HASIL KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DI PT MITRA TANI NUSA SEJATI, KABUPATEN PELALAWAN, PROPINSI RIAU
(1)
Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/Fax e. Email f. Website
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c.
Luas dan Lokasi
d. Alamat kantor e.
Hasil Penilaian
: PT EQUALITY Indonesia : LPPHPL-013-IDN : Jl. Raya Sukaraja No.72 Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16170 : 0251- 7550722/0251- 7550724 :
[email protected] : www.equalityindonesia.com .
: PT MITRA TANI NUSA SEJATI : SK.Nomor 66/Menhut-II/2007, tanggal 23 :
Februari 2007 ±7480 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
:
Jl.Dr. Sutomo No.62 Pekanbaru Provinsi Riau : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MITRA TANINUSA SEJATI PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 September 2013 PT. EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi Hutan
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 076/EQI-KEP.Cert/IX/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IUPHHK-HT PT MITRA TANINUSA SEJATI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NO.SK. 66/MENHUT-II/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN LUAS ± 7.480 HA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 15 September 2013; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 044/EQI-F037 tanggal 15 September 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 046/EQI-F039 tanggal 19 September 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MITRA TANINUSA SEJATI yang tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 080 tanggal 19 September 2013 menunjukkan total nilai kinerja akhir seluruh indIkator PHPL berpredikat BAIK, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT MITRA TANINUSA SEJATI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5.
ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian KesesuaianPersyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing. Halaman 1 dari 4
6.
7. 8.
9. 10. 11.
12. 13. 14.
15.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V – Legal. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dierbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
Halaman 2 dari 4
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : K.556/BUHT-3/DIPA/2013 tanggal 16 Agustus 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IUPHHK-HT PT MITRA TANINUSA SEJATI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NO.SK. 66/MENHUT-II/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN LUAS ± 7.480 HA. PERTAMA
: PT MITRA TANINUSA SEJATI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) Nomor 014/EQC-PHPL/IX/2013.
KEDUA
: Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2018 selama PT MITRA TANINUSA SEJATI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KETIGA
: Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT
: PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 September 2013 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT MITRA TANINUSA SEJATI; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: : : :
e. Susunan Direksi
:
Direktur Utama Direktur Direktur f. Tim Audit
: : : :
g. Tim Pengambil Keputusan
:
b. Nomor Akreditasi c. Alamat
(2)
PT EQUALITY INDONESIA No : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 Bogor Baru Blok C1 No.32, Bogor 16127 Telp : 0251-7157103, 0251-7190910, Faks : 0251-8326950 email :
[email protected] Agustri Warsono, Ir Rita Sugiarti,S.Hut Amin Muchakim, S.Hut Diah Mitarini (Lead Auditor/Produksi) Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat) Joko Isworo (Auditor Ekologi) Amir Fadhilah (Auditor Sosial) Kiki Sri Rejeki (Auditor VLK) Agustri Warsono, Ir Muchlis Hidayat, Ir Wiyono T Putro, S.Hut,.M.Si
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK Nomor SK Bupati SK Pembaharuan Menhut c. Luas dan Lokasi Luas Lokasi d. Alamat kantor Kantor Pusat Kantor Cabang e. Nomor telepon/faks/E-mail
:
PT MITRA TANINUSA SEJATI
: : :
522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 Tanggal 27 JanuarI 2003 Luas ± 7.300 Ha SK.66/Menhut-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007
:
(Berdasarkan SK Pembaharuan Menhut)
: :
± 7.480 Ha Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan , Provinsi Riau
:
:
Jl. Dr. Sutomo No. 62. Pekanbaru Provinsi Riau Jl. Hayam Wuruk Plaza Tower 9th Floor, Room 9B Jakarta
:
Kantor Pusat
:
Telp. 0761-37555 Fax : 0761-33595/96
Kantor Cabang
:
Telp 021-6252226/625222
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 1 dari 15
(3)
f. Pengurus Susunan Komisaris
:
Komisaris Susunan Direksi Direktur
:
Roy Chandra
:
S. Erwin
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Audit Tahap I
14 – 16 Agustus 2013 Kantor Cabang PT Mitra Taninusa Sejati dan Seameo Biotrop
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
26 Agustus 2013 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru 27 Agustus 2013 Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Melakukan verifikasi dokumen Mempelajari kondisi lapangan auditee Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL Mengkaji alokasi sumberdaya untuk melaksanakan audit tahap II Menetapkan jadwal pelaksanaan audit tahap II Penyampaian rencana penilaian dan meminta informasi terkait dengan kondisi IUPHHK-HT PT MITRA TANINUSA SEJATI
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
EQI-F102.1.0/20120126
27 Agustus 2013 Basecamp PT MITRA TANINUSA SEJATI
Memperkenalkan anggota tim audit Penjelasan latar belakang, dasar hukum serta maksud dan tujuan konsultasi publik dan sertifikasi PHPL Skema dan Standar Penilaian Kinerja PHPL Sesi Diskusi untuk menerima masukan, informasi dan data terkait kegiatan pengusahaan pengelolaan hutan IUPHHK-HT PT MITRA TANINUSA SEJATI Peserta Konsultasi Publik dihadiri oleh Dishut Kabupaten Pelalawan UPTD CDK Ukui, Muspika Kecamatan Kerumutan, Kades Mak Teduh, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pemuda Desa Mak Teduh Penandatanganan Berita Acara dan Notulensi Konsultasi Publik Penyampaian materi oleh manajemen IUPHHK-HT PT MITRA TANINUSA SEJATI Perkenalan anggota tim auditor Penyampaian materi sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat, Skema tata waktu Halaman 2 dari 15
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
28 Agustus – 5 September 2013
Pertemuan Penutupan
5 September 2013 Basecamp PT MITRA TANINUSA SEJATI
Pengambilan Keputusan
19 September 2013 Kantor PT EQUALITY
EQI-F102.1.0/20120126
Pelaksanaan PHPL, metode dan instrumen penilaian serta rencana jadwal penilaian lapangan Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit Konfirmasi Manajemen Representatif PT MITRA TANINUSA SEJATI Penetapan waktu dan tempat pertemuan penutupan Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi dokumen dan observasi lapangan seluruh prinsip dan indikator berdasarkan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 1.1 dan 1.2 dilakukan pada areal konsesi PT MITRA TANINUSA SEJATI Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penyampaian hasil penilaian sementara serta temuan lapangan berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilaian kinerja PHPL baik jika hasil verifikasi menyatakan Baik, Sedang ataupun Buruk berdasarkan standar yang telah ditetapkan Tanggapan dan sambutan dari pihak manajemen PT MITRA TANINUSA SEJATI Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan Pencermatan verifier Pencermatan hasil audit lapangan Pencermatan nilai yang telah diberikan auditor Pengujian silang dengan pedoman Penilaian kinerja menurut Perdirjen BUK No.P.8/VI-BPPHH/2012 Pemberian validasi dan catatan Pembahasan dalam rapat tim Pengambilan Keputusan
Halaman 3 dari 15
(4)
Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai
BAIK
Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pengelolaan
Pemegang
Izin/Hak
BAIK
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
BAIK
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. MTS lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di lapangan Realisasi pelaksanaan tata batas areal kerja PT. MTS telah mencapai 100%, dan telah berupaya mengajukan proses penetapan legitimasinya (BATB) kepada pihak berwenang. Sebagian areal kerja PT. MTS terdapat konflik batas dan ada upaya PT. MTS untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak terus-menerus PT MITRA TANINUSA SEJATI tidak ada perubahan fungsi kawasan. Terdapat bukti upaya PT MITRA TANINUSA SEJATI untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Visi, Misi dan Tujuan PT MITRA TANINUSA SEJATItersedia, secara legal telah dicap stempel PT MITRA TANINUSA SEJATIdan sesuai dengan kerangka PHL. Visi Misi dan Tujuan PT MITRA TANINUSA SEJATI telah disosialisasikan kepada karyawan. Penyampaian visi misi perusahaan telah dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan telah diketahui oleh sebagian tenaga kerja kontraktor dan belum ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari sebagian telah sesuai dengan Visi dan Misi PT. MTS Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT MITRA TANINUSA SEJATIdi lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50 - 70% dari rencana. PT MITRA TANINUSA SEJATItelah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan yang lengkap. PT MITRA TANINUSA SEJATImemiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. PT MITRA TANINUSA SEJATImemiliki Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator (kegiatan) Pemegang Pengelolaan
Nilai Izin/Hak
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
SEDANG
Pelaksanaan tebangan kegiatan RKT PT MITRA TANINUSA SEJATIyang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai
Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL PT MITRA TANINUSA SEJATI dari sebagian besar para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas PT MITRA TANINUSA SEJATI dari sebagian kecil para pihak Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT MITRA TANINUSA SEJATI dari sebagian kecil para pihak Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT MITRA TANINUSA SEJATI dari sebagian kecil para pihak
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Ringkasan Justifikasi perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia sesuai dengan job description dan SOP PT MITRA TANINUSA SEJATI belum memiliki organisasi SPI tetapi sudah ada internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PT MITRA TANINUSA SEJATI memiliki keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
PT. Mitra Taninusa Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan penyusunan RKUPHHK telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro PT Mitra Taninusa Sejati telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT 2009-2012) dan sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK Penandaan batas blok/petak kerja PT Mitra Taninusa Sejati seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan berupa kanal utama, cabang dan parit (field drain) yang dilengkapi dengan adanya identitas Pal batas tiap petak kerja Tipe ekosistem di PT. Mitra Taninusa Sejati seluruhnya merupakan hutan tanah gambut (rawa). Data potensi tegakan tersedia baik potensi berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan data hasil inventarisasi sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory / PHI) pada hutan tanaman selama 3 tahun terakhir. Halaman 5 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Ringkasan Justifikasi PT. Mitra Taninusa Sejati telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk ekosistem yang ada (hutan rawa/gambut) namun data tersebut belum dilakukan analisis untuk mendapatkan riap tegakan Terdapat bukti upaya untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun belum dapat dimanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri PT Mitra Taninusa Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku PT Mitra Taninusa Sejati telah mengimplementasi-kan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB Potensi rata-rata per hektar tanaman siap tebang berdasarkan data hasil IHMB sebesar 111,33 m3/Ha dan data potensi tegakan sebelum masak tebang (berdasarkan hasil pengukuran PHI) sebesar 117,83 m3/Ha sehingga jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil berada dalam kisaran 80-120 m3/ha. PT Mitra Taninusa Sejati memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan melalui hasil penilaian dari Plantation Monitoring Assesment (PMA) terhadap tanaman tahun 2012 pada umur 6 bulan dengan rata-rata prosentase tumbuh sebesar 96,30% atau lebih dari 90%. PT Mitra Taninusa Sejati memiliki SOP pemanfatan hutan ramah lingkungan yang tersedia di lapangan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat PT Mitra Taninusa Sejati telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil (kegiatan PWH dan Pemanenan) Sistem silvikultur yang diterapkan PT Mitra Taninusa Sejati di areal kerjanya adalah sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak ada tegakan tinggal Pendekatan Fe melalui hasil perbandingan antara jumlah produksi aktual dengan perkiraan potensi tegakan rata-rata pada dua petak contoh adalah sebesar 0,84 (84%). PT Mitra Taninusa Sejati memiliki dokumen RKT 2009-2012 yang disahkan Halaman 6 dari 15
Kriteria/Indikator pemanfaatan pada areal kerjanya
Nilai
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG
Ringkasan Justifikasi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HT Periode 2009-2018 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.87/VI-BPHT/2009 tanggal 23 Maret 2009 PT Mitra Taninusa Sejati memiliki peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenag yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. PT Mitra Taninusa Sejati telah mengimplementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi yang ditandai dengan batas permanen berupa kanal dan field drain (parit) dan identitas penandaan dengan pal batas petak yang dapat ditemukan di lapangan Realisasi volume tebangan PT Mitra Taninusa Sejati rata-rata sebesar 74,19% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi tebangan sesuai dengan RKT yang disahkan Alokasi pendanaan di PT Mitra Taninusa Sejati untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan hutan tanamannya dari RKT Tahun 2009-2012 (s/d Juli 2013) sebesar 154,63% . Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Mitra Taninusa Sejati tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT PT Mitra Taninusa Sejati sebesar 89,73%, atau telah melebihi 80% tapi belum seluruhnya Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT Mitra Taninusa Sejati sebesar 88,55% dan rata-rata realisasi tiap jenis tanaman sebesar 31,43 %. Luas kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT MITRA TANINUSA SEJATI telah sesuai dengan perkembangan dokumen perencanaan yang ada yaitu seluas 1.154 hektar walaupun terdapat perbedaan luas pada Halaman 7 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
SEDANG
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi KPPN dan Buffer zone dengan kondisi biofisik yang sesuai berupa hutan gambut bekas tebangan Tidak ada laporan yang jelas mengenai berapa panjang batas kawasan lindung yang tekah diberi tanda. Terdapat BAP pemasangan tanda batas namun koordinat dan panjang batas kawasan lindung yang telah diberi tanda tidak jelassepanjang 30.484 m (83,17%). Apabila dicermati lagi dan dibandingkan antara keterangan pada berita acara dengan peta lampiran tidak sesua Berdasarkan citra itra landsat 7 ETM Path 126 Row 060 tanggal 23 Juli 2011, maka kawasan lindung di PT MITRA TANINUSA SEJATI sebagian besar berupa hutan rawa bekas tebangan. Beberapa lokasi telah dipakai oleh masyarakat sebagai kebun sawit, namun luasan yang dipakai sebagai kebun sawit relatif kecil Sosialisasi tentang kawasan lindung sudah pernah dilakukan tetapi tidak ditemukan pendokumentasian kegiatan tersebut. Pada tahun 2013 PT MITRA TANINUSA SEJATI baru membentuk MPA di desa Mak Teduh PT MITRA TANINUSA SEJATI baru mulai untuk menyusun laporan implementasi RKL-RPL pada semester 1 tahun 2012 sejak disyahkannya dokumen AMDAL pada tahun 2003. Walaupun laporan tersebut telah disusun namun blum mengacu kepada KepmenLH No. 45 tahun 2005 sehingga evaluasi kecenderungan, evaluasi tingkat kritis dan evaluasi penaatan tidak ada PT MITRA TANINUSA SEJATI sudah menyusun prosedur yang lengkap terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan PT MITRA TANINUSA SEJATI mempunyai sarana dan prasarana yang relatif lengkap dan berfungsi dengan baik, namun untuk memantau kebakaran hutan dan lahan UM belum memiliki menara pengawas. Papan informasi/ pengumuman/larangan sudah terpasang di tempat yang mudah terlihat dan dalam kondisi baik Secara umum kegiatan operasional dan ketersediaan SDM PT MITRA TANINUSA SEJATI dipihak ketigakan, sedemikian rupa sehingga kecukupan SDM sangat tebatas namun personel penanggung jawab tersedia Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah diimplementasikan tetapi Halaman 8 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG
Ringkasan Justifikasi kurang maksimal karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana. PT MITRA TANINUSA SEJATI sudah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan cukup lengkap dan berfungsi sebagaimana mestinya Secara umum kegiatan operasional dan ketersediaan SDM PT MITRA TANINUSA SEJATI dipihak ketigakan, sedemikian rupa sehingga kecukupan SDM sangat tebatas namun personel penanggung jawab tersedia Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Dokumen RKL dan RPL mengharuskn PT MITRA TANINUSA SEJATI untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai setiap semester, namun tidak setiap periode tersebut PT MITRA TANINUSA SEJATI melakukan pemantauan Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan seringnya banjir pada kompartemen dengan elevasi rendah (sebelah timur areal konsesi yang berbatasan dengan sungai kerumutan) Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) berupa SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SOP Pengelolaan Kawasan dilindungi, SOP Penanganan dan Perlindungan Satwaliar di Areal Konsesi dan WI Pemantauan Vegetasi pada Kawasan dilindungi serta WI Pemantauan Satwaliar Pelaksanaan identifikasi flora fauna hanya dilaksanakan pada Desember 2012 dengan jumlah plot yang tidak menyebar karena pelaksanaan identifikasi hanya dilaksanakan di sebelah utara areal konsesi (PPN dan DPSL) PT MITRA TANINUSA SEJATI telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan flora dilindungi Halaman 9 dari 15
Kriteria/Indikator tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Nilai
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jar c. ang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
SEDANG
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi secara lengkap, namun personel penanggung jawab kegiatan adalah pihak kontraktor Jenis-jenis pengelolaan terhadap flora dilindungi hanya berupa identifikasi. PT MITRA TANINUSA SEJATI belum melakukan pelabelan terhadap spesies dilindungi yang menjadi pohon khas endemik Kerumutan dan spesies yang merupakan pakan satwa Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi. Papan larangan untuk melakukan pembalakan dan eksploitasi spesies dilindungi serta larangan/informasi yang lain terkait kegiatan pengelolaan fora tidak dijumpa di lapangan PT MITRA TANINUSA SEJATI telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan fauna dilindungi secara lengkap, namun personel penanggung jawab kegiatan adalah pihak kontraktor Jenis-jenis pengelolaan terhadap fauna dilindungi hanya berupa pembuatan peta homerange spesies tertentu berdasarkan perjumpaan tetapi belum memetakan dan membuat daftar jenis dilindungi yang ada di sekitar SM Kerumutan Tidak ada gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi. Papan larangan untuk melakukan perburuan, papan larangan/informasi yang lain terkait kegiatan pengelolaan fauna dan kawasan lindung serta koridor satwa sebagai home range satwa tidak dijumpa di lapangan PT Mitra Taninusa Sejati memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh UM PT MITRA TANINUSA SEJATI PT Mitra Taninusa Sejati memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaiaan konflik yang diketahui para pihak PT Mitra Taninusa Sejati memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas Terdapat bukti-bukti tentang luas dan Halaman 10 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
SEDANG
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
SEDANG
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi batas batas pemegang ijin dengan sebagian masyarakat hukum adat / setempat terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik Terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan PT Mitra Taninusa Sejati memiliki sebagian pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. PT Mitra Taninusa Sejati memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat PT MITRA TANINUSA SEJATI memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap mencakup seluruh masyarakat data dan informasi masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas PT Mitra Taninusa Sejati memiliki bukti bahwa telah mengimplementasikan sebagian (< 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas PT Mitra Taninusa Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas PT Mitra Taninusa Sejati memiliki peta konflik namun belum lengkap didukung dokumen kondisi aktual PT Mitra Taninusa Sejati memiliki organisasi dan sumberdaya manusia Halaman 11 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
SEDANG
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi yang memadai, namun untuk pendanaan dalam pengelolaan konflik belum memadai, karena belum diatur secara khusus alokasi anggaran untuk penangan konflik Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan PT MITRA TANINUSA SEJATI telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi PT MITRA TANINUSA SEJATI memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan PT MITRA TANINUSA SEJATI memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
MEMENUHI
PT Mitra Taninusa Sejati mempunyai Dokumen Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.66/MENHUTII/2007 tanggal 23 Februari 2007, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH./NIP. 080023934) atas areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 7.480 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Terdapat 2 (dua) Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IIUPHHKHT) Atas Nama PT Mitra Taninusa Sejati yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dan terdapat bukti setor SPP-IIUPHHKHT yang sesuai dengan SPP yang diterbitkan
MEMENUHI
Dokumen RKUPHHK-HT PT MTS Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 – 2018 telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Halaman 12 dari 15
Kriteria/Indikator
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.2.2
Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.87/VI-BPHT/2009 tanggal 23 Maret 2009, dan RKTUPHHK-HT PT MTS untuk Tahun 2011 dan 2012 telah disahkan disertai dengan peta lampiran sudah dipenuhi seluruhnya Terdapat Peta areal yang tidak boleh ditebang berupa Peta kawasan lindung UPHHK-HTI PT Mitra Taninusa Sejati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau skala 1 : 100.000, disahkan oleh Direktur PT Mitra Taninusa Sejati, S. Erwin yang merupakan lampiran dari SK Direksi PT MTS Nomor : SK.077/DIRUTMTS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan kawasan lindung seluas 1.154 Hektar Tanda-tanda batas areal yang tidak boleh ditebang dapat dilihat dan cukup jelas di lapangan Peta RKT telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau H. Zulkifli Yusuf, SH Pembina Utama Muda NIP. 19560117 198203 1 003, dengan tanda berupa stample atau cap basah. Blok RKT dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Batas Petak
MEMENUHI Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT Mitra Taninusa Sejati Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 – 2018 telah dipenuhi seluruhnya Areal kerja PT Mitra Taninusa Sejati tidak terdapat areal bekas tebangan hutan alam untuk penyiapan lahan hutan tanaman MEMENUHI Peralatan yang digunakan oleh PT MTS telah sesuai dengan izin yang diberikan
MEMENUHI
Seluruh kayu bulat yang diproduksi oleh PT Mitra Taninusa Sejati telah di- LHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk Halaman 13 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
NA
3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI
3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara PT MTS, dari TPK Antara PT MTS ke TPK Antara PT RAPP (Logpond) sudah dilindungi dengan dokumen FA-KB sesuai dengan ketentuan Tebangan PT Mitra Taninusa Sejati selesai pada bulan Juni 2013 dan telah diangkut ke industri terkait, sehingga untuk observasi lacak balak dan identitas kayu di TPK maupun petak tebangan tidak dapat dilakukan. PT Mitra Taninusa Sejati mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke Industri yang dituju dengan menggunakan dokumen FAKB
MEMENUHI Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH PT MTS telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH/DR Dinas Kehutanan dan Perkebunan UPTD UKUI Kabupaten Pelalawan PT MTS telah melakukan pembayaran lunas PSDH melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah yang telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri. Pembayaran PSDH telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan
NA
NA
Seluruh kayu PT Mitra Taninusa Sejati di angkut menuju industri PT RAPP yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan sehingga pengangkutan kayu tidak memerlukan dokumen PKAPT
MEMENUHI
PT MTS telah memiliki dokumen AMDAL lengkap dan telah disahkan oleh Kepala Halaman 14 dari 15
4.1.2
Kriteria/Indikator AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1 Kebebasan berserikat pekerja
5.2.2
bagi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi Bapedalda Kabupaten Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan Pengesahan AMDAL Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003 PT MTS telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui/ disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan Pengesahan AMDAL Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003 Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT MTS telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
MEMENUHI PT MTS telah memiliki prosedur K3 dan terdapat implementasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 MEMENUHI PT MTS tidak ada Serikat Pekerja, tetapi ada surat kebijakan dari Direksi mengenai kebebasan berserikat bagi karyawan PT MTS MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur PT MTS dan perwakilan dari pekerja, tetapi PP tersebut masih dalam proses pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pelalawan MEMENUHI PT MTS tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Halaman 15 dari 15
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL – 013 – IDN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 014/EQC-PHPL/IX/2013 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK - HT
PT MITRA TANINUSA SEJATI SK IUPHHK TANGGAL LUAS LOKASI A. KABUPATEN B. PROVINSI ALAMAT PERUSAHAAN :
: SK.Nomor 66/Menhut-II/2007 : 23 Februari 2007 : ± 7.480 Hektar : PELALAWAN : RIAU Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Provinsi Riau Telp : (0761) 37555; Fax : (0761) 33595/96
PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1
DENGAN PREDIKAT :
BAIK DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 19 SEPTEMBER 2013 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja Nomor 72 Bogor 16710 Telp : (0251) 77550722; Fax : (0251) 7550724 Website : http://www.equalityindonesia.com Email :
[email protected]
EQI-F084.3.1/20120126
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018
Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama
