IMPLEMENTASI ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Erick Ferdiawan Kertahadi Bambang Ismono (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
[email protected] ABSTRACT This research is conducted according to implementation of E-NOFA at KPP Pratama Malang Utara. The Analysis of Implementation is reviewed by tax invoice serial number publishing mechanism, the ammount of taxable entreprenuer using E-NOFA, the quantity of E-NOFA published, obstacles in implementation of E-NOFA and its problem solving. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data sources were collected from interview and secondary data. The result of this research, the implementation of E-NOFA at KPP Pratama Malang utara has had improvement administration system of VAT which can be seen from significant change in numbering serial of tax invoice. Implementation E-NOFA at KPP Pratama Malang utara has some problems which are divided by 2, external problem and internal problem. The effort which can be done by KPP Pratama Malang Utara including preparing about implementation of e-Tax Invoice, can not giving total limit for E-NOFA order, fixing connection and internet network, urges non-taxable entrepreuner for not publishing serial number of tax invoice and actively socialize long time before implementation of new policy Key Word: Tax Invoice, electronic serial number of tax invoice, Taxable Entrepreneur, Value Added Tax, and administration system of VAT ABSTRAK Penelitian ini dilakukan pada implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Analisis atas implementasi e-NOFA ditinjau dari mekanisme penerbitan nomor seri faktur pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-NOFA, jumlah penerbitan e-NOFA, hambatan dalam pelaksanaan e-NOFA dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perbaikan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak. Implementasi e-NOFA di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami beberapa hambatan yang dibedakan menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yaitu diantaranya dengan mempersiapkan pelaksanaan e-Tax Invoice, tidak membatasi jumlah permintaan e-NOFA, memperbaiki koneksi atau jaringan internet, menghimbau wajib pajak non pengusaha kena pajak untuk tidak menerbitkan nomor seri faktur pajak dan melaksanakan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan peraturan baru. Kata Kunci: Faktur Pajak, Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak,
Pengusaha Kena Pajak, Pajak
Pertambahan Nilai, dan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
PENDAHULUAN
untuk
menyelewengkan
Berdasarkan Perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai
dengan
diseluruh
maraknya
sektor
kegiatan
usaha
perekonomian,
seperti
beberapa
faktur
pajak.
permasalahan
dengan faktur pajak, DJP berkomitmen untuk mengatasi
permasalahan
tersebut
dengan
mempurnakan peraturan tentang faktur pajak.
munculnya beberapa merek pada sektor dagang
Penyempurnaan
peraturan
mengenai
maupun
pajak
tertuang
dalam
jasa.
Peningkatan
merek
tersebut
terkait
tersebut
faktur
Peraturan
memberikan dampak pada peningkatan taraf
Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/Pj/2012.
hidup
dengan
DJP menyempurnakan aturan mengenai faktur
Meningkatnya
pajak dalam PER-24/pj/2012 tersebut dengan
konsumsi masyarakat tersebut menjadi sumber
beberapa perubahan diantaranya yaitu PKP tidak
potensial yang harus digali untuk menambah
diperkenankan untuk menuliskan sendiri nomor
penerimaan negara dari sektor pajak.
seri faktur pajaknya, nomor seri faktur pajak
masyarakat
peningkatan
daya
yang
diikuti
konsumsi.
Pajak yang berhubungan dengan konsumsi
tersebut dilakukan secara elektronik oleh DJP.
masyarakat yaitu pajak pertambahan nilai (PPN).
PKP yang ingin menggunakan faktur pajak harus
PPN dikenakan secara tidak langsung atas
mengajukan permohonan kode aktivasi dan
konsumsi
yang
password ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
mengonsumsi barang kena pajak dan/atau jasa
PKP tersebut terdaftar. Permintaan nomor seri
kena pajak, maka secara tidak langsung telah
faktur pajak secara elektronik tersebut dikenal
membayar pajaknya kepada negara, karena PPN
dengan dengan istilah e-NOFA yang merupakan
sudah termasuk dalam harga pembelian barang
kependekan dari elektronik nomor seri faktur
tersebut.
pajak
pajak. e-NOFA diterapkan di seluruh KPP di
penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi
Indonesia sejak diberlakukannya PER-24/pj/2012.
perpajakan tahun 1983.
Munculnya e-NOFA juga secara otomatis tidak
dalam
PPN
negeri.
Masyarakat
menggantikan
Reformasi
perpajakan
peran
di
Indonesia
memberlakukan penomoran seri faktur yang
mengalami perubahan besar khususnya pada
dilakukan secara manual. Hal tersebut bertujuan
perubahan sistem administrasi PPN. Perubahan
untuk menghindari terjadinya penyelewengan
tersebut
faktur pajak.
dilatarbelakangi
dengan
tidak
optimalnya penerimaan PPN yang disebabkan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
oleh penyalahgunaan faktur pajak. Faktur pajak
mengetahui dan mendeskripsikan implementasi
merupakan
e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara, serta
bukti
pemungutan
PPN
atas
penyerahan barang dan/atau jasa. Faktur pajak
mengetahui hambatan dan upaya perbaikannya.
tersebut disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan dengan tujuan untuk
TINJAUAN PUSTAKA
memperoleh keuntungan. Direktorat Jenderal
Pengertian Implementasi
Pajak (DJP) mencatat lebih dari 50% kasus pajak yang ada di Indonesia disebabkan oleh kasus
Implementasi menurut Wahab (2008:65)
faktur pajak fiktif. (Direktorat Jenderal Pajak,
yaitu “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
2014)
individu Faktur pajak fiktif menurut Yamin dan
atau
kelompok
pejabat-pejabat,
pemerintah
atau
kelompok-
swasta
yang
Putranti (2009:1-7) adalah faktur pajak yang tidak
diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang
sah, misalnya karena identitas pengusaha kena
telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.
pajak
dengan
Studi implementasi adalah studi perubahan,
keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang
bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana
diterbitkan pengusaha dengan menggunakan
kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, Ia
nama, NPWP, dan nomor pengukuhan PKP lain.
juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari
Berdasarkan data dari DJP, selama tahun 2008 s/d
kehidupan politik, bagaimana organisasi di luar
2013 tercatat ada 100 kasus faktur pajak yang
dan di dalam sistem politik menjalankan urusan
menyebabkan kerugian mencapai Rp. 1.461
mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa
Milyar
2014).
motivasi mereka untuk bertindak seperti itu, dan
Penyalahgunaan faktur pajak tersebut disebabkan
apa motivasi yang lain mungkin membuat
karena lemahnya pengawasan yang dilakukan
mereka
oleh DJP, khususnya dalam hal penomoran
2006:463). Berdasarkan pendapat di atas maka
faktur pajak. PKP sejauh ini diberikan wewenang
dapat
untuk menuiskan sendiri nomor seri faktur
merupakan sebuah tindakan yang dilakukan
pajaknya
dalam
untuk melaksanakan suatu kebijakan sesuai
sehingga
kebijakan
(PKP)
penerbit
(Direktorat
tidak
sesuai
Jenderal
transaksi tersebut
Pajak,
yang
dilakukan,
disalahgunakan
dengan
bertindak
secara
disimpulkan
tujuan
berbeda”
bahwa
(Parson,
implementasi
diberlakukannya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
kebijakan 2
tersebut. Implementasi merupakan cara yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mulai 1
digunakan
Januari 2014, batasan untuk dikukuhkan sebagai
untuk
mengetahui
ketepatan
kebijakan baru tersebut untuk diterapkan dalam
PKP
suatu instansi, perusahaan atau masyarakat
4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.
yaitu
peredaran
bruto
diatas
Rp.
umum, sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang
mendukung
dan
menghambat
Faktur Pajak
implementasi suatu kebijakan.
Faktur
pajak
menurut
Mardiasmo
(2009:288) adalah bukti pemungutan pajak yang Pengertian Perpajakan
dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan
Menurut Soemitro dalam Waluyo (2011:2)
barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara
pemungutan pajak karena impor barang kena
berdasarkan
dapat
pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
Bea dan Cukai. Faktur pajak memiliki peran yang
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
sangat penting dalam proses transaksi yang
dikeluarkan
pengeluaran.
dilakukan oleh PKP. Faktur pajak berfungsi
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat
sebagai bukti pemungutan bagi PKP dalam
disimpulkan bahwa pajak memiliki manfaat atau
melakukan penyerahan barang dan/atau jasa,
kontribusi
faktur
undang-undang
untuk
yang
(yang
membayar
sangat
besar
bagi
negara
pajak
juga
berfungsi
sebagai
bukti
meskipun proses pemungutan pajak tersebut
pemungutan PPN dan juga sebagai sarana
bersifat memaksa.
pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak hanya bisa digunakan oleh PKP. WP
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
non PKP dilarang untuk menerbitkan faktur
PPN merupakan pajak yang berkaitan erat
pajak.
dengan transaksi perdagangan. PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam
Roadmap PPN
negeri atau lebih tepatnya dikenakan pada setiap
Pembenahan administrasi PPN merupakan
penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan
kewajiban yang harus dilakukan oleh DJP untuk
oleh PKP. PPN memiliki karakteristik yang
memenuhi
membedakan
lainnya.
mendapatkan pelayanan terbaik. DJP tengah
Karakteristik PPN menurut Sukardji (2014:1)
berupaya untuk melakukan pembenahan sistem
adalah sebagai berikut:
administrasi PPN yang sudah dirancang sejak
1. Pajak Tidak Langsung
tahun 2011. Rancangan pembenahan administrasi
2. Pajak Objektif
PPN dilakukan secara bertahap sampai 4 tahun
dengan
pajak
yang
3. Multi Stage Levy 4. Mekanisme
hak
wajib
pajak
yang
layak
ke depan sejak rancangan itu dibuat. Roadmap
Perhitungan
PPN
terutang
menggunakan Indirect Substraction Methods
tersebut dibagi secara bertahap selama 4 tahun dikarenakan
untuk
melakukan
pembenahan
5. Non Kumulatif
administrasi PPN tidak bisa dilakukan secara
6. Tarif Tunggal
keseluruhan, namun harus dilakukan secara
7. Dikenakan atas Konsumsi dalam Negeri
bertahap. Tahun 2011, DJP melakukan pembenahan
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
administrasi
tahap
mendasar
yaitu
dengan
PKP merupakan salah satu subjek PPN.
melakukan evaluasi bentuk pelaporan SPT.
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN, yang
Tahun 2012, pembenahan yang dilakukan yaitu
dimaksud dengan PKP adalah pengusaha yang
dalam hal penerbitan peraturan PER-05/PJ/2012
melakukan
sebagaimana
penyerahan
BKP
dan/atau
telah
diubah
dengan
PER-
penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan
20/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha
undang-undang. Menurut Pandiangan (2014:98),
Kena Pajak Tahun 2012. Hal tersebut dilakukan
syarat dikukuhkan sebagai PKP terdiri dari dua
karena banyak PKP yang tidak tertib dalam
yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan
menjalankan
keajibannya.
objektif. Persyaratan subjektif yang dimaksud
mewajibkan
seluruh
yaitu setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang
menggunakan pelaporan SPT secara elektronik
dikenai PPN berdasarkan UU PPN. Persyaratan
(e-SPT) (PER-11/PJ/2013). Bagi PKP orang pribadi
objektifnya
yaitu
yang
yang melakukan transaksi lebih dari 25 dokumen
melakukan
kegiatan
dimaksud
(dokumen faktur pajak atau dokumen yang
dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Besarnya jumlah
dipersamakan dengan faktur pajak dan/atau nota
penyerahan
retur atau nota pembetulan) dalam satu masa
atau
setiap
pengusaha
sebagaimana peredaran
usaha
yang
Tahun
PKP
2013,
Badan
untuk
dilakukan oleh pengusaha di atas batasan yang Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
DJP
3
pajak dan PKP orang pribadi yang melakukan
yang berlaku, sehingga PKP tidak memiliki
penyerahan barang dan jasa dalam satu masa
wewenang lagi untuk menerbitkan nomor seri
pajak
akan
faktur pajak. Dalam PER-24/PJ/2012 disebutkan
juga
bahwa yang dimaksud dengan nomor seri faktur
melakukan segmentasi PKP yang akan dibedakan
pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh
berdasarkan dengan omset dari PKP tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan
Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk
Nomor
Batasan
penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, PKP
angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf
Yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 Milyar
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
dalam satu tahun maka akan dikategorikan
Berikut adalah format pemberian kode dan
sebagai pengusaha kecil. Tahun 2013, selain
nomor Seri Faktur Pajak:
lebih
diwajibkan
dari
Rp.400.000.000,00
menggunakan
197/PMK.03/2013
e-SPT.
DJP
Tentang
kewajiban menggunakan e-SPT, pembenahan administrasi penggunaan berbeda
PPN
yang
e-NOFA.
dengan
dilakukan
Penggunaan
penggunaan
yaitu
XXX.XXX.XX.XXXXXX
e-NOFA
faktur
pajak
1. 2 (dua) digit kode transaksi (ditandai dengan
sebelumnya. PKP tidak bisa menulis sendiri nomor fakturnya. PKP yang bersangkutan harus
warna merah) 2. 1 (satu) digit kode status (ditandai dengan
meminta nomor seri faktur pajak melalui KPP tempat PKP tersebut terdaftar, dikarenakan
warna hitam) dan ; 3. 13 (tiga belas) digit nomor transaksi yang
penomoran seri faktur pajak dilakukan secara
ditentukan
sistem
(ditandai dengan warna biru).
oleh
DJP.
Tahun
2014
DJP
akan
oleh
Direktur
Jenderal
Pajak
menerapkan e-Tax Invoice. Penerapan e-Tax Invoice tersebut tidak dilaksanakan sekaligus kepada PKP di seluruh Indonesia, namun DJP akan menjadwalkan penerapan e-Tax Invoice sesuai dengan wilayah. Wajib Pajak tertentu yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta menerapkan e-Tax Invoice mulai 1 Juli 2014. Wajib Pajak tertentu yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali akan menerapkan e-Tax Invoice mulai 1 Juli 2015. Penerapan e-Tax Invoice secara serentak seluruh Indonesia akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2016.
Pengisian kode transaksi dan kode status pada nomor seri faktur pajak mengacu pada PER24/PJ/2012. METODE PENELITIAN Penelitian ilmiah memiliki beberapa jenis metode
penelitian
yang
digunakan
untuk
mendukung peneliti mulai dari penyusunan awal hingga peneliti memperoleh informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang diuji dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti
Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) Penomoran seri faktur pajak bertujuan untuk mempermudah pengadministrasian setiap transaksi
yang
dilakukan
oleh
PKP.
Pada
awalnya penomoran seri faktur pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki wewenang untuk memberi nomor seri faktur pajak dan melaporkannya, namun, beberapa tahun terakhir terjadi penyelewengan pajak yang disebabkan oleh faktur pajak fiktif. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya untuk mencegah penyelewengan tersebut. Salah satu upaya
yang
menerbitkan
dilakukan e-NOFA.
adalah
dengan
Perbedaan
e-NOFA
dengan penomoran seri faktur pajak sebelumnya yaitu
terletak
pada
proses
penomorannya.
Penerbitan e-NOFA dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat
wajib
pajak
terdaftar.
Proses
permintaannya harus sesuai dengan peraturan
menggunakan penelitian tersebut karena peneliti ingin
menguraikan
penjelasan
dan
gambaran,
pemahaman
pelaksanaan, yang
lebih
mendalam terkait dengan pelaksanaan e-NOFA di
KPP
Pratama
Malang
Utara.
Penelitian
deskriptif menurut Moleong (2009:6) adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk
itu
peneliti
mengungkapkan
dibatasi
fakta-fakta
hanya
dan
tidak
menggunakan pengujian hipotesa. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi dokumentasi,
serta data sekunder arsip
dan
hal
berupa
lain
yang
berhubungan dengan tema penelitian. Fokus penelitian
ini
disesuaikan
dengan
rumusan
masalah dan tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Fokus penelitian tersebut yaitu: 1. Implementasi penerbitan e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
e-
aktivasi dan password tersebut disusun secara
NOFA di KPP Pratama Malang Utara dan
lengkap agar memudahkan PKP yang ingin
kesesuaiannya
mengajukan
a) Mekanisme
pelaksanaan
penerbitan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. b) Jumlah permintaan dan penerbitan eNOFA di KPP Pratama Malang Utara
nomor
seri
faktur
pajak.
Perbedaan lain yang terdapat pada kebijakan e-NOFA yaitu mengenai jumlah permintaan nomor seri faktur pajaknya. PKP untuk
c) Sistem pengadministrasian faktur pajak sebelum dan sesudah diterapkan e-NOFA 2. Hambatan dalam pelaksanaan e-NOFA di
pertama
kali
menggunakan
e-NOFA
diperkenankan untuk minta nomor seri faktur pajak sebanyak 75. Asumsinya bahwa setiap
KPP Pratama Malang Utara
bulan
b) Faktor Internal
menggunakan nomor seri faktur pajak sebesar
c) Faktor Eksternal
25, sehingga 75 nomor seri faktur pajak
PKP
tersebut
diperkirakan
3. Upaya yang harus dilakukan KPP Pratama
tersebut asumsi penggunaan selama 3 bulan
Malang Utara dalam memperbaiki hambatan
pertama. PKP diperkenankan untuk meminta
pelaksanaan e-NOFA
lebih nomor seri faktur pajak sebesar 120% dari sebelumnya. PKP juga diwajibkan untuk
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu
analisis
kualitatif
model
Miles,
Huberman dan Saldana (2014:33) yang terdiri dari
pengumpulan
data
(data
collection),
kondensasi data (data condensation), penyajian
melaporkan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakannya pada akhir tahun. b. Jumlah Permintaan dan Penerbitan e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara
data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).
KPP Pratama Malang Utara merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal (DJP)
yang
berada
dibawah
dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Malang Utara terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. KPP Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan dari
total
lima
kecamatan
tersebut,
yaitu
kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.
1. Implementasi Penerbitan e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara a. Mekanisme dengan
Penerbitan
Peraturan
e-NOFA
Sesuai
Perundang-undangan
diterbitkannya
PER-24/PJ/2012
melaksanakannya dan merubah mekanisme penomoran seri faktur pajak. Berdasarkan tersebut
PKP
yang
akan
menggunakan nomor seri faktur pajak harus meminta kode aktivasi dan password sesuai dengan
pasal
8
PER-24/PJ/2012
dan
permintaan nomor seri faktur pajak sesuai pasal
9
dalam
dan tugas
merupakan tugas dari seksi pelayanan dari KPP. Pelayanan terhadap e-NOFA dilakukan di bagian front office/TPT masing-masing kantor yang dilayani oleh petugas e-NOFA. Petugas yang bersangkutan wajib memeriksa terlebih dahulu dokumen yang dijadikan sebagai syarat permintaan e-NOFA sesuai dengan pasal 8 dan 9 PER-24/PJ/2012 sebelum menerbitkan jumlah nomor seri faktur pajak sesuai dengan permintaan. Atas penerbitan nomor seri faktur pajak tersebut petugas eNOFA juga wajib untuk merekam jumlah permintaan dan penerbitan e-NOFA. Berikut adalah penyajian data terkait dengan jumlah pengguna e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara sejak diberlakukannya e-NOFA sampai dengan akhir 2014: Tabel 1. Jumlah Pengguna e-NOFA di KPP Malang Utara
1
tersebut maka seluruh KPP di Indonesia wajib
PER-24/PJ/2012
e-NOFA
merupakan
pelayanan kepada WP. E-NOFA tersebut
No
yang mengaturnya Sejak
permintaan e-NOFA
masing-masing KPP sebagai bagian dari
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak
Menerima menerbitkan
PER-24/PJ/2012
tersebut.
Mekanisme permintaan permohonan kode
2
Keterangan
Tahun 2013 980 824 156
2014 Jumlah PKP 862 PKP Badan 761 PKP OP 101 Jumlah PKP Pengguna e383 392 NOFA PKP Badan Pengguna e321 318 NOFA PKP OP Pengguna e62 74 NOFA Tabel dilanjutkan ke halaman berikutnya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
memudahkan pelayanan kepada WP dan juga
Lanjutan tabel 1 No
Tahun
Keterangan
2013
% Jumlah PKP Pengguna eNOFA thd Jumlah PKP Total 4 % Jumlah PKP Badan Pengguna e-NOFA thd Jumlah PKP Badan 5 % Jumlah PKP OP Pengguna eNOFA thd Jumlah PKP OP Sumber: Data Diolah (2015)
menghindari terjadinya penyalahgunaan faktur
2014
pajak. Dalam pembahasan ini, peneliti membagi
3
sistem 39,08%
45,47%
pengadministrasian
faktur
pajak
di
Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu sistem pengadministrasian faktur pajak sebelum dan sesudah diterapkannya e-NOFA. 1) Sistem
38,95%
41,78%
pengadministrasian
faktur
pajak
sebelum e-NOFA a) Faktur Pajak Sebelum 1 April 2010 Penomoran seri faktur pajak sebelum 1
39,74%
73,26%
april 2010 dilakukan hanya untuk faktur pajak standar, sedangkan faktur pajak sederhana disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PKP yang menerbitkan faktur. Poin-poin yang
Berdasarkan tabel di atas, PKP pengguna e-
perlu diperhatikan dalam penomoran faktur
NOFA memiliki persentase kurang dari 50% pada
pajak standar yaitu tata cara penggunaan kode
tahun 2013 maupun 2014, namun tahun 2014
dan nomor seri mengacu pada lampiran III
mengalami peningkatan dibandingkan tahun
Per-159/pj/2006. Nomor seri harus urut sesuai
2013.
urutan tanggal kejadian transaksi tanpa perlu
DJP
terus
mengupayakan
untuk
meningkatkan jumlah PKP yang menggunakan eNOFA. Sejak diberlakukannya e-NOFA, KPP Pratama Malang Utara melakukan perekaman
dibedakan sesuai jenis kode transaksinya. b) Faktur Pajak 1 April 2010 sampai dengan 31 Maret 2013
data jumlah permintaan dan penerbitan e-NOFA.
Penomoran seri faktur pajak sejak 1 april
Jumlah permintaan dan penerbitan e-NOFA di
2010 sampai dengan 31 maret 2013 mengalami
KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2013
perbedaan dengan peraturan sebelumnya.
dan 2014 sebagai berikut:
Faktur pajak setelah 1 april hanya mengenal adanya satu jenis faktur yaitu faktur pajak.
Tabel 2. Jumlah Permintaan dan Penerbitan e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara Tahun No Keterangan 2013 2014 1 Jumlah PKP 383 392 Pengguna e-NOFA 2 Jumlah Permintaan e- 396 407 NOFA 3 Jumlah e-NOFA yang 383 392 diterbitkan Sumber: Data Diolah (2015)
Sejak 1 april 2010 tersebut tidak ada lagi istilah faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar. Pembuatan faktur pajak sejak 1 april 2013 harus dibuat sesuai dengan pasal 13 ayat 1(a) UU PPN. Pengadministrasian faktur pajak sejak 1 april 2010 mulai menggunakan kode dan nomor seri faktur terdiri dari 16 digit yang diatur dalam PER-13/PJ/2010. PKP yang menggunakannya memiliki wewenang untuk menuliskan sendiri nomor seri fakturnya.
Jumlah
permintaan
e-NOFA
di
KPP
Pratama Malang Utara melebihi jumlah PKP yang menggunakan e-NOFA dikarenakan beberapa PKP melakukan permintaan e-NOFA lebih dari satu
kali.
E-NOFA
yang
diterbitkan
atas
2) Sistem
pengadministrasian
faktur
pajak
setelah e-NOFA a) Faktur Pajak sejak 1 April 2013 (e-NOFA) Pengadministrasian diterapkannya
faktur
e-NOFA
yaitu
pajak
sejak
mengalami
permintaan tersebut sesuai dengan PKP yang
perubahan yang cukup signifikan. Salah
menggunakannya.
satunya yaitu tentang sistem penomoran seri faktur pajak yang dilakukan oleh DJP. PKP
c. Sistem
pengadministrasian
faktur
pajak
sebelum dan sesudah diterapkan e-NOFA
tidak bisa lagi menuliskan nomor seri faktur pajaknya secara manual seperti sebelumnya.
Sistem pengadministrasian faktur pajak di
PKP yang akan menggunakan e-NOFA harus
Indonesia mengalami perubahan berkali-kali.
mengajukan permohonan kode aktivasi dan
Perubahan tersebut disebabkan karena belum
password terlebih dahulu sesuai dengan PER-
adanya aturan khusus yang mengatur secara
24/PJ/2012. DJP membatasi jumlah permintaan
detail terkait penggunaan faktur pajak. Seiring
e-NOFA dari PKP pengguna. PKP hanya
dengan berkembangnya teknologi, maka DJP
diijinkan untuk minta nomor seri faktur pajak
bermaksud
sistem
sebanyak 75 nomor seri selama satu bulan
untuk
untuk pertama kali mengajukan. Pengaturan
ingin
pengadministrasian
menyempurnakan faktur
pajak
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
permintaan nomor seri untuk bulan berikitnya
perubahan dalam hal peraturan pajak. Bagi
adalah menyesuaikan dengan jumlah nomor
WP perubahan tersebut tentunya tidak bisa
seri yang terpakai pada bulan selanjutnya,
dilaksanakan secara cepat namun bertahap
dengan perhitungan maksimal PKP boleh
mengingat kondisi WP di Indonesia sangat
meminta nomor seri faktur pajak sebesar 120%
berbeda-beda. WP yang berada di kota besar
dari nomor seri faktur pajak yang digunakan
tentunya akan berbeda dengan WP yang
bulan sebelumnya.
berada
b) Faktur Pajak 1 April 2014 (e-Tax Invoice)
di
kota
menjalankan
kecil,
perubahan
sehingga
dalam
peraturan
pajak
Sejak 1 juli 2014, prosedur tersebut telah
seperti e-NOFA akan membutuhkan waktu
mengalami perubahan dan penyempurnaan.
yang lama dibandingkan dengan WP yang
E-Tax Invoice yang merupakan kelanjutan dari
berada di kota besar yang sudah memahami
e-NOFA
teknologi.
diterapkan
kepada
PKP
yang
terdaftar di bawah KPP se-Jakarta. Hal tersebut akan terus berlanjut sampai skala nasional.
PKP
se-Jawa
NOFA di KPP Pratama Malang Utara yaitu
memperoleh kewajiban menggunakan e-Tax
terkait dengan sosialisasi yang dilakukan
Invoice tersebut mulai 1 juli 2015 dan untuk
masih belum
PKP seluruh Indonesia akan menerapkna e-
dilakukan di KPP Pratama Malang Utara
Tax Invoice pada 1 juli 2016. Ketentuan
mengalami kendala terkait dengan surat
penggunaan
undangan yang dikirimkan ke WP tidak
Invoice
Bali
Hambatan keempat dalam pelaksanaan e-
akan
e-Tax
dan
4) Sosialisasi yang dilakukan belum maksimal
secara
umum
hampir sama dengan e-NOFA, namun e-Tax Invoice secara keseluruhan nantinya by sistem
sampai
Sosialisasi
tempatnya
atau
yang
undangan
tersebut telat diterima oleh WP. 5) Adanya
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan e-
pada
maksimal.
Pembatasan
Jumlah
Permintaan
Nomor Seri Faktur Pajak Hambatan kelima dalam pelaksanan e-
NOFA di KPP Pratama Malang Utara a. Faktor Internal
NOFA yaitu adanya pembatasan jumlah
1) E-NOFA belum divalidasi Kantor Pusat DJP
nomor seri faktur pajak yang diminta oleh
Hambatan pelaksanaan e-NOFA di KPP
PKP. Selama ini PKP hanya diijinkan untuk
Pratama Malang Utara yang pertama adalah
meminta nomor seri faktur pajak sebanyak 75
e-NOFA yang selama ini dilaksanakan belum
nomor
seri
untuk
pengajuan
pertama,
divalidasi oleh kantor pusat DJP. Validasi e-
selanjutnya akan diakumulasikan selama 3
NOFA tersebut menyebabkan proses input
bulan. PKP yang bersangkutan dapat meminta
data faktur pajak mengalami permasalahan.
lebih nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP sebanyak 120% dari permintaan
2) Gangguan Koneksi atau Jaringan Hambatan lain dalam pelaksanaan e-
terakhir nomor seri faktur pajak oleh PKP.
NOFA yaitu terkait dengan gangguan koneksi
Pembatasan
atau jaringan pada saat menerbitkan faktur
hambatan bagi PKP dalam implementasi e-
pajak.
NOFA, khususnya bagi PKP yang memiliki
Hal
database masing
tersebut
permohonan KPP
harus
disebabkan
karena
e-NOFA
masing-
terhubung
jumlah
tersebut
menjadi
jumlah transaksi banyak dalam satu bulan.
langsung
dengan server kantor pusat DJP. Koneksi
b. Faktor Eksternal
masing-masing KPP ke kantor pusat DJP
1) Permintaan e-NOFA kurang efektif
secara bersama-sama tersebut menyebabkan
Hambatan lain yang disebabkan oleh
terjadi gangguan dalam menerbitkan nomor
faktor
eksternal
yaitu
kurang
efektifnya
seri faktur pajak, sehingga hal tersebut akan
permintaan e-NOFA. Permintaan e-NOFA
menghambat proses penerbitan nomor seri
sejauh ini memang dilakukan dengan cepat.
faktur pajak.
PKP hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk meminta nomor seri faktur pajak,
3) Perubahan Aturan yang Terlalu Cepat Hambatan dalam pelaksanaan e-NOFA
namun jarak yang ditempuh PKP dari tempat
yang ketiga yaitu adanya perubahan aturan
kerja ke kantor pajak hanya untuk meminta
yang terlalu cepat. Peraturan perpajakan
nomor seri faktur pajak selama 5 menit dinilai
selalu mengalami perubahan karena untuk
kurang efektif.
menyempurnakan kekurangan yang terjadi
2) Alamat WP terdaftar kurang valid
akan
Kendala yang lain dalam pelaksanaan e-
mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi
NOFA yaitu alamat WP terdaftar tidak valid.
dalam
Alamat
pada
peraturan perpajakan
sebelumnya. salah
WP
satunya
yaitu
WP
tersebut
digunakan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
untuk
7
mengirim kode aktivasi permintaan e-NOFA.
hambatan tersebut yaitu melakukan sosialisasi
Apabila alamat dari WP tidak valid maka
jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan dari
akan menghambat proses permintaan e-
peraturan tersebut. Hal tersebut dilakukan
NOFA.
untuk menghindari surat undangan sosialisasi
3) WP Non PKP Menerbitkan Faktur Pajak
yang terlambat sampai ke WP. KPP Pratama
Hambatan terakhir dalam penerbitan e-
terpercaya
eksternal yaitu WP non PKP menerbitkan
undangan sosialisasi maupun berkas lain
faktur pajak. berdasarkan UU PPN, yang
kepada WP.
diperbolehkan menerbitkan nomor seri faktur pajak adalah PKP yang terdaftar, apabila ada
untuk
mengirimkan
surat
5) Jumlah Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Dibatasi
WP non PKP menerbitkan faktur pajak maka
Hambatan terakhir dalam implementasi e-
hal tersebut jelas dilarang dan bisa dikenakan
NOFA di KPP Pratama Malang Utara yaitu
sanksi sesuai dengan UU.
adanya pembatasan jumlah nomor seri faktur
3. Upaya
Dalam
Memperbaiki
Hambatan
a) Upaya
Dalam
Memperbaiki
Hambatan
mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan tidak membatasi jumlah nomor seri faktur
Internal Pelaksanaan E-NOFA 1) Kantor Pusat DJP Melakukan Validasi Nomor
yang diminta oleh PKP, dengan catatan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan tetap
Seri Faktur Pajak Implementasi e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara mengalami hambatan dalam hal e-NOFA
pajak yang diminta. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang utara untuk
Pelaksanaan e-NOFA
2)
Malang Utara juga bisa memilih kurir yang
NOFA di KPP Pratama Malang Utara dari segi
yang
diterbitkan
belum
dilaporkan kepada KPP. b) Upaya
Dalam
Memperbaiki
Hambatan
Eksternal
mendapatkan validasi dari kantor pusat DJP.
Hambatan eksternal dalam implementasi
Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi
e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara terdiri
permasalahan tersebut yaitu kantor pusat DJP
dari 3 yaitu permintaan e-NOFA kurang
melakukan validasi nomor seri faktur pajak.
efektif, alamat WP terdaftar kurang valid dan
Memperbaiki Koneksi atau Jaringan Internet Salah satu hambatan yang sering terjadi di KPP adalah terkait dengan gangguan koneksi internet atau jaringan. Upaya yang harus
WP non PKP menerbitkan faktur pajak. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara yaitu: 1) Mempersiapkan Pelaksanaan E-Tax Invoice
dilakukan yaitu dengan menambah server
Salah satu hambatan eksternal dalam
yang ada di kantor pusat dan juga memasang
implementasi e-NOFA yaitu kurang efektifnya
server di setiap Kanwil DJP di Indonesia agar
permintaan nomor seri faktur pajak yang
server yang ada di
kantor
dilakukan. Upaya yang bisa dilakukan KPP
menampung
banyak
beban
pusat tidak pada
saat
Pratama
Malang
Utara
yaitu
dengan
mempersiapkan pelaksanaan e-Tax Invoice. e-
dilakukan input data.
Tax Invoice dilaksanakan di KPP Pratama 3)
Memantapkan
Peraturan
Baru
Sebelum
Malang Utara mulai 1 Juli 2015. Sejak diberlakukan e-Tax Invoice tersebut maka
Dilaksanakan Hambatan lain dalam implementasi e-
semua
prosedur
permintaan
dan
juga
NOFA yaitu sering dilakukannya perubahan
pelaporan faktur pajak dilakukan secara
aturan tentang pajak, namun pada saat aturan
sistem menggunakan aplikasi.
tersebut dilaksanakan ternyata masih ada
2) Memastikan Kembali Kebenaran Data Diri WP
kekurangan atau ketidaksiapan DJP dalam
untuk Memperlancar Proses Administratif WP
membuat peraturan tersebut. Upaya yang bisa
Hambatan eksternal yang kedua yaitu
mengatasi
alamat WP terdaftar tidak valid sehingga
dengan
menghambat pengiriman kode aktivasi via
memantapkan terlebih dahulu peraturan baru
pos. Upaya yang bisa dilakukan KPP Pratama
sebelum dilaksanakan.
Malang Utara untuk mengatasi hambatan
dilakukan
oleh
permasalahan
4) Sosialisisasi
DJP tersebut
untuk yaitu
Peraturan Baru Dilaksanakan
tersebut yaitu dengan memastikan kembali data diri WP khususnya terkait dengan alamat
Jauh-Jauh Hari Sebelum Pelaksanaan Hambatan lain dalam implementasi e-
domisilinya. Apabila terjadi perubahan alamat
yang
domisili maka KPP Pratama Malang Utara
dilakukan oleh KPP belum maksimal. Upaya
melakukan himbauan kepada WP untuk
NOFA
yaitu
adanya
sosialisasi
yang dilakukan oleh KPP untuk memperbaiki
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
memperbarui data WP dengan mengajukan
kuasa. Perubahan-perubahan yang terjadi
form perubahan alamat.
tersebut merupakan bentuk penyempurnaan
3) Menghimbau kembali WP non PKP untuk
sistem pengadministrasian faktur pajak yang
tidak menerbitkan faktur pajak
sebelumnya memiliki banyak celah, sehingga
Hambatan eksternal yang terakhir yaitu
menyebabkan
terjadinya
penyelewengan
WP non PKP menerbitkan faktur pajak.
faktur
Berdasarkan pasal 14 UU PPN, nomor seri
tersebut membuat sistem administrasi PPN
faktur pajak hanya bisa diterbitkan oleh PKP.
semakin baik.
Upaya yang dilakukan KPP Pratama Malang
melakukan
kebijakan
e-NOFA
NOFA di KPP Pratama Malang Utara
nomor seri faktur pajak oleh WP non PKP dengan
adanya
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan e-
Utara untuk mencegah terjadinya penerbitan yaitu
pajak.
Terdapat
pendekatan
beberapa
implementasi
persuasif kepada WP tersebut. WP non PKP
hambatan
e-NOFA
di
dalam
KPP
Pratama
Malang Utara. Hambatan-hambatan tersebut
dihimbau untuk tidak menerbitkan nomor seri
yaitu sebagai berikut:
faktur. WP non PKP tersebut juga diberikan
a. Faktor Internal
penjelasan mengenai sanksi yang diberikan
Hambatan
apabila terbukti WP tersebut menerbitkan
internal yaitu:
nomor seri faktur pajak.
1) E-NOFA belum divalidasi kantor pusat
yang
disebabkan
oleh
faktor
2) Gangguan koneksi/jaringan KESIMPULAN DAN SARAN
3) Perubahan aturan yang terlalu cepat
Kesimpulan
4) Sosialisasi belum maksimal
1. Implementasi
e-NOFA
di
KPP
Pratama
5) Pembatasan jumlah permintaan nomor seri
Malang Utara a. Mekanisme
faktur pajak penerbitan
e-NOFA
di
KPP
b. Faktor Eksternal
Pratama Malang Utara Mekanisme
Hambatan
penerbitan
mengalami
perubahan
diterapkan
e-NOFA
penerapan
e-NOFA.
dari
disebabkan
oleh
e-NOFA
eksternal yaitu:
sebelum
1) Permintaan e-NOFA kurang efektif
sampai Permintaan
yang
dengan
faktor
2) Alamat WP tidak valid
e-NOFA
3) WP non PKP menerbitkan faktur pajak
harus mengajukan kode aktivasi dan password serta mengajukan surat permintaan e-NOFA.
3. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama
PKP yang bersangkutan mendapatkan jumlah
Malang Utara dalam memperbaiki hambatan
permintaan nomor seri sebanyak 75 untuk
implementasi e-NOFA
pengajuan pertama.
a. Upaya dalam memperbaiki hambatan yang
b. Jumlah Permintaan dan Penerbitan e-NOFA di KPP Pratama Malang Utara
disebabkan oleh faktor internal 1) Kantor
Jumlah permintaan dan penerbitan e-NOFA di
Pusat
DJP
melakukan
validasi
nomor seri faktur pajak;
KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2013 ke
2) Memperbaiki koneksi atau jaringan internet
2014 mengalami peningkatan yaitu dari 396
3) Memantapkan
permintaan
menjadi
407.
Jumlah
PKP
pengguna e-NOFA mengalami peningkatan
dibandingkan
dengan
total
PKP
c. Sistem
5) Jumlah permintaan nomor seri faktur tidak dibatasi. b.
pengadministrasian
faktur
pajak
sebelum dan sesudah diterapkan e-NOFA
sebelum
hari sebelum peraturan diterbitkan;
yang
terdaftar.
baru
4) Sosialisasi peraturan baru dilaksanakan jauh
dari 383 ke 392. Jumlah PKP mengguna tersebut memiliki persentasi yang sedikit jika
peraturan
dilaksanakan;
Upaya dalam memperbaiki hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal
1)
Mempersipakan pelaksanaan e-Tax Invoice;
e-NOFA
2)
Memastikan kembali kebenaran data WP;
sebelum dan setelah e-NOFA mengalami
3)
Menghimbau WP non PKP untuk tidak
Sistem
pengadministrasian
perbedaan yang signifikan diantaranya yaitu
menerbitkan faktur pajak.
proses permintaan nomor seri faktur dari manual
menjadi
elektronik,
pembatasan
jumlah permintaan e-NOFA sebanyak 75
Saran b. Saran untuk Kantor Pusat DJP
untuk pengajuan pertama bagi PKP, adanya
Mempersiapkan dengan matang pelaksanaan
tanda tangan elektronik yang harus diisi oleh
e-Tax Invoice:
direktur atau pejabat lain yang diberikan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
1)
Memantapkan terlebih dahulu peraturan baru sebelum dilaunching;
2)
Tidak membatasi
jumlah permintaan
nomor seri faktur pajak; 3)
Kantor Pusat DJP melakukan validasi nomor seri faktur pajak;
4)
Memperbaiki koneksi/jaringan internet.
Beberapa saran tersebut ditujukan untuk memperbaiki pelaksanaan
hambatan-hambatan e-NOFA
dari
sisi
dalam internal
maupun eksternal agar DJP selaku pembuat kebijakan
bisa
mempersiapkan
memperbaiki kembali
sebelum
dan e-Tax
Invoice diterapkan secara nasional. c. Saran untuk KPP Pratama Malang Utara 1)
Melakukan
sosialisasi
jauh-jauh
hari
sebelum peraturan baru dilaksanakan agar PKP bisa mempersiapkan dengan matang dan dapat mengikuti dengan baik pelaksanaan peraturan tersebut; 2)
Memastikan kembali kebenaran data diri WP agar tidak terjadi lagi hambatan yang disebabkan oleh kesalahan penulisan
Pembetulan / Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Sukardji, Untung. 2014. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT Raja Grafindo Press Wahab, Solikhin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Yamin, Liyanto, Titi Muswati Putranti. 2009. Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 16 No 1 hal 1-7.
alamat oleh WP; 3)
Menghimbau kembali WP non PKP untuk tidak menerbitkan faktur pajak.
DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Miles, Matthew J, Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. United State of America: SAGE Publishing Inc. Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembulatan, Tata Cara
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
