PERANAN KEMENKEU DALAM IMPLEMENTASI JAKSTRANAS P4GN TAHUN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERANAN KEMENKEU DALAM IMPLEMENTASI JAKSTRANAS P4GN TAHUN 2011-2015 Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Implementasi Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015

Jakarta, 8 Mei 2013 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

POKOK BAHASAN  Dasar Hukum  Pengelolaan Keuangan Negara  Penyusunan & Penetapan APBN  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  Siklus Pembahasan APBN  Amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

2

DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L

4.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

3

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  Pasal 6 (UU No.17/2003) 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

2. Kekuasaan tersebut, dikuasakan kepada:  Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya  Pasal 9 (UU No.17/2003) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, a.l 1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

4

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN…. (1)  Pasal 11 (UU No.17/2003) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang  Pasal 12 (UU No.17/2003) 1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. 2. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara*) (Catatan : Bersesuaian dengan Pasal 155 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009)

 Pasal 155 (UU No.27/2009) 2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

5

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN…. (2)  Pasal 13 (UU No.27/2009) 2. Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya 3. Berdasarkan KEM dan PPKF, Pemerintah Pusat dan DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap K/L dalam penyusunan usulan anggaran  Pasal 14 (UU No.17/2003) 1. Dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL tahun berikutnya

4. RKA-KL disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 5. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya  Pasal 157 (UU No.27/2009) 3. Komisi dengan K/L melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas RKA-KL INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

6

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN…. (3)  Pasal 159 (UU No.27/2009) 1. Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN, disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya 4. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan 5. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja


7

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.... (1) Pasal 4 (PP No.90/2010) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya Pasal 5 (PP No.90/2010) RKA-K/L disusun dengan pendekatan : 1. KPJM 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berbasis kinerja

Instrumen yang digunakan : 1. Indikator Kinerja 2. Standar Biaya 3. Evaluasi Kinerja

RKA-K/L disusun dengan klasifikasi : 1. Organisasi 2. Fungsi 3. Jenis Belanja Indikator Kinerja ditetapkan oleh Menteri / Pimpinan lembaga setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Bappenas INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

8

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.... (2) Pasal 6 (PP No.90/2010) RKA-K/L

Disusun berdasarkan :

a. b. c.

Renja K/L RKP Pagu Anggaran K/L

Memuat informasi INFORMASI KINERJA • Program • Kegiatan • Sasaran Kinerja

RINCIAN ANGGARAN a. b. c. d. e. f. g.

unit organisasi; Fungsi; program; kegiatan; jenis belanja; kelompok biaya; dan sumber pendanaan.

FORMAT DAN TATACARA PENGISIAN RKA-K/L DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

9

SIKLUS PEMBAHASAN APBN Penyampaian SB Menteri Keuangan dan Bappenas tentang Pagu Indikatif

Penyampaian Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L 16 Agustus

Penyampaian KMK tentang Pagu Anggaran K/L

Penetapan Keppres Rincian ABPP Akhir November

Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran K/L

Akhir Juni

Maret UU APBN ditetapkan Selambat-lambatnya Akhir Oktober

Penelaahan RKA-K/L (akhir Juli)

Jan

Feb

Mar

Penyusunan Pagu Indikatif

Masa Sidang III (Awal Januari - Pertengahan April)

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

2 Penyusunan Pagu Anggaran Pokok Kebijakan Fiskal dan (Penyusunan RKA-KL Komisi RKP DPR dengan Mitra Kerja)

Masa Sidang IV Masa Reses

(Pertengahan Mei Pertengahan Juli)

Masa Reses

Sep

Penelaahan RKA-K/L

Okt

Pembahasan UU APBN - Banggar dengan Pemerintah (Postur APBN) Pembahasan RKA-K/L Komisi dengan Mitra Kerja

Penyempurnaan Perubahan RKAK/L (jika ada)

Masa Sidang I (Pertengahan Agt - Akhir Okt)


Nop

Des

Penetapan Alokasi Anggaran (Keppres Rincian Belanja Pemerintah Pusat)

Masa Reses

Masa Sidang Masa II Reses (Nop - Des)

10

AMANAT INPRES NOMOR 12 TAHUN 2011….(1) Amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015, a.l: I. Menginstruksikan kepada Para Menteri dan Kepala LPNK KIB II serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015, yang meliputi bidang : 1. Pencegahan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Rehabilitasi; dan 4. Pemberantasan II. Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 dimaksud disusun berbagai Rencana Aksi dari 4(empat) bidang tersebut di atas;


11 11

AMANAT INPRES NOMOR 12 TAHUN 2011….(2) III. Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2011-2015; IV. & V. Para Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi di wilayah kekuasaannya masingmasing dan melaporkannya secara berkala kepada Presiden melalui Kepala BNN. VI. Kepala BNN melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksananaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.


12 12

Terima Kasih


13

LAMPIRAN


14

ALOKASI PAGU & REALISASI BNN 2011 – 2013.... (1) PERKEMBANGAN ANGGARAN K/L

PERKEMBANGAN ANGGARAN BNN

miliar Rp

miliar Rp

700.000,0

1.200,0

600.000,0

1.000,0

500.000,0

800,0

400.000,0

600,0

300.000,0

400,0

200.000,0

200,0

100.000,0 -

-

2010

2011 RPJM

APBN

2012 APBN-P

2013

2010

REAL

2011 RPJM

APBN

2012 APBN-P

2013

REAL

MILIAR RUPIAH

PROGRAM / KEGIATAN

2011 PAGU

REAL

2012 %

PAGU

REAL

2013 %

PAGU

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNN

733,7

527,3

71,9

255,4

239,8

93,9

221,8

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

244,8

233,5

95,4

683,0

632,7

92,6

850,8

TOTAL PAGU

978,5

760,7

77,7

938,4

872,5

93,0

1.072,6


15

ALOKASI PAGU & REALISASI BNN 2011 – 2013.... (2)


16

ALOKASI PROGRAM TEKNIS BNN 2011 – 2014 MILIAR RUPIAH 2011

2012

2013

2014

PROGRAM PAGU PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNN

733,7

REAL 527,3

PAGU 255,4

REAL 239,8

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 244,8 233,5 683,0 632,7 (P4GN) TOTAL PAGU

PAGU 221,8

REAL 30,7

PAGU 272,6

850,8 88,2 518,5 *)

978,5 760,7 938,4 872,5 1072,6 118,9 791,1

KETERANGAN : *) Alokasi Pagu Program Teknis BNN mengalami peningkatan setiap tahun seiring peningkatan Total Pagu BNN secara keseluruhan INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

17

ALOKASI PAGU BNN 2011 – 2014 TERKAIT TARGET INPRES NOMOR 12 TAHUN 2011.... (1) JUTA RUPIAH

URAIAN

KEGIATAN

BIDANG PENCEGAHAN 3246 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah Wahana desiminasi informasi P4GN Instansi pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN Instansi swasta yang diadvokasi bidang P4GN Para pekerja swasta/ wiraswasta/ buruh kader penyuluh anti narkoba yang terbentuk tidak menyalahgunakan narkoba dan 3247 Penyelenggaraan Advokasi terlibat peredaran gelap narkoba Kader anti narkoba di perguruan tinggi dan lingkungan kerja yang telah mengikuti pelatihan Para pegawai di lembaga negara/ Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Pemerintah tidak menyalahgunakan diadvokasi dalam rangka Implementasi Inpres narkoba dan terlibat peredaran gelap 12/2012 narkoba Instansi Swasta yang diadvokasi dalam rangka Implementasi Inpres 12/2012 Pedoman penunjang pelaksanaan teknis bidang Advokasi P4GN Laporan Perencanaan dan Evaluasi P4GN Bidang Pencegahan 3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Wahana Diseminasi Informasi P4GN di seluruh BNNP/ BNNK

2011

2012

2013

32,982.7

183,736.2

211,061.0 149,083.0

-

97,281.5

115,779.9 111,083.0

7,259.4

7,057.4

7,900.0 10,400.0

25,723.3

79,397.3

87,381.0 27,600.0

Para siswa/ pelajar pendidikan menengah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran narkoba Para Mahasiswa tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran narkoba


2014

18


URAIAN

KEGIATAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi dan Heroin Lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama Ganja, Shabu, Ekstasi dan Heroin Penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja

2011

2012

2013

3,753.8

47,267.3

51,424.7 49,846.6

-

41,083.1

43,888.3 41,846.6

3,753.8

6,184.1

3246 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah

2014

Lembaga pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN Lingkungan kerja yang diberdayakan bidang P4GN Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif 3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Lingkungan masyarakat perkotaan bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

7,536.4

8,000.0

Lingkungan Masyarakat di Kawasan Pedesaan yang mendapat Pemberdayaan Alternatif


19


URAIAN

KEGIATAN

BIDANG REHABILITASI Mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

2012

2013

116,060.0

134,290.9

219,622.4 102,204.6

6,191.0

35,064.9 20,114.3

5,784.6

6,628.7

23,132.3

69,955.7

79,830.9

80,373.5 31,623.4

11,104.4

12,425.1

12,764.4

29,215.2

29,215.2

68,287.2 35,000.0


Memberikan pelayanan rehabilitasi medis 3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan rehabilitasi sosial lepada dan/atau Pecandu Narkoba penyalahgunaan, dan pecandu narkoba Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba

2011

3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Pembinaan lanjut kepada mantan 3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan Komponen Masyarakat pecandu narkoba 4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba


2014

6,500.0

8,966.9

20


URAIAN BIDANG PEMBERANTASAN Pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (end user), ekspor dan re ekspor bahan kimia prekusor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan Pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai peraturan perundanga undangan Penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi Penindaka secara tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghidari kesenjangan di lapangan Kerja sama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional

KEGIATAN

2011

2012

2013

2014

68,782.6

109,736.4

145,639.8

73,549.1

-

31,467.6

9,447.2

8,496.1

3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

8,723.7

7,724.8

27,534.4 16,944.0

3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat

5,339.3

8,010.8

16,436.6 16,500.0

3254 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Alami

3,082.5

7,525.0

5,698.1

5,499.9

3255 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis

3,041.7

4,626.7

5,885.3

5,500.0

3258 Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset 3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran 3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor

2,925.8

3,549.1

8,712.3

7,109.1

42,567.6

42,318.4

3,102.0

4,514.0



14,121.0 10,000.0 57,805.0

3,500.0

21

PERANAN KEMENKEU DALAM IMPLEMENTASI JAKSTRANAS P4GN TAHUN

Recommend Documents