角 翻リ
綴
９
摯 舞 あ
書● 綸
瞥 躙
BPJSKesenata典 3odan Pellyelenggara」 3nl詢 lan Somal
PER」 ANJIAN
し
KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT」ENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PENYELENGGARA」 AMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN BADAN PENYELENGGARA」 AMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG OPTlMALISASI PENYELENGGARAAN」 AMINAN SOSIAL DI DAERAH MELALUl MEKANISME PTSP DAN PATEN Nomor l19/65/19/BAK Nomor PER/278/122015 Nomor 453/KTR/1215 Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua belasl beltempat di」 akarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. AGUNG MULYANA
ribu lima
: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90/M Tahun 2O15 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Fusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
し
2.
」UNAEDl
: Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar l,cmbaga BPJS Ketenagakery'aan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:
161/M Tahun 2013 yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Pusat, dalam haI ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan.
3. PURNAWARMAN BASUNDORO
: Direktrtr [-1ukum,
Iiomunikasi dan l{ubungan Antar Lembaga BPJS l(esehatan diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 160/M Tahun 2013 yang berkedudukan di jalan Letjen Suprapto Kavling 20 Nomor 14 Cempaka Putih Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan.
2
Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44A/6284/SJ, Nomor Mot//19/112015 dan Nomor 15/MoU/1115 Tanggal 6 November 2015 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Badan Penyelengggara Jaminan Sosial l(etenagakerjaan dan Badan Penyelengggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan .Jaminan Sosial di Daerah melalui Mekanisme PTSP dan PATEN yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Ketentuan Umum
\-
Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
l.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanarr secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. '2. Pelayanarr Administrasi Terpad.u I(ecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di I(ecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh ralq,at agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
].ang layak. ,4. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BRIS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
5. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibau,ah dan bertanggr:ng jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-
6.
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyeienggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik _yang berada dibarvah dan bertanggung jarvab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20ll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Keqia, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Pasal 2 Maksud dan Tujuan
Maksud Perjanjian l(erja Sama ini adalah sebagai upaya bersarna untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PiHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisierr dan terkoordinasi. 12)
Ttrjuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pen.v-elenggaraan jaminan sosial di daerah melalui mekanisme PTSP dan PATEN.
3
Pasal 3 Ruang Lingkup
Ruang
linglup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Sosial di claerah melalui mekanisme PTSP dan PATEN; dan b. pernbinaan clan pengawasan serta evaluasi pera.n IrISP dan PATtrN dalam pelaksanaan Prograrn Jaminan Sosial di daerah. Pasal 4 Keu,ajiban Para Pihak
(l ) Direktorat Jenderal Bina kewajiban sebagai berikut:
Administrasi I(ewilayahan
mempunyai
a. memfasilitasi dan mengawasi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait proses pengurusan kepesertaan Program Jaminan し
b.
Sosial dalam pr"oses pengurusan perizinan tertentu di PTSP dan PATEN; menghimbau pemerintah daerah untuk mengingatkan pihak-pihak yang akan merlgurus perizinan tertentu di loket pelayanan PTSP dan loket
pelayanan PATEN, antara lain pengurusan perpanjangan lnn Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Usaha Industri, Tanda Daftar lndustri, Izin Perluasan Industri (IPI), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Trayek, agar mengurus kepesertaan dalam program jaminan sosial;
c. melakukan pembinaan dan pengav/asan kepada pemerintah d,
し
daerah
dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui mekanisme PTSP dan PATEN; dan bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakedaan untuk bersamasama kementerian clan/atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan mempunyai ker,vajiban sebagai berikut:
a, membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaarr Frogram Jaminan Sosial Ketenagakedaan di
b.
c. d. e.
daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme PTSP dan PATEN; melakukan sosialisasi clan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah melalui pemerintah daerah; menlrampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional biclang Ketenagakerjaan di daerah; memberikan kemudahan aksesibilitas untuk pemberian informasi, pendaftaran, pemba)iaran iuran, dan pengajuan klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan; dapat rnembantu pemerintah daerah dala-rn pernbangunzur dan/atau pengembangan sistem informasi pelayana:r terpadu satu pintu diseluruh IrISP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan; dan
4
f.
bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan BPJS Kesehatan serta kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesupi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan l<epesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme PTSP dan PATEN; b. melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah melalui pemerintah daerah;
c. men-vampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam
v
pelaksanaan Prograrn Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan di daerah; d. membetikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan; e. dapat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu diseluruh PTSP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan; dan f. bersama Direktorat Jenderal Bina Aclministrasi Kewilayahan dan RPJS Ketenagakerjaan serta kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Hak Para Pihak (1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempllnyai hak:
a. menerirta laporan hasil kemitraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme PTSP dan PATEN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; b. menerima laporan kegiatan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial oleh BPJS l(etenagakerjaan dan BPJS l(esehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah secala berkala setiap 3 (tiga) bulan; c. menerima hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional di daerah dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; d. memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran,
pembayaran iuran, dan pengajuan klaim bagi peserta
BPJS
Ketenagakerjaan; dan e. memperoleh kemuctahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 (2) BPJS Ketenagakerjaan mempunyai hak sebagai berikut: a.
menerima fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerflh terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Ketenagakerj'aan;
b.
C.
mener:ima fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bina Adminisrasi Kewilayahan terkait upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme PTSP dan PATEN; dan menerima hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal Bina Admini strasi Keu"ilayahan.
(3) BPJS l(esehatan mempunyai hak,sebagai berikut:
tnenerima fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kervilayahan untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan; b.
\-/
C.
menedma fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi I(ervilavahan terkait upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme PTSP dan PATEN; dan tnenerima hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Pasal 6
Koordinasi
Dalam rangka optimaiisasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui mekanisme PTSP dan PATEN dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program .Iamirran Sosial cli Tingkat Pusat(2)
(3)
Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; b. BPJS Ketenagakerjaan; dan c. BPJS l(esehatan. Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagaimana climaksud pada a.yat (2), mempun-vai tugas antara lain melakukan: a. sosialisasi kebijakan dan/atau regulasi terkait kepesertaan Program Jaminan Sosial melalui mekanisme PTSP dan PATEN; b. supervisi dan monitoring penerbitan kebijakan dan/atau regulasi daerah terkait dengan persyaratan kepesertaan Program Jaminan Sosial dalam proses pengurusan perizinan tertentur di PTSP dan PATEN, antara lain: perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin usaha Inclustri, 'l'anda Daftar Industri, Iz.in Perluasan Industri (IPI), Izin Usarl:a Jasa Konstruksi (IUJK), lzin Trayek; c. monitoring dan evaluasi implementasi pelal(sanaan Ftogram Jaminan Sosial melalui mekanisme PTSP dan PATEN; d. monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan BPJS Ketenagakedaan dan BRIS l(esehatan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme PTSP dan PATEN;
6
e. monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu diseluruh PTSP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan; f. rnor/itoring dan evaluasi terhadap aksesibilitas pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan di daerah; g. upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di PTSP dan PATEN dalam rangka perluasan kepesertaan BPJS yang dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi baik di dalam negeri maupun di iuar negeri; h. evaiuasi upaya yang dilakukan terkait sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial bersama kemi;nterian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian; dan i. pertemuan secara periodik paling sedikit I (satu) tahun sebanyak 4 (empat) kali dalam rangka monitoring dan evaluasi peran dan fungsi dari PISP clan PATEN cli tingkat pusat dan daerah. (4)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (3), dibentuk sekretariat yang dilakukan secara bergantian antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS I(esehatan.
(5)
Sekretariat'lirn Pem bina Pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagaimana ilimaksud pada avat (4) berkedudukan di: a. BPJS Ketenagakerjaan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2OL7; b. BPJS Kesehatan pada'lahun 2018 sampai dengan Tahun 2O2O. Pasal 7 Pendanaan
\-?
Biaya ),ang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masingtnasing, dan/atau dari sumber lainn)ra yang sah sesuai dengan ketentuan peratu ran perund ang- undangan. Pasal 8 Keadaan Memaksa PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat.y*ang timbul kat'ena sllatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa
{force majeure) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini. (2)
(3)
Keadaan memaksa lforce majeurel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencama alarpr, peperangan dan/atau kebijakan pemerintah yang men gakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian ini.
PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeurel wajib memberitahukan secara tertulis pacla PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam u'aktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (force majeure) tersebut.
7
(4) Setelah trerakhir atau dapat diatasinya keadaaan memaksa (force majanrel tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeurel wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yarlg tertunda.
l
Pasal 9
Jangka Waktu Perjanjian
(1) Peqanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan berakhir sampai dengan tanggal 6 Novembet 2O2O. (2) Jangka rvaktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan
\."
Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 11 Ketentuan Lain-La.in
Hal-hal ],ang belum atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan s.)'arar-s)'arar daiam Pedanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addenduml, yang rnerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjatrjian Kerja Sama ini. Pasal 12 Korespondensi
\-,
(1)Setiap pembedtahuan y'ang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikidm melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada a.lamat di bau,ah ini:
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN IGMENTERIAN DATAM NEGERI
Direktorat Dekonsentrasi. Tugas Pembantuan dan Kerjasama Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110 Telepon No : O2l - 5225034 Faksimili No : O21 - 5208531 pel,
[email protected] Email : BPJS KETENAGAKERJAAN
Divisi Perluasan Kepesertaan Jalan Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan 12930 Teleporr No : 02I - 5247797 (Ext 3320,3353) Faksimili No : O21 -5202309 Eimail : lst(r)bpjsketenagakerjaan.go.id
8 BP」 S
KESEHATAN
Grup Hukum,Regulasi dan Kepatuhan cn Suprapto Kavling 20 NoΠ lor 14,Ccmpaka Putih,」 akarta Pusat
L「 筍
i3ξ∫し 1'elepon
No Faksimili No Email
:
021-4212938(Ext 7451) 021-4212940
:
hukum.regulasi@bttS― kesehatan.go.id
:
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib cliberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAI( lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK ]'ang melakukan perubahan tersebut. Pasal 13 Ketentuan Penutup
し
Pcrjanjian l(crja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK masingmasing rangkap 3 (tiga) asli, clibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedontan PARA PIHAI{.
DIREKTUR KEPESERTAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KETENAGAKERtJAAN,
し
」UNAEDI
DIREKTUR tIENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
AGUNG MULYANA
DIREKTUR HUKUM,KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA P」 S KESEHATAN,
・=■
PURNAWARMAN BASUNDORO
