(last update: 28/2/2012)
HUKUM JAMINAN-1
PENGANTAR Oleh Herlindah, SH, M.Kn
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
1
PENGANTAR 1.Istilah, Definisi dan Pengertian 2.Sejarah Hukum Jaminan di Indonesia 3.Arti Penting Hukum Jaminan bagi Pembangunan Indonesia 4.Ruang Lingkup Hukum Jaminan 5.Pengaturan Hukum Jaminan FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
2
1. Istilah, Definisi dan Pengertian ●
●
Zekerheid atau cautie (bahasa Belanda)=mencakup secara umum cara-cara lreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur thd barang-barangnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan (UU 10/98 ttg Perbankan)
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
3
●
●
Jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.” (Mariam Darus Badrulzaman, 1987) “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan 'keyakinan' bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.” (Hartono Hadisoeprapro dan M.Bahsan)
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
4
● ●
Zakerheidsstelling atau security of law Hukum Jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan (definisi tdk jelas, hanya menggolongkan; seminar BPHN, jogja, 1977)
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
5
●
Hukum Jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.” (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980)
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
6
●
●
Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur (J.Satrio, 1996:3) Hukum Jaminan adalah “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.” (H. Salim. HS, SH)
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
7
Unsur-unsur Hukum Jaminan: 1.Adanya kaidah Hukum 2.Adanya pemberi dan penerima jaminan 3.Adanya Jaminan 4.Adanya fasilitas kredit
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
8
2. Sejarah Hukum Jaminan di Indonesia ●
Setelah PD II – lambat BW dan peraturan khusus lainya: (gadai, credietverban, bortocht, hypotiek dan fiduciare)
●
Setelah RI merdeka - Penyesuaian
●
Orde Lama UUPA (UU No.5 Tahun 1960)
●
Orde Baru UU Hak tanggungan (UU No.4 Tahun 1996)
●
Reformasi UU Fidusia (UU No.42 Tahun 1999) Herlindah, SH, M.Kn UU Resi Gudang (UUolehNo. 9 Tahun 2006)
FH Universitas Brawijaya
9
Upaya Peningkatan Ekonomi lemah: ●
●
Kebijakan kredit dgn syarat longgar, SE BI No.SE 7/29/UPK tgl.2 September 1974 untuk KIK/KMKP dgn jaminan surat kohir, surat verponding, petuk pajak bumi dan atas tanah hak milik, HGU dan HGB Kredit-kredit kecil di pedesaan (sarana produk berupa pupuk dan pestisida dgn jaminan berupa rekomendasi dari Kepala desa dan akan dibayar setelah panen).
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
10
3. Arti Penting Hukum Jaminan bagi Pembangunan Indonesia ●
●
●
kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan ekonomi. fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana dana masyarakat, yang salah satu usahanya yaitu memberikan kredit. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
11
●
●
Perkreditan memberikan perlindungan kepada Golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis.
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
12
4. Ruang Lingkup Hukum Jaminan 1.Jaminan Umum 2.Jaminan Khusus ➔
Jaminan Kebendaan -Bergerak -Tidak bergerak/tetap
➔
Jaminan Perorangan
FH Universitas Brawijaya
oleh Herlindah, SH, M.Kn
13
Lingkup Pengaturan Hukum Jaminan di Indonesia
Di luar BW
Di dalam BW
Hukum Benda (Buku II)
Ps.1131-1132 BW (umum)
Hukum Perikatan (Buku III)
Ps.1150-1161 BW (Gadai)
Ps.1162-1232 BW (Hipotik)
•UUPA No.5/60 •UUHT No.4/96 •UUJF No.42/99 •UU No.21/92 tentang Pelayaran •UU No.15/92 Tentang Penerbangan 14
Sumber Bacaan: Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN Depkeh, Yogyakarta, 1980 H. Salim MS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 2004 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 2007
Thank You ! Should you download these slides, go to my blog at: http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id Or Contact my e-mail:
[email protected]
