DUKUNGAN OJK KEPADA UMKM DAN DORONGAN KEPATUHAN PASKA AMNESTI PAJAK
M. Ihsanuddin Kepala Kantor OJK Regional III Jawa Tengah dan DIY
Disampaikan pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNS ke 40 Solo, 4 Maret 2017
AGENDA 1.
2. 3. 4.
• POTENSI DAN DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM • REGULASI OJK KEPADA SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK MENDORONG SEKTOR PRODUKTIF DAN UMKM • STATISTIK KREDIT/ PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR UMKM • MENDORONG WAJIB PAJAK SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
1. POTENSI DAN DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
Potensi Kewirausahaan Sektor Produktif UMKM di Indonesia BONUS DEMOGRAFI Tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda (16-30 tahun). Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi Creative Class.
PENINGKATAN PERMINTAAN PRODUK KREATIF Peningkatan di pasar global terutama produk berbasis media dan teknologi informasi/ICT (content industry)
POTENSI UMKM Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total usaha dan mempekerjakan lebih dari 114 juta penduduk Indonesia.
PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL Teknologi digital dan internet telah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia dan mendorong perkembangan start up.
PENINGKATAN JUMLAH KELAS MENENGAH Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income) di atas USD3.600 sebagai konsumen ekonomi kreatif
Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir telah mendorong tumbuhnya kelas menengah Indonesia yang muda, produktif, kreatif dan inovatif. Kelas menengah Indonesia akan menjadi entrepreneur penggerak UMKM, industri kreatif dan Perusahaan Rintisan (Start Up) yang potensinya sangat besar di Indonesia.
DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM DUKUNGAN LATAR BELAKANG 1. NAWA-CITA Presiden Jokowi – JK 2. Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi 3. Mewujudkan Kedaulatan Keuangan Melalui Kebijakan Inklusi Keuangan 50% Penduduk
TUJUAN
Tujuan Meningkatkan Peran Sektor Jasa Keuangan (SJK) Melalui Pemberian Kredit atau Pembiayaan Kepada Sektor Produktif dan UMKM Dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Kehati-Hatian dan Praktek Tata Kelola Yang Sehat, Efisien dan Menguntungkan
Upaya yang telah dan akan dilakukan: 1. Regulasi yang kondusif terhadap industri perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor produktif/UMKM; 2. Pengawasan (Supervisory Actions) Dukungan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor produktif/UMKM a.l. Pertanian, Kelautan & Perikanan, Energi, dan Pangan, serta Industri Kreatif 3. Implementasi LAKU-PANDAI yang memberikan kemudahan akses pelaku ekonomi kecil (inklusi keuangan 4. Tahap awal: Pembentukan Tim Kerja Lintas Lembaga (OJK, Kementerian, KADIN, SJK) untuk akselerasi kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas, produktif dan kreatif
2. REGULASI OJK KEPADA SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK MENDORONG SEKTOR PRODUKTIF DAN UMKM
Kewajiban Porsi Penyaluran Pembiayaan Produktif & UMKM
Kewajiban Penyaluran Pembiayaan Sektor Produktif & UMKM
Insentif Penilaian Kualitas Kredit UMKM
1. Bank wajib memenuhi porsi penyaluran pembiayaan produktif berdasarkan klasifikasi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) sesuai PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
1. Bank wajib menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM sesuai PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM
Penilaian kualitas kredit dapat hanya berdasarkan 1 pilar (ketepatan membayar pokok dan/atau bunga) dan khusus untuk kredit debitur UMKM dengan plafon tertentu, yaitu:
2. Bank wajib menyalurkan kredit/pembiayaan kepada usaha produktif yaitu paling rendah: a. 55% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 1 (Modal Inti < Rp1 T). b. 60% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 2 (Modal Inti Rp1 T s/d Rp5 T). c. 65% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 3 (Modal Inti Rp5 T s/d Rp30 T). d. 70% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 4 (Modal Inti > Rp30 T).
2. Bank umum wajib menyalurkan kredit/pembiayaan UMKM secara bertahap, yaitu: a. 5% dari total kredit atau pembiayaan tahun 2015; b. 10% dari total kredit atau pembiayaan tahun 2016; c. 15% dari total kredit dan pembiayaan tahun 2017, dan d. 20% dari total kredit atau pembiayaan tahun 2018.
1. Antara Rp1 M s/d Rp20 M bagi bank dengan Kualitas Penerapan Manajamen Risiko (KPMR) Kredit dengan peringkat “sangat memadai” (Strong), CAR sesuai ketentuan, dan tingkat kesehatan paling kurang PK-3 (Cukup Baik).
3. Bagi Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan Alokasi Modal Inti (AMI) memperoleh insentif tambahan jumlah pembukaan jaringan kantor apabila menyalurkan kredit/pembiayaan kepada: a. UMKM paling rendah 20% dari total kredit/pembiayaan. b. UMK paling rendah 10% dari total kredit/pembiayaan. 4. Kewajiban Bank menyalurkan kredit/pembiayaan kepada usaha produktif dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2016. Keterangan: Kredit/Pembiayaan Produktif meliputi: Modal Kerja dan Investasi (tidak termasuk Konsumsi)
3. Kredit/pembiayaan UMKM, dilakukan secara: a.Langsung kepada usaha UMKM dan/atau b.Tidak langsung melalui kerja sama pola executing, pola channeling dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi). Yang dimaksud tidak langsung adalah pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum kepada BPR, BPRS, dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Antara Rp1 M s/d Rp10 M bagi bank dengan KPMR Kredit dengan peringkat “memadai” (satisfactory), CAR sesuai ketentuan, dan tingkat kesehatan paling kurang PK-3 (Cukup Baik). Keterangan: 1. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur yang memenuhi definisi & kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih & hasil penjualan tahunan. 2. UMKM didasarkan pada plafon, yaitu: a. Kredit mikro < s.d Rp50juta, b. Kredit kecil antara Rp50juta s/d Rp500 juta, c. Kredit menengah antara Rp500juta s/d Rp5 M.
3. STATISTIK KREDIT/ PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR UMKM DAN SEKTOR EKONOMI KREATIF
KINERJA SEKTOR UMKM (RP T) Tren Penyaluran Kredit UMKM 4.5% 4.0%
3.9%
3.5%
3.4%
600,000
791,187
500,000
731,836
2.0%
400,000
635,927
1.5% 1.0%
700,000
856,957
3.0% 2.5%
382,622
482,334
300,000
550,339
200,000
0.5%
100,000
0.0%
-
2010
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Mikro
3.0%
2.7%
2.5%
2.3%
2.5%
250,000
2.5%
2.1% 150,000
1.5%
175,169
195,621
158,640
1.0% 97,170
0.5% 0.0%
200,000
2.7%
2.0%
70,801 2010
118,889
100,000 50,000
87,494 2011
2012
2013
Outstanding (Rp Miliar)
2014
2015
2016
Rasio NPL
2011 2012 2013 Outstanding (Rp Miliar)
2014 2015 Rasio NPL
2016
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Kecil
3.3%
3.5%
5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4%
900,000 800,000
3.2%
3.2%
4.2%
4.2%
4.0%
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Menengah 300,000
5.0% 4.7%
4.7%
5.0% 255,504
4.5% 4.3%
230,804
216,141 213,444 144,671 188,255 169,113 4.0% 4.2%
3.8%
250,000
5.0%
200,000
4.0%
150,000
3.0%
4.3% 100,000
2.0%
50,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Outstanding (Rp Miliar) Rasio NPL
6.0%
1.0% 0.0%
5.2% 450,000 400,000 3.6%
4.5%
3.8% 2.9%
2.5%
405,832
2.7% 385,214
2010
2011
300,000 250,000 200,000
357,055 167,149 225,727
350,000
150,000 100,000
303,594 264,915
50,000 -
2012
2013
2014
2015
2016
Outstanding (Rp Miliar) Rasio NPL
Kredit UMKM tumbuh 63,75% dari tahun 2011 sampai dengan 2016 dengan rata-rata NPL 3,8% Kredit UMKM selama kurun waktu 2010-2016 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 13,16% yoy.
REALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM PER PROVINSI (RP T) AGUSTUS 2016 Provinsi Maluku Utara Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Maluku Provinsi Gorontalo Provinsi Papua Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Kep. Riau Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Papua Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NAD Provinsi Jambi Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Banten Provinsi Riau Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bali Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi DKI Jaya
1.7 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 5.7 5.8 6.3 7.0 7.7 7.9 7.9 8.4 8.9 9.4 10.8 12.9 13.2 14.6 15.0 15.0
Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan penyaluran UMKM tertinggi adalah sebagai berikut: 1. DKI Jakarta (Rp160,5T 2. Jawa Timur (Rp110,3T) 3. Jawa Barat (Rp92,7T)
Untuk luar Jawa, provinsi dengan penyaluran UMKM tertinggi adalah sebagai berikut: 1. Sumatera Utara (Rp50,4T) 2. Sulawesi Selatan (Rp32,7T) 3. Bali (Rp28,0T)
20.4 20.4 20.5 22.0 28.0 32.7 50.4 90.3 92.7 110.3 160.5
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
ISU PEMBIAYAAN UMKM 1. Keterbatasan dalam penyediaan agunan; 2. Tidak memiliki agunan; 3. Memiliki agunan tetapi tidak mencukupi;
4. Memiliki agunan, tetapi tidak memenuhi aspek legalitas 5. Umumnya non-bankable; dan 6. Pembiayaan masih didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran rata-rata >45% per tahun
OPSI SOLUSI: 1. Pemanfaatan Agen Laku Pandai; 2. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung program Laku Pandai;
3. Pemanfaatan TPAKD di daerah untuk bersinergi dengan perbankan/perusahaan; pembiayaan dalam meningkatkan akses pembiayaan; dan 4. Menggeser pembiayaan UMKM dari sektor Hilir (Perdagangan Besar dan Eceran) ke sektor hulu (pertanian, pariwisata dan Kelautan & Perikanan)
Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp94,4 Triliun (94,4% dari target penyaluran Rp 100 T), dengan kinerja Non Performing Loans/NPL yang cukup rendah yakni sebesar 0,37%. Dilihat dari trend penyaluran KUR, terdapat kecenderungan peningkatan di setiap tahunnya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi porsi penyaluran terbesar. Penyaluran KUR Berdasarkan Sebaran Pulau
Realisasi Penyaluran KUR 2007-2016, Rp Triliun
KALIMANTAN Rp5,8 Triliun
SULAWESI Rp9,3 Triliun
SUMATERA Rp18,5 Triliun
JAWA Rp51,4 Triliun
Papua & Maluku BALI NUSRA
Rp2,2 Triliun
Rp7,1 Triliun
Oleh karena itu, kami di OJK telah meminta industri jasa keuangan penyalur KUR di tahun 2017 ini untuk lebih fokus pada penyaluran di sektor-sektor produktif dan daerah-daerah potensial di luar pulau Jawa.
Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan kepada UMKM dan Sektor Ekonomi Kreatif 6.00%
Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM selama kurun waktu 2011-Sep/16 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata Non Performing Loans/NPL 3,82% masih dibawah threshold. Selain itu, porsi Kredit kepada Sektor Ekonomi Kreatif (Rp121 T) terhadap Total Kredit Perbankan adalah sekitar 2,87%. Oleh karena itu, OJK meminta perbankan untuk terus mendukung pembiyaan kepada sektor produktif dan kreatif serta padat karya.
1,000,000
Trend Penyaluran Kredit UMKM 5.00% 3.99% 4.00%
3.44%
4.85%
4.26%
900,000 800,000 700,000
3.19%
3.22%
600,000
3.00%
500,000
2.00% 480,828
548,093
632,401
727,697
787,379
877,894
400,000 300,000 200,000
1.00%
100,000 0.00%
-
2011
2012
2013
2014
Outstanding Kredit (Miliar Rp)
•
•
•
Porsi NPL (posisi Sept. 16) Kredit Sektor Ekonomi (Rp6,3 T) thd : 1. Total Kredit Sektor Ekonomi Kreatif sekitar 5,19%; 2. Total Kredit Perbankan sekitar 0,15% NPL tertinggi BUKU 3 mendominasi 45,67% dari Total NPL Kredit Sektor Ekonomi Kreatif, diikuti BUKU 4 (36,51%) OJK meminta bank menjaga NPL dalam level yang rendah pada semua sektor termasuk Sektor Ekonomi Kreatif
2015
Sep-16
NPL (%)
Sub Sektor Ekonomi Kreatif: 1. Aplikasi dan Game Developer 2. Arsitektur 3. Desain Interior 4. Desian Komunikasi Visual 5. Desain Produk 6. Fashion 7. Film, Animasi dan Video 8. Fotografi 9. Kriya 10. Kuliner 11. Musik 12. Penerbitan 13. Periklanan 14. Senin Pertunjukan 15. Seni Rupa 16. Televisi dan Radio
PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA Revitalisasi Perusahaan Modal Ventura bertujuan untuk mendorong perkembangan wirausaha di Indonesia, baik perusahaan Rintisan (Start Up), maupun UMKM, yang terutama berbasis inovasi dan teknologi baru.
Tujuan Modal Ventura 1.
Pengembangan suatu penemuan baru;
2.
Pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3.
Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
4.
Membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
5.
Mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
6.
Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, penggunaan/alih teknologi baru.
Pembiayaan Modal Ventura Penyertaan Saham Pembelian Obligasi Konversi Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Usaha (Start-Up) dan/atau Pengembangan Usaha Pembiayaan Usaha Produktif
Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi
Pasca Revitalisasi Modal Ventura
PASCA REVITALISASI MODAL VENTURA
Untuk meningkatkan peran modal ventura, khususnya dalam memberikan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, kami di OJK telah mengeluarkan 4 (empat) POJK, yang salah satunya mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha modal ventura wajib memiliki pasangan usaha dan/atau Debitur UMKM dan koperasi minimal 5% (lima persen) dari total kegiatan usaha1.
Komposisi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura 2013 s/d November 2016 12.23%
10.42%
6.30%
66.47%
70.00%
74.25%
21.30%
19.59%
2013
2014
19.45%
2015
6.88%
69.10%
24.02%
Nov-16
Penyertaan Saham 1
(POJK No. 35 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura)
Pembiayaan Bagi Hasil Obligasi Konversi
Kebijakan revitalisasi modal ventura ini sudah menampakkan hasil dimana porsi penyertaan saham (equity participation) sudah menunjukkan peningkatan pasca diterbitkannya paket kebijakan regulasi modal ventura. Oleh karena itu, kami akan tetap mengawal dan mendorong perusahaan modal ventura untuk lebih berkontribusi dalam pembiayaan UMKM khususnya pada perusahaan rintisan.
4. MENDORONG WAJIB PAJAK SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
DUKUNGAN REGULASI TERKAIT TAX AMNESTY
Latar Belakang •
OJK menyadari bahwa dana repatriasi yang diperoleh dari program Tax Amnesty selain dapat membantu pembiayaan infrastruktur, juga secara bersamaan akan memperkuat likuiditas, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mendorong suku bunga kredit yang lebih murah.
•
Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, OJK telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program Tax Amnesty pemerintah, baik melalui relaksasi atas beberapa ketentuan terkait produk-produk keuangan dan investasi, ataupun melalui percepatan proses penerbitan produkproduk investasi tersebut.
•
OJK juga telah membentuk satuan tugas Tax Amnesty yang nantinya akan mengkaji, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut di sektor keuangan, untuk kemudian mengambil langkah antisipasi agar program tax amnesty dapat berjalan dengan lancar.
Relaksasi Ketentuan • POJK Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 Tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. • Berbagai instrumen investasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk menampung dana hasil repatriasi. Sesuai dengan Pasal 6 angka (2) PMK Nomor 119 /PMK.08/2016, Jenis Instrumen Investasi keuangan yang dapat digunakan dalam rangka Tax Amnesty adalah a. Efek Bersifat Utang, termasuk MTN; b. Sukuk; c. Saham; d. Unit penyertaan Reksadana; e. Efek Beragun Aset; f. Unit Penyertaan dana investasi real estat; g. Deposito; h. Tabungan; i. Giro; dan/atau j. Instrumen pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan OJK.
LANJUTAN Relaksasi Ketentuan Beberapa relaksasi ketentuan yang diatur dalam kedua POJK tersebut, antara lain: 1. POJK No. 25 ; Nasabah perorangan dapat menempatkan dananya di instrumen Trust. 2. POJK No. 26 ; Penyederhanaan pembukaan rekening efek oleh Wajib Pajak (WP) untuk keperluan Tax Amnesty, dimana nasabah cukup melampirkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak; • Penyederhanaan persyaratan dokumen dalam pernyataan pendaftaran penerbitan RDPT, KPD, EBA – KIK, DIRE; • Tidak diwajibkan adanya jaminan kebendaan atas investasi RDPT; • Penghapusan kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi RDPT pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama; • Penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada instrumen KPD dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar; dan • Produk investasi di Bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah.
Relaksasi Ketentuan • UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 63%. Dengan demikian “Tax amnesty” bukan hanya memberikan kesempatan bagi pengusaha besar yang memiliki dana luar negeri tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengusaha sektor produktif dan UMKM untuk turut berpartisipasi. • Disamping itu, pendeklarasian pajak oleh sektor produktif dan UMKM dapat menjadikan basis pajak menjadi lebih akurat.
matur nuwun
