FAKULTAS HUKUM Hukum Jaminan 4
HAK-HAK YANG MEMBERIKAN JAMINAN Herlindah, SH, M.Kn
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012 Herlindah, SH, M.Kn
1
Hak-hak yg memberikan Jaminan 1.Hak Privilegi 2.Hak Retensi 3.Cessi sebagai Jaminan 4.Perutangan Tangung Menanggung 5.Perjanjian Garansi
Herlindah, SH, M.Kn
2
1.Hak Privilegi
Adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya.
Herlindah, SH, M.Kn
3
Sifat Privelege: Privelege harus dituntut, kalau yang punya hak diam saja maka tagihannya dianggap tagihan biasa (konkuren) Privelege bukan hak kebendaan Privelege ditentukan oleh undang-undang Selama menjadi milik debitur Privelege berpindah kepada ahli waris kreditur
Herlindah, SH, M.Kn
4
Tingkatan-tingkatan Hak Tagih yg didahulukan:
Antara sesama Kreditur Preferen (1134 BW)
Gadai dan hipotik (bw)+Hak Tanggungan dan fidusia (diluar BW) lebih tinggi tingkatannya thd hak istimewa/privelege
Antara sesama Kreditur Preferen yg sama tingkatannya (1136 BW)
Di antara mereka berlaku ketentuan 1132 BW (dibagi sesuai porsi masing-masing/ pond's a pond's.
Herlindah, SH, M.Kn
5
Tagihan Publik (1137 BW)
Hak tagih negara dan badan-badan Hukum Publik/umum ex.pajak, PLN dan PAM
Privelege Khusus
Privelege Umum
Herlindah, SH, M.Kn
6
Hak Hak Privilege Privilege
Umum
Khusus
Herlindah, SH, M.Kn
7
Hak Privilege Khusus:
Umum:
Tertuju terhadap bendabenda debitur Terdiri atas 7 (tujuh) macam yg ditentukan secara berurutan (ps. 1149 KUH Perdata)
Tertuju terhadap bendabenda “tertentu” dari debitur Terdiri dari 9 (sembilan) macam dan tdk ditentukan urutannya (ps.1139 KUH Perdata)
Yang Mana didahulukan? Lihat pasal 1138 KUH Perdata! Herlindah, SH, M.Kn
8
Privilege Umum: 1.Biaya perkara untuk pelengan dan penyelesaian suatu warisan (1149 sub 1 BW) 2.Biaya penguburan (1149 sub 2 BW) 3.Biaya-biaya pengobatan terakhir (1149 sub 3 BW) 4.Tagihan buruh atas upah (1149 sub BW) 5.Penyerahan bahan makanan (1149 sub 5 BW) 6.Tagihan Sekolah Asrama (1149 sub 6 BW) 7.Piutang anak belum dewasa dan curandi terhadap wali dan curator Herlindah, SH, M.Kn
9
Privilege Khusus: 1. Ongkos-ongkos Pengadilan (1139 sub 1 BW) Ongkos penyitaan Biaya pelaksanaan putusan perkara Biaya penyusunan tingkatan-tingkatan kreditur Biaya pelengan
2. Orang yang menyewakan (1140 BW)
Hanya untuk sewa benda tetap Dpt melakukan sita jaminan (pandbeslag) tanpa ijin dari pengadilan Dpt melakukan sita revindicatoir (40 dan 14 hari) Sewa ulang
3. Penjual (1139 sub 3 jo 1144 BW) Herlindah, SH, M.Kn
10
4. Biaya Menyelamatkan barang (1139 sub 4 BW) 5. Biaya Pembuatan /upah tukang (1139 sub 5 BW) 6. Pemilik rumah penginapan (1139 sub 6 BW) 7. Upah angkutan (1139 sub 7 BW) 8, Para tukang batu, kayu dan bangunan (1139 sub 8 BW)
Herlindah, SH, M.Kn
11
2. Hak Retensi
Adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi Tidak diatur secara khusus, namun tersebar di beberapa bagian KUH Perdata a.l: 567, 575, 576, 579, 834, 715, 725, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812. Sifat hak ini tidak dapat dibagi-bagi, misalnya sebagian hutang dilunasi, tdk berarti sebagian brg dpt dikembalikan. Seluruh hutang harus dilunasi dulu. Herlindah, SH, M.Kn
12
Hanya untuk menahan, tdk untuk memakai. Tdk mempunyai wenang untuk eksekusi, haknya hny untuk menahan sampai hutangnya lunas Tdk punya hak untuk didahulukan (kreditur konkuren) Merupakan hak yg bersifat perorangan Contoh: A membetulkan sepedanya kepada B. Maka sebelum ongkos reparasi sepeda itu dibayar oleh A, B wenang menahan sepeda tsb hingga ongkos reparasi dibayar oleh A.
Herlindah, SH, M.Kn
13
Contoh Lain:
A pemilik sepeda membetulkan sepedanya kepada C. Sebelum pembetulan itu dibayar ongkosnya oleh A, sepeda tersebut dijual oleh A kepada B
Pertanyaan:
Apakah C dapat menahan sepeda tsb?
Jawab:
Bisa, namun dlm hal ini hak retensi hanya dpt berlaku tdh debitur bukan pada si pemiliknya. (azas hukum ps.1977 KUH Perdata) Herlindah, SH, M.Kn
14
3. Cessi sebagai Jaminan
Adalah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tsb. Herlindah, SH, M.Kn
15
Cessi dilakukan dgn memenuhi persyaratan yg berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu adanya perjanjian yg zakelijk, dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai bendanya dan harus berdasarkan alas hak ttt yaitu karena adanya perjanjian jual-beli, tukar menukar dan penghadiahan. Herlindah, SH, M.Kn
16
Contoh Hubungan Hukum dlm Cessi :
Ny. Suka meminjamkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- kepada Nn. Cita dan Nn. Cita wajib mengembalikan jumlah pinjaman tsb pada tgl 10 April 2012. Pada tanggal 16 Maret 2012 Ny. Suka membutuhkan uang secara mendesak dan menjual piutangnya kepada Tn. Gembira Rio dengan pembayaran secara kontan seharga Rp 900.000,Jadi, disini terjadi peralihan kreditur dan Tn. Gembira Rio (Cessionaris) merupakan kreditur baru menggantikan Ny. Suka (Cedent) Herlindah, SH, M.Kn
17
4. Perutangan Tangung Menanggung
Lazim juga disebut Perutangan Tanggung Renteng Perutangan yg terjadi ketika terdapat beberapa debitur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi kreditur (tanggung renteng pasif) Terdapat beberapa kreditur yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur (tanggung renteng aktif) Timbul karena diperjanjikan atau karena UU
Herlindah, SH, M.Kn
18
Tanggung renteng karena UU: ps 130, 365 ayat 4, 563 ayat 2, 1016 ayat 2, 1665 ayat 3, 1749, 1811 dan 1836 KUH Perdata + ps 18, 21, 39, 45 ayat 2, 146, 221, 517 ayat 1, 519 ayat 3, dan 520 ayat 1 KUHD
Herlindah, SH, M.Kn
19
Tanggung Renteng Pasif menurut ps.1280, 1283, 1295 KUH Perdata: 1.Adanya 2 orang atau lebih. 2.Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yg sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi 3.Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yg lain. 4.Perutangan dari debitur tanggung renteng tsb mempunyai dasar atau asal yg sama Herlindah, SH, M.Kn
20
Tanggung Renteng Pasif menimbulkan 2 akibat hukum:
Hubungan Hukum yg bersifat extern, yaitu hubungan hukum antara para debitur itu dgn pihak lain (si kreditur).
Hubungan Hukum yg bersifat Intern, yaitu hubungan hukum antara sesama debitur satu sama lain.
Herlindah, SH, M.Kn
21
5. Perjanjian Garansi
Diatur di dalam ps 1316 KUH Perdata Perjanjian dimana si A berjanji kepada B untuk menanggung bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Contoh Bank Garansi
Herlindah, SH, M.Kn
22
Bahan Bacaan: 1.KUH Perdata/BW 2.H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia 3.j.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan 4.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Herlindah, SH, M.Kn
23
Thank You ! Should you download these slides, go to my blog at: http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id Or Contact my e-mail:
[email protected]
Herlindah, SH, M.Kn
24