KETERBUKAAN ANGGARAN DI SEKTOR MILITER ATAU PERTAHANAN (BAYANGAN ANTAR kORUPSI DAN RAHASIA NEGARA) Oleh: Agus Rahardjo
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN: Para perancang Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kelihatannya memahami
betul
keinginan
rakyat
Indonesia
agar
dilakukan
perubahan
penyelenggaraan negara di era reformasi. Selama lebih dari 30 tahun, di Indonesia telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara di tangan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya dampak negatif di bidang politik dan ekonomi. Diantaranya, terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang telah menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap KKN.1 Lebih jauh, akibat kesalahan penyelenggaraan negara tersebut terjadi krisis ekonomi dan sosial tahun 1997 sampai tahun 1998. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999, ditetapkan Azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi: 1. Azas kepastian hukum; 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Azas Kepentingan Umum; 4. Azas Keterbukaan; 5. Azas proporsionalitas; 6. Azas Profesionalitas; dan 7. Azas Akuntabilitas;
1
Diolah dari Penjelasa Umum Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
1
Lebih lanjut, setelah dikeluarkan Undang-undang No 28 Tahun 1999, selanjutnya dikeluarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dilakukan, mengingat Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan kurang bisa mengantisipasi perkembangan hukum di masyarakat. Baru, kemudian dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undangundang No. 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK didorong, dengan pertimbangan belum efektif dan efisiennya lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi.2 Dengan Pembentukan KPK diharapkan ada peningkatan pemberantasan Korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Sebagaimana kita semua memahami, Tindakan Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Korupsi) merupakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas.3. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, akibatnya Korupsi akan sangat menghambat pembangunan nasional, yang dalam prosesnya menuntut efisiensi yang tinggi.4 Korupsi yang meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.5 KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang independent. Artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian tugas KPK meliputi: koordinasi dan supervisi dengan instansi
yang berwenang
melakukan pemberantasan korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan 2
Dikutip dari Menimbang Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3 Dikutip dan diolah dari Bab Umum, Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006, tentangPengesahan UNCAC 2003.Korupsi 4 Dikutip dan diolah dari bagian Menimbang, Undang-undang Repulik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5 Dikutip dan diolah dari bab Menimbang Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2
penuntutan; melakukan tindakan-tindakan pencegahan; serta, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berazaskan kepada: 1. Kepastian Hukum; 2. Keterbukaan; 3. Akuntabilitas; 4. Kepentingan Umum; dan 5. Proporsionalitas. Sejak berdiri 12 tahun yang lalu KPK telah melakukan banyak penindakan. Dalam kurun waktu 2004-2015, KPK telah memenjarakan 23 menteri dan kepala lembaga, 15 gubernur, 49 bupati/wali kota, 87 legislator, serta 120 pejabat eslon I, II, dan III.6 Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum terbentuknya KPK, data penindakan korupsi sangat banyak mengalami kemajuan. Seyogyanya, "keganasan" KPK tersebut bisa menimbulkan efek jera dan efek gentar, serta korupsi terkikis dengan cepat di negara kita. Namun kenyataannya, kasus Korupsi masih di Indonesia Korupsi masih sangat memprihatinkan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparency International (TII), Indonesia berada di peringkat 1077 dari 174 negara yg dinilai. IPK Indonesia di tahun 2014 hanya 34. Dibawah peringkat Indonesia, ada beberapa negara ASEAN, yaitu: Vietnam peringkat ke 119 dengan IPK 31, Laos peringkat ke 145 dengan IPK 25, dan Myanmar serta Camboja di peringkat yang sama ke 156 dengan IPK 21. Keprihatinan masih maraknya Korupsi di Indonesia diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh World Audit. World Audit melakukan penilaian terhadap 153 negara. Penilaian dilakukan terhadap 2 (dua) indikator, yaitu: Indikator Korupsi dan lndikator Demokrasi. Lagi-lagi untuk Korupsi, Singapura di peringkat yang paling baik di ASEAN, yaitu peringkat ke 7. Angka 1 mencerminkan yang terbaik, angka 153 mencerminkan 6
Harian Kompas, tanggal 2 Desember 2015, halaman 3. Data TII Tahun 2014, IPK Indonesia 34. Dua tahun sebelumnya secara berturut-turut, tahun 2012 IPK Indonesia 31 dan Tahun 2013 IPK Indonesia juga 31. 7
3
yang terburuk. Sedangkan untuk demokrasi Singapura berada di peringkat 73. Secara berturut-turut:
Malaysia untuk korupsi berada di
peringakat ke 37, dan untuk
demokrasi berada di peringkat ke 78. Philippina untuk korupsi berada di peringkat ke 67, untuk demokrasi berada di peringkat 56. Thailand, untuk korupsi berada di peringkat ke 67, dan demokrasi berada di peringkat 94. Sedangkan Indonesia untuk korupsi berada di peringkat ke 88, dan demokrasi berada di peringkat 64. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa korupsi belum berkurang secara signifikan di Indonesia? Apanya yang salah? Pengamatan saya secara dini, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Perbaikan tersebut meliputi Koordinasi yang belum berjalan baik antara lembaga-lembaga yang menangani kasus Korupsi, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Supervisi KPK kepada penegakan hukum dalam kasus Korupsi juga belum efektif. Pencegahan tindak pidana Korupsi juga perlu dilakukan dengan lebih masif, digabungkan dengan Monitoring terhadap program kebijakan pemerintah dan saran-saran perbaikannya. Yang tidak kalah pentingnya, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap fiosofi dasar pengelolaan kebijakan ekonomi Indonesia. Sudah Betulkah
filosopi Dasar
Pengelolaan Ekonomi Negara kita selama ini? Di era Reformasi sekarang ini, sebaiknya sistem kerakyatan dalam mengelola ekonomi harus segera didorong dan dikedepankan. Sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan:
Perekenomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan-jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan ke-majuan dan kesatuan ekonomi nasional. 8
8
Ayat (4) merupakan perubahan UUD 1945 yang ke empat
4
Berpedoman kepada dua ayat diatas, jelas sekali tujuan bernegara kita adalah sejahtera
secara
bersama-sama,
serta
tidak
membiarkan
warga
bangsa
ketinggalan dalam menikmati kesejahteraan.
ANGGARAN DI SEKTOR MILITER dan PERTAHANAN: Di Indonesia, anggaran sektor Militer dan Pertahanan sering dikategorikan sebagai belanja negara yang dirahasiakan. Apakah memang sebaiknya begitu? Semangat yang ingin dibangun dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah sebagaimana azas-azas yang sudah dijelaskan diatas.
Berdasarkan azas-azas tersebut, terutama yang terkait dengan
Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalitas dan Akuntabilitas,
maka
sebaiknya
Anggaran
Militer
atau
Pertahanan
tidak
dikategorikan sebagai rahasia negara. Mengingat sebagian besar Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang diperlukan TNI masih import dan dibeli dari luar negeri, merahasiakan berarti supaya Rakyat Indonesia tidak tahu. Padahal penjualnya di luar negeri sudah mengetahui dengan akurat apa yang dibeli TNI. Tidak lama kemudian, setelah pembelian alutsista dilakukan, beberapa publikasi international seperti Jane's Military Report, Military Today, dan Military Balance juga akan menyiarkan alutsista apa yang dibeli oleh Indonesia. Menurut hemat saya, anggaran militer atau pertahanan yang perlu dirahasiakan sebaiknya hanya untuk Alutsista yang dikembangkan sendiri, serta penggelaran Alutsista (deployment). Akibat lebih jauh dengan dimasukkannya anggaran militer dan pertahanan dalam kategori rahasia, maka sering kita dengar harga alutsista yang dibeli jauh lebih mahal dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan negara lain. Oleh karena itu kategori rahasia wajib dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk pengembangan (research) sendiri dan penggelaran saja.
5
Di Indonesia ini, ada lagi kebiasaan yang tidak pernah ada di negara-nagara lain yaitu alutsista dibeli dengan kredit eksport (export credits). Aturan OECD9, yang pasti dipatuhi oleh semua negara maju, telah menetapkan Kredit Eksport tidak boleh untuk membiayai peralatan militer. Saya mempunyai dugaan, penggunaan istilah kredit eksport ini dipertahankan oleh perantara-perantara (broker) bisnis alutsista. Di Amerika Serikat sendiri, anggaran militer dan pertahanan sangat terbuka. Hal ini bisa dilihat di website Departmen of Defence of USA. Untuk anggaran militer Amerika tahun 2017, akhir Februari 2016 sudah bisa kita lihat secara rinci.10
APAKAH HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAPAT MEMUTUS BEBAS?: Suatu tindak pidana apapun (termasuk korupsi) selalu harus diterapkan prinsip-prinsip: siapapun sama di mata hukum (equal before the law), serta selalu harus berlaku asumsi tidak bersalah (preassumption of innocent). Jadi seseorang maju ke pengadilan, adalah tempat untuk saling membuktikan kebenaran. Apabila alat-alat bukti tidak cukup, tidak layak, tidak lengkap, meragukan, dll, maka seorang hakim bisa membebaskan terdakwa. Ada adagium yang sangat baik di bidang hukum, lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. SINKRONISASI dan SUPERVISI: Sinkronisasi antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan harus dilembagakan dengan solid. Pertama, di internal Polri dan Kejaksanaan perlu ada kelembagaan yang lebih berperan, sert ada dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang cukup besar. Sebagai contoh, di Polri, untuk menangani Korupsi saat ini hanya dikendalikan 9
OECD, bermarkas di Paris, Merupakan persatuan ekonomi negara-negara maju di dunia, seperti AS, Inggris, Perancis, Jepang, Jerman, dll. Korea Selatan baru beberapa tahun masuk OECD, setelah masuk kategori negara maju. 10 Lihat website: Office of the Under Secretary of Defence USA (comptroller)
6
Direktor Tipikor yang dibawah koordinasi Bareskrim. Ke depan, seyogyanya Polri memberikan perhatian lebih besar dengan membentuk, misalnya, Badan Reserse Tipikor, di kepalai jenderal bintang tiga. Demikian juga di kejaksanaan, ada baiknya di tambah lagi Jaksa Agung Muda yang khusus menangani Korupsi. Selanjutnya Badan yang baru di Polri dan Kejaksaan tadi bekerjasama dengan KPK mebuat wadah koordinasi. Koordinasi sehari-hari bisa diperkuat dengan adanya sistem yang didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi (sistem IT).
APAKAH UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002, PERLU DIREVISI??: Jangan sampai kita melupakan sejarah. Semangat untuk bisa mendapatkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN harus terus kita kedepankan. KPK harus kita perkuat. Sepanjang Revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut untuk memperkuat KPK saya setuju. Misalnya pasal yang terkait koordiansi dengan Polri dan Kejaksaan, supaya koordiansi berjalan, mungkin perlu diperkuat. Bahwa suatu lembaga, apapun, layak kalau ada pengawasan. Terutama, yang terkait denga implementasi Etika Pimpinan dan Pegawai KPK. Analogi dengan iniadalah adanya komisi yang mengawasi Polri, maupunada komisi yang mengawasi kejaksaan.
PENCEGAHAN DAN MONITORING: KPK ke depan sebaiknya tidak hanya di Pencegahan. Pendindakan, untuk mewujudkan deterrent effect
juga harus disempurnakan. Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang
merupakan keberhasilan KPK selama ini, harus dilanjutkan dan disempurnakan. Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) sudah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Sukarno (Orde Lama), yang kemudian dilanjutkan di era Orde Baru, dan sekarang dilanjutkan di era Reformasi. Hasilnya? Masih belum menggembirakan, itu tercermin dari naiknya IPK Indonesia dalam tiga tahun terakhir sangat lambat. 7
Indonesia sudah mempunyai Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi 2012 (Stranas PPK Th 2012). Dalam Stranas PPK 2012 tersebut ditargetkan di tahun 2014 IPK Indonesia 5, tahun 2019 IPK Indonesia 6,5, tahun 2024 IPK Indonesia 7,9, dan tahun 2025 IPK Indonesia8. Melihat hasil IPK yang dikeluarkan TII tahun di Tahun 2014 IPK Indonesia baru 3,4. Jelas Target Stranas PPK tidak tercapai. Menurut saya, hal-hal pokok yang perlu diperbaiki dan dicantumkan dalam Stranas meliputi: 1. Perbaikan
Lingkungan
Strategis
(Termasuk
Evaluasi
trhadap
Filosofi
Pengelolaan Ekonomi). 2. Percepatan Reformasi Birokrasi; 3. Pembangunan sistem yg kredible di di banyak bidang kehidupan, diantaranya yang perlu didahulukan adalah di bidang : Keuangan Negara, pelayanan kepada masyarakat (pendidikan, kesehatan, kependudukan, dll), serta pelayanan kepada dunia usaha (perizinan, pembebasan lahan, dan lain-lain) Pencegahan tersebut sekaligus digabungkan dengan monitoring terhadap program, kebijaksanaan serta anggaran yang di implementasikan oleh pemerintah. Sehingga nanti dapat meuncul saran-saran perbaikan, dibangunnya sistem baru untuk menyempurnakan sistem yang lama. Pembangunan sistem sebaiknya didasarkan adanya kontrol (check and balances) secara baik dan transparan kepada unit-unit layanan pemerintah yang tersedia. Unit layanan tersebut saat ini di bidang pendidika adalah sekolah-sekolah: SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiah, SMA/Aliyah, maupun sekolah yang lain. Di bidang kesehatan unit layanan yang harus terkontrol bisa meliputi puskesmas, rumah sakit, Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dll. Sebaiknya tulang punggung (back bone) pembangunan sistem kita bersandarkan kepada Teknologi Informasi (IT). Sistem IT ini sudah terbukti bisa sangat membantu pencapaian yang meningkat cepat di elemen transparansi. Dengan transparansi yang baik korupsi akan berkurang dengan cepat.
8
Perbaikan lingkungan strategis, jiwanya (roh-nya) adalah pengelolaan ekonomi dengan berpegang kepada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Sedangkan percepatan Reformasi Birokrasi juga sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jumlah yang tepat (right sizing) pegawai negeri harus segera ditentukan, kompetensi utk setiap bidang pekerjaan di standarkan, dan pendapatannya harus dijamin cukup untuk membiayai kebutuhannya. Pemberlakuan pendapatan yang berbeda bukan berdasarkan dan kinerja menimbulkan sistem yang sanga diskriminatif. Dengan memberlakukan sistem yang berlandaskan IT, diharapkan harmonisasi aturan perundangan termasuk perbaikan sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan menjadi lebih baik. Perbaikan tersebut akan mendorong akselerasi terjadinya koordinasi dan sinergi internal pemerintah di satu sisi, dalam waktu yang sama diharapkan juga mendorong sinergi dan harmonisasi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta perbaikan sinergi antar pemerintah (eksekutif), dengan parlemen (legislatif) dan lembaga peradilan (judicatif).
yang juga anehSemangat yang dibangun dalam Undang-undang No. 28Revolusi mental dengan melakukan evaluasi secara mendasar fiosofi pengelolaan ekonomi dalam
penyelenggaraan
negara.
sistem
yang
tidak
terlalu
individualistik,
mengutamakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi gotong royong. Meningkatkan fungsi monitoring dengan membuat sistem e-pendidikan, e-keshatan, dll, ini terkait juga dengan fungsi pencegahan.
9
KASUS FREEPORT DAN PHILOSOPHI DASAR DALAM PENGELOLAAN EKONOMI Menyaksikan Indonesia hari ini, seperti sebuah paradox yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Banyak hal positip yang terjadi, di waktu yang sama, banyak sekali hal-hal negatip yang juga sedang berlangsung Dari sisi yang positip, banyak yang telah capai Indonesia saat ini. Dari sisi yang positip, saat ini Pendapatan Domestik Bruto (Gross Domestik Product =GDP) Indonesia (dengan ukuran harga yang sekarang berlaku/current price) sudah berada di peringkat ke 16 dari lebih dari 200 negara yang diukur. Tahun 2015 GDP sebesar US$ 895,7 milliar11 (lebih kecil dibandingi GDP tahun 2013 yang sebesar US$ 912,5 milliar, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar). Apabila di valuasi dengan Purchasing Power Parity, bahkan GDP Indonesia tahun 2015 berada di ranking ke 8, dengan nilai sebesar US$ 2.840,20 milliar. Gambaran data GDP hanya mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi secara nasional. Karena besarnya aktivitas ekonomi tersebut Indonesia masuk dalam kelompok G 20 atau 20 kelompok negara dengan aktivitas ekonomi terbesar. Meskipun
GDP belum mencerminkan kesejahteraan
rakyatnya, namun apabila diukur dari GDP per capita (yang paling tidak mencerminkan kesejahteranteraan secara rata-rata), banyak kemajuan yang dicapai Indonesia. Pada tahun 1967, GDP/capita Indonesia baru sekitar US$ 5412, kemudian tahun 2000 menjadi US$ 789,80, dan tahun 2013 menjadi US$ 3475. Sedangkan, Philippina di tahun 1967 GDP/capita-nya sebesar US$ 207,43, di tahun 2000 sebesar US$ 1043, 46, dan di tahun 2013 sebesar US$ 2764,58. India GDP/capita-nya di tahun 1967 sebesar US$ 98,15,di tahun 2000 sebesar US$ 457,8, dan tahun 2013 sebesar US$ 1498,8. Data,
tersebut
mencerminkan
pertumbuhan
GDP/capita
Indonesia
lebih
baik
dibandingkan India, Philippina, Camboja, Laos, dan Papua New Guinea. Sedikit lebih baik atau sama dengan yang dicapai Malaysia dan Thailand. Ukuran peningkatan kesejahteraan yang lain, seperti kemampuan rakyat membeli kendaraan roda empat sebanyak 1,3 juta kendaraan/tahun, pembelian kendaraan roda
11 12
Data dari IMF, World Economic Outlook, April 2015 Data pada paragraf ini diolah dari World Indicator Table, Bank Dunia.
10
dua sebanyak 8 juta kendaraan/tahun, antrian naik haji di beberapa provinsi sudah lebih dari 10 tahun, dan sebagainya. Disamping itu, APBN Indonesia di tahun 2004 baru sekitar Rp 400 triliun, dan APBN Indonesia di tahun 2015 tidak kurang dari Rp 2.000 Triliun. Cadangan devisa Indonesia juga meningkat secara signifikan. Saat ini cadangan devisa sekitar US$ 110 milliar, di bandingkan sewaktu krisis tahun 1998, yang hanya sekitar US$ 24 milliar. Meskipun banyak hasil pembangunan yang mengindikasikan prospek yang sangat cerah bagi Indonesia. Namun, harus kita akui, hampir di semua lini kehidupan, kita banyak menyaksikan merajalelanya: korupsi yang semakin masif, pelanggaran aturan, ketidak jujuran, pengabaian integritas, pemalsuan, penipu-an, yang hampir setiap hari terjadi. Korupsi, dalam arti mengambil uang yang bukan haknya, tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah, tapi juga terjadi secara luas di setiap bidang kehidupan. Hampir di setiap layanan baik yang diselengarakan oleh pemerintah atau privat, maka konsumen (pengguna layanan) selalu menanggung beban yang tidak semestinya. Di area privat, beban tambahan terhadap konsumen memang tidak secara "blatant" diminta kepada penggunan layanan. Sebagai contoh kosumen obat di Indonesia, menanggung biaya obat yang sangat mahal, yang disebabkan hampir semua dokter di Indonesia menerima "fee" dari perusahaan pharmasi produsen obat. Dalam keseharian, kadang-kadang kita sudah menganggap wajar dan tidak pernah protes, apabila melihat kepala sekolah di tempat anak-anak kita belajar berdagang buku dan menerima "fee" dari penerbit yang menjual buku. Apabila hal-hal negatif tersebut masih terjadi secara masif dari tahun ke tahun, apakah tidak timbul pertanyaan yang lebih mendasar: Sudah Betulkah
Philosopi Dasar
Pengelolaan Ekonomi Negara kita selama ini? Di era Reformasi sekarang ini sebetulnya, sistem kerakyatan
dalam mengelola
ekonomi dicoba untuk dibangun. seperti yang tercantum secara jelas dalam Pasal 33
11
ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan:
Perekenomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan-jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan ke-majuan dan kesatuan ekonomi nasional. 13 Berpedoman kepada dua ayat diatas, jelas sekali tujuan bernegara kita adalah sejahtera
secara
ketinggalan
bersama-sama,
dalam
menikmati
serta
tidak
kesejahteraan.
membiarkan Disamping
warga itu
bangsa
kemandirian,
berkelanjutan dan wawasan lingkungan juga perlu dikedepankan. Semestinya semua kebijakan, program, perizinan untuk investasi, wajib berpedoman kepada dua ayat tersebut. Apabila dua ayat tersebut diatas diberlakukan secara konsisten,
bayangan saya, ,
rakyatlah yang lebih menguasai sumber-sumber dan aktivitas ekonomi, bukan individu pemilik modal besar. Akibatnya,mungkin, pemilik chained store seperti Indomart dan Alfamart bukan indvidu-individu yang punya modal, namun pemiliknya adalah koperasikoperasi konsumsi di setiap wilayah atau desa. Perkebunan kelapa sawit bukan dimiliki oleh individu yang bermodal besar secara keseluruhan, namun pemodal besar hanya memilki inti dan fasilitas pembuatan CPO, sementara plasmanya dimiliki oleh rakyat banyak. Taksi yang beroperasi di kota-kota besar, kredit per-bankan tidak diberikan kepada Perusahaan Pengelolanya, namum diberikan secara langsung kepada para pengemudi taksinya. Banyak jenis-jenis investasi yang lain yang perlu melibatkan rakyat, baik sebagai individu maupun gabungan dalam bentuk koperasi. Pengarus Utamaan (mainstreaming) pengelolaan ekonomi dengan berpegang kepada prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan, kemandi-rian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, harus masif dilakukan oleh pemerintah. Karena ini adalah amanat Undang-undang Dasar. 13
Ayat (4) merupakan perubahan UUD 1945 yang ke empat
12
Media, baik yang berupa media elektronik maupun media cetak, harus ikut berperan dalam memberitakan secara masif mengenai philosopi dasar pengelolaan ekonomi ini. Pemberitaan media harus meninggalkan pemberitaan atau jenis program/siaran yang hanya mendorong pola konsumerisme. Menyampaikan pemberitaan yang lebih berimbang, antara berita yang sifatnya positip dan berita yang sifatnya negatip. Rakyat Indonesia, saat ini, seperti dihadapakan kepada pilihan yang sangat beragam (open menu). Sehari-harinya, mereka menyaksikan sedikit orang yang sudah sangat kaya memamer-kan kekayaan mereka. Mobil-mobil mewah berseliweran setiap hari di Jakarta. Sementara anak-anak terlantar juga berkeliaran di perempatan-perempatan jalan di Jakarta. Intinya di perlukan lingkungan strategis yang mendukung untuk dibangunnya suatu sistem yang handal dan kredible. Sistem seperti apa yang akan dibangun? Kasus Freeport sebaiknya, dicari penyelesaian yang sangat menguntungkan Indonesia.
13
