III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1.
Kerangka Teoritis
3.1.1. Analisis Kelembagaan dan Pembangunan (Institutional Analysis and Development, IAD) Analisis ini digunakan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem kelembagaan masyarakat adat Kasepuhan Cibedug dan peran yang dijalankan serta aturan-aturan adat yang diterapkan pada Kasepuhan Cibedug. Teori dasarnya berangkat dari fungsi kelembagaan sebagai alat (tool) untuk mengarahkan, mengharmoniskan, mensinergikan atau membatasi perilaku perilaku manusia (human behavior) yang cenderung mementingkan diri sendiri, opportunistis, dan lain-lain (Hidayat 2009). Perilaku manusia atau human behavior dapat diterangkan dengan tiga teori (Hidayat 2009), yaitu : (1) Ekonomi klasik / neoklasik memandang perilaku manusia dipengaruhi oleh pasar, (2) Sosiologi dan politik melihat perilaku manusia dari sudut pandang hirarki, dan (3) Ekonomi kelembagaan menerangkan perilaku manusia dengan teori permainan tidak bekerjasama (non-cooperative game theory). Dalam analisis kelembagaan dan pembangunan (Institutional Analysis and Development, IAD) seperti dipaparkan Hidayat (2009), yang menjadi fokus analisis adalah perilaku manusia arena aksi (Arena Action, AA). Arena aksi dapat berupa suatu organisasi, masyarakat atau komunitas masyarakat (petani, nelayan, pesisir, suatu bangsa, negara, dan lain-lain). Dalam Arena Action rule (aturan) memiliki peran penting sebagai faktor untuk mengharmoniskan hubungan antara karakteristik fisik dunia dengan sifat masyarakat (nature of community). Rule akan mewarnai pola interaksi diantara individu dalam suatu arena yang terjadi. Pola ini seharusnya berjalan dinamis untuk terus berupaya mencari pola interaksi terbaik dalam suatu situasi aksi/arena. Attributes of physical world diartikan sebagai karakteristik fisik
dan transformasi dari sumberdaya alam dan lingkungan yang mempengaruhi keterkaitan aksi dengan outcome dan pengetahuan aktor. Jika rule (aturan) yang mengatur aktor dimana aksi utamanya adalah pemanfaatan sumberdaya hutan, maka aturan yang dibentuk harus disesuaikan dengan sifat fisik dari hutan itu sendiri. Kesalahan memahami karakteristik fisik akan kesalahan aturan main yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir (outcome). Attributes of community didefinisikan sebagai norma perilaku, common understanding dari situasi aksi/arena, individual preferensi, dan alokasi/distribusi sumberdaya di kalangan anggota komunitas yang dianggap penting dan mempengaruhi situasi aksi. Dalam action arena atau arena aksi terdapat dua komponen (Hidayat 2009) yaitu : 1.
Situasi aksi (action situation), merupakan ruang sosial (social space) tempat individu-individu berinteraksi mempertukarkan barang dan jasa, terlibat dalam aktifitas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, memecahkan permasalahan atau bersaing mengenai hal-hal yang setiap saat individu perbuat dalam arena. Situasi ini bersifat continous, dinamis dan berubah sehingga sulit menentukan kapan suatu aksi mulai dan kapan berakhir. Situasi aksi meliputi komponen yang antara lain : a. Partisipan, merupakan aktor yang telah berpartisipasi dalam situasi aksi. b. Posisi, tempat dimana partisipan berperan dalam situasi aksi, bisa sebagai bos, pekerja, pedagang, pengguna sumberdaya alam, dan lain-lain. c. Aksi, kegiatan yang dapat dilakukan oleh partisipan, misalnya menebang kayu, menanami lahan kosong, mengkoservasi hutan, dan lain-lain.
26
d. Potensial outcome, sesuatu yang dapat dihasilkan dari suatu dan dampak yang diakibatkan oleh aksi partisipan. e. Fungsi transformasi, pemetaan aksi partisipan dengan outcome f. Informasi, merupakan informasi yang tersedia bagi partisipan dimana dengan informasi tersebut diharapkan partisipan dapat melakukan aksi yang benar dan dapat memprediksi dari outcome tersebut. g. Biaya dan manfaat. 2. Aktor merupakan individu-individu yang terlibat dalam situasi aksi yang memiliki proferensi, kemampuan memproses informasi, kriteria seleksi dan sumberdaya. Aktor meliputi komponen antara lain : a. Preferensi, kesukaan atau kecenderungan aktor dalam merespon potensi outcome yang terkadang sangat tergantung pada rasionalitasnya. b. Kemampuan individu memproses informasi berdasarkan informasi yang tersedia. c. Individu selection criteria, kriteria yang dipakai oleh individu dalam membuat keputusan. d. Sumberdaya individual, merupakan modal untuk dapat melakukan aksi. Berdasarkan penjelasan diatas , maka dalam menganalisis kelembagaan pada masyarakat adat Kasepuhan Cibedug TNGHS dapat dilihat melalui Gambar 2 dibawah ini :
27
Arena aksi
Kondisi Karakteristik Hutan TNGHS (Attributes of physical world) Alokasi SDH di masyarakat adat kasepuhan Cibedug (Attributes of community) Aturan-aturan, nilai adat-adat yang digunakan oleh masyarakat adat kasepuhan
Situasi aksi merupakan daerah adat masyarakat kasepuhan Cibedug TNGHS Aktor atau pihak-pihak masyarakat kasepuhan yang terlibat dalam penggunaan SDH TNGHS
Pola interaksi yang dibentuk (pattern of interaction)
Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari arena aksi di masyarakat kasepuhan terhadap SDH TNGHS
Kriteria evaluasi
Gambar 2. Diagram Teknik Analisis Kelembagaan dan Pembangunan (Institutional and Development Analysis) Kasepuhan Adat Cibedug, TNGHS 3.2.
Kerangka Operasional Kawasan hutan di Jawa Barat terutama di dalam kawasan Taman Nasional
Gunung Halimun-Salak selain menjadi kawasan pelestarian alam yang berfungsi melestarikan keberadaan dari keanekaragaman hayati yang ada didalamnya juga dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan taman nasional maupun masyarakat adat kasepuhan yang berada di dalam kawasan taman nasional. Bentuk pemanfaatannya berupa hasil hutan kayu dan non kayu ataupun hasil dari jasa lingkungan dari hutan taman nasional tersebut, misalnya sebagai penghasil sumber air bersih.
28
Masyarakat adat Kasepuhan Cibedug berdasarkan informasi dari penelitian sebelumnya berada di dalam kawasan zona inti TNGHS (Aprianto 2008). Masyarakat adat Kasepuhan Cibedug selain menempati kawasan zona inti untuk bermukim, mereka juga melakukan pemanfaatan terhadap sumberdaya hutan didalam zona inti TNGHS. Bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibedug menimbulkan kekhawatiran bahwa aktifitas yang mereka lakukan dapat menyebabkan terjadinya potensi perubahan kondisi sumberdaya hutan TNGHS terutama didalam zona inti TNGHS yang secara aturan formal negara tidak sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1. Sebagai masyarakat adat yang selalu memegang teguh tradisi leluhur secara turun-temurun, penentuan pembagian lahan SDH sudah tentu tidak dilakukan secara sembarangan proses pengelompokkannya. Selain itu, dalam pengelompokkan lahan SDH tersebut masyarakat adat juga mengelompokkan SDH yang dijaga keberadaannya oleh mereka yaitu dalam leuweung titipan (hutan titipan) sehingga timbul sebuah hipotesis apakah benar dengan keberadaan masyarakat adat kasepuhan Cibedug didalam kawasan zona inti TNGHS menyebabkan kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya hutan kawasan TNGHS. Dengan menggunakan instrumen Institutional Analysis and Development (IAD), penelitian ini akan coba menggambarkan bagaimana pembentukan aturan main (rule) dan arena aksi yang terdapat di dalam masyarakat adat kasepuhan terhadap pemanfaatan yang dilakukan pada sumberdaya hutan serta potensi dampak yang ditimbulkan dari arena aksi tersebut. Sistem pemanfaatan terhadap sumberdaya hutan yang dilakukan masyarakat adat Kasepuhan Cibedug selanjutnya dianalisis
29
menggunakan aturan formal perundang-undangan dengan tujuan melihat apakah aturan adat Kasepuhan Cibedug sesuai dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang digunakan mencakup aspek masyarakat adat beserta hak-hak yang didapat, aspek pemanfaatan kawasan hutan, aspek pemanfaatan sumberdaya hutan dan aspek sanksi. Peraturan perundangan yang digunakan yaitu dengan UndangUndang No 41 Tahun 1999, Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007. Konsep Ko-manajemen juga menjadi bahan analisis sebagai pertimbangan untuk mengetahui apakah konsep ini bisa dijadikan rekomendasi pengelolaan di TNGHS terhadap keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Cibedug di dalam kawasan TNGHS dengan aktifitas pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan tanpa mengurangi fungsi taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam. Secara lebih jelas, uraian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
30
Mengelola
Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Dimanfaatkan
Stakeholder terkait: a. Pemerintah Desa Citorek Barat b. LSM RMI
Resort Cibedug TNGHS
Mengawasi kawasan TNGHS dan menindak pelanggaran yang ada di kawasan TNGHS
• • • • • •
Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug
a. Menyampaikan informasi mengenai urusan terhadap pemerintah desa b. Mendokumentasikan aturan adat yang ada di Kasepuhan Cibedug
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan TNGHS
Analisis Kelembagaan dengan IAD
Perbandingan
Dasar Pengelolaan UU No 41 Tahun 1999 Permenhut No 56 Tahun 2006 UU No 5 Tahun 1990 Permen Agraria No 5 Tahun 1999 PP No 28 Tahun 2011 PP No 6 Tahun 2007
Pola Pemanfaatan Sumberdaya Hutan berdasarkan Adat Kasepuhan Cibedug
Sejalan dengan Aturan Formal
Tidak Sejalan dengan Aturan Formal
Tidak Merusak Hutan
Potensi Merusak Hutan
Ko-Manajemen Sebagai Salah Satu Konsep Pengelolaan
Pengelolaan Sumberdaya Hutan TNGHS secara Lestari
Keterangan : Lingkup Penelitian Gambar 3. Diagram Alir Kerangka Berpikir Operasional
31
