SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. LITERATURE

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] NO

MATERI

WAKTU

1. Pengantar 2. Hubungan Antara PIH dan PHI 3. Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Ilmu Politik dalam Ilmu Pengetahuan

I

BAB II Sistem Hukum Di Dunia 1. Pengertian Sistem Hukum 2. Macam-macam Sistem Hukum Di Dunia, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya: • Sistem Hukum Eropa Kontinental • Sistem Hukum Anglo Saxon • Sistem Hukum Adat • Sistem Hukum Islam 3. Sistem Hukum Di Indonesia ditinjau dari ciriciri Sistem Hukum Di Dunia.

I

BAB III Sistem Hukum Indonesia

II

TUJUAN INSTRUKSIONAL A. UMUM Mengantarkan mahasiswa memahami Sistem Hukum Indonesia dalam kaitanya dengan Pengantar Ilmu Hukum dan Kedudukan ilmu poltik dalam ilmu hukum B. KHUSUS Memahami pengertian hukum, hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia serta Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Ilmu Politik dalam Ilmu Pengetahuan. A. UMUM Memahami Macam-macam sistem hukum yang ada di dunia ditinjau dari proses terbentuknya hukum, beserta negara-negara yang menganutnya. B. KHUSUS Memahami ciri-ciri, proses terciptanya hukum, kekurangan dan kelebihan serta negara-negara yang menganut masing-masing yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Hukum Adat dan Hukum Islam, serta meninjau sistem hukum yang berlaku bagi Indonesia. A. UMUM Memahami pengertian Sistem

METODE, MEDIA & EVALUASI Metode: Ceramah, Media ; Papan tulis Evaluasi : Tanya Jawab dan diskusi

LITERATURE Boechson Mustofa, Sistem Hukum lndonesia.Remaja Karya Bandung, 1984. Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Armico, Bandung Kansil, 1978, Pokok-pokok Pengertian Hukum Indonesia, Paramita, Jakarta. Hadisoeprapto, H., 1981, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, 1960, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS, Bandung.

Metode ; Ceramah, Media: Papan tulis Evaluasi : Tanya Jawab dan diskusi

Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Armico, Bandung Kansil, 1978, Pokok-pokok Pengertian Hukum Indonesia, Paramita, Jakarta. Hadisoeprapto, H., 1981, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, 1960, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS

Media: Hand Out,

Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Armico, Bandung

1

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] 1. 2. a. b. c. d. e. 3.

Pengertian Ciri-ciri : Foundamental Concept Of System Element Of System Division Of System Consistency Of System Conpletness Of System Sistem Hukum Indonesia Dalam Praktek

BAB IV ELEMENT OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 1. Pembagian Hukum berdasarkan Tujuanya: a. Hukum Publik b. Hukum Privat 2. Pembagian Hukum Berdasarkan Wilayah Berlakunya : a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing 3. Pembagian Hukum Berdasarkan Waktu berlakunya: a. Ius Constitutum b. Ius Constituendum c. Sejarah Hukum 4. Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya a. Hukum Tertulis b. Hukum Tak Tertulis 5. Pembagian Hukum Berdasarkan Sifat/ Daya Kerjanya a. Hukum Bersifat Memaksa (Dwingwnrechts) b. Hukum Bersifat Mengatur (Anfullenrechts)

III

Hukum Indonesia sebagai sebuah sistem yang memiliki ciri-ciri tertentu. B. KHUSUS Meninjau ciri-ciri dari sistem hukum yaitu adanya konsep dasar tentang sistem, unsurunsur sistem, pembagian sistem, konsistensi sistem serta kelengkapan sistem dengan meninjau ciri-ciri sistem hukum Indonesia dalam praktek. A. UMUM Memahami adanya unsurunsur atau elemen-elemen dalam sistem hukum dimana setiap unsur/ elemen dalam sietem hukum tersebut mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. B. KHUSUS Meninjau pembagian hukum dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan elemen-elemen tertentu yaitu berdasarkan tujuannya, wilayah berlakunya, waktu berlakunya, wujudnya, daya kerja satau sifatnya, sumbernya, serta bentuknya yang masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri

OHP Metode: Diskusi dan Tanya Jawab

Kansil, 1978, Pokok-pokok Pengertian Hukum Indonesia, Paramita, Jakarta. Hadisoeprapto, H., 1981, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, 1960, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS

Media: Hand Out, OHP Metode: Diskusi dan Tanya Jawab


2

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] 6. Pembagian Hukum Berdasarkan sumbernya : a. Hukum UU b. Yurisprudensi c. Hukum Adat 7. Pembagian Hukum berdasarkan bentuknya: a. Hukum Materiil b. Hukum Formil BAB V FOUNDAMENTAL OF SYSTEM DALAM SYSTEM HUKUM INDONESIA 1. Hubungan Hukum a. Subyek Hukum • Pengertian Subyek Hukum • Macam-macam Subyek Hukum - Manusia (Naturlikje Persoon) - Badan Hukum (Rechts Persoon) b. Obyek Hukum • Pengertian Obyek Hukum • Macam-macam Obyek Hukum - Benda bergerak dan Tak bergerak - Benda Berwujud dan Tak berwujud 2. Peristiwa Hukum a. Perbedaan Antara Peristiwa Biasa Dan Peristiwa Hukum b. Macam-macam Peristiwa Hukum • Peristiwa yang merupakan Perbuatan Subyek Hukum - Bersegi Satu - Bersegi Dua • Peristiwa Yang Bukan Merupakan Subyek Hukum • Kelahiran, Kematian Dan Kadaluwarsa 3. Akibat Hukum a. Perbedaan Antara “Batal Demi Hukum” Dan Dapat Di Batalkan”

IV

A. UMUM Memahami konsep-konsep dasar dari suatu sistem hukum yaitu pengertian dan kaitan antara hubungan hukum, peristiwa hukum dan akibat hukum yang sangat berperan dalam mendalami sistem hukum Indonesia sehingga jelas perbedaannya dengan hubungan, peristiwa dan akibat yang bersifat bukan “hukum”. B. KHUSUS Memahami : 1. hal-hal yang terkait dalam hubungan hukum yaitu subyek hukum dan obyek hukum, 2. pengertian peristiwa hukum dan contoh-contoh yang menyangkut peristiwa yang merupakan perbuatan subyek hukum, serta peristiwa lain yang bukan merupakan perbuatan subyek hukum namun masuk dalam pengertian peristiwa hukum serta perbedaan

Media: Hand Out, OHP, Ceramah Evaluasi: Membuat Lembar kerja, Diskusi.


3

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] b. Macam-macam Akbiat Hukum: • Lahirnya atau Hilangnya Hubungan Hukum • Lahirnya atau Hilangnya Perbuatan Hukum • Adanya Sanksi BAB VI DIVISION OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA A. HUKUM MATERIIL 1. Hukum Pidana a. Pengertian Hukum Pidana • Definisi • Tujuan • Keistimewaan b. Sumber Hukum Pidana c. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia d. Macam-macam delik e. Percobaan melakukan Kejahatan dan Pelanggaran f. Delneming, Samenloop, dan Recidive

antara peristiwa biasa dengan peristiwa hukum. 3. Macam-macam akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum dan peristiwam hukum. V

A. UMUM Memahami bahwa di dalam Sistem Hukum Indonesia dibagi ke dalam divisi-divisi dimana masing-masing divisi/ bagian tersebut juga merupakan suatu sistem tersendiri. B. KHUSUS 1. Memahami pengertian, tujuan dan keistimewaan Hukum Pidana 2. Memahami asas-asas Hukum Pidana 3. Memahami perbedaan antara kejahatan, pelanggaran dan percobaan pelanggaran

Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi: Penugasan Lewat E-mail.

Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ UU Nomor 8 Tahun 1981

4

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] 2. a. b. • • c. • • d.

Hukum Tata Negara (HTN) Pengertian dan istilah HTN Sumber HTN : Sebelum UUD 1945 Di Amandemen Setelah Amandemen UUD 1945 Asas-asas HTN Sebelum Amandemen UUD 1945 Setelah Amandemen UUD 1945 Otonomi Daerah Setelah Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 3. Hukum Adninistrasi Negara a. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara b. Sumber Hukum Administrasi Negara c. Asas-asas Hukum Administrasi Negara • Tertulis • Tidak Tertulis 4. Hukum Internasional a. Pengertian dan Istilah Hukum Internasional b. Perbedaan Hukum Intrenasional (Publik) dengan Hukum Perdata Internasional c. Subyek Hukum Internasional • Negara • Organisasi Internasional • Individu d. Sumber Hukum Internasional • Sumber Hukum Primer - Perjanjian Internasional - Kebiasaan Internasional - Prinsip Hukum Umum • Sumber Hukum Subsidier - Keputusan Mahkamah Internasional - Keputusan Hakim-hakim Nasional dan Internasional - Keputusan - Arbitrase Internasional

VI

KHUSUS: 1. Memahami pengertian dan istilah HTN 2. Memahami sumbersumber Hukum Tata Negara sebelum dan setelah Amandemen UUD 1945 3. Memahami asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia 4. Memahami hubungan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 5. Memahami asas-asas Hukum Administrasi Negara. KHUSUS: 1. Memahami pengertian dan istilah Hukum Internasional 2. Memahami perbedaan Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional 3. Memahami subyek Hukum Internasional 4. Memahami sumber Hukum Internasional

Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi: Penugasan Lewat E-mail.

Cholil Mansyur, 1981, Penyelenggaraan Pemerintahan Di daerah, Usaha Nasional: Surabaya. Tjahya Supriatni, 1992, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Bina Aksara: Jakarta. JW.Sunindhia, 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Bina Aksara: Jakarta. Philipus M. hadjon, dkk., 1993, Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Indroharto, Usaha memahami Undang-undang No.5 tahun 1986. Philipus M. Hadjon, Dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993.

Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi: Penugasan Lewat E-mail

Kumsumaadja, M, Pengantar Hukum Internasional, 1971 Istanto, Sugeng, Hukum Internasional, 1990 Suwardi, SS, Inti sari Hukum Internasional Publik, Alumni, Bandung, 1986. Anwar, Hukum Internasional Pengantar Hukum BangsaBangsa, Penerbit Djambatan, 1989. Mauna, Boer, Hukum Internasional, Fungsi dan Peranannya Dalam Era Global, 2000.

5

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] •

Prinsip Hukum Umum sebagai Asas Hukum Internasional

5. Hukum Perdata a. Pengertian Hukum Perdata b. Pembagian Hukum Perdata berdasarkan sistem Hukum Perdata Eropah dan Ilmu Pengetahuan c. Sumber Hukum Perdata d. Asas-asas Hukum Perdata e. Hal-hal Yang Diatur Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW) 6. Hukum Dagang a. Pengertian Hukum Dagang b. Hubungan Antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang c. Sumber Hukum Dagang d. Hubungan Antara Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang e. Hubungan Antara Hukum Asuransi dan Hukum Dagang f. Hak Reklame 7. Hukum Agraria 8. Hukum Pajak 9. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 10. Hukum Perbankan 11. Hukum Perburuhan

KHUSUS: 1. Memahami pengertian Hukum Perdata 2. Mehami sumber Hukum Perdata Indonesia 3. Memahami asas-asas Hukum Perdata


Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Kitab Undang-undangan Hukum Perdata (BW)

KHUSUS 1. Memahami pengertian Hukum Dagang 2. Memahami hubungan antara Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang 3. Memahami hunbungan antara Hukum Asuransi dan Hukum Dagang


HMN Purwo Sucipto, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III, Djambatan M. Suparman Sastrowidjojo, SH.SU dan Endang, SH, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Alumni Bandung.

KHUSUS 1. Memahami sifat dan asasasas Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Perbankan, dan Hukum Perburuhan

12. a. b. a.

Hukum Islam Sumber Hukum Islam Hukum Perkawinan Hukum Waris

KHUSUS 1. Memahami sumber Hukum Islam 2. Memahami Hukum Perkawinan dan waris Islam

Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi: Penugasan Lewat E-mail Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi: Penugasan Lewat E-mail

13. a. b. c.

Hukum adat Dasar Hukum berlakunya Hukum Adat Definisi Hukum Adat Hukum Perkawinan Adat

KHUSUS 1. Memahami Dasar Hukum berlakunya Hukum Adat 2. Definisi Hukum Adat

Media: Diskusi, Tanya Jawab Evaluasi:

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia Ahli Afandi., Hukum Waris Menurut KUH, Perdata (Burgelijk Wetboek) J. Satrio., Hukum Waris

6

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] d. Hukum Harta Perkawinan e. Hukum Waris Adat f. Hukum Tanah

3. 4. 5. 6.

C. 1. a. b. c. d. e. f. g. 2.

KHUSUS 1. Memahami Hukum Acara Pidana 2. Pengertian dan Sumber Hukum HAP 3. Asas-asas HAP 4. Proses Perkara Pidana 5. Alat Bukti menurut ps. 184 KUHAP 6. Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer Pengadilan HAM 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 8. Hukum Acara Perdata Indonesia 9. Sumber Hukum Acara Perdata 10. Asas-asas Hukum Acara Perdata Alat-Alat Bukti menurut ps. 1866 BW

HUKUM FORMIL Hukum Acara Pidana Pengertian Sumber Hukum HAP Asas-asas HAP Proses Perkara Pidana Alat Bukti menurut ps. 184 KUHAP Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer Pengadilan HAM Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3. Hukum Acara Perdata Indonesia a. Sumber Hukum Acara Perdata b. Asas-asas Hukum Acara Perdata c. Alat-Alat Bukti menurut ps. 1866 BW

Hukum Perkawinan Adat Hukum Harta Perkawinan Hukum Waris Adat Hukum Tanah dasar hukum

VII BAB VII COMPLETENESS OG SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 1. Sistem Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia a. Pembuatan UU oleh DPR b. Pembuatan Perda Oleh DPRD c. Pembuatan Perpu oleh Presiden d. Yudicial Review UU oleh MPR 2. Pembuatan Hukum oleh Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

KHUSUS 1. Memahami sistem pembuatan Perundanganundangan di Indonesia 2. Memahami Pembuatan Hukum oleh Keputusan Hakim.

Penugasan Lewat E-mail

Hukum Adat Sketsa Azas Karangan Imam Sudayat Bushar Muhammad Pokok-Pokok Hukum Adat Hilman Hadi Kusumo.,Hukum Waris Adat Soepomo., Bab-bab tentang hukum adat


Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Armico, Bandung Kansil, 1978, Pokok-pokok Pengertian Hukum Indonesia, Paramita, Jakarta. Hadisoeprapto, H., 1981, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, 1960, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS Poernadi Purbatjaraka, Perundang-undangan dan yurisprudensi Tanjung Pengharapan, Jakarta, 1966. Soedikno Mertokoesoemo, Hukum dan Peradilan,

7

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. e-mail: [email protected] a. Penemuan Hukum (Rechtvinding) b. Yudicial Review (Hak Uji ) Mahkamah Agung Di Indonesia a. Hak Uji Materiil MA berdasarkan Ps. 26 UU Nomor 14 Tahun 1985 Hak Uji sebatas PP ke bawah BAB VIII CONSYSTENCY OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA a. Asas Penyelesaian dan contoh pertentangan Antara Per-UU-an dengan PerUU-an • Antara Per-UU-an yang lebih tinggi dan lebih rendah • Antara Per-UU-an yang lama dengan yang baru • Antara Per-UU-an yang khusus dengan yang umum b. Asas Penyelesaian dan contoh pertentangan antara Per-UU-an dengan Yurisprudensi c. Asas Penyelesaian dan contoh Pertentangan antara Per-UU-an dengan Hukum Adat b. Asas Penyelesaian dan contoh Pertentangan Antara Yrusiprudensi dengan Hukum Adat

Yayasan Badan Penerit Gajah Mada, Yogjakarta, 1968.

VIII


8

SILABUS PENGANTAR HUKUM INDONESIA By CEKLI SETYA PRATIWI, SH. LITERATURE

Recommend Documents