AGUS RAHARDJO (KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH)
TUJUAN:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan; Mempercepat pelaksanaan pengadaan (waktu pelaksanaan & lamanya proses); Akselerasi Pelaksanaan e-procurement; Meningkatkan daya saing nasional dan kemandirian nasional; Tetap menyederhanakan segmentasi pasar; Perlindungan dan pengembangan usaha kecil; Perlindungan dan pengembangan usaha & produk nasional; Mendorong kemandirian Alutsista TNI/Almatsus Polri; Mendorong inovasi dari Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi; Mendorong Kreativitas produk budaya;
BERSUMBER APBN/APBD; TERMASUK YG BERSUMBER DARI PHLN; PHLN BERPEDOMAN KEPADA PERPRES;
SWAKELOLA; dan/atau PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA;
BARANG; PEKERJAAN KONSTRUKSI; JASA KONSULTANSI; dan JASA LAINNYA
EFISIEN; EFEKTIF; TRANSPARAN; TERBUKA; BERSAING; ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF; dan AKUNTABEL.
MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI TANGGUNG JAWAB UTK MENCAPAI SASARAN; BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN DOK, YG MENURUT SIFATNYA HARUS DIRAHASIAKAN UTK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN; TIDAK SALING MEMPENGARUHI; MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEPUTUSAN YG DITETAPKAN; MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PERTENTANGAN KEPENTINGAN;
MENGHINDARINDAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN/ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN KEPENTINGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YG MERUGIKAN NEGARA; TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH, IMBALAN, KOMISI, RABAT DAN BERUPA APA SAJA DARI ATAU KEPADA SIAPAPUN YG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN.
SWAKELOLA:
1.
3.
PA/KPA; PPK; PANITIA/PEJBT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA:
1.
PA/KPA; PPK; ULP/PEJBT PENGADAAN; PANITIA/PEJBT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2.
2. 3. 4.
MENETAPKAN RENCANA UMUM PENGADAAN; MENGUMUMKAN SECARA LUAS RENCANA UMUM PENGADAAN; MENETAPKAN PPK; MENETAPKAN PEJABAT PENGADAAN; MENETAPKAN PANITIA PENGADAAN/ULP/PEJABAT PENGADAAN; MENETAPKAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN;
MENETAPKAN PEMENANG UTK LELANG/PENUNJUKKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG/PEK KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DIATAS RP 100 M; DAN KOSULTANSI DIATAS RP 10 MILIAR; MENGAWASI PELAKSANAAN PEKERJAAN; MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUA NGAN; MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PPK DENGAN ULP/PANITIA PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN; MENGAWASI PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN SELURUH DOKUMEN PENGADAAN; MENETAPKAN TIM TEKNIS/TIM AHLI/TIM JURI, DSB MENETAPKAN 1 ATAU LEBIH KPA.
PA PADA K/L/I MENETAPKAN SATU ATAU BEBERAPA KPA; PA PADA PEMERINTAH DAERAH MENGUSULKAN SATU ATAU BEBERAPA KPA KPD KEPALA DAERAH UTK DITETAPKAN; KPA MEMILIKI KEWENANGAN SESUAI PELIMPAHAN OLEH PA.
MENETAPKAN RENCANA PENGADAAN (SPESIFIKASI, HPS, RANCANGAN KONTRAK); SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA; MENANDATANGANI KONTRAK; MELAKSANAKAN KONTRAK; MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KONTRAK; MELAPORKAN PELAKSANAAN/PENYELESAIAN KONTRAK;
MENYERAHKAN HASIL PEKERJAAN; MELAPORKAN KEMAJUAN PEKERJAAN; MENYIMPAN DAN MENJAGA DOKUMEN; MENGUSULKAN PERUBAHAN PAKET PEKERJAAN & PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN; MENETAPKAN TIM PENDUKUNG, TIM/TENAGA AHLI TEKNIS, DAN BESARAN UANG MUKA; LIHAT PERSYARATAN MENJADI PPK;
MENYUSUN RENCANA PEMILIHAN PENYEDIA BR/JASA; MENETAPKAN DOKUMEN PENGADAAN; MENETAPKAN BESARNYA NOMINAL JAMINAN PENAWARAN; MENGUMUMKAN PELAKSANAAN PENGADAAN; MENILAI KUALIFIKASI PENYEDIA; MELAKUKAN EVALUASI ADMINISTRASI/TEKNIS DAN HARGA;
MENJAWAB SANGGAHAN; MENETAPKAN PENYEDIA UTK PELELANGAN/ PENUNJUKAN S/D RP 100 M UTK BRNG/JASA KONSTRUKSI/JASA LAIN SERTA RP 10 M UTK PEK KONSULTANSI; MENYERAHKAN SALINAN DOKUMEN PEMILIHAN KEPADA PPK; MENYIMPAN DOKUMEN ASLI PEMILIHAN; LIHAT PERSYARATAN ANGGOTA ULP ATAU PJBT PENGADAAN; K/L/D/I DIWAJIBKAN MEMBENTUK ULP YG DPT MEMBERIKAN PELAYANA/PEMBINAAN DI BIDANG PENGADAAN BR/JASA.
KEGIATAN YG AKAN DIBIAYAI K/L/D/I ATAU COFINANCING; IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BR/JASA YG DIPERLUKAN, RENCANA PENGANGGARAN, KEBIJAKAN UMUM (PEMAKETAN, CARA PENGADAAN, DAN PENGORGANISASIAN, DAN TOR); RENCANA UMUM DIUMUMKAN DI WEBSITE K/L/D/I (NAMA ALAMAT PENGGUNA, PAKET PEK YG AKAN DILAKSANAKAN, LOKASI PEK, PERKIRAAN BIAYA); K/L/D/I MENYEDIAKAN BIAYA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA YG PENGADAANYA AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA; K/L/D/I DPT MENGUSULKAN BESARAN SBU TERKAIT HONORARIUM BAGI PERSONIL ORGANISASI PENGADAAN SEBAGAI MASUKAN DALAM PENETAPAN SBU OLEH MENTERI KEUANGAN.
BERTUJUAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN/MEMANFAATKAN KEMAMPUAN TEKNIS SDM SESUAI DNG TUGAS POKOK; PEK YG OPERASI DAN PEMELIHARAANNYA MEMERLUKAN PARTISIPASI MASYARAKAT; DARI SEGI BESARAN/SIFAT/LOKASI TIDAK DIMINATI MASYARAKAT; RINCIANNYA SULIT DIHITUNG/RESIKO BESAR; DIKLAT/KURUS; PROYEK PERCONTOHAN; SURVEY, PEMROSESAN DATA; BERSIFAT RAHASIA; INDUSTRI KREATIF, INOVATIF; PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; PENGEMBANGAN ALUTSISTA DAN ALTMATSUS;
PENGADAAN SWAKELOLA DPT DILAKUKAN OLEH:
K/L/D/I PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN; INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA; KELOMPOK MASYARAKAT;
PA/KPA MENETAPKAN JENIS PEKERJAAN SERTA PIHAK YANG AKAN MELAKSANAKAN PENGADAAN SWAKELOLA; PERENCANAAN SWAKELOLA YG DIUSULKAN DAN DILAKSANAKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT DITETAPKAN OLEH PPK STLH MELALUI EVALUASI;
PA/KPA BERTANGGUNG JAWAB TERHDP PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA TERMASUK SASARAN, TUJUAN DAN BESARAN ANGGARAN SWAKELOLA; PA/KPA DPT MENETAPKAN USULAN STANDAR BIAYA UNTUK HONORARIUM PELAKSANA SWAKELOLA KEPADA MENTERI KEUANGAN/KEPALA DAERAH; SWAKELOLA DPT DILAKSANAKAN MELEBIHI SATU TAHUN ANGGARAN;
PENGADAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT: 1. 2.
3. 4.
DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONTRAK ANTARA PPK DNG KELOMPOK MASYARAKAT; PELAKSANAAN PENGADAAN BR/JASA HANYA DISERAHKAN KPD KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA YG MAMPU MELAKSANAKAN PEKERJAAN; PENGADAAN PEK KONSTRUKSI HANYA DPT BERBENTUK REHABILITASI, RENOVASI, DAN KONSTRUKSI SEDERHANA; KONSTRUKSI BANGUNAN BARU YG TIDAK SEDERHANA DI BANGUN OLEH K/L/D/I PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN UTK SELANJUTNYA DISERAHKAN KELOMPOK MASYARAKAT SESUAI ATURAN PERUNDANGAN.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
PEMILIHAN PENYEDIA NON KONSTRUKSI: PELELANGAN UMUM/SEDERHANA; PENUNJUKAN LANGSUNG; PENGADAAN LANGSUNG; KONTES/SAYEMBARA;
PEMILIHAN PENYEDIA PEK KONSTRUKSI: PELELANGAN UMUM; PELELANGAN TERBATAS; PEMILIHAN LANGSUNG; PENGADAAN LANGSUNG;
PEMILIHAN PENYEDIA PADA PRINSIPNYA DILAKUKAN MELALUI METODA PELELANGAN UMUM DNG PASCAKUALIFIKASI; KHUSUS UTK PEK KONSTRUKSI BERSIFAT KOMPLEKS DAN DIYAKINI PENYEDIANYA TERBATAS, PEMILIHAN PENYEDIA DENGAN PELELANGAN TERBATAS; PEMILIHAN PENYEDIA DIUMUMKAN PALING KURANG DI WEBSITE K/L/D/I, DAN PAPAN PENGUMUMAN RESMI SERTA PORTAL PENGADAAN NASIONAL MELALUI LPSE; DALAM PELELANGAN UMUM TIDAK ADA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA;
PENGADAAN YG TIDAK KOMPLEK S/D RP 200 JT, MELALUI PELELANGAN SEDERHANA (NON KONSTRUKSI), DAN PEMILIHAN LANGSUNG (KONSTRUKSI); PELELANGAN SEDERHANA DAN PEMILIHAN LANGSUNG DILAKUKAN DNG PASCAKUALIFIKASI; DALAM PELELANGAN SEDERHANA DILAKUKAN PENGUMUMAN DI WEBSITE K/L/D/I, PAPAN PENGUMUMAN RESMI, DAN PORTAL NASIONAL MELALUI LPSE; DLM PELELANGAN SEDERHANA DAN PEMILIHAN LANGSUNG TIDAK ADA NEGOSIASI;
PENUNJUKAN LANGSUNG KEPADA SATU PENYEDIA, DAPAT DILAKUKAN DALAM HAL KEADAAN TERTENTU DAN/ATAU PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA YG BERSIFAT KHUSUS; KEADAAN TERTENTU, MELIPUTI: PENANGANAN DARURAT YG TIDAK BISA DIRENCANAKAN SEBELUMNYA (PERTAHANAN NEGARA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, KESELAMATAN/PERLINDUNGAN MASYARAKAT AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL, PERNYELENGGARAAN KONFERENSI, MENYANGKUT PERTAHANAN NEGARA DITETAPKAN MENHAN, YG HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH 1 PENYEDIA); BARANG KHUSUS, MELIPUTI: TARIF RESMI PEMERINTAH, UNFORSEEN CONDITIONS UTK KONSTRUKSI YG SATU KESATUAN SISTEM KONSTRUKSI, HANYA 1 PENYEDIA YANG MAMPU, KENDARAAN BERMOTOR DNG GSO, PENGADAAN OBAT, DISTRIBUSI BAHAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI, SEWA PENGINAPAN/HOTEL/RUANG RAPAT, LANJUTAN SEWA GEDUNG KANTOR;
PENUNUNJUKKAN LANGSUNG DILAKUKAN DENGAN MENUNDANG 1 (SATU) PENYEDIA YG DINILAI MAMPU MELAKSANAKAN DAN MEMENUHI KUALIFIKASI; PENUNJUKKAN LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA; PENGADAAN LANGSUNG DPT DILAKUKAN THDP PENGADAAN BR/PEK KONSTRUKSI/JASA LAIN YG BERNILAI PALING TINGGI RP 100 JUTA, HARUS MEMENUHI KETENTUAN SBB: 1. KEBUTUHAN OPERASIONAL K/L/D/I; 2. TEKNOLOGI SEDERHANA; 3. RESIKO KECIL; 4. BERDASARKAN HARGA PASAR;
5. DILARANG MEMECAH PAKET UTK MENGHINDARI PELELANGAN;
SAYEMBARA DIGUNAKAN UTK PENGADAAN JASA LAINNYA YG MEMILIKI KARAKTERISTIK SBB: 1. 2. 3. 4.
MERUPAKAN PROSES DAN HASIL GAGASAN, KREATIFITAS, INOVASI, BUDAYA DAN METODA PELAKSANAAN TERTENTU; TIDAK DPT DITETAPKAN BERDASARKAN HARGA SATUAN; TIDAK MEMPUNYAI HARGA PASAR; TIDAK DPT DITETAPKAN BERDASARKAN HARGA SATUAN;
ULP/PJBT PENGADAAN MENYUSUN DAN MENETAPKAN METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI; PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI DILAKUKAN MELALUI NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA; PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI DILAKUKAN DNG:
1. 2.
3. 4.
SELEKSI UMUM/SEDERHANA; PENUNJUKAN LANGSUNG; PENGADAAN LANGSUNG; dan SAYEMBARA.
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PADA PRINSIPNYA DILAKUKAN MELALUI METODA SELEKSI UMUM.
DAFTAR PENDEK DLM SELEKSI UMUM BERJUMLAH 5 (LIMA) SAMPAI 7(TUJUH) PENYEDIA JASA KONSULTAN; SELEKSI SEDERHANA DILAKUKAN UTK PEK JASA KONSULTANSI S/D RP 200 JUTA; DAFTAR PENDEK UTK SELEKSI SEDERHANA BERJUMLAH 3 (TIGA) SAMPAI 5 (LIMA) PENYEDIA JASA KONSULTAN; PENUNJUKAN LANGSUNG DPT DILAKUKAN UTK PEK KONSULTANSI S/D RP 50 JUTA; METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TERDIRI ATAS:
1. 2.
3.
METODE SATU SAMPUL; METODE DUA SAMPUL, dan METODE DUA TAHAP
METODA EVALUASI PENAWARAN UTK BARANG/PEK KONSTRUKSI/JASA LAINNYA, TERDIRI ATAS: 1. 2.
3.
SISTEM GUGUR; SISTEM NILAI; SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS;
UTK PENGADAAN BARANG/PEK KONSTRUKSI/JASA LAINNYA PADA PRINSIPNYA MENGGUNAKAN PENILAIAN SISTEM GUGUR; DIKECUALIKAN DARI SISTEM GUGUR ADLH PENGADAAN BARANG/PEK KONSTRUKSI/JASA LAINNYA YG BERSIFAT KOMPLEK;
DALAM HAL SISTEM NILAI DIGUNAKAN UTK BARANG/ PEK KONSTRUKSI/JASA LAINNYA, MAKA: 1. 2.
3.
BESARAN BOBOT BIAYA ANTARA 70% S/D 90%; UNSUR YG DINLAI HARUS BERSIFAT KUANTITATIF; TATACARA DAN KRITERIA PENILAIAN HARUS DICANTUMKAN DNG JELAS DAN RINCII DALAM DOKUMEN PENGADAAN;
DALAM MELAKUKAN EVALUASI ULP/PJBT PENGADAAN DILARANG MENGUBAH DAN/ATAU MENGURANGI KRITERIA SERTA TATACARA EVALUASI STLH BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
METODE EVALUASI DLM PENGADAAN JASA KONSULTANSI, DPT DILAKUKAN DNG: 1. 2.
3. 4.
METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITAS; METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITAS DAN BIAYA; METODA EVALUASI BERDASARKAN PAGU ANGGARAN; METODA EVALUASI BERDASARKAN BIAYA TERENDAH;
DALAM EVALUASI BERDASARKAN KUALITAS DAN BIAYA, PEMBOBOTAN NILAI TEKNIS DAN BIAYA DIATUR DNG KETENTUAN: 1. 2.
BOBOT PENAWARAN TEKNIS ANTARA 0.60 S/D 0.80; BOBOT PENAWARAN BIAYA ANTARA 0.20 S/D 0.40
NILAI TOTAL HPS DI UMUMKAN; HPS DIGUNAKAN UNTUK: 1. 2. 3.
ALAT MENILAI KEWAJARAN PENAWARAN; DASAR UTK MENETAPKAN BATAS TERTINGGI PENAWARAN; DASAR UTK MENENTUKAN NILAI JAMINAN PELAKSANAAN BAGI KONTRAK YANG NILAI NYA LEBIH KECIL DARI 80% NILAI HPS;
HPS DISUSUN BERDASARKAN HARGA PASAR SETEMPAT, DISUSUN DNG MEMPERTIMBANGKAN INFORMASI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BIAYA SATUAN YG DIPUBLIKASIKAN BPS; INFORMASI DIPUBLIKASIKAN OLEH ASOSIASI, SUMBER DATA YG DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN; DAFTAR BIAYA DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAU PABRIKAN; BIAYA KONTRAK SEBELUMNYA; INFLASI TAHUN SEBELUMNYA; ENGINEER’S ESTIMATE;
KONTRAK PENGADAAN BR/JASA MELIPUTI: 1. 2. 3.
4.
BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN; BERDASARKAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN; BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN; BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN;
KONTRAK BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN: 1. 2.
3. 4. 5.
KONTRAK LUMP SUM; KONTRAK HARGA SATUAN; KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN; KONTRAK PERSENTASE; KONTRAK TERIMA JADI (TURN KEY)
KONTRAK BERDASARKAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN: 1. 2.
KONTRAK BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN: 1. 2. 3.
KONTRAK TAHUN TUNGGAL; KONTRAK TAHUN JAMAK; KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL; KONTRAK PENGADAAN BERSAMA; KONTRAK PAYUNG (FRAMEWORK CONTRACT);
KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN: 1. 2.
KONTRAK PEKERJAAN TUNGGAL; KONTRAK PEKERJAAN TERINTEGRASI.
KONTRAK LUMP SUM merupakan kontrak pengadaan Br/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah harga pasti dan tetap, tidak dimungkinkan dilakukan penyesuaian harga; Semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia; Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (ouput based); Pembayaran didaasarkan pada tahapan/keluaran yg dihasilkan; Total penawaran harga bersifat mengikat; Tidak diperkenankan adanya pekerjaan tambah/kurang.
KONTRAK HARGA SATUAN, merupakan kontrak pengadaan br/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yg telah ditetapkan, dengan ketentuan sbb: 1. 2.
3.
4.
Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dng spesifikasi teknis tertentu; Volume dan kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yg benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia; Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang;
KONTRAK TAHUN JAMAK, KONTRAK YG PELAKSANAAN PEKERJAANNYA UNTUK MASA LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN, DILAKUKAN DNG PERSETUJUAN: 1. 2.
MENTERI KEUANGAN UNTUK KEGIATAN YG NILAINYA DIATAS RP 10 M; MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA UTK NILAI KONTRAK SAMPAI DENGAN RP 10 M, UNTUK KEGIATAN : PENANAMAN BENIH/BIBIT, PENGHIJAUAN, PELAYANAN PERINTIS UDARA/LAUT; MAKANAN DAN OBAT DI RUMAH SAKIT, MAKANAN UTK NARAPIDANA DI LAPAS, PITA CUKAI, LAYANAN PEMBUANGAN SAMPAH, DAN CLEANING SERVICE.
KONTRAK TAHUN JAMAK PADA PEMERINTAH DAERAH DISETUJUI KEPALA DAERAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN;
TANDA BUKTI PERJANJIAN TERDIRI ATAS: 1. 2. 3.
4.
BUKTI PEMBELIAN UTK PENGADAAN S/D RP 5 JT; KUITANSI UTK PENGADAAN S/D RP 10 JT; SURAT PERINTAH KERJA (SPK) UTK PENGADAAN S/D RP 100 JT (NON KOSULTAN), DAN S/D RP 50 JT UTK PEK KONSULTANSI; SURAT PERJANJIAN, UTK PEKERJAAN DIATAS RP 100 JT (NON KONSTRUKSI), DAN DIATAS RP 50 JT UTK PEK KONSULTANSI.
JAMINAN PENAWARAN, 1% S/D 3% HPS; JAMINAN PELAKSANAAN 5% DARI NILAI KONTRAK, ATAU 5% DARI HPS UTK KONTRAK< 80% HPS; JAMINAN PEMELIHARAAN, 5% DARI NILAI KONTRAK; JAMINAN UANG MUKA; JAMINAN SANGGAH BANDING;
KEWAJIBAN MENGGUNAKAN SNI; KEWAJIBAN MENGGUNAKAN PRODUKSI DN SESUAI DNG KEMAMPUAN INDUSTRI NASIONAL; DIUPAYAKAN AGAR PENYEDIA DN MENJADI PENYEDIA UTAMA (LEAD FIRM); PRODUK DN WAJIB DIGUNAKAN JIKA TERDAPAT PENYEDIA YG MENAWARKAN DNG NILAI TKDN dan BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP) >40% TKDN MENGACU KPD KETENTUAN YG DITETAPKAN OLEH MENPERIND;
PREFERENSI DIBERIKAN UTK PEK DIBIAYAI PHLN DALAM PENGADAAN ICB; UTK PENGADAAN DIBIAYAI RUPIAH MURNI, PREFERENSI DIBERIKAN UTK PENGADAAN > RP 5M; PREFERENSI HANYA DIBERIKAN UTK PRODUK YG TKDN-NYA >25%; PREFERENSI PALING TINGGI UTK BARANG 15%; PREFERENSI UTK PEK KONSTRUKSI 7,5%
PAKET PEKERJAAN S/D RP 2,5M, DIPERUNTUKKAN UTK PERSAINGAN ANTARA USAHA MIKRO DAN KECIL, KECUALI UTK PAKET PEK YG MENUNTUT KOMPETENSI TEKNIS YG TIDAK DPT DIPENUHI OLEH USAHA KECIL;
PENGADAAN WAJIB DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK MULAI 2011, WAJIB 2012; TUJUAN:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
MENINGKATKAN TRANSPARANSI; MENINGKATKAN AKSES PASAR DAN PERSAINGAN USAHA YG SEHAT; MEMPERBAIKI TINGKAT EFISIENSI; MENDUKUNG PROSES MONITORING DAN AUDIT; MEMENUHI KEBUTUHAN AKSES INFORMASI REAL TIME; MEWUJUDKAN SATU PASAR NASIONAL.
SAAT INI SUDAH ADA 76 LPSE; SAAT INI SUDAH 156 INSTANSI YG IKUT DALAM PROSES PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK; LKPP MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK; LKPP MENETAPKAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI YG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN E-PROCUREMENT; SOFTWARE (APLIKASI), PELATIHAN, INSTALASI, DAN PENDAMPINGAN GRATIS DARI LKPP;
SISTEM YG DIKEMBANGKAN TIDAK TERIKAT PADA LISENSI TERTENTU (FREE LICENSE);
SAAT INI ADA 2 (DUA) MODUL YG DIKEMBANGKAN: E-TENDERING; E-PURCHASING (E-CATALOG)
SISTEM E-CATALOG DISELENGGARAKAN OLEH LKPP; DALAM RANGKA PENGELOLAAN SISTEM ECATALOG, LKPP MELAKSANAKAN KONTRAK PAYUNG DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA; GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA MEMBENTUK LPSE; LPSE WAJIB MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, SERTA MENANDATANGANI “SERVICE LEVEL AGREEMENT” DNG LKPP
FUNGSI LAYANAN LPSE, MELIPUTI: 1. 2. 3.
ADMINISTRATOR SISTEM ELEKTRONIK; UNIT REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA; UNIT LAYANAN PENGGUNA;
LKPP MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LPSE; LKPP MENGELOLA PORTAL PENGADAAN NASIONAL;
