Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ arang/Jasa Pemerintah
POKOK KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN jasa konsultansi PEMERINTAH Dr. S. Ruslan
D ti Bid Deputi Bidang H Hukum k ddan P Penyelesaian l i S Sanggahh LKPP-RI LKPP RI Disampaikan Dis ik P Pada d Acara A Disk Diskusi si N Nasional si l Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pemberantasan Korupsi Fakultas Hukum UI, 22 Juni 2010
I PENDAHULUAN I. Arus Globalisasi yg Semakin Kuat didukung oleh Adanya Komunike Bersama G-20 Di Pittsburgh AS Mendo ong Ekonomi Global Terbuka Mendorong Te b ka Dibidang Perdagangan dan Investasi Menggiring Perkembangan Lingkungan Strategis Kearah Perdagangan Bebas yang penuh Persaingan Perlu Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
II GOOD GOVERNANCE II.
Penerapan Good Governance dilakukan melalui Serangkaian Kebijakan yang mensinergikan pencapaian Tujuan ujua Tiga ga Stakeholders S a e o de s Pembangunan: e ba gu a .
Pemerintah b t j bertujuan mengoptimumkan ti k P Pelayanan l (t (to Optimize Services); Swasta bertujuan memaksimumkan Keuntungan (to Maximize Profits); Masyarakat bertujuan memaksimumkan Kegunaan (to Maximize Utilities). )
II. GOOD GOVERNANCE Intinya adalah meningkatkan sinergi pencapaian tujuan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Pemerintah
(max. profit)
(max. services)
Good Governance
Masyarakat ( (max. utility) tilit )
II GOOD GOVERNANCE II. Penerapan T P Tata t K Kelola l l Pemerintahan P i t h Yang Baik (Good Governance) Perlu Dijabarkan oleh Seluruh Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah,, Swasta dan Masyarakat Diantaranya Melalui Si t Sistem P Pengadaan d yang K Kredibel dib l
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ arang/Jasa Pemerintah
III. PENGADAAN YANG KREDIBEL III. MENSEJAHTERAKAN BANGSA
A. PENGADAAN YANG KREDIBEL Pengadaan yang menerapkan PrinsipPrinsip-Prinsip Good Go e nance te Governance terutama: tama 1. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; 2. Konsisten: Dijamin oleh penerapan prinsip-prinsip dan metode yang konsisten; g aturan dan 3. Akuntabel: Berarti harus sesuai dengan ketentuan yg berlaku dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dan dikenakan sanksi k i jika jik tidak tid k sesuaii dengan d aturan t dan d ketentuan; k t t
B. DAMPAK PENGADAAN YANG KREDIBEL Melalui Sistem Pengadaan yang Kredibel (Transparan Konsisten, (Transparan, Konsisten dan Akuntabel); Tercipta Persaingan Sehat Diantara Penyedia Barang/Jasa Publik; Memperkecil M k il Peluang P l Terjadinya T j di Tindak Ti d k Pidana Korupsi dalam Pengadaan Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas Penggunaan Keuangan Negara
C. PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL Peningkatan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Keuangan Negara Kapasitas Pelayanan Publik Meningkat d Lebih dan L bih Optimal O i l (Efisien (Efi i & Efektip) Ef k i ) Kemudahan Melakukan Bisnis Penurunan Biaya y Tarif dan Non Tarif Sistem Pengiriman Cepat (Quick Delivery System) Meningkatkan Daya Saing Nasional
D. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA Daya Saing Nasional Meningkat Dunia Usaha Berkembang Pesat Lapangan Kerja Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat
Mensejahterakan Bangsa
Lembaga g Kebijakan j Pengadaan g Barang/ arangg/Jasa Pemerintah
IV.. MEKANISME PASAR DAN IV PERSAINGAN
1. MEKANISME PASAR PERSAINGAN TIDAK SEHAT Tingkat permintaan tertentu, hanya satu penjual (Monopoli), harga terjadi pada p1
Harga (per kg))
P
p1
S1 = Monopoli
Harga P H Pasar harga yang dibayar dalam transaksi barang/jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
D
0
= Permintaan Pasar
Q Jumlah (Ton per hari)
UU NO 5 LARANGAN MONOPOLI DAN S G USAHA S TIDAK S SEHAT PERSAINGAN Monopoli p
Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum.
Persaingan Pe saingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN KURANG SEHAT Mekanisme Pasar Mendorong Harga Turun ke p2
P
S1 = Monopoli
Harga (per kg))
S2 = PenawaranPersaingan Kurang Sehat p1 p2
D
0
= Permintaan Pasar
Q Jumlah (Ton per hari)
2. MEKANISME PASAR PERSAINGAN KURANG SEHAT Keuntungan Perusahaan yg Bersaing pada Kondisi ini masih ada d Keuntungan K Extra E
P
Harga (p H per kg)
MC
ATC
p1 p2
0
Extra Profit
q3 q2 q1
Q Jumlah (Ton per hari)
Modus Pelanggaran Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a. Persekongkolan Tender (pelelangan) : Penambahan persyaratan yang diskriminatif. Penghalangan peserta lelang dari luar daerah. Persekongkolan tender untuk memenangkan salah satu perusahaan. h b Satu Kepemilikan Saham dan atau Satu Kepegurusan b. Dua perusahaan atau lebih apabila sahamnya dimiliki oleh pihak atau satu kepengurusan p g dilarang g mengikuti g satu p pelelangan di dalam satu paket. Selama ini sering luput dari perhatian pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.
UU NO 5 LARANGN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Persekongkolan Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
3. MEKANISME PASAR PERSAINGAN SEHAT Mekanisme Pasar mendorong Harga Turun ke p3
P
Harga (per kg))
S1
p1
S2
S3
= Penawaran Pasar Persaingan Sehat
p2 p p3
D = Permintaan Pasar
0
Q Jumlah (Ton per hari)
3. MEKANISME PASAR PERSAINGAN SEHAT Keuntungan Perusahaan yg Bersaing terus Menurun sampai pd tingkat Keuntungan g Normal ((tidak ada lagi g Extra Profit))
Harga (per kg)
P
MC
ATC
p1 p2 p3
0
Normal Profit
q3 q2 q1
Q Jumlah (Ton per hari)
3. MEKANISME PASAR PERSAINGAN SEHAT Ol h karena Oleh k itu it Agar Proses Pengadaan Mencapai Tingkat Persaingan Yang Sehat Perlu Senantiasa M Memenuhi hi Prinsip-Prinsip P i i P i i dan d Etika Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga g Kebijakan j Pengadaan g Barang/ arangg/Jasa Pemerintah
V POKOK KEBIJAKAN PENGADAAN V. BARANG/JASA / PEMERINTAH
A. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud
Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini ad/ untuk memberikan pedoman dan pengaturan pengadaan barang//jasa bagi para pihak yang terkait dalam pengadaan barang barang//jasa. barang jasa.
2. Tujuan
Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/ barang/jasa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan daya saing nasional.. nasional
B. PRINSIPPRINSIP-PRINSIP PENGADAAN 1. Efisien, Pengadaan P d b barang/jasa /j h harus di diusahakan h k d dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan ditetapkan, atau manggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; y ;
B. B PRINSIPPRINSIP-PRINSIP PENGADAAN 3 Transparan, 3. Transparan Semua ketentuan & informasi mengenai pengadaan barang/jasa, gj dapat p diketahui secara luas oleh p penyedia y barang/jasa yg berminat serta oleh masy pada umumnya;
4. Terbuka, Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan ;
5. Bersaing, Pengadaan g barang/jasa gj harus dilakukan melalui persaingan g yang sehat dimana penyedia mempunyai akses informasi yg sama ttg barang/jasa yg dibutuhkan pengguna barang/jasa, sehingga hi d dapatt diperoleh di l hb barang/jasa /j yang dit ditawarkan k secara kompetitif;
B. PRINSIPPRINSIP-PRINSIP PENGADAAN 6. Adil/Tidak / Diskriminatif,,
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi k keuntungan t kkepada d pihak ih k tertentu, t t t d dengan cara d dan //atau t alasan apapun;
7. Akuntabel,
Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dan dikenakan sanksi jika tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan;
C. ETIKA PENGADAAN 1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa Tanggungjawab; gg gj ; 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen p pengadaan g yang y g menurut sifatnya y harus dirahasiakan ; 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung; 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan; 5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 5. kepentingan para pihak yang terkait;
C. ETIKA PENGADAAN 6. Menghindari g dan mencegah g terjadinya j y pemborosan p dan kebocoran keuangan negara; 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun.
VI. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
A. BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
1. Hukum Administrasi Negara (HAN); 2. Hukum Perdata; 3 Hukum 3. k Pidana; id 4 Hukum Persaingan Usaha. 4. Usaha
B. BAGAN BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Persiapan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)
Penandatangan Kontrak
HAN H. Pidana/Hukum Persaingan Usaha
Kontrak
Berakhirnya
H. Perdata
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI
1. Tahap Persiapan a. Penyusunan KAK yang tidak lengkap : 1) Persyaratan kualifikasi tenaga ahli tidak lengkap. 2) Persyaratan kualifikasi tenaga ahli terlalu berlebihan. 3) Ruang lingkup dan hasil pekerjaan tidak jelas (terlalu umum). 4)) Volume l tenaga ahli hl terlalu l l besar b ( (orang/bulan) /b l ) sehingga h tidak d k efisien. b. Penyusunan RAB jasa konsultansi tidak benar : Penyusunan RAB untuk tenaga ahli dan non tenaga ahli terlalu rendah karena tidak dilakukan survey pasar dan tidak sesuai d dengan k lifik i tenaga kualifikasi t ahli hli dan d ruang lingkup li k pekerjaan. k j
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan) 1. Tahap Persiapan c. Pemilihan Sistem Pengadaan : Kesalahan dalam menetapkan metoda seleksi, metoda pemasukan d k dokumen, metoda t d evaluasi l i dan d jenis j i kontrak. k t k d. Penyusunan jadwal pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan : 1) Jadwal seleksi terlalu pendek. pendek 2) Jadwal pelaksanaan tidak realistis (terlalu pendek sehingga terjadi serah terima hasil pekerjaan secara fiktif). e. Penyusunan dokumen seleksi jasa konsultansi : 1) Dokumen seleksi tidak lengkap terkait persyaratan administrasi, teknis dan biaya. biaya 2) Jenis dan draft kontrak tidak dibuat. 3) Sistem pengadaan tidak dijelaskan dalam dokumen seleksi. 4) Kriteria dan tata cara evaluasi prakualifikasi dan evaluasi administrasi, teknis dan biaya tidak jelas (tidak lengkap).
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan) 2. Tahap p Seleksi Konsultan a. Proses prakualifikasi yang tidak benar dan hasilnya tidak diumumkan secara lengkap g p di dalam p pengumuman. g b. Post Bidding : Panitia pengadaan dan atau peserta pengadaan menambah, mengganti ti , mengubah, b h dan d atau t mengurangii dokumen d k seleksi l k i dan d atau dokumen penawaran. c. Evaluasi teknis yang dilakukan terlalu subyektif (terutama menilai metodologi kerja) karena kriteria evaluasinya tidak jelas. d. Tahap negosiasi biaya (khususnya) biaya tenaga ahli tidak dilakukan seca a benar. secara bena e. Tahap Klarifikasi dan Pembuktian kaulifikasi : 1) masih ada pemalsuan pengalaman pekerjaan baik pengalaman perusahaan ataupun tenaga ahli. 2) Plagiat metoda kerja.
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan) (l j t ) Negosiasi Biaya Tenaga Ahli Jasa Konsultansi diatur sebagai berikut : METODA EVALUASI Kualitas Kualitas dan Harga Pagu g Anggaran gg Biaya Terendah
STATUS TENAGA AHLI TETAP ((MAKS)) TIDAK TETAP ((MAKS)) 3,2 x GD 1,5 x GD (3,2 x GD)+10% (1,5 x GD)+10% ((3,2 x GD)+10% ) ((1,5 x GD)+10% ) (3,2 x GD)+10% (1,5 x GD)+10%
GD : gaji dasar (gaji pokok) dibuktikan dari bukti setor pajak dan slip gaji yang telah diaudit.
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan) (l j t ) 3. Dampak Hukum Pelanggaran/Kasus Pengadaan Jasa Konsultansi a. Perkara k Pidana d : b Perkara PTUN. b. PTUN c. Perkara Sengketa g Perdata d. Perkara Persaingan Usaha (KPPU).
C. PELANGGARAN/KASUS PENGADAAN JASA KONSULTANSI (lanjutan) 4. Tindak Pidana Terkait dengan PBJP a. Tindak p pidana korupsi p : 1) Suap; 2) Mark-up harga; 3) Fiktif; 4) Gratifikasi; 5) Pengaturan pelelangan. pelelangan b Tindak pidana umum : b. 1) Pemalsuan dokumen; 2) Penipuan. Penipuan
D. PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PBJP 1. Ketidakmatangan perencanaan kegiatan (pengadaan). 2 Tumpang tindihnya 2. dh aturan pusat dan d daerah d h serta pengaturan antar sektor terkait keuangan (terutama pengadaan). 3 Pejabat pelaksana pengadaan tidak profesional. 3. profesional 4. Adanya intervensi dari pihak lain (Oknum pimpinan/atasan/DPR/D) dalam p proses p pengadaan. g 5. Niat para pejabat pelaksana pengadaan menyimpang dari ketentuan pengadaan dengan tujuan mencari keuntungan. 6. Persekongkolan dan pengaturan pengadaan oleh para penyedia barang/jasa.
E. UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA MASALAH HUKUM DALAM PBJP 1 P 1. Perencanaan kegiatan/pengadaan k i t / d h harus dib t secara cermatt dibuat dan sesuai dengan kebutuhan. 2 Sinkronisasi pengaturan pusat dengan pengaturan daerah dan 2. pengaturan sektoral. 3 Peningkatan pemahaman pengadaan untuk seluruh pejabat 3. pelaksana pengadaan (Pimpinan, PPK, Panitia/pejabat pengadaan). 4. Menolak dan menghindari segala jenis intervensi dalam proses pengadaan. 5. Disiplin menerapkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan; g persaingan p g sehat melalui p pengadaan g secara 6. Meningkatkan elektronik.
F. PERAN LKPP DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL 1. LKPP menyusun kebijakan di bidang pengadaan : RUU Pengadaan, g , Perpres p pengadaan, p g , dan Manual p proses pengadaan. 2 Pengembangan SDM di bidang pengadaan : 2. Sertifikasi ahli pengadaan, pengembangan kurikulum dan lembaga g p pelatihan p pengadaan, g , 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan serta pengembangan E-procurement. E procurement 4. Memberikan bimbingan, advokasi, dan pemberian pendapat, rekomendasi, dan koreksi dalam proses pengadaan barang/jasa.
G. PERAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP Memberikan M b ik Pelayanan P l Bidang Bid Hukum H k Dan D Penyelesaian P l i Sanggah S h Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: a Bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pengadaan. a. pengadaan b. Pendampingan proses pengadaan. c. Pemberian pendapat, rekomendasi dan koreksi terkait sanggah banding dan pengaduan dalam proses pelaksanaan pengadaan. d. Pemberian pendapat , rekomendasi dan koreksi terkait sengketa audit dan sengketa kontrak. kontrak e. Pemberian keterangan ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara pidana dan persaingan usaha yang terkait pengadaan barang/jasa. f. Pemberian keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan umum tipikor, umum, tipikor KPPU, KPPU dan PTUN untuk perkara pidana, pidana korupsi, korupsi perdata, persaingan usaha, dan tata usaha negara.
VII. PENUTUP Pengadaan Barang/J arang/Jasa asa Pemerintah Yang Kredibel Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Keuangan Negara Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Meningkatkan M i k tk D Daya S Saing i N Nasional i l Mensejahterakan Bangsa
SISTEM PENGADAAN NASIONAL YANG KREDIBEL MENSEJAHTERAKAN BANGSA
TERIMA KASIH
