Penerbit: Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta Indonesia
Booklet Stabilitas Sistem Keuangan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mewujudkan misi ≈mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambunganΔ Booklet Stabilitas Sistem Keuangan diterbitkan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai Stabilitas Sistem Keuangan
Bank Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Biro Stabilitas Sistem Keuangan Jl.MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia Telepon : (+62-21) 381 7353, 381 8336 Fax : (+62-21) 2311672 Email :
[email protected]
Stabilitas Sistem Keuangan Apa, Mengapa, dan Bagaimana?
Daftar isi Pengantar
iv
Pendahuluan
1
Apa yang dimaksud Stabilitas Sistem Keuangan?
1
Faktor-faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan
2
Perbedaan Stabilitas Moneter & Stabilitas Sistem Keuangan
3
Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan Penting?
3
Pihak-pihak yang Bertanggungjawab Terhadap SSK
6
Peran Bank Sentral Dalam SSK
6
Dua Pendekatan : Makroprudensial dan Mikroprudensial
9
Peran Bank Indonesia Dalam Memelihara SSK
10
Apa yang telah BI lakukan
16
Tantangan ke depan
20
Referensi
21
Glossary
22
Beberapa Situs-situs Terkait SSK
23
iii
PENGANTAR Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami stabilitas sistem keuangan dan arti pentingnya kestabilan sistem keuangan bagi kestabilan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Melalui buku ini diharapkan pembaca akan mendapatkan gambaran utuh mengenai faktor-faktor pembentuk sistem keuangan Indonesia, faktorfaktor yang mempengaruhi kestabilannya, sekaligus upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Namun, menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia akan kurang efektif jika hanya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sendiri. Perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus peran aktif masyarakat umum untuk ikut menjaga kestabilan sistem keuangan. Karena seperti disebutkan sebelumnya, sistem keuangan yang stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan dari semua lapisan masyarakat. Jakarta, Mei 2007 DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
Muliaman D. Hadad
iv
Pendahuluan Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 semakin menyadarkan akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Disamping itu biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut sangat besar. Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik. Dalam beberapa tahun terakhir paska krisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan semakin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi yang membahas stabilitas keuangan. Semakin banyak juga bank-bank sentral maupun organisasi keuangan internasional yang secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk memonitor dan menilai kondisi keuangan negara masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu laporan stabilitas keuangan. Sementara organisasi internasional juga melakukan hal yang sama untuk konteks stabilitas skala regional maupun internasional.
Apa yang dimaksud Stabilitas Sistem Keuangan? Belum terdapat definisi baku mengenai stabilitas sistem keuangan (SSK). Sementara itu, Schinasi (2006a) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi dimana sistem keuangan: 1
a.
Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan.
b.
Dapat menilai/ mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan.
c.
Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi.
Secara umum, stabilitas sistem keuangan adalah ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya.
Faktor-faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan Terdapat empat faktor terkait yang mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, yakni (i) lingkungan ekonomi makro yang stabil; (ii) lembaga keuangan yang dikelola dengan baik; (iii) pengawasan institusi keuangan yang efektif; dan (iv) sistem pembayaran yang aman dan handal (lihat diagram 1). Adanya tekanan pada salah satu faktor dapat berdampak pada faktor lainnya. Diagram 1 Lingkungan ekonomi makro yang stabil
Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik Sistem Kuangan Stabil & Sehat
Sistem pembayaran yang aman & handal
2
Pengawasan institusi keuangan yang efektif
Perbedaan Stabilitas Moneter & Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan ibarat dua sisi dari satu koin yang saling mempengaruhi satu terhadap yang lain. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya (lihat Tabel 1). Tabel 1 Stabilitas Moneter Definisi
Instrumen pengontrol Struktur Proyeksi
Stabilitas Keuangan
Stabilnya harga untuk
Kestabilan institusi dan
mengendalikan inflasi
pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian
Ya, tergantung pada lags (kondisi waktu sebelumnya)
Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan.
Central tendency of
Tails of distribution
distribution Alat Proyeksi
Standard forecasts
Simulasi atau stress test
Sumber :Aspach O, et. al (2006), Searching for a Metric for Financial Stability.
Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan Penting ? Stabilnya sistem keuangan akan mencegah terjadinya krisis seperti yang terjadi di Asia tahun 1997, yang berdampak tingginya biaya fiskal yang akhirnya ditanggung masyarakat. Kalaupun krisis tidak dapat dihindari, masyarakat akan lebih siap menghadapinya dengan proses penyembuhannya lebih cepat. Terdapat tiga alasan mengapa SSK itu begitu penting : (i).
Stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan
3
moneter. Interaksi antara stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter digambarkan dalam Diagram 2. Diagram 2 Hubungan Stabilitas Sistim Keuangan dan Stabilitas Moneter
Ekonomi Makro
Rumah Tangga Kondisi Keuangan
Probability of default
Korporasi
Probability of default
Bank - Risiko Kredit - Risiko likuiditas - Risiko Pasar
Kinerja Keuangan Internasional dan domestik : - Faktor Ekonomi - Faktor non Ekonomi
Stabilitas Moneter
Profitabilitas permodalan
Lembaga Keuangan Non Bank
Profitabilitas permodalan
Pasar Keuangan
IHSG, Yield curve, PUAB
Stabilitas Sistem Keuangan
Infrastruktur sistem keuangan
Inflasi
- Intermediasi - Mekanisme transmisi Produk Domestik Bruto
Target Inflasi
(ii). Perkembangan berikut berpotensi pada meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara: -
Perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi.
-
Proses financial deepening menyebabkan berubahnya komposisi sistem keuangan, dimana pangsa monetary assets (agregat) semakin turun sementara pangsa non-monetary
assets semakin naik , sehingga semakin meningkatkan monetary base (Grafik 1).
4
Grafik 1 Perkembangan Sektor Keuangan Negara G-8
Total aset bank, dana pensiun, asuransi Total aset bank
200% GDP
100% GDP 50% GDP M3 M1 Currency
1970
-
2000
Globalisasi dan cross border integration menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan yang tercermin dari berkembangnya konglomerasi.
-
Sistem keuangan semakin komplek terutama instrumen keuangan, produk dan aktivitas akibat deregulasi dan liberalisasi .
(iii). Suatu sistem keuangan yang stabil akan: 1. Menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. 2. Mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.
5
Pihak-pihak yang Bertanggungjawab terhadap SSK Stabilitas sistem keuangan merupakan kebijakan publik (Crockett, 1997), sehingga secara umum semua pihak yang terkait dengan sistem keuangan, ikut bertanggungjawab yaitu : -
Otoritas keuangan (pemerintah, bank sentral, lembaga penjamin simpanan, dll).
-
Pelaku keuangan (bank, pasar modal, lembaga keuangan non bank).
-
Publik, khususnya pengguna jasa keuangan.
Namun demikian, pelaksanaan fungsi mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan dilakukan oleh bank sentral. Mengapa demikian ? Karena bank sentral dapat dengan cepat memitigasi dampak terjadinya instabilitas terhadap ekonomi melalui instrumen yang dimiliknya untuk mengurangi tekanan likuiditas maupun mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat. Permasalahan likuiditas dapat diatasi dengan open market operations dan bantuan likuiditas melalui lender-of-lastresort atau discount window. Kebijakan lain yang dapat dilakukan Bank Sental dengan penyesuaian reserve requirements atau dengan kebijakan suku bunga untuk mendorong ekonomi bergerak kearah normal.
Peran Bank Sentral Dalam SSK Sejak terjadinya krisis keuangan di berbagai belahan dunia, terutama sejak tahun 1990, muncul fungsi baru stabilitas sistem keuangan dalam sebuah bank sentral yaitu mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan, baik melalui unit kecil, divisi ataupun wing.
6
Tabel 2 Gejolak pasar dan krisis di tahun 1990an dan awal 2000an 1992
Krisis nilai tukar ERM di Italia dan Inggris
1994
Gejolak pasar obligasi di negara G-10
1994-95
Krisis Meksiko(tesobono) Kebangkrutan Baring
1996
Gejolak pasar obligasi di Amerika Serikat
1997
Koreksi pada pasar saham Amerika Serikat
1997-98
Krisis Asia (Thailand, Indonesia, Korea Selatan)
1998
Krisis di Rusia Krisis Long-Term Capital Management dan gejolak pasar
1999
Krisis Argentina dan Turki
2000
Harga saham global yang bubble
2001
Masalah Corporate Governance: Enron, Marchoni, Global Crossing Serangan teroris 11 September
2001-2
Krisis dan kebangkrutan Argentina Parmalat
Sumber: Schinasi (2006a)
Tugas baru dibidang stabilitas sistem keuangantersebut dinyatakan baik secara implisit maupun eksplisit dalam tujuan, misi atau tugas bank sentral. Ditingkat global, beberapa bank sentral negara Eropa mendirikan organisasi non profit : Financial Stability Forum (www.fsforum.org) pada April 1999 yang beranggotakan hampir seluruh bank sentral, departemen keuangan, otoritas pengawasan keuangan di dunia. FSF bertujuan mempromosikan pentingnya stabilitas keuangan dalam skala internasional. Sementar itu, IMF bekerjasama dengan World Bank mengeluarkan program Financial Sector Assessment Program (www.imf.org/external/np/fsap/ fsap.asp) pada Mei 1999 yang bertujuan menilai kestabilan sistem keuangan disuatu negara. Sampai saat ini sekitar 76 negara telah mengikuti program tersebut.
7
Tabel 3 Stabilitas Keuangan sebagai Tujuan Eksplisit Bank Sentral di Beberapa Negara Bank of Canada ≈Mengatur penyaluran kredit dan mata uang untuk kepentingan ekonomi nasional, mengontrol dan melindungi nilai eksternal dari sistem moneter nasional dan memitigasi pengaruh fluktuasi pada tingkat produksi, perdagangan, harga dan tenaga kerja secara umum sebaik mungkin dalam suatu kerangka kegiatan moneter dan secara umum mendukung kesejahteraan ekonomi dan sistem keuangan keuangan.∆
Bank of England (BOE) Terdapat MoU antara BoE dan pemerintah yang menetapkan tanggung jawab Bank Sentral dalam mendukung stabilitas keuangan. MoU ini memberikan tanggung jawab pada BoE pada 3 area, yaitu stabilitas moneter, stabilitas infrastuktur sistem keuangan terutama sistem pembayaran, dan memonitor sistem keuangan secara menyeluruh.
Bank of Japan (BoJ) ≈Menerbitkan mata uang, melakukan kontrol atas mata uang (currency) dan sistem moneter.∆≈Disamping menjamin kelancaran settlement dana antar bank dan institusi keuangan lainnya, BoJ berperan dalam pemeliharaan sistem keuangan keuangan.∆
European Central Bank (ECB) ≈Memelihara kestabilan harga, mendukung kebijakan ekonomi secara umum dalam Komunitas Eropa dan mendukung kelancaran kegiatan sistem pembayaran.∆ECB berperan terhadap kelancaran jalannya kebijakan yang diharapkan oleh otoritas terkait dengan pengawasan terhadap lembaga penyalur kredit dan kestabilan sistem keuangan keuangan.∆
Reserves Bank of New Zealand (RBNZ) ≈Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu mencapai dan memelihara kestabilan tingkat harga secara umum.∆≈Dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter Bank Sentral akan memfokuskan pada sistem keuangan yang sehat dan efisien.∆ Sumber : Fergusen Jr (2002), ≈Should Financial Stability be an Explicit Central Bank Objective?∆
8
Hampir 50 negara di dunia telah mempunyai fungsi dan unit tersendiri untuk memonitoring sistem keuangan. Produk-produk dari hasil monitoring tersebut dituangkan dalam laporan yang dikenal dengan Financial Stability Report/Review, yang dapat dibaca di website masing-masing bank sentral bank tersebut. Grafik 2 Perkembangan Penerbitan FSR (Negara) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
BI
BOE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dua Pendekatan : Makroprudensial dan Mikroprudensial Pada dasarnya, fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan dan menilai risiko-risiko serta merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas keuangan. Untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh perlu dilakukan monitoring terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan krisis termasuk melakukan proyeksi secara reguler apakah terdapat potensi risiko yang membahayakan. Secara umum, sumber instabilitas dapat dibagi dua yaitu risiko endogen dan risiko eksogen. Risiko eksogen yaitu risiko yang timbul diluar sektor keuangan, seperti gangguan karena
9
ekonomi makro atau risiko kejadian seperti adanya bencana alam. Risiko endogen yaitu risiko yang berada di dalam sektor keuangan itu sendiri seperti dari perbankan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pemantauan dan penilaian terhadap ketahanan sistem keuangan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu makroprudensial dan mikroprudensial. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuannya (lihat Tabel 4). Tabel 4 Makropudensial Tujuan antara
Mikroprudensial
Pemantauan dan penilaian
Pemantauan dan penilaian
terhadap sistem keuangan
terhadap financial soundness
secara keseluruhan
dari masing-masing individu / lembaga keuangan.
Tujuan akhir
Menghindari guncangan
Perlindungan konsumen
ekonomi/penurunan GDP
(investor/ depositor)
Kalibrasi kontrol prudensial
Top-down
Bottom-up
Model risiko
Sebagian endogen
eksogen
Sumber : Claudio Borio (2003), Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation
Peran Bank Indonesia Dalam Memelihara SSK Bank Indonesia mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia sejak tahun 2003, sejalan dengan misi Bank Indonesia yakni: ≈mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan∆.
10
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 4 strategi yang diadopsi oleh Bank Indonesia dalam usahanya menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu: (i) pemantapan regulasi dan standar; (ii) peningkatan riset & surveilance; (iii) peningkatan koordinasi & kerjasama; dan (iv) penetapan jaring pengaman & penyelesaian krisis. Kerangka kerja SSK Bank Indonesia digambarkan dalam Diagram 3. Diagram 3 Framework SSK Misi BI
≈Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan∆.
Tujuan SSK Turut aktif menciptakan dan memelihara sistem keuangan yang stabil dan sehat Strategi SSK
Instrumen
Pemantapan Regulasi & Standar
Peningkatan Riset & Surveillance
Peningkatan Koordinasi & Kerjasama
Penetapan Jaring Pengaman & Penyelesaian Krisis
• Regulasi & Standar spt. Basle Core Principles, CPSIP, IAS, ISA, dsb. • Disiplin Pasar
Sistem Deteksi Dini • Indikator Makroprudensial • Indikator Mikroprudensial (aggregat)
• Koordinasi internal
• Lender of last resort - Kondisi Normal - Krisis Sistemik • Penyelesaian Krisis - Jaring Pengaman
• Koordinasi eksternal
Strategi 1. Pemantapan regulasi dan standar dan disiplin pasar. Dalam hal ini implementasi peraturan dan standar internasional serta disiplin pasar secara konsisten oleh pemain pasar dan pengawas harus menjadi dasar untuk melakukan segala kegiatan keuangan.
11
Diagram 4 12 Key Standard di Sektor Keuangan Macroeconomic Policies & Data Transparency • Code of Good
Practice of Transparency in Monetary and Financial Policies • Code of Good Practice in Fiscal Transparency • Data Dissemination Standard
Institutional & Market Infrastructure • Principles of Corporate •
•
• • •
Strategi 2.
Governance Core Principles for Systemically Important Payment System Market Integrity (Financial Action Task Force/FATF on Anti Money Laundering) Insolvency International Accounting Standard (IAS) International Standard on Auditing (ISA)
Prudential Financial Regulation & Supervision • Core Principles for
Effective Banking Supervision • Principles of Securities Regulation • Core Principles for Insurance Supervision
Peningkatan riset dan surveillance
Peningkatan riset dan surveillance ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memonitor risiko-risiko yang dapat mengancam kestabilan keuangan. Secara umum terdapat dua aktivitas riset, yakni : (i) Mengembangkan perangkat pendukung (tools) dalam rangka penilaian SSK. (ii) Mengidentifikasikan permasalahan yang dapat membahayakan SSK. Produk yang dihasilkan dari kegiatan riset ini diantaranya : tools,
working paper, artikel dan rekomendasi kebijakan terkait dengan SSK.
12
Sedangkan surveillance difokuskan pada dua sasaran pokok, yaitu : (i) Menilai dan memantau permasalahan dan risiko-risiko yang dapat membahayakan SSK. (ii) Merekomendasikan dan memberi masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka memelihara SSK. Diagram 5 Framework Surveillance
Monitor
Pa
ym
en
yst
em
F
Int
O
pe
ern
ati
ra t
on
al
Fin
an
io n
al R
ce
ce an Fin old e c i h st se rat me ou po Do - H oor -C
Identification
tS
Mark et R isk
Action orrection Resoluti C n on tio ven Pre Liqui dity Ris k
s
et k ark an nk - B n Ba ank & M o B n - N aital utio C stit In ial nc ni a
Cred it R isk
is k
Measurement
Instrumen yang digunakan untuk melakukan fungsi surveillance terdiri dari macroprudential dan microprudential indicators, Financial
Soundness Indicators (FSI) dan stress test. Adapun indikator mikroprudensial dianalisa baik secara agregat maupun secara individual untuk bank-bank besar yang berpotensi
13
menimbulkan instabilitas. Disamping itu kondisi ekonomi makro juga menjadi pertimbangan utama dalam monitoring. Kedua aspek tersebut mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Tabel 5 Indikator Agregat Mikroprudensial
Indikator Makroekonomi
Kecukupan permodalan (Capital Adequacy)
Pertumbuhan ekonomi
Kualitas Aset
Neraca Pembayaran (Balance of Payment)
Kreditor :
-
Defisit transaksi berjalan
-
NPL dan provision
-
Cadangan valas
-
Kredit dalam valas
-
Utang LN
-
Konsentrasi kredit sektoral
-
Komposisi dan jatuh tempo aliran modal
Debitur: -
Rasio utang terhadap saham (DER), keuntungan perusahaan,dll
Inflasi Sukubunga dan nilai tukar -
Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
-
Tingkat suku bunga dalam negeri
-
Jaminan nilai tukar
Manajemen -
Pertumbuhan jumlah institusi keuangan,dll
Pendapatan (earnings) -
RoA,RoE, rasio pendapatan terhadap pengeluaran, dll
Likuiditas -
LDR, struktur jatuh tempo antara aset dan kewajiban, dll
Sensitivitas terhadap risiko pasar -
Risiko forex, suku bunga, harga saham, dll
Indikator pasar lain -
14
Harga pasar instrumen keuangan, rating kredit, beda hasil obligasi pemerintah
Contagion effect -
Spillover effect
-
Korelasi pasar keuangan
Faktor lain -
Pemberian pinjaman dan investasi langsung
-
Sumber daya pemerintah pada perbankan
Hasil riset dan surveillance tersebut akan digunakan sebagai input untuk menentukan jenis kebijakan yang akan diambil : pencegahan
(prevention), correction, atau penyelesaian krisis (crisis resolution). Produk yang dihasilkan dari kegiatan surveillance ini diantaranya: Laporan Mingguan, Bahan Rapat Dewan Gubernur Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan Kajian Stabilitas Keuangan. Selain itu dilakukan beberapa survei rutin untuk mendukung fungsi surveillance seperti survei pemetaan konglomerasi, properti dan indeks kepercayaan perbankan (terkait cakupan pengurangan penjaminan). Strategi 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama. Hal ini antara lain dilakukan dengan membentuk suatu Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini memberikan informasi dan rekomendasi terhadap masalah-masalah yang terkait stabilitas sistem keuangan. FSSK merupakan institusi formal crisis management di Indonesia. Strategi 4. Penetapan jaring pengaman dan krisis manajemen. Terkait hal ini, terdapat dua fungsi utama yang dilakukan oleh bank sentral : crisis prevention dan crisis resolution. Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang komprehensif terdiri dari empat elemen, yakni (i) pengawasan yang independen dan efektif; (ii) lender of the last
resort; (iii) skema penjaminan simpanan; dan (iv) manajemen krisis yang efektif.
15
Bank Indonesia, Depkeu dan LPS bersama-sama telah mengembangkan JPSK untuk mendukung terciptanya SSK di Indonesia. Diagram 6
Sistem Keuangan yang Stabil dan Sehat
Sistem Pengaturan dan Pengawasan
Lender of Last Resort
Lembaga Penjamin Simpanan
Kebijakan penanganan Krisis
BI (sebagai pengawas bank)
BI (LoLR)
LPS
Depkeu, BI, LPS
Kerangka hukum yang solid, pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif
Apa yang telah BI lakukan
2003 Pada tahun 2003 disusun Blue Print dari Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia oleh unit Banking Workstream di Unit Khusus Program Transformasi. Blue Print tersebut sangat didukung juga oleh IMF dan disetujui oleh Dewan Gubernur untuk segera diimplementasikan pada tahun tersebut. Dalam hal ini Dewan Gubernur juga setuju tugas BI diperluas dengan ikut mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia, sehinga misi BI disempurnakan menjadi ∆memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan∆.
16
Pelaksanaan fungsi untuk mendorong SSK dilaksanakan di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) dengan membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) dengan menggunakan struktur organisasi dan pola kerja yang fleksibel sehingga lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, hasil surveillance secara semesteran dituangkan dalam laporan perdana yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan No.1. Dalam KSK tersebut diulas tentang pentingnya SSK bagi Indonesia serta perkembangan dan risiko-risiko dalam sistem keuangan. Disamping itu juga mulai dikaji penguatan infrastruktur sistem keuangan sebagai tameng terhadap tekanan yang mungkin terjadi dalam sistem keuangan. Pengembangan SDM, sistem informasi, kajian-kajian, monitoring tools juga dilakukan.
2004 Dalam tahap pengembangan berikutnya, BSSK menerbitkan weekly report yang mengulas secara rutin kondisi SSK secara mingguan. Termasuk didalamnya diulas secara singkat beberapa isu yang dapat berpengaruh kepada sistem keuangan kedepan. Tak kalah pentingnya, kondisi SSK dilaporkan dalam RDG secara triwulanan, diperluas tidak hanya kondisi perbankan semata. Pola analisis juga disempurnakan dengan lebih menekankan pada aspek risiko. Meskipun dengan keterbatasan SDM, BSSK juga telah melakukan beberapa riset seputar SSK yang mulai diterbitkan tahun 2004 dan dapat dilihat juga di internal website perbankan maupun BI. Disamping itu, BSSK juga merekomendasikan analisis dampak sistemik penutupan beberapa bank bermasalah.
17
Untuk memperkuat infrastruktur keuangan, BSSK juga menyusun kajian tentang Jaring Pengaman Sekor Keuangan atau JPSK, mencakup: -
Perlunya fasilitas pembiayaan darurat (LOLR).
-
Adanya institusi yang menjamin deposan kecil (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pengganti Blanket Guarantee yang tidak best
practice. Dalam hal ini BSSK juga berperan aktif dalam persiapan pendirian LPS. -
Wadah koordinasi terkait SSK baik secara internal maupun eksternal.
Sejalan dengan itu, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan pimpinan satuan kerja terkait di BI sebagai wadah koordinasi dan tukar menukar informasi terkait SSK. Pada tahun ini Gubernur juga meminta BSSK untuk memperluas tugasnya dengan ikut memikirkan peningkatan fungsi intermediasi perbankan agar sektor riil dapat bergerak lebih cepat. Hal ini direspon dengan mengkaji produk-produk unggulan dan produk-produk yang belum maksimal atau dihindari oleh perbankan untuk kemudian dilakukan Workshop Dunia Usaha secara reguler baik ditingkat pusat maupun daerah. Workshop tersebut menjembatani pertemuan antara sektor riil, institusi pemerintah terkait dan perbankan. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas surveillance, BSSK juga mulai melakukan pemetaan terhadap group atau konglomerasi di Indonesia, mengingat mereka berperan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian. Produk lainnya yang ditelurkan BSSK adalah rekomendasi peningkatan GWM bersandarkan pada LDR perbankan, dengan tujuan menyerap likuiditas yang berlebihan yang ada diperbankan sehingga dapat mengurangi potensi spekulasi serta dapat membantu meningkatkan penyaluran kredit.
18
Sementara output hasil surveillance tetap diterbitkan yaitu KSK 2 dan KSK 3, weekly report maupun beberapa kajian lainnya.
2005 Pada tahun 2005, BSSK terus meningkatkan kualitas hasil surveillance dan riset secara reguler baik dalam bentuk weekly report, laporan RDG maupun penerbitan KSK 4 dan KSK 5 serta beberapa hasil kajian. Disamping itu BSSK mulai menyusun dan menerbitkan Laporan Pengawasan Bank (LPP) No.1 sebagai bentuk pertanggung-jawaban BI dalam tugas pengawasan bank. Hasil kajian tahun sebelumnya dalam rangka penguatan infrastruktur keuangan dan dengan bekerjasama dengan pemerintah, mulai membuahkan hasil yaitu berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia (LPS) dan berdirinya Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Bank Indonesia, LPS dan Departemen Keuangan sebagai wadah koordinasi terkait dengan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Disamping itu BI juga aktif dalam forum-forum regional dan internasional di bidang SSK yaitu SEACEN, EMEAP, dan APEC. Disamping itu, dalam rangka memperkuat Jaring Pengaman Sektor Keuangan dimana BI dan Departemen Keuangan masing-masing menerbitkan PBI dan Peraturan Meneteri Keuangan (PMK) tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik.
2006 Pada tahun ini BI mulai menyusun Chartpack Sistem Keuangan yang berisikan data dan grafik perkembangan hal - hal yang terkait dengan
19
sistem keuangan. Disamping itu juga mulai dikaji suatu indikator tunggal yang menggambarkan kondisi sistem keuangan Indonesia secara agregat yang disebut dengan Financial Stability Index. Pada tahun ini weekly report, RDG SSK, KSK No 6 dan KSK No.7 dan LPP No.2 serta beberapa hasil kajian juga terus ditingkatkan kualitasnya dengan penerbitan secara reguler. Disamping itu, BI bekerjasama dengan World Bank juga mulai mengembangkan Bank Assessment Model yaitu suatu alat stress test untuk bank dengan memasukkan faktor makro ekonomi.
Tantangan ke depan Adanya globalisasi sektor keuangan yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi. Selain itu, inovasi produk keuangan yang semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi menyebabkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Dengan kata lain, tantangan terbesar adalah ditengah makin meningkatnya tekanan, pertumbuhan ekonomi tetap harus berjalan dan berkesinambungan serta dapat berjalannya fungsi-fungsi penting ekonomi lainnya dengan normal. Sejalan dengan itu Deputy»s Meeting EMEAP sepakat untuk membentuk Monetary and Financial Stability Committee yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan tukar menukar info terkait dengan isu SSK di level regional. Karena itu kiprah BI dalam level regional dan internasional akan semakin penting dan menantang. Untuk itu, mutlak diperlukan pengembangan perangkat kerja BSSK, termasuk kemampuan dan kecukupan SDM, sistem informasi dan data serta struktur organisasi yang mendukung. 20
Referensi Aspachs,O, C.Goodhart, M.Segoviano, D.Tsomocos, L.Zicchino (2006), ≈Searching for a Metric for Financial Stability∆, Special Paper No.167. Batunanggar, S. (2006), ≈Jaring Pengaman Sektor Keuangan: Review Literatur dan Prakteknya di Indonesia∆, Kajian Stabilitas Keuangan II-2006, No.8 Maret 2007, Bank Indonesia. , (2003), ≈Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan∆, Pengembangan Perbankan, Edisi 99 Maret - April 2003. Borio, C (2003), ≈Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation∆, BIS Working papers No 128. Brealey, Richard A. et. al (2001), ≈Financial Stability and Central Banks∆, Routledge and CCBS, Bank of Engaland Cihak, Martin (2006), ≈How Do Central Banks Write on Financial Stability?∆ IMF Working Paper (WP/06/163), June. Crocket, A (1997), ≈Why is Financial Stability a Goal of Public Policy?∆, Paper pada Simposium Maintaining Financial Stability in Global Economic, Federal Reserve Bank of Kansas City, 28-30 Agustus. Evans et.al (2000), ≈Macroprudential Indicators of Financial System Soundness∆, IMF Occasional Paper No.192. Fergusen Jr, R.W (2002), ≈Should Financial Stability be an Explicit Central Bank Objective?∆, Paper pada Konferensi Challenges to Central Banking from Globalized Financial System, IMF-Washington D.C, 16-17 September Houben, Aerdt, Jan Kakes, and Garry Schinasi, ≈Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability?∆ IMF Working Paper (WP/04/101), June. McFarlane, I.J. (1999) ≈The Stability of Financial System∆ Reserve Bank of Australia Bulletin, August. Mishkin, Frederick (1997), ≈The Cause and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers∆, in Maintaining Financial Stability in a Global Economy: A symposium, U.S. Federal Reserve Bank of Kansas City. Mishkin, Frederick (2001) ≈Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries∆, NBER Working Paper No. 8087, January. Santoso,W. dan S.Batunanggar (2006), Financial System Stability Framework, Bank Indonesia. Schinasi, Garry (2006), Safeguarding of Financial Stability: Theory and Practice (Washington: International Monetary Fund).
21
Glossary Crisis management (manajemen krisis): proses yang meliputi identifikasi, mitigasi dan penyelesaiaan krisis. Crisis prevention (pencegahan krisis): upaya mencegah krisis melalui berbagai kebijakan meliputi pengawasan dan pengaturan (micro prudential) terhadap lembaga dan pasar keuangan dan mitigasi (surveillance) terhadap sistem keuangan (macro prudential). Crisis resolution (penyelesaian krisis): upaya untuk mengatasi krisis bila terjadi termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi bank-bank yang berdampak sistemik. Cross border integration integration: integrasi keuangan yang melintasi batas antar negara. Discount window (fasilitas diskonto): kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat ketidaksesuaian sementara (mismatch) pengelolaan dana. Financial deepening deepening: peningkatan penyediaan jasa keuangan dengan berbagai pilihan yang luas kepada masyarakat. Lender of last resort resort: fungsi bank sentral untuk memberikan kredit kepada bank untuk mengatasi kesulitas likuiditas akibat ketidaksesuaian sementara (mismatch) pengelolaan dana. Good Corporate Governance Governance: tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. Monetary base base: jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan simpanan perbankan pada bank sentral. Open market operation (operasi pasar terbuka) : kegiatan yang dilakukan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar melalui pembelian atau penjualan obligasi pemerintah. Reserve requirement (giro wajib minimum): sejumlah dana yang harus dicadangkan bank di bank sentral untuk memenuhi kewajibannya terhadap deposan. Risk mitigation (mitigasi risiko): upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak risiko. Stress testing testing: estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas. Surveillance : kegiatan memonitor risiko yang mungkin timbul pada lembaga dan pasar keuangan.
22
Beberapa Situs-situs Terkait SSK Badan Pengawasan Pasar Modal www.bapepam.go.id Bank Indonesia-Stabilitas Sistem Keuangan www.bi.go.id/web/id/SK001/SSK Departemen Keuangan www.depkeu.go.id Lembaga Penjamin Simpanan www.lps.go.id Bank of England-Financial System Stability www.bankofengland.co.uk/financialstability/index.htm National Bank of Austria-Financial Market and Stability www.oenb.at/en/finanzm_stab/financial_market_and_stability.jsp Reserve Bank of Australia-Financial System Stability www.rba.gov.au/FinancialSystemStability/ Riksbank-Financial System Stability www.riksbank.com Bank for International Settlements www.bis.org/stability.htm Financial Stability Forum www.fsforum.org International Monetary Fund (IMF) Financial System Assessment Program -
Global Financial Stability Forum
www.imf.org/external/np/fsap/fsap.asp International Organization of Securities Commissions www.iosco.org World Bank www.worldbank.org
23
