Disampaikan dalam Kegiatan Relaunching dan Diskusi Publik “Indeks An5 Korupsi Militer: Mengendalikan Risiko Korupsi di Sektor pertahanan dan Keamanan” Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 21 Januari 2016
INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA MEMILIKI POTENSI BESAR UNTUK DIKEMBANGKAN GDP 2014 1 (juta $)
GDP per kapita (US $)
Anggaran Pertahanan (juta $)
Pengeluaran Militer (% GDP)2
2,048,517
1,582
49,164
2,4%
Indonesia
888,538
3,492
7,108
0,8%
Turki
798,429
10,515
17,565
2,2%
Iran
425,326
5,443
9,357
2,2%
Pakistan
243,632
1,317
8,284
3,4%
India
Sumber: 1 GDP Data. World Bank.org
2 Military Expenditure (%of GDP). World Bank.org
INDUSTRI PERTAHANAN TURKI GDP 2014 1 (juta US $)
GDP perkapita (US $)
798,429
10,515
Koral Radar Jammer
Koral Radar Jammer
Anggaran Pertahanan Pengeluaran Militer (juta US $) (% GDP)2 17,565
Jet Tempur F-16
2,2%
Kapal Korvet
INDUSTRI PERTAHANAN IRAN GDP 2014 1 (juta US $) 425,326 Rudal Balis[k Kautsar
Meriam Hanud
GDP perkapita Anggaran Pertahanan (US $) (juta US $) 5,443
Pengeluaran Militer (% GDP)2
9,357
Rudal Hoot
Jet Tempur F-4E Phantom
2,2% Rudal Shahab 3
Rudal Nour
Helikopter
INDUSTRI PERTAHANAN INDIA GDP 2014 1 (juta US $) 2,048,517 Kapal Induk INS Vikramaditya
Kapal perang Kolkata
GDP perkapita Anggaran Pertahanan (US $) (juta US $) 1,582
Pengeluaran Militer (% GDP)2
49,164
Pesawat Tempur PAKFA TA-50
Kapal selam Arinhant
2,4% Rudal Brahmos
INDUSTRI PERTAHANAN PAKISTAN GDP 2014 1 (juta US $)
GDP perkapita (US $)
Anggaran Pertahanan (juta US $)
Pengeluaran Militer (% GDP)2
243,632
1,317
8,284
3,4%
Tank Al-Zarrar
Jet tempur JF-17
Rudal Nuklir Shaheen
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS ANGGARAN
TRANSPARANSI ANGGARAN DAN REALISASI PEMBELIAN PERLENGKAPAN PERANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2. Pengendalian Gratifikasi
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Dasar Hukum LHKPN: • UU 20/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Se[ap Penyelenggara Negara Berkewajiban untuk: • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat (Pasal 5 ayat (2)) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat (Pasal 5 ayat (3)) • UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi • Dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan, KPK berwenang melakukan pendaearan & pemeriksaan LHKPN (Pasal 13 huruf a)
Koordinasi LHKPN 2015 Koordinasi awal pengelolaan LHKPN di Januari 2015 FGD penyusunan regulasi LHKPN di Kementerian Pertahanan di Februari 2015 Penerbitan Regulasi LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan di Juni 2015 ToT LHKPN (Perwakilan se[ap unit kerja) di Desember 2015 Monitoring kepatuhan LHKPN
PROFIL KEPATUHAN
1 Januari 2015 Vs 31 Desember 2015 NO.
PERIODE
JUMLAH WAJIB LHKPN *
JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN LHKPN (FORMULIR A DAN B)
WAJIB ISI
Jumlah
%
FORM A
%
FORM B
%
TOTAL
%
1
JANUARI 2015
81
25
30,86
24
29,63
32
39,51
56
69,14
2
DESEMBER 2015
85
70
82,35
6
7,06
9
10,59
15
17,65
• •
Peningkatan jumlah Wajib Lapor 4 WL Peningkatan kepatuhan menjadi 82,35% dari 30,86%
PERLUASAN LHKPN
MATRIKS PENGELOLAAN LHKPN No.
ITEM
SAAT INI
1.
Jabatan Wajib LHKPN
• • • • •
Pimpinan Instansi Eselon I/se[ngkat Eselon II/se[ngkat Pejabat Pengelola Anggaran PPK, Ka. ULP, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2.
Sanksi
Sudah diatur
REKOMENDASI Tambahan • Iden[fikasi jabatan strategis dan potensial/rawan KKN
Sanksi disiplin yang tegas merujuk PP 53 Tahun 2010 dan mudah diterapkan (terinci sesuai kondisi instansi)
PENGENDALIAN GRATIFIKASI Apa Itu Gra5fikasi? DEFENISI MENURUT UU TIPIKOR: Pemberian dalam ar5 luas Yakni, melipu[ pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, [ket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gra[fikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)
KBBI • gra·5·fi·ka·si n • uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan
Blacks Law Dic,onary • A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicita;on or promise.
Unsur Pasal 12B jo 12C UU 20/2001 Penerimaan gratifikasi;
Pegawai negeri/ penyelenggara negara;
Uang
UU 28/1999
Barang
Ps. 1 angka 2 UU 31/1999
Fasilitas Discount Rabat DLL
UU 30/2002 UU 5/2014 Pasal 92 KUHP
Gratifikasi dianggap suap:
Dilaporkan ke KPK paling lama 30 HK
Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan,
Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima
Langsung ke KPK (30 HK) Melalui UPG (7 HK)
JUMLAH LAPORAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 2011
2013
2014
2015
TOTAL
1
2
1
0
4
• Pelaporan yang masuk dari 2 Pelapor di Kenham • Barang yang dilaporkan terkait kedinasan (barang cinderamata)
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Sumber: 1 Direktorat Gra[fikasi KPK
SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI
TOLAK TERIMA kemudian LAPORKAN ke KPK
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
& Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (2)
Pengenalan
Komitmen
Bimbingan Teknis
Pembuatan aturan
Unit Pengendalian Gra[fikasi
* Saat ini sudah 178 Ins5tusi (KLOP) yang menerapkan Program Pengendalian Gra5fikasi di instansi
SARAN DAN KESIMPULAN 1. PENGADAAN ALUTSISTA YANG DIREKOMENDASIKAN a.
SESUAI RENSTRA PEMBANGUNAN KPM 2024
b.
DITUJUKAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA
c.
MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
d.
LFE CYCLE APPROACH SEHINGGA TIDAK HANYA MEMBELI SENJATA TETAPI PENGADAAN YANG KOMPREHENSIF MULAI DARI RANCANG BANGUN, PRODUKSI, PEMBELIAN, PERAWATAN, PELATIHAN, HINGGA PEMUSNAHAN ALUTSITA
e.
MEMPERKUAT INTEGRASI OPERASIONAL LINTAS ANGKATAN
f.
MEMOTONG PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN ALUTSISTA, MENGUTAMAKAN G to G
2. INDEKS KORUPSI DI MILITER AKAN SEMAKIN BAIK, JIKA PROSES PENGADAAN ALUTSISTA TIDAK DIKENDALIKAN OLEH KEPENTINGAN BROKER SENJATA, TAPI SESUAI DENGAN 6 PEDOMAN TERSEBUT
Terima Kasih
