PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU OLEH WORLD WILDLIFE FUND (WWF) DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS Oleh: LIZAWATI NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 E-mail:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau yang dijalankan oleh World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terjadinya kasus perburuan telur penyu secara liar dan perdagangan telur penyu secara ilegal dikarenakan penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan keberadaannya yang hampir terancam punah di kecamatan Paloh. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Charles O Jones yang mencakup 3 aspek utama proses implementasi kebijakan yaitu pengorganisasian, intepretasi dan aplikasi (penerapan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pengorganisasian yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program pelestarian penyu hijau yang dilaksanakan oleh WWF, para pelaksana harus mampu menjalankan program pelestarian penyu hijau sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan dapat tercapai, pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan. Saran dalam penelitian ini adalah WWF di Kecamatan Paloh dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengatasi kasus perburuan dan perdagangan telur penyu secara ilegal, dan diharapkan untuk segera ditetapkan kawasan konservasi di pesisir paloh agar populasi penyu dapat terselamatkan. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pelestarian Penyu hijau, Lembaga WWF
IMPLEMENTATION OF GREEN TURTLE CONSERVATION PROGRAM POLICIES BY WORLD WILDLIFE FUND (WWF) IN PALOH SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY Abtsract This research aims to provide insight into the implementation of green turtle conservation program policies by world wildlife fund (WWF) in Paloh Subdistrict, Sambas Regency in accordance with the Government Regulation No. 5/1990 on Conservationof Biological Resources and Ecosystem. The main problem in this research was desriptive qualitative. This research used the theory of Charles O. Jones covering three main aspects of the policy implementation process namely organization, interpretation, and application. The results of this research show that a clear structure of the organization is clearly needed in the green turtle conservation program implemented by WWF; the operative personnel should be able to apply the green turtle conservation program in accordance wih technical instructions so that the goals can be achieved; clear work procedures should be made in order for the programs to be implemented as scheduled. Suggestion made from this reseach is that WWF in Subdistrict of Paloh can cooperate whit the Government of Sambas Regency to overcome the poaching and illegal trade of turtle eggs, and it is expected to immediately conserve the coastal area Paloh to save turtle population. Keywords : Implementation of Public Policies, Green Turtle Conservation, WWF
1 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
(Natator depressus), Penyu Belimbing
A. PENDAHULUAN
(Dermochelys 1.
coriacea),
serta
Penyu
Tempayan (Caretta caretta). Dari 6 jenis
Latar Belakang Sebagai salah satu keanekaragaman
penyu yang ada di perairan Indonesia, 4
hayati, penyu merupakan salah satu fauna
diantaranya singgah di pesisir pantai Paloh,
yang dilindungi karena populasinya yang
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
terancam punah. Penyu merupakan satwa
untuk bertelur yaitu Penyu Hijau, Penyu
liar sisa peninggalan zaman purba yang
Sisik,
dilindungi baik secara nasional, regional
Belimbing.
Laju
maupun internasional. Namun, populasi
pemanfaatan
telur
dan
hampir
berimbang dengan produksi tukik di pesisir
berbagai
Paloh mengakibatkan hanya satu jenis
permasalahan. Tindakan manusialah yang
penyu saja yang lebih sering di jumpai
paling
dalam 5 tahun terakhir, yaitu Penyu Hijau
kelangsungan
terancam
punah
serius
penyu
hidupnya akibat
mengancam
dibanding
Tingginya dilakukan
tingkat masyarakat
keberadaan
fenomena
alam.
eksploitasi
yang
Indonesia
telah
Penyu
Lekang,
dan
Penyu
eksploitasi penyu
yang
atau tidak
(Chelonia mydas). Di
Kecamatan
perdagangan
Paloh
merupakan
sektor
sektor
yang
mempercepat laju kepunahan Penyu hijau.
paling dominan yaitu sebesar 40.55%.
Dibandingkan dengan kelima jenis penyu
Tingginya pendapatan masyarakat Paloh
laut lainnya, Penyu hijau paling intensif
pada
dieksploitasi karena daging dan telurnya
langsung
digemari masyarakat pesisir. Permintaan
penyu di pantai Paloh. Hal ini dapat
Penyu hijau
yang tinggi disebabkan
dibuktikan dengan adanya perburuan telur
beberapa alasan mulai dari konsumsi
yang semakin marak dalam satu dasawarsa
rumah
terakhir. Telur penyu hasil jarahan dijual
tangga,
masyarakat,
sumber
kepentingan
pendapatan adat
sektor
perdagangan
pada
berdampak
berkurangnya
populasi
hingga
ke Distrik Sematan, Malaysia, melalui
sumber Pendapatan Asli Daerah (Anonim,
pintu perlintasan tradisional di Temajuk
2010).
Telok Melano. Telur hasil perburuan ini
Dari tujuh jenis penyu di dunia,
dijual baik untuk memenuhi pasar lokal
tercatat enam jenis penyu yang hidup di
maupun
perairan Indonesia yaitu Penyu Hijau
Pemburu lebih memilih menjual telur ke
(Chelonia
Sisik
Malaysia karena memiliki nilai jual yang
(Eretmochelys imbricata), Penyu Abu-abu
jauh lebih tinggi dengan rata-rata harga Rp.
(Lepidochelys
4.300
mydas),
olivacea),
Penyu
Penyu
Pipih
lintas
–
Rp.
Negara
5.000.
(Malaysia).
Di
Malaysia, 2
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
penampung siap membelo dengan harga 80
telur penyu bersamaan dengan produk lain
sen ringgit Malaysia perbutir atau sama
seperti sembako. Dari ke-25 pedagang di
dengan Rp2800,- dan dijual kembali
Kecamatan Paloh dan sekitarnya yang
dengan harga pasar tiga butir 10 RM. Per
sudah diobservasi, hanya 14 bersedia
butirnya sekitar Rp12.000,- dengan kurs
memberikan perkiraan jumlah telur laku
satu RM adalah Rp3.500,-. Sedangkan
per hari. Berdasarkan pengakuan ke-14
harga jual lokal Rp1.500,-, dijual kembali
orang itu, butir telur per pedagang per hari
di kisaran Rp.2.500 - Rp 3.500,-.
diduga
Malaysia
menjadi
target
pasar
100-600,
dengan
Rp1.200–Rp5.000,
harga
tergantung
jual
ukuran
perdagangan telur penyu asal Paloh. Selain
besar-kecil. Total telur terjual per hari dari
lebih mahal, secara geografis lebih dekat
ke-14 pedagang adalah 4.550. Untuk
lokasinya, Saat musim puncak peneluran,
keseluruhan 25 pedagang, prediksi telur
pengumpul telur dapat menghasilkan lebih
diperdagangkan per hari 8.125 butir. Di
dari 10 juta rupiah per malam. Sebagian
Kalimantan
besar telur penyu yang diperdagangkan
mengelompokkan telur penyu menjadi dua:
berasal dari Kepulauan Riau dan sisanya
besar dan kecil. Diameter telur penyu
dari Kecamatan Paloh. Lokasinya adalah
kategori besar bervariasi antara 3,90-4,31
pasar tradisional, agen rumahan, maupun
cm, berukuran kecil antara 3,19–3,44 cm.
warung minuman atau kafe. Perdagangan
Menurut
Barat,
Koordinator
pedagang
Kelautan
telur penyu di Kalimantan Barat khususnya
WWF
Indonesia Program Kalimantan
Kecamatan Paloh dipasok beberapa agen.
Barat
berdasarkan
Penelusuran terhadap oknum penyalur
menunjukkan lebih dari 2.000 sarang
telur
selain
Penyu Hijau (lebih dari 500 betina) per
bertanggung-jawab terhadap peredaran di
tahun yang dijumpai di Pantai Paloh. Hal
Kalbar,
diduga
ini menjadikan jumlah populasi Penyu
memperdagangkan ke Malaysia. Dari tujuh
Hijau di Paloh terbesar kedua rantai yang
penyalur diduga setidaknya 88.750 telur
terbentang dari Semenanjung Malaysia
atau 12.679 per hari diperdagangkan lokal
sampai Lautan Sulu, Sulawesi. Sayangnya,
dan transnasional setiap minggu.
telur penyu ini masih dieksploitasi secara
penyu
menunjukkan
mereka
juga
Diketahui Dua lokasi melakukan
besar-besaran
oleh
data
pemantauan
masyarakat
lokal
perdagangan secara sembunyi-sembunyi
karena harga jualnya yang tinggi. Hasil
karena sudah diawasi yaitu Dusun Jeruju
pemantauan terhadap intensitas ancaman di
dan Dusun Setingga Kecamatan Paloh.
tahun 2009 di Sebubus menunjukkan
Modus operandi para pedagang menjual
hampir seluruh sarang telur penyu (2146 3
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
sarang) diambil oleh masyarakat. Pada
di wilayah desa Temajuk. Meskipun
tahun 2010 jumlah ini menurun menjadi
keberadaan Pokmaswas “Kambau Borneo”
1849 sarang. Secara proporsional, sarang
telah
telur yang diambil masyarakat pada tahun
mengawasi
2009 dan 2010 adalah 99% dan 95%. Data
masyarakat, namun luasnya pantai dan
perburuan telur penyu dapat dilihat pada
akses yang terbuka, tak berimbang dengan
tabel berikut ini :
jumlah
berupaya
Jumlah
Jumlah
Sehingga
sejumlah
pihak
aktivitas
memicu untuk
modus. Lembaga
Keterangan
2009 2.146 99 % 2010 1.849 95 % 2011 998 26 % 2012 905 22 % 2013 1.987 Lebih 40% Sumber : WWF Tahun 2013
dari
dan
mengambil telur penyu dengan berbagai
Sarang yang Diambil Tahun
menjaga
pantai
pengawas.
keberanian Tabel 1 Data Perburuan Telur Penyu Tahun 2009 - 2013
keras
Menurun Menurun Menurun Meningkat
WWF
Paloh
memulai
kegiatan sejak tahun 2011 terutama saat musim puncak bertelur. Setelah tiga tahun, tercatat bahwa aktivitas penyu bertelur paling banyak diantara Sungai Mutusan dan Pantai Belacan. Ada 8.541 sarang penyu selama Juni 2009 - Agustus 2012.
Namun, proporsi pengambilan tak
Untuk jenis penyu hijau (98,33 persen)
sah ini menurun drastis di dua tahun
Selain itu juga berdasarkan data dari
berikutnya (2011 dan 2012) dimana hanya
organisasi WWF di dapatkan bahwa
26% dan 22% sarang yang hilang atau
kondisi penyu paloh pada tahun 2009
diburu.
tingkat
sampai 2015 total sarang penyu adalah
perburuan telur penyu di tahun 2011
8.183, sarang yang terancam berjumlah
hingga 2012 tak lepas dari peranan
4.113,
Pokmaswas
diselamatkan berjumlah 3.982 sedangkan
Penurunan
Pokmaswas)
drastis
(Kelompok “Kambau
masyarakat
Borneo”
yang
sarang
sarang
yang
yang
mampu
tidak
dapat
diselamatkan
membantu memonitor Pantai Peneluran
berjumlah 88. Untuk lebih jelasnya dapat
Penyu Paloh sepanjang hari selama musim
dilihat pada tabel berikut :
puncak peneluran berlangsung (Juni – Oktober). Namun prestasi Pokmaswas “Kambau Borneo” ini tak bertahan lama. Di musim puncak 2013 perburuan telur penyu kembali meningkat yaitu >40% di wilayah Desa Sebubus dan hampir >95% 4 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Tabel 2 Total Kondisi Penyu Paloh Tahun 2011 – 2013
Bagaimana
proses
implementasi
kebijakan program pelestarian penyu hijau oleh WWF di Kecamatan Paloh
No
Kondisi Sarang Penyu
1 2
Sarang yang terancam Sarang yang tidak dapat di selamatkan 3 Sarang yang mampu diselamatkan TOTAL SARANG Sumber : WWF Tahun 2013
Jumlah Sarang 4.113 3.982
kabupaten Sambas.
4. Tujuan Penelitian Berdasarkan
88 8.183
pokok
permasalahan
diatas tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisa
Penyu membutuhkan tempat yang
tentang proses implementasi kebijakan
relative aman untuk bertelur, penyebab
program pelestarian penyu hijau oleh
pertama sehingga terjadi penurunan penyu
WWF di Kecamatan Paloh Kabupaten
yang bertelur di Pantai Paloh, diantaranya
Sambas.
karena gangguan dari lalu lintas aktifitas masyarakat di sekitar pantai yang menjadi lintasan
atau
tempat
penyu
bertelur.
B. KAJIAN TEORI
Kemudian beberapa tahun ini sebagian
Menurut Charles O Jones (1994: 15)
besar telur penyu di Pantai Paloh diburu,
implementasi adalah suatu proses antara
sehingga generasinya semakin berkurang.
suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan –
2. Fokus Penelitian Berdasarkan masalah yang dijelaskan
kegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan
pada latar belakang penelitian diatas, maka
kegiatan
fokus dalam penelitian ini adalah upaya
mengoperasikan sebuah program dengan
pelestarian penyu hijau yang hampir punah
pilar – pilar organisasi, interpretasi, dan
di Kecamatan Paloh yang dilaksanakan
aplikasi (pelaksanaan).
oleh lembaga WWF berdasarkan PP nomor
yang
dimaksudkan
untuk
Ketiga pilar penilaian tersebut dapat
5 tahun 1990 tentang konservasi sumber
dijelaskan sebagai berikut :
daya alam hayati dan ekosistemnya.
1.
Organisasi,
organisasi
seperti
Pemerintah Daerah beserta Satuan 3. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
menjalankan suatu kebijakan apakah
telah diuraikan diatas, maka perumusan
sudah
masalah dalam penelitian ini adalah :
sumber-sumber yang ada diorganisasi
optimal
dengan
didukung 5
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
tersebut, serta setiap organisasi harus
Gambar 1.1
memiliki struktur organisasi yang
Kerangka Pikir Penelitian
mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit – unit serta
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
metode untuk menjadikan program berjalan. 2.
Interpretasi,
para
pelaksana
kebijakan yaitu aktivitas pelaksana kebijakan
yang
menafsirkan
agar
program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat
dan
dapat
diterima
serta
dilaksanakan. Harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk
pelaksana
atau
petunjuk
teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 3.
Aplikasi
(Penerapan),
pelaksanaan berupa
petunjuk
apakah
peraturan/kebijakan pelaksana
Teori Charles O Jones implementasi kebijakan memfokuskan 3 aktifitas utama kegiatan yaitu :
Fenomena: 1. Banyak hambatan yang dirasakan oleh organisasi WWF dalam menjalankan program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh 3. Upaya penegakan hukum yang masih lemah dan belum ditetapkannya kawasan konservasi oleh Pemkab Sambas
1. Organisasi, 2. Interprestasi 3. Aplikasi.
dan
petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.
Implementasi Kebijakan Program Pelestarian Penyu Hijau yang dijalankan oleh lembaga World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dapat terlaksana mestinya C. METODEsebagaimana PENELITIAN
Dalam
penelitian
ini,
penulis
memilih jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
sebagai
pedoman
dasar
penulisan. Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana 6 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
keterangan yang ingin diperoleh di
Menurut
lapangan.
Nawawi
(1996:63),
deskriptif adalah masalah
metode
proses pemecahan
yang
diselidiki
c) Alat dokumentasi, yaitu alat yang
dengan
berupa kumpulan data berbentuk surat,
mengammbarkan atau melukiskan keadaan
catatan harian, kamera, perekam suara,
subjek dan objek penelitian pada saat
laporan
sekarang berdasarkan fakta – fakta yang
Kemudian diolah untuk dijadikan data.
tampak sebagaimana adanya.
atau
dokumentasi
resmi.
Selanjutnya teknik yang digunakan
Lokasi penelitian dilakukan di kantor
dalam menguji keabsahan data pada
WWF desa Sebubus dan bascamp WWF
penelitian ini adalah teknik triangulasi.
yang berada di pantai Sungai Belacan
Adapun triangulasi yang digunakan adalah
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
triangulasi sumber data dan triangulasi
Subjek dan Objek Penelitian penulis
teknik.
menentukan informan sebagai berikut: Kantor Camat Kecamatan Paloh, anggota WWF
Kecamatan
Paloh,
ketua
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pokmakwas Kecamatan Paloh dan 2 orang masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Paloh.
Hasil
dilapangan
menunjukkan saat ini ada beberapa faktor
Instrumen pengumpulan data yang
yang mempengaruhi efektifitas lembaga
digunakan dalam penelitian ini adalah
WWF
sebagai berikut :
pelestarian
a) Pedoman
penelitian
observasi,
menjalankan penyu
program
hijau
dengan
penulis
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
melihat gejala-gejala di lapangan yang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
berhubungan
Sumber
dengan
yaitu
dalam
permasalahan
Daya
Alam
Hayati
dan
yang diteliti, lalu membuat check list.
Ekosistemnya di Kecamatan Kabupaten
seperti mengadakan pencatatan kecil
Sambas sebagai berikut :
untuk
1. Organisasi
selanjutnya
dapat
digunakan
untuk memperkuat atau mendukung
Organisasi
dalam kebijakan
konteks
data dan keterangan dari masalah yang
implementasi
merupakan
diamati.
aktivitas untuk membentuk badan-badan,
b) Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan
unit-unit, beserta metode-metode yang
yang disusun secara sistematis dan
diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan
didasarkan
yang terkandung di dalam kebijakan.
pada
data-data
dan
7 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Organisasi merupakan kesatuan orang-
Dari wawancara di atas diketahui
orang yang melakukan pekerjaan dalam
bahwa di dirikannya organisasi WWF
ruang
beserta Pokmakwas di Kecamatan Paloh
lingkup
administrasi
(Jones,
1996:166).
diharapkan mampu membantu menahan
Satuan
dan
dan menjaga kelestarian hewan penyu agar
Perikanan (SDKP) memfasilitasi organisasi
tidak punah, menekan kegiatan perburuan
yang
penyu
ada
Dinas
Kelautan
dibawahnya
yaitu
Balai
dan
kegiatan
yang
dapat
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),
mengancam kelestarian penyu hijau di
World
Kecamatan
Wildlife
Pokmakwas
Fund
yang
(WWF)
menjalankan
dan
Paloh
yang
dapat
suatu
meneyebabkan kepunahan penyu. Karena
kebijakan yaitu program pelestarian penyu
Kecamatan Paloh ini merupakan lokasi
hijau di Kecamatan Paloh apakah sudah
peneluran penyu terpanjang di Indonesia
optimal dengan didukung sumber – sumber
terutama untuk penyu hijau.
yang ada diorganisasi tersebut, serta setiap organisasi
harus
anggota
WWF
juga
struktur
mengungkapkan jumlah peredaran telur
organisasi yang mencakup pembentukan
penyu baik dalam maupun luar negeri
atau penataan kembali sumber daya, unit-
berkisar rata-rata 5.000 butir per hari di
unit
masa
serta
memiliki
Herman
metode
untuk
menjadikan
program berjalan.
peneluran
antara
Juni
hingga
Agustus. Telur penyu yang akan dijual ke
Adanya kesatuan antar pelaksana
Malaysia transaksinya di laut. Kalau yang
kebijakan program pelestarian penyu hijau
beredar dalam negeri biasanya pembeli
di Kecamatan Paloh yang dilakukan oleh
datang langsung ke Desa Sebubus atau
organisasi WWF di dampingi Pokmakwas
Temajuk harga rata rata per butirnya
setiap malamnya melakukan pengawasan
Rp1.500. Tudingan penjualan telur penyu
terhadap penyu bertelur, rute panjang
itu akhirnya diakui
pengawas kawasan
pantai belasan kilometer mereka lalui
konservasi
Belimbing
untuk memantau pergerakan penyu. Jika
mengatakan
target ditemukan, tak jarang mereka harus
menyewa lima orang lapangan untuk
menunggu hingga 4 jam selesai penyu
berburu telur penyu, sewanya Rp300 per
bertelur.
kita
butir kalau pekerja dapat telur 1.000 butir
samarkan, gunanya untuk menghindari
maka kita bayar Rp300 para pekerja itu
pencurian
tak
dibayar dengan menggunakan uang hasil
bertanggung jawab,” (Wawancara dengan
penjualan telur penyu karena tidak ada
salah satu anggota WWF)
bantuan
“Bekas
yang
penyu
bertelur
dilakukan
orang
Tanjung bahwa
pemerintah
“Kita
daerah
beliau memang
untuk 8
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
menyewa
orang,
maka
kita
terpaksa
kebijakannya pemberian sanksi adalah
menjual sebagian telur buruan mereka.
tugas dari pemerintah itu sendiri. Lembaga
Selebihnya
WWF mengharapkan agar pemerintah
ditangkarkan
di
Pantai
Selimpai. Tetapi dari lokasi penangkaran
beserta
aparatnya
mau
lebih
di Pantai Selimpai, belum ada hasil tetasan
memperhatikan masalah perburuan penyu
telur penyu yang dilepas liarkan ke habitat
yang masih terjadi sampai sekarang.
mereka. Hanya ada 500-an tukik (anak
Payung hukumnya sudah ada dan jelas
penyu), baik penyu hijau maupun penyu
tinggal penegakannya.
sisik di situ. Karena tidak terawat dengan
Kesadaran
dari
serius
masyarakat
baik, banyak di antara tukik-tukik itu justru
Kecamatan Paloh juga sangat dibutuhkan
mati di kolam penangkaran.”
dalam berpartisipasi dengan organisasi
Dalam penyu
upaya
yang
pelestarian
merupakan
hewan
hewan
WWF
dan
POKMAKWAS
dalam
yang
menjalankan program pelestarian penyu
dilindungi dan terancam punah yang
yang ada di Kecamatan Paloh. Karena
diakibatkan berbagai faktor baik faktor
organisasi WWF dan POKMAKWAS ini
alam dan faktor dari manusia itu sendiri
adalah organisasi yang sangat berperan
pihak
seharusnya
penting dalam menjaga kehidupan penyu
pelaksanaan
di Kecamatan Paloh, bukan hanya itu saja
pemerintah
memperhatikan
tentang
dilapangan tentang implementasi kebijakan
WWF
yang ada. Namun secara fakta dilapangan
mengawasi dan melakukan monitoring
pihak
Sambas
terhadap penyu yang kedapatan naik
kurang memperhatikan dalam pelaksaan
kepantai. Bahkan organisasi WWF ini
dalam upaya pelestarian hewan penyu ini.
berupaya
Hal ini karenakan dalam upaya pelestarian
Kabupaten
hewan yang dilindungi seharusnya tidak
menetapkan kawasan konservasi di pesisir
dilakukan upaya penjual hewan yang
Kecamatan Paloh.
pemerintah
Kabupaten
dan
POKMAKWAS
keras
meminta
Sambas
selalu
pemerintah
agar
segera
terancam punah tersebut demi untuk menjaga kelestarian hewan tersebut di alam.
2. Interpretasi Interpretasi adalah penafsiran oleh
Ada pembatasan kewenangan dari
para pelaksana agar kebijakan menjadi
lembaga WWF, maupun POKMAKWAS
jelas dan dapat diterima serta dapat
yang berada di Kecamatan Paloh tidak
dilaksanakan.
memiliki
pelaksanaannya
wewenang
dalam
menindak
lanjuti para pemburu penyu karena dalam
Harus
dilihat
apakah
telah
sesuai
dengan
petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis 9
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
yang
dikeluarkan
oleh
berwenang. Pada
pejabat
aspek
yang
interpretation
berharga
bagi
Dikarenakan
masyarakat
keindahan
Sambas.
pantai
dan
(interpretasi), meliputi beberapa hal-hal
keberadaan penyu yang berkembang biak
yang berupa: isi dan tujuan dipahami,
di sepanjang Pantai Paloh. Oleh karena itu
petunjuk
pelaksanaan
jelas,
perkiraan
organisasi WWF dan POKMAKWAS
dan
konsisten,
mengajak masyarakat harus berperan aktif
penyusunan prioritas, memahami tanggung
untuk ikut melindungi keberadaan hewan
jawab, kreativitas yang besar, dukungan
yang hampir punah tersebut dari tangan-
masyarakat, sikap masyarakat, dan sumber
tangan yang tidak bertanggung jawab, dan
daya masyarakat (Jones,1984:178).
sebenarnya ada sebagian masyarakat yang
sumber
daya,
teliti
LembagaWWF
Wildlife
mengetahui tentang program pelestarian
Fund) dapat berjalan dengan baik jika
penyu hijau tetapi ada juga masyarakat
sudah
sama,
yang sama sekali tidak mengetahui tentang
pemerintah
upaya pelestarian penyu sebagai hewan
ada
(World
pemahaman
yang
terutama pihak pelaksana
pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat. WWF menjadi suatu lembaga
yang dilindungi ini. WWF
yang melakukan pengawasan satwa yang
pentingnya
tepat
sebagai
dan
dilaksanakan.
dapat
diterima
Semua
jenis
serta
penyu
di
menekankan keberadaan
mitra
bahwa Pokmaswas
pemerintah
dalam
mengawasi dan menjaga SDKP. Isi dan
Indonesia diberikan status dilindungi oleh
tujuan
Negara
dalam
tertuang di dalam UU No.31 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990
tentang Perikanan pasal 67 dimana pada
tentang konservasi sumber daya alam
pasal itu dinyatakan bahwa masyarakat
hayati dan ekosistemnya. Atas dasar
dapat diikutsertakan dalam membantu
hukum tersebut, maka WWF menetapkan
Pengawasan
penyu di pesisir Paloh sebagai hewan yang
dengan WWF sebagai mitra yang banyak
harus dijaga kelestariannya, mengingat
membantu dalam teknis monitoring di
semakin
lapangan sehingga kinerja POKMASWAS
sebagaimana
hari
tertuang
keberadaannya
kian
terancam.
menjadi
Herman salah satu anggota WWF
dapat
dipahami
Perikanan.
lebih
baik
Sebagaimana
Berkerjasama
serta
petunjuk
pelaksanaan juga jelas, banyak mendapat
mengatakan bahwa potensi sumber daya
pengalaman
alam yang berada di Kabupaten Sambas
memasang tag atau penanda pada penyu
terutama
menggunakan GPS, menghitung jumlah
Pesisir
Paloh
hingga
Desa
Temajuk merupakan aset yang sangat
berharga
seperti
cara
tukik dari cangkang telur dan lain-lain. 10
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Masyarakat di Kecamatan Paloh pun
pedoman program, pelaksanaan bersifat
menerima keberadaan organisasi WWF di
dinamis,
tempat mereka dan mendukung upaya
memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan
WWF membentuk program pelestarian
objektivitas, memiliki strategi yang tepat,
penyu hijau di Kecamatan Paloh untuk
mengelola
menjaga penyu dari kegiatan manusia yang
mengantisipasi pihak dirugikan (Jones,
dengan sengahja memburu telur penyu dan
1984:180). Penerapan ini dimaksudkan
menjualnya, walaupun sudah di awasi oleh
apakah pelaksanaan peraturan/kebijakan
tim WWF tapi masih ada saja sebagian
berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk
masyarakat yang melakukan perburuan dan
teknis
perdagangan
izin.
ketentuan, untuk dapat melihat itu harus
telah
pula dilengkapi dengan adanya prosedur
sangat
kerja yang jelas, program kerja serta
Padahal
telur
penyu
sebenarnya
mengetahui
bahwa
tanpa
mereka penyu
itu
dilindungi dan merupakan satwa langka
telah
berjalan
kebijakan,
sesuai
dan
dengan
Paloh
sudah
terjadi
sejak
lama
ini
Paloh
dikarenakan nilai ekonomi telur penyu
menyampaikan ”pencurian telur penyu
sangat tinggi harga telur penyu yang
sudah sangat memprihatinkan, upaya serius
beredar di pasaran mencapai Rp. 4.500
dari
segera
sampai
adalah
masyarakat tertarik untuk berburu telur
memberikan infrastruktur bagi masyarakat
penyu sebagai mata pencaharian. Sebelum
seperti
membangun
adanya WWF masyarakat yang dalam
pemasukan alternatif, proteksi habitat,
sistem perburuannya melakukan pajak
serta penegakan hukum yang konsisten.”
yaitu dengan membagi telur penyu yang
banyak
WWF
pendukung
tertentu,
Perburuan telur penyu di Kecamatan
Herman salah satu Anggota Program Penyu
hal-hal
jadwal kegiatan.
yang akan punah bila terus diburu.
Konservasi
kompromi
pihak
dikolaborasikan.
akses
perlu
Solusinya
jalan,
Rp
5.000
perbutir
sehingga
ditemukan oleh masyarakat 60 % dan 40% yakni 60% yang ditemukan dibiarkan
3. Aplikasi (Penerapan) Aplikasi ialah penerapan secara rutin
untuk ditetaskan dan 40% menjadi milik
dari segala keputusan dan peraturan-
masyarakat yang menemukannya. Namun
peraturan dengan melakukan kegiatan-
sejak masuknya WWF di Kecamatan Paloh
kegiatan
hal ini tidak diberlakukan lagi karena hal
untuk
tercapainya
kebijakan.
Pada
(aplikasi),
meliputi
aspek
tujuan
application
hal-hal
itu
akan
berdampak
kepada
tingkat
berupa:
populasi penyu yang berhasil menetas dan
menentukan tarif pembayaran, diarahkan
berkembang. Hal ini juga di tegaskan oleh 11
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Paktam selaku anggota WWF, beliau
Sambas, festival ini dihentikan. Alasan lain
mengatakan bahwa :
penghentian kegiatan pesta rakyat dan
Sistem yang dahulunya digunakan oleh
masyarakat
sekarang
ini
pelelangan telur penyu oleh pemerintah
tidak
daerah tersebut adalah karena dianggap
diberlakukan lagi karena hal ini akan
bertentangan dengan perundangan dan
berdampak terhadap populasi penyu yang
peraturan pemerintah tentang perlindungan
ada di Kecamatan Paloh. Dari pernyataan
penyu yaitu Undang – Undang Nomor 5
tersebut juga dapat dikatakan masyarakat
tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah
Kecamatan Paloh kurang mendapatkan
Nomor 7 tahun 1999.
informasi tentang hewan yang dilindungi secara
undang-undang
sehingga
Peneliti mendapatkan informasi dari Bapak
Herman
anggota
mngatakan
penyu sebagai mata pencaharian mereka.
penampung telur penyu siap membelo
merupakan
komoditi
perdagangan
“di
yang
masyarakat masih tetap memburu telur
Sejak dulu, telur penyu asal Paloh
bahwa
WWF
Malaysia
dengan harga 80 sen ringgit Malaysia
di
perbutir atau sama dengan Rp2800,- dan
Kalimantan Barat maupun di Sarawak
dijual kembali dengan harga pasar tiga
(Malaysia). Populasinya yang melimpah
butir
menjadikan telur penyu sebagai salah satu
Rp12.000,- dengan kurs satu RM adalah
pendapatan daerah Kabupaten Sambas dan
Rp3.500,-. Sedangkan harga jual lokal
juga merupakan wahana utama festival
Rp1.500,-, dijual
perang telur penyu. Festival yang ditandai
Rp.2.500 - Rp 3.500,-. Malaysia menjadi
dengan saling lempar telur penyu ini
target pasar perdagangan telur penyu asal
umumnya diselenggarakan diawal musim
Paloh. Selain lebih mahal, secara geografis
puncak peneluran (bulan Mei), untuk
lebih dekat lokasinya.” Meski berhasil
mengekspresikan rasa syukur masyarakat
menggagalkan
setempat terhadap melimpahnya telur-telur
perdagangan satwa ilegal namun proses
penyu di wilayah tersebut.
pengawasan di lapangan dinilai kurang
10
RM.
Per
butirnya
kembali
di
sejumlah
sekitar
kisaran
kasus
Namun, akibat eksploitasi masif telur
maksimal. Bapak Herman mengatakan
penyu yang terjadi sejak lama, maka
sejauh pengamatannya pada tahun 2015
populasinya pun menjadi sangat berkurang.
cukup
Sehingga sejak tahun 2005, bersamaan
melaporkan dugaan perdagangan satwa
dengan
ilegal, namun tindak lanjut dari laporan-
pencabutan
regulasi
Pajak
Pendapatan Daerah terhadap Pelelangan
banyak
masyarakat
yang
laporan tersebut dinilai lambat.
Telur Penyu oleh Pemerintah Kabupaten 12 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Selain itu Herman menambahkan
E. KESIMPULAN
kasus-kasus perdagangan satwa ilegal yang
Berikut beberapa kesimpulan yang
berhasil dibongkar minim memberi efek
dapat penulis sampaikan berkenaan dengan
jera bagi para pelakunya. Sebagian besar
proses yang mempengaruhi implementasi
pelaku berhasil lolos dari jerat hukum.
kebijakan program pelestarian penyu hijau
Bahkan
belum
di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
menyentuh aktor utama perdagangan satwa
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5
ilegal ini yang ditindak hanya pelaku
tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya
perdagangan burung tapi pelaku lain lepas
alam hayati dan ekosistemnya. Adapun
hanya satwanya yang disita. Kemudian
yang
yang dibongkar hanya pedagang-pedagang
implementasinya adalah :
kecil saja.
1. Organisasi
aparat
terkait
dinilai
mempengaruhi
proses
Dalam upaya pelestarian penyu di
Organisasi WWF Indonesia sejak
Kecamtaan Paloh pihak terkait melakukan
tahun 2009 hadir di Paloh membantu
upaya preventif yaitu dengan mengajak
Pemerintah setempat melakukan program
masyarakat
pelestarian penyu hijau dan konservasi
untuk
melakukan
upaya
pelestarian terhadap penyu di kecamatan
pesisir.
paloh agar tetap terjaga kelestariannya.
tantangan berat namun kerja keras WWF
Dalam
di Kecamatan Paloh berhasil menggugah
upaya
ini
WWF
dan
Meskipun
mendapat
POKMAKWAS bekerjasama dalam upaya
kesadaran
monitoring terhadap penyu yang naik ke
melecut semangat sebagian warga untuk
pantai untuk bertelur. Dalam kegiatan
memproteksi reptil langka tersebut dengan
monitorinng WWF dan POKMAKWAS
membentuk
membagi pantai menjadi beberapa zona
Pengawas atau Pokmaswas, salah satunya
dari sepanjang pantai di Kecamatan Paloh.
yakni Pokmaswas Kambau Borneo di Desa
Pembagian zona ini agar memudahkan
Sebubus.
dalam
pembagian
memonitoring pantai
pantai,
kecamatan
tugas ini
paloh
warga
awalnya
setempat.
kelompok
Bahkan,
Masyarakat
untuk
Sebagian besar kawasan pantai
dikerenakan
Paloh tidak dilindungi dan terancam oleh
yang
cukup
aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal
panjang sehingga tidak dapat dilakukan
telur penyu, oleh karena itu dengan
beberapa orang saja dalam semalam.
kehadiran organisasi WWF di Kecamatan Paloh ini diharapkan supaya organisasi WWF
dapat
membantu
dalam 13
LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
mempertahankan dan menjaga populasi penyu agar tidak terancam punah.
Kesadaran Kecamatan mengingat
masyarakat
Paloh akan
sangat
di
diperlukan
pentingnya
menjaga
habitat dan populasi penyu agar tidak
2. Interpretasi Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari masyarakat yang
punah dan tentunya perlu juga dukungan dari pemerintah setempat.
tinggal di Desa Sebubus Kecamatan Paloh, mengatakan bahwa lembaga WWF selalu
3. Aplikasi
terbuka dan sering melakukan sosialisasi
Penggunaan
pembayaran
dan monitoring agar masyarakat lebih
dengan
faham tentang satwa-satwa
pembagian telur penyu oleh masyarakat
penyu
hijau
yang
tidak
terutama seharusnya
sudah
melakukan
tarif
tidak
penetapan
diberlakukan
pajak
lagi
di
dijadikan perburuan dan perdagangan.
Kecamatan Paloh. Pencabutan regulasi
Lembaga
WWF
Pajak
sosialisasi
dan
selalu
melakukan
monitoring
Pendapatan
Daerah
terhadap
kepada
Pelelangan Telur Penyu di lakukan dengan
masyarakat setempat untuk bersama-sama
alasan karena hal ini akan berdampak
melindungi habitat penyu dari dampak
terhadap populasi penyu yang ada di
negatif.
Kecamatan Paloh, masyarakat Kecamatan
Oleh karena itu masyarakat di Kecamatan
Paloh
pun
menerima
Paloh
kurang
mendapatkan
informasi
tentang hewan yang dilindungi secara
keberadaan organisasi WWF di tempat
undang-undang
sehingga
masyarakat
mereka dan mendukung upaya WWF
masih tetap memburu telur penyu sebagai
membentuk program pelestarian penyu
mata pencaharian mereka.
hijau di Kecamatan Paloh untuk menjaga
Untuk menjaga kelestarian hewan
penyu dari kegiatan manusia yang dengan
penyu ini tidak hanya dapat dilakukan oleh
sengahja
pihak
memburu
telur
penyu
dan
WWF
saja
akan
dukungan
menjualnya, Walaupun sudah di awasi oleh
masyarakat seperti adanya Pokmakwas
tim WWF tapi masih ada saja sebagian
juga merupakan suatu keharusan dalam
masyarakat yang melakukan perburuan dan
upaya pelestarian hewan penyu tersebut.
perdagangan
izin.
Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun
telah
1990 tentang Konservasi Sumber Daya
sangat
Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku
dilindungi dan merupakan satwa langka
perdagangan (penjual dan pembeli) satwa
yang akan punah bila terus diburu.
dilindungi seperti penyu itu bisa dikenakan
Padahal mengetahui
telur
penyu
sebenarnya bahwa
tanpa
mereka penyu
itu
14 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta.
Dukungan
Kabupaten
dari
Sambas
pemerintah
penulis
tindakan
harus
sebaiknya
dilakukan
menghimbau
aparat
kepada masyarakat Kecamatan Paloh,
penegak hukum sangat di harapkan untuk
untuk bisa menjaga perilaku hidup
bisa
keseharian
bekerjasama
maupun
2. Menurut
dalam
memberantas
untuk
tidak
membuang
perburuan telur penyu di pesisir pantai
sampah sembarangan terutama di pesisir
Paloh.
pantai
yang
dekat
dengan
tempat
peneluran penyu yang menyebabkan penyu mati karena memakan sampah tersebut.
F. SARAN
Karena
sampah
memang
berpengaruh banyak. Dengan menelan Berdasarkan kesimpulan dari hasil
sampah, terutama sampah plastik, maka
penelitian yang telah dikemukakan di atas,
ancaman hidup penyu semakin nyata.
maka dapat diberikan saran-saran yang
Selain
nantinya diharapkan dapat terlaksananya
masyarakat
pelestarian penyu hijau di Kecamatan
karena sudah berstatus satwa langka.
Paloh kabupaten Sambas. Saran-saran yang
3. Indikasi kegagalan perlindungan Penyu
itu
juga untuk
hijau
1. Pemerintah dan aparat penegak hukum
eksploitasi Penyu hijau
mengambil
tindakan
untuk
kepada
menjaga
dimaksud adalah:
perlu
ditunjukkan
meminta
oleh
penyu
tingginya di berbagai
Kecamatan Paloh, penurunan jumlah
menghentikan perdagangan ilegal telur
penyu
penyu tersebut. Akan tetapi pemberian
peneluran
status perlindungan saja jelas tidak
pemerintah dalam menjaga pelestarian
cukup
penyu
untuk
memulihkan
atau
yang
mendarat
dan
serta
di
pantai
kurangnya
peran
rendahnya
dukungan
setidaknya mempertahankan populasi
masyarakat. Ancaman kepunahan Penyu
penyu di
Indonesia.
Pengelolaan
hijau semakin nyata jika pemerintah
konservasi
yang
komprehensif,
tidak segera menghentikan eksploitasi
sistematis dan terukur mesti segera
Penyu
dilaksanakan, diantaranya dengan cara
Penyu hijau dari kepunahan diperlukan
memberikan pengetahuan teknis tentang
analisis kebijakan perlindungan dan
pengelolaan konservasi
perumusan
pihak-pihak
terkait
penyu bagi khususnya
hijau.
Untuk
alternatif
penyelamatan
perlindungan
Penyu hijau di masa mendatang.
pelaksana di lapangan. 15 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
G. REFERENSI
(Konsep,Teori dan Aplikasi ). Pustaka Peajar: Yogyakarta.
1.
Sudarto. 1995. Metodelogi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Buku-Buku:
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Bungin, Burhan. 2003.Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada Huberman, Miles.2006. Analisis data kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif). Jakarta : Gaung Persada Press. Jones, Charles O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers. Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Robbins, Stephen P. 1994.Teori Organisasi Struktur; Desain & Aplikasi. Jakarta:Arcen. Segara, R.A. 2008. Studi Karakteristik Biofisik Habitat Peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pangumbahan Sukabumi, Jawa Barat).Skripsi.Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan.Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.Bogor.95 hlm. Subarsono. Publik
2005.
Analisa
Kebijakan
Sugiyono. 1998. Metode Penelitian Administratif. Jakarta : Rineka Cipta. _______. 2005. Metode Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Penelitian
Sugito, dkk. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan. Pontianak. Universitas Tanjungpura.
2.
Internet
Anonim, 10 November 2010. Rancangan Penanggulangan Populasi Penyu Hijau (Chelonia mydas). Diambil pada tanggal 3 Maret 2016 dari http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/.pdf. Teguh Imam Wibowo, 13 Maret 2011. Penyu Paloh Yang Makin Terhimpit. Diambil pada Tanggal 3 Maret 2016 dari http://www.kalimantannews.com/berita.php?idb=4903 Andi Fachrizal, 17 Oktober 2013. Penyu Terancam, Paloh Didesak jadi Kawasan Konservasi. Diambil pada tanggal 3 Maret 2016 dari http://www.mongabay.co.id/2013/10/17/pe nyu-terancam-paloh-didesak-jadi-kawasankonservasi/ Firmansyah, Selasa 5 Februari 2013. Penyu Paloh dipresentasikan di simposium internasional. Diambil pada 3 Maret 2016 dari http://www.antaranews.com/berita/356762/ penyu-paloh
16 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurnafis.untan.ac.id
Hermayani, 02 Mei 2014. Telur Penyu Paloh Diselundupkan ke Sarawak. Diambil pada 3 Maret 2016 dari http://www.sinarharapan.co/news/read/140 502065/Telur-Penyu-PalohDiselundupkan-ke-Sarawak Hendra, 07 April 2014. Penyu Paloh Masih Terancam. Diambil pada 3 Maret 2016 dari http://www.jpnn.com/read/2014/04/07/226 760/Penyu-Paloh-Masih-Terancam WWF Indonesia, 26 Juni 2012. Meloloh masyarakat akan pentingnya pesisir Paloh. Diambil pada 3 Januari 2016 dari http://www.wwf.or.id/?25470/Melolohmasyarakat-akan-pentingnya-pesisir-Paloh Antara kalbar, 24 Mei 2013. WWF: Jumlah Penyu Di Paloh Terus Menurun. Diambil pada 3 januari 2016 dari http://kalbar.antaranews.com/berita/31309 7/wwf-jumlah-penyu-di-paloh-terusmenurun
3.
Undang – Undang
Undang-undang nomor-5 tahun 1999 tentang Konsenversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang nomor-7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis - jenis tumbuhan dan satwa. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan, (Jakarta, 2004)
17 LIZAWATI, NIM. E21112043 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA
JURNAL MAHASISW A
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmatis.untan.ac.id LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP
: .b.(~A.~.~T.!
.
: f:~!!.~~'?':=J.l ~'?~~ : ISIP I .n~.':-!..~.i?I?f.I~!£T.g~.~! : .I.Y1.l! ../!P.l!1. !IY.U-::T.~{ff:.~..!'!f.~.f?:A
. .
: /P ....)l!.~!
.
.
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **) :
..... I.I!J.P!ld!.'.(t:!..T.f!t.f..I ............ Q.~~h
P..n.f.~.T.1.€.'.fT.('/ ...f..(t!.'t.(/ .. HrJl'rY . ~8?c~.F?. ..~.?!.(.!i:.;!j}.1:8..W¢.kJ>. .(-.fE£... E.l!.Nl?. L ~~.f.) ..P.I.. fst.:(!.tl?'lf.l:.T:-&.'!. ..PtJ:t..i2.tf. ..
....... f:S1 ~.I!.Etr:r.c: N.
ISf.f!:..(:1.~.f:..f!t:.;y .. ~f?~!?:!f.I!:t
~.~.t:>J.f?.t!'s!:'.
.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):
c:::J
Secarafulltex
r:s;ft content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jumal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Dibuat di Pada tanggal
Pontianak :
J.Ct .. A9Y..~.Y.~.~.~.
7~"/
R6,r.I .....'.I.M.~.~'~..•
~~~~~~-.(1..r. ..~ __.,.~'t1"J
/-13wAw A-r
NIM. ~.~!!.'.c?::f.?13
t
.
Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (PublikaIGovernanceIAspirasiISociodevISosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jumal, berkas ini harns di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)