Fax (0341) KEPANJEN - MALANG

2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp/ Fax (0341) 396633 KEPANJEN - MALANG

Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BP2T)

Latar Belakang Tuntutan terhadap terhadap pelayanan publik dewasa ini sangat tinggi, dengan adanya UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,Instansi pemberi layanan publik (Publik Service) banyak melakukan terobosan baru dan inovasi untuk dapat melayani masyarakat dengan prima. Tekait dengan Peningkatan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kabupaten Malang adalah dengan pembentukan Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA),berubah menjadi Dinas Perizinan, berubah menjadi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, dan untuk penguatan organisasi maka Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Bupati Malang nomor 44 tahun 2012 tentang perubahan struktur organisasi menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi dengan melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Beberapa hal yang telah kita lakukan adalah dengan menyederhanakan pelayanan perizinan antara lain dengan penyederhanaan waktu, prosedur, dan biaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dan diperbaharuinya bentuk Struktur Organisasi Dengan keluarnya Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara terpadu

Profil Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Malang

terpusat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dari mulai proses awal permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dan dilakukan dalam satu atap. Keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) secara bertahap mampu menunjukkan kemampuan sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik, Pada awal berdirinya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan bahwa pelayanan perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebanyak 5 Izin, sedangkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang menjadi kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Unit Pelayanan terpadu sebanyak 10 Urusan dan Tambahan izin sebanyak 32 , sehingga pada saat ini izin yang dikelola sebanyak 10 Urusan dan 32 Izin. Sehingga Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan (BP2T) sebanyak 37 izin. Pada tanggal 19 Agustus 2014 terbit Peraturan Bupati Malang nomor : 20 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, menyebutkan bahwa jenis pelayanan administrasi perizinan yang menjadi kewenangan BP2T menjadi 61 izin


JENIS-JENIS IZIN YANG DILAYANI OLEH BP2T: No

Urusan

1

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

Energi dan Sumber Daya Mineral

3

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Pelayanan Perizinan 1. Izin Pemakaian Pesawat Uap 2. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta 3. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia 4. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus 5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 6. Izin Pertambangan Rakyat 7. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 9. Izin Pemakaian Air Tanah 10. Izin Pengusahaan Air Tanah 11. Izin Pendirian Stasiun Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kendaraan Sendiri atau Umum 13. Izin Usaha Jasa Pertambangan 14. Izin Juru Bor 15. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah 16. Izin Penurapan Mata Air 17. Izin Pemakaian Air dan Mata Air 18. Izin Sumur Pantek 19. Izin Pembuatan Sumur Pantau 20. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek 21. Izin Pengeboran Ait tanah 22. Izin Usaha Peternakan 23. Izin Perluasan Usaha Peternakan 24. Izin Pemotongan Hewan


4

5 6

7

Pendidikan

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kelautan dan Perikanan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

25. Izin Praktek Dokter Hewan 26. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) 27. Izin Mendirikan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) 28. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA) 29. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 30. Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal 31. Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah 32. Izin Trayek 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

8

Kesehatan

42. 43. 44.

9

Pekerjaan Umum

45. 46.

Izin Usaha Penangkapan Ikan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Persetujuan Prinsip Tanda Daftar Gudang Surat Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Industri Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D Izin Klinik Rawat Inap Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Surat Izin Toko Obat (SITOB) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D dan C Izin Mendirikan Bangunan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)


47. 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54.

55. 56. 57. 58. 10

Lingkungan Hidup

59. 60. 61.

Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Gangguan (HO) Surat Izin penempatan Rumah Dinas (SIPER) Izin Pelayanan Makam Izin Perubahan Status Tanah Basah menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi Lahan Beririgasi) Izin Pendirian Bangunan diatas Perairan Umum Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah dan Bangunan, Sempadan Sungai atau Saluran yang dikelola Dinas Pengairan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Izin Lingkungan Izin Pembuangan Limbah Cair Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Izin pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi ke Tanah Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (kecuali olie)


INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Dasar dilaksanakannya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 150 orang selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 14 pertanyaan yang menyangkut kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Adapun bobot penilaian sebagai berikut : 1. Tidak Bagus 2. Kurang Bagus 3. Bagus 4. Sangat Bagus Sedangkan nilai pengolahan IKM akan memberikan hasil : a. Sangat Baik 81,26 – 100 b. Baik 62,51 – 81,25 c. Kurang Baik 43,76 – 62,50 d. Tidak Baik 25,00 – 43,75 Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat mulai April 2009 hingga Januari 2014 adalah sebagai berikut: Tahun Semester Waktu Penilaian Nilai RataRata I April – Juni 2009 71,91 2009 II Juli – Desember 2009 72,27 I Januari – Juni 2010 72,71 2010 II Juli – Desember 2010 72,40 I Januari – Juni 2011 72,42 2011 II Juli – Desember 2011 72,47 2012 I Januari – Juni 2012 76,02


II Juli – Desember 2012 76,08 I Januari – Juni 2013 76,47 2013 II Juli – Desember 2013 76,56 I Januari – Juni 2014 76,60 2014 II Juli – Desember 2014 76,96 Dari nilai rata-rata IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diambil kesimpulan mutu pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik.


SEJARAH PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MALANG 1. UPTSA Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap. 2. Dinas Perizinan Pada perkembangannya, kemudian Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap mengalami perubahan menjadi Dinas Perizinan yang perubahannya didasari oleh : • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi perangkat Daerah. • Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. • Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan. 3. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Malang, maka Dinas Perizinan pada akhirnya mengalami perubahan bentuk menjadi Unit, yaitu Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, yang pembentukannya didasari oleh : • Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.


• Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. • Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. • Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang KewenanganPelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. • Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. 4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Untuk penguatan organisasi Kabupaten Malang membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan ke dua Organisasi Perangkat Daerah. • Peraturan Bupati Malang no 44 Tahun 2012 tentang Struktur Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang. • Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan pada Badan Pelayanan Perizina Terpadu.


DASAR HUKUM Dasar Hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan antara lain adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam urusan Wajib dan pilihan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan; 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;


12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. 14. Peraturan Bupati Malang no 44 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang. 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan pada Badan Pelayanan Perizina Terpadu.


VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN VISI Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah “ PRIMA DALAM PELAYANAN PERIZINAN “ Artinya: Suatu gambaran cita-cita untuk mewujudkan pelayanan prima, melalui kesiapan aparat, sarana prasarana pelayanan, mekanisme, sistem dan prosedur, aturan hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan secara optimal. MISI Misi dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan. 2. Mewujudkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. 3. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. TUJUAN Tujuan dari berdirinya adalah : 1. Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan dengan proses yang terintegrasi dan terpusat di suatu tempat pelayanan. 2. Kesederhanaan prosedur perizinan dan terhindar dari prosedur yang berbelit. 3. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.

SASARAN


Sasaran adalah : 1. Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang baik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam nengurus Izin. 2. Meningkatkan mutu sarana pendukung utama perizinan. 3. Meningkatkan pemeliharaan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah.


STRUKTUR ORGANISASI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sebelumnya bernama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan mulai beroprasi melayani administrasi perizinan pada tanggal 1 April 2009, sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayan publik (Publik Service) dan berubah nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan (BP2T) pada tanggal 1 Juni 2012. Terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelayanan perizinan akan memberikan rasa puas kepada masyarakat. Akan lebih sempurna, apabila pelayanan perizinan didasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yaitu tentang Pedoman Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) adalah unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah bidang Pelayanan Terpadu Perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas : 1. Memimpin, membina, melakukan koordinasi dan pemantauan serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan. 2. Perencanaan startegis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.


3. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 4. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perizinan. 6. Pelaksanaan Koordinasi Proses Pelayanan Perizinan. 7. Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan. 8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan membawahi : 1. Kepala Bagian Tata Usaha • Kasubag Umum dan Kepegawaian. • Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. • Kasubag Keuangan 2. Kepala Bidang Perekonomian 3. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Kepala Bidang Pembangunan. 5. Kepala Bidang Pemerintahan. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.


KEPEGAWAIAN Berdasarkan data kepegawaian Agustus 2014 bahwa seluruh personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 40 Orang Dengan perincian sebagai berikut : Golongan/ Pendidikan Ruang No Eselon I/ IV III II Non SD SLTP SLTA D3 S1 S2 Gol 1. II 1 - 1 2. III 4 1 3 2 3. IV 3 2 1 4. Staf 21 6 11 1 15 5. Honorer - 4 1 3 5 25 6 4 1 14 1 20 4 Jumlah 40 40


SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN 1. Sarana Fisik Pelayanan a. Ruang Tunggu. b. Customer Service. c. Ruang Pemrosesan Izin. d. Ruang Pembayaran. e. Loket Pajak Daerah. f. Ruang Kepala Badan g. Ruang Rapat. h. Ruang Kabag TU dan Kepala Bidang. i. Ruang Arsip. 2. Prasarana NO 1

2

SARANA PRASARANA KENDARAAN BERMOTOR − Station Wagon (N 319 DP) − Station Wagon (N 483 DP) − Station Wagon (N 556 DP) − Station Wagon (N 32 DP) − Station Wagon (N 324 DP) − Station Wagon (N 723 DP) − Sepeda Motor Trail − Sepeda Motor Bebek PERALATAN KANTOR − Filling Cabinet − Mesin Ketik Manual − Mesin Penghancur Kertas − Brankas − Computer − Printer − Server

JUML

JENIS BARANG

KET

1 1 1 1 1 1 1 1

Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Innova Suzuki APV Toyota Kijang Shunda 125 Honda Fit X

Th. 2000 Th. 2002 Th. 2002 Th. 2011 Th. 2006 Th. 2002 Th. 2008 Th. 2008

2 1 1 1 27 14 2


3

4

− Laptop − Scanner − Software Sistem Informasi Perizinan − Software Operating System − Software Website Interaktif − UPS − Generator − Switch Hub − Touchscreen − Kabel UTP − Connector − Mesin Photo Copy − AC Split − Exhaust Fan ALAT STUDIO & KOMUNIKASI − Camera − Camera DSLR − Handy Cam − Proyektor − Faximile − TV 21” PERALATAN MEUBELAIR − Almari Kayu − Meja Layanan − Meja Rapat − Kursi Rapat − Kursi Tamu − Meja Tamu − Meja Komputer − Almari Arsip − Meja Staf − Meja Eselon III − Kursi Eselon III − Meja Eselon II − Kursi Eselon II − Kursi Staf

7 2 1 1 1 7 1 3 1 1 1 1 9 4 1 1 1 1 1 4 8 1 2 23 2 2 5 2 14 5 5 1 1 31


JENIS PELAYANAN PERIZINAN Jenis Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2009 adalah sebagai berikut : Jenis Pelayanan Perizinan di UPT Perizinan (1 April 2009 - 1Juni 2011) No Jenis Izin Waktu Proses 1 Izin Gangguan (HO) 14 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap 2 Izin Mendirikan Bangunan 14 Hari Kerja sejak berkas (IMB) dinyatakan lengkap 3 Izin Peruntukan 14 Hari Kerja setelah diterimanya Penggunaan Tanah (IPPT) rekomendasi dari Dinas Teknis 4 Izin Reklame (IR) 14 Hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan rekomendasi hasil survey dinyatakan diterima oleh Dinas Teknis 5 Izin Usaha Jasa Konstruksi Maksimum 10 Hari kerja setelah (IUJK) berkas dinyatakan lengkap Dengan adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Urusan Yang menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, Maka Izin yang ditangani oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan bertambah 32 Izin dengan total izin sebanyak 37. No Jenis Izin Waktu Proses 6 Izin Usaha Industri Primer 14 Hari Kerja sejak berkas Hasil Hutan Kayu dinyatakan lengkap (IUIPHHK) 7 Izin Pemakaian Pesawat 14 Hari Kerja sejak berkas Uap dinyatakan lengkap


No 8

Jenis Izin Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta

Waktu Proses 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait

9

Izin Pertambangan Rakyat

10

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

11

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

12

Izin Pemakaian Air Tanah

13

Izin Pengusahaan Air Tanah

14

Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum (SPBU) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kendaraan Sendiri Atau Umum Izin Usaha Jasa 14 Hari Kerja setelah Pertambangan diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Juru Bor 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Perusahaan 14 Hari Kerja setelah Pengeboran Air Tanah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait

15

16

17

18


19 20 21

22

23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33

Izin Usaha Peternakan

14 Hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Izin Perluasan Usaha Maksimum 14 hari kerja setelah Peternakan berkas dinyatakan lengkap Izin Pendirian Lembaga Maksimum 14 hari kerja setelah Kursus dan Pelatihan berkas dinyatakan lengkap (LKP) Izin Mendirikan Pusat Maksimum 14 hari kerja setelah Belajar Masyarakat berkas dinyatakan lengkap (PKBM) Izin Pendirian Tempat Maksimum 14 hari kerja setelah Penitipan Anak (TPA) berkas dinyatakan lengkap Izin Pendirian Taman Maksimum 14 hari kerja setelah Bacaan Masyarakat berkas dinyatakan lengkap (TBM) Izin Trayek Maksimum 1 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Izin Usaha Penagkapan Maksimum 14 hari kerja setelah Ikan berkas dinyatakan lengkap Izin Usaha Maksimum 14 hari kerja setelah Pembudidayaan Ikan berkas dinyatakan lengkap Persetujuan Prinsip Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Tanda Daftar Gudang Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Surat Izin Usaha Maksimum 5 hari kerja , sedangPerdagangan kan perubahan SIUP 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan Izin oprasional Rumah Maksimum 14 hari kerja setelah Sakit Tipe C dan D berkas dinyatakan lengkap Izin Klinik Rawat Inap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Izin Penyelenggaraan Maksimum 14 hari kerja setelah Balai Pengobatan/Klinik berkas dinyatakan lengkap


34 35 36 37

Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin Izin Penyelenggaraan BKIA Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Surat Izin Toko Obat

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Dengan adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan terpadu, maka Izin yang ditangani oleh BP2T menjadi 61 izin. Adapun rinciannya adalah : No 1 2 3 4 5

6

7

Jenis Izin Izin Pemakaian Pesawat Uap Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus Perpanjangan Izin Memerpekerjakan Tenaga Kerja Asing Izin Pertambangan Rakyat

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Waktu Proses 14 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Dinas Teknis 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Pemakaian Air Tanah 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Pengusahaan Air 14 Hari Kerja setelah diterimanya Tanah rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Pendirian Stasiun 14 Hari Kerja setelah diterimanya Pengisian Bahan bakar rekomendasi teknis dari Instansi/ untuk Umum (SPBU) SKPD Terkait Izin Usaha Penyediaan 14 Hari Kerja setelah diterimanya Tenaga Listrik Untuk rekomendasi teknis dari Instansi/ Kendaraan Sendiri Atau SKPD Terkait Umum Izin Usaha Jasa 14 Hari Kerja setelah diterimanya Pertambangan rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Juru Bor 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Perusahaan 14 Hari Kerja setelah diterimanya Pengeboran Air Tanah rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Penurapan Mata Air 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Pemakaian Air dan 14 Hari Kerja setelah diterimanya Mata Air rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Sumur Pantek 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait Izin Pembuatan sumur 14 Hari Kerja setelah diterimanya


Pantau 20

21

Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek Izin Izin Pengeboran Air Tanah

22

Izin Usaha Peternakan

23

Izin Perluasan Usaha Peternakan Izin Pemotongan Hewan

24 25 26

27

28 29

30 31

32

Izin Praktek Dokter Hewan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Izin Mendirikan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA) Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal Izin Pendidikan Lembaga Sekolah menengah Izin Trayek

rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari Kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Instansi/ SKPD Terkait 14 Hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 1 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap


33

35

Izin Usaha Penangkapan Ikan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Persetujuan Prinsip

36

Tanda Daftar Gudang

37

Surat Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Industri

34

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

Izin oprasional Rumah Sakit Tipe C dan D Izin Klinik Rawat Inap Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Surat Izin Toko Obat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D dan C Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Gangguan (HO)

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap


50 51 52

53 54

55

56 57 58 59

60 61

Surat Izin Penempatan Rumah Dinas (SIPER) Izin Pelayanan Makam Izin Perubahan Status Tanah Basah menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi Lahan Beririgasi) Izin Pendirian Bangunan Diatas Perairan Umum Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah dan Bangunan, Sempadan Sungai atau Saluran yang Dikelola Dinas Pengairan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Izin Lingkungan

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Maksimum 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Izin Pembuangan Limbah Maksimum 14 hari kerja setelah Cair berkas dinyatakan lengkap Izin Penyimpanan Maksimum 14 hari kerja setelah Sementara Limbah B3 berkas dinyatakan lengkap Izin Pemanfaatan Limbah Maksimum 14 hari kerja setelah Cair untuk Aplikasi ke berkas dinyatakan lengkap Tanah Izin Lokasi Pengolahan Maksimum 14 hari kerja setelah Limbah B3 berkas dinyatakan lengkap Izin Pengumpulan Limbah Maksimum 14 hari kerja setelah B3 Skala Kabupaten berkas dinyatakan lengkap (kecuali olie)


PENGHARGAAN YANG PERNAH DICAPAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) Ada beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) antara lain : 1. Juara Harapan II Lomba Budaya Kerja 5 R dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang ke1248 Tahun 2008 2. Nominasi Citra Pelayanan Tingkat Pratama Tahun 2011 “The Innovative Breakthrough Public Service” Kabupaten Malang 3. Juara III SKPD Berkinerja Terbaik Kategori SKPD Eselon II (Badan/Dinas/Lembaga Lain )


PROGRAM UNGGULAN Ada beberapa program unggulan yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk mencapai “Pelayanan Prima".Salah satu penjabaran dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang prima, cepat, mudah dan transparan. Dalam perkembangannnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) melakukan inovasi-inovasi untuk mencapai “Pelayanan Prima“, antara lain : 1. Pelayanan keliling, Tujuan kegiatan iniadalah pelayanan mudah,murah dan cepat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.Dengan mengadakan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat dan bekerja sama dengan Desa dan Kecamatan harapannya masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurus perizinannya. 2. Pelayanan Izin Paralel Pelayanan parallel memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk mengurus izin secara paket (IPPT, IMB, HO) dengan waktu yang relative lebih cepat sesuai dengan SOP 25 hari kerja, sedangkan untuk pengurusan regular membutuhkan waktu hingga 42 hari 3. Pendaftaran izin secara online Untuk izin penyelengaraan reklame dan izin usaha jasa konstruksi, pemohon cukup mengirim persyaratan lewat e-mail, izin sudah dapat diproses. Selain itu formulir juga bisadi download di sim-perizinan.malangkab.go.id


4. Penyerahan Izin ke Kecamatan Penyerahan pelayanan 7 izin ke kecamatan yaitu : IMB rumah tinggal satu lantai dengan luasan maksimum 100 m², SIUP dengan maksimum modal Rp. 200.000.000,-, reklame insidentil, pendirian pusat belajar msayarakat, pendirian tempat penitipan anak, pendirian taman bacaan masyarakat dan pendirian lembaga kursus dan pelatihan.


TARIF RETRIBUSI 1.

Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: RIMB = FB x NLB x NTKB x NTPB Fungsi Bangunan (FB) Kode Jenis

2211 2212 2213 2220 2221 2222 2223 2230 2231 2232 2233 2234

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung BANGUNAN GEDUNG PRASARANA BANGUNAN GEDUNG JENIS PRASARANA Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman Pagar tanggul/ retaiuning Wall turap batas Kaveling/ persil Konstruksi penanda masuk Gapura Gerbang *** Konstruksi perkerasan Jalan Lapangan parkir Lapangan upacara Lapangan olahraga terbuka

Harga Satuan Retribusi

Satuan

4,000

m²

1,000 1,000 1,000

m² m² m²

1,000 1,000

m² m²

1,000 1,000 1,000 1,000

m² m² m² m²


2235 2240 2241 2242 2243 2250 2251 2252 2253 2254 2260 2261 2262 2263 2264 2270 2271 2272 2280 2281 2282

2283 2284 2285 2286 2287

Penimbunan barang, dll Konstruksi penghubung Jembatan Box culvert Duexer, gorong-gorong, saluran drainase Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah Kolam renang Kolam pengelolaan air Reservoir bawah tanah Waste water treatment plant Konstruksi menara Menara antenna Menara reservoir Cerbong Tower Konstruksi monumen Tugu Patung Konstruksi instalasi Instalasi listrik dan jarinan listrik bawah tanah Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah Instalasi pengolahan Instalasi bahan bakar Jaringan bawah tanah Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar

1,000

m²

1,000 1,000 1,000

m² m² m²

1,000 3,500 3,500 3,500

m² m² m² m²

3,500 7,000 7,000 7,000

m² m² m² m²

7,000 3,500

m² m²

3,500

m²

4,000

m²

4,000 4,000 4,000 4,000

m² m² m² m²

14,000

m²


2290 2291 2292 2293

2294 1

2

bangunan) Konstruksi reklame Billboard Papan iklan Papan nama (berdiri sendir atau berupa tembok pagar) *** Retribusi penyediaan administrasi IMB (pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan atau perubahan non teknis lainnya) Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB

14,000 14,000 14,000

m² m² m²

14,000

5,000

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB Indeks Kode Jenis Perhitungan 1000 BANGUNAN GEDUNG 1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 1110 Pembangunan baru 1.00 1120 Rehabilitasi/ renovasi 1121 Rehabilitasi/ renovasi sedang 0.45


1112 1130 1131 1132 1133 1200 1210 1220 1221 1250 1260 1270 1300 1310 1311 1312 1313 1320 1321 1322 1323 1330 1331 1332 1333 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1350 1351

Rehabilitas/ renovasi berat Pelestarian Pelestarian pratama Pelestarian madya Pelestarian utama FUNGSI Hunian Keagamaan Usaha Sosial dan budaya Khusus Ganda KLASIFIKASI Kompleksitas Sederhana Tidak sederhana Khusus Permanensi Darurat Semi permanen Permanen Resiko kebakaran Rendah Sedang Tinggi Zonasi gempa Zona I/ minor Zona II/ minor Zona III/ sedang Zona IV/ sedang Zona V/ kuat Zona VI/ kuat Lokasi (kepadatan gedung) Renggang

0.65 0.66 0.45 0.30 0.05/ 0.50 0.00 3.00 0.00/ 1.00 2.00 4.00 0.25 0.40 0.70 1.00 0.20 0.40 0.70 1.00 0.15 0.40 0.70 1.00 0.15 0.10 0.20 0.40 0.50 0.70 1.00 0.10 0.40


1352 1353 1360 1361 1362 1363 1370 1371 1372 1373 1400 1410 1420 1430 2000 2100 2110 2120 2121 2122 2200 2210 2211 2212 2213 2214 2220 2221 2222 2223 2230

Sedang Kuat Ketinggian bangunan gedung Rendah Sedang Tinggi Kepemilikan Negara/ yayasan Perorangan Badan Usaha WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG Sementara jangka pendek Sementara jangka menengah Tetap PRASARANA BANGUNAN GEDUNG LINGKUP PEMBANGUNAN Pembangunan Baru Rehabilitasi Rehabilitasi sedang Rehabilitasi berat JENIS PRASARANA Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman Pagar Tanggul/ retaining wall Turap batas kavling/ persil *** Konstruksi Penanda Masuk Gapura Gerbang *** Konstruksi perkerasan

0.70 1.00 0.10 0.40 0.70 1.00 0.05 0.40 0.70 1.00

0.40 0.70 1.00

1.00 0.45 0.65 1.00

1.00

1.00


2231 2232 2233 2234 2235 2240 2241 2242 2243 2250 2251 2252 2253 2254 2260 2261 2262 2263 2264 2270 2271 2272 2273 2280 2281 2282 2283 2284 2290 2291 2292 2293

Jalan Lapangan parkir Lapangan upacara Lapangan olahraga/ terbuka *** Konstruksi Penghubung Jembatan Boxculvert *** Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah Kolam renang Kolam pengolahan air Reservoir air bawah tanah *** Konstruksi menara Menara antenna Menara reservoir Cerobong *** Konstruksi monumen Tugu Patung *** Konstruksi instalasi Instalasi listrik Instalasi telepon/ komunikasi Instalasi pengolahan *** Konstruksi papan reklame/ papan nama Billboard Papan iklan Papan nama

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00


2294 *** Catatan: 1. *) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana 2. **) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus. 3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1.30. 4. *** Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk ) prasarana bangunan gedung diteapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. 2. Izin Gangguan (HO) 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: RIG = TL x IL x IG x LRTU No

Keterangan

A. 1.

Nilai Tarif Lingkungan (TL) Kawasan Industri a) Luas dibawah 1.000 m² b) Luas 1.001 m² s/d 2.500 m² c) Luas 2.501 m² keatas Lingkungan Permukiman/ Sosial

2.

Tarif Retribusi (Rp)

Satuan

130 165

m² m²

195

m²


a) Luas dibawah 100 m² 360 m² b) Luas 101 m² s/d 250 m² 455 m² c) Luas 251 m² keatas 585 m² 3. Tempat Usaha Lain a) Luas dibawah 500 m² 100 m² b) Luas 501 m² s/d 1.500 m² 130 m² c) Luas 1.501 m² 165 m² B. Nilai Indeks Lingkungan (IL) 1. Jalan Arteri 4 Indeks 2. Jalan Kolektor 3 Indeks 3. Jalan Lokal 2 Indeks 4. Jalan Lingkungan 1 Indeks C. Nilai Indeks Gangguan (IG) 1. Besar 3 Indeks 2. Menengah 2 Indeks 3. Kecil 1 Indeks D. Nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha yang dipakai untuk kegiatan usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai hasil peninjauan lapangan. 2) Besaran nilai retribusi balik nama Izin Gangguan dikenakan biaya sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya perhitungan retribusi Izin Gangguan yang bersangkutan. 3) Besaran nilai retribusi untuk perpanjangan izin dikenai biaya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan retribusi izin gangguan tersebut. Untuk perubahan/ penambahan bangunan dikenakan biaya retribusi Izin Gangguan sesuai dengan penambahan yang akan diizinkan.


3.

Izin Pelayanan Makam Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenazah 1) Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah (RPPJ) bagi Makam Baru untuk pelayanan pemakaman baru ditentukan sebagai berikut: a. Bagi pemakaman setiap jenazah yang menggunakan lahan seluas sampai dengan 2,5M x 1,5M atau 3,75M (tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 1 . , M²(lima belas ribu per meter persegi) untuk masa retribusi selama 3 (tiga) tahun; b. Bagi Pemakaman setiap jenazah yang menggunakan lahan seluas 3,75M² (tiga koma tujuh puluh lima meterpersegi) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00/M² (dua puluh ribu rupiah meter persegi) untuk masa retribusi selama 3 (tiga) tahun. 2) Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah (RPPJ) bagi Perpanjangan Makam untuk pelayanan perpanjangan penggunaan tanah makam ditentukan sebagai berikut: a. Bagi setiap jenazah yang dimakamkan yang menggunakan lahan seluas sampai dengan 3,75M² (tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00/M² (dua puluh ribu meter persegi) untuk masa retribusi selama 2 (dua) tahun; b. Bagi setiap jenazah yang dimakamkan yang menggunakan lahan seluas diatas 3,75M² (tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) ditetapkan sebagai Rp. 3.000,00/M² (tiga ribu rupiah per meter persegi) untuk masa retribusi selama 2 (dua) tahun.


4.

Izin Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: Retribusi kegiatan usaha penangkapan ikan dan usaha pengangkut ikan bagi kapal dalam (inboard) dan bermotor luar (outboard) dalam kewenangan Pemerintah Daerah dengan ukuran 5GT sampai 10GT dan atau mesin 15PK sampai 30PK dengan alat tangkap. Keterangan Tarif Satuan Retribusi (Rp) a. Paying, jaring lampara, dogol, 3.000 GT cantrang dan sejenisnya b. Gillnet (jaring insang) dan 7.000 GT sejenisnya c. Purseine dan sejenisnya 6.000 GT d. Long bag set net (jaring kantong 13.000 GT besar) e. Squid jigging 5.000 GT f. Pancing prawai dasar 11.000 GT g. Long line 8.000 GT h. Pole and line 11.000 GT i. Bubu/ muroami dan sejenisnya 9.000 GT j. Bouke Ami 13.000 GT k. Bagan apung 5.000 GT l. Kapal/ perahu pengangkut ikan 2.000 GT

5.

Izin Pembudidayaan Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: No Keterangan Tarif Retribusi


a) Ikan di air tawar diatas 0.75 Ha Kolam air tenang diatas 2 Ha Kolam air deras diatas 5 unit (1 unit=100m²) Ikan jaring apung sebanyak 4 unit atau lebih. (1 unit=4x(7x7x2,5m²)) Keramba sebanyak 50 buah atau lebih (1 buah=4x2x1,5) Jaring sekat dengna luas 0.5Ha atau lebih b) Ikan di Air Payau Pembenihan dengan lahan 0,5Ha atau lebih Pembesaran dengan lahan 5 Ha atau lebih c) Ikan di air laut Ikan kerapu bebek dan lobster dengan menggunakan karamba 2 unit jaring apung atau lebih (1 unit=4 kantong ukuran 3x3x3m³), ikan kerapu lainnya dengan 4 unit keramba jaring apung atau lebih (1 unit= 4 kantong ukuran 3x3x3m³), kakap putih dan baronang sebanyak 10 unit atau lebih (1 unit= 4 kantong ukuran 3x3x3m³) d) Rumput laut Lepas dasar lebih dari 8 unit (1 unit berukuran 100x5m²) Rakit apung lebih dari 20 unit ( 1 unit = 20 rakit, rakit berukuran 5x2,5m²) Long line lebih dari 2 unit (1 unit berukuran 1 Ha)

(Rp) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

75.000 75.000

100.000

100.000 100.000 100.000


6.

Izin Menggunakan Tenaga Asing Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, besarnya retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing sebesar: 1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dollar) per orang per bulan. 2) Tarif retribusi dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.


ALUR PELAYANAN PERIZINAN Pemohon, serahkan berkas

1

6

CS menerima berkas

2

KaBP2T, disposisi utk proses

3

TU membukukan & menomori surat masuk

4 Hasil survey

5

Bidang, survey lokasi

7 Bidang, draft sertifikat

8

TU, cek redaksional

9

Ka.BP2T, tanda tangan draft sertifikat 10

TU, penomoran sertifikat

12

Ka.BP2T, tanda tangan sertifikat

11

TU, cetak sertifikat

13 CS, menerima sertifikat jadi

14

Pemohon, menerima sertifikat izin


1) 2) 3) 4) 5) 6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Customer service menerima berkas permohonan; Bagian tata usaha membukukan dan penomoran surat masuk; Kepala badan mendisposisi untuk memproses izin; Bidang menerima berkas dan menjadwalkan survey (cek lapangan); Melakukan survey lapangan, untuk izin yang tidak layak berkas dikembalikan ke pemohon, untuk izin yang layak diterbitkan draft sertifikat; Bidang menerbitkan draft sertifikat; Bagian tata usaha melakukan cek redaksional; Kepala badan menandatangani draft sertifikat; Bagian tata usaha mencetak sertifikat; Kepala badan menandatangani sertifikat izin; Bagian tata usaha memberikan nomor izin dan nomor surat keluar; Izin jadi diserahkan ke customer service; Customer service menyerahkan sertifikat izin ke pemohon.


PENGADUAN MASYARAKAT 1. Alur Pemohon, 2. mengadu

3.

Kasubag Umum, menerima dan mengagendakan pengaduan

1

2

Kabag. TU, koordinasi terkait pengaduan

3 Kabag TU, arsip

5

Tindak lanjut

4

Ka. BPPT, disposisi

6 Kasubag Umum, memberi jawaban/ kajian pengaduan

8

7

Kabid, verifikasi pengaduan

Pemohon, menerima jawaban

2. Sarana 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 0341-9258567 Email : [email protected] Website :www.perizinan.malangkab.go.id


REALISASI PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Tahun 2012 NO

KETERANGAN

TARGET (Rp)

1. 2. 3 4 5

Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Izin Trayek Izin Penangkapan Ikan Izin Pembudidayaan Ikan Jumlah

4.094.025.500 1.817.994.500 41.580.000 5.953.600.000

NO 1. 2. 3. 4. 5.

NO 1. 2. 3. 4. 5.

Realisasi Pendapatan Tahun 2013 TARGET KETERANGAN (Rp) Izin Mendirikan Bangunan 4.510.000.000 Izin Gangguan 2.007.706.000 Izin Trayek 28.032.000 Izin Pembudidayaan Ikan Izin Penangkapan Ikan JUMLAH 6.545.738.000 Realisasi Pendapatan Tahun 2014 TARGET KETERANGAN (Rp) Izin Mendirikan Bangunan 4.510.000.000 Izin Gangguan 2.008.000.000 Izin Trayek 26.645.000 Izin Pembudidayaan Ikan Izin Penangkapan Ikan JUMLAH 6.544.645.000

REALISASI % (Rp) 4.416.268.450 107,87 1.953.332.060 107,44 28.032.000 67,55 603.000 0 150.000 0 6.398.385.510 107,47

REALISASI (Rp) 3.062.424.100 1.896.618.120 29.882.000 0 333.000 4.989.257.220

67,90 94,47 106,6 0 0 76.22

REALISASI (Rp)

%

3.299.772.544 2.579.783.500 28.078.000 0 441.000 5.908.075.044


%

73,16 128,47 105,37 0 0 90,27

DATA IZIN YANG DIKELUARKAN NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1

Izin Gangguan

226

371

328

398

341

2

Izin Reklame

1,611

741

831

893

875

60

252

413

383

413

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Izin Pemakaian Pesawat Uap Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta Izin Pertambangan Rakyat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Izin Pemakaian Air Tanah Izin Pengusahaan Air Tanah

5,476 4,243

3,993

3,627 4,071

44

192

168

68

141

0

0

1

7

4

0

0

1

4

8

0

0

2

10

11

0

0

0

40

10

0

0

1

4

6

0

0

8

3

0

0

0

14

13

18

0

0

0

4

40


14

15

16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Izin Usaha Penyediaan Tenaga LIstrik Untuk Kepentingan Sendiri Atau Umum Izin Usaha Jasa Pertambangan Izin Juru Bor Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah Izin Usaha Peternakan Izin Perluasan Usaha Peternakan Izin Pendirian Usaha Kursus dan Pelatihan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat Izin Trayek Izin Usaha Penangkapan Ikan

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

10

38

15

0

0

8

6

7

0

0

32

3

2

0

0

1

1

1

0

0

527

523

520

0

0

47

10

4


27 28 29 30

31 32

33

34

35

36 37

Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Persetujuan Prinsip Tanda Daftar Gudang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Operasional Rumah Sakit tipe C dan D Izin Klinik Rawat Inap Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/ Klinik Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin Izin Penyelenggaraan BKIA Izin Penyelenggaraan Labolatorium Klinik Surat Izin Toko Obat (SITOB) Total

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

12

12

0

0

641

0

0

2

4

13

0

0

1

2

6

0

0

2

8

6

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

7,417

5,799

7,037

1,388 1,554

7,463 8,089


DATA IZIN TAHUN 2014 Jenis Layanan

No 1

(Izin) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

2

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a. Sosial Budaya b. Usaha c. Perumahan d. Hunian e. Keagamaan

2013

2014

413

383

4.071

3.429

41

41

220

166

3.124

2.605

659

598

0

0

f. Fungsi Lain - Reklame - Tower 3 4

Izin Perubahan Tanah Basah Menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi Lahan Beririgrasi) Izin Pendirian Bangunan Di Atas Perairan Umum

0

0

27

19

0

1

0

0

5

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

10

9

6

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUPE)

6

2

7

0

1

5

9

9

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Atau Umum (IUPTLSU) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

0

1

10

Izin Trayek

520

504

11

Izin Gangguan (HO)

341

334

291

262

8

a. Usaha b. Tower

50

72

12

Izin Lingkungan

0

24

13

Izin Pembuangan Limbah Cair

0

0

14

Izin Penyimpanan Sementara Limabh B3

0

0


15

Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah

0

0

16

Izin Pengelolaan Limbah B3

0

0

17

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (Kecuali OLIE)

0

0

18

Izin Pemakaian Pesawat Uap (IPPU)

8

7

19

Izin Usaha Peternakan (IUP)

1

0

20

Izin Perluasan Usaha Peternakan (IPUP)

0

0

21

Izin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI)

4

7

22

Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUBI)

0

0

23

Persetujuan Prinsip (PP)

0

0

24

Tanda Daftar Gudang (TDG)

12

6

25

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1554

1.320

a. Kecil

1273

1034

b. Menengah

218

223

c. Besar

63

63

d. Siukan

0

0

875

835

162

149

26

Izin Penyelenggaraan Reklame a. Insidentil b. Permanen

713

686

27

Izin Penampungan Calon TKI

0

0

28

Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (IPBKH)

0

0

29

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

0

1

30

Izin Pemotongan Hewan (IPH)

0

1

31

Izin Praktek Dokter Hewan (IPDH)

0

0

32

Izin Usaha Industri (IUI)

0

2

33

Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta (ILKS)

11

12

34

Izin Pemakaian Air Tanah (IPAT)

18

30

35

Izin Pengusahaan Air Tanah (IUAT)

40

33


36

Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

0

0

37

Izin Juru Bor (IJB)

0

0

38

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT)

0

1

39

Izin Penurapan Mata Air

0

0

40

Izin Pemakaian Air dan Mata Air

0

0

41

Izin Sumur Pantek

0

0

42

Izin Pembuatan Sumur Pantau

0

0

43

Izin Pengambilandan Pemanfaatan Air Sumur Pantek

0

0

44

Izin Pengeboran Air Tanah

0

0

45

Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

15

19

46

Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

7

13

47

Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA)

2

1

48

Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

1

1

49

Izin Pendirian Lembaga Formal

0

0

50

Izin pendirian Lembaga Sekolah Menengah

0

0

51

Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (IORS)

13

15

52

Izin Klinik Rawat Inap (IKRI)

6

11

53

Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan (IPKRJ)

6

26

54

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik (IPLK)

2

0

55

Surat Izin Toko Obat (SITOB)

3

1

56

Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C & D

0

0

57

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

141

103


58

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah & Bangunan, Sempadan Sungai Sampai Atau Saluran Yang Dikelola Dinas Pengairan

0

0

59

Izin Pengambilan & Pemanfaatan Air Tanah

0

0

60

Surat Izin Penempatan rumah Dinas (SIPER)

0

0

61

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK)

4

0

62

Izin Pelayanan Makam

0

0

8.089

7.142

TOTAL


IZIN YANG DITANGANI SETIAP BIDANG Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor 180/129/KEP/421.302/2014 tentangPembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Administrasi Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. Adapun pembagian izin sesuai fungsi bidangnya adalah sebagai berikut: No. Bidang Izin yang ditangani 1. Pembangunan 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 2) Izin Mendirikan Bangunan; 3) Izin Perubahan Status Tanah Basah Menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi Lahan Beririgasi); 4) Izin Pendirian Bangunan Diatas Perairan Umum. 2. Pemerintahan 1) Izin Pertambangan Rakyat; 2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; 3) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 4) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau Umum; 5) Izin Usaha Jasa Pertambangan; 6) Izin Trayek; 7) Izin Gangguan (HO); 8) Izin Lingkungan; 9) Izin Pembuangan Limbah Cair; 10) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; 11) Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah; 12) Izin Pengelolaan Limbah B3;


3.

Perekonomian

4.

Kesejahteraan Rakyat

13) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (Kecuali Olie). 1) Izin Pemakaian Pesawat Uap; 2) Izin Usaha Peternakan 3) Izin Perluasan Usaha Peternakan; 4) Izin Usaha Penangkapan Ikan; 5) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; 6) Persetujuan Prinsip; 7) Tanda Daftar Gudang; 8) Surat Izin Usaha Perdagangan; 9) Izin Reklame; 10) Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 11) Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus; 12) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 13) Izin Pemotongan Hewan; 14) Izin Praktek Dokter Hewan; 15) Izin Usaha Industri. 1) Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta; 2) Izin Pemakaian Air Tanah; 3) Izin Pengusahaan Air Tanah; 4) Izin Pendirian Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum; 5) Izin Juru Bor; 6) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah; 7) Izin Penurapan Mata Air; 8) Izin Pemakaian Air dan Mata Air; 9) Izin Sumur Pantek; 10) Izin Pembuatan Sumur Pantau; 11) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek; 12) Izin Pengeboran Air Tanah; 13) Izin Pendirian Lembaga Kursus dan


Pelatihan; 14) Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 15) Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak; 16) Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat 17) Izin Pendirian Lembaga Formal; 18) Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah; 19) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D; 20) Izin Klinik Rawat Inap’ 21) Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan/ 22) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik; 23) Surat Izin toko Obat (SITOB); 24) Izin Mendirikan Rumah Ssakit Tipe C dan D; 25) Izin Usaha Jasa Konstruksi; 26) Izin PemakaianKekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangun, dan Semapadan Sungai Sampai atau dinar Saluran yang dkelola Dinas Pengairan; 27) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tahan; 28) Surat Izin Penempatan Rumah Dinas (SIPER) 29) Izin Pelayanan Makam.


Fax (0341) KEPANJEN - MALANG

Recommend Documents