IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH Bank Indonesia Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Agenda 1. Latar Belakang 2. Kondisi Saat Ini
3. Usulan Model Bisnis 4. Isu Strategis
|
2
1
Latar Belakang
|
3
Inisiatif Bank Indonesia
• Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 dalam rangka mendorong penggunaan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai • Implementasi GNNT tidak hanya memerlukan keterlibatan BI selaku regulator sistem pembayaran, namun juga dukungan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku industri sistem pembayaran dan masyarakat. • Potensi pembayaran non tunai pada pemerintah daerah mencakup transaksi P2G, B2G, G2P, dan G2B.
|
4
Inisiatif Kementerian Dalam Negeri
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
• Transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi: Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerima/ bendahara penerima pembantu Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu • Pemerintah daerah agar melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah. • Kepala daerah menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menyusun rencana aksi pelaksanaan kebijakan. • Dalam hal keterbatasan infrastruktur, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap. • Perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dilaporkan paling lambat 1 Oktober 2017 (Pemprov) dan 1 September 2017 (Pemkab/Pemkot).
|
5
Tugas Bank Indonesia
Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
Stabilita s Sistem Keuangan
Stabilit as Moneter
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Stabilita s Sistem Pembayara n dan Mengatur Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
|
6
Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran PENGAWAS PERIZINAN
Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran
Menyediakan layanan sistem pembayaran (RTGS,SKNBI dan BISSSS)
Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran
REGULATO R Merumuskan kebijakan
OPERATOR
SP yang aman,efisien, handal lancar dan inklusif dgn memperhatikan kepentingan nasional
FASILITATO R Memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri
|
7
2
Kondisi Saat Ini
|
8
Keuangan Pusat dan Daerah Pempus
Pemprov RKUD**
Pemkab/Pemkot **) Rekening Kas Umum Daerah
atau *) Rekening Kas Umum Negera
RKUD**
Bank Non BPD
BPD
atau
RKUN*
Bank Non BPD
BPD
RKUD** atau
RKUD**
Bank Sentral
BPD
Bank Non BPD
atau BPD
Bank Non BPD
• Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: RKUN dikelola oleh Menkeu selaku Bendahara Umum Negara dan ditempatkan di Bank Sentral. RKUD dikelola oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan ditempatkan pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
|
9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2017
Sumber: UU No.18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan APBN 2017, transfer ke daerah dan dana desa mencapai 36,8% dari total belanja negara.
| 10
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pajak daerah* b. Retribusi daerah* c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan a. Bagi hasil pajak/bukan pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Lain-lain a. Pendapatan hibah b. Dana darurat c. Dana bagi hasil d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus e. Bantuan keuangan f. Lain-lain
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada pihak ketiga
Belanja 1. Belanja Langsung a. Belanja modal b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja pegawai 2. Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi d. Belanja hibah e. Belanja bantuan sosial f. Bagi hasil g. Bantuan keuangan h. Belanja tidak terduga i. Belanja lain-lain
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi), pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman
Anggaran pemerintah daerah yang berpotensi untuk dilakukan secara non tunai: Penerimaan setoran pajak/retribusi dari wajib pajak
Pembayaran belanja modal, barang & jasa, dan pegawai kepada pihak ketiga
| 11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rata-rata APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota TA. 2017 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Lain-lain PAD yang sah
100% 5,6% 1,1% 0,5% 4,6%
Dana Perimbangan a. Bagi hasil pajak/bukan pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
6,3% 50% 15,6%
Lain-lain a. Pendapatan hibah b. Dana darurat c. Dana bagi hasil d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus e. Bantuan keuangan f. Lain-lain
0,3% 0,0% 3,7% 7,6% 1,4% 2,4%
Belanja
100%
Belanja Langsung a. Belanja modal b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja pegawai
17,2% 29,8% 3,6%
Belanja tidak langsung a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi d. Belanja hibah e. Belanja bantuan sosial f. Bagi hasil g. Bantuan keuangan h. Belanja tidak terduga i. Belanja lain-lain
16,1% 0,0% 0,0% 4,6% 1,4% 3,9% 23,1% 0,2% 0,0%
Sumber: Kemenkeu
Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah dapat diprioritaskan untuk transaksi pengeluaran dengan mempertimbangkan: • share belanja modal, barang dan jasa, serta belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 66,7%; • sedangkan share setoran pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 6,7%.
| 12
Penerimaan Pajak dan Retribusi (P2G, B2G) Pengaturan mengenai obyek & subyek pajak, tarif & cara perhitungan, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran & penagihan, kedaluwarsa, sanksi dan tanggal berlaku pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1.Pendaftaran
3a.Penetapan (official assessment)
1. Wajib Pajak (WP) mendaftar 2. Dinas menyerahkan form
1. Dinas membuat Nota Perhitungan Pajak (NPP)
3. WP mengembalikan form 4a. Form dikembalikan Tdk
3. diserahkan ke WP
Ya
3b.Penetapan (self assessment)
2.Pendataan 1. Dinas menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. WP mengembalikan
3a. Dokumen dikembalikan
Lengkap?
3b. Data pajak dicatat
1. Bayar ke Kasda/bank persepsi dilampiri SKPD & Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Lengkap?
4b. Penyerahan NPWP
Tdk
2. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau SKPDT jika ada tambahan
4.Pembayaran
1. Dinas membuat NPP
2. Diterbitkan: • SKPDKB jika kurang/tidak bayar • SKPDN jika nihil • SKPD Kurang Bayar Tambahan jika ada tambahan obyek pajak • SKPDLB jika lebih bayar
2a. Asli SSPD diberikan ke WP
2b.Tembusan ke Bendahara penerima
3. Bendahara mencatat ke Register Surat Tanda Setoran (STS)/SSPD
3. diserahkan ke WP
Ya
| 13
Pembayaran Belanja (G2P, G2B)
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD (Kepala BPKD) menerbitkan SPD SPD
2. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP berupa SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU atau SPP-LS
SPM-LS
SPP
Keterangan: SPD: Surat Penyediaan Dana SPP: Surat Permintaan Pembayaran UP: Uang Persediaan GU: Ganti Uang TU: Tambah Uang LS: Langsung KPA: Kuasa Pengguna Anggaran SPM: Surat Perintah Membayar SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana
• •
3. KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP: • Jika tidak lengkap, dokumen dikembalikan • Jika tidak sah, menolak penerbitan SPM • Jika lengkap dan sah, diterbitkan SPM
Pihak ketiga/ penerima
5b. Bank mengkredit rekening KPA
SP2D
Nominal>=Rp50 juta
SPM-UP/ GU/ TU
5a. Bank melakukan transfer ke rekening pihak ketiga
4. Bendahara Umum Daerah meneliti kelengkapan dokumen SPM: • Jika tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau melebihi pagu, menolak penerbitan SP2D • Jika lengkap dan sah, diterbitkan SP2D
Bank
KPA SP2D 6b.KPA memberikan Cek/ BG/ tunai
Nominal
Penatausahaan pembayaran masih dilakukan secara manual, diperlukan penyediaan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara otomasi. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah yang telah berjalan adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) oleh Kemenkeu.
| 14
3
Usulan Model Bisnis
| 15
Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah (alternatif 1) Penerimaan pajak/retribusi daerah dari wajib pajak melalui counter/teller bank persepsi 1. WP membayar di counter/teller bank
3. Bank menyampaikan laporan pembayaran setoran pajak
WP Counter/ *) Bank Persepsi dan pengelola RKUD Teller Bank* 2. Bank menginput transaksi dan menyerahkan bukti pembayaran 3b. Pelimpahan penerimaan daerah pada akhir hari ke RKUD 1. WP membayar di counter/teller bank WP Counter/ Teller Bank** 2. Bank menginput transaksi dan **) hanya menyerahkan bukti pembayaran Bank Persepsi
3a. Bank menyampaikan laporan pembayaran setoran pajak
Pro • • •
Pemda
Cons Transparansi penerimaan pendapatan daerah Implementasi dapat dilakukan dengan infrastruktur/sistem existing (sebagaimana telah berjalan saat ini dengan pembayaran melalui bank persepsi) Tidak diperlukan integrasi sistem pemerintah daerah dan Perbankan
•
Rekonsiliasi laporan dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah
| 16
Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah(alternatif 2) Penerimaan pajak/retribusi daerah dari wajib pajak melalui e-channel 1. WP memasukkan NPWPD/ nomor tagihan
Channel
WP 6. WP bayar via channel
Pro • •
ATM Mobile Banking Internet Banking Counter/ Teller
2. Data diteruskan ke host bank
5. Data tagihan diteruskan ke channel
3. Data diteruskan ke SI Keuangan Daerah
Bank 7. (CMS) rekonsiliasi penerimaan pajak/retribusi
4. Pengiriman data tagihan pajak
Pemda
8. Inquiry laporan
Cons Transparansi penerimaan pendapatan daerah Memudahkan rekonsiliasi laporan pendapatan daerah
• • •
•
Menimbulkan beban investasi di sisi pemerintah daerah terkait penyediaan sistem data elektronik WP dan tagihan pajak Menimbulkan beban investasi di sisi perbankan terkait penyediaan e-channel* Penyediaan sistem data elektronik WP dan tagihan pajak membutuhkan waktu yang relatif lama mulai dari proses pengadaan dan pembangunan sistem data elektronik Diperlukan proses integrasi sistem pemerintah daerah dan perbankan
*) belum seluruh bank memiliki layanan e-channel terutama mobile banking dan internet banking
| 17
Pembayaran Belanja Daerah (alternatif 1 CMS Basic) Pembayaran belanja Pemda kepada pihak ketiga menggunakan cash management system (CMS) berbasis internet banking • Pembayaran dari Pemda kepada pihak ketiga menggunakan mekanisme transfer via CMS. • CMS memungkinkan segregasi user dan kewenangan masingmasing user (maker, checker, approver). • CMS dapat mengatur accessibility user. • CMS dapat mengontrol pembayaran hanya kepada penerima yang terdaftar. • CMS menyediakan beragam fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemda
5 Debet
3a RKUD
Bendahara (operator)
Inquiry laporan
Perintah transfer via device/PC
Aliran Dana Aliran Data
Pro • • • •
Bank Kredit rekening 3b pelaksana pekerjaan
Kepala Dinas (otorisator) Tagihan pembayaran
4
2
Pemerintah Daerah
1
(CMS) Rekonsiliasi laporan
Vendor
Supplier
Honorer
Konsultan
Cons Transparansi pembayaran belanja daerah Memudahkan rekonsiliasi laporan belanja daerah Penyediaan infrastuktur/sistem dilakukan oleh perbankan CMS merupakan layanan yang common disediakan untuk nasabah korporasi, teknologinya dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pemerintah daerah
•
Perlu peningkatan kapabilitas SDM Pemda dalam penggunaan CMS berbasis internet banking
| 18
Pembayaran Belanja Daerah (alternatif 2 CMS Intermediate) 3a
Pemerintah Daerah
Aliran Dana Aliran Data
Debet RKUD
*File Transfer Protocol
Perintah transfer via FTP FTP*
Unit Kerja
2
2 FTP*
Bank
Unit Kerja
4
FTP*
5
Unit Kerja
1
3b
5 Interface
FTP*
Vendor
Supplier
Honorer
Konsultan
Kontrak/Invoice
Pemerintah Daerah memiliki sistem Straight Processing (STP) yang terkoneksi ke CMS bank
Through
Pro • • • •
rekonsiliasi laporan (CMS)
Kredit rekening pihak ketiga
Cons Transparansi pembayaran belanja daerah Memudahkan rekonsiliasi laporan belanja daerah Perintah pembayaran dilakukan secara bulk Sistem Pemda terkoneksi ke perbankan hanya pada saat pengiriman FTP
•
Perlu pengembangan STP oleh Pemda
| 19
Pembayaran Belanja Daerah (alternatif 3 CMS Advanced) 3a
Pemerintah Daerah
Aliran Dana Aliran Data
Debet RKUD
*File Transfer Protocol
Perintah transfer via FTP
2
2
Bank
4
SI Keuangan Daerah
5
FTP*
Vendor
Supplier
Honorer
Konsultan
Kontrak/Invoice
Pemerintah Daerah memiliki sistem informasi keuangan daerah yang terkoneksi ke CMS bank Pro • • •
3b
5 Interface
1
rekonsiliasi laporan (CMS)
Kredit rekening pihak ketiga
Cons Transparansi pembayaran belanja daerah Memudahkan rekonsiliasi laporan belanja daerah Pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sd pelaporan termasuk pembayaran dilakukan secara otomasi secara menyeluruh
•
Perlu pengembangan Sistem Informasi Keuangan oleh Pemda
| 20
4
Isu Strategis
| 21
Isu Strategis yang Perlu Ditindaklanjuti 1. Mayoritas pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui BPD. Namun demikian, belum seluruh BPD memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan cash management system. Selain itu, terdapat persyaratan bahwa bank yang akan melakukan cash management sytem berbasis internet banking minimal harus memenuhi kategori Bank BUKU 2. Kondisi saat ini, terdapat beberapa BPD yang masih termasuk kategori Bank BUKU 1. Dalam hal ini, diperlukan sinergi atau kerjasama yang saling mendukung antara BPD dengan Bank Pemerintah. 2. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi disinsentif dalam implementasi transaksi non tunai antara lain: a. Mekanisme pelimpahan dana oleh bank persepsi dan bank operasional kepada RKUD pada H0. b. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralisasi melalui satu rekening. Pembukaan rekening operasional di luar RKUD dapat menjadi objek temuan BPK dikarenakan pembukaan rekening dilakukan tanpa persetujuan Kepala Daerah, dana di rekening operasional bersifat idle, jasa bunga atas rekening operasional tidak dikembalikan ke kas daerah, dan perlakukan pajak atas rekening operasional tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 3. Pengelolaan keuangan daerah secara non tunai perlu didukung dengan instrumen legal (pengaturan) dari Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait serta dilengkapi dengan SOP yang memadai. 4. Perlunya sosialisasi implementasi transaksi non tunai pemerintah daerah kepada perangkat pemerintah daerah dan mitra pemerintah.
| 22
