IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
HERIANI PUTRI UTAMI Nama Pembimbing I : Edy Akhyari, M.Si Nama PembimbingII :H. JamhurPoti, M.Si
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut di bawah ini: Nama
: Heriani Putri Utami
NIM
: 100563201056
Jurusan/Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Alamat
: Jln. Bakar Batu Lr. Teladan
Nomor Telp.
: 085761719362
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Implementasi Kebijakan Trayek Angkutan Kota Di Kota Tanjungpinang
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, Februari 2015 Yang Menyatakan Dosen Pembimbing I
Dosen pembimbing II
(Edy Akhyari, M.Si) NIDN. 1008096901
(H. Jamhur Poti, M.Si) NIDN. 1010016404
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KOTA TANJUNGPINANG
Heriani Putri Utami
[email protected] Edy Akhyari, M.Si
[email protected] H. Jamhur Poti, M.Si
[email protected] Abstrak Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan penetapan trayek dan kode trayek angkutan kota melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang. Kebijakan Peraturan Walikota ini mendapat penolakan dari sasaran kebijakan, yaitu pengemudi angkutan kota dan masyarakat pengguna angkutan kota karena menimbulkan dampak negative terhadap sasaran kebijakan, yaitu: menurunnya pendapatan para pengemudi angkutan kota dan biaya transportasi menjadi semakin mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Trayek Angkutan Kota di Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari tidak tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu tidak tercapainya kelancaran, ketertiban dan kenyamanan didalam penyelenggaraan angkutan umum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009, yaitu (a) Kurangnya sumber daya kebijakan, (b) Minimnya sosialisasi badan pelaksana kebijakan, (c) Sikap pelaksana kebijakan, (d) Lemahnya komunikasi antarorganisasi yang terkait. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang hendaknya melakukan sosialisasi ulang yang lebih intensif dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009. Kata kunci: Kebijakan, Implementasi kebijakan, Transportasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KOTA TANJUNGPINANG
Heriani Putri Utami
[email protected] Edy Akhyari, M.Si
[email protected] H. Jamhur Poti, M.Si
[email protected] Abstract Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang City Government issued a Route Pricing and City Transportation Route Code Policy through Tanjungpinang City Mayor’s Regulation: Number 60 of 2009 regarding the Routes and Tanjungpinang City Transportation Route Code. This policy was rejected by the target groups i.e. the public transport drivers and the users of the city’s public transport. This was because the policy would have negative impacts on them. There would be reduced incomes for the drivers and increased transportation costs for the users. The aim of this research was to investigate how Tanjungpinang City Mayor’s Regulation: Number 60 of 2009 was implemented. This research used the qualitative method. Data collection was done through observation, interview and documentation study techniques. The results showed that the transportation route of policy implementation in Tanjungpinang City has not done well. This was noted as the desired goals of orderliness and comfort in public transportation were not achieved. Several notable factors affected the implementation of Tanjungpinang City Mayor’s Regulation: Number 60 of 2009 i.e. (a) The policy resources were inadequate, (b) the socialization of the implementation agencies was minimal, (c) the attitude of the implementers, (d) weak communication between the involved organizations. Due to these factors, the Government of Tanjungpinang City intends to implement more intensive socialization again whilst simultaneously taking into account the factors that previously affected the implementation of Tanjungpinang City Mayor’s Regulation: Number 60 of 2009 policy. Keywords : Policy, Policy Implementation, Transportation.
PENDAHULUAN Transportasi atau pengangkutan
transportasi
merupakan
bagi
masyarakat
bidang
Indonesia disebabkan oleh beberapa
kegiatan yang sangat penting dalam
faktor antara lain, keadaan geografis
kehidupan
Indonesia
Indonesia yang terdiri dari ribuan
khususnya di Kota Tanjungpinang.
pulau kecil dan besar, perairan yang
Transportasi
terdiri dari sebagian besar laut,
masyarakat
mempunyai
fungsi
sebagai sarana penggerak manusia
sungai
untuk berpindah dari suatu tempat ke
memungkinkan
tempat lain, yang juga merupakan
dilakukan melalui darat, perairan,
sarana transportasi alternatif di dalam
dan udara guna menjangkau seluruh
kota, terutama bagi masyarakat yang
wilayah Indonesia. Hal lain yang
tidak memiliki kendaraan pribadi.
juga tidak kalah pentingnya akan
Sehingga kebutuhan akan sarana dan
kebutuhan alat transportasi adalah
prasarana ini sangat diperlukan di
kebutuhan kenyamanan, keamanan,
wilayah perkotaan.
dan kelancaran pengangkutan yang
Transportasi juga merupakan sistem
dari
lalu
lintas
dan
danau
pengangkutan
menunjang
kota,
pembangunan
yang
pelaksanaan yang
berupa
berkembang sebagai bagian kota
penyebaran
karena kebutuhan penduduk untuk
pembangunan,
bergerak atau memindahkan orang
pembangunan, dan distribusi hasil
dan atau barang dari suatu tempat ke
pembangunan diberbagai sektor ke
tempat
seluruh pelosok tanah air misalnya,
lainnya.
Pentingnya
1
kebutuhan pemerataan
sektor
industri,
perdagangan,
dinilai belum maksimal. Kebijakan
pariwisata, dan pendidikan.
yang dikeluarkan Dinas Pehubungan
Penduduk Tanjungpinang
yang
Kota
Komunikasi dan Informatika Kota
semakin
Tanjungpinang terhadap perusahaan
bertambah, juga menambah angka
angkutan
permintaan jasa kendaraan umum
penumpang.
semakin tinggi, hal inilah yang
trayek beberapa tahun yang lalu,
mendorong
penertiban
Pemerintah
Kota
dan
publik
Sejak
sebagai
diberlakukan
angkutan
kota
di
Tanjungpinang untuk menerapkan
Tanjungpinang masih sama seperti
trayek
yang
di
Kota
Tanjungpinang
dulu
tidak
mengalami
sebagaimana yang dijelaskan dalam
perubahan yang signifikan. Begitu
Peraturan Walikota Tanjungpinang
juga dengan kebijakan yang dibuat
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Trayek dan Kode Trayek Angkutan
Informatika
Kota
telah
Walikota. Sejak Peraturan Walikota
disempurnakan melalui perubahan
dikeluarkan, penerapan sistem trayek
Peraturan Walikota Tanjungpinang
ini tidak akan berhasil karena kondisi
Nomor 60 Tahun 2009 tentang
ruas jalan, pola pemukiman yang
perubahan atas Peraturan Walikota
belum merata dan luasnya Kota
Nomor 2 Tahun 2009.
Tanjungpinag
Tanjungpinang
Penerapan
dan
sistem
trayek
atas
kesepakatan
belum
cocok
diterapkan dengan tiga jalur trayek.
angkutan kota yang diberlakukan
Meskipun penerapan trayek
sejak beberapa tahun terakhir ini
sudah diberlakukan, namun
2
supir
angkutan kota tetap saja melewati
evaluasi bersama kepala dinas terkait
jalur yang tidak sesuai dengan
karena
ketentuan
dikeluarkan berdasarkan Peraturan
trayek.
Sehingga
penumpang yang mengarah ke km 9 atas
merasa
diturunakan
dirugikan
karena
terminal
Bintan
ke
setiap
kebijakan
yang
Walikota. Namun
sejak
diberlakukannya
Undang-Undang
Center serta membayar dua kali
(UU) nomor 22 tahun 2009 tentang
untuk mencapai tempat tujuan. Stiker
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ),
trayek yang ditempelkan di depan
maka kewenangan penertiban dan
dan belakang kaca angkutan kota
penindakan angkutan kota berada di
sudah tidak digunakan lagi oleh supir
bawah pengawasan pihak kepolisian
angkutan kota, padahal pendanaan
dalam hal ini Satuan Lalu Lintas.
stiker menggunakan dana APBD.
Sesuai dengan Undang-Undang Lalu
Kebijakan trayek angkutan
Lintas dan Angkutan Jalan yang
kota belum terlaksana dengan baik
baru,
dan harus segera dievaluasi. Setiap
Komunikasi dan Informatika hanya
kebijakan
oleh
berwenang melengkapi sarana dan
pemerintah daerah semestinya selalu
prasarana jalan, pengadaan rambu
dilakukan
lalu lintas, pengawasan terminal dan
yang
dibuat
evaluasi
dan
tetap
mengutamakan kepentingan publik.
kepentingan
Walikota jelas harus
Perhubungan
sub terminal serta alat uji KIR.
Jika output dari kebijakan trayek merugikan
Dinas
Transportasi
publik,
darat
berupa
angkutan kota telah juga diatur
melakukan
berdasarkan
3
Peraturan
Walikota
(Perwal) Nomor 2 Tahun 2009
oleh
tanggal 24 Januari 2009 tentang
Tanjungpinang. Apakah ini benar
Penetapan Trayek dan Kode Trayek
ketidakpatuhan supir angkutan kota
Angkutan
Kota
atas kebijakan yang diambil oleh
kode
pemerintah kota Tanjungpinang atau
dapat
ada
Kota
Tanjungpinang. trayek
dalam Pemberian
ini
seharusnya
Pemerintah
yang
salah
dari
Kota
kebijakan
dijalankan oleh para pengendara
Pemerintah Kota Tanjungpinang atas
angkutan kota sesuai aturan yang
penetapan trayek angkutan kota ini,
telah ditetapkan.
sehingga supir angkutan kota yang
Menyikapi
peraturan
mungkin merasa tidak terlibat dalam
Walikota Tanjungpinang Nomor 2
pengambilan
Tahun
Penetapan
memilih untuk tidak mematuhinya
Trayek dan Kode Trayek Angkutan
walau sempat di razia oleh Dinas
Kota dalam Kota Tanjungpinang dan
Perhubungan,
seteah melakukan obesrvasi maka
Infotmatika Tanjungpinang.
terdapat beragam identifiksi masalah
2.
2009
tentang
antara lain: 1.
Masalah
Komunikasi
pelaksanaan
trayek
sudah
lebih
dan
Persoalan sosialisasi yang minim terhadap
penumpang
atau
masyarakat.
angkutan kota. Walau
keputusan
Dari hasil pantauan penulis, ditentukan
penumpang
banyak
mengeluhkan
trayek angkutannya, tetap saja supir
tentang trayek angkot ini yaitu
angkutan tidak mematuhi trayek
masalah
angkutan kota yang telah ditetapkan
ketidaktahuan mereka dengan trayek-
4
trayeknya
sendiri
dan
trayek yang dilewati oleh angkot.
menguntungkan bagi masyarakat dan
Mereka menganggap sosialisasi dari
menimbulkan efek yang negatif, baik
pemerintah
bagi
daerah
kota
penumpang,
maupun
sopir
Tanjungpinang yang relatif kurang
angkot. Namun di samping itu,
sehingga terkadang mereka lebih
tujuan
memilih untuk naik ojek daripada
Tanjungpinang
naik angkot. Hal ini jelas merugikan
sistem ini juga patut diapresiasi
supir angkot dan waktu penumpang
mengingat
perlunya
juga menjadi tersita karena harus
transportasi
di
berhenti di trayek-trayek yang telah
Terlepas dari perlu atau tidaknya
ditetapkan.
kebijakan trayek angkot, masalah
3. Masalah Penyebaran Akses.
trayek angkot adalah sebagian kecil
Belum meratanya penyebaran
pemerintah
kota
memberlakukan
penataan
Tanjungpinang.
dari problematika penataan kota dan
akses jalan ke Senggarang sehingga
transportasi
ketika trayek angkot ditetapkan
propinsi ini.
tentunya tidak sebanding dengan
di
wilayah
Penelitian
ibukota
mengenai
besarnya wilayah garapan angkot
implementasi
sehingga wajar kalau supir angkot
angkutan
merasa keberatan dengan penetapan
pemerintah
kebijakan trayek angkot.
peran serta fungsinya yang dalam hal
Dengan beberapa alasan di
ini
kota
Perhubungan,
sama
Informatika
tidak
sama
sekali
5
dilakukan
dapat
ditangani
atas, jelas sudah bahwa kebijakan ini sekali
kebijakan
trayek agar
meningkatkan
oleh Komunikasi
Dinas dan dalam
mengimplementasikan
kebijakan
kota
yang
ada
di
tersebut. Berdasarkan uraian di atas,
Tanjungpinang.
maka Peneliti tertarik mengambil
2. Kegunaan Penelitian
judul
Kota
a. Secara akademis, hasil “Implementasi
Kebijakan
penelitian
ini
Trayek Angkutan Kota di Kota
menambah
pengetahuan
Tanjungpinang“.
dan
Rumusan Masalah
mahasiswa
Berdasarkan latar belakang
dapat
wawasan
bagi
yang
ingin
melakukan
penelitian
dan masalah yang telah diuraikan di
lebih
lanjut
mengenai
atas,
merumuskan
implementasi
kebijakan
ada
trayek angkutan kota di
maka
permasalahan
penulis yang
sebagai
berikut:
kota Tanjungpinang. b. Secara praktis, khususnya
“BAGAIMANA IMPLEMENTASI
untuk
KEBIJAKAN
bahan
TRAYEK ANGKUTAN KOTA di
pertimbangan
KOTA TANJUNGPINANG” ?
evaluasi
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
implementasi
1. Tujuan
Penelitian
kebijakan
mana
kebijakan
kota Tanjungpinang. c. Bagi
implementasi trayek
sejauh
trayek angkutan kota di
dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan
angkutan
6
penulis
sendiri
bermanfaat
untuk
menambah
ilmu
pengetahuan
mengenai
keputusan badan peradilan. Proses
komunikasi yang baik dan
implementasi ini berlangsung setelah
efektif
harus
melalui sejumlah tahapan tertentu
suatu
seperti tahapan pengesahan undang-
yang
dilakukan
dalam
organisasi.
undang, kemudian output kebijakan
LANDASAN TEORI
dalam bentuk pelaksanaan keputusan
1. Implementasi Grindle
dan seterusnya sampai perbaikan
dalam
(2012:149),
Winarno
kebijakan yang bersangkutan.
memberikan
Dari
uraian
diatas
pandangannya tentang implementasi
disimpulkan
bahwa
implementasi
dengan mengatakan bahwa secara
merupakan
suatu
umum, tugas implementasi adalah
dinamis, dimana pelaksana kebijakan
membentuk suatu ikatan (linkage)
melakukan
yang
tujuan-tujuan
kegiatan, sehingga pada akhirnya
kebijakan bisa direalisasikan sebagai
akan mendapatkan suatu hasil yang
dampak
sesuai dengan tujuan atau sasaran
memudahkan
dari
suatu
kegiatan
pemerintah. menurut
atau
2. Implementasi Kebijakan
Mazmanian dan Sabatier merupakan
berbentuk
aktivitas
yang
kebijakan itu sendiri.
Implementasi
pelaksanaan
suatu
proses
dapat
Menurut Edward III dalam
kebijakan
dasar
Nugroho (2012:693), menegaskan
undang-undang
juga
bahwa masalah administrasi publik
berbentuk perintah atau keputusan-
adalah sebagai berikut:
keputusan yang penting atau seperti
“Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan.
7
Tanpa Implementasi yang efektif keputusan yang pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses. Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures”.
alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101). Definisi tersebut menjelaskan bahwa
merupakan
George Edward III melihat implementasi
kebijakan
implementasi pelaksanaan
kegiatan
yang
legitimasi
administrasif
sebagai
hukumnya
kebijakan
ada.
Pelaksanaan
suatu proses yang dinamis, dimana
kebijakan melibatkan berbagai unsur
terdapat banyak faktor yang saling
dan diharapkan dapat bekerjasama
berinteraksi
dan
guna mewujudkan tujuan yang telah
implementasi
kebijakan.
mempengaruhi (Edward
ditetapkan.
dalam Widodo, 2011:96-110). Budi
Pendapat
Winarno
Budi
Winarno
dalam
tersebut sejalan dengan pendapat
bukunya yang berjudul Teori dan
Riant Nugroho Dwijowijoto dalam
Proses
Publik
bukunya yang berjudul Kebijakan
pengertian
Publik Formulasi, Implementasi dan
Kebijakan
menjelaskan implementasi
kebijakan,
sebagai
Evaluasi
berikut :
yang
mengemukakan
bahwa :
“Implementasi kebijakan merupakan
“Implementasi kebijakan
8
pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. (Dwijowijoto, 2004:158).
3. Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. 4. Komunikasi Merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).
Selanjutnya menurut George Edward III (Edward dalam Widodo, 2011:96-110), menyatakan bahwa tahap-tahap implementasi
dalam atau
Konsep Operasional
proses
Dengan
pelaksanaan
variabel
kebijakan adalah :
menggunakan
implementasi
kebijakan
peneliti menggunakan teori model
1. Struktur Birokrasi Adalah karakteristik, norma-norma, dan polapola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan. 2. Sumber Daya Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
Edward III dalam Riant Nugroho (2012:693).
Peneliti
bermaksud
menjabarkan secara rinci konsep operasional dimensi,
serta
dengan
variabel,
indikator-indikator
yang berkaitan dengan penelitian dari
9
4 isu pokok agar implementasi
terhadap
kebijakan menjadi efektif :
tanpa membuat perbandingan atau
1.
menghubungakan dengan variabel
Komunikasi : Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
variabel
mandiri,
yaitu
lain. Moleong (2007:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian
2. Sumber Daya : Sumber daya
yang
berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia
bermaksud
memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara
3. Disposisi : Disposisi berkenaan
4.
dengan kesediaan dari para impelementor untuk carry out kebijakan publik tersebut.
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
yang
Struktur
Birokrasi
bahasa pada suatu konteks khusus
:
memanfaatkan
dari
pendapat
Lebih
jauh
Sugiono
metode
pengamatan,
kutipan-kutipan
dan
2. Lokasi Penelitian
gunakan dalam melakukan penelitian
kualitatif.
dengan
rangkuman dari dokumen.
Jenis penelitian yang penulis
penelitian
berbagai
wawancara,
termasuk
1. Jenis Penelitian
adalah
dan
alamiah. Cara deskripsi ini berasal
METODE PENELITIAN
ini
alamiah
Penelitian ini penulis lakukan
deskriptif menurut
pada
Dinas
Perhubungan,
(2000:6)
Komunikasi Dan Informatika Kota
penelitian deskriftif kualitatif adalah
Tanjungpinang,
penelitian yang dilakukan terhadap
mengambil objek penelitian disini
10
dasar
penulis
adalah karena Dinas Perhubungan
(informan) yang berkenaan dengan
yang
variabel yang diteliti.
umum
mengatur
trayek
yang
ada
Tanjungpinang
dan
pengetahuan
penulis,
angkutan di
Kota
b. Data Sekunder
sepanjang ini
Data Sekunder adalah data yang
belum pernah dilakukan penelitian
diperoleh dari dokumen-dokumen
terhadap permasalahan yang sama
grafis,
pada
Perhubungan,
video, benda-benda, dan lain-lain
Komunikasi dan Informatika Kota
yang dapat memperkaya data primer.
Tanjungpinang.
Pengambilan data sekunder melalui
Dinas
selama
Menurut Arikunto (2010:22),
foto-foto,
film,
rekaman
data yang diperoleh dari bahan
3. Jenis dan Sumber Data
pustaka, antara lain berasal dari
Jenis data yang digunakan
dokumen-dokumen
penulis dalam penelitian ini adalah
mengenai
sebagai berikut:
atau
peraturan
data
perundang-
undangan, Surat Keputusan (SK),
a. Data Primer
jurnal, internet, buku-buku, literatur,
Menurut Arikunto (2010:22),
dan sumber lainnya yang berkaitan
Data Primer adalah data dalam
dengan penelitian ini.
bentuk verbal atau kata-kata yang
3. Informan Penelitian
diucapkan secara lisan, gerak-gerik,
Penelitian
atau prilaku yang dilakukan oleh
kualitatif
tidak
menggunakan istilah populasi tetapi
subjek yang dapat dipercaya, dalam
dinamakan oleh Spradley (Sugiyono,
hal ini adalah subjek penelitian
2011:215) sebagai “social situation”
11
atau situasi sosial. Penelitian ini
juga
berasal dari situasi sosial tertentu
mengetahui hal-hal dari responden
yang ada pada situasi sosial tertentu
yang lebih mendalam dan jumlah
dan hasil kajiannya tidak akan
informannya sedikit/kecil.
diberlakukan
ke
populasi,
apabila
tetapi
yang
memiliki
ingin
b. Dokumentasi
diarahkan ke tempat lain pada situasi sosial
peneliti
Menurut
kesamaan
(2010:274),
Arikunto
dokumentasi
yaitu
dengan situasi sosial pada kasus yang
mencari data mengenai hal-hal atau
dipelajari (Sugiyono, 2011: 216).
variabel
5.
Teknik
dan
Alat
yang
berupa
catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah,
Pengumpulan Data
prasasti,
Dalam penelitian kualitatif,
agenda
notulen dan
rapat,
lengger,
sebagainya.
Teknik
untuk memperoleh data, fakta, dan
dokumentasi dalam dalam penelitian
informasi
ini
di
menggunakan
lapangan, teknik
penulis
dan
alat
berupa
foto-foto
yang
berkaitan dengan penelitian serta
pengumpulan data sebagai berikut:
aktifitas-aktifitas
a. Wawancara (interview) Menurut
juga
diperoleh
sugiyono
dari
penelitian hasil
yang
temuan
di
lapangan.
(2011:157), wawancara digunakan
6. Teknik Analisa Data.
sebagai teknik pengumpulan data
Miles
apabila peneliti ingin melakukan
(Sugiyono,
studi pendahuluan untuk menemukan
mengemukakan
permasalahan yang harus diteliti, dan
dalam
12
analisis
dan
Huberman 2011:246)
bahwa
aktivitas
data
kualitatif
dilakukan
secara
interaktif
dan
c.
berlangsung terus menerus sampai
analisa
data
Drawing
(verification)
tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
Conclution
Langkah
dalam
analisis
penelitian ini, yaitu:
data
melakukan
a. Data reduction (Reduksi
dan
data)
ketiga
dalam
kualitatif
yaitu
penarikan
verifikasi
kesimpulan
sehingga
dapat
menjawab rumusan masalah yang Seluruh data yang diperoleh
telah ditetapkan.
dari lapangan dicatat dan dirinci,
PEMBAHASAN
selanjutnya dilakukan analisi data
A. Karakteristik Informan
melalui
reduksi
data
dengan
Pada
bab
ini
peneliti
merangkum, memilah hal-hal yang
membahas Implementasi Kebijakan
sesuai
penelitian,
memfokuskan
Trayek Angkutan Kota di Kota
kepada
hal
penting,
Tanjungpinang, sebelum itu akan
yang
dan
membentuk pola dari situasi sosial.
dibahas terlebih dahulu mengenai
b. Data display (penyajian
identitas atau karakteristik informan
data)
guna Penyajian
data
dalam
mendapat
informasi
akurat dalam menganalisis data,
penelitian kualitatif dilakukan dalam
sehingga
bentuk uraian singkat seperti teks
dipertanggungjawabkan
yang
kebenarannya
bersifat
naratif,
yang
bagan,
flowehart, dan sejenisnya.
dan
data
dalam
dapat
pembahasan
menganalisis
Implementasi
13
tersebut
Kebijakan
tentang Trayek
Angkutan
Kota
di
Kota
Ketahanan Pangan di Kecamatan
Tanjungpinang.
Gunung Kijang.
Informan dalam penelitian ini
Di dalam penelitian yang
berjumlah 12 orang, yaitu 1 Kepala
menjadi informan pertama (i1) yaitu
Bidang Perhubungan Darat di Dinas
Ir. Zufrin Juniwal yang menjabat
Perhubungan,
dan
sebagai kepala Badan Pelaksana
Informatika Kota Tanjungpinang, 1
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kepala
(BPPKP)
Seksi
Perhubungan,
Komunikasi
Angkutan
Dinas
Komunikasi
dan
Kabupaten
Bintan,
informan kedua (i2) Ilzam Ramanur
Informatika Kota Tanjungpinang, 2
selaku
Supir Angkutan Kota Pacitan Indah,
Pengembangan
1 Supir Angkutan Kota Bayu Putra, 1
Kabupaten Bintan, informan ketiga
Supir Angkutan Kota Wira Santi, 1
(i3) yakni Kasmir selaku Koordinator
Supir Angkutan Kota Reza Trans, 1
Balai Penyuluh Kecamatan Gunung
Supir Angkutan Kota Kepri Trans, 1
kijang &Toapaya Kabupaten Bintan,
Supir Angkutan Kota Usaha Trans, 1
informan keempat (i4) yaitu Supaat
Supir Angkutan Kota Rian Trans, 2
selaku
Masyarakat Kota Tanjungpinang.
Makmur Kelurahan Kawal, informan
B. Komunikasi Penyuluh Pertanian
kelima (i5) adalah Damhuri Anggota
dalam
Kepala
Ketua
Bidang dan
(Kabid) Penyuluh
Kelompok
Tani
Pemberdayaan
Kelompok Tani Makmur kelurahan
Masyarakat Petani pada Badan
Kawal, informan keenam (i6) adalah
Pelaksana
Sopyan selaku Ketua Kelompok Tani
Penyuluhan
Dan
Makmur
14
Desa
Malang
Rapat,
informan ketujuh (i7) adalah Zakaria
Lasswell
selaku Ketua Kelompok Tani Maju
yaitu sebagai berikut :
Sejahtera informan
Kelurahan kedelapan
(Muhammad,
2009:5-7)
Kawal,
A. Komunikasi
adalah
Komunikasi merupakan suatu
(i8)
Purwaningsih Ketua Kelompok Tani
proses
Wanita,Sumber Rezeki, Dsa Teluk
dengan baik apabila jelas bagi para
Bakau, informan kesembilan (i9)
pelaksana
adalah Jakan selaku Ketua Kelompok
yang meliputi: proses penyampaian
Tani Subur Desa Gunung Kijang,
informasi, kejelasan informasi, dan
informan kesepuluh (i10) adalah
konsistensi informasi yang ingin
Rusminah selaku Anggota Kelompok
disampaikan. Menurut Budi Winarno
Tani Subur Desa Gunung Kijang dan
(2012:178) menjelaskan:
informan kesebelas (i11) yaitu Panut
Makmur Desa Gunung Kijang. Dalam penelitian ini peneliti telah memberikan batasan-batasan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan angkutan
Tanjungpinang.
kota Maka
di
dapat
dilaksanakan
implementasi
tersebut
“Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk itu harus jelas, jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.”
selaku Anggota Kelompok Tani Sido
trayek
yang
kota
penulis 1.
Menyebarkan
menetapkan tahapan-tahapan beserta himbauan mengenai indikatornya dan pengukuran teori kebijakan
15
trayek
angkutan kepada
kota
dikatakan berhasil jika pelaksana
kelompok
mematuhi
sasaran.
dan
melaksanakan
peraturan tersebut.
Berdasarkan wawancara yang
2.
Mengadakan
telah dilakukan oleh peneliti dengan
antara
key informan yaitu informan pertama
Perhubungan,
dan
Komunikasi,
dengan
beberapa
informan
sosialisasi Dinas
dan
lainnya dapat dilihat bahwa Dinas
Informatikadengan
Perhubungan,
perusahaan
Informatika
Komunikasi belum
dan
memberikan
angkutan
kota serta masyarakat.
himbauan kepada supir angkutan
Adapun didalam komunikasi
kota dan masyarakat sehingga para
juga dilakukan dengan mengadakan
supir angkutan kota dan masyarakat
sosialisasi
kurang mentaati kebijakan mengenai
memperjelas
trayek tersebut. seharusnya Dinas
konsistensi
Perhubungan,
pelaksanaan
Komunikasi
dan
dengan
tujuan
serta
untuk menjaga
informasi kebijakan
terhadap trayek
Informatika memberikan himbauan
angkutan kota di kota tanjungpinang
ketika
itu sendiri.
diberlakukannya
kebijakan
trayek tersebut agar para supir
Sosialisasi
sangat
angkutan dan masyarakat paham dan
dilakukan
mengikuti
aturan
yang
mengimplementasikan
ditetapkan
tersebut.
Implementasi
sudah
penting dalam suatu
peraturan atau kebijakan, hal ini
kebijakan melalui himbauan dapat
karena
16
sosialisasi
tidak
dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia
B. Sumber Daya
yang
Sumber
berorganisasi
atau
berkelompok.
daya
merupakan
sebuah komponen yang meliputi
Berdasarkan wawancara yang
yaitu jumlah staf dan kualitas mutu,
telah dilakukan dapat dilihat bahwa
informasi
bentuk sosialisasi kebijakan kepada
pengambilan
perusahaan
kewenangan
telah
sebagaimana
dilaksanakan
mestinya,
namun
yang
diperlukan
guna
keputusan yang
melaksanakan
atau
cukup
tugas
untuk sebagai
sosialisasi kepada masyarakat sangat
tanggung jawab dan fasilitas yang
kurang.
dibutuhkan dalam pelaksanaan.
Sosialisasi
kebijakan
merupakan upaya untuk menciptakan
1. Sumber Daya Manusia
sinergi antara Dinas Perhubungan,
Berdasarkan hasil wawancara
Komunikasi dan Informatika dan
dengan key informan dan informan
perusahaan serta masyarakat di Kota
lainnya menunjukkan bahwa sumber
Tanjungpinang. Kegiatan sosialisasi
daya
kebijakan berperan penting untuk
pemerintahan dalam hal ini pegawai
mewujudkan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
sinkronisasi
dan
manusia
seperti
harmonisasi kebijakan pemerintah
Informatika
terhadap seluruh kelompok sasaran.
pelaksanaan kebijakan trayek telah
Intensitasnya
tersedia. Namun pemahaman oleh
mutlak
sosialisasi
diperlukan.
sangat
Sosialisasi
supir
untuk
pegawai
angkutan
dan
keberhasilan
masyarakat
kepada kelompok sasaran seharusnya
mengenai
rutin dilakukan.
pegawai tidak diketahui oleh mereka,
17
ketersediaan
jumlah
karena pada dasarnya supir angkutan
Implementor mempunyai
dan
penting agar penerapan kebijakan
masyarakat
memiliki
pemahaman yang terbatas mengenai
trayek
kebijakan trayek angkutan kota.
tanjungpinang dapat berjalan dengan
C. Disposisi
efektif
Disposisi yaitu watak dan karakteristik
angkutan
yang
dimiliki
dan
kota
peranan
salah
di
satu
kota
kunci
keberhasilan dari kebijakan tersebut
oleh
terletak
pada
pemimpin
yang
implementor untuk melaksanakan
memiliki keahlian dibidangnya agar
kebijakan
keputusan
trayek
angkutan
kota,
yang
diambil
akan
seperti komitmen, kejujuran, dan
berkualitas dan berdampak baik pada
sifat demokratis.
instansi pemerintahan itu sendiri.
1.
Implementor
yang
Komitmen yang dilakukan
memiliki
yang
oleh pemerintah untuk mendukung
tegas
sikap dan
komitmen
memiliki di
keberhasilan
dalam
tidak
dipahami oleh supir angkutan. Supir
mengambil keputusan
angkutan tidak memahami apa saja
Pengambilan keputusan di perlukan sikap
kebijakan
bentuk komitmen pemerintah.
yang tegas dan
Berdasarkan
dari
hasil
memiliki komitmen agar keputusan
wawancara dengan key informan dan
yang di ambil tepat dan dapat di
informan lainnya menyatakan bahwa
pertanggungjawabkan
sehingga
dalam pengambilan keputusan sudah
tujuan yang akan dicapai dapat
di tetapkan dengan serius, tegas dan
terlaksana
juga pemerintah sudah memberi
dengan
baik.
Karena
18
peringatan dan himbauan kepada
dari
pihak yang tidak mengikuti aturan.
bidang tersebut. Pembagian kerja
D. Struktur Birokrasi
dalam penelitian ini yaitu kerja sama
Struktur organisasi-organisasi
yang jelas antara instansi pemerintah
yang
melaksanakan
memiliki
kebijakan
pengaruh
masing-masing
bagian
atau
di Kota Tanjungpinang seperti Dinas Perhubungan,
Komunikasi
implementasi. Salah satu dari aspek-
Informatika
dan
aspek struktural paling dasar dari
Angkutan, dan pihak lainnya yang
suatu organisasi adalah prosedur-
memiliki fungsi dan kewenangan
prosedur
utama dalam menjalankan kebijakan
kerja
(Standard
ukuran
Operating
pada
dasarnya Procedure,
menanggulangi
Perusahaan
trayek angkutan kota.
SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam
dan
Berdasarkan
dari
hasil
keadaan-
wawancara yang dilakukan peneliti
keadaan umum dalam organisasi-
dengan key informan dan beberapa
organisasi publik dan swasta.
informan lainnya dapat disimpulkan
1.
Pembagian tugas yang
bahwa pembagian tugas yang ada
jelas
agar
proses
sudah ditetapkan dengan jelas sesuai
implementasi
berjalan
dengan tugas dan fungsi dari masing-
dengan efektif.
masing instansi baik Dishub dan juga
Sebuah instansi/kantor harus adanya
struktur
birokrasi
masyarakat.
Dalam
hal
ini
agar
pembagian tugas/struktur birokrasi
pembagian kerjanya menjadi jelas
dalam setiap instansi pemerintahan
dan sesuai dengan tugas dan fungsi
sangat di perlukan, karena dengan
19
adanya pembagian tugas yang jelas
judul
maka setiap instansi akan memahami
Trayek Angkutan Kota di Kota
hal
Tanjungpinang,
yang
sudah
menjadi
Implementasi
Kebijakan
maka
dapat
tanggungjawab dan kewenangannya,
disimpulkan dari empat dimensi
dengan
terjadi
Edward III dalam Riant Nugroho
dalam
(2012:693)
demikian
tidak
kesalahpahaman melaksanakan kebijakan.
mendapatkan
sebagai berikut:
Masing-masing instansi akan
1.
Dimensi
pertama
bekerja fokus terhadap pembagian
Komunikasi.
kerja
komunikasi
dan
tugas
hasil
yang
telah
yaitu Dimensi
masih
belum
dilimpahkan kepadanya, sehingga
terlaksana dengan baik, hal
tujuan kebijakan akan lebih mudah
ini ditandai dengan adanya
tercapai. Kerja sama yang dilakukan
hambatan dalam dimensi ini
masing-masing instansi juga akan
yaitu kurangnya himbauan
memberikan dampak positif terhadap
baik kepada perusahaan, supir
pencapaian
angkutan maupun masyarakat
kinerja.
Keberhasilan
kebijakan akan mudah didapatkan
sehingga
dengan adanya koordinasi secara
komunikasi belum terlaksana.
rutin oleh masing-masing instansi.
Selain
KESIMPULAN DAN SARAN
dilakukan sosialisasi secara
A. Kesimpulan
rutin,
dan
media
massa
Berdasarkan
hasil
analisa
data yang diperoleh berkaitan dengan
cetak
20
menyebabkan
itu
juga
hanya baik
maupun
tidak
melalui media media
2.
elektronik
baik
kepada
perusahaan
angkutan
Dinas
Perhubungan,
kota
Komunikasi dan Informatika
maupun kepada masyarakat.
di sekitar pasar, terminal,
Jadi kesimpulan dari dimensi
pos-pos,
ini
persimpangan
yang
trayek angkutan kota belum
setidaknya
para
terlaksana.
supir angkutan kota untuk
Dimensi kedua yaitu Sumber
menjalani
daya
kesimpulan dalam dimensi
bahwa kebijakan
dari
yang telah tersedia.
dan
sumber
berkompeten
terlaksana.
melaksanakan trayek
kebijakan
angkutan
3.
kota
memaksa
trayeknya.
Sumber daya manusia yang untuk
juga
daya
ini
di
Jadi
sudah
Dimensi yang ketiga yaitu Disposisi.
Dalam
proses
dibentuk dengan adanya tim
pengambilan
yang ditempat di pos-pos
dilakukan secara berjenjang,
untuk mengawasi para supir
keputusan yang diambil juga
angkutan
di tetapkan dengan serius
kota
masyarakat mengevaluasi
dan
terkait
juga untuk
agar
keberhasilan
keputusan,
bisa
di
pertanggungjawabkan.
dari kebijakan trayek ini.
Sedangkan sikap demokratis
Sedangkan untuk penertiban
implementor
kebijakan
juga sudah terlaksana yaitu
terhadap
partisipasi
dengan menurunkan petugas
masyarakat
21
masih
sangat
4.
kurang, sehingga kerja sama
dan
yang baik dengan masyarakat
dalam
untuk
angkutan
mewujudkan
tujuan
peranan
perusahaan
kebijakan
trayek
kota
yaitu
yang telah ditetapkan sulit
mengontrol bawahannya agar
tercapai.
kesimpulan
bisa menertibkan peraturan
dalam dimensi ini belum
yang ada. Kerjasama yang
terlaksana,
dilakukan
Jadi
dikarenakan
antara
Dinas
kurangnya kerja sama yang
Perhubungan,
baik dengan masyarakat.
dan Informatika, perusahaan
Dimensi Struktur birokrasi.
angkutan
Struktur birokrasi yang ada
Tanjungpinang, yaitu dengan
mengacu kepada tugas dan
melakukan pemantauan dari
fungsi-fungsi
kebijakan trayek angkutan di
dari
masing-
kota
masing bidang sehingga dapat
lapangan.
terlaksana
untuk
Karena
dengan dengan
baik.
memiliki
Komunikasi,
Jadi
kesimpulan
dimensi
struktur
birokrasi ini sudah terlaksana.
struktur birokrasi yang jelas
B. Saran
di dalam suatu instansi maka
Adapun
saran-saran
pembagian
kerja
menjadi
dapat
jelas
lebih
terarah.
penelitian
ini,
Sedangkan pembagian kerja
Implementasi
Kebijakan
dalam
Angkutan
dan
struktur
birokrasi
perusahaan sudah jelas, posisi
disampaikan
Kota
Tanjungpinang,
22
dari
yang hasil
mengenai
di agar
Trayek Kota suatu
implementasi
dapat
terlaksana
menjalankan
dengan baik maka perlu diperhatikan
sedangkan
beberapa hal, seperti:
kebijakan
1.
Komunikasi himbauan oleh
dalam yang
Dinas
bentuk
kewajibannya, sosialisasi
trayek
angkutan
kota yang dilakukan secara
dilakukan
rutin
Perhubungan,
dapat
kepada
masyarakat meningkatkan
Komunikasi dan Informasi
partisipasi masyarakat untuk
Kota
mewujudkan
Tanjungpinang
seharusnya
semakin
ditingkatkan
kebijakan
melalui
supir
pengawasan yang diberikan.
masyarakat
Bentuk sosialisasi seharusnya
tahu bahwa adanya kebijakan
dilakukan secara rutin, baik
trayek angkutan kota tersebut.
secara tertulis, maupun lisan.
angkutan
agar
keberhasilan
dan
Sedangkan komunikasi dalam
2.
Sumber daya yang tersedia
bentuk sosialisasi juga harus
seharusnya
dapat
bekerja
ditingkatkan
maksimal
untuk
lagi
dalam
secara
bentuk
pertemuan
secara
mencapai tujuan kebijakan
rutin.
Proses
kebijakan
sosialisasi
kepada
sebagaimana
yang
pihak
diharapkan.
dapat
sumber daya manusia yang
menciptakan kesadaran dan
terbentuk dalam sebuah tim
tanggungjawab yang tinggi
harus
oleh
kinerjanya untuk mengawasi
perusahaan
perusahaan
untuk
23
Kemampuan
mengoptimalkan
para supir angkutan kota dan
seharusnya dibuat agar dapat
juga
dijadikan
masyarakat
menjalankan
3.
dalam
kewajibannya
pemerintah
melakukan kebijakan trayek
keberhasilan
angkutan kota.
kebijakan.
Pemerintah
Kota
Tanjungpinang
harus
menunjukkan
komitmen
pelaksanaan kebijakan trayek angkutan
kota
untuk
menyempurnakan kekurangan dari kebijakan ini, sedangkan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, pemerintah harus
memberikan
ruang
yang luas untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencapai kebijakan
keberhasilan trayek
angkutan
kota. 4.
Prosedur operasional
yang
standar (Standard Operational Procedures
atau
SOP)
24
pedoman dalam
menilai
dari
suatu
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Akadun, 2009, Teknologi Informasi Administrasi (cetakan kesatu), Bandung, Alfabeta. Ali, Faried, 2012, Studi Analisa Kebijakan:Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah (cetakan kesatu), Bandung, PT. Refika Aditama. Almunawir, 2012, “Implementasi Program Kartu Fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Tanjungpinang”, skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik (cetakan ke-14), Jakarta, Rineka Cipta. Dunn, William, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: University Press. Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, 2004.hal.39. Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik,2002.hal.67 Moleong, Lexy J, 2011, Metodelogi Penelitian Kualitatif (cetakan ke-29), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant, 2012, Public Policy (cetakan ke-4), Jakarta, GRAMEDIA. Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 2002.hal.70 Nasir, Abdul,dkk., 2009, Komunikasi dalam Keperawatan:Teori dan Aplikasi (cetakan ke-1), Jakarta, Salemba Medika. Parsons, Wayne, 2008, “Public Policy:Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” (cetakan ke-3), Jakarta, KENCANA. Saebani, Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian (cetakan ke-1), Bandung, CV PUSTAKA SETIA. Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta. Widdiyastuti, 2012, Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang”, skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji. Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik (cetakan ke-1), Yogyakarta, PT BUKU SERU.
B. Skripsi dan Jurnal Agustino, Leo, dan Muhammad Agus Yusoff, 2010, Politik Lokal: dari Otokratik ke Reformasi Politik, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, Hal;5-30, (diakses 19 Agustus 2014, 15:25 WIB) Basyarahil, Abubakar, 2011, Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara,ISSN 1412-291 Volume. 1, No. 2:1-17, (diakses 8 September 2014, 15:37) Nurani, Dwi, 2009, Analisis Implementasi, Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Indonesia, (diakses 19 Agustus 2014, 15:21:10 WIB). Triputri, Derry, 2010, “Implementasi Kebijakan dalam Memajukan Koperasi Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepulauan Riau”, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yati,
Apreni, Syamputri, 2013, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. “Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Winarno, Budi, 2004, Implementasi Reinventing Government dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal “Dialouge”, JIAKP, Vol. 1, No. 2: 175-197
