INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 59 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2013

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015;

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);

9.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 56); MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. 7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur. 9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan penetapan IKU adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pasal 3 (1)

Ruang lingkup IKU terdiri dari : a. IKU Pemerintah Daerah; dan b. IKU SKPD.

(2)

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4

(1)

Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.

(2)

IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 6 (1)

Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-1015.

(2)

Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015.

(3)

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut: a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

(4)

Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu: a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

(1)

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

(2)

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 11 Nopember 2013 BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar pada tanggal 11 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

TALAFUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 59

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2011-2015.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KOP SURAT SESUAI INST ANSI KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR : /2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…); b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (…nama SKPD…)

Mengingat

:

1. 2. 3.

Dst…… MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015.

KETIGA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manggar pada tanggal ……………….. KEPALA (…nama SKPD……) Kabupaten Belitung Timur,

(Nama Lengk ap dan T itel ) (Pangk at /Golongan) (NIP. ……………………)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,


LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG



FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nama SKPD Tugas Fungsi

No.

:……………………… :……………………… : 1..…………………. 2.………………….. 3. dst Sasaran strategis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang diacu

Indikator Kerja Utama SKPD

Bidang Urusan

Unit SKPD Penanggungjawab

Sumber Data

Keterangan

KEPALA SKPD ttd (Nama Lengkap dan Ti t el ) (Pangk at /Gol ongan) (NIP. ……………………)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011-2015

No

Sasaran

Misi 1 Menjadikan aparatur pemerintahan 1 1 1 Terpenuhinya kebutuhan administrasi, dan prasarana, pemeliharaan, dan kapasitas sumber daya aparatur

1

2

1

Indikator Kinerja Utama

Bidang Urusan

daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional Persentase ketersediaan Urusan Pada Setiap SKPD administrasi perkantoran (Rutin) dan perjalanan dinas luar daerah

SKPD Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

Seluruh SKPD

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perjalanan dinas luar daerah

Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor

Urusan Pada Setiap SKPD (Rutin)

Seluruh SKPD


Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor

Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan

Urusan Pada Setiap SKPD (Rutin)

Seluruh SKPD


Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan

Persentase tingkat Urusan Pada Setiap SKPD Kedisiplinan, Kerapihan dan (Rutin) Ketertiban Pegawai Meningkatnya kualitas SDM Persentase pemenuhan Otonomi Daerah, aparatur kebutuhan formasi pegawai Pemerintahan Umum, negeri sipil daerah di SKPD Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase PNS yang belatar Otonomi Daerah, belakang penddidikan Pemerintahan Umum, sesuai dengan tugas dan Administrasi Keuangan fungsi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase PNS yang Otonomi Daerah, berpendidikan diploma Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase PNS yang Otonomi Daerah, berpendidikan S1 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Seluruh SKPD


Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah

Database kepegawaian

(Jumlah seluruh PNS yang ada + Jumlah PNS yang lulus) x 100% Jumlah seluruh PNS yang ideal seharusnya



Jumlah PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada



Jumlah PNS yang berpendidikan diploma (D1, D2, D3, D4)x100% Jumlah seluruh PNS yang ada



Jumlah PNS yang berpendidikan S1 x100% Jumlah seluruh PNS yang ada

Halaman - 1

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Persentase PNS berpendidikan S2

1

2

2

Meningkatkan efisiensi birokrasi

Bidang Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase PNS yang Otonomi Daerah, menduduki jabatan Pemerintahan Umum, struktural yang sudah Administrasi Keuangan mengikuti diklat Daerah, Perangkat Daerah, kepemimpinan Kepegawaian, dan Persandian Persentase PNS yang Otonomi Daerah, mendapat hukuman disiplin Pemerintahan Umum, dan pemberhentian Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase pemenuhan Otonomi Daerah, pengurusan PNS yang Pemerintahan Umum, pensiun Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Buku LPPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Buku LPPD Otonomi Daerah, Akhir Masa Jabatan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Terlaksananya kegiatan Otonomi Daerah, evaluasi kinerja kecamatan Pemerintahan Umum, Se- Kabupaten Belitung Administrasi Keuangan Timur Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Dokumen Otonomi Daerah, Perjanjian Kerjasama Pemerintahan Umum, daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


Sumber Data

Keterangan



Jumlah PNS yang berpendidikan S2 x100% Jumlah seluruh PNS yang ada



Jumlah PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan x 100% Jumlah seluruh PNS yang menduduki jabatan struktural



Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan pemberhentian x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada



Jumlah usulan pensiun PNS yang selesai diproses x 100% Jumlah PNS yang mengusulkan pensiun

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan


Ada/Tidak



Ada/Tidak



Jumlah kegiatan evaluasi kinerja kecamatan Se- Kabupaten Belitung Timur



Ada/Tidak

Halaman - 2

No

Sasaran


Bidang Urusan

Tersedianya Rancangan Produk Hukum Daerah Berkaitan dengan Bidang Organisasi dan Tatalaksana


Sumber Data

Keterangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersusunnya Otonomi Daerah, Acuan/Arahan/Grand Pemerintahan Umum, Design dan Road Map Administrasi Keuangan Reformasi Birokrasi Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepegawaian, dan Belitung Timur Persandian Tersedianya Dokumen Otonomi Daerah, ANJAB dan ABK yang Pemerintahan Umum, sudah terevaluasi mengikuti Administrasi Keuangan peraturan yang berlaku Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Aplikasi Otonomi Daerah, Analisa Jabatan dan Pemerintahan Umum, Analisa Beban Kerja Administrasi Keuangan berbasis IT di Seluruh SKPD Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepegawaian, dan Belitung Timur Persandian

Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi


Ada/Tidak



Acuan/Arahan/Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



Ada/Tidak



Ada/Tidak

Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



Ada/Tidak



LHKPN Eselon di lingkungan Pemkab Belitung Timur



Ada/Tidak



Pedoman Tata Laksana/SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tercapainya Kewajiban Otonomi Daerah, LHKPN Eselon di Pemerintahan Umum, lingkungan Pemkab Administrasi Keuangan Belitung Timur Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Dokumen SKJ Otonomi Daerah, yang sudah terevaluasi Pemerintahan Umum, mengikuti peraturan yang Administrasi Keuangan berlaku Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersusunnya Pedoman Tata Otonomi Daerah, Laksana/SOP di lingkungan Pemerintahan Umum, Pemerintah Kabupaten Administrasi Keuangan Belitung Timur Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Halaman - 3

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Tersusunnya Laporan Pencapaian SPM

1

2

3

Bidang Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Meningkatnya Akuntabilitas Peningkatan Opini BPK Otonomi Daerah, Kinerja Pemerintahan Terhadap Laporan Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase Jumlah Temuan Otonomi Daerah, kerugian daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Jumlah aduan/laporan Otonomi Daerah, masyarakat yang mesti Pemerintahan Umum, ditindaklanjuti dengan Administrasi Keuangan pemeriksaan khusus/kasus Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase Jumlah Temuan Otonomi Daerah, Non keuangan di daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase penyelesaian Otonomi Daerah, tindak lanjut hasil temuan Pemerintahan Umum, pengawasan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Dokumen Otonomi Daerah, naskah APBDes Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya data penegasan Otonomi Daerah, batas daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

Sumber Data Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Keterangan Laporan Pencapaian SPM

Inspektorat

Opini BPK

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Inspektorat


Persentase Jumlah Temuan kerugian daerah

Inspektorat


Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus

Inspektorat


Persentase Jumlah Temuan Non keuangan di daerah

Inspektorat


Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan



Dokumen naskah APBDes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



Ada/Tidak

Halaman - 4

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Tersedianya patok batas penegasan antar desa

1

2

4 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Bidang Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketepatan waktu Otonomi Daerah, penyampaian laporan Pemerintahan Umum, keuangan daerah (IKK) Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketepatan waktu penetapan Otonomi Daerah, Perda APBD (IKK) Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketepatan waktu penetapan Otonomi Daerah, Perda Perubahan APBD Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase aset tanah Otonomi Daerah, Pemda yang memiliki Pemerintahan Umum, dokumen sertifikasi Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase penyelesaian Otonomi Daerah, inventarisasi barang milik Pemerintahan Umum, daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketepatan waktu Otonomi Daerah, penyampaian laporan Pemerintahan Umum, Semester Barang Milik Administrasi Keuangan Daerah dan Laporan Daerah, Perangkat Daerah, Tahunan Barang Milik Kepegawaian, dan Daerah Persandian Peningkatan PAD (Pajak Otonomi Daerah, Daerah) Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


Sumber Data

Keterangan



Ada/Tidak

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah


Tepat Waktu/Tidak



Tepat Waktu/Tidak



Tepat Waktu/Tidak


Database aset

Persentase aset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi


Database aset

Persentase penyelesaian inventarisasi barang milik daerah




Laporan Keuangan

Ketepatan waktu penyampaian laporan Semester Barang Milik Daerah dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah

Peningkatan PAD (Pajak Daerah)

Halaman - 5

No

1

2

Sasaran


Bidang Urusan

Tersedianya lahan untuk pembangunan di Kab Belitung Timur

Pertanahan

Tersedianya sertifikat pemisahan ganti rugi pelebaran jalan Kecamatan Manggar Tersedianya Informasi Tentang Nama-nama Rupabumi

Pertanahan

Jumlah Sertifikat Lahan

Pertanahan

Jumlah Lahan yang telah terinventarisir

Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat (IKK)

Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah Negara (IKK)

Pertanahan

Penyelesaian izin lokasi (IKK)

Pertanahan


Sumber Data

Keterangan


Ada/Tidak


Ada/Tidak


Ada/Tidak


Jumlah Sertifikat Lahan


Jumlah Lahan yang telah terinventarisir

Komunikasi dan Informatika

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perhubungan

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Website milik pemerintah daerah

Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Laporan Hasil Survei dan atau Sensus Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah wartel/warnet x 100% Jumlah penduduk Ada/Tidak

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (SPM)


Dinas Perhubungan


Jumlah Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

5 Meningkatnya informasi Jumlah jaringan dan komunikasi manajemen komunikasi (IKK) pemerintahan dan akses pemanfaatannya

Pertanahan


Jumlah luas lahan bersertifikat Jumlah penduduk


Jumlah kasus yang diselesaikan x Jumlah kasus yang terdaftar


Jumlah izin lokasi x 100% Permohonan izin lokasi

Perusahaan Telekomunikasi

x

100%

100%

Jumlah jaringan telepon genggam x 100% stasioner

Halaman - 6

No

Sasaran



Bidang Urusan

Tersiarnya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur


Sekretariat Daerah - Bagian Humas


Tersiarnya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Terselenggaranya kerjasama dengan media massa



Terselenggaranya kerjasama dengan media massa

Tersedianya pelayanan informasi pemerintah daerah Terselenggaranya audensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/angg ota organisasi sosial masyarakat Terselenggaranya audiensi dengan LSM dan wartawan


Sekretariat Daerah - Bagian Humas Sekretariat Daerah - Bagian Humas Sekretariat Daerah - Bagian Humas


Tersedianya pelayanan informasi pemerintah daerah


Terselenggaranya audensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat

Sekretariat Daerah - Bagian Humas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Terselenggaranya audiensi dengan LSM dan wartawan

Database Kependudukan

Jumlah penduduk > 17 yang ber KTP elektronik Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jumlah bayi berakte kelahiran Jumlah bayi


Jumlah penduduk > 17 yang ber KTP Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah


Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran x 1000 Jumlah penduduk



Cakupan penduduk yang Kependudukan dan Catatan melakukan perekaman Sipil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) (IKK) (SPM) Rasio bayi berakte kelahiran Kependudukan dan Catatan (IKK) (SPM) Sipil

Cakupan Penerbitan Kartu Kependudukan dan Catatan Tanda Penduduk (KTP) (IKK) Sipil

Kepemilikan Akta kelahiran Kependudukan dan Catatan per 1000 penduduk (IKK) Sipil

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi (IKK)

Kependudukan dan Catatan Sipil

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (IKK)

Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan Kependudukan dan Catatan kepemilikan kartu keluarga Sipil (SPM)

Sumber Data

Keterangan


Ada/Tidak


Sudah/Belum


Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga Jumlah keseluruhan keluarga

Halaman - 7

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Cakupan penerbitan akta kematian (SPM)

Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

1

3

1

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tersedianya Informasi Otonomi Daerah, Sekretariat Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, Daerah - Bagian Administrasi Keuangan Ekbang Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Terciptanya Sistem Otonomi Daerah, Sekretariat Administrasi Manajemen Pemerintahan Umum, Daerah - Bagian Pembangunan dan Ekonomi Administrasi Keuangan Ekbang Daerah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketersediaan sistem Otonomi Daerah, Badan informasi kepegawaian Pemerintahan Umum, Kepegawaian Administrasi Keuangan Daerah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase keberhasilan Otonomi Daerah, Kantor Camat kegiatan kemasyarakatan Pemerintahan Umum, Manggar/Gantung (Bujang Dayang, MTQ, Administrasi Keuangan /Kelapa Lomba Desa, Festival Seni, Daerah, Perangkat Daerah, KampitDendang/S Paskibra dan lain-lain yang Kepegawaian, dan impang melibatkan partisipasi Persandian Pesak/Damar/Sim masyarakat) pang Renggiang Persentase Jumlah Ketertiban Administrasi Kegiatan DPRD

Persentase Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Sumber Data Database Kependudukan

Keterangan Jumlah penduduk meninggal yang berakta kematian Jumlah penduduk yang meninggal


Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik


Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan


Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah


Jumlah PNS yang datanya telah diupdate di dalam sistem x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada


Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)

Sekretariat DPRD Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Persentase Jumlah Ketertiban Administrasi Kegiatan DPRD


Persentase Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan

Halaman - 8

No

Sasaran


4

1 Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat


Sumber Data

Keterangan

Persentase Jumlah Agenda Kegiatan Pimpinan dan Anggota yang telah dipublikasikan dan pelayanan standar keprotokolan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


Persentase Jumlah Agenda Kegiatan Pimpinan dan Anggota yang telah dipublikasikan dan pelayanan standar keprotokolan

Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, OKP (IKK) Jumlah kegiatan Pembinaan Politik daerah (IKK) jumlah kegiatan cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini serta penanggulangan korban / bencana alam

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

kantor Kesatuan Laporan Hasil Bangsa dan Politik Pelaksanaan Kegiatan

Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan



Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, OKP



Jumlah kegiatan Pembinaan Politik daerah



jumlah kegiatan cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini serta penanggulangan korban / bencana alam

Prosentase Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik



Prosentase Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (IKK)

1

Bidang Urusan

Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan PEKAT Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu (Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten) (IKK)

Otonomi Daerah, kantor Kesatuan Laporan Hasil Pemerintahan Umum, Bangsa dan Politik Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kesatuan Bangsa dan kantor Kesatuan Laporan Hasil Politik Dalam Negeri Bangsa dan Politik Pelaksanaan Kegiatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Satuan Polisi Pamong Praja


Jumlah perlindungan masyarakat Jumlah penduduk

x

1000

Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan PEKAT

Jumlah mobil pemadam kebakaran x 100% Jumlah penduduk

Halaman - 9

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan K3 yang tertangani (IKK)

Bidang Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Persentase penegakkan Otonomi Daerah, Perda (IKK) Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong Otonomi Daerah, praja per 10000 penduduk Pemerintahan Umum, (IKK) Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Cakupan patroli petugas Otonomi Daerah, satpol-pp (IKK) Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian terlaksananya koordinasi, Otonomi Daerah, konsulatsi dan kerjasama Pemerintahan Umum, hukum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian terlaksananya sosialisasi Otonomi Daerah, peraturan perundangPemerintahan Umum, undangan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tersajinya informasi PHD Otonomi Daerah, dalam media Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Terlaksananya pembinaan Otonomi Daerah, dan penyuluhan hukum Pemerintahan Umum, dan HAM Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Misi 2 Memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan yang profesional bagi seluruh rakyat


Sumber Data

Keterangan



Jumlah penyelesaian pelannggaran K3 x 100% Jumlah pelanggaran K3



Jumlah penyelesaian penegakan Perda x Jumlah pelanggaran Perda



Jumlah polisi pamong praja x Jumlah penduduk



Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

Sekretariat Daerah - Bagian Hukum


terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hukum










100%

10.000

Halaman - 10

No 2

1

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pendidikan


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar (IKK)

Pendidikan

Dinas Pendidikan Profil Pendidikan

jumlah siswa kelompok usia pendidikan dasar x 1000 penduduk kelompok usia pendidikan dasar

jumlah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (IKK) Rasio guru/murid pendidikan dasar (IKK) Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (IKK) Angka partisipasi sekolah (IKK) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (IKK)

Pendidikan


Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs) x 10000 Jumlah penduduk usia (7+15) thn

Pendidikan


Pendidikan


Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs) x 10000 Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas x 1000 Jumlah murid pendidikan dasar

Pendidikan


Pendidikan


Rasio guru terhadap murid (IKK) Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (IKK)

Pendidikan


Pendidikan


Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)(IKK) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik(IKK)

Pendidikan


Jumlah Penduduk usia>15 th yang melek huruf x 100% Jumlah Penduduk Kabupaten yang melek huruf

Pendidikan


Jumlah sekolah SD/MI dengan kondisi bangunan baik x 100% Jumlah seluruh sekolah SD/MI

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik(IKK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)(IKK) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI(IKK) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs(IKK)

Pendidikan


Jumlah sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA kondisi baik x 100% Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan


Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak x 100% Jumlah anak usia 4-6 Tahun Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-kabupaten x 100% Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-kabupaten x 100% Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA(IKK)

Pendidikan


Jumlah capaian APS SMA/SMK/MA se-kabupaten x 100% Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten

Angka Kelulusan (AL) SD/MI(IKK)

Pendidikan


Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd th sebelumnya

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs(IKK)

Pendidikan


Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs pd th sebelumnya

Jumlah siswa kelompok usia 16-19 th x 1000 Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 th Jumlah Sekolah (SMA/MA/SMK) x 10000 Jumlah penduduk usia 16-19 th

Jumlah Guru (SMA/MA/SMK) x 10000 Jumlah Murid (SMA/MA/SMK) Jumlah guru pendidikan menengah per kelas x 10000 Jumlah murid pendidikan menengah

Halaman - 11

No

2

1

Sasaran

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA(IKK)

Pendidikan


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs(IKK) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA(IKK) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(IKK) Koleksi bahan bacaan perpustakaan yang tersedia di perpustakaan daerah (IKK) Pengunjung perpustakaan daerah (IKK)

Pendidikan


Pendidikan


Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA x100% Jumlah lulusan jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

Pendidikan


Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV x 100% Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Jumlah koleksi judul buku tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi jumlah buku tersedia di Perpustakaan Daerah

Perpustakaan

Jumlah perpustakaan daerah (IKK)

Perpustakaan

Penerapan pengelolaan arsip secara baku (IKK)

Kearsipan

SDM Pengelola arsip (IKK)

Kearsipan

Rasio posyandu per satuan balita (IKK) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4/ Cakupan pelayanan antenatal (K4) (SPM) (MDGs) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (SPM) (IKK)

Kesehatan

Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan Profil Kesehatan

Kesehatan


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan/ Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (SPM) (MDGs) (IKK)

Kesehatan


Perpustakaan

Buku Induk Perpustakaan

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMA/SMK/MA pd th sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs x 100% Jumlah lulusan jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

Buku Tamu/Buku Pengunjung Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

Laporan Bulanan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

Laporan Keberadaan Arsip SKPD

Jumlah SKPD yg menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD

x 100%

Kegiatan Bimtek Kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Profil Kesehatan

Jumlah posyandu x 1000 Jumlah Balita Kunjungan Ibu Hamil K4

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di wilayah kerja pada waktu tertentu x 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Halaman - 12

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Cakupan pelayanan nifas (SPM)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 SPM Bidang Kesehatan hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas yang diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200000 IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari Neonatus dengan SPM Bidang Kesehatan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah penduduk Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS

Cakupan kunjungan bayi (SPM) (IKK)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Cakupan Desa/Kelurahan UCI (SPM) (MDGs) (IKK)

Kesehatan


Cakupan pelayanan anak balita (SPM)

Kesehatan


Angka kematian Balita/1000 kelahiran hidup (MDGs) Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup (MDGs)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian MDGs

Kesehatan


Jumlah bayi yang meninggal dalam 1000 kali kelahiran hidup

Angka kematian neonatal (MDGs)

Kesehatan


Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

Angka Kematian Ibu/100000 kelahiran hidup (MDGs)

Kesehatan


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (IKK)

Kesehatan


Rasio kematian ibu dinyatakan per 100000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu kematian maternal per 100000 kelahiran Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu x 1000 Jumlah penduduk

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pd kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pd kurun waktu tertentu Jumlah desa/kelurahan UCI x 100% Jumlah seluruh desa / kelurahan Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayan kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama Jumlah balita yang meninggal dalam 1000 kali kelahiran hidup

Halaman - 13

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (IKK) Cakupan pembantu puskesmas (IKK) Cakupan puskesmas (IKK)

Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Rasio dokter per satuan penduduk (IKK) Rasio tenaga medis per satuan penduduk (IKK) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (SPM)

Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (SPM) (IKK) Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (MDGs) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (MDGs)

Kesehatan


Kesehatan

Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan SPM Bidang Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Kesehatan, Profil Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja Kesehatan, Laporan dalam kurun waktu yang sama Pencapaian MDGs Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos SPM Bidang Kesehatan Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk

Proporsi penduduk usia 15 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGs) Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs)

Kesehatan


penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS

Kesehatan


Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Kesehatan

Jumlah rumah sakit x 1000 Jumlah penduduk Jumlah pembantu puskesmas x 100% Jumlah seluruh desa Jumlah puskesmas x 100% Jumlah seluruh kecamatan Jumlah dokter x 1000 Jumlah penduduk Jumlah tenaga medis x 1000 Jumlah penduduk Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan dasarnya x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Starta 1 x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum

Halaman - 14

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) (MDGs)

Kesehatan


penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat)

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral (MDGs)

Kesehatan


penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral

Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 - 24 tahun (MDGs) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (MDGs) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis rate per 100000 pend < 15 th (SPM)

Kesehatan


Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 - 24 tahun

Kesehatan


Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Kesehatan


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif (SPM) (IKK) Cakupan desa / kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemologi < 24 Jam (SPM)

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan SPM Bidang diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun x 100% Kesehatan, Profil Jumlah perkiraan pederita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang Kesehatan sama Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 SPM Bidang Kesehatan jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu

Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) (MDGs)

Kesehatan


Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)

Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (MDGs)

Kesehatan


Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (MDGs)

Kesehatan


Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Kesehatan

penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis rate per 100000 pend < 15 th

Halaman - 15

No

2

1

Sasaran

3 Meningkatnya keluarga sejahtera


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) MDGs)

Kesehatan


Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)

Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) (MDGs)

Kesehatan


Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita (SPM) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare (SPM) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (MDGs) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang ditangani (SPM) (IKK) Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk MDGs)

Kesehatan


Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita

Kesehatan


Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare

Kesehatan


Jumlah penduduk yang menderita malaria x 1000 Jumlah penduduk

Kesehatan

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian MDGs

Jumlah penanganan penderita penyakit DBD yang ditangani Jumlah penemuan kasus DBD

Angka kematian DBD (%) (MDGs) Persentase kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan Rumah Sakit (SPM) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (SPM)

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Kesehatan Laporan Pencapaian MDGs Rumah Sakit Laporan Hasil Umum Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Laporan Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana

Penemuan penderita penyakit DBD x 100.000 Jumlah penduduk Kematian akibat penyakit DBD x 100% Jumlah penderita penyakit DBD Persentase kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan Rumah Sakit

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20- 35 tahun dan usia diatas 35 tahun Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun

Halaman - 16

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM)




Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui: (1) Peningkatan akses informasi, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (SPM)



Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

Cakupan/Prevelensi peserta KB Aktif (SPM) (IKK)



Jumlah peserta program KB Aktif x 100% Jumlah pasangan usia subur

Rasio PLKB ( Penyuluh lapangan KB) (SPM)



Rasio PLKB ( Penyuluh lapangan KB)

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun (SPM) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (SPM) (IKK)


Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan


Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun


Rata-rata jumlah anak per keluarga (SPM) (IKK)


Rasio Akseptor KB (SPM) (IKK)


Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan (SPM) (IKK)


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Jumlah keluarga

x 100%


Jumlah anak Jumlah Keluarga


Jumlah akseptor KB x 100% Jumlah pasangan usia subur

Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100% Jumlah angkatan kerja perempaun

Halaman - 17

No

Sasaran

Bidang Urusan

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (SPM) (IKK)




Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x 100% Jumlah pekerja perempuan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta (SPM) (IKK)




Pekerja perempuan di lembaga swasta x 100% Jumlah pekerja perempuan

Rasio KDRT (SPM) (IKK)




Jumlah KDRT x 100% Jumlah Rumah Tangga

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak (SPM) (IKK)




Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan x 100% Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (SPM) (IKK)




Pekerja anak usia 5-14 Tahun x 100% Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas


Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan


Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah


Jumlah kegiatan kepemudaan


Jumlah organisasi pemuda


Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten x 1000 Jumlah penduduk

Perda Penanggulangan Kemiskinan (Produk dari TKPK) Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2

1

4 Meningkatkan kualitas olahraga dan pemuda



Jumlah kegiatan kepemudaan (IKK) Jumlah organisasi pemuda (IKK) Jumlah gelanggang/balai remaja (IKK)

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sumber Data

Keterangan

Halaman - 18

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah kegiatan olahraga (IKK)

2

1

5

Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Bidang Urusan


Kepemudaan dan Olahraga

Sumber Data

Keterangan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi olahraga Kepemudaan dan Olahraga Dinas (IKK) Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Klub olahraga (IKK) Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jumlah lapangan olahraga Kepemudaan dan Olahraga Dinas (IKK) Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Dinas (IKK) Kepemudaan dan Olahraga Dokumen Rencana Aksi Perencanaan Pembangunan Badan Daerah Percepatan Perencanaan Pencapaian SPM Pembangunan Daerah


Jumlah kegiatan olahraga


Jumlah organisasi olahraga


Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk


Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten x 1.000 Jumlah penduduk


Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

Perkada Tentang SPM



Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal

Laporan Terselenggaranya Program Kabupaten Belitung Timur Sehat



Laporan Kabupaten Belitung Timur Sehat

Posyantek Aktif

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Posyantek Aktif selama kurun waktu 1 tahun di Kabupaten Belitung Timur

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKK)



Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM

LPM Berprestasi (IKK)



Jumlah LPM berprestasi x 100% Jumlah LPM

Posyandu Aktif (IKK)



Jumlah Posyandu Aktif x 100% Total Posyandu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM

Halaman - 19

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (IKK)

Sosial

Dinas Sosial, Laporan Hasil Tenaga Kerja, dan Pelaksanaan Kegiatan Transmigrasi

Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asulah, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat di suatu daerah

PMKS yg memperoleh bantuan sosial (IKK) (SPM)

Sosial

Dinas Sosial, Laporan Capaian SPM Tenaga Kerja, dan Bidang Sosial Transmigrasi

Jumlah PMKS yag diberikan bantuan x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (IKK)

Sosial


Jumlah OMKS yang tertangani x 100% Jumlah PMKS yang ada

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)

Sosial


Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainny

Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)

Sosial


Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)

Sosial


Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)

Sosial


Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sosial


Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Halaman - 20

No

Sasaran


Bidang Urusan

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)

Sosial

Cakupan monitoring dan Sosial evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial Tersedianya Qori dan Sosial Qoriah perwakilan Kab Beltim Misi 3 : Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta Skala Kecil dan Menengah yang Tangguh 3 1 1 Meningkatnya kontribusi PKK Aktif (IKK) Pemberdayaan Masyarakat industri kecil, mikro dan dan Desa menengah terhadap kesejahteraan masyarakat Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (IKK)

Industri

Pertumbuhan Industri (IKK)

Industri

Kontribusi Industri Rumahtangga Terhadap PDRB Sektor Industri (IKK)

Industri

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (IKK)

Industri

Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Industri

Persentase Koperasi Aktif (IKK)

Koperasi dan UKM

Jumlah BPR/LKM (IKK)

Koperasi dan UKM


Sumber Data


Keterangan Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Sekretariat Daerah - Bagian Sosial


Cakupan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial

Sekretariat Daerah - Bagian Sosial


Tersedianya Qori dan Qoriah perwakilan Kabupaten Belitung Timur

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi


Jumlah PKK aktif x 100% Jumlah PKK


Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri x 100% Jumlah PDRB


Jumlah Industri tahun ke-n - tahun ke(n-1) x 100% Jumlah industri sampai dengan tahun ke-n


Jumlah kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga x 100% Jumlah PDRB sektor industri


Cakupan kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n x 100% Jumlah kelompok pengrajin


Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah


Jumlah koperasi x 100% Jumlah seluruh koperasi


Jumlah BPR/LKM (IKK)

Halaman - 21

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Jumlah UMKM Non BPR/LKM/UKM (IKK)

Bidang Urusan


Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (IKK) Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Misi 4 Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, 4 1 1 Meningkatnya efektivitas Produksi Perikanan (IKK) Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan kelembagaan pangan dan Perikanan

Sumber Data Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan


Keterangan Jumlah UMKM Non BPR/LKM/UKM (IKK)

Jumlah usaha mikro dan kecil x Jumlah seluruh UKM

kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu Laporan Hasil Jumlah produksi ikan (Ton) x Pelaksanaan Kegiatan Target daerah (Ton)

Konsumsi Ikan (IKK)

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan


Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (IKK)




Cakupan Bina Kelompok Nelayan (IKK)




Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (SPM)

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Penguatan Cadangan Pangan (SPM)

Ketahanan Pangan


Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (SPM)

Ketahanan Pangan


Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPM)

Ketahanan Pangan


Skor Pola Pangan Harapan (SPM)

Ketahanan Pangan


Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (SPM) Penanganan Daerah Rawan Pangan (SPM)

Ketahanan Pangan


Ketahanan Pangan


Regulasi Ketahanan Pangan (IKK)

Ketahanan Pangan


Ketersediaan Pangan Utama (IKK)

Ketahanan Pangan


Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Laporan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

Jumlah konsumsi ikan (Kg) x Target daerah (Kg)

100%

100%

100%

Jumlah produksi ikan (Ton) Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan x 100% Jumlah produksi ikan di daerah (Ton) Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n x 100% Jumlah kelompok nelayan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) x 100% Jumlah penduduk

Halaman - 22

No 4

4

1

1

Sasaran 2 Meningkatnya produksi pertanian

3

Meningkatnya kualitas kepariwisataan


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (IKK)

Pertanian



Produktivitas tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton) x 100% Luas areal tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (IKK) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (IKK) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (IKK)

Pertanian



Pertanian



Pertanian



Jumlah kontribusi sektor PDRB dari sektor pertanian/perkebunan x 100% Jumlah PDRB Jumlah kontribusi sektor PDRB dari sektor pertanian (palawija) x 100% Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan Jumlah kontribusi sektor PDRB dari sektor pertanian (tanaman keras) x 100% Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (IKK)

Pertanian



Cakupan bina kelompok petani (IKK)

Pertanian



Jumlah produksi padi/ bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (Ton) Tahun n x 100% Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (Ton) Tahun n Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n x 100% Jumlah kelompok petani Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan karya seni yang dihasilkan

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan karya seni yang dihasilkan

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Laporan Hasil dan Pariwisata Pelaksanaan Kegiatan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (IKK) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (IKK) Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional di daerah/ lembaga kesenian(IKK) Persentase organisasi/grup kesenian yang dibina

Kebudayaan


Kebudayaan


Kebudayaan


Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional di daerah/ lembaga kesenian(IKK)

Kebudayaan


Persentase organisasi/grup kesenian yang dibina

Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina/disertifikasi Jumlah destinasi wisata

Pariwisata


Pariwisata


Jumlah destinasi wisata

Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata

Pariwisata


Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan x 100% Total benda, situs, kawasan yang dimiliki daerah Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina/disertifikasi

Halaman - 23

No

4

2

Sasaran

1


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Jumlah gedung kesenian/sarana penyelenggaraan seni dan budaya (IKK/SPM) Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana yang memadai

Pariwisata

Dinas Kebudayaan Laporan Capaian SPM dan Pariwisata Bidang Kesenian

Jumlah gedung kesenian per 10000 penduduk

Pariwisata


Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana yang memadai

Jumlah industri jasa usaha pariwisata

Pariwisata


Jumlah industri jasa usaha pariwisata

Persentase masterplan terhadap jumlah kawasan wisata Jumlah kunjungan wisatawan Domestik (IKK)

Pariwisata


Persentase masterplan terhadap jumlah kawasan wisata

Pariwisata


Jumlah kunjungan wisatawan Asing (IKK)

Pariwisata


Jumlah Kelompok Sadar Wisata

Pariwisata


Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan domestik se-Kabupaten x 100% Jumlah seluruh kunjungan wisata se-Kabupaten Jumlah capaian kinerja kunjungan wisatawan asing se-Kabupaten x 100% Jumlah seluruh kunjungan wisata se-Kabupaten Jumlah Kelompok Sadar Wisata

Meningkatnya Dokumen RPJPD Yang telah Perencanaan Pembangunan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Perda disertai dengan pemerataan Kabupaten (Awal periode RPJPD 2005-2025) (IKK)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ada/tidak

Dokumen RPJMD Yang telah ditetapkan oleh Perda Kabupaten (Awal periode RPJPD 2010-2015) (IKK)




Ada/tidak

Dokumen RKPD Yang telah ditetapkan oleh Perkada Kabupaten (Tahunan) (IKK)



Ada/tidak

Nilai LAKIP minimal



Nilai LAKIP

Penyampaian Dokumen LKPJ (Tahunan) tepat waktu


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Tepat Waktu/Tidak

Halaman - 24

No

Sasaran


Bidang Urusan

Penyampaian Dokumen LKPJ (Lima Tahunan) tepat waktu



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rencana Perencanaan Pembangunan Badan Program dan Realisasi Perencanaan antara RPJMD terhadap Pembangunan RKPD (IKK) Daerah Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen BTDA (IKK) Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen PDRB Kabupaten Statistik Badan (IKK) Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen PDRB Kecamatan Statistik Badan (IKK) Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen IPM Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen KDA Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya informasi Penanaman Modal Badan peluang usaha sektor / Penanaman Modal bidang usaha unggulan dan Pelayanan (SPM) Perizinan Terpadu Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil Menegah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten / Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi / Nasional (SPM)

Penanaman Modal

Sumber Data

Keterangan


Tepat Waktu/Tidak


Program RKPD Tahun n x 100% Program RPJMD pada Tahun berkesesuaian RKPD


Ada/Tidak


Ada/tidak


Ada/tidak


Ada/tidak


Ada/tidak


Ada/tidak

Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal

Ada/tidak

Badan Laporan Capaian SPM Penanaman Modal Bidang Penanaman dan Pelayanan Modal Perizinan Terpadu

Ada/tidak

Halaman - 25

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Terlenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten / kota (SPM)

Penanaman Modal


Ada/tidak

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (SPM)

Penanaman Modal


kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang didukung SPIPISE

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (SPM)

Penanaman Modal


Ada/tidak

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)

Penanaman Modal

Badan Laporan Hasil Penanaman Modal Pelaksanaan Kegiatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)

Penanaman Modal


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja (IKK)

Penanaman Modal


Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah Seluruh PMA/PMDN

Halaman - 26

No

Sasaran


Bidang Urusan

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (IKK)

Penanaman Modal

Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal

4

4

2

2

2 Meningkatnya pendapatan masyarakat

3

Menurunnya tingkat pengangguran

Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPM)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Penanaman Modal


Sumber Data

Badan Laporan Hasil Penanaman Modal Pelaksanaan Kegiatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang

Keterangan Realisasi PMDN Tahun evaluasi - Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi x 100% Realisasi PMDN sebelum evaluasi


Ada/Tidak


Ada/Tidak


Ada/Tidak

Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPM)

Penanaman Modal

Dokumen tentang perencanaan pengembangan perekonomian daerah Dokumen tentang perencanaan pengembangan sumber daya alam Angka partisipasi angkatan kerja (IKK)


Angka sengketa pengusahapekerja per tahun (IKK)

Ketenagakerjaan


Tingkat partisipasi angkatan kerja (IKK)

Ketenagakerjaan


Jumlah penduduk angkatan kerja x 100% Jumlah penduduk usia kerja (15-64) Tahun

Pencari kerja yang ditempatkan (IKK)

Ketenagakerjaan


Jumlsh pencari kerja yang ditempatkan x 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi


Ada/Tidak


Ada/Tidak


Angakatan kerja 15 Tahun ke atas x 100% Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas

Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jumlah perusahaan

x

100%

Halaman - 27

No

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Tingkat pengangguran terbuka (IKK)

Ketenagakerjaan


Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x 100% Jumlah penduduk angkatan kerja

Keselamatan dan perlindungan (IKK)

Ketenagakerjaan


Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (IKK) Angka Kecelakaan Kerja

Ketenagakerjaan


Ketenagakerjaan


Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun ke n x 100% Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n x 100% Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda Angka Kecelakaan Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

Ketenagakerjaan

Dinas Sosial, Laporan Capaian SPM Tenaga Kerja, dan Bidang Perencanaan, Transmigrasi Pelatihan dan Penempatan (P3TK)

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)

Ketenagakerjaan


Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM)

Ketenagakerjaan


Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (SPM)

Ketenagakerjaan

Dinas Sosial, Laporan Capaian SPM Tenaga Kerja, dan Bidang Pembinaan Transmigrasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (SPM)

Ketenagakerjaan


Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

Besaran pemeriksaan perusahaan (SPM)

Ketenagakerjaan


Besaran pemeriksaan perusahaan

Halaman - 28

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Besaran pengujian peralatan di perusahaan (SPM)

4

4

3

3

1 Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa

2 Meningkatnya nilai investasi pembangunan

Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (IKK)

Perdagangan

Eksport Bersih Perdagangan (IKK)

Perdagangan

Cakupan bina Kelompok pedagang/Usaha Informal (IKK)

Perdagangan

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Pekerjaan Umum

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (IKK) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (IKK) Rasio Jaringan Irigasi(IKK)

Pekerjaan Umum


Sumber Data


Keterangan Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan


Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan x 100% Jumlah PDRB


nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor


Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n x 100% Jumlah kelompok pedagang/usaha informal


Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum


Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum x 100% Jumlah penduduk


Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum


Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (IKK)

Pekerjaan Umum



Jumlah tempat ibadah x 1.000 Jumlah penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi (IKK)

Pekerjaan Umum



Jumlah rumah tinggal bersanitasi x 100% Jumlah rumah tinggal

Rasio rumah layak huni (IKK)

Pekerjaan Umum



Jumlah rumah layak huni Jumlah penduduk

Rasio permukiman layak huni (IKK)

Pekerjaan Umum



Luas pemukiman layak huni Luas wilayah pemukiman

Panjang jalan dilalui Roda 4 (IKK)

Pekerjaan Umum



Panjang jalan (Km) Jumlah penduduk

Pekerjaan Umum

Halaman - 29

No

Sasaran



Bidang Urusan

Sumber Data

Keterangan

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (IKK) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (IKK) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (IKK) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (IKK) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (IKK)

Pekerjaan Umum



Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 x 100% Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk

Pekerjaan Umum



Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100% Panjang jalan seluruh kabupaten di daerah tersebut

Pekerjaan Umum



Panjang jalan yang memiliki trototar dan drainase (Km) x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)

Pekerjaan Umum



Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km) x 100% Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)

Pekerjaan Umum



Panjang sempadan sungai dipakai bangunan liar (Km) x 100% Panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (IKK)

Pekerjaan Umum



Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) x100% Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (IKK)

Pekerjaan Umum



Jumlah lokasi pembangunan turup di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor x 100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(IKK)

Pekerjaan Umum



Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik x 100% Luas irigasi kabupaten

Lingkungan Pemukiman(IKK)

Pekerjaan Umum



Luas kawasan kumuh x 100% Luas wilayah

Rumah tangga pengguna air bersih (IKK)

Perumahan



Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x 100% Jumlah seluruh rumah tangga

Rumah tangga ber-Sanitasi (IKK)

Perumahan



Jumlah rumah tangga pengguna ber sanitasi x 100% Jumlah seluruh rumah tangga

Lingkungan pemukiman kumuh (IKK)

Perumahan



Luas lingkungan pemukiman kumuh x 100% Luas wilayah

Rumah layak huni (IKK)

Perumahan



Jumlah rumah layak huni x 100% Jumlah seluruh rumah

Halaman - 30

No

4

4

Sasaran


Bidang Urusan


Sumber Data

Keterangan

Jumlah uji kir angkutan umum (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Laporan Hasil Survei dan atau Sensus

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (IKK) Angkutan darat (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan


Perhubungan

Kepemilikan KIR angkutan umum (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Laporan Hasil Survei dan atau Sensus Laporan Hasil Survei dan atau Sensus

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan


Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan


Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Pemasangan Rambu-rambu (IKK)

Perhubungan

Dinas Perhubungan


Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n x 100% Jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Laporan Capaian SPM Bidang Perhubungan

Ada/Tidak

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota (SPM) 1 Meningkatnya ketahanan Pembinaan masyarakat di pangan dan gizi masyarakat lokasi transmigrasi dalam meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan Komunikasi Sistem kelembagaan di lokasi Transmigrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Misi 5 Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 5 1 1 Meningkatnya usaha prosentase luasan lahan rehabilitasi lahan pasca dan/atau tanah tambang untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (SPM) Persentase Penduduk berakses air minum (IKK)

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (IKK)

Jumlah angkutan darat x 100% Jumlah penumpang angkutan laut Jumlah angkutan umum tidak memliki KIR pada Tahun n x 100% Jumlah angkutan umum pada Tahun n Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

Transmigrasi


Pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi dalam meningkatkan ketahanan pangan

Transmigrasi


Meningkatkan Komunikasi Sistem kelembagaan di lokasi Transmigrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Lingkungan Hidup

Badan Laporan Capaian SPM Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Daerah Hidup

prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

Lingkungan Hidup

Badan Laporan Hasil Lingkungan Hidup Pelaksanaan Kegiatan Daerah

Penduduk berakses air minum Jumlah penduduk

x

100%

Halaman - 31

No

5

1

Sasaran

2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam

Indikator Kinerja Utama Persentase Luas Pemukiman yang tertata (IKK) jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha ketenagalistrikan Sendiri (IUKS) rasio elektrifikasi

Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Energi dan Sumber Daya Mineral


SKPD Penanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Pertambangan dan Energi

Sumber Data

Keterangan


Luas area pemukiman tertata x 100% Luas area pemukiman keseluruhan


jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)

Dinas Laporan Hasil Pertambangan dan Pelaksanaan Kegiatan Energi Dinas Laporan Hasil Pertambangan dan Pelaksanaan Kegiatan Energi Dinas Laporan Hasil Pertambangan dan Pelaksanaan Kegiatan Energi

rasio elektrifikasi

rasio desa berlistrik


jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS


jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biomas jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas


Dinas Laporan Hasil Pertambangan dan Pelaksanaan Kegiatan Energi

jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTU Biomas


Dinas Laporan Hasil Pertambangan dan Pelaksanaan Kegiatan Energi

jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas

jumlah kontribusi PDRB sektor pertambangan (IKK)


perusahaan yang tertib pelaporan


persentase luas IUP yang diawasi (IUP Operasi Produksi) persentase luas IUP yang diawasi (IUP Eksplorasi)


persentase luas IPR yang diawasi


Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan

Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (IKK) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (IKK)


Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

rasio desa berlistrik

jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS


Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan x 100% Jumlah PDRB


perusahaan yang tertib pelaporan


persentase luas IUP yang diawasi (IUP Operasi Produksi)


persentase luas IUP yang diawasi (IUP Eksplorasi)


persentase luas IPR yang diawasi

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Volume sampah yang ditangani x Volume produksi sampah

100%

Jumlah daya tampung TPS (m3) x 100% Jumlah penduduk

Halaman - 32

No 5

5

1

1

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

4

Meningkatnya kualitas penataan ruang



Bidang Urusan

Izin pemanfaatan Air Tanah


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (IKK) persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)

Lingkungan Hidup

persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)

Lingkungan Hidup

Badan Laporan Capaian SPM Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Daerah Hidup

persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

Pencemaran Status mutu air (IKK)

Lingkungan Hidup


cakupan penghijauan untuk wilayah rawan longsor dan sumber mata air (IKK) Persentase luas wilayah perairan yang diawasi

Lingkungan Hidup


Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutualnya x 100% Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air x 100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Persentase luas wilayah perairan yang diawasi

Lingkungan Hidup

Dinas Pertambangan dan Energi Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah

Sumber Data

Keterangan


Ada/Tidak


Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi x 100% Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Laporan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup




Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (IKK)

Kehutanan



Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

Kerusakan Kawasan Hutan (IKK)

Kehutanan



Luas kerusakan kawasan hutan x 100% Luas kawasan hutan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (IKK) Dokumen tentang perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah

Kehutanan



Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan x 100% Jumlah PDRB

Penataan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ada/Tidak


Ada/Tidak

RTRW yang disahkan dengan Peraturan Daerah

Penataan Ruang

Halaman - 33

No

Sasaran


Bidang Urusan

Rencana Detil Tata Ruang yang disahkan dengan Peraturan Daerah

Penataan Ruang

Dokumen kajian lingkungan hidup strategis

Penataan Ruang

Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (SPM)

Penataan Ruang

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang (SPM)


Sumber Data

Keterangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ada/Tidak


Ada/Tidak

Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang

Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Penataan Ruang



Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya (SPM)

Penataan Ruang



Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja (SPM) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (IKK)

Penataan Ruang



Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Penataan Ruang

Dinas Tata Kota, Laporan Hasil Kebersihan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pertamanan

Jumlah bangunan ber-IMB Jumlah bangunan

Halaman - 34

No

Sasaran


Bidang Urusan

Ruang publik yang berubah peruntukannya (IKK)

Penataan Ruang

Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKK)

Penataan Ruang

Penataan Ruang

SKPD Penanggung Jawab Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan

Sumber Data

Keterangan


Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) x 100% Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)


Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL x 100% Jumlah RDTRK, RTRK, dan RTBL yang harusnya ditetapkan

Dinas Tata Kota, Laporan Hasil Kebersihan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pertamanan

Luas ruang terbuka hijau x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB

BUPATI BELITUNG TIMUR,


Halaman - 35

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG



FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KOP SURAT SESUAI INSTANSI KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR : /2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…); b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (…nama SKPD…)

Mengingat

:

1. 2. 3.

Dst…… MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015.

KETIGA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (…nama SKPD…) Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manggar pada tanggal ……………….. KEPALA (…nama SKPD……) Kabupaten Belitung Timur,

(Nama Lengkap dan Titel) (Pangkat /Golongan) (NIP. ……………………)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,


LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG



FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nama SKPD Tugas Fungsi

No.

:……………………… :……………………… : 1..…………………. 2.………………….. 3. dst Sasaran strategis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang diacu

Indikator Kerja Utama SKPD

Bidang Urusan

Unit SKPD Penanggungjawab

Sumber Data

Keterangan

KEPALA SKPD ttd (Nama Lengkap dan Titel) (Pangkat /Golongan) (NIP. ……………………)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUPATI BELITUNG TIMUR,


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Recommend Documents