IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG TRAYEK DAN KODE TRAYEK ANGKUTAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010-2011
ARTIKEL E-JOURNAL
Oleh
SURYA KARISMA NIM 090565201062
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
ABSTRAK Implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek Dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2011 SURYA KARISMA 090565201062
Berdasarkan permasalahan yang ada dari Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang memang sudah dilaksanakan tetapi masih banyak kekurangan dan kendala untuk mencapai kata “berhasil” dalam kebijakan ini dan akhirnya berdampak negative kepada sasaran kebijakan yaitu perusahaan yang menaungi supir angkutan umum, berkurangnya pendapatan supir angkutan umum, serta masyarakat yang tidak mengerti dengan adanya jalur trayek karena kurangnya sosialisasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan data yang digunakan adalah data secara kualitatif. Tujuan dari Pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang adalah untuk tercapainya kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan di dalam pelaksanaan peraturan tersebut khususnya di Kota Tanjungpinang. Dengan pelaksanaan peraturan ini diharapkan meningkatnya kelancaran berlalulintas, angkutan Kota menjadi lebih tertib, dan kenyamanan dalam pelayanan di Kota Tanjungpinang. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan lagi oleh Dinas terkait, seperti isi kebijakan yang harus dievaluasi kembali, jangan ada jalur trayek yang saling tumpang tindih, sosialisasi tetap dilakukan dengan rutin agar masyarakat dan supir angkutan umum mematuhi dan paham dengan peraturan Walikota tersebut. Penambahan personil di lapangan agar mempermudah pelaksanaan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, armada yang beroperasi di lapangan harus sesuai dengan jalur yang sudah ada. Bagi yang melanggar akan ditindak tegas oleh petugas, perlu adanya perbaikan armada angkutan umum agar tidak adalagi angkutan umum yang tidak layak pakai tetap membawa penumpang. Inilah yang harus di evaluasi oleh pemerintah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transportasi
ABSTRACT Mayor Implementation Rules Number 60 of 2009 on Transport Routeand Route Code Tanjungpinang City of 2010-2011 SURYA KARISMA 090565201062 Based on theexisting problems of enactment Tanjungpinang Mayor Implementation Rules Number 60 of 2009 on Transport Route and Route Code is already implemented in Tanjungpinang City butt here are still many shortcomings and obstacles to reach the word "success" in this policyand eventually have a negative impact to the object of the policy that is companies who handle public transport drivers, reduced income public transport drivers, and people who do not understand the path the route due to lack of socialization. This research is descriptive qualitative. The type of data which used are primary data and secondary data. While the data usedis data qualitatively. The purpose of the implementation of Decision Tanjungpinang Mayor Regulation Number 60 Year 2009 on Transport Route and Route Code Tanjungpinang City is is to achieve fluency, order and comfort in the implementation of these rules, especially in Tanjungpinang City. With the implementation of these rules is expected to improve the fluency of traffic, public transportation becomes more orderly, and convenience in servicein Tanjungpinang City. However there are some things that must be considered and prepared again by the related department, such as the content of the policy should be re-evaluated, there is not overlapping lines, socialization still performed regularly so that the public and public transport drivers comply with and understand by the Mayor rules. Addition of personnel in the field in order to facilitate the implementation and complete the necessary infrastructure, the public transport who operated in the road must conform to existing lines. Violators will bedealt with firmlyby officers, need to repair public transport so that there is no public transportis not feasible to us estill carried passengers. This is whatmustbe evaluated by the government. Keywords: Policy Implementation, Transportation
A.
hidup,
Latar Belakang Bagi
masyarakat,
permasalahan
transportasi juga ikut berubah
transportasi merupakan urat
dan
nadi kehidupan sehari-hari dan
Permasalahan
transportasi
merupakan
semakin
di
kebutuhan setiap
salah
satu
pokok.
orang
Hampir
memerlukan
berkembang.
terasa
daerah
perkotaan yang penduduknya padat
dengan
aktivitas
tinggi.
Biasanya,
transportasi setiap hari untuk
kegiatan
memenuhi
kebutuhan
semakin padat penduduk dan
ekonomi,
pendidikan,
aktivitas,
kesehatan dan sosial budaya
kompleks
seperti
transportasi
bekerja,
sekolah,
maka
semakin
permasalahan yang
dihadapi
bertemu sanak saudara, atau
maupun
rekreasi. Transportasi pulalah
transportasi itu sendiri.
yang
memungkinkan
perpindahan produsen
barang ke
Kota
dampak
dari
Tanjungpinang
dari
adalah Ibu Kota dari Provinsi
konsumen,
Kepulauan Riau dan provinsi
sehingga berbagai kebutuhan
ini
seperti makan, sandang dan
dengan negara lain seperti
papan
Seiring
Malaysia dan Singapura. Kota
perkembangan
Tanjungpinang juga terkenal
pertumbuhan
sebagai salah satu tujuan para
terpenuhi.
dengan teknologi,
penduduk, dan perubahan pola
berbatasan
pendatang
dari
langsung
berbagai
daerah
untuk
mencari
pekerjaan yang layak. Hal
ini
menyebabkan penduduk
angkutan umum seperti angkot praktis
pertambahan
yang
banyaknya jumlah keberadaan
signifikan
di Kota Tanjungpinang. Ini dikarenakan
tidak
masyarakat
semua memiliki
setiap tahunnya. Penelitian ini
kendaraan
dianggap
banyak sebagian masyarakat
belum
relevan, ada
melakukan
karena
peneliti
yang
penelitian
ini
yang
pribadi.
bergantung
Masih
pada
penggunan angkutan umum.
sebelumnya. Dari penelitian
Terutama
ini secara konseptual dapat
tinggal di daerah pinggiran
dijadikan acuan teori bagi
Kota Tanjungpinang.
peneliti
dalam
melakukan
masyarakat
Angkutan
yang
umum
penelitian. Pada penelitian ini
merupakan sarana angkutan
lebih difokuskan pada supir
umum untuk masyarakat kecil
angkutan Kota Tanjungpinang.
dan menengah untuk dapat
Meningkatnya penduduk,
sudah
jumlah tentu
melaksanakan
kegiatannya
sesuai
tugas
dengan
dan
mengakibatkan meningkatnya
fungsinya dalam masyarakat.
kebutuhan dalam masyarakat
Pengguna angkutan umum ini
terutama
akan
bervariasi, mulai dari buruh,
penggunaan transportasi. Hal
ibu rumah tangga, mahasiswa,
ini
pelajar dan lain-lain. Dalam
juga
kebutuhan
dibarengi
dengan
Peraturan
Pemerintah
1. Bagaimana
Implementasi
Republik Indonesia Nomor 41
Peraturan
Tahun
Tanjungpinang Nomor 60
1993
menyebutkan
Walikota
bahwa, definisi dari angkutan
Tahun
umum
Trayek dan Kode Trayek
adalah
pemindahan
2009
orang dan/atau barang dari
Angkutan
suatu tempat ke tempat lain
Tanjungpinang?
dengan
menggunakan
kendaraan
bermotor
disediakan
Tentang
Kota
2. Faktor-faktor apa saja yang
yang
mempengaruhi
untuk
implementasi
Peraturan
dipergunakan umum dengan
Walikota
Tanjungpinang
dipungut bayaran.
Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek dan Kode
B.
Trayek
Rumusan Masalah Masalah yang akan diteliti harus
dirumuskan
dengan
Tanjungpinang?
yang
C.
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai
diharapkan. Berdasarkan latar
dalam penelitian ini adalah:
belakang yang dikemukakan di
1. Mengetahui
atas,
maka
Kota
secara
terarah agar penelitian berjalan sesuai
Angkutan
peneliti
Peraturan
Implementasi Walikota
merumuskan masalah dalam
Tanjungpinang Nomor 60
peneltian ini:
Tahun 2009 Tentang Trayek
dan Kode Trayek Angkutan
pengetahuan
Kota Tanjungpinang.
pemerintahan.
2. Untuk mengetahui faktor
D.
apa
faktor-
saja
2.
yang
terutama
ilmu
Praktis Penelitian ini diharapkan
mempengaruhi Implementasi
dapat
Peraturan
masukan
Walikota
memberikan atau
bahan
sumbangan
Tanjungpinang Nomor 60
pemikiran
bagi
pihak
Tahun 2009 Tentang Trayek
Pemerintah
dan Kode Trayek Angkutan
Tanjungpinang
Kota Tanjungpinang.
Dinas Perhubungan, agar ke
Kota khususnya
depannya lebih baik dalam
Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai
meningkatkan
kebijakan
manfaat baik secara teoretis
mengenai lalulintas dan sistem
dan praktis.
trayek di Kota Tanjungpinang.
1.
Teoritis Dari
E.
penelitian
ini
Konsep Teoritis 1.
Implementasi
diharapkan dapat memperkaya
Pendapat Nurdin Usman
khasanah keperpustakaan Ilmu
dalam bukunya yang berjudul
Pemerintahan khususnya
Konteks
di
Implementasi
UMRAH. Dan sebagai salah
mengemukakan
satu
mengenai implementasi atau
kontribusi
pengembangan
pemikiran ilmu
pendapatnya
pelaksanaan sebagai berikut:
“Implementasi
adalah
Pendapat
Guntur
bermuara pada aktivitas, aksi,
Setiawan
dalam
bukunya
tindakan,
atau
adanya
yang berjudul Implementasi
mekanisme
suatu
sistem.
Dalam
Birokrasi
Implementasi bukan sekedar
Pembangunan
aktivitas, tetapi suatu kegiatan
mengemukakan pendapatnya
yang terencana
mengenai implementasi atau
dan untuk
mencapai
tujuan
pelaksanaan sebagai berikut:
kegiatan”(Usman, 2002:70). Pengertian implementasi
“Implementasi perluasan
adalah
aktivitas
yang
yang dikemukakan di atas,
saling menyesuaikan proses
dapat
bahwa
interaksi antara tujuan dan
implementasi adalah bukan
tindakan untuk mencapainya
sekedar aktivitas, tetapi suatu
serta
kegiatan yang terencana dan
pelaksana,
dilakukan
efektif” (Setiawan, 2004:39).
dikatakan
secara
sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma
tertentu
mencapai
tujuan
untuk
2.
memerlukan
jaringan
birokrasi
yang
Kebijakan Kebijakan
diciptakan
kegiatan.
untuk mengatur kehidupan
Oleh karena itu implementasi
masyarakat untuk mencapai
tidak berdiri sendiri tetapi
tujuan yang telah disepakati
dipengaruhi
bersama.
berikutnya.
oleh
objek
Menurut
Fredrickson
dan
Hart
kebijakan adalah:
Tangkilisan,
2003:2).
Dari
kedua definisi di atas dapat
“Suatu tindakan
yang
disimpulkan bahwa kebijakan
mengarah pada tujuan yang
merupakan tindakan-tindakan
diusulkan
oleh
seseorang,
atau keputusan yang dibuat
kelompok
atau
pemerintah
dalam
lingkungan
tertentu
oleh
pemerintah,
tindakan
atau
dimana keputusan
sehubungan dengan adanya
dimaksud memiliki pengaruh
hambatan-hambatan
terhadap masyarakatnya.
tertentu
sambil
mencari
peluang-
peluang
untuk
mencapai
Trayek adalah lintasan
tujuan mewujudkan sasaran
kendaraan umum atau rute
yang
untuk
pelayanan
orang
dengan
diinginkan.”
(dalam
Tangkilisan, 2003:12) Adapun menurut Woll
3.
Trayek
angkutan
angkutan bus
atau
umum
yang
kebijakan merupakan aktivitas
mempunyai asal dan tujuan
pemerintah
perjalanan tetap, lintas tetap
untuk
memecahkan masyarakat langsung berbagai
di
baik
secara
maupun
melalui
lembaga
mempengaruhi masyarakat
masalah
yang
kehidupan (dalam
dan jadwaltetap maupun tidak berjadwal.
Contoh
Jakarta-Bogor Terminal
trayek
diawali
di
Kampung
Rambutan/Jakarta-jalan
tol
Jagorawi-Terminal
F.
Barang
Tentang Trayek dan Kode
Siang Bogor.
Trayek
Konsep Operasional
Tanjungpinang.
Sebagaimana
tahapan
penting
dalam
siklus
suatu persamaan pengertian
kebijakan
publik
adalah
dan sasaran yang dijadikan
implementasi
pembahasan, maka dibuatlah
Implementasi sering dianggap
konsep
untuk
hanya merupakan pelaksanaan
mencapai realitas dalam hasil
dari yang telah diputuskan
penelitian
secara
oleh
maka
perlu
untuk
memberi
operasional
empiris,
Salah
Kota
satu
dilakukan
yang
Angkutan
legislatif
kebijakan.
atau
para
untuk
pengambil keputusan, tahapan
dioperesionalkan agar benar-
implementasi menjadi begitu
benar menyentuh fenomena-
penting
fenomena yang diteliti, hal
kebijakan tidak berarti apa-
tersebut perlu dilakukan guna
apa
mempermudah dalam proses
laksanakan dengan baik dan
pemberian nilai atau skor atas
benar.
indicator
yang
implementasi
dalam
penelitian
Implementasi Walikota Nomor
60
digunakan ini.
Peraturan
karena
jika
tidak
suatu
dapat
Dengan
di
ini
merupakan
tahap dimana suatu kebijakan di
laksanakan
secara
Tanjungpinang
maksimal dan dapat mencapai
Tahun
tujuan kebijakan itu sendiri.
2009
Adapun
teori
yang
maka terjadi multiinterpretasi
digunakan dalam penelitian
dan
ini adalah teori : Van Meter
konflik diantara para agen
dan
implementasi.
Van
Horn
(dalam
Subarsono, 2013: 99) terdapat enam
variabel
2.
mudah
menimbulkan
Sumber Daya
yang
Implementasi kebijakan
mempengaruhi implementasi
perlu didukung oleh sumber
kebijakan yaitu : “(1) standar
daya,
dan sasaran kebijakan”, (2)
manusia (Human Resources)
sumber daya; (3) komunikasi
maupun sumber daya non-
antar
dan
manusia
(4)
Resources).
organisasi
penguatan
aktivitas;
baik
sumber
daya
(non-Human
karakteristik agen pelaksana;
Sumber daya manusia,
(5) kondisi sosial, politik, dan
yaitu dari Dinas Perhubungan,
ekonomi:
Organda Kota Tanjungpinang.
(6)
disposisi
implementor;
Harus memiliki kematangan
1.
Standar Dan Sasaran
dalam berfikir, harus memiliki
Kebijakan
sifat yang baik karena untuk
Standar
dan
sasaran
melayani masyarakat secara
kebijakan harus jelas dan
langsung
terukur
berkerja di lapangan harus
sehingga
dapat
direalisir. Apabila standar dan sasaran
kebijakan
kabur,
apalagi
melaksanakan
tugas
yang
dan
kewajibannya sesuai dengan
pelaksanan tersebut telah
tugas dan fungsinya.
melalui
beberapa
3.
tingkatan
birokrasi,
Komunikasi Antarorganisasi
sehingga
Dan
hal
yang
Penguatan Aktivitas
diharapkan terdistrosi di
Berdasarkan
tengah jalan.
program, sebuah
banyak
implementasi program
b.
Kejelasan
informasi,
perlu
dimana komunikasi atau
koordinasi
informasi yang diterima
dengan instansi lain. Berikut
oleh pelaksana kebijakan
indicator
haruslah jelas dan tidak
dukungan
dan
untuk
mengukur
komunikasi: a.
membingungkan.
Tarsmisi, penyaluran yang
yaitu
Kejelasan
komunikasi
kebijakan
baik
informasi tidak
selalu
dapat
menghalangi pelaksanaan
menghasilkan suatu hasil
kebijakan atau program,
implementasi
dimana
atau
pada
tataran
pelaksanaan yang baik
tertentu para pelaksana
pula.
Seringkali
membutuhkan
terjadi
dalam
yang proses
fleksibelitas
dalam
tarnsmisi ini yaitu adanya
melaksanakan
program,
salah pengertian hal ini
tetapi pada tataran yang
terjadi karena komunikasi
lain maka hal tersebut
c.
justru
menyelwengkan
birokrasi, norma-norma, dan
tujuan
yang
pola-pola
dicapai
oleh
hendak kebijakan
yang
terjadi dalam birokrasi, yang
yang telah ditetapkan.
semuanya itu mempengaruhi
Konsistensi
implementasi suatu program.
informasi
yang disampaikan, yaitu perintah
5.
ataupun
dalam
pelaksaan
suatu
Kondisi Sosial Politik, dan Ekonomi
informasi yang diberikan
Variabel ini mencakup sumberdaya
ekonomi
komunikasi haruslah jelas
lingkungan
dan konsisten untuk dapat
mendukung
diterapkan
dan
implementasi
dijalankan.
Apabila
berikut indicator utama dalam
perintah yang diberikan
kondisi social, politik, dan
seringkali berubah-ubah,
ekonomi.
maka dapat menimbulkan kebingungan
4.
hubungan
bagi
a.
yang
keberhasilan
kelompok memberikan
Karakteristik
bagi
dukungan implementasi
dimaksud
b. Karakteristik
karakteristik agen pelaksana
yakni
adalah
menolak;
mencakup
kepentingan
kebijakan;
Pelaksana Yang
kebijakan,
Sejauh mana kelompok-
pelaksana dilapangan. Agen
dapat
struktur
partisipan,
mendukung
atau
c.
6.
Apakah
elite
politik
Tipe ini digunakan untuk
mendukung implementasi
memberikan
kebijakan.
tentang
Disposisi Implementor
yang dilteliti dalam rangka
Disposisi
menjelaskan
implementor
gambaran
keseluruhan
objek
Peraturan
ini mencakup tiga hal yang
Walikota
penting, yakni: (a) respons
Nomor
Tahun
2009
implementor
Tentang Trayek dan
Kode
Trayek
Kota
terhadap
kebijkan,
yakni
mempengaruhi
akan
kemauannya
untuk melaksanakn kebijakan;
Tanjungpinang 60
Angkutan
Tanjungpinang. 2. Lokasi Penelitian
(b) kognisi, yakni pemahaman
Penelitian dilakukan di
terhadap kebijakan; dan (c)
Kantor Dinas Perhubungan
intensitas
Komunikasi dan Informatika
disposisi
implementor, yakni preferensi
Kota
nilai
dikantor
yang
dimiliki
oleh
implementor.
Tanjungpinang. Organda
Dan Kota
Tanjungpinang. 3. Informan
G.
Dalam
Metode Penelitian
kualitatif, tidak menggunakan
1. Jenis Penelitian Jenis
penelitian
penelitian
yang
istilah
populasi
ataupun
digunakan dalam penelitian
sampel
seperti
didalam
ini adalah desktiptif kualitatif.
penelitian kuantitatif. Dalam
penelitiat kualitatif, populasi
mereka yang mengetahui dan
diartikan
wilayah
memiliki berbagai informasi
generalisasi yang terdiri atas:
pokok yang diperlukan dalam
obyek/subyek
yang
penelitian atau informan yang
sebagai
mempunyai
kualitas
dan
mengetahui secara mendalam
karakteristik
tertentu
yang
permasalahan yang sedang
ditetapkan oleh peneliti untuk
diteliti
dipelajari
informan
dan
ditarik
kemudian kesimpulan.
Sedangkan
sampel
adalah
dan yang menjadi kunci
(key
informan) dalam penelitian ini adalah
Kabid.
Dinas
sebagian dari populasi itu.
Perhubungan Komunikasi dan
(Sugiyono, 2008: 297). Oleh
Informatiika
karna
Tanjungpinang Priode 2010-
itu,
peneliti
Kota
menggunakan
informan
2011.
memperoleh
berbagai
4. Jenis Dan Sumber Data
informasi selama
yang
diperlukan
proses
penelitian.
a.
Data Primer Yaitu
data
yang
Informan penelitian dipilih
diperoleh secara langsung dari
berdasarkan teknik snowbool
lokasi
yaitu
wawancara melalui informan
informasi
dengan kunci.
mencari Yang
yang
penelitian
berkaitan
melalui
dengan
dimaksud dengan informasi
masalah
penelitian,
juga
kunci (key informan) adalah
melalui
observasi
atau
pengamatan
langsung
lebih
berhadapan-hadapan
terhadap objek penelitian.
dengan yang lain, serta dapat
b.
melihat muka yang lain dan
Data Sekunder Yaitu
data
yang
mendengar
telinga
sendiri
diperoleh berdasarkan acuan
tampaknya
alat
ukur
dan
informasi
literatur
yang
yang
langsung
berhubungan dengan materi
tentang beberapa jenis sosial,
dan dokumen dari Pemerintah
baik yang mendalam maupun
Daerah dalam hal ini adalah
yang manifest.
Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Kota Tanjungpinang, Organda
(Organisasi
b.
Observasi Pendapat
Sugiono
Angkutan Darat), serta karya
(2005:166) teknik observasi
tulis ilmiah yang berhubungan
merupakan suatu proses yang
dengan penelitian.
komplek
5.
a.
Teknik
Dan
Alat
dan
sulit,
yang
tersusun dari berbagai proses
Pengumpulan Data
biologis dan proses psikologis
Interview
diantaranya yang terpenting
Dalam hal ini Sutrisno
adalah
(1987:156) bahwa
menegaskan
“interview
sebagai
mengenai tertentu
pengamatan suatu atau antara
dan situasi
keterkaitan
proses pertanya dan jawaban
hubungan
berbagai
lisan dimana dua orang atau
fenomena secara faktual dan
teratur, sehingga melalui jenis ini
diharapkan
c.
Dokumentasi,
akan
Teknik
pengumpulan
menghasilkan informasi bagi
data
pembentukan
penelaahan buku-buku, arsip,
pengetahuan
dengan
melakukan
baru atau kebenaran ilmiah
kumpulan
yang
Perundang-undangan,
bisa
dipertanggung
Peraturan
jawabkan. Meleong (2007:6)
Makalah-makalah
hasil
menyimpulkan
penelitian
yang
definisi
ilmiah
penelitian kualitatif sebagai
berhubungan
berikut:
penelitian. Sebagaimana
penelitian
ini
dengan Penentuan
unit
analisis ini di dasarkan pada
bermaksud
tugas dan fungsi Pemerintah
mengumpulkan data tentang
Daerah sebagai pelaksana dan
pelaksanaan
bertanggung jawab terhadap
Walikota Nomor
Peraturan Tanjungpinang
proses
implementasi
Tahun
kebijakan
di
60
2009
tentang Trayek dan Kode Trayek
Angkutan
Tanjungpinang,
Kota
Tanjungpinang.
Kota yang
6.
kemudian di deskripsikan atau
Tekik Analisa Data Guna menganalisa data
di gambarkan secara jelas
yang
sebagai mana kenyataan di
penulisan
lapangan.
analisa
diperoleh
maka
menggunakan data
deskriptip
kualitatif yaitu menggunakan
data lain yang berhubungan
analisa
dengan penelitian.
dari
penjelasan
beberapa
atau
uraian
Bentuk pemerintah pada
pembahasan berdasarkan data
awalnya
hasil
melindungi sistem ketertiban
penelitian
yang
adalah
diperoleh melalui wawancara
dimasyarakat
langsung, dokumentasi,
untuk
sehiingga
observasi
dan
seluruh
dengan
cara
menjalankan
data
kehidupan dengan tenang dan
mengorganisasikan kedalam
kategori,
masyarakat
dapat aktifitas
lancar.
Dinamika
menjabarkan kedalam unit-
dimasyarakat
unit,
sintesa,
fungsi dan peran pemerintah
pola,
tidak hanya sebatas pelindung
melakukan
menysun
kedalam
memilih mana yang penting
melainkan
dan yang akan dipelajari, dan
masyarakat.
membuat
perlu
sehingga oleh
diri
kesimpulan mudah sendiri
dipahami
memperluas
pelayan Rakyat
lagi
pemerintah
tidak
melayani
seperti
zaman
maupun
kerajaan ataupun penjajahan
orang lain. Yang berperan
namum justru pemerinah yang
selaku pendukung data yang
seharusnya
lain, seperti: sejarah ringkas
mengayomi,
instansi, struktur organisasi,
mengembangkan maningkatkan
melayani, dan serta taraf
hidup
masyarakatnya sesuai dengan tujuan negaranya. Van Poelje
A. Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah
(dalam Hamdi, 1999: 52)
kebijakan-kebijakan
menjelaskan
bahwa
dibuat
pemerintahan
dapat
sebagai pembuat kebijakan
dipandang sebagai suatu ilmu
untuk mencapai tujuan-tujuan
yaitu
tertentu di masyarakat dimana
yang
mengajarkan
bagaimana dalam
yang
mengarahkan
dalam penyusunannya melalui
dan
berbagai tahapan. Pressman dan Widavsky (Dalam Budi Winarno
satu
pemerintah
terbaik
memimpin pelayanan umum. Salah
oleh
yang
2002:
17)
fungsi mendefinisikan
kebijakan
Pemerintah adalah pengaturan publik sebagai berikut: (regulating) untuk mengatur sector
dengan
kebijakan
kebijakan-
dalam
bentuk
undang-undang,
peraturan
pemerintah,
peraturan
dan
lainya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga,
dan
pertumbuhan
negara sesuai dengan yang diinginkan.
Sebagai hipotesis yang mengandung kondisikondisi awal dan akibatakibat yang bisa diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengarihi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.
tercapainya tujuan yang telah
B. Teori Implementasi
digariskan dalam keputusan
Kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Budi Winarno 2002: 102)
yang
pada
ditetapkan tersebut. Implementasi Kebijakan
implementasi menurut kamus
dasarnya
Webster yang dikutip oleh
adalah agar sebuah kebijakan
Solichin
dapat
(2004:64) adalah:
mencakup
tujuanya.
Implementasi
kebijakan
dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah
penetapan
undang.
Meter
(Agustino
merupakan
undang-
dan
2006:
implementasi
telah
Publik etimologis pengertian
Implementasi kebijakan
kebijakan
Horn 139)
kebijakan tindakan
Abdul
Wahab
“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.
yang Implementasi
berasal
dilakukan oleh individu atau dari bahasa Inggris yaitu to pejabat-pejabat
dan implement
kelompok-kelompok
yang
berarti
yang mengimplementasikan.
diarahkan peda upaya untuk Implementasi
merupakan
penyediaan
sarana
untuk
melaksanakan
pekerjaan
melaksanakan sesuatu yang
pelaksanaan
kebijakan
menimbulkan dampak atau
tersebut
akibat
sehingga
terhadap
sesuatu.
Sesuatu tersebut
dilakukan
hari
demi
menuju
kebijakan.
hari kinerja
Implementasi
untuk menimbulkan dampak
tersebut
dapat
melibatkan
atau akibat itu dapat berupa
banyak
aktor
kebijakan
undang-undang,
peraturan
sehingga
sebuah kebijakan
pemerintah,
keputusan
bisa
menjadi
rumit.
peradilan dan kebijakan yang
Kerumitan
dibuat oleh lembaga-lembaga
implementasi kebijakan bukan
pemerintah dalam kehidupan
hanya
kenegaraan.
banyaknya aktor kebijakan
C.
Faktor-Faktor
Yang
dalam
tahap
ditunjukkan
dari
yang terlibat, namun juga
Mempengaruhi
variabel-variabel yang terkait
Implementasi.
di dalamnya.
Guna
memperkaya
Subarsono (2013: 89)
pemahaman tentang berbagai
menyebutkan
faktor yang terkait di dalam
teoritisi
implementasi maka kebijakan
kebijakan yang menyebutkan
publik
berbagai
diimplementasikan
beberapa implementasi
macam
variabel
oleh badan-badan pemerintah.
tersebut. Pakar-pakar tersebut
Badan-badan
antara
tersebut
lain:
George
C.
Edwards
III,
Merilee
S.
tersebut
(Subarsono, 2013: 99):
Grindle,
Daniel
A.
Mazmanian
dan
A.
Paul
Sabatier, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining. 1. Model Van Meter dan Van Horn Pendapat Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2013: 99) terdapat
enam
mempengaruhi
variabel
yang
implementasi
kebijakan yaitu: “ 1. Standar dan sasaran kebijakan; 2. Sumberdaya; 3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; 4. Karakteristik agen pelaksana; dan 5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 6. Disposisi implementor; Selanjutnya
variabel-
variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn
dijelaskan
1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana. 3. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untu melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Berdasarkan
maka seperti terlihat di atas, variabel
(1)
standar
sasaran
kebijakan
dan dapat
dimasukkan dalam variabel “komunikasi” dalam model Edwards III. Hal ini karena dari
penjelasan
yang
menunjukkan
ada
bahwa
diperlukan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi
interpretasi
maupun
konflik. Variabel (2) sumber daya sejalan dengan variabel “sumber daya” pada model Edwards III, yaitu mencakup SDM dan non-SDM. Variabel (3) hubungan antar organisasi dapat
dimasukkan
dalam
variabel “struktur organisasi” dari
model (4)
Edwards
III.
berpedoman pada teori yang
Variabel
karakteristik
diajukan oleh Edwards III,
agen pelaksana dan variabel
(6)
disposisi
dapat
implementor,
dimasukkan
pada
“disposisi”
dalam
variabel
bahwa
model
yang
dikemukakan oleh Van Meter dan
Van
Horn
juga
model Edwards III. Hal ini
mempertimbangkan
dikarenakan
(4)
eksternal. Dilihat dari teori
tentang
sistem kebijakan dari Dye
„norma-norma‟ dan „pola-pola
yang melibatkan tiga elemen
hubungan‟ yang terjadi pada
dalam sistem kebijakan, maka
implementor merupakan dapat
faktor sosial,
mengacu pada preferensi nilai
ekonomi dapat dimasukkan
atau sikap yang ada pada
dalam
implementor
kebijakan/policy environment.
variabel
membicarakan
menyikapi
dalam nilai-nilai
yang
dibawa oleh kebijakan. Berdasarkan
keenam
Di
faktor
politik, dan
elemen
lingkungan
lain pihak, barangkali
timbul pertanyaan mengapa Edwards
III
tidak
variabel yang dikemukakan
memasukkan
oleh Van Meter dan Van
lingkungan kebijakan dalam
Horn, yang agak berbeda
teorinya?
barangkali adalah variabel (5)
elemen
Pendapat
penulis,
kondisi sosial, politik, dan
Edwards
III
tidak
ekonomi, yang tidak terdapat
memasukkan
dalam model Edwards III.
lingkungan kebijakan karena
Pada variabel (5) ini terlihat
beliau memfokuskan teorinya
elemen
pada
aktor-aktor kebijakan
yang
mengimplementasikan
kebijakan
itu
Nama Tanjungpinang, diambil dari
sendiri
posisinya yang menjorok ke
kebijakan)
laut yang banyak ditumbuhi
sehingga tidak memfokuskan
sejenis pohon pinang. Pohon
pembahasan
yang
(implementor
pada
yang
berada
di
Tanjung
terdapat di luar implementor
tersebut merupakan petunjuk
kebijakan.
bagi pelayar yang akan masuk
Dilain
pihak,
penelitian dalam (Membahas
ke
Implementasi
Tanjungpinang
Peraturan
Sungai
merupakan
Walikota Nomor 60 Tahun
pintu
2009 Tentang Trayek dan
Bintan,
Kode Trayek Angkutan Kota
kerajaan
Tanjungpinang)
berpusat di Bukit Batu.
ini
masuk
Bintan.
ke
dimana
Sungai terdapat
Bentan
yang
melibatkan
elemen
Dengan posisi yang
lingkungan
kebijakan,
strategis di Pulau Bintan dan
sehingga model Van Meter
pusat
dan Van Horn masih relevan
serta lalu lintas perdagangan
untuk di pakai.
sehingga
A. Sejarah Singkat Kota
menjadi
Sejarah Tanjungpinang.
melayu
Tanjungpinang sangat
terkenal.
Sejarah Tanjungpinang juga
Tanjungpinang. 1.
kebudayaan
Kota
tidak terlepas dari Kerajaan Melayu
Johor-Riau.
Pada
masa Kerajaan Johor masa
hanya 3.5 Km 2 akan tetapi di
Sultan Abdul Jalil Syah yang
Pulau ini terdapat banyak
memerintahkan
Laksemana
peninggalan berupa potensi
Tun Abdul Jamil membuka
cagar budaya dengan wujud
sebuah Bandar
bangunan-bangunan
Tanjungpinang adalah sebuah Kota sangat
strategis
di
arsitektural, yang ujung
Situs.
makam,
Disisi
Penyengat
lain
adalah
dan Pulau tempat
selatan Pulau Bintan, dan
kelahiran Pahlawan Nasional
berjarak
Bahasa Raja Ali Haji yang
sekitar
1,5
jam
perjalanan kapal laut dari
terkenal
Singapura dan 3 jam dari
12-nya ini terletak pada lokasi
Johor-Malaysia. Kota yang
yang sangat strategis yaitu
sarat akan sejarah, budaya dan
berada di sebelah barat Kota
adat istiadat Melayu. Kondisi
Tanjungpinang
Geografisnya yang terdiri dari
kesana dapat dilewati dengan
beberapa pulau merupakan
jalur transportasi laut tak lebih
keistimewaan tersendiri bagi
dari 15 menit.
Kota Tanjungpinang. Salah yang adalah
satu
Dahulu pulau
sarat dengan sejarah Pulau
dengan
Penyengat,
Pulau ini tidak terlalu besar,
berhadapan Sungai
Gurindam
dan
untuk
Pulau
yang
dengan
Kuala
Riau
ini
menjadi pemberhentian
selalu tempat
para
pelaut
yang lewat di kawasan ini
Fisabilillah/Marhum
terutama untuk mengambil air
Ketapang) ketika
tawar. Konon suatu ketika
Belanda pada tahun 1782-
para
sedang
1784. Pada tahun 1803 Pulau
mengambil air tawar tersebut
Penyengat yang telah dibina
diserang oleh sejenis lebah
dari
dari
sebuah
pusat
yang
pertahanan
menjadi
negeri
pelaut
yang
disebut
Akibat
Penyengat.
serangan
lebah
Teluk melawan
dengan segala fasilitas yang
tersebut, jatuh korban jiwa
memadai,
dari pelaut. Sejak saat itulah
dari Baginda Raja Sultan
pulau
Mahmud
ini
dinamakan
dijadikan
mahar
kepada
Raja
Penyengat Indera Sakti dan
Hamidah atau Engku Puteri,
selanjutnya
dikenal
anak seorang yang dipertuan
Penyengat
Riau yang terkemuka yaitu
dengan
lebih
Pulau
sampai sekarang.
Raja Haji Fisabilillah atau
Karena letaknya yang cukup
strategis
Marhum Teluk Ketapang.
bagi
Selanjutnya
pulau
pertahanan, Pulau Penyengat
Penyengat
dijadikan
kediaman resmi Para Yang
Pusat
Kubu
pertahanan Kerjaan Riau oleh
Dipertuan
Raja Haji yang Dipertuan
Riau
Muda Riau
Sultan
IV (termasyhur
dengan gelar Raja Haji Syahid
menjadi
Muda
tempat
Kerajaan
Lingga,
sementara
(Yang
Dipertuan
Besar) berkedudukan di Daik-
Lingga.
Diantara
beberapa
Tanjungpinang adalah sebagai
peniggalan Sultan Riau yang
berikut:
terdapat di Pulau Penyengat
Utara
sebagai bukti sejarah pada
Selatan : Kabupaten Bintan
masa lampau yaitu :
Barat
* Masjid Agung Sultan Riau
Timur : Kabupaten Bintan
* Empat buah komplek makam
: Kabupaten Bintan
: Kota Batam
Wilayah
Kota
Raja
Tanjungpinang
* Dua buah bekas istana dan
239,50 km2 dengan keadaan
beberapa gedung lama, dan
geologis sebagian berbukit-
* Benteng pertahanan, sumur dan
bukit dan lembah yang landai
taman.
sampai ke tepi laut. Luas
Kota
mencapai
Tanjungpinang
wilayah Kota Tanjungpinang
Pulau
Bintan
mencapai 131,54 km2 luas
dengan letak geografis berada
daratan dan 107,96 km2 luas
pada 00 51‟ sampai dengan
lautan.
berada
0059‟ 104023‟
di
Lintang
Utara
sampai
dan
berada pada elevasi ± 70 m permukaan air laut
(mean sea level). Batas-batas wilayah
administrasi
Transportasi
dengan
104034‟ Bujur Timur. dan
diatas
2.
Kota
Angkutan
Kota Tanjungpinang 1.
Angkutan Kota
Yang dimaksud dengan angkutan
Kota
angkutan
umum
adalah yang
melayani rute jalur trayek
wilayah Kota dan Terminal
sebagai tempat kedatangan
sebagai tempat menaikan dan
dan keberangkatan kendaraan
menurunkan penumpang. Di
angkutan
Kota Tanjungpinang memiliki
merupakan simpul jaringan
tiga
transportasi
trayek
tetap
yang
umum
jalan.
dan
Kota
melayani di dalam wilayah
Tanjungpinang
Kota, namun pelaksanaan di
(satu) Terminal dan 1 (Sub
lapangan
Terminal), berikut Terminal
angkutan
Kota
berjalan tidak sesuai dengan
yang
trayek.
Tanjungpinang:
yang
Contoh
kendaraan
digunakan
di
Tanjungpinang kendaraan
Kota
ada
di
1
Kota
1. Terminal
adalah
Mitsubishi
memiliki
Sungai
Carang
Colt
Terminal Sungai Carang
120 SS dan Suzuki Carry ST
merupakan Terminal tipe B,
130 Futura, kedua kendaraan
yang
tersebut berkapasitas 11 orang
Kota Dalam Provinsi (AKDP)
penumpang.
dan angkutan Kota. Dalam
a. Terminal Terminal
melayani
Angkutan
pembuatan Terminal Sungai adalah
Prasarana
jalan
yang
digunakan
sebagai
tempat
Carang, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah
Kota
melakukan perjanjian untuk
menaikan dan menurunkan
membangun/membuat
penumpang dan atau barang,
Terminal
Sungai
Carang.
Pemerintah
Provinsi
yang
dan merupakan salah satu
mengadakan/merancang
Bussiness Center di Kota
bangunan
Tanjungpinang.
Terminal
sedangkan pemerintah Kota
2. Sub
menyediakan lahan seluas ± 2
Terminal
Tanjungpinang
ha. Pada Tahun 2007 melalui
Sub Terminal berada di
APBD Provinsi Kepri telah
Pasar
selesai
melaksanakan
berdekatan dengan Pelabuhan
pembangunan
Terminal
Sri Bintan Pura. Angkutan
di
Tanjungpinang
Komplek Bintan Center. Pada
yang
tanggal
Terminal
17
Terminal dari
Juni
2008
diserahterimakan
Pemerintah
beroperasi
dan
di
Sub
di
Tanjungpinang
Kota adalah
Provinsi
angkutan Kota, taxi, dan ojek.
KEPRI kepada Pemerintah
Adapun trayek yang dilayani
Kota Tanjungpinang.
di Sub Terminal saat ini
Terminal
Sei
Carang
atau Terminal Sungai Carang adalah
sebuah
Terminal
adalah Trayek A, Trayek B, dan Trayek C. Berdasarkan
terbesar yang terletak di Kota
permasalahan yang ada dari
Tanjungpinang
implementasi
di
Provinsi
Pelaksanaan
Kepulawan Riau khususnya
Peraturan
Walikota
terletak dilokasi Binsen atau
Tanjungpinang
lebih di kenal Bintan Center
Tahun 2009 Tentang Trayek
Nomor
60
dan Kode Trayek Angkutan
dimensi Van Meter dan Van
Kota Tanjungpinang memang
Horn
sudah
tetapi
2013: 99) dapat disimpulkan
masih banyak kekurangan dan
dari ke enam dimensi yang
kendala untuk mewujutkan
digunakan
keberhasilan ini hingga tujuan
berikut:
dilaksanakan
dalam mengatasi kebijakan ini
(dalam
Subarsono,
adalah
sebagai
Dimensi pertama yaitu
dapat tercapai. Kesimpulan
Standar
dalam penelitian ini adalah
Kebijakan. Dimensi Standar
untuk melihat permasalahan
dan
yang ada dari hasil selama
tentang isi dari Peraturan
penelitian.
Walikota sudah sangat jelas,
A. Kesimpulan
sehingga
Berdasarkan
hasil
penelitian
diatas
yang
berkaitan
dengan
judul
Implementasi Walikota Nomor
Peraturan Tanjungpinang
60
Tahun
2009
Tentang Trayek dan Kode Trayek
Angkutan
Kota
Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan dari enam (6)
dan
Sasaran
Sasaran
Kebijakan
yang
harus
dilakukan oleh pihak yang terlibat didalam peraturan ini jangan
sampai
peraturan
dan
dilapangan
antara
isi
pelaksanaan berbeda.
Permasalahan yang didapat didalam Peraturan Walikota ini adalah kondisi jalur yang dilalui
sangat
mengakibatkan
singkat masih
banyaknya jalur trayek yang
peraturan tersebut dapat
tumpang tindih, dan kondisi
berjalan sesuai dengan
masyarakat
yang
diinginkan.
Dari
banyak memiliki kendaraan
segi
Sarana
dan
pribadi khususnya roda dua
Prasarana
(2). Untuk sosialisasi sudah
dilapangan
cukup
memadai
yang
baik
banyak
sudah
tetapi
masih
kekurangan
yang
perlu dievaluasi kembali agar masyarakat angkutan
dan agar
supir
benar-benar
paham dengan peraturan ini. 1. Dimensi
kedua
yaitu
Sumber Daya. Dimensi Sumber
Daya
yang
dimiliki
oleh
Dinas
Perhubungan
anggota
yang menjalankan tugas dilapangan maupun staf sudah
siap
menghadapi apapun
dalam situasi didalam
menjalankan tugas agar
yang
ada sudah agar
memudahkan pelaksanaan dilapangan. 2. Dimensi Antar
Komunikasi Organisasi
Penguatan
Aktifitas.
Komunikasi masing
dan
masing-
instansi
yang
mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota ini telah
berjalan
dengan
baik sehingga kedepanya harapan komunikasi antar organisasi
semakin
ditingkatkan
agar
pelaksanaan
dilapangan
tersebut dapat terlaksana
kepentingan
sangat
dengan baik.
berpengaruh
terhadap
3. Dimensi
Karakteristik
Agen
Pelaksana.
Pelaksanaan implementor sudah
melaksanakan
tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, hal ini diperkuat dengan belum ada temuan dilapangan tentang
prilaku
implementor
yang
peraturan penolakan
dan
dukunagan
dari
masyarakat supir dengan
4. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi. kelompok sudah
memberi dukungan untuk menjalankan ini,
Kota
diberlakukanya
trayek ini banyak hal yang
merugikan
supir
dan
yaitu
para
masyarakat
armada
beroperasi
sangat
kepentingan
ankutan
para
yang secara
tumpang tindih trayek
dilapangan.
Adanya
dan
dengan trayek, tingkat
penyimpangan
dan
Adanya
keseluruhan tidak sesuai
melakukan
Politik,
ini.
peraturan pihak-pihak
tinggi,
Jumlah
kendaraan
yang
beroperasi
sangat
banyak, sedangkan jalur trayek
angkutan
yang
benar-benar aktif tidak mengcover
keseluruhan
wilayah
Kota
Tanjungpinang, Rata-rata
diluar
Umur
kendaraan
dari
tugasnya
dilapangan. B. Saran
melebihi batas ekonomis Adapun saran yang
angkutan (lebih dari 5 tahun)
dan
rata-rata
sudah berumur 16 tahun, Tidak
berfungsinya
Terminal Sungai Carang sebagaimana dan
mestinya
dikarenakan tidak
adanya penumpang yang naik
dan
turun
di
dapat disampaikan dari hasil peneltian
ini
Pelaksanaan
Peraturan
Walikota
Tanjungpinang
Nomor
60
Tahun
2009
Tentang Trayek dan Kode Trayek
Angkutan
Kota
Tanjungpinang, pelaksanaan
terminal.
mengenai
agar implementasi
dapat terlaksana dengan baik 5. Dimensi
Disposisi
Implementor. Implementor
1.
sehingga
para implementor tidak melakukan
diperhatikan
didalam
dilapangan sudah sesuai SOP
perlu
beberapa hal, seperti:
pelaksanaanya
dengan
maka
tindakan
Kedepanya berdasarkan isi dari
peraturan
dapat
tersebut
dievaluasi
lagi
misalnya, jangan ada jalur trayek tumpang
yang tindih,
saling dan
sosialisasi
harus
terus
Perhubungan
dilakukan
dengan
rutin
menindak tegas bagi yang
agar masyarakat dan supir
melanggarnya.
Perlu
angkutan umum mematuhi
adanya
evaluasi
yang
dan
matang
terhadap
jalur
paham
dengan
peraturan
Walikota
trayek agar tidak ada lagi
tersebut. 2.
jalur yang tumpang tindih.
Diharapkan
Perlu adanya peremajaan
sebagaimana
armada angkutan umum
petugas/anggota yang ada
agar
dilapangan maupun staf harus
ditambahkan
melaksanakan Selain
itu
layak
dengan
harus
sesuai
jalur
trayeknya
bagi yang tidak mengikuti aturan
tersebut
Dinas
angkutan
umun agar jalur trayek
Kedepanya adapun bagi
beroprasi
penumpang,
mengurangi
pelaksanaan dilapangan.
yang
untuk
angkutan ini setidaknya
lagi agar mempermudah
angkutan
lagi
dengan adanya peremajaan
dan
prasarana harus dilengkapi
armada
ada
jalan
membawa
tugasnya. sarana
tidak
angkutan umum yang tidak
lagi
agar lebih mudah dan siap
3.
harus
dapat
mengcover
jalan
yang
ada
Kota
di
Tanjungpinang. 4.
Adapun
kedepanya
Terminal Sungai Carang
dapat
berfungsi
dengan fungsinya.
sesuai
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Dunn , N William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjamada University Press Yogyakarta . Keban, T Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media Yogyakarta. Meleong. 2002 . Metode Penelitian Kualitatif Bandung. Rosdakarya Offet . Bandung. Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung . Alfabeta. Sutrisno, Hadi, 1987. Metodologi Research 2, Yogyakarta : Andi Offset. Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta. Sinar Grafika. Pasalong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
