IMPLEMENTASI RAN-GRK
DI SEKTOR KEHUTANAN Jakarta, 29 Agustus 2013
RPJMN 2010-2014
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Reformasi birokrasi dan tata kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan Ketahanan pangan Infrastuktur Iklim investa dan iklim usaha Energi Lingkungan hidup dan pengelolan bencana Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. Kebudayaan , kreatifitas dan inovasi teknologi
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 1. Perubahan Iklim 2. Pengendalian kerusakan lingkungan 3. Penanggulangan bencana
Perubahan iklim a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun c. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana IHPH, PSDH dan DR
Pengendalian kerusakan lingkungan a. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun b. Penghentian kerusakan lingkungan di 11 DAS yang rawan bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya
Penanggulangan bencana a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran
RAN GRK (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011) Bidang
Kehutanan dan Lahan Gambut
Target
26% = 0,672 (Giga ton) CO2e 41% = 1,039 (Giga ton) CO2e
Strategi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan SFM Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa Mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal
Jumlah Rencana Aksi pada Kegiatan Inti
13, dengan 16 indikator
Jumlah Rencana Aksi pada Kegiatan Pendukung
3 , dengan 8 indikator
Diskripsi kegiatan inti Jumlah Program 4
Jumlah Kegiatan 10 dengan 16 IKK
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan
Ditjen Planologi Kehutanan
Pembangunan KPH
Dit WP3H
1 indikator
Pengukuhan kawasan hutan
Dit PPKH
1 indikator
Peningkatan Usaha Kehutanan
Ditjen BUK
Peningkatan usaha hutan tanaman
Dit BUHT
1 indikator
Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan
Dit BRPUH
2 indikator
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Ditjen PHKA
Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan
Dit PJLKKHL
1 indikator
Pengendalian kebakaran hutan
Dit PKH
1 inidkator
Penyidikan dan pengamanan hutan
Dit PPH
1 indikator
Pengembangan KK, ekosistem esensial dan pembinaan HL
Dit KKBHL
2 indikator
Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas
Dit BRHL
4 indikator
Pengembangan perhutanan sosial
Dit BPS
2 indikator
Peningkatan Fungsi dan Daya Ditjen Dukung DAS Berbasis BPDASPS Pemberdayaan Masyarakat
Diskripsi kegiatan pendukung Jumlah Program 2 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan
Ditjen Planologi Kehutanan
Litbang Kemenhut
Badan Litbang
Jumlah Kegiatan 3 dengan 8 IKK Pengendalian penggunaan kawasan Dit Penggun. KH hutan di luar kegiatan kehutanan
4 indikator
Inventarisasi dan pemantauan SDH
Dit PPSDH
3 indikator
Litbang perubahan iklim dan kebijakan
Pusperubahan iklim dan kebijakan
1 indikator
Indiktor kegiatan inti No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
1. Pembangunan Kesatuan Terbentuknya KPH sebanyak 120 unit Pengelolaan Hutan (KPH) (Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan)) 2. Perencanaan pemanfaatan Terlaksananya pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil dan peningkatan usaha Hutan Kayu - Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHKkawasan hutan HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged Over Area/LOA) seluas 2,5 juta ha. (Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha) Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan. (Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5%). 3. Pengembangan Terlaksananya demonstration activity Reducing Emision from pemanfaatan jasa Deforestation and degradation (REDD) di kawasan konservasi lingkungan (hutan gambut) sebanyak 2 kegiatan (Pelaksanaan demontration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut))
Periode
Lokasi
2010 - 2014
Seluruh Indonesia
2010 - 2014
12 Propinsi: Jambi, Sumbar, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua Seluruh Provinsi
2010 - 2014
2010 - 2014
2 Provinsi: Jambi dan Kalimantan Tengah
No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
4. Pengukuhan Kawasan Hutan
Terlaksananya penataan batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 25.000 km. Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan. 5. Penyelenggaraan rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi hutan paa DAS prioritas hutan dan lahan, dan seluas 500.000 ha. reklamasi hutan di DAS (Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas prioritas seluas 500.000 ha). Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas seluas 1.954.000 ha. (Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha.) Pembuatan hutan kota seluas 6.000 ha. (Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 ha). Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 40.000 ha. (Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrov, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha).
Periode
Lokasi
2010 - 2014
Seluruh Provinsi
2010 -2014
Seluruh Provinsi
2010 -2014
Seluruh propinsi kecuali DKI Jakarta
2010 -2014
Seluruh propinsi kecuali DKI Jakarta Seluruh propinsi kecuali DKI Jakarta
2010 -2014
No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
6. Pengembangan perhutanan sosial
Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm/Hutan Desa (HD) seluas 2.500.000 ha. (Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha). (Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 ha) Terfasilitasinya pembentukan kemitraan usaha dalam hutan rakyat seluas 250.000 ha. (Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha).
7. Pengendalian kebakaran Tercapainya penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009, dengan tingkat keberhasilan 67,20%. (Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005 – 2009).
Periode
Lokasi
2010 - 2014 25 propinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, dan Malut. 11 propinsi: Riau, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. 2010 -2014
11 propinsi: Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Sulbar.
No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
8. Penyidikan dan pengamanan hutan
Periode
Lokasi
Terselesaikannya penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan(illegal logging,penambangan illegal dan kebakaran) minimal sebanyak 75%. (Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal, dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal 75%). 9. Pengembangan kawasan Meningkatkan pengelolaan ekosistem esensial konservasi, ekosistem sebagai penyangga kehidupan sebesar 10%. esensial dan pembinaan (Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial hutan lindung. sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%).
2010 -2014
11 propinsi: Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, dan Sulbar.
2010 -2014
Terlaksananya penanganan perambahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung pada 12 propinsi prioritas. (Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 propinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)).
2010 -2014
17 propinsi : NAD, Sumut, Jambi, Babel, Riau, Sulteng, Kepulauan Seribu, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Gorontalo, dan Papua Barat. 12 propinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng.
No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
10. Peningkatan usaha hutan Terlaksananya pencadangan areal hutan tanaman tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI/HTR) seluas 3 juta ha. (Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha usaha pemanfaatanhutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha).
Periode
Lokasi
2010 -2014
26 propinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Indikator kegiatan pendukung No.
Rencana Aksi
Kegiatan/Sasaran
(Dalam Renstra disebut kegiatan)
(Tertulis Dalam Renstra Kemenhut)
1. Pengendalian Penggunaan Kawasan Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% tepat waktu Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu Tercapainya target wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80% per tahun Wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80% per tahun Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi Tersedianya peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan Peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan 3 judul 2. Inventarisasi dan Pemantauan Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional Sumber Daya Hutan (SDH) Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional, untuk perhitungan karbon hutan per tahun (5 kali pembaharuan) Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 kali Tersedianya basis data spasial SDH yang terintegrasi sebanyak 3 kali pembaharuan Basis data spasial sumber daya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 3. Penelitian dan Pengembangan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang kebijakan perubahan iklim kehutanan Kebijakan Iklim Kehutanan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tsb diatas
Capaian hingga 2012 dan perkiraan 2013
Kegiattan Inti
No.
Sasaran
Capaian 2010-2012
Perkiraan 2013
Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan))
60 unit
30
Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada LOA seluas 2,5 juta ha
858.586 ha
650.000 ha
Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5%
6,32%
1%
Pelaksanaan demontration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut))
4 KK
2 KK
Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan.
25.147 km
19.000 km
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha
302.466 ha
100.100 ha
Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha
799.239 ha
634.989 ha
Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 ha
3.602 ha
1.036 ha
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrov, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha
19.270 ha
12.260 ha
Terjaminnya HKm seluas 2 juta ha dan HD seluas 500.000 ha
1.538.199,34 ha
500.175 ha
Terjaminnya HR kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha
158.512 ha
44.750 ha
Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009.
45,11%
59,2%
Capaian hingga 2012 dan perkiraan 2013
No.
Sasaran
Kegiatan Pendukung
Kegiatan Inti
Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal, dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal 75%
Capaian 2010-2012
Perkiraan 2013
59,24%
60%
Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%
6% (10 lokasi)
8% (kumulatif menjadi 17 lokasi)
Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 propinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)
4 provinsi
Kumulatif menjadi 6 provinsi
Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha usaha pemanfaatanhutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha
1.967.012 ha
750.000 ha
Izin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu
100%
100%
Wajib bayar tertib membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80% per tahun
90%
80%
Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
Peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan 3 judul
2 judul
1 judul
Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul
3 judul
1 judul
Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 kali
3 judul
1 judul
Basis data spasial sumber daya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update
3 kali up date
1 kali up date
Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tsb diatas
31,66%
60%
PERPRES No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca Emission Reduction Plan (Giga ton CO2e) +15%
Sectors 26%
Percentage
Total
Percentage
Percentage (Total 41%)
0,672
87,6%
0,367
87,0%
1,039
87,4%
Waste
0,048
6,3%
0,030
7,1%
0,078
6,6%
Agriculture
0,008
1,0%
0,003
0,7%
0,011
0,9%
Industry
0,001
0,1%
0,004
0,9%
0,005
0,4%
Energy and Transportation
0,038
5,0%
0,018
4,3%
0,056
4,7%
Total
0,767
100,0%
0,422
100,0%
1,189
100,0%
Forestry and Peatland
4,00
LAJU DEFORESTASI
3,51 3,500 2,83
3,00
2,500
1,87
2,00
1,37
1,500
1,17
1,08 1,00
0,68
0,78
0,76
0,5
0,61
0,45
0,41
0,3
,500
0,83 0,33 0,12
0,22
,00 0
1 1990-1996
2 1996-2000
3 2000-2003
Indonesia
juta ha/ tahun
4 2003-2006
Kawasan Hutan
5 2006-2009
6 2009-2011
7
Non Kawasan
1990-1996
1996-2000
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2011
Indonesia
1,87
3,51
1,08
1,17
0,83
0,45
Kawasan Hutan
1,37
2,83
0,78
0,76
0,61
0,33
Non Kawasan
0,5
0,68
0,3
0,41
0,22
0,12
1,20000
1,125000 1,0000
293 ribu ha/thn
≈ 212 juta t CO2e 675 ribu ha/thn
,80000
,832000
≈ 489 juta t CO2e
,60000
,450000
,40000
,20000
,0000
juta ha/th Asumsi/ baseline deforestasi
Deforestasi 2006-2009
Deforestasi 2009-2011
• Penurunan deforestasi rata-rata periode tahun 2000 – 2006 ke periode 2009–2011 sebesar 0,675 juta ha/tahun, • Jika 1 ha ≈ 197 m3 ≈ 725 ton CO2e maka: • Penurunan emisinya sebesar 0,489 Giga ton CO2e = 489 juta ton CO2e
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Kehutanan and Lahan Gambut
0,672
87,6
Limbah
0,048
6,3
Pertanian
0,008
1,0
Industri
0,001
0,1
Energi and Transportasi
0,038
5,0
Total
0,767
100,0
0,489
72,7%
0,489
63,8%
Penurunan 0,489 G ton CO2e = 489 juta ton CO2e setara dengan 72,7 % dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut atau 63,8 % dari Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi GRK)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Kehutanan and Lahan Gambut
0,672
87,6
Limbah
0,048
6,3
Pertanian
0,008
1,0
Industri
0,001
0,1
Energi and Transportasi
0,038
5,0
Total
0,767
100,0
0,514
76,4%
0,514
66,6%
• Penurunan 0,489 G ton CO2e = 489 juta ton CO2e setara dengan • 72,7 % dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut atau • 63,8 % dari Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi GRK)
Dengan memasukkan OBIT tahun penanaman: 2010 sebanyak 1,79 milyar pohon setara 16 juta ton CO2e 2011 sebanyak 1,52 milyar pohon setara 9 juta ton CO2e Total sejumlah 25 juta ton CO2e setara dengan 3,7% dari Target Penurunan sektor Kehutanan dan Lahan Gambut atau 3,3% Target penurunan Emisi nasional upaya sendiri (26% emisi GRK)
Upaya Kegiatan Mitigasi PI 1. Penurunan emisi dari Deforestrasi : • • • •
pemberantasan illegal logging dan penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan, pengaturan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, mengurangi konversi hutan dan penghentian perizinan baru di hutan gambut.
2. Penurunan emisi dari Degradasi hutan : • • •
penerapan RIL (Reduced Impact Logging), pengaturan dan penurunan jatah tebang, Pengendalian konversi hutan alam dan rehabilitasi hutan gambut.
3. Peningkatan Peran Konservasi stok karbon di hutan : • • •
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi kawasan konservasi, Penetapan areal lindung lokal pada HPH dan HTI.
4. Penurunan emisi dari Kelestarian Pengelolaan Hutan : • • • •
Penerapan multisistem silvikultur intensif (SILIN), TPTI, RIL, Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Penerapan sertifikasi legalitas kayu (SVLK/sistem verifikasi lgalitas kayu).
5. Peningkatan Stok Karbon Hutan : • • • •
Penananam di lahan kosong, Rehabilitasi lahan dan pembangunan hutan, Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), HKm dan Hutan Desa, RHL DAS, HTI dan HTR, HPH Restorasi, HR Kemitraan.
INTERVENSI ANGGARAN APBN KEMENHUT Dalam Rp. Milyar
Tahun
Anggaran Kemenhut
Pembiayaan Kegiatan RAN GRK *)
%
2010
3.348,44
2.976,89
88,9 %
2011
5.869,81
4.318,42
73,6 %
2012
5.687,81
4.316,41
75,9 %
2013
6.717,50
5.184,76
77,2 %
Total
21.623,56
16.796,48
77,6 %
*) Kegiatan inti dan kegiatan pendukung
Loricus stigmatus di TN. Bantmurung Bulusaraung
Terima kasih
