Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid 151 Jombang (0321) Faks. (0321)

Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid 151 Jombang (0321) 873333 Faks. (0321) 851733

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan

Kabupaten

Jombang Tahun 2014-2018 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, strategis

bahwa

dalam

setiap instansi

jangka

waktu

5

pemerintah harus memiliki (lima)

tahun

ke

rencana

depan dalam masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perlu diketahui bahwa penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Pelayanan Perizinan dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan visi Kabupaten Jombang 20142018 yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” Jombang,

24 Juli 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

ABDUL QUDUS, SH Pembina Utama Muda NIP. 19610305 198907 1 002

BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page iii

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

1.1.

Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

1.2.

Landasan Hukum ................................................................................................................ 2

1.3.

Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 4

1.4.

Sistimatika Penulisan........................................................................................................ 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN ................... 6 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan ........ 6

2.2

Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan ............................................................ 16

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................................ 20

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................... 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..................... 28 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan ............................................................................................................. 28

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................................................. 28

3.3

Telaah Renstra K/L .......................................................................................................... 32

3.4

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ............................................. 33

3.4

Penentuan Isu-isu Staretegis ...................................................................................... 33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 35 4.1

Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan ............................................................. 35

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan ....... 36

4.3

Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan ........................................ 40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................. 47 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................................. 58


Page iii

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan

negara

dan

pembangunan,

dengan

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (good government) dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat. Perencanaan merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seiring dengan telah ditetapkannya Kepala Daerah Kabupaten Jombang yang baru, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada RPJMD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Respon semangat reformasi tersebut ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dinyatakan bahwa dalam rangka penilaian kinerja pejabat pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, dalam Kelembagaan perangkat pemerintah Kabupaten Jombang terjadi restrukturisasi


Page 1

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 organisasi dengan konsekuensi pergeseran, penambahan dan pengurangan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Pelayanan Perizinan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jombang wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun substansi penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan mencakup pernyataan visi, misi, penerapan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan adalah melalui analisis SWOT. Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktorfaktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi. Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);


Page 2

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. 16. Keputusan Bupati Jombang Nomor : Tentang

Perubahan

Atas

188.4.45/9/415.10.10/2009,

Keputusan tentang

188.4.45/69/415.10.10/2013 Bupati

Jombang

Pendelegasian

Nomor

Wewenang


:

Page 3

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

1.3. Maksud dan Tujuan 1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan (BPP) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jombang

Tahun 2014-2018. 3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan (BPP) pada tahun 20142018.

1.4. Sistimatika Penulisan I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

II.

GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Tantangan dan Peluang

III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4 Isu-isu strategis

IV.

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Page 4

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN

SASARAN


Page 5

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan

sebagian

kewenangan

Daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2009, tugas pokok dan fungi Badan Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut : -

Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pelayanan

Perizinan,

Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen; -

Pelaksana

kebijakan

teknis

dibidang

Pelayanan

Perizinan,

Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen; -

Pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terpadu di bidang Pelayanan Perijnan;

-

Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Perizinan;

-

Pengolahan data laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan perizinan pada Satuan Kerja terkait;

-

Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan perizinan;

-

Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang perizinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga kemudian teruraikan dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan struktural yang ada sebagai berikut:


Page 6

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 A. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan

meliputi

ketatausahaan,

umum,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan, perencanaan program dan pelaporan. Dengan fungsi sebagai berikut :  Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan;  Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan;  Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;  Pengelolaan

administrasi

Kepegawaian,

pelaksanaan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;  Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Pelaksanaan, Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;  Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;  Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;  Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;  Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;  Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;  Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan Pelayanan Perizinan;  Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan Kantor;  Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagia berikut :


Page 7

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 -

Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;

-

Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

-

Melaksanakan

urusan

administrasi

umum,

rumah

tangga/

keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; -

Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan;

-

Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;

-

Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan;

-

Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;

-

Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;

-

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;

-

Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagia berikut : -

Melaksanakan

penatausahaan

keuangan,

meliputi

pengelolaan

anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; -

Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

-

Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran badan;

-

Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.


Page 8

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut : - Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; - Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Perizinan; - Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perizinan; - Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; - Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang Perizinan; - Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perizinan; - Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; - Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan; - Melaksanakan

supervisi,

pelaporan,

evaluasi

dan

monitoring

pelaksanaan tugas.

B. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan di bidang Data dan Informasi serta Administrasi Perizinan. Dengan fungsi :  Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 9

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018  Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan;  Penyelenggara perencanaan pelaksanaan, pengendaalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan perizinan;  Penyelenggara pelayanan adminsitrasi perizinan.

1. Sub Bidang Data dan Informasi Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut : -

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, guna penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan.

-

Melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan dan advis planning serta pengelolaan dan operasional call center.

-

Melaksanakan pendokumentasian pelayanan Perizinan;

-

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan

yang

berhubungan

dengan

tugas-tugas

yang

berkaitan informasi perizinan; -

Melaksanakan pendokumentasian pelayanan Perizinan;

-

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang .

-

Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.

-

Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD serta pembuatan draft penetapan izin.

2. Sub Bidang Administrasi Perizinan Sub Bidang Administrasi Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut : - Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin; - Melaksanaan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;


Page 10

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 - Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD serta pembuatan draft penetapan izin.

C. Bidang Pengaduan / Pengawasan Dan Sistem Informasi Bidang Pengaduan/Pengawasan dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Badan Pelayanan Perizinan dalam bidang Pengaduan dan Pengawasan serta Sistem Informasi. Dengan fungsi :  Pelaksanaan

pengumpulan

data

dan

informasi

dalam

rangka

penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan/Pengaduan dan Sistem Informasi;  Pelaksanaan

pengumpulan

data

dan

informasi

dalam

rangka

penanganan pengaduan di bidang perizinan;  Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan izin yang telah diterbitkan;  Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Perizinan;  Pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan.

1. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut : -

Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan/ Pengaduan;

-

Melayani pengaduan dan komplain masyarakat terhadap layanan perizinan;

-

Mengumpulkan

dan

mengolah

data

dan

informasi,

menginventarisasi permalasahan di bidang perizinan dalam rangka penanganan pengaduan di bidang perizinan; BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 11


Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan izin yang telah diterbitkan;

-

Melaksanakan klarifikasi terhadap permasalahan dan pengaduan di bidang perizinan;

-

Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan.

2. Sub Bidang Sistem Informasi Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas sebagai berikut : -

Mengumpulkan dan mengolah data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Perizinan;

-

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan;

-

Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka pemecahan masalah di bidang Sistem Informasi Perizinan;

-

Melaksanakan pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan;

-

Melaksanakan pendokumentasian Sistem Informasi Perizinan.

D. Bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen Bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan dalam bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen. Dengan fungsi :  Penyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian lapangan dan penetapan dokumen;  Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan sebagai dasar penerbitan izin;  Pembuatan jadwal koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 12

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam frangka pemeriksaan persyarakat administrasi, pemberian izin dan penelitian lapangan;  Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemecahan masalah yang tibul di lapangan dalam kegiatan penelitian lapangan;  Pembuatan berita acara hasil penelitian lapangan.

1. Sub Bidang Penelitan Lapangan Sub Bidang Penelitan Lapangan mempunyai tugas sebagai berikut : - Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang peneliatan lapangan; - Mengumpulkan,

menginventarisasi

permasalahan

serta

melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugastugas yang berkaitan dengan Penelitian Lapangan; - Membuat jadwal koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; - Mengkoordinasikan penanganan permasalahan yang timbul di lapangan; - Membuat berita acara hasil penelitian lapangan.

2. Sub Bidang Penetapan Dokumen Sub Bidang Penetapan Dokumen mempunyai tugas sebagai berikut : -

Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, menginventa-risasi permasalahan

serta

melaksanakan

pemecahan

masalah yang

berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan Penetapan Dokumen Izin; -

Melaksanakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen perizinan;

-

Melaksanakan pengumpulan data penetapan dokumen perizinan;


Page 13


Mengajukan draf dokumen Perizinan untuk ditetapkan;

-

Menyiapkan draf keputusan izin.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 3. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi: a. Sub Bidang Data dan Informasi: b. Sub Bidang Administrasi Perizinan. 4. Bidang Pengaduan/Pengawasan dan Sistem Informasi, membawahi : a. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan; b. Sub Bidang Sistem Informasi. 5. Bidang Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian Lapangan; b. Sub Bidang penetapan Dokumen. 6. Kelompok Jabatan Fungsional


Page 14

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2009

KEPALA BADAN

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGADUAN/PENGAWASAN DAN SISTEM INFORMASI

SUB BAGIAN PENYUSUNAN.PROGRAM & PELAPORAN

BIDANG PENELITIAN LAPANGAN DAN PENETAPAN DOKUMEN

SUB BIDANG ADMINISTRASI PERIZINAN

SUB BIDANG PENGADUAN DAN PENGAWASAN

SUB BIDANG PENELITIAN LAPANGAN

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG PENETAPAN DOKUMEN

UNIT PELAKSANA TEKNIS


Page 15

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Sebagai upaya menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selain itu, guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berakala.

2.2 Sumber Daya SKPD Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.


Page 16

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang memiliki 42 (empat puluh dua) Sumber Daya Manusia, meliputi 37 (tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil, dan 5 (Lima) orang tenaga kontrak (Non PNS). Susunan pegawai BPP Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut Pendidikan

Pendidikan

Jumlah Pegawai

SLTP SLTA D3 D4/S1 S2 Jumlah

20 orang 3 orang 16 orang 3 orang 42 orang

Tabel 2.2 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut golongan

Golongan

Jumlah Pegawai

I II III IV Non PNS

13 orang 21 orang 3 orang 5 orang

Jumlah

42 orang


Page 17

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.3 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut Eselon

Eselon

Jumlah Pegawai

II/a II/b III/a III/b IV/a Fungsional Jumlah

1 orang 0 orang 1 orang 3 orang 9 orang 14 orang

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana kantor yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelayan Perizinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kantor BPP Kab. Jombang KONDISI BARANG NO 1

I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3

URAIAN

JML

2

Kendaraan Dinas Operasional SUZUKI / APV ARENA GX M/T TOYOTA / KIJANG INNOVA G DAIHATSU ESSPAS/ S92 Honda Revo Standart / NF 100 TD Honda Supra 125 / NF 125 TD Honda Mega Pro / GL 160 D Honda / Win Perlengkapan Gedung Kantor AC Lemari Es Sanyo SR D2 455 NI M.Penghisap Debu Sanyo

Baik

Kurang Baik

Rusak Berat

3

4

5

6

1 1 1 1 9 2 1

√ √ √ √ √ √ √

10 1 1

√ √ √

KET.


Page 18

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KONDISI BARANG NO

URAIAN

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

JML

Baik

Kurang Baik

Rusak Berat

5

6

3

4

5 4 4 2 3 10 1 2 3 1 1 2 1 2 1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Komputer Laptop Printer Server UPS GPS Kamera Mesin Tik Handycam LCD Proyektor Telepon Mesin Fax Peralatan Mebelair

18 6 16 2 16 2 4 3 1 1 8 1

√ √ √ √ 12 √ √ √ √ √ √ √

Kursi Kerja Filling Kabinet Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Tunggu Lemari Antrian Lemari Server Almari Meja

57 14 57 11 10 27 1 2 8 1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Televisi Kipas Angin Alat Pemadam Portable Papan Kegiatan Dispenser Jam Dinding Kompor Papan Tulis Sound System Speaker Tabung Elpiji Mic Warless Transportable Generating Alat penghancur kertas Tangga aluminium Peralatan Gedung Kantor

KET.

4


Page 19

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KONDISI BARANG NO

URAIAN

1

11 12 13 14 15 16 17

2

Meja Komputer Meja Rapat Meja Tamu Rak Arsip Rak Piring Tempat Brosur Sofa

JML

Baik

Kurang Baik

Rusak Berat

3

4

5

6

1 10 4 6 1 1 3

√ √ √ √ √ √ √

KET.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Evaluasi kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, serta pendapatan Retribusi/Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Page 20

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

NO

INDIKATOR SPM DAN IKK

TARGE T SPM

TARGE T IKK

TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A

1

2

3

4

5

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

KETERANGAN 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Indikator SPM 1

2

3

4

5

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal antara lain : - Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal 100% Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : 100% - Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan 100% IMB di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

100%

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW 100% kabupaten/kota beserta rencana rincinya

Berdasarkan Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/9/415.10.10/2009, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang ada 2 jenis izin yang sesuai dengan SPM pada Perka BKPM No 14 tahun 2011 tentang SPM Penanaman Modal Propinsi dan kabupaten/kota , yaitu SIUP da TDP

33,33% 33,33%

50%

66,67% 83,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 83,33%

75%

75%

100%

66,67%

50%

100%

100%

70%

75%

75%

80%

80%

43.55% 82,01% 86,39% 85,13% 56,49% 62,21% 109.4% 115,19% 106,41% 70,61%

70%

70%

75%

80%

85%

20,26% 16,34% 39,66% 28,32% 43,06% 28,94% 23,34% 52,87% 35,40% 50,65%

80%

85%

85%

90%

90%

50%

10,91% 25,53% 26,83% 32,11% 62,50% 12,84% 30,04% 29,81% 35,68%


100%

Page 21

Berdasarkan Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/69/415.10.10/2013 Tentang Perubahan Atas Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/9/415.10.10/2009, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tanggal 21 Januari 2013, ada 5 jenis izin yang sesuai dengan SPM pada Perka BKPM No 14 tahun 2011 tentang SPM Penanaman Modal Propinsi dan kabupaten/kota, yaitu SIUP, TDP,Izin Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (tahun 2013)

Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang, Kabupaten jombang sudah terdapat Perda Kab. Jombang No. 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2009 s/d. 2029

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 NO

INDIKATOR SPM DAN IKK

TARGE T SPM

TARGE T IKK

TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A

1

2

3

4

5

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

KETERANGAN 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100%

100%

100%

100%

100%

21

IKK Penyelesaian permohonan izin yang masuk

100%

98,37% 93,09% 87,59% 91,68% 86,07% 98,37% 93,09% 87,59% 91,68% 86,07%

PROGRAM 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

85,00% 90,00% 95,00% 97,00% 98,00% 81,55% 94,80% 97,74% 92,59% 94,47% 95,94% 105,33% 102,88% 95,45% 96,40%

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

87,00% 90,00% 95,00% 96,00% 97,00% 89,90% 96,97% 96,49% 88,20% 94,54% 103,33% 107,74% 101,57% 91,88% 97,46%

100%

100%

89,00% 91,00% 95,00% 97,00% 98,00% 89,49% 95,74% 99,65% 96,43% 100,00% 100,55% 105,21% 104,89% 99,41% 102,04%

100%

100%

85,00%

100%

100%

75,00% 85,00% 90,00% 95,00% 96,00% 45,64% 99,58% 98,99% 99,96% 94,51% 60,85% 117,15% 109,99% 105,22% 98,45%

100%

100%

90,00% 93,00% 95,00% 95,00% 96,00%

100%

100%

85,00% 87,00% 93,00% 95,00%

100%

100%

85,00% 90,00% 93,00% 95,00% 95,00% 56,08% 93,11% 99,38% 93,39% 89,96% 65,98% 103,46% 106,86% 98,31% 94,69%

3 4

5 6 7 8

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

0,00%

100%

0,00%

100%

91,65% 93,74% 111,11% 107,53% 105,26% 96,47% 97,65%

37,40% 99,96% 99,90% 74,08%


100%

Page 22

Tidak di programkan dan dianggarkan di tahun 2010 s/d 2013

44,00% 114,90% 107,42% 77,98%

Tidak di programkan dan dianggarkan pada tahun 2013

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 Anggaran Pada Tahun Ke-

Kewenangan Uraian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

435.401.700

346.391.500

334.066.000

375.385.500

438.610.500

355.061.595

328.368.800

326.502.128

347.569.823

414.367.932

294.546.000

69.897.000

88.725.000

386.977.000

268.575.000

264.797.375

67.778.975

85.611.500

341.312.290

253.917.706

36.000.000

19.125.000

18.500.000

21.000.000

17.550.000

32.215.500

18.310.000

18.435.000

20.250.000

17.550.000

7.500.000

-

19.061.000

22.880.000

28.519.000

46.040.000

2.936.900

18.980.850

22.648.000

28.509.000

43.511.600

25.750.000

7.500.000

5.000.000

99.554.500

31.354.500

25.750.000

7.500.000

5.000.000

91.237.000

29.390.350

67.500.000

24.877.000

15.500.000

91.620.000

25.247.000

24.867.000

15.485.000

67.876.500

533.445.000

323.010.500

212.259.000

502.324.000

299.146.000

300.757.400

210.948.000

469.143.000

672.642.500


Anggar an

Reali sasi

81,55% 94,80% 97,74% 92,59% 94,47%

0,17%

3,35%

89,90% 96,97% 96,49% 88,20% 94,54%

-2,34%

-1,07%

89,49% 95,74% 99,65% 96,43%

-16,45% -13,74%

1

2

3

4

5

100%

-

6.435.000

Page 23

605.139.498

Rata-rata Pertumbuhan

-

-

32,22%

34,80%

3,31%

2,29%

37,40% 99,96% 99,90% 74,08%

12,09%

31,94%

56,08% 93,11% 99,38% 93,39% 89,96%

6,20%

16,23%

45,64% 99,58% 98,99% 99,96% 94,51%

100%

100%

100%

91,65% 93,74%

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Selain sebagai badan teknis, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang juga sebagai badan penghasil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 sebagai berikut : Tabel 2.7.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 Uraian Retribusi

2009 Target

Realisasi

2010 %

Target

Realisasi

2011 %

Target

Realisasi

2012 %

Target

Realisasi

2013 %

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Target

Realisasi

%

700.000.000

1.044.549.642

149,22

Ijin Reklame

51.953.443

68.533.469

131,91

60.807.000

111.011.894

182,56

20.317.139

20.317.139

100,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)

15.750.000

19.350.000

122,86

23.375.000

40.625.000

173,80

25.000.000

103.329.800

413,32

100.000.000

158.204.550

158,20

160.000.000

144.061.820

90,04

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

295.000.000

198.531.331

67,30

295.000.000

560.672.010

190,06

395.000.000

486.392.810

123,14

460.000.000

657.809.812

143,00

882.850.000

1.333.236.770

151,02

Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian

280.220.528

59.209.397

21,13

608.248.180

856.989.395

140,89

1.225.000.000 1.764.964.639

144,08

1.300.000.000

1.667.166.630

128,24

1.492.000.000

1.502.948.184

100,73

11.232.000

9.810.000

87,34

8.232.000

9.342.000

113,48

2.106.000

2.668.000

126,69

1.000.000

110.000

11,00

500.000

80.000

16,00

10.000.000

9.810.020

98,10

10.000.000

30.330.748

303,31

10.000.000

55.444.395

554,44

90.000.000

112.361.011

124,85

115.000.000

123.612.880

107,49

0

2.200.000

-

1.500.000

4.450.000

296,67

750.000

750.000

100,00

Retribusi Izin Trayek Retribusi Ijin Bidang Pengairan (pemakaian tanah pengairan) Retribusi Ijin Bidang lingkungan Hidup (pengambilan air bawah tanah)


Page 24

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Uraian Retribusi

2009

2010

Realisasi

%

Retribusi Ijin Bidang Kesehatan

16.600.000

28.090.000

169,22

27.260.000

49.550.000

181,77

4.605.000

4.605.000

100,00

Retribusi Ijin Bidang Perindustrian dan Perdagangan

110.324.000

36.101.200

32,72

60.324.000

66.175.000

109,70

10.875.000

10.875.000

100,00

Retribusi Ijin Jasa Kontruksi

78.893.273

67.070.194

85,01

78.893.273

75.999.785

96,33

3.969.444

3.969.444

100,00

Retribusi Ijin Pengusahaan Angkutan

15.302.000

20.895.000

136,55

14.612.500

21.022.500

143,87

750.000

750.000

100,00

519.600.611 58,69

1.188.251.953

885.275.244

Realisasi

%

1.826.168.332 153,69

Target

Realisasi

2012

Target

Jumlah

Target

2011 Target

Realisasi

%

1.698.372.583 2.454.066.227 144,50 1.951.000.000 2.595.652.003 133,04


%

2013

Page 25

Target

Realisasi

%

3.350.350.000 4.148.489.296 123,82

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan memiliki beberapa tantangan (thread) maupun peluang (opportunity) diantaranya sebagai berikut: 2.5.1 Tantangan (Thread) a. Belum semua data base perizinan terintegrasi dari SKPD Teknis. b. Tim teknis dari SKPD Teknis belum berfungsi secarta optimal sehingga dalam menjalankan tugas teknis masih belum maksimal. c. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah Kabupaten Jombang hal ini membuat estimasi pendapatan kurang. d. Adanya perubahan aturan system penyerapan keuangan ditengah perjalanan tahun anggaran, sehingga progress penyerapan tidak bisa maksimal. e. Adanya informasi yang tidak valid dalam permintaan data sehingga harus mengulang-ulang dalam pembuatan data yang sama. f. Ketidakjelasan prosedur waktu dan persyaratan yang diberlakukan SKPD teknis hal ini membuat proses perizinan semakin lama. g. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin.

2.5.2 Peluang (Opportunity) a. Adanya kebijakan daerah untuk medukung pelayanan perizinan sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan dengan banyaknya jumlah izin yang masuk. b. Adanya kebijakan daerah untuk efisiensi dibidang anggaran, sehingga dalam belanja dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan. c. Adanya informasi yang mendukung dalam system pengelolaan anggaran sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses izin yang masuk. d. Badan Pelayanan Perizinan menyediakan fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan outlet pelayanan perizinan. e. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan f. Adanya kebijakan nasional untuk mendukung pelayanan perizinan terpadu.


Page 26

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 g. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan. h. Peningkatan investasi di daerah.


Page 27

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Menindaklanjuti analisa tentang identifikasi permasalahan dari Badan Pelayanan Perizinan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi : 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur Perizinan yang berkompeten. 2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan public. 3. Struktur

kelembagaan

yang

belum

mencerminkan

kebutuhan

dan

kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat 4. Belum dibuatkannya regulasi/aturan teknis dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Sumber daya keuangan yang terbatas 6. Kurangnya agenda untuk peningkatan kemampuan kinerja pegawai 7. Koordinasi yang kurang optimal dengan SKPD teknis 8. Kurangnya komitmen antar pegawai internal dengan SKPD teknis 9. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam proses perizinan 10. Belum optimalnya penerapan standar Operasional Prosedur (SOP)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Melihat visi kepala daerah Kabupaten Jombang

“Jombang Sejahtera

Untuk Semua” diturunkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 28

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih

Melihat beberapa misi dari visi kepala daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan untuk ikut dalam mewujudkan misi ke 5 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih”. Berikut matriknya:


Page 29

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 3.1. Badan Pelayanan Perizinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Arah Kebijakan

85%

100%

Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan

Strategi

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kode

Program

1.20.65

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan

- Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan - Rata Penyelelesaian Izin 20 hari kerja

1.20.64

Program Validasi Dokumen Perizinan

Tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon

1.20.66

Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Penyelesaian izin penanaman modal

1.20.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tersusunnya sistem informasi perizinan

Misi 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Meningkatkan kualitas layanan perizinan

Terwujudnya 1.Persentase kepastian layanan pelayanan perizinan tepat perizinan waktu bidang usaha

2. Tersedianya 1 Aplikasi akses informasi SimYaniz pelayanan perizinan bidang usaha

1 Aplikasi SimYaniz

3.Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

1.250 Izin bidang penanaman modal s/d 2018

20 izin bidang penanaman modal(berlaku sejak Okt. 2013 sesuai Perbup)

2.Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan


1.Peningkatan mutu perizinan dan validasi dokumen perizinan

Page 30


Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Arah Kebijakan

Strategi 3.Pengawasan perijinan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan 4.Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan


Page 31

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kode

Program

1.20.67

Program Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan

Tertibnya administrasi perizinan

1.20.68

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dibidang Perizinan

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengajukan izin

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3.3 Telaahan Renstra K/L Arah peningkatan kualitas perekonomian tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal di bidang menigkatkan pelayanan. Visi BKPM dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional”. Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Mencermati Buku Pedoman Penyusunan Renstra yang dikeluarkan Bappenas (2009), tujuan menunjukkan impact atau kinerja K/L, sedangkan sasaran strategis menunjukkan indikator kinerja K/L. Sebagai indikator kinerja BKPM, sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; 3) Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal. 4) Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM.


Page 32

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam hal sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan dan SOP Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi; b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam terhadap pelayanan publik dan demi letak khususnya investasi daerah beberapa masalah perizinan termasuk di bidang Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan yang sering ditemui diantaranya adalah : - Waktu Pelayanan Perizinan Relatif Lama; - Biaya yang relatif tinggi; - Tidak transparan dan terjadinya pungutan liar; - Tidak ada kepastian hukum

3.5 Penentuan Isu-isu Staretegis 1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 2. Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas 3. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan promosi daerah, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam. Jumlah


Page 33

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas. 4. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan di SKPD dan pemerintah desa/kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan public. 5. Belum semua SKPD menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman pelayanan publik dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan SKPD, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan kriteria SPM. 6. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD teknis sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian izin (melebihi SOP) yang ditentukan.


Page 34

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, BPP Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu memiliki visi “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima Bagi Masyarakat”. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur BPP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi BPP Kabupaten Jombang Tahun 20142018. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, maka ditetapkanlah misi : 1. Mengoptimalkan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dalam

Memberikan Pelayanan Perizinan dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten

Jombag

selalu

berupaya

melakukan

pelayanan

dengan

menggunakan teknologi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat. 2.Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan bagi Masyarakat dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dapat memberikan kepastian hukum terhadap izin yang diterbitkan. 3.Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat agar BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 35

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 masyarakat puas tak lupa badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi. 4.Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Apatur Perizinan dalam arti Badan Pelayanan perizinan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat guna terwujudnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan BPP Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi BPP Kabupaten Jombang dapat tercapai.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran BPP Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :


Page 36


TUJUAN : a. Memudahkan dan Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat. b. Memberikan Kepastian Hukum terhadap Izin yang Diterbitkan. c. Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat. d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi. e. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.

SASARAN : a. Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan. b. Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan. c. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan. d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi. e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat

Tabel 4.1 Rumusan Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

VISI

Terwujudnya Pelayanan Perizinan Prima Bagi Masyarakat

MISI 1

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan

2

Mewujudkan Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan Bagi Masyarakat

3

Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4

Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparatur Perizinan


Page 37

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 4.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

Rumusan Tujuan & Sasaran MISI 1.

2.

3.

Tujuan

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan

- Memudahkan dan

Mewujudkan Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan Bagi Masyarakat

- Memberikan

Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

-

Kepastian Hukum Terhadap Izin yang Diterbitkan Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat

Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparatur

-

Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam

Indikator Sasaran

-

Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan

-

Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha

-

Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan

-

Kesesuaian Data Administrasi dan Data Lapangan

Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat

- Meningkatkan

4.

Sasaran

-

-

-

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan

-

Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan Nilai IKM dan mutu perizinan

-

Rata-rata Penyelesaian Izin 20 Hari Kerja

-

Terwujudnya Masyarakat akan Tertib Administrasi Perizinan

a.

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan


Page 38

1

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4

5

Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line





75%

80%

85%

95%

100%

1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

(50%) 30 hari

(75%) 25 hari

(75%) 25 hari

(100%) 20 hari

(100%) 20 hari

70%

80%

85%

90%

95%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Rumusan Tujuan & Sasaran MISI Perizinan

Tujuan Memberikan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat

Sasaran Perizinan Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran b.

c.

d.

Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana aparatur Pelayanan Perizinan Terwujudnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD


Page 39

1

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4

5

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

45 pegawai

46 pegawai

46 pegawai

46 pegawai

46 pegawai

4 jenis dokumen

3 jenis dokumen

3 jenis dokumen

3 jenis dokumen

3 jenis dokumen

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Salah satu kendala dalam perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan; Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk

memberikan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

secara

berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan isu-isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, maka konsep pelayanan perizinan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu: 1. Aspek penguatan kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; 3. Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Sarana dan Prasarana.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jombang, program dan kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan agar sesuai dengan Misi 5 (lima) yaitu Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Konsep “Good Governance” dan ”Clean Governance” yang secara subtansi berisi 8 prinsip dasar dalam pelayanan perizinan, yaitu:


Page 40

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 1. Asas kepastian hukum; 2. keseimbangan; 3. ketidakberpihakan, 4. kecermatan; 5. tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukkan kewenangan; 6. keterbukaan; 7. profesionalitas; 8. kepentingan umum akan dijadikan landasan utama dalam kebijakan maupun strategi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan, Aparatur Badan Pelayanan Perizinan harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu program dan kegiatan. Adapun analisa yang digunakan untuk menentukan kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan adalah Analisa SWOT (Strengthts, Weanesses, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan.


Page 41

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 a. Analisa Kondisi Internal Suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya. Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness:

- Kekuatan/Strengths 1. Badan Pelayanan Perizinan terbentuk sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Jombang. 2. Potensi urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Daerah yang semakin luas. 3. Mengelola

izin

strategis

yang

bersifat

lintas

sektor

sistem

informasi

dengan

memperhatikan beberapa aspek. 4. Memiliki

aplikasi

pengelolaan

manajemen

administrasi perizinan. - Kelemahan/Weakness 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur Perizinan yang berkompeten. 2. Belum terpenuhinya

Sarana dan Prasarana yang mendukung

pelayanan publik sesuai SPM. 3. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 4. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan. b. Analisa Kondisi Eksternal Suatu evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat berakibat terhadap timbulnya suatu peluang baru ataupun menjadi ancaman terhadap organisasi dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang/opportunity dan ancaman/threat. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 42


Peluang/ Opportunity 1. Adanya kebijakan nasional untuk medukung pelayanan perizinan. 2. Didukung oleh pelaksana teknis dalam pelayanan perizinan. 3. Fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan outlet pelayanan perizinan.

-

Ancaman/ Threat 1. Belum semua data base perizinan terintegrasi dari OPD terkait. 2. Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secarta Optimal. 3. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.

c. Penetapan Posisi Dan Strategi Dasar Penetapan posisi dan strategi dasar yang dilakukan melalui pemberian skor terhadap kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang hasil analisisnya dipetakan pada matrik posisi yang terbagi dalam empat kuadran sebagai berikut: -

Kuadran I 1. Merupakan posisi yang sangat menguntungkan. 2. Mempunyai peluang dan kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan, sehingga dapat maksimal memanfaatkan peluang yang ada. 3. Dalam kondisi ini seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung pertumbuhan yang agresif.

-

Kuadran II 1. Meskipun menghadapi berbagai ancaman tapi memiliki kekuatan lebih banyak daripada kelemahannya yaitu keunggulan sumber daya. 2. Dengan

demikian

dapat

menggunakan

kekuatannya

untuk

memanfaatkan peluang jangka panjang. 3. Dalam posisi ini seyogyanya menetapkan strategi diversifikasi. -

Kuadran III 1. Memiliki peluang yang besar akan tetapi kelemahan lebih banyak daripada kekuatannya, antara lain sumber daya nya lemah.


Page 43

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 2. Dengan demikian tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. 3. Dalam posisi ini harus memfokuskan strateginya pada upaya meminimalkan kendala-kendala internal. -

Kuadran IV 1. Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan. 2. Menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan. Dalam posisi ini maka strategi yang tepat adalah defensif.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 4.3.1 Strategi 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Optimal. 2) Validasi Dokumen Perizinan. 3) Meningkatan Mutu Pelayanan Perizinan. 4) Meningkatkan Tertib Administrasi Perizinan dan Meningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Perizinan. 5) Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7) Peningkatan Disiplin Aparatur. 8) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD. 4.3.2 Kebijakan 1) Menyusun Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan. 2) Melaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

Page 44

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3) Meningkatkan Pelayanan Perizinan, Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaian Sertifikasi. 4) Pengawasan

Perijinan,

Penyelesaian

Pengaduan

Masyarakat

dan

Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan. 5) Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6) Pengadaan dan Memeilihara sarana dan Prasarana Gedung Kantor. 7) Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya. 8) Penyusunan Rencana Strategis.

Tabel 4.3. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan INDIKATOR SASARAN

TUJUAN

SASARAN

Memudahkan dan Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat

Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan

Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha

Penyusunan dan pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan

Menyusun Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan

Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Izin yang Diterbitkan

Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan

Kesesuaian Data Administrasi dan Data Lapangan

Peningkatan validasi Dokumen Perizinan

Melaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan

Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat

Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan

- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

peningkatan mutu pelayanan perizinan dan Pelayanan perizinan penanaman modal

Peningkatkan Pelayanan Perizinan, Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaian Sertifikasi serta Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

- Rata-rata Penyelesaian Izin 20 Hari Kerja

STRATEGI

KEBIJAKAN


Page 45

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi

Terwujudnya Masyarakat akan Tertib Administrasi Perizinan

Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Perizinan

Pengawasan Perizinan, Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan

Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat

1.

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan kendaraan dinas operasional

3.

Terwujudnya kinerja sarana dan prasarana Aparatur pelayanan perizinan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya

4.

Terwujudnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan capaian kinerja serta laporan keuangan SKPD


Page 46

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :


Page 47

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 5.1. Matrik Program Dan Kegiatan Renstra 2014-2018 Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

Indikator Sasaran

KODE

Tercapainya 1.20.07.23 peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha

Program

Kegiatan

Program Optimalis asi Pemanfaa tan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target

Tahun 2 (2015) Rp

Target

Tahun 3 (2016)

Rp

Target

Target

Rp

Tahun 5 (2018) Target

Rp

Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp

Tersusunny a Sistem Informasi pelayanan perizinan

Terakses nya 1 aplikasi SimYaniz

Teraksesnya 285.229.500 Teraksesn 180.000.000 Teraksesn 235.000.000 aplikasi ya ya SimYaniz aplikasi aplikasi dan SimYaniz SimYaniz Pendaftaran dan dan On line Pendaftar Pendaftar an On line an On line

Terakses 240.000.000 Teraksesn 250.000.000 Teraksesn 1.190.229.500 nya ya ya aplikasi aplikasi aplikasi SimYaniz SimYaniz SimYaniz dan dan dan Pendafta Pendaftar Pendaftar ran On an On line an On line line

Maintenance, 285.229.500 Maintenanc 180.000.000 Maintenanc 185.000.000 pengembanga e, e, n SimYaniz pengemban pengemban dan gan gan pendaftaran SimYaniz SimYaniz on line dan dan pendaftara pendaftara n on line n on line 10 orang 50.000.000

Maintena 190.000.000 Maintenanc 200.000.000 sistem 1.040.229.500 nce, e, informasi pengemba pengemban online ngan gan perizinan SimYaniz SimYaniz dan dan dan Pengemban pendaftar pendaftara gan an on line n on line SimYaniz 10 orang 50.000.000 10 orang 50.000.000 30 orang 150.000.000

1.20.07.23.01

Penyusuna n Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Terselenggar anya sistem informasi perizinan berbasis IT

aplikasi pelayanan perizinan (SimYaniz)

1.20.07.23.03

Peningkata n SDM pelayanan perizinan

Meningkatny a SDM yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi sistem informasi

BARU


Rp

Tahun 4 (2017)

Page 48

BPP kab. Jomb ang

BPP kab. Jomb ang


Indikator Sasaran

KODE

kesesuaian 1.20.07.64 data administra si dan data lapangan

Program

Program validasi dokumen perizinan

1.20.07.64.01

meningkat 1.20.07.65 nya indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Kegiatan

Pelaksanaa n Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan Program peningkat an mutu pelayanan perizinan

Rata-rata penyelesaia n izin 20 hari kerja

1.20.07.65.01

Peningkata n Pelayanan Perizinan


Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

75%

75%

137.500.000

80%

137.500.000

85%

137.500.000

95%

137.500.000

100%

137.500.000

1250 izin

1500 izin

137.500.000 1500 izin 137.500.000 1500 izin

Teraplikasi nya ISO 9001 2008 dalam peningkata n mutu perizinan Rata-rata penyelesaia n izin 20 hari kerja

sertifikas i ISO 9001 2008

1 monev

283.500.000 1 monev 273.500.000 1 monev 273.500.000

Penyelesaian izin

7782 izin 8600 izin 253.500.000 8700 izin 233.500.000 8800 izin 233.500.000 (82% dr (91% dr 9500 (92% dr (93% dr 9500 izin) izin) 9500 izin) 9500 izin)

Tercapainy a tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon Terlaksanan ya Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan

30 hari kerja

Tahun 1 (2014)

30 hari

Tahun 2 (2015)

25 hari

Tahun 3 (2016)

25 hari


137.500.000

Page 49

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)

Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp 100%

1500 izin 137.500.000 1500 izin 137.500.000 7500 izin

687.500.000

687.500.000

BPP kab. Jomb ang

1 monev 273.500.000 1 monev 285.000.000 5 monev 1.389.000.000

20 hari

20hari

20 hari

8900 izin 233.500.000 9500 izin 235.000.000 9500 izin 1.189.000.000 (94% dr (100% dr (100% dr 10.000 9500 izin) 9500 izin) izin)

BPP kab. Jomb ang


Indikator Sasaran

KODE

Program

1.20.07.65.02

1.20.07.66

Penerpan Sistem Manajeme n Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaia n Sertifikasi Program Pelayanan perizinan penanama n modal

1.20.07.66.01

Terwujudn 1.20.07.67 ya masyarakat akan tertib administra si perizinan

Kegiatan

Peningkata n pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanama n modal Program Peningkat an Tertib Administr asi Perizinan



Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Target

Rp

Tahun 5 (2018)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1 monev

30.000.000

1 monev

40.000.000

1 monev

40.000.000

1 monev 40.000.000

1 monev

50.000.000

5 monev

200.000.000

Terlaksanan ya evaluasi standar pelayanan

sertifikasi ISO 9001 2008

Penyelesaia n izin penanaman modal

1000 izin

1200 izin 50.000.000 1300 izin

50.000.000

1400 izin 50.000.000 1500 izin 50.000.000 5400 izin

200.000.000

Terselesainy a izin bidang penanaman modal

1000 izin

1200 izin

50.000.000

1300 izin

50.000.000

1400 izin 50.000.000

Tertibnya administras i perizinan

70%

80%

130.000.000

85%

130.000.000

70%

150.000.000


Tahun 4 (2017)


Page 50

90%

135.000.000

1500 izin

50.000.000

5400 izin

200.000.000

95%

150.000.000

95%

695.000.000

BPP kab. Jomb ang

BPP kab. Jomb ang


Indikator Sasaran

KODE

Program

1.20.07.67.01

Kegiatan

Pengawasa n Perijinan

1.20.07.68

Program Peningkat an Partisipas i masyarak 1.20.07.68.01 at dibidang perizinan

1.20.07.68.02

Terwujudn 1.20.07.01 ya kualitas pelayanan perizinan

Penyelesai an Pengaduan masyaraka t Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan

Program Pelayanan Administr asi Perkantor an




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Terlaksanaya monitoring evaluasi terhadap izin yng dikeluarkan

1 monev

1 monev

150.000.000

1 monev

130.000.000

1 monev

130.000.000

Meningkatn ya partisipasi masyarakat untuk berizin Terselesainy a penanganan pengaduan masyrakat

65%

70%

100.000.000

75%

100.000.000

80%

100.000.000

Terlaksanan ya pendataan, sosialisasi, dan informasi serta penyempurn aan regulasi perizinan Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

14 hari kerja

6 kali

100%

6 kali

100.000.000 6 kec dan 100.000.000 7 kec dan 48 kali 48 kali radio radio

100% 467.520.000

100% 467.520.000

100% 467.520.000


100.000.000

Page 51


Rp

1 monev 135.000.000

Tahun 5 (2018)


Target

Rp

1 monev

150.000.000

5 monev

695.000.000

BPP kab. Jomb ang

85%

125.000.000

90%

125.000.000

90%

550.000.000

14 hari kerja

25.000.000

10 hari kerja

25.000.000

10 hari kerja

50.000.000

BPP kab. Jomb ang

500.000.000

BPP kab. Jomb ang

7 kec dan 100.000.000 9 kec dan 100.000.000 35 kec dan 48 kali 48 kali 240 kali radio radio radio

100% 467.520.000

100% 467.520.000

100% 2.337.600.000


Indikator Sasaran

KODE

1.20.07.01.24

Program

Kegiatan

Penyediaa n Pelayanan Administra si Perkantora n

Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tersedianya komunikasi telp/fax,internet listrik&air,Terpe nuhinya kebutuhan pajak kendaraan dinas/operasiona l roda 2&4, Terlaksananya administrasi pengelola keuangan SKPD, Terlaksananya kebersihan kantor , Tersedianya ATK, Tersedianya barang cetakan&pengga ndaan, Ketersediaan prasarana kerja berupa penerangan&ko mponennya Tersedianya peralatan&perlen gkapan kantor, Tersedianya bahan perUU,Tersedian ya BBM kendaraan dinas,Tersediany a mamin harian pegawai, tamu dan rapat Tersedianya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat koordinasi ke dalam daerah

Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan 12 bulan

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

12 bulan

467.520.000

12 bulan

467.520.000

12 bulan

467.520.000


Page 52


Rp

12 bulan 467.520.000


Rp

12 bulan

467.520.000

Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp 60 bulan

2.337.600.000

BPP kab. Jomb ang


Indikator Sasaran

KODE

Terwujudn 1.20.07.02 ya kinerja sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Program

Kegiatan

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tercapainy a dukungan sarana dan prsasarana pelayanan



Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

100%

100%

200.400.000

100%

387.852.000

100%

387.852.000

100%

387.852.000

100%

387.852.000

100%

1.751.808.000

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)


1.20.07.02.46

Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Terpenuhiny a kebutuhan perlengkapa n gedung Kantor, Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor , Tersedianya mebeleur kantor

48 unit

16 unit

77.500.000 21 unit

56.650.000 21 unit

85.000.000

15 unit

85.000.000 18 unit

85.000.000

75 unit

389.150.000

BPP kab. Jomb ang

1.20.07.02.47

Pemelihar aan Rutin/Ber kala/sedan g/berat/ Gedung Kantor/ba ngunan pendukung nya

Terpeliharan ya gedung kantor, terehabnya gedung kantor

1 gedung

1 gedung

48.000.000 12 bulan

248.302.000 12 bulan

182.852.000

12 bulan

172.852.000 12 bulan

162.852.000 12 bulan

814.858.000

BPP kab. Jomb ang


Page 53


Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan




Tahun 2 (2015) Rp

Target

Tahun 3 (2016)

Rp

Target

Rp


Rp


Rp


1.20.07.02.48

Pemelihar aan Rutin/Ber kala/sedan g/berat sarana dan prasarana Gedung Kantor

Terpeliharan ya peralatan dan perlengkapa n gedung kantor

12 bulan

12 bulan

34.900.000 12 bulan

32.900.000 12 bulan

40.000.000

12 bulan

45.000.000 12 bulan

50.000.000

60 bulan

202.800.000

BPP kab. Jomb ang

1.20.07.02.49

Pemeliharaa n Rutin/Berka la/sedang/b erat kendaraan dinas/ kendaraan operasional

Terpeliharan ya kendaraan dinas/ kendaraan operasional

17 unit

19 unit

40.000.000 19 unit

50.000.000 19 unit

80.000.000

20 unit

85.000.000 20 unit

90.000.000

97 unit

345.000.000

BPP kab. Jomb ang

23.625.000

23.625.000

23.625.000

23.625.000

23.625.000

100%

118.125.000

Terwujudn 1.20.07.03 ya kinerja sarana dan prasarana Aparatur pelayanan perizinan

Program Peningkat an Disiplin Aparatur

Tercapainy a disiplin aparatur

100%

100%

100%

100%


Page 54

100%

100%


Indikator Sasaran

KODE

Program

1.20.07.03.06

Terwujudn 1.20.07.07 ya konsistensi perencanaa n dan penganggar an program SKPD

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya

Program Perencan aan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD



Tersedianya pakaian dinas beserta pelengkapan , tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari – hari tertentu.

45 peg

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

100%

1 dok 20 buku

1.20.07.07.01

Penyusuna n Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD

1.20.07.07.02

Penyusuna n Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD

Baru

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target 45 peg

100%

Tahun 2 (2015) Rp

Target

Tahun 3 (2016)

Rp

Target

23.625.000 45 peg

23.625.000 46 peg

23.625.000

34.200.000

34.200.000

34.200.000

100%

1 dok 20 buku

5.000.000

1 dok 20 buku

9.000.000 1 dok 20 buku

100%

Target 46 peg

100%

Rp


Rp

23.625.000 46 peg

23.625.000 229 peg

118.125.000

34.200.000

34.200.000

171.000.000

100%

100%

1 dok 20 buku

10.000.000 1 dok 20 buku


Rp

Tahun 4 (2017)


Page 55

10.000.000

1 dok 20 buku

10.000.000 1 dok 20 buku

10.000.000 5 dok 100 buku

BPP kab. Jomb ang

5.000.000

BPP kab. Jomb ang

49.000.000

BPP kab. Jomb ang


Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan




Tahun 2 (2015) Rp

Target

Tahun 3 (2016)

Rp

Target

Rp


Rp


Rp


1.20.07.07.03

Penyusuna n laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian dan Laporan akuntabilitas Kinerja (Lakip) SKPD

12 Bulan

2 dok 40 buku

11.700.000 5 dok 40 buku

15.200.000 5 dok 40 buku

15.200.000

5 dok 40 buku

15.200.000 5 dok 40 buku

15.200.000 22 dok 200 buku

72.500.000

BPP kab. Jomb ang

1.20.07.07.04

Penyusuna n laporan keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian semester dan prognosis, dan laporan realisasi anggaran

12 Bulan

2 dok 22 buku

8.500.000 3 dok 22 buku

9.000.000 3 dok 22 buku

9.000.000

3 dok 22 buku

9.000.000 3 dok 22 buku

9.000.000 14 dok 210 buku

44.500.000

BPP kab. Jomb ang

TOTAL

1.681.974.500

1.784.197.000


Page 56

1.839.197.000

1.874.197.000

1.910.697.000

9.090.262.500


Tabel 5.2. Target Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2018 Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang No. Rek

4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.59 4.1.2.02 4.1.2.02.01 4.1.2.03 4.1.2.03.01 4.1.2.03.03 4.1.2.03.04 4.1.2.03.05

Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa umum Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Bidang Pengairan (Mulai Tahun 2014 masuk retribusi pemakaian kekayaan daerah)

2014 3.750.500.000 3.750.500.000 3.750.500.000 1.050.000.000 1.050.000.000

2015 3.900.500.000 3.900.500.000 3.900.500.000 1.100.000.000 1.100.000.000

2017 4.280.500.000 4.280.500.000 4.280.500.000 1.200.000.000 1.200.000.000

2018 4.470.500.000 4.470.500.000 4.470.500.000 1.250.000.000 1.250.000.000

250.000.000 275.000.000 290.000.000 305.000.000 320.000.000 250.000.000 275.000.000 290.000.000 305.000.000 320.000.000 2.450.500.000 2.525.500.000 2.650.500.000 2.775.500.000 2.900.500.000 1.200.000.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.400.000.000 1.250.000.000 1.275.000.000 1.350.000.000 1.425.000.000 1.500.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -


Target 2016 4.090.500.000 4.090.500.000 4.090.500.000 1.150.000.000 1.150.000.000

Page 57

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur

kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat

dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang memiliki fokus terhadap pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan Visi “Jombang Sejahtera untuk Semua”. Oleh sebab itu Badan Pelayanan Perizinan harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi tersebut dengan merencanakan program pembangunan untuk mendukung tujuan sasaran dari Visi Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Jombang, maka rumusan indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :


Page 58

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 No.

1

2

Indikator Persentase layanan perizinan tepat waktu Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan Rata2 penyelesaian izin 20 hari kerja Kesesuaian data administrasi dan data lapangan Terwujudnya masyarakat akan tertib administrasi perizinan Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha Penyelesaian izin penanaman modal Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berizin

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Target Capaian Tiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 5

85%

100%

1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

5 monev

30 hari kerja

(50%) 30 hari

(75%) 25 hari

(75%) 25 hari

(100%) 20 hari

(100%) 20 hari

(100%) 20 hari

75%

75%

80%

85%

95%

100%

100%

70%

70%

80%

85%

90%

95%

95%

1 aplikasi simyaniz

Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line





1200 izin

1300 izin

1400 izin

1500 izin

5400 izin

8700 izin (92% dr 9500 izin))

8900 izin (93% dr 9500 izin)

9000 izin (94% dr 9500 izin)

9500 izin (100% dr 9500 izin)

9500 izin (100% dr 9500 izin)

aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SimYaniz) 1000 izin 7782 izin (82% dr 9500 izin)

8600 izin (91% dr 9500 izin)


Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Page 59

Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line sistem informasi online perizinan dan Pengembangan SimYaniz

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Jombang Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733

JOMBANG

PERATURAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ 22 /415.21/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN, Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan arah dan gambaran yang jelas bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra Badan Pelayanan Perizinan maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

2

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 17. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/ 69 /415.10.10/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 9 /415.10.10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan : a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); b. Agar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal

24 Juli 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG

ABDUL QUDUS, SH Pembina Utama Muda NIP. 19610305 198907 1 002

Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid 151 Jombang (0321) Faks. (0321)

Recommend Documents