III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis
3.1.1. Definisi Kemitraan Definisi kemitraan diungkapkan oleh Hafsah (1999) yang menyatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia kemitraan berasal dua kata mitra yang berarti teman, kawan, pasangan kerja dan rekan. Kemitraan merupakan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Undang–Undang No. 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling memerlukan. Berdasarkan
definisi
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
kemitraan
merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memperkuat yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing–masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing–masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. 3.1.2. Unsur–unsur Kemitraan Pada
dasarnya
kemitraan
itu
merupakan
suatu
kegiatan
saling
menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Kemitraan merupakan satu harapan yang
15
dapat meningkatkan produktivitas dan posisi tawar yang adil antar pelaku kemitraan. Berkaitan dengan kemitraan yang telah disebut diatas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu : 1. Kerjasama Usaha Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. 2. Pembinaan dan Pengembangan Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya manusia, pembinaan peningkatan sumber daya manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi. 3. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat, dan Saling Menguntungkan a. Prinsip Saling Memerlukan Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang diawali dengan mengenal dan mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya.
16
Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam pencapaian target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra. b. Prinsip Saling Memperkuat Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing–masing pihak yang bermitra. Nilai tambah tersebut dapat berupa nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, maupun non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen dan penguasaan teknologi. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra dengan harapan nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing– masing pihak yang bermitra. c. Prinsip Saling Menguntungkan Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah saling menguntungkan. Pada kemitraan ini, tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, akan tetapi adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing–masing. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing– masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.
17
3.1.3. Manfaat dan Tujuan Kemitraan Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah konsep win–win solution partnership yang berarti kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Arti saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing–masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh dan majikan atau atasan dan bawahan melainkan sebagai adanya pembagian resiko dan kenuntungan yang proposional (Hafsah 1999). Dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah a). Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, b). Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, c). Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, d). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, e). Memperluas kesempatan kerja, dan f). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan antara lain (Hasfah 1999): 1. Produktivitas Bagi perusahaan yang lebih besar dengan model kemitraan akan dapat mengoperasionalkan kapasitas pabriknya secara full capacity tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapang sendiri karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani. Bagi petani sendiri dengan kemitraan ini, peningkatan produktivitas dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu akan diperoleh hasil dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui model kemitraan petani dapat memperoleh tambahan input, kredit, dan penyuluhan yang tersedia oleh perusahaan inti. 2. Efisiensi Perusahaan dapat menghemat efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan tenaga kerja yang dimiliki petani. Sebaliknya
18
bagi petani yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi produksi yang disediakan oleh perusahaan. 3. Jaminan Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktifitas di pihak petani yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. 4. Resiko Kemitraan dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pihak inti jika harus mengandalkan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas. 3.1.4. Pola kemitraan Direktorat
pengembangan
usaha,
Departemen
Pertanian
(2002)
memberikan panduan mengenai beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan di Indonesia, yaitu : 1. Pola Inti Plasma Merupakan
hubungan
kemitraan
antara
kelompok
mitra
dengan
perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma. Dalam pola kemitraan inti plasma, kewajiban bagi kelompok mitra adalah : a). Berperan sebagai plasma, b). Pengelola seluruh usaha bisnisnya sampai panen, c). Menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra. d). Memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Sedangkan perusahaan mitra wajib : a). Berperan sebagai perusahaan inti, b). Menampung hasil produksi, c). Membeli hasil produksi, d). Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra e). Memberikan pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan atau kredit, sarana produksi dan teknologi, f). Mempunyai usaha budidaya pertanian atau memproduki kebutuhan perusahaan, dan g). Menyediakan lahan.
19
plasma
plasma Perusahaan inti plasma
plasma
Gambar 1. Pola Kemitraan Inti–Plasma Sumber : Sumardjo (2001)
Dalam pola ini perusahaan mitra bertindak sebagai inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberikan pembinaan teknologi, bimbingan teknis dan manajemen, penyediaan sarana produksi dan prasarana pertanian, memberikan modal serta pemasaran hasil. Peternak bertindak sebagai plasma yang menjual seluruh hasil produksinya kepada inti dan memenuhi aturan dan petunjuk yang diberikan oleh inti. 2. Pola Subkontrak Merupakan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola kemitraan subkontrak mensyaratkan bahwa kelompok mitra harus a). Memproduksi kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan
mitra sebagai komponen
produksinya, b). Menyediakan tenaga kerja, dan c) membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Sedangkan tugas perusahaan mitra adalah : a). Menampung dan membeli komponen produksi yang dihasilkan oleh kelompok mitra, b). Menyediakan bahan baku atau modal kerja, dan c). Melakukan kontrol kualitas produksi. Pola kemitraan ini biasanya ditandai dengan kesepakatan mengenai kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini menunjukan didalamnya bahwa kelompok mitra memproduksi komponen produksi yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Hasil produksi sangat berguna bagi perusahaan mitra maka pembinaan perlu dilakukan dengan intensif. Pola kemitraan Subkontrak dapat dilihat pada Gambar 2.
20
Kelompok Mitra Memproduksi Komponen Produksi
Kelompok Mitra Perusahaan Mitra
Kelompok Mitra
Kelompok Mitra
Gambar 2. Pola Kemitraan Subkontrak Sumber : Direktorat Pengembangan Usaha (2002)
3. Dagang Umum Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha besar mitranya. Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Sumardjo (2001) bahwa pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan usaha dalam pemasaran hasil antara pihak perusahaan pemasar dengan pihak kelompok usaha pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan pemasar. Contohnya adalah pemasaran produk hortikultur dimana petani atau kelompok tani bergabung dalam bentuk koperasi, bermitra dengan swalayan untuk mensuplai kebutuhannya. Pola hubungan ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 3 berikut ini. Kelompok Mitra
Memasok
Konsumen /Industri
Perusahaan Mitra Memasarkan Produksi Kelompok Mitra
Gambar 3. Pola Kemitraan Dagang Umum Sumber : Direktorat Pengambangan Usaha (2002)
21
4. Kerjasama Operasional Pola kerjasama operasional merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya petani menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal serta sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi perternakan (Direktorat Jendral Peternakan, 1996). Pola ini dapat dilihat pada Gambar 4. Kelompok mitra dan perusahaan menggabungkan sumberdaya yang dimiliknya untuk membudidayakan suatu komoditi. Perusahaan mitra sering kali berperan sebagai penjamin pasar, diantaranya juga mengolah produk tersebut dan dikemas lebih lanjut untuk dipasarkan (Sumardjo, 2001). Hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsumen /Industri
Konsumen /Industri
Lahan Sarana Tenaga
Biaya Modal Telnologi
Pembagian Hasil Sesuai Kesepakatan Gambar 4. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Khusus Sumber : Direktorat Pengembangan Usaha (2002)
5. Pola Kemitraan Penyertaan Saham (Waralaba) Berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdaganggan No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan tatacara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba ditetapkan bahwa pengertian waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan
22
atau menggunakan hak atas kekayaaan intelaktual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Menurut Undang–Undang No. 9 tahun 1995 dijelaskan bahwa pola waralaba merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen. Pola ini dapat dilihat pada Gambar 5. Dalam pola kemitraan ini, penyertaan modal (equity) antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, penyertaan modal usaha sekurang–kurangnya 20 persen dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Pemilik Waralaba
Kemitraan
Penerima Waralaba
Hak lisensi Merk Dagang Bantuan Manajemen Saluran Distribusi Gambar 5. Pola Kemitraan Waralaba Sumber : Sumardjo, 2001
Gambar 5 menunjukan tentang pola kemitraan waralaba memperlihatkan bahwa pemilik waralaba menyerahkan lisensi, merk dagang, bantuan manajemen, dan saluran distribusi kepada pengelola waralaba. Pemilik waralaba tetap bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran dan lain–lain yang diserahkannya kepada penerima waralaba. Pemegang usaha waralaba, hanya mengikuti pola yang ditetapkan oleh pemilik serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalti dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut (Sumardjo, 2001).
23
6. Pola Keagenan Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Sumardjo (2001) menerangkan bahwa perusahaan besar atau menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau jasa tersebut), seperti dapat dilihat pada Gambar 6. Kelompok Mitra
Pemberian Hak Khusus
Perusahaan Mitra
Memasarkan
Konsumen /Industri Gambar 6. Pola Kemitraan Keagenan Sumber : Direktorat Pengembangan Usaha (2002)
3.1.5. Peranan Pelaku Kemitraan Usaha Tugas
dan
peranan
pelaku
kemitraan
pengusaha
besar
adalah
melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil berupa : 1. Memberikan pelayanan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil, seperti pelatihan, magang, keterampilan teknis produksi. 2. Menyusun rencana usaha dengan pengusaha mitra untuk disepakati bersama. 3. Bertindak sebagai penyandang dana dan penjamin kredit. 4. Menyediakan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama. 5. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha mitra sesuai dengan kesepakan. 6. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik. 7. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan. Kemudian dalam hal melaksanakan kemitraan usaha, pengusaha kecil didorong untuk melakukan : 1. Bersama–sama dengan pengusaha besar mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati. 24
2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusaha mitranya. 3. Melaksanakan kerjasama antara sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi kepada pengusaha besar mitranya. 4. Mengembangkan profesionalinisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha. Peranan pembina bukan hanya peran dari pemerintah, tetapi dapat pula berasal dari unsur–unsur lembaga non pemerintah atau LSM maupun lembaga lain. Peranan pembinaan ini pada intinya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kemitraan usaha serta terwujudnya kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada pihak–pihak yang bermitra. 3.1.6. Analisis Usahatani Peternak maupun petani sebagai pelaku usahatani mengharapkan produksi yang lebih besar agar memperoleh pendapatan yang maksimum. Untuk itu, peternak menggunakan tenaga, modal, dan sarana produksinya sebagai alat untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Ada kalanya produksi yang diperoleh justru lebih kecil dan sebaliknya tidak dipungkiri produksi yang diperoleh justru lebih besar. Suatu usahatani dikatakan berhasil apabila usahatani tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat–alat yang digunakan, upah tenaga kerja luar serta sarana produksi yang lain termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Ukuran dari keberhasilan suatu usahatani tidak lepas dari besar kecilnya penerimaan usahatani dalam per satu kali poduksi panen yang diperoleh seorang petani. Menurut Soekartawi dkk (1986), penerimaan usahatani adalah nilai produk tunai usahatani dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini mencakup suatu produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan untuk bibit dalam usahatani, digunakan untuk pembayaran dan yang disimpan. Penerimaan ini dinilai berdasarkan perkalian antara total produksi dengan harga pasar yang berlaku.
25
Pengeluaran usahatani secara umum meliputi pengeluaran tunai dan tidak tunai atau biaya diperhitungkan. Terdapat pula pengeluaran usahatani total yang terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Perhitungan kedua biaya tersebut harus dipisahkan dalam perhitungannya, hal ini akan berkaitan dengan kegiatan produksi pada waktu saat dan produksi yang akan datang. Pengeluaran tunai atau biaya tunai usahatani merupakan sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk membelikan barang dan jasa bagi usahatani baik secara tunai maupun kredit. Sedangkan pengeluaran tidak tunai atau biaya diperhitungkan ialah pengeluaran berupa nilai barang dan jasa untuk keperluan usahatani yang dibayar dengan benda, seperti halnya jika usahatani menggunakan mesin–mesin maka nilai penyusutan dari mesin tersebut harus dimasukan ke dalam biaya pengeluaran tidak tunai dan digunakan untuk menghitung pendapatan kerja peternak jika modal dan nilai tenaga kerja keluarga diperhitungkan. Adapun pengeluaran tidak tetap dapat didefinisikan sebagai biaya yang besar dan kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh sedangkan pengeluaran tetap didefinisikan sebagai pengeluaran atau biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan meskipun produksi yang diperoleh jumlahnya banyak atau sedikit, sehingga biaya ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Sedangkan pengeluaran total usahatani dapat didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan dalam produksi kecuali biaya tenaga kerja keluarga peternak. Kemampuan usahatani untuk menghasilkan uang tunai dapat diukur oleh adanya pendapatan tunai usahatani. Pendapatan tunai usahatani merupakan selisih antara penerimaan tunai usahatani dengan pengeluaran usahatani atau pendapatan usahatani meliputi pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor usahatani merupakan ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Sedangkan pendapatan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total usahatani (Soekartawi, 1986). Pendapatan kotor usahatani dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan kotor tunai dan pendapatan kotor tidak tunai. Pendapatan kotor tunai didefinisikan
26
sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani yang tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usahatani yang berbentuk benda dan yang dikonsumsi. Sedangkan pendapatan kotor tidak tunai merupakan pendapatan bukan dalam bentuk uang, seperti hasil panen yang dikonsumsi atau pembayaran yang dilakukan dalam bentuk benda. Selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan total pengeluaran usahatani disebut pendapatan bersih usahatani. Pendapatan bersih usahatani ini mengukur imbalan yang diperoleh keluarga peternak akibat dari penggunaan faktor–faktor produksi atau pendapatan bersih usahatani ini merupakan ukuran keuntungan usahatani yang dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan beberapa usahatani lainnya, maka ukuran yang digunakan untuk menilai usahatani ialah dengan penghasilan bersih usahatani yang merupakan pengurangan antara pendapatan bersih usahatani dengan bunga pinjaman, biaya yang diperhitungkan dan biaya penyusutan. 3.2.
Kerangka Pemikiran Operasional Perkembangan usaha peternakan ayam broiler di Jawa Barat mengalami
peningkatan. Di sejumlah daerah seperti Bogor, pertumbuhan industri peternakan ayam berkembang pesat seiring dengan bertambahnya permintaan kebutuhan daging setiap tahunnya. Namun industri peternakan rakyat mandiri menghadapi beberapa kendala. Ketidakmampuan peternak kecil untuk mengembangkan usaha berasal dari berbagai faktor. Faktor–faktor utama yang menjadi kendala adalah keterbatasan modal, teknologi, dan pemasaran. Keterbatasan inilah yang membuat peternakan rakyat mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya secara mandiri, dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang diperoleh peternak. Berawal dari berbagai kendala ini maka peternak mandiri perlu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menunjang dengan perusahaan inti dalam bentuk kemitraan. Kerjasama antara pelaku kemitraan yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki lahan, tenaga kerja dapat menghasilkan tingkat efisiensi yang optimal. Melalui kemitraan diharapkan produksi lebih meningkat, resiko relatif kecil dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan kemitraan antara 27
peternak dan perusahaan perlu di analisis dan di evaluasi untuk mengetahui apakah kemitraan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak yang bermitra terutama peternak plasma sesuai dengan tujuan penelitian. Masalah–masalah yang menghambat jalannya kemitraan sering terjadi dalam pelaksanaan kemitraan. Hambatan dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Faktor eksternal, misalnya kurang adanya dukungan pemerintah dan lembaga–lembaga keuangan sedangkan faktor internal berasal dari kedua pelaku yang terlibat. Faktor internal diduga berkaitan langsung dengan manfaat yang diperoleh peternak berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis pendapatan usahatani serta analisis imbangan penerimaan dan biaya (Rasio R/C), serta uji statistik uji–t. analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan yang terjadi sebenarnya diantara CV Tunas Mekar Farm dengan peternak mitra di kelompok ternak mitra Cibinong dan juga menggambarkan karakteristik peternak mitra. Analisis pendapatan digunakan untuk menghitung tingkat pendapatan yang diperoleh peternak mitra pada saat bekerja sama dengan CV TMF dan peternak non mitra yang ada di daerah Cibinong. Uji–t digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan kemitraan dalam perbedaan pendapatan antara peternak mitra dan peternak non mitra. Adanya kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan bagi perbaikan kinerja perusahaan dan juga pelaksanaan kemitraan CV TMF dengan peternak mitra di Cibinong. Adapun bagan kerangka operasional dapat dilihat pada Gambar 7.
28
Peternak : 1. Modal Kurang 2. Teknologi Sederhana 3. Info Pasar Terbatas
Lembaga Kemitraan (CV TMF) : 1. Modal Besar 2. Teknologi Modern 3. Jaminan Pasar
Kemitraan
Pelaksanaan kemitraan oleh CV Tunas Mekar Farm membantu menanggulangi permasalahan permodalan, teknologi, sarana produksi ternak, dan memenuhi jaminan pasar bagi peternak
Konsep Kemitraan
Pendapatan Peternak
Analisis Deskriptif
1.Analisis Usahatani 2.R/C Ratio Tunai 3.R/C Ratio Total 4.Uji–t
Pengaruh kemitraan CV Tunas Mekar Farm terhadap pendapatan kelompok peternak mitra Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Gambar 7. Kerangka Pemikiran Operasional
29
