Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 Ruang Rapat Graha Shawala Jum’at, 20 Mei 2016
Tujuan Pemeriksaan Menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan memperhatikan: a. Kesesuaian LK Kemenko Perekonomian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seerti disebutkan dalam SAP; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan d. Efektivitas system pengendalian intern (SPI).
LK Audited Tahun 2015
LK Audited Tahun 2015 Neraca per 31 Desember 2015 Uraian
Nilai Rp
Uraian
Nilai Rp
Aset Lancar
2.623.352.952
Kewajiban Jangka Pendek
884.258.285
Aset Tetap
25.239.449.282
ekuitas
28.201.434.949
Aset Lainnya
1.222.891.000
Total Aset
29.085.693.234
Total Kewajiban dan Ekuitas
29.085.693.234
Temuan Pemeriksaan SPI (1) Temuan - Pembayaran Tiket Pesawat didasarkan pada Invoice yang Tidak Valid dan Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Sepenuhnya Mengikuti acara “26th ERC and 66th IEC Meeting” Sesuai Jadwal Rekomendasi: • Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan tiket pesawat sesuai biaya riil dan menyetor ke kas negara bila ada kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil; • Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan ke kas negara atas selisih uang harian selama tidak mengikuti acara pertemuan selama 2 hari sebesar total Rp15.915.000,00.
Temuan Pemeriksaan SPI (2) Temuan - Kemenko Perekonomian Belum Memperoleh Harga Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Ekonomis Rekomendasi:
• BPK merekomendasikan kepada Kemenko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko untuk melakukan konfirmasi tiket dimaksud ke Maskapai Garuda dan melaporkan agen perjalanan tersebut apabila ternyata benar ada perbedaan harga.
Temuan Pemeriksaan SPI (3) Temuan – Daftar Aset pada SIMAK BMN dan pada SAIBA terdapat selisih Rekomendasi:
• BPK merekomendasikan agar Menko Perekonomian melalui Sesmenko Perekonomian memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengupdate data ruangan dalam aplikasi SIMAK BMN secara tertib
Temuan Pemeriksaan Kepatuhan (1) Temuan – Kemenko Perekonomian Belum Mengenakan Denda Keterlambatan Sesuai Kontrak Atas Pelaksanaan Jasa Konsultasi Penilaian Strategis Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung Rekomendasi: • BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) untuk menagih dan menyetor kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 ke Kas Negara.
Temuan Pemeriksaan Kepatuhan (2) Temuan - Hasil Perencanaan dan Perancangan Sistem Teknologi Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Belum Dapat Dimanfaatkan Sesuai yang Direncanakan Rekomendasi: BPK merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: • Memberikan pembinaan kepada PPK dalam penyusunan HPS; • Memberikan pembinaan kepada PPHP dan PPK dalam melakukan pengawasan final pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; • Melakukan usaha-usaha untuk dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring.
Temuan Pemeriksaan Kepatuhan (3) Temuan – Pembayaran Biaya Langsung Non Personil (Reimbursable) Atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Value For Money Untuk Jalan Tol Serang – Panimbang Tidak Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Konsultan Rekomendasi: BPK merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: • Memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; • Memberikan pembinaan kepada PPK untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan; • Meminta penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp124.962.500,00 ke Kas Negara. Telah Disetor ke Kas Negara dengan bukti penyetoran tanggal 15 April 2016 melalui nomor bukti penyetoran negara (NTPN) 7B56F1NFJEHPO6NO sebesar Rp124.962.500,00
Temuan Pemeriksaan Kepatuhan (4) Temuan – Pertanggungjawaban Uang Persediaan Sebesar Rp401,66 Juta Tidak Lengkap Rekomendasi: BPK merekomendasikan Menko Perekonomian memerintahkan Sesmenko Perekonomian agar: • Memberikan pembinaan kepada PPK dan Bendahara untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN; • Menginstruksikan kepada PPK untuk melengkapi bukti yang sah atas pengeluaran sebesar Rp401.664.280,00 dan menyetorkan ke Kas Negara bila tidak dapat melengkapi bukti yang sah. Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp44.720.000,00 terdiri dari NTPN Nomor E41BC6F76M6HE5NI tanggal 15 April 2016 sebesar Rp1.000.000,00; NTPN Nomor 2D5AF6F763IFUJNI tanggal 15 April 2016 sebesar Rp1.720.000,00; dan NTPN Nomor 107C06F757KDN8NI tanggal 15 April 2016 sebesar Rp42.000.000,00.
Terima kasih
