk kartu ATM/Debet hanya digunakan Dalam mendukung pelaksanaan implementasi

untuk rekening yang memiliki saldo diatas Rp5 juta,

NSICCS,

menerbitkan

sedangkan rekening dengan saldo maksimal Rp5

beberapa kebijakan dan peraturan terkait NSICCS

juta masih dapat menggunakan kartu magnetic

yaitu SE BI 17/52/DKSP tanggal 30 Desember

stripe dengan PIN online 6 digit.

Bank

Indonesia

telah

2015 mengenai Implementasi Standar Nasional

202

Bank Indonesia


1 Jan 2022 : 100%

Gambar Boks 5.1.1. Roadmap Implementasi NSICCS 1 Jul 2017 : 0%

1 Jan 2019 : 30%

1 Jan 2010 : 50%

1 Jan 2021 : 80%

*dimulainya implementasi NSICCS dengan persiapan infrastruktur dari sisi Acquier meliputi host and back end system serta implementasi PIN 6 digit

Roadmap penerapan NSICCS sesuai SE No. 17/52/

dengan pendekatan 1) Survei terhadap Perbankan,

DKSP tanggal 30 Desember 2015 adalah sebagai

2) Laporan dari Prinsipal, dan 3) Laporan

berikut :

Pengawasan secara onsite maupun offsite. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi diperlukan

tersebut dapat berjalan sesuai timeline yang telah

interoperabilitas antar prinsipal ATM/Debet dalam

ditentukan. Berdasarkan monitoring yang telah

mendukung beroperasinya penggunaan NSICCS.

dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun

Industri perlu melakukan antara lain penyiapan

2016 diketahui bahwa sebesar 24,64% mesin ATM

infrastruktur dari sisi acquirer meliputi host and

dan 19,64% mesin EDC telah di roll-out untuk

back end system, implementasi PIN 6 digit serta

dapat memproses kartu ATM/Debet chip NSICCS

migrasi kartu ATM/Debet dari kartu magnetic

sedangkan jumlah kartu ATM/Debet yang telah

stripe menjadi kartu dengan teknologi chip. Kartu

mengimplementasikan chip NSICCS sebesar 0,6%.

Dalam

pelaksanaan

NSICCS

baru yang diterbitkan dengan NSICCS dapat ditransaksikan untuk pembelanjaan pada merchant

Penerapan NSICCS ini sejalan dengan rencana

melalui proses switching dan setelmen transaksi

pengembangan

pembayarannya melalui jaringan prinsipal debet

(NPG)

domestik.

menggunakan NSICCS untuk kartu debet hanya

yang

National

Payment

Gateway

mencakup

proses

transaksi

pada prinsipal debet nasional dimana keberadaan Seiring dengan industri melakukan persiapan,

dan interkoneksinya merupakan bagian dari

Bank Indonesia terus memonitor kesiapan industri

pengembangan NPG.

Bank Indonesia

203

Strategi yang jitu dalam penempatan bidak berdasarkan langkah yang telah dilakukan, posisi lawan dan perkiraan respons lawan main merupakan kunci kemenangan dalam permainan Damdas. Serupa dengan hal tersebut, Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berbagai kebijakan Makroprudensial sebagai respon atas perkembangan sistem keuangan dan upaya memitigasi risiko sistemik yang ada dalam sistem keuangan.

06 Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, pada 2016 Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan Makroprudensial yang bersifat akomodatif dan countercyclical sebagai respon atas perkembangan sistem keuangan dan upaya memitigasi risiko-risiko utama ditengah konsolidasi perekonomian domestik. Tetap terjaganya risiko di sistem keuangan memberikan ruang kebijakan Makroprudensial yang akomodatif guna semakin mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang berperan kritikal dalam memperkuat laju perekonomian domestik. Hal tersebut dibarengi dengan penguatan aspek mitigasi risiko yang tetap menjadi prioritas untuk melindungi sistem keuangan dari perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Kebijakan Makroprudensial yang dikeluarkan meliputi ketentuan Loan (Financing) to Value Ratio, ketentuan Loan to Funding Ratio yang dikaitkan dengan GWM, serta penetapan besaran Countercyclical Buffer. Selain respon kebijakan, upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga dilakukan melalui penguatan sinergi koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang diterbitkan pada 15 April 2016. UU PPKSK juga menjadi momentum penguatan kerangka Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia ditiga kewenangan Bank Indonesia dibidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Respons Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan


KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DITUJUKAN UNTUK MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK GUNA MENJAGA SSK DAN MENDORONG INTERMEDIASI YANG SEIMBANG

Ketentuan Giro Wajib Minimum Terkait Loan to Funding Ratio (GWM LFR) Penyempurnaan ketentuan Loan to Funding Ratio yang dikaitkan dengan GWM (kebijakan GWM LFR). Penyesuaian dilakukan dengan menaikkan batas bawah LFR dari 78% menjadi 80% untuk bank umum konvensional, dengan batas atas tetap dipertahankan sebesar 92%.

Rp

Ketentuan LTV/FTV

Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Rasio Loan To Value Atau Rasio Financing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Evaluasi Kebijakan Countercyclical Buffer

Evaluasi kebijakan Countercyclical Buffer (CCB), Bank Indonesia kembali menetapkan besaran CCB sebesar 0% atau tidak mengalami perubahan dari hasil evaluasi bulan Mei 2016.

Pengawasan Makroprudensial

Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui surveilans dan pemeriksaan makroprudensial guna mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko sistemik, serta tidak ditujukan untuk menilai tingkat kesehatan bank secara individual.

RESPON KEBIJAKAN Undang-Undang PPKSK dan Sinergi Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Lainnya

UU PPKSK merupakan landasan empat otoritas anggota KSSK untuk menjaga SSK. Selain itu dalam rangka koordinasi dalam kerangka KSSK, BI melakukan koordinasi bilateral dengan OJK dan LPS

206

Bank Indonesia


Sepanjang 2016 Bank Indonesia telah mengeluarkan

perlunya kebijakan yang lebih dapat mengatasi periode

sejumlah kebijakan Makroprudensial yang bersifat

kontraksi siklus keuangan agar semakin mendorong

akomodatif dan countercyclical yang ditunjang

peningkatan penyaluran kredit oleh bank-bank yang

dengan penguatan sinergi koordinasi dengan otoritas

belum mengoptimalkan fungsi intermediasinya namun

terkait sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem

memiliki kecukupan alat likuid dan ketahanan modal

keuangan. Mencermati perkembangan dan tetap

yang memadai. Sejalan dengan masih berlangsungnya

terkendalinya risiko sistem keuangan, memberikan

periode kontraksi siklus keuangan, evaluasi kebijakan

ruang penerapan kebijakan Makroprudensial yang

CCB dengan data triwulan III 2016, baik indikator

akomodatif guna semakin mendorong peningkatan

utama credit-to-GDP gap maupun indikator pelengkap,

fungsi intermediasi perbankan yang berperan kritikal

menunjukkan belum terdapatnya indikasi potensi

dalam

perekonomian

risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan

domestik. Upaya tersebut ditempuh dengan tetap

kredit yang berlebihan, karenanya Bank Indonesia

mengutamakan pada pentingnya mitigasi risiko-risiko

kembali menetapkan besaran CCB sebesar 0%.

pemulihan

pertumbuhan

utama yang dapat berpotensi sistemik guna dapat mencegah perilaku pengambilan risiko yang berlebihan

Di sisi nasional, lahirnya Undang-Undang Pencegahan

yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan.

dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)

Penguatan kerangka koordinasi dengan otoritas terkait

pada 15 April 2016 menjadi tonggak penguatan sinergi

mendukung pencapaian tujuan dari respon kebijakan

koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Makroprudensial guna mengendalikan potensi risiko

Sejalan dengan amanat UU PPKSK, di 2016 Bank

sistemik dan menahan dampak dari periode kontraksi

Indonesia memperkuat kerangka koordinasi dengan

siklus keuangan.

otoritas terkait melalui penyempurnaan kerjasama bilateral antara BI dan OJK serta BI dan LPS. UU PPKSK

Kebijakan Makroprudensial yang dikeluarkan meliputi

juga menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk

ketentuan Loan (Financing) to Value Ratio, ketentuan

meningkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan

Loan to Funding Ratio yang dikaitkan dengan GWM,

penanganan krisis melalui penyempurnaan kerangka

serta penetapan besaran Countercyclical Buffer (CCB).

Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia dibidang

Penyempurnaan terhadap ketentuan Loan (Financing)

Moneter-Nilai Tukar, Makroprudensial dan Sistem

to Value Ratio didasari evaluasi terhadap ketentuan

Pembayaran yang merepresentasikan tiga tugas utama

yang diterbitkan tahun 2015 lalu yang menunjukkan

Bank Indonesia.

perlunya Loan (Financing) to Value Ratio yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan pertumbuhan kredit properti dengan tetap mengedepankan aspek mitigasi risiko sistem keuangan. Kesimpulan yang sama juga mendasari penyempurnaan terhadap ketentuan Loan to Funding Ratio yang dikaitkan dengan GWM yaitu

Bank Indonesia

207


6.1. Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Rasio Loan To Value Atau Rasio Financing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

awal penerbitan di tahun 2012, pengaturan tersebut telah beberapa kali disempurnakan guna memastikan ketentuan tetap antisipatif terhadap perkembangan risiko sistem keuangan, namun mampu merespon kondisi kontraksi atau ekspansi siklus keuangan sehingga tetap akomodatif terhadap kebutuhan

Evaluasi terhadap implementasi ketentuan Loan

pertumbuhan

(Financing) to Value Ratio (selanjutnya disebut

kendaraan bermotor guna mendukung perekonomian

ketentuan LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan

domestik.

kredit/pembiayaan

properti

dan

properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang ditetapkan tahun 2015

Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan

menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut

makroprudensial, pengaturan LTV/FTV dimaksudkan

telah mampu menahan perlambatan pertumbuhan

untuk mendorong manajemen risiko yang lebih baik

kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang diberikan

dalam praktek pemberian kredit/pembiayaan untuk

bank. Hasil evaluasi di tahun 2016 menunjukkan

properti maupun kendaraan bermotor, sehingga

perlunya penyempurnaan ketentuan lebih lanjut yang

diharapkan dapat meminimalkan potensi risiko

ditempuh dengan menurunkan rasio LTV/FTV agar

sistemik yang dapat timbul dari perilaku prosiklikalitas

lebih dapat mendukung konsolidasi perekonomian

pemberian kredit/pembiayaan properti maupun

domestik ditengah periode kontraksi siklus keuangan

kendaraan

dengan tetap memastikan mitigasi risiko sistem

diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan

keuangan melalui persyaratan prinsip kehati-hatian

bagi konsumen yang seringkali berada dalam posisi

dan perlindungan konsumen.

yang tidak diuntungkan oleh pengembang, khususnya

bermotor.

Ketentuan

LTV/FTV

juga

dalam pembelian properti dengan mekanisme inden. Sejak tahun 2012 Bank Indonesia telah secara makroprudensial

Disisi lain, dengan tetap memperhatikan kebutuhan

yang bertujuan untuk memitigasi potensi risiko

rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan

sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit/

rendah, dan keinginan untuk mendukung usaha

pembiayaan properti maupun kendaraan bermotor

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketentuan LTV/

yang disalurkan oleh perbankan. Efek multiplier

FTV mengatur pengecualian yang diberikan kepada

yang besar dari sektor tersebut dalam mendorong

program perumahan pemerintah pusat/daerah.

aktif

menerapkan

kebijakan

pertumbuhan ekonomi perlu dijaga dalam koridor mitigasi risiko sistem keuangan yang baik. Kebijakan

Pada

makroprudensial terhadap kredit/pembiayaan sektor

penyempurnaan ketentuan di tahun 2013, pengaturan

properti dan kendaraan bermotor diterapkan oleh

LTV/FTV bertujuan untuk memperkuat mitigasi risiko di

Bank Indonesia melalui pengaturan rasio LTV/FTV

sistem keuangan memperhatikan terdapatnya indikasi

untuk kredit/ pembiayaan properti dan uang muka

meningkatnya risiko yang bersumber dari pertumbuhan

untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Dari

kredit properti. Sementara, penyempurnaan ketentuan

208

Bank Indonesia

awal

penerbitan

di

tahun

2012

dan


yang dilakukan di tahun 2015 bertujuan untuk menjaga

penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan

momentum pertumbuhan perekonomian nasional

konsumen. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat

melalui peningkatan intermediasi perbankan kepada

berdampak positif terhadap perekonomian mengingat

sektor properti dan kendaraan bermotor dengan tetap

sektor tersebut memiliki efek multiplier yang besar

memperhatikan aspek mitigasi risiko. Penyempurnaan

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan

di tahun 2015 dilakukan mempertimbangkan risiko

tetap meminimalkan potensi terbentuknya risiko

di sistem keuangan yang bersumber dari kredit/

sistemik di sistem keuangan.

pembiayaan properti dan kendaraan bermotor relatif terjaga, sehingga terdapat ruang penyempurnaan

Penyesuaian ketentuan LTV/FTV tersebut diatur dalam

kebijakan

akomodatif

terhadap

Peraturan Bank Indonesia No.18/16/PBI/2016 dan

kredit.

tersebut

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/19/DKMP tentang

diperlukan mengingat perlambatan pertumbuhan

Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio

kredit/pembiayaan properti dan kendaraan bermotor

Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan

yang berkelanjutan pada gilirannya dapat pula

Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan

menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan.

Bermotor. Adapun pokok-pokok penyempurnaan

LTV/FTV

kebutuhan

yang

pertumbuhan

Hal

ketentuan LTV/FTV di tahun 2016 antara lain adalah Penyesuaian ketentuan LTV/FTV di tahun 2015

sebagai berikut:

telah mampu menahan penurunan lebih dalam kredit/pembiayaan

1. Penyesuaian rasio dan tiering LTV untuk Kredit

pemilikan rumah (KPR) yang diberikan bank. Namun

Properti (KP) serta rasio dan tiering FTV untuk

demikian, penyesuaian tersebut belum cukup kuat

Pembiayaan Properti (PP) untuk untuk fasilitas ke-

untuk meningkatkan pertumbuhan KPR. Karenanya,

1, fasilitas ke-2, fasilitas ke-3 dan seterusnya:

pelambatan

pertumbuhan

di tahun 2016, dalam rangka mendukung konsolidasi perekonomian

domestik

melalui

pertumbuhan

kredit sektor properti, diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap ketentuan LTV/FTV dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko sistem keuangan melalui Tabel 6.1. Rasio dan Tiering LTV untuk Kredit Properti dan Pembiayaan Properti Pembiayaan Properti Syariah (Akad mmq Dan Imbt)

Kredit Properti Dan Pembiayaan Properti Berdasarkan Akad Mudharabah Dan Istishna Tipe Properti

ketentuan Saat Ini KP dan KP Syariah I

II

III dst

Perubahan KP dan KP Syariah I

II

III dst

Rumah Tapak Tipe >70 m2

Tipe Properti

Ketentuan Saat Ini KP dan KP Syariah

Perubahan KP dan KP Syariah

I

II

III dst

I

II

III dst

Rumah Tapak 80%

70%

60%

85%

75%

65%

Tipe >70 m2

85%

75%

60%

85%

85%

80%

Tipe 22 s.d 70 m2

-

80%

70%

-

80%

70%

Tipe 22 s.d 70 m2

-

80%

70%

-

90%

85%

Tipe ≤ 21 m2

-

-

-

-

-

-

Tipe ≤ 21 m2

-

-

-

-

-

-

Flat/Apt

Flat/Apt

Tipe >70 m2

80%

70%

60%

85%

75%

65%

Tipe >70 m2

85%

75%

65%

90%

85%

80%

Tipe 22 s.d 70 m2

90%

80%

70%

90%

80%

70%

Tipe 22 s.d 70 m2

90%

80%

70%

90%

85%

80%

Tipe ≤ 21 m2

-

80%

70%

-

80%

70%

Tipe ≤ 21 m2

-

80%

70%

-

85%

80%

Ruko/Rukan

-

80%

70%

-

80%

70%

Ruko/Rukan

-

80%

70%

-

85%

80%

Bank Indonesia

209


Namun demikian, pelonggaran rasio dan tiering

<5% dan NPL/NPF dari KP/PP secara gross <5%.

LTV/FTV dimaksud hanya berlaku bagi bank

Dalam hal bank tidak memenuhi persyaratan NPL/

yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu Non

NPF tersebut, maka rasio LTV/FTV yang berlaku

Performing Loan (NPL)/Non Performing Funding

adalah sebagai berikut:

(NPF) dari total kredit /pembiayaan secara net

Tabel 6.2. Rasio LTV/FTV berdasarkan Tipe Properti Pembiayaan Properti Syariah (Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT))

Kredit Properti dan Pembiayaan Properti Berdasarkan Akad Murabahah dan Istishna’ Tipe Properti

Fasilitas KP dan KP Syariah

Fasilitas KP Syariah

I

II

III dst

I

II

III dst

Rumah Tapak Tipe >70 m2

80%

70%

60%

85%

75%

65%

Tipe 22 s.d 70 m2

-

80%

70%

-

80%

70%

Tipe ≤ 21 m2

-

-

-

-

-

-

Flat/Apt Tipe >70 m2

80%

70%

60%

85%

75%

65%

(1,95)

80%

70%

2,49

80%

70%

Tipe ≤ 21 m2

-

80%

70%

-

80%

70%

Ruko/Rukan

-

80%

70%

-

80%

70%

Tipe 22 s.d 70 m2

2. Kredit/pembiayaan properti dengan mekanisme

3. Kredit/pembiayaan top-up diperlakukan sebagai

inden diperkenankan sampai dengan fasilitas

kredit/pembiayaan dengan fasilitas yang sama

kredit ke-2 dengan mekanisme pencairan bertahap

sepanjang kredit/pembiayaan memiliki kualitas

yang besarannya adalah sebagai berikut:

lancar. Dalam hal kredit/pembiayaan tidak

Tabel 6.3. Mekanisme Pencairan kredit/pembiayaan properti

Besaran Pencairan 1.

Rumah susun/Ruko/Rukan

Maks. pencairan kumulatif s.d 40% dari plafon

Fondasi telah sesuai


Tutup atap telah selesai


Penandatangan BAST


Penandatangan BAST yang telah dilngkapi dengan AJB dan APHT/SKMHT

2.

210

Persyaratan

Rumah susun


Fondasi telah sesuai


Tutup atap telah selesai


Penandatangan BAST


Penandatangan BAST yang telah dilngkapi dengan AJB dan APHT/SKMHT

Bank Indonesia


memenuhi persyaratan tersebut, maka top-up

Pertumbuhan KPR

diperlakukan sebagai fasilitas kredit/pembiayaan

peningkatan menjadi sebesar 7,67% (yoy) lebih baik

baru. Pengaturan tersebut juga berlaku untuk

dibandingkan pada saat diberlakukannya ketentuan

kredit/pembiayaan take over.

LTV sebesar 6,21%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada

semester II 2016 mengalami

KPR rumah susun tipe≤21. Membaiknya pertumbuhan Sementara itu, pengaturan terkait uang muka kredit/

KPR ditunjang pula oleh membaiknya risiko kredit

pembiayaan untuk pemilikan kendaraan bermotor

yang tercermin dari menurunnya NPL KPR. NPL KPR

dalam ketentuan LTV/FTV yang baru tidak mengalami

Desember 2016 turun menjadi 2,54% dari sebelumnya

perubahan.

sebesar 2,92% pada Agustus 2016.

Penyesuaian ketentuan LTV/FTV yang diterbitkan

Dari sisi penjualan properti juga menunjukkan adanya

Bank Indonesia pada bulan Agustus 2016 mulai

peningkatan, terutama pada rumah tipe kecil. Disisi

menunjukkan perkembangan yang positif. Penerbitan

lain, meskipun penjualan properti meningkat, harga

ketentuan

menahan

properti masih menunjukkan tren yang melambat.

perlambatan pertumbuhan KPR serta mendorong

Kenaikan harga properti seluruh tipe rumah pada

turunnya risiko dari kredit sektor properti.

semester II 2016 sebesar 2,38% (yoy) lebih rendah

telah

berhasil

dibandingkan semester I 2016 sebesar 3,39% (yoy). Grafik 6.1. Perkembangan Kredit Properti 60.0

yoy (%)

50.0

Housing Loan Total Banking Loan

40.0

Real Estate*) 30.0 21,38 21,47

20.0

10.0

7,86

Construction*)

7,67

Dec-16

Jun-16

Sep-16

Mar-16

Sep-15

Dec-15

Jun-15

Dec-14

Mar-15

Jun-14

Sep-14

Dec-13

Mar-14

Jun-13

Sep-13

Mar-13

Dec-12

Jun-12

Sep-12

0 Mar-12

tersebut

Grafik 6.4. Pertumbuhan Kredit dan NPL per Tipe KPR

Tipe KPR

Pertumbuhan yoy (%) Agst'16

NPL (%)

Des '16

Agst'16

Des '16

Rumah Tapak Tipe ≤ 21 m2

(7,62)

(5,34)

2,93

2,30

Tipe 22 s.d 70 m2

13,93

14,32

2,69

2,31

1,02

3,45

3,03

2,70

Tipe ≤ 21 m2

10,21

14,75

3,71

3,71

Tipe 22 s.d 70 m2

(1,95)

(0,57)

2,49

2,39

Tipe >70 m2

(3,59)

(3,33)

2,18

1,81

Ruko/Rukan

3,09

3,17

4,18

3,88

Total KPR

6,21

7,67

2,92

2,54

Tipe >70 m2 Flat/Apt

Bank Indonesia

211


Grafik 6.2 Perkembangan Penjualan Properti

70.0

qtq (%)

Kecil

Menengah

Besar

Total

60.0 50.0 40.0 30.0 8,28 5,06 4,32 2,58

20.0 10.0 (10.0) (20.0) (30.0) (40.0) I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015

II

III

IV

2016

Tabel 6.4. Perkembangan harga Properti Residensial % 16 14 12 10

yoy

8

qtq

6 4

2,38

2 0,37 0 I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

2012

1.2. Evaluasi Kebijakan Countercyclical Capital Buffer

6.2. Evaluasi Kebijakan Countercyclical Buffer (CCB) (CCB)

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

2016 Bank Indonesia kembali menetapkan besaran CCB sebesar 0% atau tidak mengalami perubahan dari hasil evaluasi bulan Mei 2016.

Pada November 2016, Bank Indonesia kembali

Indikator Utama

melakukan evaluasi terhadap besaran CCB dengan

Data triwulan III 2016 mengindikasikan bahwa

menggunakan data triwulan III 2016. Evaluasi terhadap

indikator utama yang digunakan dalam evaluasi CCB

indikator utama yaitu gap Kredit terhadap PDB (credit-

yaitu credit-to-GDP gap menunjukkan penurunan

to-GDP gap) menunjukkan tidak terdapat indikasi

dan berada pada area penyaluran kredit tidak

adanya potensi risiko sistemik yang bersumber dari

berlebihan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh

pertumbuhan kredit yang berlebihan. Kesimpulan

belum optimal dan masih melambatnya pertumbuhan

yang sama juga dikonfirmasi oleh indikator pelengkap

kredit dan ekonomi. Pertumbuhan kredit mengalami

yang terdiri dari indikator makroprudensial, indikator

penurunan menjadi 6,47% pada triwulan III 2016,

makroekonomi, indikator perbankan, dan indikator

dibandingkan 8,89% pada triwulan II 2016. Sementara

harga aset. Berdasarkan evaluasi tersebut disimpulkan

itu perekonomian tumbuh 5,02% pada triwulan III

bahwa pada saat ini belum perlu dilakukan pembatasan

2016, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2016

pertumbuhan kredit melalui penerapan besaran CCB

(5,18%).

di atas 0%. Karenanya, pada tanggal 17 November

belum ada potensi risiko sistemik yang bersumber

212

Bank Indonesia

Perkembangan

tersebut

menunjukkan


dari pertumbuhan kredit yang berlebihan, karenanya

(i). Indikator Makroprudensial

besaran CCB yang disarankan adalah 0%.

Siklus Keuangan Indonesia (SKI) masih berada pada fase kontraksi sebagaimana ditunjukkan pada Grafik

Indikator Pelengkap

6.6. Hal ini terutama disebabkan oleh tren perlambatan

Sementara itu, evaluasi terhadap indikator pelengkap

pertumbuhan kredit sebagai salah satu komponen

yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi

utama pembentuk siklus keuangan. Perlambatan

informasi yang diperoleh dari indikator utama, juga

tersebut mengindikasikan tidak terdapat potensi risiko

mengkonfirmasi hasil evaluasi dari indikator utama.

sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang

Secara umum perkembangan indikator pelengkap

berlebihan.

menunjukkan

adanya

perlambatan

sehingga

mendukung penetapan besaran CCB 0%. Adapun indikator pelengkap tersebut terdiri dari:

Krisis

Kredit Per PDB Gap

L

2014Q4 2015Q2 2015Q4 2016Q2 2016Q4

2012Q4 2013Q2 2013Q4 2014Q2

2012Q2

2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4

2008Q2 2008Q4 2009Q2

2004Q2 2004Q4

H

Grafik 6.6. Siklus Keuangan dan Siklus Bisnis 2007Q2

1998Q2

0,10

0,02

1995Q2Q

0,08

0,02 2005Q2Q

0,06

0,01 2013Q3

0,04

0,01

0,04

2016Q2

2015Q3

2014Q4

2014Q1

2013Q2

2012Q3

2011Q4

2011Q1

2010Q2

2009Q3

2008Q4

2008Q1

2007Q2

2006Q3

2005Q4

2005Q1

2004Q2

2003Q3

2002Q4

2002Q1

2001Q2

2000Q3

1999Q4

1999Q1

1998Q2

1997Q3

1996Q4

1996Q1

1993Q2

0,02

1993Q3

0,02

1993Q4

-2

2007Q2 2007Q4

0,00 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3

0 2014Q1

0,50

2013Q1 2013Q3

2

2012Q1 2012Q3

1,00

2010Q3 2011Q1 2011Q3

4

2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1

1,50

2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1

2,00

6

2005Q1 2005Q3 2006Q1

2,50

8

2004Q1 2004Q3

10

2005Q2 2005Q4 2006Q2 2006Q4

Grafik 6.5. Besaran CCB sesuai Indikator Utama

Grafik 6.4. Indikator Utama Gap Kredit terhadap PDB

(0,01)

2009Q3Q (0,01)

0,06 (0,02)

0,08 2000Q2Q 0,10

1999Q2 Siklus Keuangan (BPF/LHS)

Siklus Bisnis (BPF/RHS)

(0,02)

2009Q3 Peak SK (TP)

Trough SK (TP)

Krisis

Bank Indonesia

213


(ii). Indikator Makroekonomi

(ULN). Nilai tukar mengalami apresiasi sepanjang

Sejumlah indikator makroekonomi digunakan dalam

triwulan I sampai dengan triwulan III 2016. Disisi

evaluasi besaran CCB. PDB sebagai salah satu indikator

lain, pertumbuhan ULN mengalami penurunan yakni

makroekonomi menunjukkan terjadinya perlambatan

tercatat sebesar -6,68% (yoy) pada triwulan III 2016

pada triwulan III 2016 yakni menjadi 5,02% (yoy)

dibandingkan triwulan II 2016 -2,27% (yoy).

dari 5,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Begitu pula dengan inflasi yang juga mengalami penurunan

Indikator

diakhir triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 3,07%

menunjukkan bahwa saat ini perekonomian masih

dibandingkan akhir triwulan II 2016 sebesar 3,45%.

membutuhkan dukungan kredit perbankan agar dapat

makroekonomi

diatas

secara

umum

tumbuh lebih tinggi lagi. Besaran CCB sebesar 0% dapat Indikator

makroekonomi

yang

lain

adalah

perkembangan nilai tukar dan utang luar negeri

mendukung bank untuk mendorong pertumbuhan kreditnya.

Grafik 6.7. Pertumbuhan PDB Riil (yoy)

Grafik 6.8. Inflasi (yoy)

8.0 7.0

16 14

6.0

12 5.0

10

4.0

8 6

3.0

4 2.0

2

1.0

PDB Riil (yoy)

Krisis

Inflasi (yoy)

Grafik 6.9. Nilai Tukar (Rp/USD)

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2004Q3

2003Q4

2003Q1

2001Q3 2002Q2 2003Q1 2003Q4 2004Q3 2005Q2 2006Q1 2006Q4 2007Q3 2008Q2 2009Q1 2009Q4 2010Q3 2011Q2 2012Q1 2012Q4 2013Q3 2014Q2 2015Q1 2015Q4 2016Q3

0

Krisis

Grafik 6.10. ULN Swasta Rp (yoy) 60 50

15500

40

14500

30

13500

20

12500

10

11500

0

10500

-10

Nilai Tukar (Rp/USD)

214

Bank Indonesia

Krisis

ULN Swasta Rp (yoy)

Krisis

2016Q3

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1

2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q2 2013Q1 2013Q3 2014Q1

2010Q3

2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q2 2009Q1 2009Q3 2010Q1

-50 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2004Q3

2003Q4

-40 2003Q1

-30

7500 2002Q2

-20

8500 2001Q3

9500


(iii). Indikator Perbankan

meskipun telah mengalami sedikit kenaikan menjadi

Perlambatan ekonomi juga tercermin dari perilaku

2,32% pada triwulan III 2016 dibandingkan 2,26%

prosiklikalitas pertumbuhan kredit perbankan yang

pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, CAR

juga melambat sehingga berpengaruh terhadap

perbankan relatif tinggi sehingga terdapat ruang

meningkatnya NPL perbankan. Sejalan dengan hal

untuk peningkatan penyaluran kredit dan menyerap

tersebut, pertumbuhan DPK juga masih menunjukkan

risiko yang mungkin timbul. Penetapan besaran CCB

tren menurun yaitu menjadi 3,15% pada triwulan III

0% semakin memberikan ruang bagi bank untuk

2016 dari 5,90% pada triwulan sebelumnya. Kondisi

meningkatkan penyaluran kreditnya.

ini menyebabkan tekanan pada ROA perbankan Grafik 6.12. Pertumbuhan DPK (yoy)

Grafik 6.11. Pertumbuhan Kredit (yoy) 40

25

35 30

20

25 20

15

15 10

10

5 0

5

-5 -10


Krisis


2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2005Q2

2004Q3

2003Q4

2003Q1

2002Q2

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2004Q3

2003Q4

2003Q1

2002Q2

2001Q3

0

Krisis

Grafik 6.14. Rasio ROA (%)

Grafik 6.13. Rasio NPL (%) 18 4

16 14 12 10

3

8 6 2

4 2 0

Krisis

Rasio ROA (%)

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2003Q4

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

Krisis

Grafik 6.15. Rasio CAR (%) 30

25

20

15

Rasio CAR (%)

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2004Q3

10 2003Q4

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2005Q2

2004Q3

2003Q4

2003Q1

2002Q2

2001Q3

2006Q1

Rasio NPL (%)

2004Q3

1

-2

Krisis

Bank Indonesia

215


(iv). Indikator Harga Aset

Pertumbuhan

Dari sisi indikator harga aset, volatilitas IHSG cenderung

perlambatan pada tahun 2016 menunjukkan belum

rendah yang mencerminkan cukup minimalnya

optimalnya fungsi intermediasi perbankan. Hal ini

tekanan pada pasar modal. Hal ini mendukung pula

dapat diidentifikasi salah satunya dari posisi Loan

penetapan besaran CCB 0%.

to Funding Ratio (LFR) pada sejumlah bank yang

kredit

yang

masih

mencatat

masih lebih rendah dari batas bawah LFR target

Grafik 6.16. Volatilitas IHSG 0.25

yang ditetapkan oleh BI sebesar 78% dan memiliki

0.20

pertumbuhan kredit yang rendah selama beberapa tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan kredit

0.15

tersebut antara lain sebagai dampak dari turunnya demand korporasi serta meningkatnya risiko kredit,

0.10

disisi lain korporasi juga cenderung menahan ekspansi

0.05

kredit dan melakukan efisiensi.

Volatilitas IHSG

2016Q3

2015Q4

2015Q1

2014Q2

2013Q3

2012Q4

2012Q1

2011Q2

2010Q3

2009Q4

2009Q1

2008Q2

2007Q3

2006Q4

2006Q1

2005Q2

2004Q3

2003Q4

2003Q1

2002Q2

2011Q3

-

Krisis

Instrumen

GWM

LFR

merupakan

instrumen

makroprudensial yang bertujuan untuk meningkatkan 1.3. Kebijakan Giro Wajib Minimum Terkait Loan to

6.3. Kebijakan Giro Wajib Minimum Terkait Funding Ratio (GWM LFR) Loan to Funding Ratio (GWM LFR)

ketahanan bank dengan memastikan kecukupan likuiditas dan pengelolaan risiko kredit sehingga dapat mendorong pelaksanaan fungsi intermediasi yang lebih optimal. Upaya Bank Indonesia untuk mendorong

Penyempurnaan ketentuan Loan to Funding Ratio

lebih optimalnya pelaksanaan fungsi intermediasi oleh

yang dikaitkan dengan GWM (kebijakan GWM LFR) di

bank melalui instrumen GWM LFR telah dilakukan di

tahun 2016 dilatarbelakangi oleh perlunya kebijakan

tahun 2015 melalui penyesuaian kebijakan GWM LFR.

yang lebih dapat mengatasi periode kontraksi siklus

Pada tahun 2015, Bank Indonesia menyempurnakan

keuangan guna semakin mendorong peningkatan

formula yang digunakan sebagai salah satu parameter

penyaluran kredit oleh bank-bank dengan kinerja

berjalannya intermediasi perbankan yaitu dari Loan to

intermediasi yang relatif rendah namun memiliki alat

Deposit Ratio (LDR) menjadi LFR melalui penerbitan

likuid yang cukup tinggi dan ketahanan permodalan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015

yang memadai. Dengan mempertimbangkan bahwa

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

risiko dalam sistem keuangan masih terkelola dengan

Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum

cukup baik, serta agar dapat mengoptimalkan

Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi

pelonggaran kebijakan moneter, pada Agustus 2016

Bank Umum Konvensional. Penyempurnaan kebijakan

Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan

tersebut dilakukan dengan menambahkan komponen

terhadap kebijakan GWM LFR. Penyesuaian dilakukan

surat-surat berharga (SSB) tertentu yang diterbitkan

dengan menaikkan batas bawah LFR dari 78% menjadi

oleh bank ke dalam formula funding (sebelumnya

80% untuk bank umum konvensional, dengan batas

hanya memperhitungkan dana pihak ketiga) yang

atas tetap dipertahankan sebesar 92%.

216

Bank Indonesia


digunakan dalam perhitungan LFR. Penyempurnaan

Bank

tersebut

mendorong

kebijakan GWM LFR sebagaimana tertuang dalam PBI

proses intermediasi perbankan, mendorong bank

No.18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas

memanfaatkan sumber pendanaan di luar DPK, serta

PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum

memperdalam pasar keuangan. Hal tersebut dilakukan

Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi

dengan tetap memastikan termitigasinya potensi

Bank Umum Konvensional. Dalam PBI tersebut, Bank

risiko sistemik yang menjadi tujuan dari kebijakan

Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan

makroprudensial.

dengan menaikkan batas bawah LFR terkait GWM dari

bertujuan

untuk

dapat

Indonesia

menerbitkan

penyempurnaan

Grafik 6.17. Intermediasi Perbankan %

4.600

45,00

92 4.400

91

40,00

LDR

90

4.200

89

4.000

DPK 35,00

SSB yang diterbitkan (Skala kanan)

30,00

3.800

Kredit

87

Des-16

Okt-16

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Mei-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

20,00 Des-15

3.400 Okt-15

25,00

Jul-15

Des-16

Okt-16

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Agt-16

Jun-16

Apr-16

Mei-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Des-15

Okt-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Agt-15

85

3.600

Agt-15

86

Nov-15

LFR

Sep-15

88

Keterangan: khusus Bank Umum Konvensional

Pasca pemberlakuan ketentuan tersebut di 2015,

78% menjadi 80% untuk bank umum konvensional,

hasil evaluasi Bank Indonesia di 2016 menunjukkan

dengan batas atas tetap dipertahankan sebesar

masih perlunya mendorong peningkatan penyaluran

92%. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada

kredit, khususnya oleh bank-bank dengan kinerja

24 Agustus 2016. Sebagai peraturan pelaksana, Bank

intermediasi yang relatif rendah namun memiliki alat

Indonesia juga melakukan penyempurnaan terhadap

likuid yang cukup tinggi dan ketahanan permodalan

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yaitu SE Bank

yang memadai. Selain itu, penyempurnaan lebih lanjut

Indonesia Nomor 18/18/DKMP perihal Perubahan

terhadap ketentuan GWM LFR

dipandang dapat

Ketiga atas SEBI No.17/17/DKMP tentang Perhitungan

mengoptimalkan pelonggaran kebijakan moneter yang

Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan

dilakukan melalui penurunan suku bunga kebijakan dan

Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer pada tahun 2016. Karenanya, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan bahwa risiko dalam sistem keuangan masih terkelola dengan cukup baik, pada Agustus 2016 Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan GWM LFR.

Bank Indonesia

217


Grafik 6.18. Perkembangan Batas Atas dan Batas Bawah Ketentuan GWM-LDR/LFR

80%

92%

3 Agust 15

78%

92%

31 Des 13

78%

92%

1 Mar 11

78%

100%

LDR

LFR

24 Agust 16

Peningkatan batas bawah rasio LFR dari 78% ke 80%

CAR > 14% maupun bank yang memiliki CAR < 14%

tersebut telah mendorong perbankan melakukan

namun masih merupakan rasio modal yang memadai

proses intermediasi ke perekonomian. Hal ini dapat

bagi bank tersebut. Adapun bank yang memiliki rasio

terlihat dari penurunan jumlah bank yang tidak

LFR > 92% dengan CAR > 14% meningkat dari 36 bank

dapat memenuhi rasio LFR < 80% yaitu dari 26 bank

menjadi 41 bank, sementara bank yang memiliki rasio

di triwulan III 2016 menjadi 20 bank di akhir tahun

LFR > 92% dengan CAR < 14% naik dari 2 ke 3 bank.

2016. Adapun jumlah bank yang memiliki rasio LFR

Meningkatnya jumlah bank yang memiliki rasio LFR

dalam rentang 80% s.d. 92% stabil sebanyak 40 bank.

> 92% mencerminkan proses ekspansi intermediasi

Dalam periode yang sama, jumlah bank yang memiliki

perbankan juga didukung dengan kondisi permodalan

rasio LFR > 92% juga meningkat, baik yang memiliki

yang kuat.

Grafik 6.19.Perkembangan Jumlah Bank Yang Memenuhi Ketentuan GWM LFR

LFR <80%

42

80%
LFR>92%&CAR<14%

3

LFR>92%&CAR>14%

36

41

36 26

2

26

20 40

40

September

Desember

0 Juli

218

September

Bank Indonesia

Desember

Juli

Juli

September

Desember

Juli

September

Desember


6.4. Pengawasan Makroprudensial

yang memiliki keterkaitan dengan bank. Pemeriksaan makroprudensial tersebut bersifat tematik yang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

bertujuan untuk meyakini terjadinya risiko sistemik

wewenang menjaga stabilitas sistem keuangan, sebagai

ataupun kepatuhan bank dan/atau lembaga lainnya

otoritas makroprudensial, Bank Indonesia berwenang

atas kebijakan makroprudensial. Pemeriksaan tersebut

melakukan tidak hanya pengaturan makroprudensial

tidak ditujukan untuk menilai tingkat kesehatan

namun juga pengawasan makroprudensial. Dalam

institusi keuangan (bank) secara individual.

konteks

pengawasan

makroprudensial,

Bank

Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi

Dalam

melaksanakan

fungsi

pengawasan

bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan

makroprudensial, Bank Indonesia berpedoman kepada

makroprudensial dilakukan melalui surveilans dan

ketentuan internal pengawasan makroprudensial.

pemeriksaan makroprudensial.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan makroprudensial serta tindak lanjut

Surveilans

makroprudensial

dilakukan

terhadap

pengawasan maupun pengenaan sanksi. Selain

seluruh elemen sistem keuangan untuk mengetahui

pengawasan

kondisi

dengan

lanjut pengembangan pengawasan pasca peralihan

memantau, mengidentifikasi dan menilai risiko

pengawasan bank dari BI ke OJK, maka pengawasan

sistemik maupun ketidakseimbangan dalam sistem

oleh Bank Indonesia saat ini juga meliputi pengawasan

keuangan.

diperlukan,

di bidang moneter dan sistem pembayaran dengan

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

DSSK ditunjuk sebagai center of excellence pengawasan

makroprudensial terhadap bank dan lembaga lain

Bank Indonesia.

sistem

keuangan

Sementara

itu,

antara

apabila

lain

makroprudensial,

sebagai

Bank Indonesia

tindak

219


6.5. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Sinergi Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Lainnya

Tugas berat menjaga SSK tersebut hanya dapat dilaksanakan

apabila

koordinasi

antarotoritas,

baik dalam kerangka KSSK maupun secara bilateral antarotoritas, dapat berjalan dengan baik. Koordinasi antarotoritas

anggota

KSSK

berperan

krusial

Penerbitan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016

dalam upaya menjaga SSK mengingat keterkaitan

tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

dan irisan pelaksanaan tugas dan kewenangan

Keuangan (UU PPKSK) menjadi momentum signifikan

antarotoritas yang cukup signifikan terutama terkait

dalam membangun kestabilan sistem keuangan di

dengan bidang perbankan. Dalam hal ini, UU PPKSK

Indonesia dengan memberikan landasan yang kuat

menguatkan pentingnya koordinasi dan kerjasama

bagi empat otoritas sektor keuangan di Indonesia,

antarotoritas dalam pencegahan dan penanganan

yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas

krisis sistem keuangan, terutama antara BI, OJK, dan

Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan,

LPS. Dalam peranannya sebagai otoritas moneter,

untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) agar

sistem pembayaran, dan makroprudensial, UU

berfungsi efektif, efisien, serta mampu bertahan dari

PPKSK mengamanatkan koordinasi antara BI dengan

gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

otoritas terkait yang mencakup sejumlah hal yaitu:

UU tersebut menjadi panduan sinergi koordinasi yang

i) pertukaran data dan/atau informasi, ii) koordinasi

terstruktur antar empat otoritas sektor keuangan

antara BI dan LPS dalam penanganan permasalahan

tersebut dalam (i) melakukan koordinasi dalam rangka

solvabilitas bank, iii) koordinasi antara BI dan OJK dalam

pemantauan dan pemeliharaan SSK; (ii) melakukan

penyediaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek serta

penanganan krisis sistem keuangan; serta (iii)

penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik,

melakukan penanganan permasalahan bank sistemik,

maupun iv) dukungan dari Kementerian Keuangan, BI,

baik dalam kondisi SSK normal maupun kondisi krisis

dan OJK terhadap program restrukturisasi perbankan

sistem keuangan. Tugas tersebut menjadi tugas dari

yang diselenggarakan oleh LPS.

Komite yang dibentuk oleh UU PPKSK dalam rangka menjaga SSK terutama dalam melakukan pencegahan

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Bank

dan penanganan krisis sistem keuangan, yaitu Komite

Indonesia telah memiliki sejumlah kerangka koordinasi

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Anggota KSSK

bilateral dengan OJK dan LPS. Meskipun kerangka

terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator

koordinasi dengan kedua lembaga tersebut sudah ada

merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia sebagai

sejak sebelum penerbitan UU PPKSK, namun kerangka

anggota, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

kerjasama tersebut semakin diperkuat dengan adanya

Keuangan (Ketua DK OJK) sebagai anggota, dan Ketua

UU PPKSK. Kerangka koordinasi bilateral antara BI

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

dengan OJK maupun LPS diwujudkan dalam bentuk

(Ketua DK LPS) sebagai anggota. Di dalam KSSK ini,

Keputusan Bersama BI-OJK dan Nota Kesepahaman

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan

BI-LPS. Kesepakatan dalam kedua kerangka koordinasi

Ketua DK OJK memiliki hak suara. Sementara Ketua DK

bilateral tersebut diharapkan dapat memperlancar

LPS adalah anggota KSSK tanpa hak suara.

220

Bank Indonesia


dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi

kepada

perbankan.

Pengaturan

tersebut

BI dengan kedua lembaga tersebut dalam rangka

menunjukkan salah satu amanat perlunya terdapat

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang BI. Selain

koordinasi antara BI dan OJK.

itu, dalam rangka koordinasi dalam kerangka KSSK, BI telah menyusun ketentuan internal mengenai

Sejumlah pasal lain dalam UU OJK juga

Protokol Manajemen Krisis yang didalamnya antara

memberikan amanat koordinasi antara BI dan

lain mengatur mengenai koordinasi antar lembaga

OJK dalam pelaksanaan tugasnya yaitu sebagai

dalam kerangka KSSK.

berikut: - Dalam

a. Koordinasi Bilateral antara BI dan OJK

pasal

39

diatur

bahwa

dalam

melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi

Sebelum terbitnya UU PPKSK, kerangka koordinasi

dengan

BI

dalam

antara BI dan OJK lahir sebagai tindak lanjut

pengawasan di bidang Perbankan antara lain: i)

amanat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2011

kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). UU

ii) sistem informasi perbankan yang terpadu;

OJK menandai perubahan mendasar penataan

iii) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri,

kelembagaan otoritas keuangan di Indonesia.

penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman

Sebelum lahirnya OJK, Bank Indonesia merupakan

komersial luar negeri; iv) produk perbankan,

otoritas yang bertugas untuk: i) menetapkan

transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank

kebijakan moneter; ii) mengatur dan menjaga

lainnya; iv) penentuan institusi bank yang

kelancaran sistem pembayaran; dan iii) mengatur

masuk

dan mengawasi bank, sebagaimana diatur dalam

bank; dan v) data lain yang dikecualikan dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Bank Indonesia sebagaimana yang terakhir diubah

- Dalam pasal 40 ayat (1) diatur bahwa dalam

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas dan

tentang Bank Indonesia.

wewenangnya

kategori

membuat

systemically

memerlukan

peraturan

important

pemeriksaan

khusus terhadap bank tertentu, BI dapat Dengan lahirnya UU OJK, tugas mengatur dan

melakukan pemeriksaan langsung terhadap

mengawasi bank dari sisi mikroprudensial beralih

bank

dari Bank Indonesia kepada OJK. Sementara,

pemberitahuan

tugas mengatur dan mengawasi bank dari sisi

dahulu kepada OJK. Selanjutnya dalam ayat

makroprudensial tetap merupakan tugas Bank

(3) diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan

Indonesia yang cakupannya adalah hal-hal selain

bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diatur dalam pasal 7 UU OJK. Selain itu,

disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu)

penjelasan pasal 7 juga menyebutkan bahwa

bulan sejak diterbitkannya laporan hasil

dalam rangka pengaturan dan pengawasan

pemeriksaan.

tersebut,

dengan secara

menyampaikan tertulis

terlebih

makroprudensial, OJK membantu BI untuk

- Dalam pasal 41 ayat (2) diatur bahwa dalam

melakukan himbauan moral (moral suasion)

hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami

kesulitan

likuiditas

dan/atau

Bank Indonesia

221


-

kondisi kesehatan makin memburuk, OJK

payung bagi kerjasama dan koordinasi BI dan

segera

untuk

OJK yang meliputi empat area utama yaitu: 1)

melakukan langkah-langkah sesuai dengan

pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-

kewenangan Bank Indonesia.

masing; 2) pertukaran informasi Lembaga Jasa

Dalam pasal 43 diatur bahwa OJK, BI dan LPS

Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan

wajib membangun dan memelihara sarana

bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan

pertukaran informasi secara terintegrasi.

OJK; 3) penggunaan kekayaan dan dokumen yang

menginformasikan

ke

BI

dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; serta Pasal-pasal tersebut menegaskan pentingnya

4) pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang

koordinasi dengan adanya pemisahan antara fungsi

dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial mengingat adanya irisan

Selanjutnya, untuk memperlancar pelaksanaan

dalam pelaksanaan kewenangan BI sebagai

koordinasi dan kerjasama atas Keputusan Bersama

otoritas makroprudensial dan OJK sebagai otoritas

tersebut, telah pula disusun suatu Petunjuk

mikroprudensial. Karenanya, kerangka koordinasi

Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis yang mengatur

antara BI dan OJK telah lahir sejak tahun 2013 yaitu

detail pelaksanaannya. Kerjasama dan koordinasi

ditandai dengan kesepakatan antara Gubernur

tidak hanya meliputi antar satuan kerja di Kantor

Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK

Pusat BI-OJK melainkan juga mencakup kerjasama

melalui Keputusan Bersama BI dan OJK Nomor

dan koordinasi antara Kantor Perwakilan Bank

tanggal 18 Oktober 2013 tentang

Indonesia Dalam Negeri dengan Kantor Regional/

Rangka

Kantor OJK. Adapun lingkup koordinasi dan

Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas

kerjasama tersebut mencakup hal-hal sebagai

Jasa Keuangan. Kesepakatan antara BI dan OJK

berikut:

disusun dalam rangka mengelola peralihan

1. Pertukaran Data dan/atau Informasi Hasil

Kerjasama

dan

Koordinasi

Dalam

kewenangan agar berjalan lancar serta menjamin

Pengawasan LJK dan Macro-Surveillance

tetap lancarnya koordinasi dalam pelaksanaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Bank

tugas masing-masing otoritas.

3. Penyusunan

Kajian

dan/atau

Penelitian

Bersama Kerjasama dan koordinasi BI dan OJK tersebut

4. Stance Indonesia atas Isu-Isu Fora Internasional

dilandasi

5. Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi

dengan

prinsip-prinsip:

i)bersifat

kolaborasi; ii) meningkatkan efisiensi efektivitas;

iii)

menghindari

duplikasi;

dan iv)

melengkapi pengaturan di sektor keuangan;

dan Edukasi Kepada Masyarakat 6. Kerjasama dan Koordinasi di Bidang Sistem Pembayaran

dan v) memastikan kelancaran pelaksanaan

7. Kerjasama dan Koordinasi antara Kantor

tugas BI dan OJK, dalam rangka mencapai

Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

dengan Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa

Keputusan

Keuangan

222

Bersama

Bank Indonesia

tersebut

merupakan


terintegrasi yang telah dibangun oleh BI dan Berbagai pelaksanaan kerjasama dan koordinasi

OJK saat ini serta potensi integrasi pelaporan

antara BI dan OJK telah berjalan dengan baik.

dari Lembaga Jasa Keuangan .

Sejumlah pencapaian telah dicatatkan dari hasil kerjasama dan koordinasi tersebut, diantaranya: 1. Pertukaran data dan/atau informasi. Salah

2. Penggunaan dokumen dan/atau kekayaan. Dalam

bidang

arsip/dokumen,

identifikasi

telah

satu bentuk kerjasama dan koordinasi yang

dilakukan

paling krusial antara BI dan OJK adalah

antara BI dan tim transisi OJK, termasuk

pertukaran data dan/atau informasi. Dalam

mekanisme

menjalankan tugas dan wewenangnya, BI dan

oleh OJK kepada BI, yaitu arsip/dokumen

OJK membutuhkan data yang bersumber dari

pengaturan dan pengawasaan bank sebelum

Lembaga Jasa Keuangan antara lain perbankan,

peralihan

IKNB, dan Pasar Modal. Sehubungan dengan

kepada OJK. Selanjutnya, terkait dengan

hal tersebut, BI dan OJK berkoordinasi dan

penggunaan kekayaan BI oleh OJK, telah pula

bekerjasama dalam melakukan pertukaran

diatur mekanisme pengembalian dan/atau

data dan/atau informasi sebagaimana amanat

perpanjangan penggunaan kekayaan BI oleh

Pasal 43 UU OJK. Pertukaran data dan/

OJK.

peminjaman

kewenangan

arsip/dokumen arsip/dokumen

mikroprudensial

informasi tersebut dilakukan diantaranya melalui suatu sarana yang disebut Sarana

3. Penugasan pejabat dan/atau pegawai BI

Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT)

kepada OJK. Dalam bidang SDM, sesuai

untuk data yang sifatnya machine to machine

dengan UU OJK, penugasan pejabat dan/atau

(data capturing dari aplikasi pelaporan).

pegawai BI kepada OJK telah berakhir pada

Sementara, untuk pertukaran data dan/

31 Desember 2016. Atas hal tersebut, telah

atau informasi BI-OJK yang bukan machine

diselesaikan pengalihan pegawai baik yang

to machine dipertukarkan melalui sarana

memilih untuk menjadi pegawai OJK, ataupun

lainnya seperti Sarana Pertukaran Informasi

yang memilih untuk kembali ke BI. Dalam

Terintegrasi Information Exchange Application

masa penyelesaian penugasan dimaksud, BI

(SAPIT IEA), surat, CD maupun e-mail.

dan OJK terus berkoordinasi dan bekerjasama sehingga hak ataupun kewajiban pegawai yang

Terkait

dengan

keterlibatan

LPS

dalam

pertukaran data/informasi, saat ini BI dan

memilih menjadi pegawai OJK telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK masing-masing telah memiliki Nota Kesepahaman dengan LPS dimana di dalamnya

Selanjutnya, pasca penerbitan UU PPKSK, BI-OJK

mengatur mengenai pertukaran data dan/atau

juga menyusun Petunjuk Pelaksanaan sebagai

informasi masing-masing lembaga. Ke depan

tindak lanjut diterbitkannya UU PPKSK

akan segera diatur mengenai keterlibatan

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi

yaitu

LPS dalam sarana pertukaran informasi

Bank Indonesia

223


tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Bank

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dengan

Sistemik serta Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama

Lembaga Penjamin Simpanan. Nota Kesepahaman

dan

Pemberian

(NK) tersebut merupakan pembaharuan dari

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan

Surat Keputusan Bersama BI-LPS tahun 2009

Likuiditas Jangka Pendek Syariah.

dengan mempertimbangkan telah beralihnya

Koordinasi

Dalam

Rangka

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan Sejauh ini koordinasi dan kerjasama antara

pengawasan mikroprudensial perbankan kepada

BI dan OJK telah berjalan dengan cukup baik,

OJK serta telah diterbitkannya UU PPKSK pada

diantaranya terkait dengan pertukaran data rutin,

April 2016.

pengembangan laporan, serta koordinasi dalam penyusunan peraturan BI maupun peraturan OJK.

Cakupan koordinasi dan kerjasama antara BI-LPS meliputi: i) kerjasama dan koordinasi penyelesaian

Ke depan, kebutuhan koordinasi dan kerjasama

Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik berupa

antara BI dan OJK semakin perlu diperkuat. Hal

pencabutan izin usaha; ii) pendanaan dalam

ini tidak hanya dilandasi dengan sejarah pendirian

rangka penanganan permasalahan solvabilitas

OJK, melainkan juga adanya perkembangan

Bank; iii) pertukaran data dan/atau informasi; iv)

dalam industri keuangan yang membutuhkan

pengembangan kompetensi pegawai; v) penelitian,

penanganan terpadu antarotoritas. Beberapa

kajian dan/atau survei bersama; vi) sosialisasi dan/

perkembangan

atau edukasi bersama; vii) penugasan pegawai;

dalam

bidang

financial

pendalaman

technology,

dan

dan/atau viii) penanganan pelaksanaan tugas

financial inclusion sangat jelas terkait dengan

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

kewenangan berbagai otoritas, terutama karena

undangan yang berlaku, antara lain mendukung

objek pengaturan dan pengawasannya sebagian

pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),

besar

pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses

pasar

keuangan,

adalah

perbankan.

Berbagai

inisiatif

yang diluncurkan oleh masing-masing lembaga

keuangan.

hendaknya dapat dirumuskan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi agar lebih efisien serta

Cakupan yang terkait dengan aspek pendanaan

memberikan nilai tambah yang lebih besar.

dalam

rangka

penanganan

permasalahan

solvabilitas bank, merupakan amanat Pasal 27 ayat b. Koordinasi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin

(2) dan Pasal 37 ayat (2) UU PPKSK yang mengatur

Simpanan

tentang penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Kerangka koordinasi dan kerjasama antara BI dan

oleh LPS kepada BI dalam rangka penanganan

LPS diwujudkan melalui penandatanganan Nota

permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank

Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia

selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem

dan Ketua Dewan Komisioner LPS Nomor

keuangan. Sebagai tindak lanjut dari amanat

tanggal 28 Juli 2016 tentang Koordinasi dan

Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi,

peraturan pelaksanaan dengan ditandatangani

224

Bank Indonesia

tersebut,

telah

disusun


Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penjualan

Sebagaimana disebutkan di atas, selain penguatan

Surat Berharga Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

koordinasi,

Kepada Bank Indonesia pada 31 Oktober 2016. PKS

momentum untuk mensinergikan Protokol Manajemen

tersebut merupakan pedoman pelaksanaan bagi

Krisis antarotoritas di Indonesia sebagai pedoman yang

BI dan LPS untuk melakukan transaksi penjualan

terintegrasi mengenai proses kerja dan pengambilan

SBN dalam rangka penanganan permasalahan

keputusan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem

solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank

keuangan. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah melakukan

sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan

penguatan terhadap kerangka Protokol Manajemen Krisis

sesuai dengan keputusan Komite Stabilitas Sistem

di tiga tugas Bank Indonesia yaitu bidang moneter, sistem

Keuangan (KSSK).

pembayaran, dan makroprudensial (Boks 6.2.).

penerbitan

UU

PPKSK

juga

Bank Indonesia

menjadi

225


Boks 6.1

Center of Excellence Pengawasan Bank Indonesia

Pasca beralihnya pengawasan Bank dari BI ke OJK pada

stabilitas sistem keuangan mengingat variabel-

bulan 2014, maka cakupan pengawasan oleh Bank

variabel moneter tersebut juga merupakan dari

Indonesia saat ini adalah sesuai dengan cerminan

sumber risiko bagi sistem keuangan.

tiga tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran,

dan

makroprudensial.

Karenanya

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang

cakupan pengawasan Bank Indonesia saat ini meliputi

diterapkan

untuk

menjaga

pengawasan di bidang moneter, sistem pembayaran,

keuangan juga turut berpengaruh terhadap

dan makroprudensial. Dalam hal ini, tugas tersebut

pencapaian

dilaksanakan oleh Departemen Surveilans Sistem

sistem pembayaran. Sebagai contoh, kebijakan

Keuangan (DSSK) yang telah ditunjuk sebagai center of

makroprudensial

excellence pengawasan Bank Indonesia.

tambahan bantalan modal bank sesuai dengan

target

moneter

yang

stabilitas dan

mengatur

sistem stabilitas

mengenai

siklus ekonomi (countercyclical capital buffer) Sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran,

dapat mempengaruhi penyaluran kredit oleh bank

dan makroprudensial, Bank Indonesia memiliki

ke dalam perekonomian domestik. Hal tersebut

kepentingan

melakukan

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

pengawasan terhadap implementasi kebijakan

sehingga pada akhirnya dapat turut berpengaruh

Bank Indonesia mengingat tujuan/sasaran yang

terhadap pencapaian inflasi yang menjadi target

ingin dicapai dari kebijakan diketiga area tersebut

kebijakan moneter.

yang

besar

untuk

mempunyai keterkaitan satu sama lain yang dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Hubungan antara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran dapat dilihat dari peranan

Kebijakan moneter memiliki sasaran akhir untuk

fungsi sistem pembayaran dalam sistem keuangan.

mencapai stabilitas moneter yang bermuara

Permasalahan dalam sistem pembayaran akan

pada stabilitas nilai Rupiah. Mengingat sebagian

berpengaruh langsung maupun tidak langsung

besar pelaku ekonomi juga merupakan elemen

terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya,

dalam sistem keuangan, perubahan perilaku

kondisi di sistem keuangan, seperti kecukupan

karena perubahan kebijakan moneter secara tidak

likuiditas bank untuk menjalankan kewajibannya

langsung akan berpengaruh terhadap kondisi

dalam transaksi di sistem pembayaran akan turut

sistem keuangan, yang pada akhirnya bermuara

mempengaruhi kelancaran sistem pembayaran.

pada stabilitas sistem keuangan. Karenanya

Dengan demikian, kebijakan makroprudensial

monitoring terhadap variabel-variabel moneter

yang terkait dengan peran bank sentral sebagai

dilakukan tidak hanya untuk pencapaian tujuan

penyedia pinjaman likuiditas (Lender of Last

stabilitas moneter namun juga untuk tujuan

Resort) akan turut berpengaruh terhadap stabilitas sistem pembayaran.

226

Bank Indonesia


Gambar Boks 6.1.2. Interaksi Kebijakan Bank Indonesia di Bidang Makroprudensial, Moneter dan Pasar Uang, serta Sistem Pembayaran

Objective

Stabilitas Nilai Tukar Rp

Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem Pembayaran yang Lancar, Aman, Efisien dan Handal

Scope

Pelaku Ekonomi

Bank

Bank dan LSB

Moneter & Pasar Uang

Makroprudential

Sistem Pembayaran

Policy

Risiko dan Kerentanan

Risiko Likuiditas Risiko Nilai Tukar

Risiko Sistemik: • Financial Imbalances & Procyclicality • Common Exposure • Risk Herding & Taking • Contagion & Intercon

Risiko Settlement: Gangguan Operasional: eg System Failure Permasalahan Likuiditas Risiko Kredit, Likuiditas, Ops, Reputasi dan Hukum terkait Produk dan Aktivitas Sp

Risiko Inflasi

Memperhatikan keterkaitan sasaran yang ingin

pada aspek kepatuhan ketentuan moneter

dicapai dari tiga tugas Bank Indonesia, maka

(GWM, utang luar negeri (ULN), posisi devisa

pengawasan merupakan elemen yang penting

neto (PDN)) dan identifikasi risiko di pasar

dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. Hasil

uang dalam rangka mendukung analisis risiko

pengawasan akan menjadi masukan untuk melihat

sistemik.

efektivitas kebijakan maupun kepatuhan terhadap kebijakan Bank Indonesia. Adapun cakupan dari

c. Pengawasan sistem pembayaran antara lain

masing-masing pilar pengawasan Bank Indonesia

meliputi pengawasan terhadap bank sebagai

adalah:

peserta BI RTGS dan SKNBI dan pengawasan

a. Pengawasan

makroprudensial

dilakukan

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

terhadap sistem keuangan dalam rangka

oleh

industri

berupa

alat

pembayaran

mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik,

menggunakan kartu (APMK), uang elektronik

mendorong fungsi intermediasi yang seimbang

(UE) termasuk layanan keuangan digital, dan

dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi.

transfer dana Bank. Dengan cakupan tersebut, pengawasan sistem pembayaran akan fokus

b. Pengawasan moneter antara lain mencakup

terhadap aktivitas sistem pembayaran yang

pengawasan terhadap aktivitas treasury Bank

dapat menimbulkan risiko sistemik, seperti

dan aktivitas Pialang Pasar Uang, dengan fokus

adanya keterkaitan yang tinggi dari para pelaku

Bank Indonesia

227


sistem pembayaran. Selain itu, pengawasan

kerjasama penyelenggara sistem pembayaran

juga

dengan pihak lain.

dilakukan

atas

penerapan

prinsip

berpengaruh

Berdasarkan cakupan pengawasan tersebut, tiga

pada keamanan, kelancaran, kehandalan

tujuan utama Pengawasan yang dilakukan oleh Bank

dan efisiensi sistem pembayaran, termasuk

Indonesia adalah (1) mencegah dan mengurangi risiko

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

sistemik; (2) memastikan penyelenggaraan sistem

Dalam hal ini, pengawasan juga dilakukan

pembayaran dan aktivitas pasar keuangan dilakukan

terhadap

proses

dengan memperhatikan penerapan prinsip kehati-

terhadap

pengembangan

kehati-hatian

yang

dapat

pemberian

persetujuan

kegiatan

jasa

sistem pembayaran, pengembangan produk

hatian; dan (3) memastikan kepatuhan terhadap implementasi ketentuan Bank Indonesia.

dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan Gambar Boks 6.1.2. Siklus Pengawasan Bank Indonesia Siklus Keuangan & Makroekonomi Kebijakan Moneter, Makroekonomi (GDP, Fiskal, BaP), Perkembangan Pembiayaan, ULN.

- Global - Domestik

Lembaga Keuangan Size, Interconn ectedness Complexity, Aspek Compliance

- Bank Besar - IKNB

Pasar Keuangan dan Infrastruktur •

• • •

Rekomendasi Penyempurnaan kebijakan pada Satker terkait Makroprudential, Moneter (termasuk Pasar Keuangan) dan Sistem Pembayaran Rekomendasi Penguatan pengawasan Koordinasi dengan institusi/otoritas lain Pembinaan: Rekomendasi kepada Bank, Pengenaan Sanksi

Evaluasi dan Tindak Lanjut

SURVEILANS

1

Entitas Non keuangan

TEMATIK (Makroprudensial, Moneter, dan SP

KEPATUHAN - Targeted

LAPORAN SURVEILANS SISTEM KEUANGAN Laporan Reguler/Periodik Laporan Insidentil/Tematik Banking Industry Rating Risk Register LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

228

Bank Indonesia

Asset & Liabilities ( Leverage), Likuiditas, Asset Turn Over, DER Indeks Keyakinan Konsumen, DIR

- Korporasi - Rumah Tangga 3

Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

SIKLUS PENGAWASaN BANK INDONESIA PEMERIKSAAN

Liquidity, Maturity, Curency mismatch, Aspek Compliance, Ops Risk

-Pasaar Uang -Pasaar Modal dan Ekuitas -Pasar Valas -Pialang Pasar Uang (PPU)

2

- Entitas Penyelenggara - Sistem dan Pendukung

Monitoring Identifikasi Monitoring Asesmen Asesmen Risiko Sistemik: • Granular Stress Test • Liquidity Stress Test • Banking Industry Rating & Risk Register • Network Analysis

Risiko Peserta RTGS-SKNBI dan PJSP: Likuiditas, Settlement, Interconnectedness, Oprasional, aspek compliance, Persetujuan PJSP

Risiko Sistemik Sumber Risiko Sistemik Dan Transmisi Risiko Sistemik

Kerentanan

Sumber Risiko dari Informasi EWI dan analisis sumber risiko prioritas Sumber Risiko Lainnya, termasuk sumber risiko dibidang moneter Trasmisi Risiko : Lembaga Keuangan, Sektor Ril, Pasar, Sistem Pembayaran

• Financial Imbalances (termasuk Procyclicality) • Common Exposure • Interconnectedness & Contagion effect dari idiosyncratic risk

Risiko Lain & Kepatuhan Asesmen Risiko Lain: Risk Matrix Asesmen Risiko Lain: Risk Matrix

Risiko Moneter dari Interkasi Pelaku Sistem Keuangan • Aktivitas Pasar uang, pasar valas, treasury bank termasuk lembaga pendukung • Transaksi valas rupiah,dll

Prinsip PrinsipKehati-hatian Kehati-hatian Penyelengara Penyelengarajasa jasaSPSP Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Instrumen dan Produk Sistem Pembayaran

Prinsip Kehati-hatian Kepatuhan Penyelengara jasa SP Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Makroprudensial, Sistem Pembayaran Moneter, Instrumendan danSP Produk Pialang Pasar Uang Sistem Pembayaran


Kerangka Pengawasan Bank Indonesia dibangun

keuangan

yang

meliputi

melalui suatu siklus pengawasan yang berkelanjutan

timbulnya

risiko

dengan cakupan kegiatan yang terdiri dari kegiatan

keuangan dan (2) identifikasi risiko lain pada

surveilans, pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil

aktivitas pasar uang dan sistem pembayaran

pengawasan.

yang tidak terkait langsung dengan risiko

sistemik

(1)

identifikasi

dalam

sistem

sitemik. Pelaksanaan

surveilans

pemantauan

dilakukan

(monitoring),

melalui identifikasi

Identifikasi risiko sistemik dimulai dengan

(identification), dan asesmen (assessment).

analisis sumber risiko prioritas bagi sistem

a) Pemantauan

keuangan serta proses transmisinya ke sistem

Pemantauan dilakukan terhadap data dan

keuangan. Sumber risiko berupa gangguan

informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam

atau shock tersebut dapat berasal dari faktor

rangka mengidentifikasi risiko yang berpotensi

eksternal maupun faktor internal. Sumber

mempengaruhi kondisi dan stabilitas sistem

risiko dari faktor eksternal diantaranya kondisi

keuangan. Data dan informasi tersebut antara

ekonomi global, penurunan harga komoditas,

lain mencakup siklus keuangan, kondisi dan

perkembangan geopolitik dan lain sebagainya.

kinerja lembaga keuangan (seperti

bank,

Sementara itu, sumber risiko dari faktor

lembaga keuangan non bank, maupun grup

internal dapat berupa gangguan yang cukup

konglomerasi

pasar

masif pada sistem pembayaran atau kegagalan

keuangan dan infrastruktur berikut pelaku

institusi keuangan yang tergolong sistemik.

yang terkait (seperti pasar uang, pasar valas,

Gangguan atau shock yang termaterialisasi

pasar modal dan ekuitas, serta pialang pasar

pada institusi keuangan akan terefleksi pada

uang), kondisi entitas non keuangan, sektor

perubahan atau pemburukan profil risiko

riil (yang meliputi sektor korporasi dan

institusi tersebut, seperti risiko kredit, pasar,

rumah tangga), dan penyelenggaraan sistem

dan operasional. Jika pemburukan tersebut

pembayaran (yang mencakup: i) pemantauan

dibarengi dengan kerentanan di dalam sistem

terhadap kegiatan dan transaksi bank sebagai

keuangan, maka potensi peningkatan risiko

peserta BI RTGS dan SKNBI maupun ii)

sistemik akan semakin tinggi. Kerentanan

pemantauan kegiatan penyelenggaraan jasa

pada sistem keuangan dapat dijabarkan ke

sistem pembayaran oleh industri, termasuk

dalam beberapa kondisi, yaitu (1) financial

pelaporan terhadap produk, kegiatan, dan

imbalances, termasuk procyclicality, (2) risk

kerjasama sistem pembayaran, serta aspek

taking dan risk herding behaviour, dan (3)

pendukung lainnya).

common exposure serta interconnectedness

keuangan),

kondisi

dalam sistem keuangan. b) Identifikasi

Dalam tahap ini akan dilakukan identifikasi

Identifikasi risiko lain pada pasar keuangan dan

dan analisis sumber instabilitas pada sistem

sistem pembayaran meliputi identifikasi risiko-

Bank Indonesia

229


risiko yang tidak terkait langsung dengan

risiko lain yang saat ini sedang dikembangkan

risiko sistemik, namun dapat berpengaruh

adalah

terhadap pencapaian sasaran kebijakan

dapat menggambarkan profil risiko setiap

moneter

penyelenggara sistem pembayaran.

maupun

sistem

pembayaran.

penggunaan

risk

matrix

yang

Sebagai contoh, pada sistem pembayaran

Sesuai dengan tahapan siklus pengawasan Bank

juga dilakukan identifikasi risiko operasional

Indonesia, apabila diperlukan, Bank Indonesia

untuk penyelenggaran kartu kredit pada

dapat melakukan pemeriksaan, baik yang terkait

setiap

dengan pengawasan moneter, makroprudensial

bank

penyelenggara.

Identifikasi

risiko tersebut tidak terkait langsung dengan

maupun

sistem

pembayaran.

Pemeriksaan

risiko sistemik namun sangat berpengaruh

tersebut dibedakan menjadi pemeriksaan yang

terhadap pencapaian tujuan pengawasan

bersifat tematik dan kepatuhan. Pemeriksaan

sistem pembayaran dalam mencapai sistem

tematik dilakukan untuk suatu topik tertentu pada

pembayaran yang aman, lancar, handal dan

satu atau beberapa bank, sementara pemeriksaan

efisien.

kepatuhan lebih bersifat pemeriksaan berbasis kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia.

c) Asesmen

230

Asesmen dilakukan terhadap risiko sistemik

Hasil pengawasan selanjutnya akan menentukan

dan risiko lain. Saat ini, asesmen risiko sistemik

tidak lanjut pengawasan yang perlu dilakukan,

antara lain dilakukan dengan menggunakan

baik berupa rekomendasi kebijakan, pembinaan

beberapa tools seperti granular stress test,

kepada bank/penyelenggara sistem pembayaran,

liquidity stress test, Banking Industry Rating,

penguatan pengawasan, maupun pengenaan

dan network analysis. Sementara itu, asesmen

sanksi kepada bank dan/atau pihak lain.

Bank Indonesia


Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bank Indonesia

Boks 6.2

Pengalaman krisis tahun 1997 dan 2008 telah

bagi Bank Indonesia untuk menyempurnakan

mengajarkan

sistem

PMK BI yang disusun pada tahun 2012 dalam

keuangan. Krisis yang terjadi dalam suatu

bentuk Peraturan Dewan Gubernur Nomor18/16/

sistem keuangan dapat bersumber dari faktor

PDG/2016 tentang Protokol Manajemen Krisis dan

domestik maupun

faktor eksternal sebagai

Surat Edaran Intern Nomor 18/105/INTERN tahun

dampak rambatan dari kondisi perekonomian

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol

global. Kerentanan pada sistem keuangan serta

Manajemen Krisis. Penyempurnaan tersebut

adanya

mencakup beberapa penyesuaian pengaturan

domestik

pentingnya

gangguan/shock meningkatkan

stabilitas

eksternal potensi

maupun terjadinya

khususnya

terkait

dengan

status

tekanan,

krisis sistem keuangan yang dapat menimbulkan

mekanisme tukar menukar data dan informasi,

biaya penanganan krisis yang besar serta

serta mekanisme koordinasi dengan Komite

membutuhkan waktu pemulihan yang cukup

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam kerangka

lama. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut yang

PMK Nasional.

dilakukan oleh otoritas akan berperan krusial guna meminimalkan semakin memburuknya dan

Pengaturan PMK BI dalam PDG tahun 2016

menyebarnya dampak krisis sistem keuangan.

bertujuan

Karenanya diperlukan suatu pedoman yang

sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang

mengatur secara terstruktur tindakan yang akan

mengatur proses kerja di Bank Indonesia serta

dilakukan dalam pencegahan dan penangangan

sebagai landasan hukum bagi Bank Indonesia

krisis dalam suatu Protokol Manajemen Krisis.

dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan

Untuk itu, sebagai salah satu perangkat dalam

tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan

menjaga

Bank

dan penanganan Krisis. PMK BI mencakup 3

Indonesia telah membangun Protokol Manajemen

(tiga) sub protokol yaitu sub protokol Moneter

Krisis internal sebagai pedoman dan payung

– Nilai Tukar, sub protokol Makroprudensial,

hukum yang mengatur proses kerja di dalam Bank

dan sub protokol Sistem Pembayaran. Ketiganya

Indonesia secara sistematis dan terintegrasi yang

merepresentasikan

disebut dengan Protokol Manajemen Krisis Bank

Indonesia.

stabilitas

sistem

keuangan,

untuk

menjadi

tiga

pedoman

tugas

utama

yang

Bank

Indonesia (PMK BI). Setiap sub protokol mengatur pelaksanaan Disahkannya Undang Undang Pencegahan dan

surveilans dan asesmen baik secara berkala

Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)

maupun sewaktu-waktu sebagai salah satu langkah

pada tanggal 15 April 2016 menjadi momentum

dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan.

Bank Indonesia

231


Surveilans dan asesmen tersebut dilakukan melalui

Indikasi status tekanan dari hasil surveilans

beberapa kegiatan yang mencakup:

dan asesmen dibedakan menjadi Normal dan

(1) Identifikasi risiko, baik global maupun domestik.

Ditengarai Krisis. Kondisi Normal dibedakan lagi

Identifikasi dilakukan terhadap risiko-risiko yang

menjadi kondisi Stabil, Waspada, dan Siaga. Kriteria

dapat memicu peningkatan tekanan nilai tukar dan

dari masing-masing status tekanan dibedakan

eksternal, ketidakstabilan sistem keuangan serta

antara lain berdasarkan intensitas tekanan,

peningkatan risiko sistemik, dan ketidakstabilan

dampak terhadap Stabilitas Sistem Keuangan dan

sistem pembayaran, hal tersebut dilakukan melalui

perekonomian serta respon kebijakan yang harus

pengumpulan dan monitoring data dan informasi.

diambil oleh Bank Indonesia.

(2) Analisis kerentanan dan faktor pemicu

Pengambilan keputusan dalam rangka PMK

terjadinya peningkatan tekanan Nilai Tukar dan

BI dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur

Eksternal, ketidakstabilan Sistem Keuangan serta

(RDG). Tujuan dari RDG tersebut yaitu untuk

peningkatan Risiko Sistemik dan ketidakstabilan

mengambil keputusan terkait: (1) status tekanan,

Sistem Pembayaran. Analisa dilakukan dengan

(2) penyampaian status tekanan kepada KSSK,

menggunakan berbagai indikator baik kuantitatif

(3) respons kebijakan yang perlu dilakukan oleh

maupun kualitatif.

Bank Indonesia, dan (4) opsi respons kebijakan yang memerlukan koordinasi dengan Pemerintah,

(3) Perumusan indikasi status tekanan subprotokol

KSSK, dan atau institusi terkait lainnya. Dalam hal

Moneter-Nilai Tukar, subprotokol Makroprudensial,

RDG menetapkan status tekanan ditengarai Krisis,

dan subprotokol Sistem Pembayaran.

RDG dapat memutuskan pembentukan pusat penanganan krisis sistem keuangan Bank Indonesia

Kegiatan surveilans dan asesmen dalam rangka

guna

PMK BI tersebut dilakukan oleh masing-masing

yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan

subprotokol

penanganan Krisis.

secara

berkala

(yaitu

bulanan,

mempercepat

langkah

atau

prosedur

mingguan dan harian) maupun sewaktu-waktu. dengan

Dalam kaitannya dengan PMK Nasional, pada

menggunakan indikator baik kualitatif maupun

status tekanan Ditengarai Krisis, Bank Indonesia

kuantitatif.

akan mengusulkan penyelenggaraan Rapat KSSK

Surveilans

dan

asesmen

dilakukan

guna membahas perubahan status tekanan Hasil surveilans dan asesmen dengan menggunakan

tersebut. Hal tersebut dilakukan mengingat pada

berbagai indikator tersebut memuat analisis

kondisi Ditengarai Krisis respons kebijakan harus

perkembangan, potensi risko, serta indikasi status

dilakukan dengan menyeluruh secara nasional.

tekanan terhadap masing-masing subprotokol.

232

Bank Indonesia


Dalam kerangka PMK nasional, Bank Indonesia

keuangan sesuai dengan tiga kewenangan Bank

merupakan salah satu dari 4 (empat) lembaga yang

Indonesia di bidang moneter, makroprudensial,

memilki tugas untuk menjaga SSK terutama dalam

dan sistem pembayaran, (3) memberikan masukan

melakukan pencegahan dan penanganan krisis

kepada OJK dalam penetapan bank sistemik,

sistem keuangan. Selain Bank Indonesia, 3 (tiga)

(4) sebagai pemberi Pinjaman Likuiditas Jangka

lembaga lainnya adalah Kementerian Keuangan,

Pendek/Syariah (PLJP/S), (5) sebagai pembeli

OJK, dan LPS. Berdasarkan UU PPKSK, Komite yang

Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh LPS

bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan

untuk penanganan Bank bermasalah berdasarkan

dan penanganan krisis sistem keuangan disebut

keputusan KSSK, dan (6) memberikan dukungan

dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

terhadap Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)

yang beranggotakan Menteri Keuangan yang

yang dilakukan oleh OJK dan LPS. Pelaksanaan

merangkap sebagai koordinator, Gubernur Bank

amanat UU PPKSK memerlukan koordinasi dan

Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan

kerjasama antarotoritas baik secara bilateral

Ketua Dewan Komisionar LPS.

maupun melalui KSSK. Karenanya koordinasi dan kerjasama dalam kerangka PMK Nasional Indonesia

menjadi prioritas setiap lembaga dalam menjaga

mempunyai peran yang sangat signifikan dalam

stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan peran

rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem

Bank Indonesia dalam kerangka PMK nasional

keuangan yaitu (1) sebagai anggota KSSK dengan

tersebut juga diatur dalam ketentuan internal

hak suara, (2) berperan aktif dalam koordinasi

Bank Indonesia mengenai PMK Bank Indonesia

pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem

dan peraturan Bank Indonesia lainnya.

Berdasarkan

UU

PPKSK,

Bank

Bank Indonesia

233

Bermain layang-layang memerlukan pengenalan cuaca serta arah dan kecepatan angin sehingga dapat mengendalikan layang-layang agar layang-layang terbang dengan stabil dan tenang di angkasa. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga dapat memproyeksikan kondisi perekonomian baik global maupun domestik, tantangan yang akan dihadapi serta potensi risiko yang ada sehingga dapat mempersiapkan respons kebijakan yang diperlukan agar stabilitas tetap terjaga dengan baik.

07 Pada tahun 2017, stabilitas sistem keuangan (SSK) diperkirakan dalam kondisi terkendali seiring dengan membaiknya perekonomian serta didukung oleh meningkatnya ketahanan dan kinerja industri perbankan. Sejalan dengan hal tersebut pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di 2017 diperkirakan akan lebih baik. Risiko kredit juga diperkirakan stabil dan diharapkan menurun sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian terdapat beberapa sektor ekonomi yang tetap perlu menjadi perhatian dan dicermati terkait dengan perkembangan risiko kredit di sektor-sektor tersebut. Kedepan, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu dicermati, baik dari sisi eksternal (antara lain pemulihan ekonomi global yang belum stabil dan ketidakpastian arah kebijakan pemerintah AS) maupun internal (antara lain potensi kenaikan inflasi dari (administered price) yang dapat mempengaruhi SSK. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa akan memperkuat kebijakan makroprudensial yang terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran, termasuk penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK dan LPS. Kebijakan makroprudential terutama diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan menjaga resiliensi sistem keuangan yakni antara lain melalui penguatan asesmen dan surveillance terhadap sistem keuangan, serta identifikasi dan pemantauan risiko sistemik dengan menggunakan Balance set of Systemic Risk.

Tantangan, Outlook dan Arah Kebijakan SSK Ke Depan


TANTANGAN, OUTLOOK DAN ARAH KEBIJAKAN

Prospek SSK 2017 diperkirakan terkendali yang didukung oleh meningkatnya ketahanan dan kinerja industri perbaikan di tengah membaiknya kondisi perekonomian.

Internal

Eksternal

üü Pemulihan ekonomi global yang belum stabil. üü Ketidakpastian arah kebijakan pemerintah AS termasuk rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak tiga kali pada tahun 2017. üü Rebalancing yang terjadi di China.

üü Potensi kenaikan inflasi yg bersumber dari administred price dan volatile food üü Menjaga agar tidak terdapat kenaikan NPL, serta upaya perbaikan kinerja debitur üü Struktur dana perbankan yang belum seimbang dan pasar keuangan yang masih belum dalam üü Tidak terpenuhinya target penerimaan negara dari pajak dapat menyebabkan pemotongan anggaran pengeluaran pemerintah sehingga dpt mempengaruhi stimulus fiskal bagi perekonomian

5,0%–5,4%

4,0% ± 1% yoy


Rp

Rp


Rp

26% 18% 23%

16%

20%

14% 11%

12%

17%

10% 14%

12%

9%

8% 6%

11%

4% 10%

8% 5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013

Rp

2014

2015

2016

2017

2% 0%


2014

2015

2016

2017

Arah Kebijakan SSK

1. Memperkuat dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial untuk mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan 2. Identifikasi dan pemantauan risiko sistemik dengan menggunakan Balance set of Systemic Risk dalam bentuk Risk Assesment Matriks untuk mendeteksi risiko prioritas yang berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan pada sistem keuangan, 3. Penguatan kerangka manajemen krisis melalui penetapan alignment indikator SSK dan hasil surveillance Bank Indonesia dengan PMK Nasional, 4. Mendukung upaya-upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan terhadap guncangan/shock, serta 5. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK dan LPS untuk mendukung bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

236

Bank Indonesia

Tantangan,Outlook Outlook dan Tantangan, danArah ArahKebijakan KebijakanSSK SSKKe Ke Depan Depan

7.1. Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan

kawasan emerging market yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5%.

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

7.1.1. Peluang dan Tantangan Eksternal Tantangan dari sisi eksternal antara lain adalah: (1)

Variabel

2015

2016

2017

2018

pemulihan ekonomi global yang belum stabil, (2)

PDB Dunia

3,2

3,1

3,4

3,6

tekanan inflasi di negara maju diperkirakan akan

- PDB Advance Economies

2,1

1,6

1,9

2,0

-PDBEmerging Economies

4,1

4,1

4,5

4,8

World Trade Volume

2,7

1,9

3,8

4,1

meningkat sehingga dapat mendorong kebijakan moneter ketat di negara-negara tersebut, (3) risiko

Sumber: WEO IMF 2017

geopolitik di Eropa, serta (4) ketidakpastian arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) termasuk rencana kenaikan suku bunga The Fed yang dapat

Kontributor pertumbuhan tersebut antara lain berasal

mendorong penguatan mata uang AS sehingga

dari pertumbuhan ekonomi China dan AS pada tahun

meningkatkan cost of borrowing serta berpotensi

2017 yang masing-masing diperkirakan akan tumbuh

menimbulkan tekanan pada arus modal dan nilai tukar.

sebesar 6,5% dan 2,3%. Pertumbuhan ini terutama

Selain itu, rebalancing (konsolidasi dan menyesuaikan

didukung oleh faktor: (1) relatif terbatasnya peluang

sumber-sumber pertumbuhan ekonominya) yang

penurunan harga komoditas dunia lebih lanjut

terjadi di China juga dapat menjadi salah satu

terutama harga minyak, (2) kebijakan stimulus fiskal

tantangan dari sisi eksternal.

pemerintah AS, dan (3) kemungkinan normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih akomodatif

Sementara itu, IMF dalam publikasi World Economic

dibandingkan perkiraan semula. Berbagai faktor

Outlook

memperkirakan

tersebut diperkirakan dapat memberikan dampak

pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017

positif ke negara lain serta meningkatkan volume

mengalami perbaikan menjadi 3,4%. Hal tersebut

perdagangan internasional yang diperkirakan akan

terutama ditopang oleh pertumbuhan ekonomi

tumbuh sebesar 3,8% pada tahun 2017.

(WEO)

Januari

2017

Tabel 7.2 Proyeksi PDB AS dan Tiongkok

Proyeksi PDB AS

Proyeksi PDB Tiongkok

IMF The Fed

IMF Govt

Oct'16

Jan'17

Oct'16

Jan'17

2016

1,9

1,6

1,6

2016

6,5-7

6,6

6,7

2017

2,1

2,2

2,3

2017

6,5

6,2

6,5

Bank Indonesia

237


upside

risk

dapat

peluang bagi peningkatan kredit perbankan, sekaligus

mempengaruhi outlook ke depan yakni pertumbuhan

perbaikan kualitas kredit. Berlanjutnya implementasi

ekonomi AS yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan

paket kebijakan ekonomi pemerintah juga dapat

semula. Apabila skenario tersebut terjadi maka dapat

menjadi peluang bagi sektor keuangan untuk

membuat the Fed menaikkan suku bunga acuannya

bertumbuh dalam upaya mendorong pertumbuhan

lebih

sehingga

ekonomi serta upaya menjaga dan memelihara

mendorong kenaikan yield curve US Treasury dan

stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia melalui

apresiasi mata uang USD. Di sisi lain, downside risk yang

kebijakan makroprudensial berupaya untuk mencapai

perlu dicermati antara lain adalah ketika pemerintah

hal tersebut antara lain dengan relaksasi Loan to Value

AS secara agresif melakukan proteksionisme terhadap

(LTV) untuk kredit properti dan Financing to Value

produk dalam negeri dan membatasi imigran dari

(FTV) untuk pembiayaan properti, serta peningkatan

luar AS. Kebijakan tersebut dapat mengakibatkan

batas bawah Giro Wajib Minimum (GWM)-Loan to

produksi barang AS yang sebelumnya terdiversifikasi

Funding Ratio (LFR) dari semula 78% menjadi 80%.

Selain

itu,

terdapat

agresif

dibandingkan

yang

proyeksi

berdasarkan keunggulan komparatif setiap negara menjadi terpusat di AS sehingga berpotensi memicu

Selain itu, kinerja korporasi yang diperkirakan akan

perlambatan ekonomi negara mitra dagang AS. Selain

lebih stabil dan membaik juga dapat menjadi peluang

itu, produk ekspor tujuan AS menjadi semakin sulit

bagi sektor keuangan untuk tetap tumbuh, termasuk

untuk masuk ke AS karena adanya rencana pengenaan

upaya untuk memperbaiki kualitas kredit. Selanjutnya,

pajak dalam jumlah yang cukup signifikan. Hal ini

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

berpotensi memperlemah pertumbuhan ekonomi

dan membaiknya kinerja korporasi diharapkan dapat

dunia dan tekanan inflasi karena peningkatan ongkos

meningkatkan penghimpunan DPK perbankan sebagai

produksi.

salah satu sumber dana bagi bank dalam menyalurkan kredit.

7.1.2. Peluang dan Tantangan Internal tantangan yang perlu

Dari sisi pengendalian inflasi, terutama administered

dicermati adalah potensi kenaikan inflasi dari

prices serta pengaruh volatile food terhadap inflasi,

administered price atau harga yang diatur pemerintah,

Bank Indonesia senantiasa akan melakukan penguatan

serta upaya peningkatan penerimaan negara terutama

koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pemantauan

yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.

& Pengendalian Inflasi baik di skala nasional maupun

Sementara itu, upaya perbaikan kualitas kredit

daerah dengan fokus pada pengendalian harga agar

perbankan masih akan berlanjut sehingga diharapkan

tetap berada pada kisaran tertentu guna mendukung

risiko kredit sudah mulai stabil dan diperkirakan akan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara

turun.

itu, dari sisi fiskal, program tax amnesty diharapkan

Di sisi internal/domestik,

dapat memberikan tambahan penerimaan negara Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi,

dan perluasan tax base pembayar pajak. Risiko tidak

membaiknya beberapa harga komoditas dan juga

terpenuhinya target penerimaan negara dari pajak

masih kuatnya konsumsi domestik akan menjadi

dapat membuat pemotongan anggaran pengeluaran

238

Bank Indonesia


pemerintah yang dapat berdampak pada terbatasnya

diperkirakan mengalami pertumbuhan pada kisaran

kemampuan fiskal untuk memberikan stimulus bagi

10%-12% seiring dengan kinerja korporasi yang

perekonomian. Dari sektor keuangan, terutama

cenderung

perbankan, tantangan terbesar adalah menjaga agar

berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Seiring

tidak terjadi kenaikan NPL lebih lanjut serta perbaikan

dengan kinerja korporasi non keuangan di tahun

kinerja debitur agar dapat memenuhi kewajibannya.

2016 yang menunjukkan perbaikan dan kondisi

Upaya untuk menurunkan NPL ini dapat mengurangi

dunia usaha di 2017 masih menghadapi tantangan,

biaya pencadangan perbankan sehingga diharapkan

diperkirakan kinerja korporasi non keuangan masih

dapat mendukung upaya penurunan suku bunga

dapat terjaga dengan beberapa sektor ekonomi yang

kredit. Selain itu, struktur dana perbankan yang belum

akan mengalami pertumbuhan. Sektor infrastruktur

seimbang dan pasar keuangan yang masih belum

masih memerlukan pembiayaan yang cukup besar

dalam juga menjadi tantangan domestik.

sehingga dapat mendorong pertumbuhan kredit

meningkat

walaupun

masih

sedikit

perbankan sejalan dengan kebijakan pemerintah

7.2. Prospek Ketahanan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan

dalam membangun sarana pendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu ekspor diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi di negara mitra dagang dan meningkatnya harga beberapa komoditas.

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017

Perbaikan ekspor tersebut diperkirakan akan berlanjut

diperkirakan akan lebih baik ditengah perekonomian

tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditas tetapi

global yang diperkirakan masih tumbuh terbatas.

juga produk manufaktur.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0%–5,4% dengan sasaran inflasi 4% ± 1%. Fase

Sementara itu, DPK pada tahun 2017 diperkirakan

pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut

tumbuh dalam kisaran 9%-11% atau lebih tinggi

terutama ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor

dibandingkan

seiring dengan mulai meningkatnya harga beberapa

pertumbuhan kredit yang diperkirakan lebih tinggi

komoditas. Sementara itu pertumbuhan konsumsi

dari DPK berpotensi menimbulkan terjadinya funding

rumah tangga diperkirakan masih cukup stabil dan kuat

gap terutama di triwulan IV 2017, sehingga akan

dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia

mendorong

yang didukung oleh terkendalinya inflasi. Stabilitas

pendanaan lain. Hal ini sejalan dengan meningkatnya

sistem keuangan juga diperkirakan akan stabil dan

proyeksi penerbitan surat berharga dan ULN bank

terkendali terutama didukung oleh ketahanan dan

pada tahun 2017. Perkiraan pertumbuhan DPK yang

membaiknya kinerja industri perbankan.

relatif masih rendah tersebut antara lain disebabkan

tahun

sebelumnya.

perbankan

untuk

Di

sisi

mencari

lain,

sumber

oleh adanya potensi perpindahan dana perbankan Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan

dari DPK ke Surat Berharga Negara (SBN) karena SBN

berbagai kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya,

menawarkan return yang lebih tinggi, serta peraturan

pertumbuhan kredit dan DPK di 2017 diperkirakan

OJK yang mewajibkan IKNB untuk menempatkan dana

akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Kredit

investasi di instrumen SBN dalam porsi tertentu.

Bank Indonesia

239


Grafik 7.2 Pertumbuhan Kredit (yoy)

Grafik 7.3 Pertumbuhan DPK (yoy)

26% 18% 23%

16%

20%

14% 11%

12%

17%

10% 14%

12%

9%

8% 6%

11%

4% 10%

8% 5%


2014

2015

2016

2017

2% 0%


2014

2015

2016

2017

Non Performing Loan (NPL) dan konsolidasi perbankan

guna menjaga dan memelihara stabilitas sistem

diperkirakan masih akan mempengaruhi dinamika

keuangan. Menghadapi tantangan tersebut Bank

pertumbuhan kredit pada tahun 2017. Risiko kredit

Indonesia senantiasa akan memperkuat kebijakan

diperkirakan mulai stabil dan diharapkan dapat turun

makroprudensial yang terukur, terintegrasi dan

sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan dan

bersinergi dengan kebijakan moneter dan sistem

meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sementara

pembayaran. Kebijakan makroprudential diarahkan

itu terdapat beberapa sektor ekonomi yang masih

untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan

perlu menjadi perhatian dan dicermati terkait dengan

menjaga resiliensi sistem keuangan.

kondisi risiko kredit sektor-sektor tersebut saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan tantangan di 2017, arah kebijakan makroprudential antara lain akan meliputi:

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kemampuan

(1) memperkuat dan memperluas cakupan surveilans

perbankan dalam mempertahankan pertumbuhan

makroprudensial untuk mengidentifikasi lebih dini

laba dan ketahanan permodalan, serta mengelola

sumber tekanan, (2) identifikasi dan pemantauan

risiko kredit dengan cukup baik, maka stabilitas sistem

risiko sistemik dengan menggunakan Balance set of

keuangan dan ketahanan perbankan diperkirakan akan

Systemic Risk dalam bentuk Risk Assesment Matriks,

tetap terjaga di 2017. Sementara itu, kondisi likuiditas

(3) penguatan kerangka manajemen krisis melalui

perbankan diperkirakan juga membaik seiring dengan

penetapan alignment indikator SSK dan hasil surveilans

operasi keuangan pemerintah dan aliran masuk uang

Bank Indonesia dengan PMK Nasional, (4) mendukung

kartal, serta meningkatnya perekonomian.

upaya-upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan terhadap guncangan, serta (5) penguatan koordinasi dan

7.3. Arah Kebijakan

komunikasi dengan pemerintah, OJK dan LPS untuk

Kedepan, berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun

240

domestik,

Bank Indonesia

masih

perlu

diwaspadai

mendukung bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.


dalam

Selain itu, akses pelaku UMKM khususnya di sektor

memperkuat asesmen dan surveilans terhadap sistem

industri kreatif akan dijajaki bekerja sama dengan

keuangan antara lain dilakukan melalui pendekatan

Badan Ekonomi Kreatif (Berkaf) yang mana Bank

dan penerapan kebijakan LTV, Countercyclical Capital

Indonesia akan memfasilitasi penyusunan model

Buffer (CCB), GWM LFR, analisa national and regional

bisnis pembiayaan dan intermediasi perbankan

balance sheet, dan peran financial technology office

dengan

dalam merespon perkembangan fintech terutama

mendorong penyaluran kredit UMKM juga didukung

kaitannya dengan sistem keuangan Indonesia.

dengan terbukanya peluang penyaluran kredit kepada

Selanjutnya,

upaya

Bank

Indonesia

pelaku

usaha

industri

kreatif.

Upaya

UMKM melalui pola linkage bekerjasama dengan mendukung

fintech seiring dengan berkembangnya layanan pinjam

pengembangan UMKM melalui dua pendekatan

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech).

Bank utama,

Indonesia yaitu

juga

akan

mendorong

terus peran

intermediasi

perbankan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. Selain itu, Bank Indonesia akan melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM guna mengurangi kendala asymmetric information yang disebabkan adanya kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan perbankan.

Bank Indonesia

241


Boks 7.1

Survei Risiko Sistemik Sistem Keuangan Indonesia

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan di

pada survei kedua tahun 2016. Kedepan, survei ini

bidang Makroprudensial, Bank Indonesia berperan

akan dilaksanakan secara semesteran.

untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK), terutama dengan mencegah dan

Pada

mengurangi risiko sistemik. Dalam melaksanakan

responden sebanyak 202 responden dengan

tugasnya,

mengembangkan

tingkat pengembalian kuesioner (response rate)

mekanisme Balanced Approach, yakni dengan

sebesar 74,3%. Responden survei antara lain

mengidentifikasi risiko-risiko prioritas yang perlu

pelaku di bidang keuangan yang dinilai memiliki

diwaspadai, sehingga resources yang dimiliki

kompetensi dan pengetahuan yang memadai atas

dapat digunakan secara efektif dan efisien pada

perkembangan terkini dalam sistem keuangan.

risiko-risiko tersebut. Implementasi Balanced

Responden merupakan pejabat high-level di

Approach meliputi: (1) identifikasi sumber-sumber

institusi keuangan bank dan nonbank, asosiasi

gangguan berupa shocks

dan vulnerabilities ,

profesi, pakar ekonomi, korporasi, lembaga

(2) identifikasi sumber risiko yang merupakan

internasional, dan lainnya seperti akademisi,

interaksi antara shock dan vulnerability, serta (3)

media, dan lembaga riset.

Bank

Indonesia

1

2

Survei

Risiko

Sistemik

2016,

jumlah

melakukan prioritisasi atas risiko-risiko tersebut yang berpotensi menyebabkan risiko sistemik.

Survei didesain dengan 2 (dua) pertanyaan utama. Pertama, pertanyaan untuk menggali informasi

Dalam mengidentifikasi shock dan vulnerability

mengenai sumber risiko sistemik (shock dan

yang menjadi sumber risiko dalam sistem

vulnerability) dalam Sistem Keuangan Indonesia.

keuangan, Bank Indonesia juga menjaring informasi

Pertanyaan ini ditujukan untuk menggali persepsi

dari stakeholder melalui pelaksanaan survei risiko

responden atas dampak3 dan kemungkinan

sistemik. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat

terjadi4 dari setiap shock, serta sifat risiko5 dan

memperoleh informasi yang lebih komprehensif,

tingkat keparahan6 dari setiap vulnerability.

serta dapat mengurangi asimetrik informasi

Hasil penilaian responden akan dikuantifikasi7

mengenai risiko dalam sistem keuangan Indonesia.

sehingga menghasilkan daftar prioritas shock dan vulnerability. Kedua, pertanyaan ditujukan untuk

Survei risiko sistemik mulai dilaksanakan pada

menggali informasi terkait tingkat kepercayaan

tahun 2015, dengan penyempurnaan kuesioner

responden terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

3 4 5 6 1 2

Shock adalah peristiwa tertentu yang memicu (membarengi) terjadinya krisis (the proximate cause). Vulnerabilities adalah kondisi (pre-existing features) sistem keuangan yang dapat memperkuat (amplify) dan mempercepat penyebaran shock. Penilaian dampak risiko dibedakan menjadi Besar, Sedang dan Kecil dengan nilai kuantifikasi masing-masing 3,2 dan 1. Penilaian kemungkinan terjadi dibedakan menjadi Tinggi, Sedang dan Rendah dengan nilai kuantifikasi masing-masing 3,2 dan 1. Penilaian sifat risiko dibedakan menjadi Temporal dan Struktural dengan nilai kuantifikasi masing-masing 2 dan 1. Penilaian tingkat keparahan dibedakan menjadi Mengkhawatirkan dan Tidak Mengkhawatirkan dengan nilai kuantifikasi masing-masing 2 dan 1.

Total nilai shock diperoleh dengan mengkalikan nilai dampak dan kemungkinan terjadi, sedangkan nilai vulnerbility diperoleh dengan menambahkan nilai sifat dan tingkat keparahan. 8 Penilaian tingkat kepercayaan dibedakan menjadi Sangat Percaya, Percaya, Tidak Percaya dan Sangat Tidak Percaya dengan nilai kuantifikasi 4,3,2 dan 1. 7

242

Bank Indonesia


di Indonesia, baik dalam jangka pendek(<6 bulan)

Adapun daftar prioritas shock dan vulnerability

maupun panjang (> 6bulan)8.

berdasarkan hasil Survei Risiko Sistemik tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Shock

1.

Vulnerability

Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara yang

1.

memiliki pengaruh pada perekonomian dunia (e.g Tiongkok). 2.

nasabah besar. 2.

Perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fiskal (e.g. tax amnesty, kebijakan front

Terkonsentrasinya sumber pendanaan pada Sektor perbankan yang didominasi oleh beberapa bank besar.

3.

loading).

Pangsa dan volatilitas kepemilikan dana asing yang tinggi.

3.

Penurunan indeks harga komoditas.

4.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.

5.

Penurunan harga minyak dunia.

5.

Peningkatan utang luar negeri swasta.

6.

Kenaikan Fed Fund rate.

6.

Komposisi ekspor didominasi oleh komoditas yang

7.

Perubahan kebijakan dan/atau regulasi pada

4.

Pasar keuangan yang belum dalam (shallow financial market).

mengalami penurunan harga.

institusi keuangan (e.g. kepemilikan SBN oleh IKNB,

7.

Over leverage korporasi.

capping suku bunga).

8.

Inovasi teknologi keuangan (Financial technology)

8.

Isu politik dan keamanan dalam dan luar negeri.

9.

Force majeur yang mempengaruhi operasional

9.

sistem keuangan.

10. Keterkaitan sistem keuangan dengan defisit fiskal.

yang belum diimbangi dengan keamanan IT. Permasalahan sumber pendanaan bank.

11. Konsentrasi kredit pada sektor tertentu atau pada komoditas yang mengalami penurunan harga. 12. Segmentasi di PUAB. 13. Prosiklikalitas pertumbuhan kredit.

Hasil survei tersebut selanjutnya akan diolah

Melalui penetapan ini, Bank Indonesia dapat

menjadi

sumber

mengidentifikasi prioritas sumber risko sistemik

Indonesia.

sehingga mitigasi risiko yang dilakukan dapat lebih

risiko

daftar

dalam

dan

Sistem

penetapan Keuangan

fokus, terarah dan komprehensif.

Bank Indonesia

243


Shock Fungsi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Boks 7.2

otoritas

intermediasi, serta mendukung pengembangan

makroprudensial yang turut berperan dalam

pasar keuangan melalui pengembangan Usaha

mendorong

Sistem

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus

Keuangan9 (SSK) melalui kewenangan di bidang

memperluas jangkauan perbankan kepada semua

makroprudensial. Berdasarkan Peraturan Bank

lapisan masyarakat (financial inclusion). Hal ini

Indonesia (PBI) No.16/11/PBI/2014 tanggal 1

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

makroprudensial oleh Bank Indonesia dilakukan

Makroprudensial, kewenangan dalam bentuk

dengan melihat dan mempertimbangkan faktor

pengaturan dan pengawasan Makroprudensial

penting lainnya sesuai dengan kondisi Indonesia

dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mencegah dan

yaitu memasukkan aspek peningkatan akses

mengurangi risiko sistemik, 2) mendorong fungsi

keuangan khususnya akses keuangan UMKM

intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan

sebagai salah satu faktor pendukung dalam

3) meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan

mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Bank

Indonesia

merupakan

terpeliharanya

Stabilitas

akses keuangan. Adapun beberapa pertimbangan dimasukkannya Meskipun mitigasi risiko sistemik umumnya menjadi

fungsi pengembangan UMKM sebagai cakupan

ultimate goal dari kebijakan Makroprudensial,

implementasi kebijakan makroprudensial adalah

namun tujuan intermediasi yang seimbang dan

sebagai berikut:

berkualitas, serta tujuan efisiensi dan akses keuangan juga diperlukan khususnya bagi Indonesia

1. Peran Strategis UMKM dalam Sistem Keuangan

sebagai negara berkembang. Tujuan intermediasi

Indonesia.

yang seimbang dan berkualitas tersebut dilakukan

Dalam

dalam upaya menciptakan penyaluran kredit

UMKM merupakan salah satu komponen

yang sehat dan optimal sesuai dengan kapasitas

dari perusahaan non keuangan dan rumah

dan

dapat

tangga yang melakukan usaha produktif.

meminimalkan risiko yang mungkin timbul antara

UMKM memegang peranan penting dalam

lain terkonsentrasinya kredit pada sektor tertentu

sistem keuangan karena sekitar 98,74% unit

dan procyclicality kredit. Sementara itu, tujuan

bisnis di Indonesia merupakan UMKM dengan

efisiensi dan akses keuangan antara lain dilakukan

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto

dalam upaya mendorong iklim persaingan yang

(PDB) sebesar 59% dan menyerap hampir 97%

sehat yang diharapkan dapat menurunkan biaya

tenaga kerja Indonesia.

9

244

siklus

perekonomian,

sehingga

struktur

perekonomian

Indonesia,

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri (UU PPKSK, 2016).

Bank Indonesia


Grafik Boks 7.2.1.. Kontribusi UMKM Terhadap Jumlah Unit Usaha, PDB, dan Penyerapan Tenaga Kerja Kontribusi Terhadap PDB 2013

Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja 2014 4,0%

Kontribusi terhadap Unit Usaha 2014 98,74%

100%

3,3%

90%

5,7%

80% 70% 60%

30%

50%

42%

40% 30% 20%

13%

10%

1,15%

0%

16%

Usaha Mikro

87,0%

Usaha Mikro

Usaha Kecil

Usaha Kecil

Usaha Besar

Usaha Menengah

Usaha Besar

Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha Kecil

Usaha Besar

Usaha Menengah

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Mengingat peran strategis dan kontribusi

Grafik Boks 7.2.2. Pembiayaan UMKM dibandingkan Negara Lain

UMKM yang besar dalam perekonomian

100%

Indonesia tersebut, maka dalam rangka

80%

mewujudkan stabilitas sistem keuangan tidak

60%

dapat dilepaskan dari upaya untuk membangun

50%

keberlangsungan usaha serta meningkatnya

10%

melalui

78,14%

40,20% 34,50%

40,20%

40% 30%

UMKM

80,67%

70%

terjaganya

ketahanan

94,36%

90%

32,58% 22,17% 18,01%

20%

7,16%

0% Korea

Cambodia

SMI Loan to GDP

yang Seimbang.

Malaysia

SME Loan to Total Loan

Thailand

Kepemilikan Akun

Grafik Boks 7.2.3. Komposisi Kredit Perbankan

Walaupun peran UMKM sangat strategis dalam namun

Indonesia*)

Sumber: - Asia SME Finance Monitor, ADB, 2014 - WB Global Findex 2014 (kepemilikan akun)

2. Upaya Menciptakan Intermediasi Perbankan

Indonesia,

22,40% 19,42%

10,70%

kapasitas ekonomi.

perekonomian

36,60%

16,30%

7,7% Pemerintah

UMKM

1,2% Lainnya 41,2% Korporasi

belum sepenuhnya didukung oleh pembiayaan yang

memadai

dari

lembaga

keuangan

formal (perbankan). Pada Desember 2016,

19,4% UMKM

kredit perbankan yang disalurkan ke UMKM di Indonesia baru mencapai 7,2% dari PDB. Dukungan pembiayaan ini relatif rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

30,5% Perseorangan

seperti Malaysia (22,4%), Thailand (36,6%), Korea (40,2%) dan Kamboja (10,7%). Kondisi ini dapat terjadi karena porsi pembiayaan

Sumber: LBU, Desember 2016

Bank Indonesia

245


perbankan yang disalurkan ke UMKM di

20% (secara bertahap) dari total kredit yang

Indonesia relatif rendah yakni sebesar 19,4%,

disalurkan.

lebih rendah dibandingkan dengan Thailand

kredit UMKM tersebut dilakukan dengan tetap

(34,5%) dan Korea (40,2%). Porsi tersebut juga

memperhatikan prinsip kehati-hatian bank,

lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran

yang mana Bank Umum wajib menjaga tingkat

kredit perbankan kepada korporasi (41,2%)

risiko kredit dengan rasio NPL kredit UMKM

dan perseorangan/rumah tangga (30,5%) yang

dan rasio NPL total kredit dibawah 5%. Selain

sebagian besar untuk tujuan konsumsi.

itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan

Kewajiban

peningkatan

rasio

upaya untuk mengembangkan UMKM dengan bahwa

melaksanakan berbagai program fasilitasi serta

penyaluran kredit kepada UMKM di Indonesia

pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan

masih relatif rendah. Di sisi lain, dalam

UMKM,

mewujudkan stabilitas sistem keuangan antara

information antara institusi keuangan dan

lain diperlukan adanya fungsi intermediasi yang

UMKM dapat diminimalisir dan juga risiko

lebih seimbang dengan memperluas akses

dapat dikelola dengan baik.

Indikator

di

atas

menunjukkan

sehingga

diharapkan

asymmetric

kredit bagi UMKM. Disamping itu, dengan mengembangkan akses kepada UMKM dapat

3. Pengembangan UMKM sebagai Upaya Financial

memitigasi terjadinya risiko sistemik yang

Development dalam Mendukung Implementasi

berpotensi muncul dari tingginya konsentrasi

Kebijakan Makroprudensial yang Lebih Efektif.

kredit kepada korporasi. Berdasarkan penelitian BIS (2016)10 mengenai

10

246

financial

development

Selanjutnya guna mengembangkan UMKM

keterkaitan

melalui peningkatan intermediasi perbankan

di suatu negara dengan tingkat efektifitas

kepada UMKM, melalui PBI No.14/22/PBI

instrumen

tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana

bahwa instrumen makroprudensial khususnya

diubah

tanggal

yang bersifat price-based, seperti Giro Wajib

25 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit/

Minimum berdasarkan Loan to Funding Ratio

Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan

(GWM LFR), lebih efektif pada kondisi pasar

Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha

sistem keuangan yang telah berkembang

Mikro, Kecil dan Menengah, Bank Indonesia

(financial

mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan

financial development yang digunakan dalam

kredit kepada UMKM minimum sebesar

penelitian tersebut mengacu pada indikator

oleh

PBI

No.17/12/PBI

antara

makroprudensial,

developed).

Adapun

Baskaya, Kenc, Shim, and Turner (2016): “Financial Development and The Effectiveness of Macroprudential Measures” BIS Working Paper, no. 86.

Bank Indonesia

disebutkan

indikator


financial development World Bank yang

mendukung tugas lainnya yakni di bidang

sebagian besar menunjukkan bahwa semakin

moneter dan sistem pembayaran yaitu antara

besar

perbankan

lain: 1) menjaga stabilitas inflasi melalui volatile

dan lembaga keuangan terhadap PDB maka

food dengan pelaksanaan program-program

semakin berkembang sistem keuangan suatu

fasilitasi untuk mengembangkan UMKM yang

negara (Financial Developed), antara lain:

bergerak di komoditas ketahanan pangan, dan

private credit by bank/GDP.

2) mendorong keuangan inklusi dan efisiensi

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan

transaksi keuangan serta meningkatkan akses

rasio kredit UMKM minimum yang diterapkan

pasar UMKM melalui pemanfaatan teknologi.

oleh

kontribusi

Bank

pembiayaan

Indonesia

merupakan

salah

satu upaya dalam meningkatkan financial

Di beberapa negara lain fungsi pengembangan

development pada sistem keuangan Indonesia.

UMKM juga dilaksanakan oleh bank sentral,

Pencapaian

dapat

diantaranya India, Filipina, dan Korea. Reserve

mendukung upaya-upaya dalam menjaga dan

Bank of India (RBI) melaksanakan fungsi

memelihara stabilitas sistem keuangan antara

pengembangan UMKM dalam rangka inklusi

lain melalui kebijakan makroprudensial.

keuangan dan pengembangan sistem keuangan.

hal

ini

diharapkan

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) melaksanakan 4. Fungsi

Pengembangan

UMKM

sebagai

pengaturan

penyaluran

kredit

perbankan

Pendukung Pencapaian Tugas Bank Indonesia.

kepada UMKM sebagai bagian dari fungsi

Selain untuk mendukung upaya dalam menjaga

pengawasan sistem keuangan. Sementara

dan memelihara stabilitas sistem keuangan,

Bank of Korea (BOK) mengimplementasikan

pelaksanaan fungsi pengembangan UMKM

kebijakan penyaluran kredit UMKM untuk

oleh Bank Indonesia juga dimaksudkan untuk

tujuan mendukung kebijakan moneter.

Bank Indonesia

247


Artikel 1. Liquidity Stress Testing

Penggunaan Macroprudential Tools dalam Kerangka Protokol Manajemen Krisis Irman Robinson1, Wahyu Widianti2, Duky Sumantri3, I.G.N. Yudia4, Rolan Marulitua5

248

Bank Indonesia

Artikel 1

1.1.

Latar Belakang

Sejalan dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

risiko suku bunga pada banking book, model risiko nilai

(OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011, Bank Indonesia

tukar berdasarkan analisis sensitivitas untuk Posisi

telah diberikan mandat untuk ikut mendorong

Devisa Neto (PDN), dan model simplified Liquidity

stabilitas sistem keuangan melalui pendekatan

Coverage Ratio (LCR) untuk risiko likuiditas.

makroprudensial dalam bentuk pengaturan dan pengawasan. Dalam rangka implementasi mandat

Khusus untuk GST likuiditas, selain untuk penilaian

tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia

kecukupan likuiditas bank, pelaksanaan GST tersebut

(PBI) No.16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal

juga merupakan bagian dari Kerangka Protokol

Pengaturan

Makroprudensial.

Manajemen Krisis Bank Indonesia, khususnya dalam

Berdasarkan ketentuan ini, salah satu tujuan Bank

rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai

Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan di

lender of the last resort.

dan

Pengawasan

bidang makroprudensial adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik.

Dalam siklus pengawasan makroprudensial, GST merupakan bagian dari asesmen risiko sistemik

Granular Stress Test (GST) merupakan salah satu

yang dilakukan bersama dengan tools asesmen

instrumen pengukuran risiko sistemik yang berasal dari

lainnya. Selain GST, pengawas makroprudensial di

risiko individual bank (idiosyncratic risk) yang dapat

Bank Indonesia saat ini telah memiliki tools dan

berinteraksi satu sama lain dengan bank atau elemen

early warning indicator yang digunakan untuk

lain dalam sistem keuangan sehingga menyebabkan

mengidentifikasi dan menilai risiko sistemik, seperti

terjadinya contagion impact yang mengganggu

Banking Industri Rating dan Network Analysis.

stabilitas sistem keuangan. Beberapa jenis risiko yang

Dengan demikian, stress test menjadi bagian yang

dicakup dalam granular stress test adalah risiko kredit,

tidak terpisahkan dalam rangkaian aktivitas surveilans

pasar dan likuiditas. Sesuai dengan cakupannya, GST

dalam siklus pengawasan Bank Indonesia.

dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu (i) Solvency Stress Test untuk menilai ketahanan permodalan bank dalam menghadapi kondisi stress karena peningkatan eksposur risiko kredit dan risiko pasar, dan (ii) Liquidity Stress Test untuk menilai kecukupan likuiditas bank dalam memenuhi penarikan dana dalam kondisi stress selama 30 hingga 90 hari ke depan. Kedua stress test meliputi beberapa model pengukuran risiko, antara lain model NPL untuk risiko kredit, model yield curve untuk risiko pasar trading book, gap analysis untuk

• • • • •

Kepala Tim di Grup Sektor Keuangan 3, Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), Bank Indonesia. email: [email protected] Kepala Unit di Grup Sektor Keuangan 3, Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), Bank Indonesia. email: [email protected] Asisten Manajer di Grup Sektor Keuangan 3, Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), Bank Indonesia. email: [email protected] Kepala Unit di Grup Sektor Keuangan 3, Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), Bank Indonesia. email: [email protected] Kepala Unit di Grup Sektor Keuangan 3, Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK), Bank Indonesia. email: [email protected]

Bank Indonesia

249


1.2 Pelaksanaan GST Likuiditas dalam Siklus Pengawasan Makroprudensial dan Penggunaan dalam Kerangka Protokol Manajemen Krisis Siklus Keuangan & Makroekonomi Kebijakan Moneter, Makroekonomi (GDP, Fiskal, BaP), Perkembangan Pembiayaan, ULN.

- Global - Domestik

Lembaga Keuangan Size, Interconn ectedness Complexity, Aspek Compliance

- Bank Besar - IKNB

Pasar Keuangan dan Infrastruktur •

• • •

Rekomendasi Penyempurnaan kebijakan pada Satker terkait Makroprudential, Moneter (termasuk Pasar Keuangan) dan Sistem Pembayaran Rekomendasi Penguatan pengawasan Koordinasi dengan institusi/otoritas lain Pembinaan: Rekomendasi kepada Bank, Pengenaan Sanksi

Liquidity, Maturity, Curency mismatch, Aspek Compliance, Ops Risk

-Pasaar Uang -Pasaar Modal dan Ekuitas -Pasar Valas -Pialang Pasar Uang (PPU) SURVEILANS

1

Entitas Non keuangan Asset & Liabilities ( Leverage), Likuiditas, Asset Turn Over, DER Indeks Keyakinan Konsumen, DIR

- Korporasi - Rumah Tangga

Evaluasi dan Tindak Lanjut

3

Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

SIKLUS PENGAWASaN BANK INDONESIA 2

PEMERIKSAAN

- Entitas Penyelenggara - Sistem dan Pendukung

Monitoring Identifikasi

TEMATIK (Makroprudensial, Moneter, dan SP

Monitoring Asesmen

KEPATUHAN - Targeted

Asesmen Risiko Sistemik: • Granular Stress Test • Liquidity Stress Test • Banking Industry Rating & Risk Register • Network Analysis

LAPORAN SURVEILANS SISTEM KEUANGAN Laporan Reguler/Periodik Laporan Insidentil/Tematik Banking Industry Rating Risk Register LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Risiko Peserta RTGS-SKNBI dan PJSP: Likuiditas, Settlement, Interconnectedness, Oprasional, aspek compliance, Persetujuan PJSP

Risiko Sistemik Sumber Risiko Sistemik Dan Transmisi Risiko Sistemik

Kerentanan

Sumber Risiko dari Informasi EWI dan analisis sumber risiko prioritas Sumber Risiko Lainnya, termasuk sumber risiko dibidang moneter Trasmisi Risiko : Lembaga Keuangan, Sektor Ril, Pasar, Sistem Pembayaran

• Financial Imbalances (termasuk Procyclicality) • Common Exposure • Interconnectedness & Contagion effect dari idiosyncratic risk

Risiko Lain & Kepatuhan Asesmen Risiko Lain: Risk Matrix

Risiko Moneter dari Interkasi Pelaku Sistem Keuangan

Asesmen Risiko Lain: Risk Matrix

• Aktivitas Pasar uang, pasar valas, treasury bank termasuk lembaga pendukung • Transaksi valas rupiah,dll

Prinsip PrinsipKehati-hatian Kehati-hatian Penyelengara Penyelengarajasa jasaSPSP Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Instrumen dan Produk Sistem Pembayaran

Prinsip Kehati-hatian Kepatuhan Penyelengara jasa SP Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Makroprudensial, Sistem Pembayaran Moneter, Instrumendan danSP Produk Pialang Pasar Uang Sistem Pembayaran

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam

yang digunakan dalam aktivitas surveilans untuk

kerangka Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia,

menetapkan status sistem keuangan, antara lain

Granular Stress Test likuiditas menjadi salah satu

berupa early warning indicators dan cash flow

confirming

projection.

250

factor

terhadap

Bank Indonesia

indikator

likuiditas

Artikel 1

1.3 Referensi Beberapa Negara terkait GST Likuiditas

dengan pendekatan ini mirip dengan perhitungan LCR,

Pelaksanaan stress test likuiditas di beberapa negara

ketersediaan alat likuid (atau high quality liquid assets)

dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda

dibandingkan dengan kebutuhan likuiditas untuk

sebagaimana berikut ini:

memenuhi cash outflows akibat pelunasan kewajiban

Otoritas Bank of Japan Sveriges Riksbank Bank of Italy Central Bank of Brazil

Pendekatan

Skenario

Balance Sheet

Hypothetical

Balance sheet

Time Horizon

Cakupan

Liquidity Ratio Based

3 months

All major and Regional Banks (77% total asset)

Hypothetical % historical

Swedish LCR (old basel III version)

30 days

4 largest banks (75% total asset)

Balance sheet

Hypothetical % historical

Counterbalancing and NCO Gap

30 days

Top 33 Banks (90% total asset)

Balance sheet

Hypothetical

Liquidity Coverage Ratio approach

30 days

All Banks

Model Based

Macroeconomic scenarios align with sovency test

Cash flow based

30. 90 days. & 1 year

Largest 29 Banks (80% Total asset)

Model Based

Hypothetical align with solvency test

LCR and Implied cash flow

5 and 30 days

10 Banks (80% total aset)

Model Base

Hypothetical

Implied cash flow

30 days

All Commercial Bank

Central Bank of Austria

Bank of England Bank of Korea

Methods and Model

Serupa dengan model yang digunakan Bank Indonesia,

dan penarikan dana nasabah. Hasil akhir dari stress

beberapa otoritas di dunia menggunakan pendekatan

test tersebut dapat bervariasi dalam bentuk rasio

balance sheet untuk mengukur kecukupan likuiditas

(sebagaimana LCR) dan dalam bentuk sisa alat likuid

bank pada kondisi stress. Stress test likuiditas

yang dimiliki bank setelah periode tertentu. Pada

dilakukan secara terpisah dari stress test solvency

umumnya, otoritas melakukan stress test likuiditas

yang lebih fokus pada ketahanan permodalan bank.

untuk periode 30 hingga 90 hari ke depan dengan

Dasar pemikiran dari pemisahan kedua jenis stress

menggunakan balance sheet saat ini (static balance

test adalah krisis keuangan global tahun 2008 (global

sheet).

financial crisis) dimana bank-bank yang memiliki permodalan kuat belum tentu aman dari risiko

Penerapan stress test likuiditas di beberapa otoritas

likuiditas. Meskipun demikian, terdapat beberapa

difokuskan pada beberapa bank besar yang cenderung

otoritas yang mencoba menggabungkan kedua jenis

merupakan bank sistemik. Di Indonesia, Bank

stress test tersebut dengan menggunakan pendekatan

Indonesia menerapkan stress test likuiditas terhadap

berbasis model untuk menangkap interaksi di antara

seluruh bank, tidak hanya pada bank-bank yang

kedua jenis stress test.

tergolong sistemik. Pendekatan stress test likuiditas di Indonesia adalah pendekatan balance sheet dengan

Stress test likuiditas dengan pendekatan balance sheet

skenario yang bersifat hypothetical dan historis untuk

pada umummya dilakukan dengan menggunakan

mengukur roll-off kredit dan run-off dana pihak

roll-off

run-off

ditetapkan

ketiga. Hasil akhirnya adalah ketersediaan alat likuid

berdasarkan referensi tertentu (hypothetical) maupun

hingga 90 hari ke depan dalam memenuhi kebutuhan

berdasarkan data historis yang dimiliki bank atau

likuiditas untuk menutup cash outflows dari pelunasan

industri. Pendekatan perhitungan kecukupan likuiditas

kewajiban dan penarikan dana nasabah.

asumsi

dan

yang

Bank Indonesia

251


1.4. Framework GST Likuiditas Bank Indonesia

di antaranya adalah alat likuid yang dimiliki dan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan

dikuasai bank, seperti Kas, Giro di BI, Operasi Moneter,

GST

menggunakan

penempatan pada deposit facility bank sentral, serta

pendekatan balance sheet yang tidak jauh berbeda

Surat Berharga AFS dan Trading. Alat likuid tersebut

dengan pendekatan LCR

yang diatur dalam Basel

merupakan aset yang dimiliki dan dalam penguasaan

III atau yang dikenal sebagai simplified LCR. Serupa

bank serta mudah untuk dikonversi menjadi Kas.

dengan LCR, komponen cash inflow dan cash outflow

Tingkat risiko dan kemudahan konversi menentukan

terdiri dari komponen on- dan off- balance sheet yang

weight atau haircut untuk setiap alat likuid. Besarnya

pada kondisi stress dikenakan roll-off dan run-off

haircut untuk alat likuid dalam GST likuiditas Bank

rate tertentu sesuai asumsi severity yang ditetapkan.

Indonesia

Asumsi tersebut (roll-off maupun run-off) ditetapkan

hypothetical, yaitu dengan menggunakan referensi

atas dasar hypothetical maupun historikal untuk

LCR, IMF dan ketentuan BI, serta berdasarkan

menangkan behaviour dari nasabah. Sebagai contoh,

pendekatan historis, yaitu berdasarkan data historis

run-off untuk pinjaman dari bank lain ditetapkan

dari harga alat likuid yang diukur.

likuiditas

Bank

Indonesia

ditentukan

berdasarkan

pendekatan

sebesar 100% berdasarkan asumsi hypothetical, framework

sementara run-off untuk deposito nasabah ditetapkan

Pelaksanaan

berdasarkan data historis.

dilakukan untuk likuiditas Rupiah dan Valas (total

GST

dengan

tersebut

likuiditas) maupun hanya untuk likuiditas valas. Perbandingan antara cash outflows dan cash inflows

Adapun perbandingan antara GST likuiditas Bank

tersebut akan menghasilkan net cash outflows yang

Indonesia dan LCR adalah sebagai berikut:

akan dipenuhi dari counterbalancing capacity bank,

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

252

VS

LIQUIDITY STRESS TEST

Stock of HQLA (High Quality Liquid Assets) Net Cash Outflow (Cash Outflow - Cash Inflow) In 30 days

FORMULA

Gap antara Alat Likuid dan Net Cash Outflow (Cash inflow - Cash Outflow

Menilai ketahanan HQLA bank dalam memenuhi kewajiban (net cash outflow) pada skenario stress yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari ke depan

TUJUAN

Menilai kecukupan Alat Likuid bank dalam memenuhi net cash outflow pada situasi stress selama 90 (sembilan puluh) hari ke depan

Granular, sesuai Basel III

DATA GRANULARITY

Simplified, sesuai granularitas LBU LHBU dan LBBU

Ratio Based

BASIS PERHITUNGAN

Daily Cash Flow Gapping

Minimum 100%

PASS/FAIL

Fail jika Alat Likuid tidak dapat memenuhi NCO dalam 90 hari

Tidak ada liquidation strategy

HQLA LIQUIDATION

Mempertimbangkan liquidation strategy

Bank Indonesia

Artikel 1

Dalam framework LCR, suatu bank ditetapkan pass

berasal dari pengalihan dana nasabah di bank-

atau fail jika rasio antara alat likuid dan net cash

bank kecil.

outflows bank berada di atas threshold 100%. Berbeda

c. Haircut pada alat likuid untuk memenuhi

dengan kriteria tersebut, pass dan fail bank dalam

kebutuhan net cash outflow ditetapkan lebih

GST likuiditas Bank Indonesia ditetapkan berdasarkan

rendah pada skenario idiosyncratic daripada pada

sisa alat likuid yang dimiliki setelah dikurangi dengan

skenario general market. Hal ini didasarkan pada

net cash outflows harian hingga 90 hari ke depan.

asumsi bahwa harga surat berharga yang menjadi

Jika masih terdapat alat likuid di atas threshold

alat likuid masih berada pada kisaran normal pada

tertentu (misalnya di atas Giro Wajib Minimum), bank

skenario idiosyncratic. Tekanan likuiditas yang

ditetapkan pass karena masih mampu memenuhi

terjadi pada satu bank tidak berdampak terhadap

kebutuhan likuiditas dalam kondisi stress.

harga surat berharga yang tergolong alat likuid bank. Sebaliknya, pada skenario general market,

1.5. Skenario GST Likuiditas

tekanan yang terjadi pada industri dan pasar

GST likuiditas bank dilakukan berdasarkan dua

keuangan menyebabkan seluruh bank mengalami

skenario yang berbeda berdasarkan sumber pemicu

tekanan atas harga alat likuid yang dimiliki.

terjadinya tekanan, yaitu dari individu bank (skenario

d. Strategi likuidasi aset pada skenario idiosyncratic

idiosyncratic) dan dari kondisi industri atau pasar

dilakukan dengan prioritas pada surat-surat

(general market). Perbedaan utama pada kedua jenis

berharga dengan tingkat likuiditas yang lebih

skenario adalah sebagai berikut:

tinggi terlebih dahulu (seperti SBN dan SBI), dan

a. Metode

run-off

untuk

baru diikuti dengan likuidasi aset dengan tingkat

dana pihak ketiga didasarkan pada data historis

likuiditas yang lebih rendah (seperti obligasi

(pendekatan kontraktual maupun behavioural)

korporasi dan asset-backed securities). Strategi

dengan tingkat severity yang lebih tinggi pada

sebaliknya dilakukan pada skenario general

skenario general market, dibandingkan dengan

market. Pertimbangannya adalah pada skenario

run-off pada skenario idiosyncratic.

idiosyncratic, tidak terdapat tekanan pada harga

perhitungan

asumsi

b. Metode perhitungan asumsi roll-off rate untuk

surat-surat berharga sehingga bank mendahulukan

kredit dilakukan dengan tingkat severity yang

likuiditas pada surat-surat berharga dengan

lebih tinggi pada skenario general market.

haircut yang lebih rendah untuk menghindari

Misalnya saja, pada saat krisis, cash inflows yang

kerugian. Di sisi lain, pada skenario general market,

diharapkan akan diterima bank hanya berasal dari

terdapat tekanan harga pada surat-surat berharga

kredit modal kerja. Penetapan run-off tersebut

sehingga bank perlu mendahulukan likuidasi aset

belum memperhitungkan asumsi flight to safety

pada surat-surat berharga “second class” untuk

dimana pada saat krisis, sebagian bank justru

menghindari penurunan harga yang lebih tajam.

dapat memperoleh tambahan cash inflows yang

Bank Indonesia

253


Secara ringkas, asumsi haircut untuk alat likuid, roll-

impact) yang dapat ditimbulkan bagi bank

off rate untuk cash inflow, dan run-off rate untuk cash

yang lain, baik untuk first round, second round

outflow terlihat pada tabel berikut:

dan seterusnya. Transmisi risiko likuiditas Idiosyncratic Risk

Description

Skenario

Skenario

General Market Risk

Alat Likuid

HAIRCUT Cash in vault Giro di Bank Indonesia Oprasi Moneter (OM) Deposit Facility (DF)

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

SSB Kategori AFS dan Trading: Level 1 Level 2 A Level 2 B

5% 15% 50%

5% 15% 50%

20% 20% 50%

Reverse Repo (sovereign)*) SSB HTM (Reclassified)**) GWM Primer dan LFR

5%-

Total AL

xxxx

xxxx

NPL (Moderate) 100% 100% 100%

NPL (Severe) 100% 100% 100%

Kredit Modal kerja No Repayment 100% 100%

Derivatif

100%

100%

100%

Total Cash Inflow

xxxx

xxxx

xxxx

0%

5% Sesuai Klarifikasi (Level) 0%

20% 0% xxxx

on B/S off B/S

Cash inflow Cash Outflow

ROLL-OFF Kredit Penempatan pada Bank Lain Reverse Repo (Soverign) SSB HTM

RUN-OFF

off B/S

Cash inflow

on B/S

Percentile Run-Off DPK

P-10%

P-5%

P-2,5%

Run-off rates berdasarkan behavior dar DPK****)



Kewajiban pada Bank lain Kewajiban Lainnya

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Kelonggaran Tarik (commited) Deviratif Kewajiban Kontijensi Lainnya

5% 100% 5%

5% 100% 5%

5% 100% 5%

Total Cash Outflow

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Giro Rupiah Giro Valas Giro Inti***) Tabungan Rupiah Tabungan Valas Tabungan Inti***) Deposito Rupiah Deposito Valas Deposito Inti***)

Net Cash Outflow

*) jatuh tempo > 90 hari **) jatuh tempo > 90 hari, reklasifikasi pada kondisi stress ***) run off sesuai proxy LCR ****) 7, 14, 21, 30, & 90 hari

1.6. Persepsi Makroprudensial atas Hasil GST Likuiditas a.

254

dari satu bank ke bank lain dilakukan melalui

Analisis Contagion dari Liquidity Stress Test

jalur interbank. Dengan demikian, kegagalan

Hasil

menghasilkan

likuiditas pada satu bank akan menyebabkan

kesimpulan mengenai kecukupan alat likuid

kerugian pada bank lain yang memiliki

setiap bank dalam memenuhi net cash outflows

penempatan pada bank yang gagal. Hasil akhir

pada kondisi stress. Untuk bank-bank yang

dari analisis contagion tersebut adalah besaran

tergolong fail, akan dilakukan analisis lanjutan

risiko sistemik yang terefleksikan dari jumlah

mengenai dampak penyebaran (contagion

bank yang gagal.

GST

likuiditas

Bank Indonesia

akan

Artikel 1

b.

Interconnectedness Perbankan Disamping contagion analysis atas hasil GST likuiditas, analisis interconnectedness bankbank

juga

dilakukan

untuk

memperkuat

penilaian risiko sistemik yang terkait dengan likuiditas. Analisis interconnectedness tersebut dilakukan

dengan

menggunakan

berbagai

metode network analysis untuk melihat peran suatu bank dalam transaksi pinjam-meminjam di pasar uang. Dengan analisis ini, akan diketahui posisi bank apakah sebagai central intermediary, central borrower, atau central lender di pasar uang antarbank (PUAB). Posisi bank yang tergolong sentral di PUAB akan semakin meningkatan risiko sistemik apabila bank tersebut gagal berdasarkan GST likuiditas.

Bank Indonesia

255


Artikel 2.

Analisis Kerentanan Rumah Tangga Menggunakan Balance Sheet Approach (BSA) dan Financial Margin Approach (FMA) Arlyana Abubakar1, Rieska Indah Astuti2, Rini Oktapiani3

256

Bank Indonesia

Artikel 2

Kerentanan sektor rumah tangga dapat diukur

tangga

baik secara makro (agregat) dengan menggunakan

perekonomian. Interkoneksi yang tinggi antara

pendekatan Balance Sheet Approach (BSA) maupun

sektor rumah tangga dengan sektor keuangan dapat

berdampak

signifikan

terhadap

Margin

berpotensi meningkatkan risiko sistemik apabila

Approach (FMA), yang dilengkapi dengan penilaian

terjadi guncangan pada sektor rumah tangga.

kerentanan rumah tangga dari segi strategi bertahan

Risiko ketidakseimbangan yang berasal dari sektor

(coping strategies) rumah tangga dalam menghadapi

tumah tangga dapat ditransmisikan terhadap sistem

kesulitan keuangan. Penilaian kerentanan rumah

keuangan melalui beberapa jalur (IMF, 2005).

secara

mikro

menggunakan

Financial

dapat

tangga melalui strategi bertahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil survey dengan mengacu

Rumah tangga terekspos risiko dalam kapasitasnya

pada heatmap coping strategies yang terdiri dari tiga

sebagai pemilik aset keuangan berupa dana pihak

zona, yaitu moderate, high dan extreme. Hasil penilaian

ketiga, surat berharga, aset ekuitas serta asuransi

kerentanan rumah tangga dengan menggunakan

dan dana pensiun. Selain itu, rumah tangga juga

ketiga metode tersebut menunjukan bahwa sektor

terekspos risiko dalam perannya sebagai peminjam

rumah tangga di Indonesia tergolong cukup solvent

dana dari sektor keuangan, khususnya perbankan.

dan sound dengan interkoneksi yang tinggi terhadap

Ketidakseimbangan terjadi apabila rumah tangga tidak

korporasi dan sektor keuangan, khususnya perbankan.

dapat melunasi kewajiban kepada bank, sehingga

heatmap

bank tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain,

Namun

demikian,

menunjukan

bahwa

coping

meskipun

strategies

secara

umum

rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan

kerentanan rumah tangga masih berada dalam zona

tersebut juga akan mengurangi pengeluaran untuk

moderate, namun perlu diwaspadai adanya potensi

konsumsi, sehingga mengurangi permintaan terhadap

kerentanan yang mengarah pada level yang lebih

barang dan jasa yang selanjutnya dapat berdampak

tinggi (high dan extreme) sehingga dapat berdampak

terhadap

pada ketidakseimbangan sistem keuangan.

korporasi mengalami penurunan pendapatan yang

perekonomian.

Sebagai

akibatnya,

dapat berdampak terhadap penurunan kemampuan Keywords: balance sheet analysis, financial margin,

korporasi

coping

capacity) ke bank. Oleh karena itu, diperlukan penilaian

JEL Classification: E020, G390, J100

yang lebih dalam atas profil risiko rumah tangga

dalam

membayar

utang

(repayment

dalam rangka memitigasi risiko yang bersumber dari 1. Latar Belakang

ketidakseimbangan keuangan sektor rumah tangga.

Pengalaman sub-prime mortgage di Amerika yang mengarah pada krisis global tahun 2008 menunjukan bahwa risiko kredit yang berasal dari sektor rumah

3 1 2

Peneliti Ekonomi Senior, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia; email: [email protected] Peneliti Ekonomi, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia; email: [email protected] Research Fellow, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia; email : [email protected]

Bank Indonesia

257


2. Tinjaun Literatur

ukuran risiko kredit rumah tangga yang mengambarkan

2.1. Studi terkait Financial Margin

kemampuan membayar utang jangka pendek maupun

Vatne (2007) mengungkapkan bahwa financial margin

jangka panjang. Rumah tangga yang memiliki financial

merupakan aset likuid yang dimiliki oleh rumah

margin negatif dianggap sebagai rumah tangga yang

tangga setelah dikurangi biaya utang mencakup biaya

berada dalam masalah keuangan dan ditandai dengan

suku bunga dan utang pokok serta total pengeluaran.

ketidakmampuan

Indikator ini merepresentasikan ketahanan rumah

dasar serta membayar cicilan utang, sehingga rumah

tangga terhadap perubahan kondisi makroekonomi

tangga tersebut memiliki peluang gagal bayar yang

seperti peningkatan suku bunga atau penurunan

tinggi. Analisis1 kerentanan rumah tangga dengan

pendapatan. Hasil analisis dengan menggunakan data

menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS)

Income and Property Statistics for Household 1987-

2007 menunjukan bahwa terdapat 16% rumah tangga

2003 menunjukan bahwa sebesar 13% rumah tangga

yang rentan gagal bayar dengan kepemilikan utang

di Norwegia rentan gagal bayar atau memiliki nilai

mencapai 48% pada direct approach. Sedangkan dari

financial margin negatif, dimana kepemilikan utangnya

keseluruhan rumah tangga yang memiliki utang ke

mencapai 17% dari total utang rumah tangga.

perbankan, sebanyak 26% merupakan rumah tangga

dalam

memenuhi

kebutuhan

rentan dengan kepemilikan utang sebesar 52%. Hasil Selain itu, Albacete & Fessler (2010) menjelaskan

indirect approach menunjukan bahwa pangsa rumah

bahwa rumah tangga yang memiliki financial margin

tangga rentan mencapai 49% dengan kepemilikan

negatif dapat dianggap sebagai rumah tangga yang

utang sebesar 45%. Hasil ini tidak jauh berbeda

rentan. Pangsa dari rumah tangga yang rentan dapat

untuk rumah tangga yang memiliki utang hanya ke

menjadi indikator utama dalam memonitor ketahanan

perbankan dimana sebanyak 49% dari rumah tangga

terhadap berbagai tekanan (shock) seperti employment

tersebut merupakan yang rentan gagal bayar dan

shock, perubahan suku bunga, harga aset, nilai tukar

memiliki utang yang mencapai 46%.

dan sebagainya. Dengan menggunakan data OeNB’s

2.2. Definisi Coping Strategies rumah Tangga

Household Survey on Housing Wealth 2008 (HSHW

Coping Strategies merupakan mekanisme atau strategi

2008), penelitian tersebut menemukan bahwa pangsa

penanganan risiko oleh rumah tangga pada saat

rumah tangga rentan di Austria berkisar antara 9,2%

terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi

sampai dengan 15,6%. Bilston, Johnson & Read (2015)

keuangan rumah tangga (Hoogeveen, Tesliuc & Vakis

memanfaatkan data survei Household, Income, Labour

(2004)). Worldbank (2011) menjelaskan bahwa

Dynamics in Australia (HILDA) dan menemukan bahwa

adanya guncangan baik yang berasal dari pasar tenaga

pangsa rumah tangga rentan di Australia mencapai

kerja seperti pemutusan hubungan kerja, pasar kredit

12% pada tahun 2002, 10% pada tahun 2006 dan 8%

seperti kenaikan suku bunga pinjaman, pasar produk

pada tahun 2010.

seperti kenaikan harga makanan serta pengurangan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat, secara

Pratama & Hidayat (2015) menjelaskan bahwa

umum akan direspon oleh masyarakat antara lain

financial margin dapat digunakan sebagai proksi

dengan meningkatkan pendapatan baik melalui

1

Analisis dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu direct dan indirect approach. Pada direct approach, nilai financial margin dihitung dari selisih antara per capita expenditure (proksi pendapatan) dengan monthly payment (pengeluaran). Sementara nilai financial margin pada indirect approach diperoleh dari selisih antara household expenditure (proksi pendapatan) dengan predicted basic consumption dan monthly payment.

258

Bank Indonesia

Artikel 2

penarikan tabungan dan melakukan pekerjaan

secara individual dan analisis risiko keterkaitan

tambahan serta dengan mengurangi pengeluaran.

(interconnectedness risk) rumah tangga dengan sektor

Kegagalan rumah tangga dalam merespon guncangan

lainnya.

tersebut akan mempengaruhi penurunan tingkat

Analisis risiko rumah tangga secara individual

kesejahteraan rumah tangga yang direpresentasikan

dilakukan menggunakan balance sheet risk indicators.

melalui penurunan aset keuangan berupa tabungan,

Indikator tersebut mencerminkan baik risiko likuiditas

penurunan aset non keuangan, penurunan akumulasi

yang diproksikan dengan rasio saving to expenditure,

human capital seperti mempekerjakan anak di bawah

maupun risiko solvabilitas yang direpresentasikan

usia kerja dan lain sebagainya.

melalui rasio liabilities to asset dan liabilities to GDP. Sementara analisis risiko keterkaitan rumah tangga

USAID (1999) menjelaskan bahwa tingkat kerentanan

dengan sektor lain dilakukan dengan memanfaatkan

rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga yaitu

matriks BSA indikator Net Financial Position yang

tingkat kerentanan moderat, tinggi dan ekstrim.

menggambarkan posisi keuangan rumah tangga relatif

Rumah tangga yang memiliki strategi coping adaptasi

terhadap sektor lainnya. Net posisi keuangan1 tersebut

sebagai respon atas suatu peristiwa yang terjadi,

dihitung dari selisih antara total aset keuangan dengan

umumnya memiliki tingkat kerentanan yang relatif

kewajiban. Semakin negatif nilai net posisi keuangan

moderat. Sedangkan yang memilih untuk melakukan

mengimplikasikan bahwa sektor tersebut menghadapi

divestasi pada aset likuid cenderung memiliki tingkat

masalah keuangan dimana total aset keuangan tidak

kerentanan yang tinggi atau bahkan ekstrim terutama

mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang

untuk rumah tangga yang melakukan divestasi pada

dimiliki (IMF (2015)).

aset produktif. Analisis mikro dengan metode FMA dilakukan dengan 3. Metodologi Penelitian

menggunakan dua pendekatan, yaitu income approach

3.1. Metode Analisis

dan expenditure approach. Kedua pendekatan tersebut

Analisis pada penelitian ini menggunakan dua

menghasilkan pangsa dan karakteristik demografi

pendekatan, yaitu secara makro dengan menggunakan

rumah tangga yang memiliki financial margin negatif,

Balance Sheet Approach (BSA) dan secara mikro

yang untuk selanjutnya didefinisikan sebagai rumah

menggunakan Financial Margin Approach (FMA).

tangga yang rentan. Pada income approach, nilai

Analisis makro dengan metode BSA menghasilkan

financial margin rumah tangga diperoleh dari selisih

informasi berupa profil risiko sektor rumah tangga

antara pendapatan dengan pengeluaran untuk

yang diperoleh melalui analisis risiko rumah tangga

konsumsi dasar dan cicilan utang.

1

Yi

: Pendapatan rumah tangga

BCi

: Konsumsi dasar rumah tangga

DSi

: Cicilan Utang rumah tangga

Sektor mengalami net aset keuangan jika nilai aset keuangan lebih besar dari kewajiban, sementara jika nilai aset keuangan lebih kecil dari kewajiban maka sektor mengalami net kewajiban

Bank Indonesia

259


Sementara pada expenditure approach, nilai financial

pendapatan dilakukan untuk meminimalisir error-

margin diperoleh dari selisih antara total konsumsi

term (kesalahan) yang terjadi akibat penggunaan

yang merupakan proksi pendapatan dengan cicilan

data pendapatan hasil survey yang cenderung bias ke

utang. Penggunaan total konsumsi sebagai proksi dari

bawah.

Ci

: Total konsumsi rumah tangga

DSi

: Cicilan Utang rumah tangga

Selain itu, kerentanan rumah tangga juga dapat dinilai

diambil dapat berdampak langsung kepada sektor

berdasarkan strategi bertahan (coping strategies)

keuangan, seperti menarik simpanan di bank dan

yang diambil dalam menghadapi tekanan keuangan.

lain sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi

Perilaku coping strategies rumah tangga dapat

keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

menimbulkan kerentanan apabila tindakan yang Bagan Kerangka Analisis Kerentanan Rumah Tangga

AnalisisKerentanan Rumah Tangga

Makro

Makro

Balance Sheet Approach

Financial margin Approach

Balance Sheet Risk Indicator

BSA Matrix

Profil Risiko Sektor RT

Income Approach

Coping Strategies

Expenditure Approach

Karateristik RT yang rentan

3.2. Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

Data FABS mencakup data Financial Account (FA) dan

data National dan Regional Financial Account &

Balance Sheet (BS). Data FA mencatat transaksi atau

Balance Sheet (FABS) 2015 sebagai input untuk

aliran finansial antar sektor baik sisi aset maupun

analisis kerentanan rumah tangga secara agregat,

kewajiban secara nasional maupun di regional tertentu.

serta data Survey Neraca Rumah Tangga (SNRT) 2015

Sedangkan data BS merupakan data posisi aset dan

yang merupakan data mikro untuk analisis kerentanan

kewajiban yang dimiliki oleh sektor institusi secara

rumah tangga secara individual.

nasional atau di regional tertentu serta pada periode

1

Klasifikasi instrumen keuangan mencakup Monetary gold and sdrs; Debt securities; Equity and investment fund share/units; Financial derivatives and employee stock options; Currency and deposits; Loans; Insurance, pension and standardized guarantee schemes dan Other accounts receivable/payable.

260

Bank Indonesia

Artikel 2

tertentu. Data FABS dirinci berdasarkan klasifikasi sektor institusi mencakup sektor NFC (Korporasi Non

4. Stylized Fact: Kondisi Terkini Sektor Rumah Tangga di Indonesia

Finansial), HH (Rumah Tangga), ODC (Perbankan),

Rumah

OFC (IKNB), CB (Bank Sentral), CG (Pempus), LG

nasional terbesar yaitu mencapai 33% dari total

(Pemda) dan ROW (Eksternal atau Non Residen) serta

aset perekonomian nasional dimana sebagian besar

berdasarkan instrumen keuangan baik dari sisi aset

berupa aset keuangan. Penempatan aset keuangan

maupun kewajiban. Penelitian ini menggunakan data

rumah tangga masih didominasi oleh penyaluran dana

FABS pada level nasional dan regional.

dalam bentuk ekuitas terutama kepada korporasi yang

1

tangga

merupakan

penyumbang

aset

mencapai 47% dari aset keuangan dan penyaluran Data SNRT 2015 merupakan data hasil survey Bank

dana pihak ketiga kepada perbankan sebesar 42%.

Indonesia pada tahun 2015 yang bermanfaat untuk

Dari sisi pembiayaan, sumber utang mayoritas berasal

mengetahui struktur neraca rumah tangga di Indonesia

dari perbankan mencapai 83%, IKNB sebesar 12% dan

khususnya rumah tangga yang diperkirakan memiliki

sektor non keuangan sebesar 5%. Instrumen utang

akses dan pengaruh terhadap sistem perbankan. SNRT

didominasi oleh pinjaman (loans) sebesar 97% yang

2015 dilaksanakan secara serentak di 12 provinsi

sebagian besar dari perbankan.

yang merepresentasikan 71% penduduk Indonesia berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Secara spasial, provinsi dengan pangsa aset keuangan

pada triwulan I-2013. Provinsi tersebut diantaranya

rumah tangga terhadap PDRB terbesar adalah DKI

adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Jakarta mencapai 132,26%, dimana aset keuangan

Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

tersebut mayoritas disalurkan kepada korporasi

Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

dalam bentuk ekuitas (51%). Hal ini mengimplikasikan

Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Jumlah rumah

pentingnya peran sektor rumah tangga terhadap

tangga yang menjadi sampel mencapai 2.170 rumah

perekonomian di Provinsi DKI Jakarta terutama melalui

tangga yang ditentukan dengan mempertimbangkan

pembiayaan pada korporasi yang dapat digunakan

persentase penduduk yang bekerja di setiap provinsi,

untuk melakukan ekspansi usaha.

serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) di setiap rumah tangga.

Tabel Aset Keuangan dan Kewajiban Rumah Tangga per Provinsi (% terhadap PDRB) Komponen Neraca

Provinsi* DKI Jkt

Jabar

Jatim

Kaltim

Suluc

Sumut

Aset Keuangan

132.26%

39.01%

38.95%

30.19%

28.60%

28.60%

24.34%

Sumut

35.07%

Sumsel

Kewajiban

16.87%

14.28%

11.73%

6.75%

26.01%

14.78%

17.43%

14.45%

Sumber: RFABS (2015) *Beberapa provinsi tidak dapat ditampilkan karena ketersediaan data yang tidak lengkap

Bank Indonesia

261


5. Analisis Kerentanan Rumah Tangga Menggunakan Balance Sheet Approach (BSA)

dan Liabilities to GDP. Penurunan tersebut dipicu oleh pertumbuhan aset keuangan sebesar 20% (yoy) yang

Indikator risiko likuiditas maupun solvabilitas rumah

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

tangga relatif terjaga pada tahun 2015, meskipun

kewajiban sebesar 6% (yoy). Hal ini mengindikasikan

sempat mengalami tekanan sebagai akibat dari

bahwa sektor rumah tangga di Indonesia tergolong

perlambatan ekonomi yang masih berlanjut di

cukup solvent terutama dalam menutupi utang jangka

tahun 2015. Hal ini tercermin dari penurunan nilai

pendek dan jangka panjang.

indikator risiko solvabilitas yaitu Liabilities to Asset

Liabilities to Asset 25% 20% 15%

17,18%

10% 5% 0%

Liabilities to GDP

20,14%

17,36% 2014Q4

Saving to Expenditure

2014Q4

Sumber: NFABS 2015, data diolah Grafik Balance Sheet Risk Indicator

Secara kumulatif, indikator risiko likuiditas yang

kepemilikan aset keuangan yang mencapai 32% dari

diproksikan oleh saving ratio menunjukan tren yang

aset keuangan nasional. Hal tersebut mengimplikasikan

meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal

pentingnya peranan sektor rumah tangga dalam

ini dipicu oleh peningkatan pertumbuhan simpanan

perekonomian sebagai salah satu sumber pembiayaan

rumah tangga kepada perbankan. Peningkatan

domestik terbesar. Penyaluran aset keuangan rumah

likuiditas tersebut mengimplikasikan kecukupan aset

tangga mayoritas kepada sektor korporasi dengan nilai

likuid rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan

net aset rumah tangga terhadap korporasi mencapai

dasar serta membayar cicilan utang jangka pendek.

28,95% terhadap PDB.

Berdasarkan matriks BSA indikator Net Financial Position, sektor rumah tangga merupakan sektor dengan financial surplus terbesar dengan total nilai net aset mencapai 39,68% terhadap PDB. Besarnya nilai net aset rumah tangga berasal dari tingginya

262

Bank Indonesia

Artikel 2

Tabel Matriks BSA Net Financial Position 2015Q4 Holder of Liability (Creditor Sector) Balance Sheet

NFC

HH

ODC

OFC

CB

-70.34%

39.68%

0.98%

0.81%

28.95%

6.19%

1.67%

-6.44%

-1.90% 1.14%%

CG

LG

ROW

1.1%

-14.26%

2.31%

39.72%

-1.76%

.80%

0.9%

28.60%

-2.08%

-0.42%

0.11%

0.00%

-7,61%

-1.42%

1.56%

5.10%

-0.13%

-2.04%

0.00%

2.27%

0.03%

-12.57%

-0.27%

16.32%

Issuer of the Liability (debitor Sector)

(In percent of GDP) Total NFC HH

-28,95%

ODC

-6.19%

6.44%

OFC

-1.67

1.90%

-1.14%

CB

1.76%

2.08%

7.61%

0.13%

CG

-5.80%

0.42%

1.42%

2.04%

0.15%

-0.15%

LG

-0.88%

-0.11%

-1.56%

0.00%

-0.03%

0.27%

ROW

-28.60%

0.00%

-5.10%

-2.27%

12.57%

-16.32%

0.00% 0.00%

Pembiayaan kepada sektor korporasi didominasi

masih menyalurkan aset keuangan dalam bentuk

oleh instrumen ekuitas1, dimana sebanyak 98% dari

simpanan di perbankan. Selain itu, sumbangan rumah

aset keuangan rumah tangga yang berupa ekuitas

tangga di sejumlah provinsi terhadap sektor riil juga

(46,41% dari total aset keuangan) disalurkan kepada

terlihat relatif tinggi. Hal ini ditunjukan oleh besarnya

korporasi. Hal ini menunjukan tingginya interkoneksi

kepemilikan aset keuangan berupa ekuitas korporasi

antara kedua sektor tersebut sehingga menyebabkan

di beberapa provinsi yang mencapai lebih dari 50%

sektor rumah tangga cenderung rentan terhadap

seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa

risiko capital loss maupun risiko likuiditas pada saat

Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

korporasi mengalami tekanan keuangan atau bahkan default. Selain itu, terdapat interkoneksi yang tinggi

Berdasarkan aspek pembiayaan, baik secara nasional

antara sektor rumah tangga dengan perbankan.

maupun regional sumber pembiayaan rumah tangga

Nilai aset keuangan rumah tangga berupa simpanan

di luar pendapatan masih didominasi oleh utang

(currency & deposit) sebesar 42,15% didominasi

berupa pinjaman (loan) terutama yang berasal dari

oleh penyaluran simpanan kepada sektor perbankan

perbankan. Secara nasional, utang rumah tangga

mencapai 92%, sehingga sektor perbankan cenderung

dalam bentuk pinjaman mencapai 96,86% dimana

terekspos oleh risiko penarikan dana secara tiba-

sebesar 86% bersumber dari perbankan. Meskipun

tiba (withdrawal risk) yang dapat dilakukan oleh

sebagian besar regional terekspos dengan perbankan

rumah tangga terutama pada saat mengalami defisit

melalui pinjaman dengan pangsa di atas 90%, risiko

keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

kredit sektor rumah tangga masih relatif terjaga. Hal ini tercermin dari rata-rata Non Performing Loan (NPL)

Sementara itu, analisis spasial pada instrumen aset

rumah tangga regional yang masih berada di bawah

keuangan rumah tangga menunjukan bahwa rumah

batas minimum 5%.

tangga di sejumlah provinsi di Indonesia mayoritas

1

Termasuk kepemilikan equity korporasi yg dimiliki oleh korporasi lain, dengan asumsi ultimate shareholder adalah individual atau perseorangan (rumah tangga)

Bank Indonesia

263


6. Analisis Kerentanan Rumah Tangga Menggunakan

rumah tangga pada income approach yang cenderung bias ke bawah. Berdasarkan expenditure approach,

Financial Margin Approach (FMA) dengan

pangsa rumah tangga rentan dari total rumah

menggunakan indikator financial margin menunjukan

tangga yang berhutang ke bank adalah 14% dengan

bahwa secara keseluruhan hasil dengan income

kepemilikan utang mencapai 45%. Sedangkan pada

approach

overestimate

income approach, pangsa rumah tangga rentan yang

dibandingkan dengan expenditure approach. Hal

meminjam ke bank mencapai 43% dengan kepemilikan

ini disebabkan oleh penggunaan nilai pendapatan

utang sebesar 63%.

Analisis

kerentanan

rumah

cenderung

tangga

bersifat

Grafik Pangsa Rumah Tangga Rentan dan Pangsa Kepemilikan Utang oleh Rumah Tangga Rentan

Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan Sumber Utang 100%

Income Approach


Income Approach

90% 80%

40%

70%

35%

60%

30%

50%

25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10% 0%


5% All

Bank

All

0%

Bank

Rendah Menengah % RT yang rentan

Tinggi

Rendah

Menengah

Tinggi

% Kepemilikan utang oleh RT rentan

Relatif tingginya pangsa rumah tangga rentan yang

Berdasarkan kelompok pendapatan, baik income

memiliki utang kepada perbankan terutama pada

approach maupun expenditure approach cenderung

income approach mengimplikasikan tingginya risiko

menunjukan pola yang sama dimana rumah tangga

kredit yang dihadapi oleh perbankan, terutama jika

berpendapatan tinggi relatif memiliki pangsa rumah

rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi

tangga rentan yang besar dan kepemilikan utang yang

kewajiban. Hal ini sejalan dengan kenaikan nilai NPL

juga tinggi. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa

kredit perseorangan perbankan yang relatif tinggi

rumah tangga berpendapatan tinggi cenderung

pada tahun 2015 yaitu mencapai 2,40%. Peningkatan

memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar

NPL untuk kredit perseorangan ditengarai merupakan

ketika mengalami defisit keuangan dan kepemilikan

akibat dari fase perlambatan ekonomi yang masih

aset

berlanjut pada tahun 2015, dimana perlambatan

keseluruhan utang jangka pendek. Meskipun demikian,

tersebut telah memberikan tekanan baik pada

potensi risiko rumah tangga tersebut relatif lebih kecil

konsumsi maupun kemampuan membayar utang

mengingat kepemilikan aset yang cenderung besar

rumah tangga.

untuk digunakan sebagai strategi bertahan dalam

likuid

tidak

mencukupi

untuk

menutupi

menutup defisit keuangan. Strategi bertahan yang

264

Bank Indonesia

Artikel 2

dapat dilakukan oleh rumah tangga tersebut antara

tinggi dengan pangsa kepemilikan utang perbankan

lain dengan menarik tabungan atau menjual aset

yang juga relatif besar.

produktif. Sementara itu, rumah tangga dengan pendidikan Berdasarkan karakteristik demografi rumah tangga,

terakhir kepala keluarga adalah perguruan tinggi serta

hasil analisis dengan kedua pendekatan menunjukan

memiliki pekerjaan sebagai pengusaha cenderung

bahwa rumah tangga yang rentan terekspos oleh

memiliki utang perbankan yang besar namun jumlah

risiko gagal bayar umumnya adalah rumah tangga

rumah tangga yang rentan relatif sedikit. Hal ini

yang dikepalai oleh laki-laki, berusia produktif (25-

mengindikasikan bahwa risiko pada kelompok rumah

59 tahun), memiliki status menikah, berpendidikan

tangga ini relatif terjaga, mengingat bahwa kepala

SMA dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai. Selain

rumah tangga yang berprofesi sebagai pengusaha

itu, rumah tangga yang rentan tersebut juga memiliki

dapat menggunakan utang perbankan untuk modal

eksposur terhadap perbankan melalui instrumen

usaha. Adanya return dari hasil penggunaan utang

utang dengan pangsa yang relatif tinggi. Hasil tersebut

untuk investasi maupun pembiayaan laiinya membuat

sesuai dengan penelitian Pratama & Hidayat (2015)

rumah tangga ini relatif memiliki kemungkinan gagal

bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan

bayar yang kecil.

berusia produktif cenderung memiliki kerentanan yang

Berada dalam usia produktif (25-59 tahun) Berpendidikan setingkat SMA Memiliki pekerjaan sebagai pegawai Berstatus menikah Di kepalai oleh laki-laki

High Low

%Negative FM Households

Bagan Matriks Analisis Kerentanan Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga

Berusia Lantjut (diatas 60 tahun) Berpendidikan se tingkaht SD dan SMP Tidak memiliki Pekerjaan tetap berstatus tidak menikah Di kepalai oleh perempuan

Memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi Memiliki pekerjaan sebagi pengusba

Low

High % of Total Debt

7. Analisis Coping Strategies Rumah Tangga Indonesia

berupa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup,

Berdasarkan data SNRT 2015, sebesar 29% rumah tangga

sedangkan 23% rumah tangga mengalami kesulitan

yang memiliki utang menghadapi tekanan keuangan

dalam membayar utang selama satu tahun terakhir.

Grafik Pangsa Rumah Tangga yang Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Membayar Utang Kesulitan Memenuhi Kebutuhan

Kesulitan Membayar Utang

Ya

Ya

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10%

Tidak

Tidak

Bank Indonesia

265


Sebagai langkah antisipasi risiko tekanan keuangan

dalam zona moderat karena mayoritas rumah tangga

yang lebih dalam, sebanyak 61% rumah tangga

tersebut masih mengandalkan strategi adaptasi dengan

memilih strategi adaptif yaitu dengan cara mengurangi

mengurangi pengeluaran sebagai respon atas tekanan

pengeluaran. Sedangkan strategi alternatif lain yang

keuangan yang dihadapi. Namun perlu diwaspadai

dipilih diantaranya adalah menjual barang berharga

bahwa selain melakukan strategi adaptasi, secara

(40%), meminjam makanan atau uang kepada kerabat

kumulatif rumah tangga tersebut juga memilih beberapa

dan keluarga (39%), menarik uang dari tabungan (37%)

strategi divestasi pada aset likuid sehingga menyebabkan

serta mencari pekerjaan tambahan (27%).

semakin tingginya tingkat kerentanan yang dihadapi.

Merujuk pada heatmap coping strategies yang terdapat

Beberapa strategi divestasi pada aset likuid yang dilakukan

pada buku manual asesmen Food Security & Early

oleh rumah tangga tersebut mencakup menjual barang

Warning Vulnerability USAID (1999), tingkat kerentanan

berharga yang dimiliki, meminjam uang kepada kerabat

rumah tangga yang memiliki utang masih berada

serta menarik tabungan.

Bagan Heatmap Coping Strategies Rumah Tangga Indonesia Household Vulnerability Moderate (106,60%) High (130,34%) Extreme (42,48%)

Household Strategies Adaptation

Divestment

Low

High

Diet change,Increase in labor, reductionof HH Costs

1

Liquid assets

Reduction size/frequency of meals Reduction in quality of meals Skipped days

5

6

Reversibility

Severity of Impact on HH

Without eating Ate wild foods Dangerous activities Longer seasonal More casual labor Increase working time child remove from school One or more family

High

Time

Sold off/consumed next season’s seed grains Sold off/consumed

7

Pawned HH possessions Sold HH possessions Consumed money intended for small business Dissaving

migration

Sold off agriculture implements

Sold of small animals Borrow money for food

3

members moved to seek work

Low

Productive Assets

Large animals

2

Sold off productive

4

tools/equipment Lost ability to service the liability

8

9

Takeover the liability

12

13

10

11

15

16

14

Borrowed money from money lender to buy food Sold or pledged land or house Destitution

Sumber: USAID Security & Early Warning Vulnerability Assessment Manual (1999). disesuaikan dengan data Indonesia

Selain itu, rumah tangga Indonesia juga memiliki

baik utang jangka pendek maupun jangka panjang

kecenderungan melakukan divestasi pada aset

sehingga kerentanan rumah tangga tersebut berada

produktif apabila strategi adaptasi dan divestasi aset

pada kondisi yang ekstrim dan dapat berdampak

likuid tidak dapat menutupi defisit keuangan. Kegagalan

terhadap sektor keuangan serta ketidakseimbangan

pada strategi divestasi aset produktif akan memicu

sistem keuangan secara keseluruhan.

hilangnya kemampuan untuk membayar cicilan utang

266

Bank Indonesia

Artikel 2

Berdasarkan kelompok pendapatan, rumah tangga

Sedangkan rumah tangga yang mengalami kesulitan

yang memiliki utang dan mengalami kesulitan untuk

untuk membayar utang mayoritas berasal dari

memenuhi kebutuhan hidup dalam satu tahun terakhir

kelompok rumah tangga berpendapatan menengah.

didominasi oleh rumah tangga berpendapatan tinggi.

Grafik Pangsa Rumah Tangga yang Mengalami Kesulitan Berdasarkan Pendapatan Kesulitan Membayar Utang

Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Hidup

48% 40%

37%

34% 23% 19%

Strategi bertahan yang paling banyak dipilih oleh

kecenderungan untuk melakukan penarikan tabungan

rumah

kelompok

sehingga perlu adanya kewaspadaan dari perbankan

pendapatan tinggi, menengah maupun rendah

untuk mengantisipasi risiko likuiditas yang dipicu oleh

merupakan strategi adaptasi dengan cara mengurangi

penarikan besar-besaran dari rumah tangga. Strategi

pengeluaran. Sebagai alternatif, kelompok rumah

bertahan yang dipilih oleh rumah tangga berdasarkan

tangga

kelompok pendapatan adalah sebagai berikut:

tangga

Indonesia

berpendapatan

baik

tinggi

dari

juga

memiliki

Bagan Coping Strategies Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Pendapatan Tinggi Mengurangi pengeluaran Menarik uang dari tabungan Menjual barang berharga Meminjam makanan atau uang dari keluarga dan teman Melakukan pekerjaan tambahan

Pendapatan Menengah Mengurangi pengeluaran Menjual barang berharga meminjam makanan atau uang dari keluarga dan teman Melakukan pekerjaan tambahan Menarik uang dari tabungan

Pendapatan rendah Mengurangi pengeluaran Menjual barang berharga meminjam makanan atau uang dari keluarga dan teman Menarik uang dari tabungan Bekerja lebih lama untuk mendapatkan tambahan uang

Bank Indonesia

267


8. Kesimpulan financial

margin

Hasil analisis balance sheet risk indicators menunjukan

Analisis

bahwa sektor rumah tangga di Indonesia tergolong

dengan menggunakan income approach cenderung

cukup solvent dan sound, baik dari sisi solvabilitas

overestimate

maupun dari kecukupan likuiditas. Meskipun demikian,

approach. Namun, hasil analisis berdasarkan dua

terdapat interkoneksi keuangan yang tinggi antara

pendekatan tersebut mengarah pada kesimpulan

sektor rumah tangga dengan korporasi dan sektor

yang sama yaitu potensi risiko gagal bayar yang relatif

rumah tangga dengan perbankan. Sebagai implikasi,

tinggi berasal dari kelompok rumah tangga dengan

sektor perbankan terekspos risiko penarikan dana

kepala keluarga berada pada usia produktif (25-

secara tiba-tiba (withdrawal risk) yang dapat dilakukan

59 tahun), berpendidikan setingkat SMA, memiliki

oleh rumah tangga pada saat mengalami defisit

pekerjaan tetap sebagai pegawai, berstatus menikah

keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

dan dikepalai oleh laki-laki. Lebih lanjut, hasil analisis

Sementara itu, sektor rumah tangga terekspos oleh

pada heatmap coping strategies menunjukan bahwa

risiko yang berasal dari kepemilikan aset ekuitas saat

kerentanan rumah tangga masih berada dalam zona

korporasi mengalami default. Secara agregat, sektor

moderat, dimana sebanyak 61% rumah tangga yang

rumah tangga merupakan sektor dengan financial

memiliki utang cenderung memilih strategi adaptasi.

surplus terbesar yang diindikasikan oleh nilai net aset

Adapun strategi adaptasi yang dipilih sebagai

keuangan rumah tangga yang mencapai 39,68% (rasio

respon atas tekanan keuangan yang dihadapi adalah

terhadap PDB). Selain itu, tingginya aset keuangan

mengurangi pengeluaran. Namun, perlu diwaspadai

rumah tangga turut menggambarkan peranan sektor

karena secara kumulatif kerentanan rumah tangga

rumah tangga yang penting dalam perekonomian

memiliki potensi meningkat ke level yang lebih tinggi

karena merupakan salah satu sumber pembiayaan

(high dan extreme) sehingga dapat berdampak pada

domestik terbesar.

ketidakseimbangan sistem keuangan.

268

Bank Indonesia

melalui

pendekatan

dibandingkan

dengan

expenditure

Artikel 2

DAFTAR PUSTAKA Abubakar, Arlyana., et all, (2015), “Kerangka dan Analisis Indikator Ketidakseimbangan Keuangan dalam National dan Regional Balance Sheet (Versi I)”, Bank Indonesia. Armas, JCA., (2016), “Balance Sheet Analysis: A New Approach to Financial Stability Surveillance”, Bangko Sentral ng Pilipinas. Bank Indonesia., (2016), “Kajian Stabilitas Keuangan – Mitigasi Risiko Sistemik untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendorong Intermediasi di Tengah Tantangan Global dan Domestik”, KSK Maret 2016, Bank Indonesia. Bilston, Tom., Johnson, Robert & Read, Matthew., (2015), “Stress Testing the Australian Household Using the HILDA Survey”, Research Discussion Paper, Reserve Bank of Australia. Craig, Sean., (2015), “Risk and Spillovers: Use of National Balance Sheet Data”, Material for Meeting of the IMF Government Finance Statistics Advisory Committee, Washington DC. Haim, Yair., Levy, Roee., (2007), “Using the Balance Sheet Approach in Financial Stability Surveillance: Analyzing the Israeli Economy’s Resilience to Exchange Rate Risk”, Financial Stability Area, Bank of Israel. Hoogeveen, Johannes., Tesliuc, Emil & Vakis, Renos., (2004), “A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups”, Worldbank & University of Stanford. IMF (2015), “Balance Sheet Analysis in Fund Surveillance”, Policy Paper International Monetary Fund (IMF), Juni 2015. IMF (2015), “Balance Sheet Analysis in Fund Surveillance – Reference Note”, Policy Paper International Monetary Fund (IMF), Juli 2015. Johanson, Martin W., Persson, Mattias., 2006, “Swedish Households’ Indebtedness And Ability To Pay – A Household Level Study”, Penning – OCH valutapolitik 3/2006, Sveriges Riksbank. Nicolas, Albacete., Fessler, Pirmin., (2009), “Stress Testing Austrian Households”, Oesterreichische Nationalbank. Pratama, Alvin., Hidayat, Taufik., (2015), “Indonesia Households’ Financial Vulnerability”, Paper submitted to Bank Indonesia. PEP-CBMS Network Coordinating Team., (2011), “Definition and Types of Shocks and Coping Strategies to be Monitored”, Material for Technical Workshop on Monitoring Household Coping Strategies During Complex Crises March 2011, Poverty Environment Partnership (PEP) – United Nations Development Program (UNDP) & Community Based Monitoring System International Network (CBMS). Ryan, Paul., Stone, Tahlee., (2009), “Household Wealth in Australia: Evidence from the 2014 HILDA Survey”, Reserve Bank of Australia. Santoso, Wimboh., Sukada, Made., (2009), “Risk Profile of Households and The Impact on Financial Stability”, BIS Papers No 46.

Bank Indonesia

269


WHO/EHA., (1999), “Emergency Health Training Programme for Africa - Coping Mechanism”, Draft 1-1999. Yuventus, Effendi., 2015, “The Indonesia Households’ Stress Testing : A Micro Simulation Approach”, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance Indonesia. Vatne, BH., 2006, “How Large Are The Financial Margin Of Norwegian Households? An Analysis Of Micro Data For The Period 1987 - 2004”, Economic Bulletin 4/06 (Vol.77) 173-180, Central Bank of Norway. Vatne, BH., 2007, “Financial Margin in Norwegian Household – An Analysis of Micro Data for the Period 1987 2003”, EIFC Bulletin No 25, Central Bank of Norway.

270

Bank Indonesia

Artikel 2

Bank Indonesia

271


Pengarah Penerbit : Bank Indonesia

Erwin Rijanto – Filianingsih Hendarta – Yati Kurniati – Dwityapoetra S. Besar

Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta

Koordinator dan Editor Umum

Indonesia

Retno Ponco Windarti – Rozidyanti – Mirza Yuniar I. - Januar Hafidz – Leanita Indah P.

Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari

Tim Penyusun M. Firdaus Muttaqin, Kurniawan Agung, Ita Rulina, Indra Gunawan, Yanti Setiawan, Clarita Ligaya, Arlyana

pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan Makroprudensial

Abubakar, Ndari Suryaningsih, Cicilia A. Harun, Sri Noerhidajati, Theresia Silitonga, Agus Fadjar Setiawan, Viana

sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011.

Sari, Reska Prasetya, Risa Fadila, Khairani Syafitri, Bayu Adi Gunawan, Susana Wibisana, Heny Sulistyaningsih, Sigit Setiawan, Vienella Zarmida, Lisa Rienellda, Arifatul Khorida, Justina Adamanti, Anita, Maulana Harris Muhajir,

KSK diterbitkan secara semesteran dengan tujuan untuk:

Zulfia Fathma, Sagita Rachmanira, Marluga Sidabutar, Wienda Afriyanti, Frimayudha Ardyaputra, Arisyi Fariza

• Meningkatkan wawasan publik dalam memahami stabilitas sistem keuangan

Raz, Anindhita Kemala D., Apsari Anindita N.P, Dhanita Fauziah Ulfa, Randy Cavendish, Rieska Indah Astuti,

• Mengkaji risiko-risiko potensial terhadap stabilitas sistem keuangan

Harris Dwi Putra, Pita Pratita, Vergina Hapsari, Lestari Shita, Irman Robinson, Irma Yunita Barus, Arry Priyanto,

• Menganalisa perkembangan dan permasalahan dalam sistem keuangan

Wahyu Widianti, Eka Putra Budi Nugroho, RR. Diva Amelia Putri, Ridwan Anhar, Duky Sumantri, I.G.N. Yudia,

• Merekomendasikan kebijakan untuk mendorong dan memelihara sistem keuangan yang stabil

Rolan Marulitua, Kartina Eka Darmawanti, Aski Catranti, Fiona Rebecca Hutagaol, Syachman Perdymer, Saraswati, Widyastuti Noviandari, Diana Yumanita, Cecep M Hakim, Siti Nurfalinda, Agustina Damayanti, Dopul Rudy Tamba,

Informasi dan Order: KSK ini terbit pada bulan Maret 2017 dan didasarkan pada data dan informasi per Desember 2016, kecuali dinyatakan lain. Dokumen KSK lengkap dalam format pdf tersedia pada web site Bank Indonesia:http://www.bi.go.id Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

Permintaan, komentar dan saran harap ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Kebijakan Makroprudensial Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia Email : [email protected]

Agus Seno Aji, Aditya Candra, Rakhma Fatmaningrum, Fransiskus Xaverius Tyas Prasa, Ardina Ayu Dwiratna, Donny Ananta, Citra Marliani, Novianti

KONTRIBUTOR Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Departemen Pengembangan UMKM (DPUM) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Departemen Statistik (DSta) Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)

PENGOLAH DATA, LAYOUT, DAN PRODUKSI Saprudin, Elsa Puspa Silfia, I Made Yogi




Mitigasi Risiko Sistemik Melalui Penguatan Koordinasi Antar Institusi di Tengah Konsolidasi Perekonomian Domestik

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN No. 28, Maret 2017

Recommend Documents