IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT PINDAH KELUAR DI KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
RIBUT HERY SURIANTO
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK `UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT PINDAH KELUAR DI KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG RIBUT HERY SURIANTO Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH ABSTRAK Setiap penduduk yang pindah datang di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, sebelum mendaftarkan diri kepada Kelurahan setempat perlu mengurus surat pindah, permasalahan yang masih terjadi adalah tidak adanya publikasi terhadap prosedur maupun syarat dalam pembuatan surat pindah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Dalam Standar operasional prosedur nya untuk membuat surat pindah hanya dibutuhkan waktu 65 menit mulai dari menerima berkas, memeriksa, memproses berkas, memeriksa surat keterangan penduduk, kemudian ditandatangai dan melakukan registrasi pada buku register dan menyerahkan ke pemohon, namun permasalahannya perlu waktu 1 sampai 3 hari untuk mengurus surat pindah itu sendiri namun dalam proses pengurusan masih berbelit-belit saat melakukan pengurusan surat pindah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Terbatasnya informasi kepada masyarakat tentang tata cara proses pengurusan surat pindah keluar yang tersedia di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program surat pindah keluar yang dilakukan oleh Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang. Tujuan kedua adalaha untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada pendapat Edward III. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang. Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah dimensi komunikasi diketahui bahwa komunikasi terhadap kebijakan ini belum dilakukan. Berdasarkan dimensi Sumber daya, diketahui bahwa fasilitas pendukung di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti belum memadai. Berdasarkan dimensi Disposisi diketahui dalam menjalankan kebijakan ini tidak diberikan insentif khusus karena bagi instansi ini adalah tugas pokok sebagai pegawai kelurahan. Berdasarkan dimensi terakhir yaitu struktur Birokrasi diketahui SOP yang berisi tentang standar waktu, prosedur, biaya, dan syarat pembuatan surat pindah tidak ada dan tidak dipublikasikan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Kesimpulan dalam penelitian Implementasi Surat Pindah Keluar Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor penghambat kurangnya sosialisasi, sarana prasarana yang tidak mendukung serta standar operasional yang tidak ada dalam pembuatan surat pindah ini membuat masyarakat tidak
i
memahami tentang pentingnya surat pindah. Saran yang dapat disampaikan adalah harus ada sosialisasi mengenai surat pindah keluar secara khusus, agar masyarakat tahu tentang pentingnya surat pindah ketika akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebaiknya ada insentif bagi pegawai yang menjalankan agar tidak memungut biaya dari masyarakat. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan
ii
LETTER POLICY IMPLEMENTATION MOVED OUT IN KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG RIBUT HERY SURIANTO Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH ABSTRACT Every resident who moved came in the village of Tanjung Ayun Way, before enrolling the local municipality should take care of moving letter, problems still occur is not the publication of the procedures and requirements in the manufacture of moving letter in the village of Tanjung Ayun Way. In its standar Operational Procedures to make a move only takes 65 minutes from receiving the file, check, processing files, check the certificate of the population, then signed and registered for the register book and handed to the applicant, but the problem is it takes 1 to 3 days to take care of moving letter itself however in process is convoluted when performing maintenance moving letter in the village of Tanjung Ayun Way. The limited information to the public about the procedures for obtaining the letter moved out are available at the village of Tanjung Ayun Way. The purpose of this research is to determine how the implementation of the program moving letter carried out by the village of Tanjung Ayun Way Tanjungpinang. The second goal soon is to determine the factors inhibiting facing Cape Ayun Village Way Tanjungpinang. The discussion in this paper uses qualitative descriptive technique by referring to the opinion of Edward III. As for who serve as informants in this study as many as 8 people. Once the data is collected, the data in this study were analyzed with descriptive qualitative data analysis techniques. The conclusion of the research Implementation Letter Move Out In Cape Ayun Village Way Bestari Hill District of Tanjungpinang not run well. There are several factors inhibiting the lack of socialization, which does not support the infrastructure and operational standards that do not exist in the manufacture of this moving letter made public does not understand the importance of moving letter. Suggestions can be submitted is the need for socialization of mail moved out in particular, so that people know about the importance of moving letter when it will be moved from one place to another. There should be an incentive for employees who run so as not to collect fees from the public.
Keywords: Policy, Implementation, Administration Population
iii
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA TANJUNGPINANG
mengurus
sendiri
Urusan
Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan
dan
kepentingan
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Daerah menjelaskan Negara bahwa
Kesatuan
Republik
penyelenggaraan Indonesia.
pemerintahan untuk
daerah
mempercepat
kesejahteraan
diarahkan terwujudnya
masyarakat
peningkatan
melalui
pelayanan,
pemberdayaan,
dan
peran
serta
Pembangunan
Nasional
dan
Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi
tanggung
negara
jawab
dan
warga
masyarakatnya.
masyarakat, serta peningkatan daya
Kaitannya
saing daerah dengan memperhatikan
daerah
prinsip
daerah, pendapatan daerah menjadi
demokrasi,
pemerataan,
dengan
dalam
keadilan, dan kekhasan suatu daerah
sangat
dalam
meningkatkan
sistem
Republik
Negara
Indonesia.
Kesatuan
pembangunan
rangka
penting
otonomi
karena
taraf
dapat
hidup
dan
Pemerintah
kesejahteraan masyarakat. Dengan
Pusat memberikan kesempatan untuk
pembangunan daerah yang serasi dan
menyelenggarakan otonomi daerah.
terpadu
Otonomi
pembangunan yang baik, efisien dan
Daerah
adalah
hak,
disertai
wewenang, dan kewajiban daerah
efektif
otonom
kemandirian daerah dan kemajuan
untuk
mengatur
dan
maka
perencanaan
akan
tercipta
1
yang
merata
diseluruh
Indonesia.
wilayah
Pelaksanaan
pembangunan tergantung
di
daerah
dari
sangat
pendapatan
asli
2014
Pemerintah
didaerah
lebih
diberdayakan
sekaligus
diberi
tanggungjawab yang lebih besar untuk
sendiri.
pembangunan
daerah
dimaksudkan
dan
masyarakat
daerah serta pengelolaan daerah itu Pembangunan di suatu
daerah
mempercepat
laju
daerah,
karena
untuk
Kebijakan otonomi daerah dalam
membangun masyarakat seutuhnya,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
dan
2014 tentang Pemerintah Daerah,
diharapkan
tersebut
tidak
pembangunan mengejar
secara eksplisit memberikan otonomi
kemajuan daerah saja, akan tetapi
yang luas kepada pemerintah daerah
mencakup
untuk
kehidupan
hanya
keseluruhan
aspek
masyarakat yang dapat
berjalan serasi dan seimbang di segala
bidang
dalam
mengurus
berbagai
dan
mengelola
kepentingan
dan
kesejahteraan masyarakat daerah.
rangka Sejalan
dengan
Implementasi
menciptakan masyarakat adil dan kebijakan
Otonomi
Daerah,
makmur yang merata materil dan Pemerintah
Kota
Tanjungpinang
spiritual. memiliki kewenangan yang lebih Untuk itu pemerintah daerah harus
luas untuk menentukan kebijakan
mengoptimalkan
dalam program pembangunan dan
daerah
yang
pembangunan pada
pelaksanaan pelayanan yang efektif
Melalui
dan efisien berdasarkan peraturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
perundang-undangan yang berlaku.
kepentingan
berorientasi masyarakat.
2
Peranan
Pemerintah
Kota
terbesar pada 18 (delapan belas)
Tanjungpinang dalam pembangunan
Kelurahan
tentunya
sesuai
Kota
berbagai
permasalahan
Tanjungpinang yaitu Tanjungpinang
dihadapi
seperti
yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan
penyebaran penduduk yang terjadi,
Berwawasan Lingkungan Dengan
menyebabkan kesenjangan pula pada
Pemerintahan
pembangunan
dan
infrastruktur
yang
dengan
visi
yang
Transparan,
Bersih,
Akuntable,
Serta
mempunyai yang
kesenjangan
penyiapan menjadi
Melayani. Berkaitan dengan visi
kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat
tersebut
kota
dilihat dari sarana dan prasarana
berusaha
yang kurang memadai yang terdapat
dalam
pada Kelurahan-kelurahan terpencil
mencapai
baik sarana pelayanan dasar seperti
pemerintah
Tanjungpinang meningkatkan segala
Pelayanan
bidang
masyarakat terpenuhi. sebagai
untuk
yang Hal
ini
upaya
sejahtra
dan
dimaksudkan untuk
lebih
partisipasi
dan
jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih dan sebagainya.
Pertumbuhan mendorong keikutsertaan
masyarakat
penduduk
yang
meningkat
dari
tahun
ketahun
dipengaruhi
oleh
tingginya
dalam arus
kegiatan pembangunan masyarakat migrasi khususnya
masyarakat
yang
masuk
ke
Kota
mengingat
Kota
Kota Tanjungpinang,
Tanjungpinang. Tanjungpinang dinilai sebagai daerah Kota Tanjungpinang dengan jumlah
yang sangat strategis dilihat dari
penduduk sekitar 187.678 jiwa yang
seluruh fungsi kota yaitu selain
3
sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan
hakikatnya pembangunan manusia
Riau juga berfunsi sebagai pusat
dan seluruh masyarakat Indonesia
perdagangan, jasa dan pemukiman
yang mencakup semua dimensi dan
oleh sebab itu Tuntutan tersedianya
aspek kehidupan dalam mewujudkan
data penduduk yang akurat, mutakhir
masyarakat adil dan makmur yang
dan
berdasarkan Undang–Undang Dasar
lengkap
serta
Implementasi
sesuai
Undang-Undang
1945.
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Semua aspek kebutuhan masyarakat administrasi
kependudukan
dapat didalam penyelenggaraannya seluruh
terlaksana apabila didukung oleh Administrasi Kependudukan tetap pelayanan
yang
profesional
dan tercantum aturan yang berdasarkan
peningkatan kesadaran penduduk. Undang-undang Nomor 23 Tahun Penduduk sebagai modal dasar dan
2006
faktor dominan pembangunan, dan
Kependudukan
merupakan
dalam
ketentuan
tindak
pembangunan.
Di
dalam
berkaitan
dengan
Administrasi
Kependudukan,
memiliki
peran
yang
Administrasi
terdapat
sentral
penduduk
titik
tentang
beberapa
pidana
yang
Kependudukan
diantaranya pasal 93 yang berbunyi : setiap
penduduk
yang
sangat penting dalam pencapaian
sengaja
tujuan
dokumen kepada instansi pelaksana
pembangunan,
terutama
memalsukan
dengan
surat
dalam upaya peningkatan kualitas
dalam
sumberdaya
kependudukan dan peristiwa penting
pembangunan
manusia. nasional
Karena pada
dipidana
melaporkan
atau
dengan
pidana
peristiwa
penjara
4
paling lama 6 tahun dan denda paling
keluarga
banyak lima puluh juta. Pasal 94
sebagaimana dimaksud dalam pasal
yang berbunyi : setiap orang yang
62 ayat 1 atau untuk memiliki KTP
tanpa hak dengan sengaja mengubah,
lebih
menambah
dimaksud dalam pasal 63 ayat 6
elemen
atau data
kependudukan
mengurangi pada
isi
dokumen
lebih
dari
dipidana
dari
satu
dengan
satu
kk
sebagaimana
pidana
penjara
sebagaimana
paling lama 2 tahun atau denda
dimaksud dalam pasal 77 dipidana
paling banyak dua puluh lima juta
dengan pidana penjara paling lama 2
rupiah.
tahun atau denda dua puluh lima juta Kewajiban
untuk
memberikan
rupiah. pasal 96 yang berbunyi : perlindungan
dan
pengakuan
setiap orang atau badan hukum yang terhadap penentuan status pribadi tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan status hukum setiap peristiwa atau
mendistribusikan
blangko kependudukan dan peristiwa yang
dokumen
kependudukan dialami oleh penduduk yanga berada
sebagaimana dimaksud dalam pasal didalam dan atau diluar wilayah 5 huruf (f) dipidana dengan pidana negara kesatuan republik Indonesia. penjara paling lama 10 tahun atau Program
Pengembangan
dan
denda paling banyak satu milyar. Keserasian
Kebijakan
Selanjutnya Pasal 97 yang berbunyi Kependudukan
ini
memiliki
: setiap penduduk yang dengan beberapa kebijakan pokok diantara : sengaja mendaftarkan diri sebagai kegiatan kepala
keluarga
atau
pokoknya
adalah
anggota melakukan
pengkajian,
5
pengembangan dan penyediaan data
prima menuju penduduk berkualitas
dan informasi kependudukan yang
tahun 2015, dimana salah satu
akurat setiap saat dan lengkap serta
misinya adalah mengembangkan dan
menggambarkan
karakteristik
memadukan
kebijaksanaan
penduduk, baik pada tingkat makro
pengelolaan
administrasi
maupun mikro.
kependudukan penduduk
Direktorat
Jenderal
hasil
dan
pendaftaran
pencatatan
sipil
Administrasi sehingga mampu menyediakan data
Kependudukan Departemen Dalam dan informasi kependudukan secara Negeri ini bertugas merumuskan dan lengkap, melaksanakan
kebijakan
standarisasi
teknis
Administrasi
dan
akurat
dan
memenuhi
dan kepentingan
publik
dan
pembangunan.
Dalam
kaitan
dibidang
Kependudukan pelaksanaan visi dan misi tertib
yang fungsinya antara lain penyiapan administrasi kependudukan tersebut, perumusan
kebijakan,
pelaksana Direktorat
Jenderal
Administrasi
kebijakan, serta perumusan standar, Kependudukan melalui Direktorat norma,
pedoman,
kriteria
dan Informasi
prosedur
dibidang
Kependudukan
informasi mengembangkan kebijakan tentang
kependudukan.
Dalam
rangka surat pindah keluar.
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
tersebut diatas, Direktorat Jenderal
Sesuai Surat Keputusan Presiden
Administrasi
Nomor
Kependudukan
25
tahun
2008
tentang
menetapkan visi Tertib Administrasi
persyaratan dan tata cara pendaftaran
Kependudukan
penduduk dan pencatatan sipil dalam
dengan
pelayanan
6
pasal 21 ayat (1) persyaratan dan tata
dimaksud kepada penduduk Kartu
cara
Tanda
Penduduk
penduduk warga negara indonesia
dicabut
dan
dimusnahkan
oleh
dalam
instansi
yang
menerbitkan
surat
pendaftaran
wilayah
perpindahan
negara
kesatuan
bersangkutan
republik indonesia dilakukan dengan
keterangan
pindah
sebagaimana
memperhatikan
klasifikasi
pengganti Kartu Tanda Penduduk
perpindahan penduduk diantaranya :
selama Kartu Tanda Penduduk baru
dalam satu desa / kelurahan, antar
belum diterbitkan.
desa atau kelurahan dalam satu Pemerintah
Kota
Tanjungpinang
kecamatan, antar kecamatan dalam sebelum ditetapkannya Keputusan satu kabupaten / kota dan antar Presiden Nomor 5 Tahun 2005 kabupaten atau kota dalam satu tentang penyelenggaraan pendaftaran provinsi.pasal 22 ayat (2) pelaporan penduduk dan catatan sipil .bersama perpindahan penduduk warga negara pejabat
Pemerintah
Daerah,
indonesia dengan klasifikas idengan Pemerintah memenuhi
syarat
berupa
Kota,
Dinas
surat kependudukan,
kecamatan,
pengantar RT/RW, Kartu Keluarga kelurahan
yang
meliputi
setiap
(KK), dan Kartu Tanda Penduduk pindah dan datang penduduk wajib (KTP) untuk mendapatkan surat mendaftarkan diri kepada Kelurahan keterangan pindah, surat keterangan melalui RT / RW setempat. pindah berlaku selama 30 hari kerja, pada
saat
keterangan
diserahkan pindah
surat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
sebagaimana
Nomor 73 Tahun 2005 Tentang
7
Kelurahan, pasal 4 ayat 1 dijelaskan
Pelayanan Umum. Salah satu tugas
bahwa
dan fungsi kelurahan terkait dengan
Lurah
mempunyai
menyelenggarakan pemerintahan,
tugas urusan
pembangunan
bidang
Implementasi
Kebijakan
dan
Pindah Keluar di Kelurahan Tanjung
kemasyarakatan serta sesuai dengan
Ayun Sakti adalah pelaporan pindah
Peraturan Walikota Tanjungpinang
penduduk. Namun sejalan dengan
Nomor 26 tahun 2009 tentang Uraian
kebijakan yang ditetapkan masih
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
terdapat beberapa kendala dan gejala
dan Kecamatan dan Kelurahan Kota
permasalahan yang ada di dalam
Tanjungpinang pasal 13 ayat 2 Lurah
permasalahan
mempunyai
Kebijakan Tentang Surat
tugas :
Pelaksanaan
Implementasi Pindah
Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
Keluar di Kelurahan Tanjung Ayun
Pemberdayaan
Masyarakat;
Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota
Pelayanan
Masyarakat;
Tanjungpinang. Diantaranya
Tidak
Penyelenggaraan Ketentraman dan
adanya publikasi terhadap prosedur
Ketertiban
Pemeliharaan
maupun syarat dalam pembuatan
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
surat pindah di Kelurahan Tanjung
Umum; Dan Pembinaan Lembaga
Ayun Sakti. Perlu waktu 1 sampai 3
Kemasyarakatan; Pelaksanaan Tugas
hari untuk mengurus surat pindah itu
Lain yang diberikan oleh Pimpinan.
sendiri
Umum;
namun
dalam
proses
pengurusan masih berbelit-belit saat Lurah di bantu oleh Sekretaris Lurah, melakukan pengurusan surat pindah Kasi
Pembangunan
dan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi
8
Padahal didalam standar operasional
Kecamatan
prosedurnya untuk membuat surat
Tanjungpinang”
pindah hanya dibutuhkan waktu 65
B. Landasan Teoritis
menit mulai dari menerima berkas,
Salah satu unsur penting dalam
memeriksa,
siklus
memproses
memeriksa
surat
berkas,
Bukit
kebijakan
Bestari
Kota
publik
adalah
keterangan
menyangkut implementasi kebijakan
penduduk, kemudian ditandatangai
yang memegang peran penting bagi
dan melakukan registrasi pada buku
keberhasilan kebijakan publik. Tugas
register
pokok
dan
pemohon.
menyerahkan
Terbatasnya
ke
informasi
pemerintah
menciptakan
adalah
kebijakan
melalui
kepada masyarakat tentang tata cara
berbagai
proses
pindah
Kebijakan
akan
tercapai
keluar yang tersedia di Kelurahan
kebijakan
yang
dibuat
dapat
Tanjung Ayun Sakti.
terimplementasikan
atau
dapat
pengurusan
surat
kebijakan
publik. jika
dilaksanakan
secara
baik.
Keberhasilan
implementasi
suatu
Setiap penduduk warga yang pindah datang di Kelurahan Tanjung Ayun kebijakan ditentukan oleh banyak Sakti, sebelum mendaftarkan diri di variable
atau
faktor,
baik
Kelurahan yang baru perlu mengurus menyangkut isi kebijakan yang di surat pindah, untuk itu maka peneliti implementasikan,
pelaksanaan
tertarik untuk mengadakan penelitian kebijakan, maupun lingkungan di terhadap “Implementasi Kebijakan mana
kebijakan
tersebut
di
Tentang Surat Pindah Keluar Di Kelurahan
Tanjung
Ayun
Sakti
9
implementasikan
(kelompok
sasaran). Pengertian adalah
implementasi
merupakan
melaksanakan
proses
ide,
proses
untuk
mencari
peluang-peluang
mencapai
tujuan
sasaran
/
untuk
mewujudkan
yang
diinginkan
(Tangkilisan, 2003:12)
atau
Surat
keterangan
pindah
seperangkat aktivitas baru dengan
adalah : sebuah surat yang dibuat
harapan orang lain dapat menerima
untuk tujuan memberikan keterangan
dan melakukan penyesuaian dalam
bahwa yang bersangkutan atau suatu
tubuh birokrasi demi terciptanya
perusahaan akan pindah tempat dari
suatu tujuan yang bisa tercapai
yang didudukinya ketempat yang
dengan jaringan pelaksana yang bisa
baru. Van Meter dan Van Horn
percaya.
(Winarno
Kebijakan diciptakan untuk mengatur
kehidupan
masyarakat
2007:146)
mengatakan
bahwa : “implementasi
kebijakan
sebagai
untuk mencapai tujuan yang telah
tindakan-tindakan yang dilakukan
disepakati
bersama.
oleh
Fredrickson
dan
adalah
Hart
Menurut kebijakan
individu-individu
kelompok-kelompok) swasta
(atau
pemerintah
:
suatu
tindakan
yang
maupun
yang
mengarah
pada
tujuan
yang
untuk mencapai tujuan-tujuan yang
diusulkan oleh seorang, kelompok
telah ditetapkan dalam keputusan-
atau pemerintah dalam lingkungan
keputusan
tertentu sehubungan dengan adanya
Tindakan-tindakan
hambatan – hambatan tertentu sambil
usaha-usaha
kebijakan ini
untuk
diarahkan
sebelumnya. mencakup mengubah
10
keputusan-keputusan
menjadi
Ripley dan Franklin dalam
tindakan-tindakan operasional dalam
Winarno
kurun waktu tertentu maupun dalam
bahwa:
rangka
melanjutkan
usaha-usaha
yang terjadi setelah undang-undang
untuk
mencapai
perubahan-
ditetapkan yang memberkan otoritas
perubahan besar dan kecil yang
program, kebijakan, keuntungan atau
ditetapkan oleh keputusan-keputusan
jenis
kebijakan”.
implementasi
Carl Frederich yang dikutip Soemardi
(1990:21)
“Kebijakan
adalah
(2007:145)
berpendapat
“implementasi adalah apa
keluaran
nyata”.
menunjukkan
Iistilah pada
sejumlah kegiatan yang mengikuti
bahwa:
pernyataan maksud tentang tujuan-
suatu
tujuan program dan hasil-hasil yang
tindakan yang mengarah pada tujuan
diinginkan oleh pejabat pemerintah.
yang
seseorang,
Nugroho (2003:158) mengemukakan
kelompok atau pemerintah dalam
bahwa implementasi kebijakan pada
lingkungan
sehubungan
prinsipnya adalah cara agar sebuah
dengan adanya hambatan-hambatan
kebijakan dapat mencapai tujuannya.
tertentu seraya mencari peluang-
Dari kedua pendapat ahli ini yang
peluang untuk mencapai tujuan atau
perlu ditekankan adalah bahwa tahap
mewujudkan
implementasi kebijakan tidak akan
diusulkan
diinginkan”.
oleh
tertentu
sasaran
yang
dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan
diidentifikasikan
oleh
keputusan
atau
keputusan-
kebijaksanaan.
11
Keberhasilan kebijakan
implementasi
akan
penting
untuk
mengimplementasi
ditentukan
oleh
kebijakan agar efektif.
banyak variabel dan faktor
dan
3.
Disposisi
variabel tersebut saling berhubungan
Disposisi
satu sama lain, menurut Edwards III
karakteristik
(Subarsono 2008:90-92) ada empat
implementor,
variabel
kejujuran, sifat demokratis
dalam
implementasi
kebijakan publik yaitu :
4.
1.
Birokrasi
Komunikasi
Keberhasilan Kebijakan
Implementasi mensyaratkan
agar
adalah
watak
dan
yang
dimiliki
oleh
seperti
komitmen,
Struktur Birokrasi merupakan
salah
satu
badan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan
menjadi
implementor mengetahui apa yang
pelaksana kebijakan. Kerja sama
harus dilakukan. Apa yang menjadi
yang baik dalam birokrasi dan
tujuan dan sasaarn kebijakan harus
struktur
ditransmisikan
membuat
kepada
kelompok
yang
kondusif
pelaksanaan
akan
kebijakan
sasaran (target group) sehingga akan
efektif.
mengurangi distorsi implementasi
Pendapat diatas dapat disimpulkan
2.
bahwa agar kebijakan itu berhasil
Sumber Daya
Sumber daya dapat berwujud sumber
dalam pencapaian tujuannya, maka
daya manusia, yakni kompetensi
serangkaian usaha perlu dilakukan
implementor
daya
diantaranya perlu dikomunikasikan
financial, sumber daya adalah factor
secara terbuka, jelas, dan transparan
dan
sumber
kepada sasaran. Perlunya sumber
12
daya
yang
berkualitas
pelaksanaannya dirampungkan
dan
untuk perlunya
struktur
pelaksana
Kependudukan khususnya tentang syarat, prosedur dalam surat pindah 2. Sumber daya
kebijakan.
Berdasarkan dimensi Sumber daya,
D. Hasil Penelitian
diketahui bahwa pegawai Kelurahan
1. Komunikasi
Tanjung
Berdasarkan dimensi
Komunikasi
yang
sebuah bentuk komunikasi terhadap
diberikan
kebijakan
masyarakat
Dalam
belum
dilakukan.
melaksanakan
Sakti
dalam
pelaksanaan telah memiliki kerja
diketahui bahwa sosialisasi adalah
ini
Ayun
baik
sesuai dalam
tugas
yang
melayani
hanya
saja
para
fasilitas
sebuah
pendukung di Kelurahan Tanjung
kebijakan termasuk kebijakan surat
Ayun Sakti belum memadai seperti
pindah keluar ini hanya dilakukan
komputer,
lewat brosur, padahal sosialisasi
genset tidak ada sehingga apabila
sangat
mati lapu pembuatan surat pindah
penting,
berhubungan masyarakat
apalagi
langsung sebaiknya
yang dengan
dilakukan
lemari
arsip,
bahkan
keluar tidak akan berjalan. 3. Disposisi
berbagai upaya untuk menyampaikan
Berdasarkan dimensi Disposisi
isi tujuan dan sasaran dari perda
diketahui pegawai yang menjalankan
tersebut.
sudah memiliki kemampuan tentang
Peraturan
Sama
halnya Daerah
dengan Kota
Tanjungpinang tentang Administrasi
peraturan kependudukan,
administrasi, namun
menjalankan kebijakan
dalam ini tidak
13
diberikan insentif khusus karena bagi
Keluar Di Kelurahan Tanjung Ayun
instansi ini adalah tugas pokok
Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota
sebagai pegwai kelurahan
Tanjungpinang
4. Struktur Birokrasi
dengan baik. Faktor penghambat
Berdasarkan dimensi terakhir yaitu
dalam
struktur Birokrasi diketahui bahwa
Daerah Kota Tanjungpinang Nomor
dalam kebijakan surat pindah ini
5
sudah ada pegawai yang ditempatkan
Penyelenggaraan
khusus dalam kebijakan ini, hanya
Penduduk
saja SOP yang berisi tentang standar
(Studi
waktu, prosedur, biaya, dan syarat
Kelurahan
Tanjung
Ayun
Sakti
pembuatan surat pindah tidak ada
Kecamatan
Bukit
Bestari
Kota
dan
Tanjungpinang) adalah kurangnya
tidak
dipublikasikan
di
belum
berjalan
Implementasi
Tahun
Peraturan
2005
Tentang Pendaftaran
Dan
Pencatatan
Sipil
Surat Pindah Keluar Di
Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
sosialisasi, sarana prasarana yang
D. Penutup
tidak mendukung dalam pembuatan surat pindah ini membuat masyarakat
1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka
dapat
dianalisa
bahwa
tidak memahami tentang pentingnya surat pindah.
Implementasi Peraturan Daerah Kota
2. Saran
Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005
1. Harus
Tentang Pendaftaran
Penyelenggaraan Penduduk
Dan
Pencatatan Sipil dalam Surat Pindah
ada
sosialisasi
mengenai surat pindah keluar secara masyarakat
khusus,
agar
tahu
tentang
14
pentingnya
surat
pindah
waktu, maupun biaya yang
ketika akan pindah dari satu
dibuat
tempat ke tempat lain
dipublikasikan
2. Sebaiknya ada insentif bagi
kemudian
masyarakat
kepada sehingga
pegawai yang menjalankan
kebijakan ini menjadi lebih
agar tidak memungut biaya
jelas dan transparan.
dari masyarakat. 3. Kemudian
publikasi
menegenai prosedur, syarat,
15
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Adi, Tarwiyah Tuti. 2005.Kebijakan pendidikan Era 0tonomiDaerah.Jakarta: RajaGrafindo Persada. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro Bush, T., dan Coleman, M. 2006. Manajemen Strategis Kepemimpinan. Pendidikan, rogyakarta: IRCiSod Dunn, W William. 2000. Analisa kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara Islamy, M Irfal. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah. Jakarta. Bumi Aksara Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafmdo Persada. Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasidan Evaluasi.Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Putra, Fadillah. 2005. Kebijakan Tidak Untuk Publik. Yogyakarta : Penerbit Resist Book. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta. Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Sunindhia.
16
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
AIPI
Tangkilisan, Hessel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta : Andi Wahab. Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah : Bandung : Mandar Maju Wibawa, Samodra. 1994. Intermedia.
Kebijakan Publik,
Proses dan Analisis. Jakarta :
Perundang-undangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah
17
