PELAKSANA NO.
URAIAN KEGIATAN
1.
Memberikan Hibah dalam bentuk Uang
2.
Mengajukan Permohonan Nomor Register Hibah
Kasatker Kabidkeu Pemberi Kapuskeu Dir EAS (Penerima Mabes/ Hibah Polri DJPPR Hibah) Polda
Pengajuan No. Register Hibah
No. Register Hibah
MUTU BAKU
KPP N
Kanwil DJPBN/ Dirjen PBn Kemenkeu
CEKLIST
Kelengkapan
Waktu
Output
Permohonan nomor register hibah diajukan dengan melampirkan: a. Perjanjian Hibah (MoU) (grant agreemant) atau dokumen lain yang dipersamakan; b. BAST yang berisi sekurangkurangnya: 1. nomor BAST; 2. hari, tanggal, bulan, dan tahun penerimaan; 3. pihak pemberi dan penerima hibah; 4. nilai nominal yang diterima dalam mata uang rupiah dan apabila nilai uang dalam mata uang asing maka dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST; 5. tujuan diberikan hibah; dan 6. tanda tangan para pihak; c. ringkasan hibah / grant summary yang ditandatangani oleh Kasatker sesuai nilai dalam MoU atau dokumen lain yang dipersamakan; dan d. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang ditandatangani oleh Kasatker dan diberi cap.
14 (empat belas) Hari
Nomor Register Hibah Uang
Sesuai
Tidak Sesu ai
3.
Membuka rekening hibah atas nama Satker untuk menampung dana hibah.
a. Persetujuan Pembukaan Rekening
b.
Pembukaan rekening hibah wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah diajukan oleh Kasatker kepada Kapuskeu Polri melalui Kabidkeu.
7 (tujuh) hari
Pembukaa n Rekening Hibah sesuai ketentuan
PELAKSANA NO.
4.
URAIAN KEGIATAN
Melakukan penyesuaian pagu belanja pada DIPA. (Jika terdapat perlakuan khusus maka Hibah dapat digunakan tanpa menunggu terbitnya No. Register, persetujuan pembukaan rekening dan revisi DIPA serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan)
Kasatker Pemberi (Penerima Hibah Hibah)
Kabidkeu Mabes/Pol da
Kapuskeu Dir EAS Polri DJPU
MUTU BAKU
KPPN
Kanwil DJPBN/ Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
Kelengkapan
Waktu
Output
Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui proses revisi DIPA. b. Revisi DIPA diajukan oleh: 1) Kasatker pada tingkat Mabes Polri kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan tembusan Asrena Kapolri; dan 2) Kasatker kewilayahan kepada Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, dengan tembusan Karo rena Polda. c. Pengajuan revisi DIPA dengan melampirkan: 1) surat usulan pengesahan revisi DIPA; 2) arsip data komputer DIPA yang dibuat dengan menggunakan aplikasi RKAKL DIPA dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 3) ringkasan naskah perjanjian hibah; 4) fotocopi No register hibah; 5) surat pernyataan dari KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah telah sesuai dengan Standar Biaya dan sesuai dengan peruntukannya; 6) Surat pernyataan dari KPA bahwa tidak mengubah sasaran kinerja; 7) foto copi persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan; dan 8) fotocopi rekening koran penerimaan dana hibah.
14 (empat belas) hari
DIPA Revisi
a. DIPA Revisi
Pengajuan Revisi DIPA
CEKLIST
Sesuai
Tidak Sesuai
PELAKSANA NO.
5.
URAIAN KEGIATAN
Kasatker (Penerima Hibah)
Kabidkeu Mabes/ Polda
Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)
Kapuskeu Polri
Dir EAS DJPU
MUTU BAKU KPPN
Pengajuan SP2HL
Pengesahan hibah dilakukan melalui proses sbb : 1) Hibah yang bersumber dari dalam negeri Kasatker mengajukan (SP2HL) atas seluruh pendapatan hibah langsung sebesar yang diterima dan belanja yang telah ditetapkan pada TA berjalan kepada (KPPN) mitra kerjanya; 2) Hibah yang bersumber dari luar negeri Kasatker mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan hibah langsung sebesar yang diterima dan belanja yang telah ditetapkan pada TA berjalan kepada KPPN khusus Jakarta VI.
selesai ao Pengesahan Hibah ( SPHL )
KETERANGAN :
= ARAH GIAT
= GIAT
= LANJUT HALAMAN
= MULAI GIAT
= ALTERNATIF GIAT
= AKHIR GIAT
Kanwil DJPBN/ Dirjen PBn Kemenkeu
CEKLIST
Kelengkapan
Waktu
Output
Penerimaan hibah wajib mendapatkan pengesahan dari Kemenkeu.
5 (lima) hari
Pengesahan Hibah dari Kemenkeu
Pengajuan pengesahan hibah dengan melampirkan: 1) Fotocopi rekening atas rekening hibah; 2) SPTMHL yang ditandatangani oleh Kasatker dan diberi cap; 3) SPTJM; dan fotocopi surat persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan
Sesuai
Tidak Sesuai
PELAKSANA NO.
URAIAN KEGIATAN
1.
Memberikan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
2.
Mengajukan Permohonan Nomor Register Hibah
Kasatker Pemberi (Penerima Hibah Hibah)
Kabidkeu Mabes/ Polda
No. Register Hibah
3.
Mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
MUTU BAKU Kapuskeu Polri
Dir EAS DJPPR
KPPN
CEKLIST
Kelengkapan
Waktu
Output
Permohonan nomor register hibah diajukan dengan melampirkan: a. perjanjian Hibah (MoU) atau dokumen lain yang dipersamakan; b. BAST yang berisisekurang-kurangnya: 1. nomor BAST; 2. hari, tanggal, bulan, dan tahun penerimaan; 3. pihak pemberi dan penerima hibah; 4. nilai nominal yang diterima dalam bentuk rupiah; 5. nama dan jumlah barang serta rincian harga per barang dalam satuan mata uang rupiah, dan apabila nilai barang dalam mata uang asing agar dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST; 6. tujuan diberikan hibah; dan 7. tanda tangan para pihak; c. ringkasan hibah/grant summary yang ditandatangani oleh Kasatker sesuai nilai dalam MoU atau dokumen lain yang dipersamakan; dan d. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang ditandatangani oleh Kasatker dan diberi cap.
14 (empat belas) hari
Nomor Register Hibah
Pengajuan SP3HL dengan melampirkan: a. BAST; b. SPTMHL; dan c. fotcopi register hibah.
5 (lima) hari
Terbitnya SP3HL
Sesuai
Tidak Sesuai
PELAKSANA NO.
URAIAN KEGIATAN
4.
Mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL)
5.
Membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah dan belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
Kasatker Pemberi (Penerima HIbah Hibah)
Kabidkeu Mabes/ Polda
Kapuskeu Polri
MUTU BAKU Dir EAS DJPU
KETERANGAN :
1
= ARAH GIAT
= GIAT
= LANJUT HALAMAN
= MULAI GIAT
= ALTERNATIF GIAT
= AKHIR GIAT
KPPN
Kelengkapan
CEKLIST Waktu
Output
Pengajuan Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL) dengan melampirkan: a. SPTMHL; b. SP3HL; dan c. SPTJM.
5 (lima) hari
Terbitnya MPHL
Atas dasar MPHL yang diterima dari KPPN
5 (lima) hari
Hibah dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Sesuai
Tidak Sesuai
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG KEUANGAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
: 1/VII/2016/Bidkeu : Juli 2016 : : Juli 2016 : Kepala Bidang Keuangan Polda NTB
TAHARUDIN, S.E., M.M. AKBP NRP 73100625 Nama SOP
: Penerimaan Hibah Barang/Jasa
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. 2.
1. Personel yang berada pada bagian Pengelolaan Aset Barang Milik Negara. 2. Personel yang memahami tentang pengelolaan dan aturan tentang hibah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Polri.
Keterkaitan
Peralatan/Perlengkapan
1.
1. 2. 3.
2.
Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah; Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas opsnal, Satker di Bidang Keuangan maupun kewilayahan menerima bantuan berupa Hibah dari pihak ketiga, K/L, maupun instansi lain.
Literature/referensi peraturan perundang-undangan ATK Laptop, LCD Proyektor, printer, dan jaringan internet
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
1.
1. Data penerimaan Hibah dicatat dan dimasukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 2. Bidkeu Polda merekap penerimaan hibah dari Satker;
2. 3.
Hibah dapat digunakan tanpa menunggu terbitnya No Register, persetujuan pembukaan rekening dan revisi DIPA; Penerimaan hibah harus dilaporkan pada tahun yang sama, tidak diperbolehkan melewati tahun anggaran; Memperhatikan ketentuan pelaksanaan pembuatan pengesahan di KPPN.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIDANG KEUANGAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
: 2/VII/2016/Bidkeu : Juli 2016 : : Juli 2016 : Kepala Bidang Keuangan Polda NTB
TAHARUDIN, S.E., M.M. AKBP NRP 73100625 Nama SOP
:
Penerimaan Hibah Uang
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. 2.
1. Personel yang berada di Satfung/Satker penerima hibah uang. 2. Personel yang menguasai dan memahami tentang mekanisme pengelolaan hibah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Polri.
Keterkaitan
Peralatan/Perlengkapan
1.
1. 2. 3.
2.
Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah; Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas opsnal, Satker di pusat maupun kewilayahan menerima bantuan berupa Hibah dari pihak ketiga, K/L, maupun instansi lain.
Peringatan
Literature/referensi peraturan perundang-undangan; Alat Tulis Kantor; Komputer, laptop, LCD proyektor, printer, dan jaringan internet.
Pencatatan dan Pendataan
1. Hibah dapat digunakan tanpa menunggu terbitnya No Register, persetujuan 1. Data penerimaan Hibah dicatat dan dimasukan dalam Catatan atas pembukaan rekening dan revisi DIPA; Laporan Keuangan (CaLK); 2. Penerimaan hibah harus dilaporkan pada tahun yang sama, tidak 2. Bidkeu Polda merekap penerimaan hibah dari Satker. diperbolehkan melewati tahun anggaran; 3. Memperhatikan ketentuan pelaksanaan pembuatan pengesahan di KPPN.
