Direktorat lelang - DJKN

1. Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pelayanan Lelang, dengan rekomendasi agar disusun suatu ketentuan tentang tata tertib pelaksanaan lelang. 2. Untuk meningkatkan ketertiban, kualitas, dan kuantitas dalam pelaksanaan lelang.

Direktorat lelang - DJKN

1. Pelaksanaan lelang telah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas lelang; 2. Peserta Lelang sejak awal telah mendapatkan informasi yang memadai terkait pelaksanaan lelang dan mengetahui tata tertib lelang; 3. Pada saat pelaksanaan, Peserta Lelang sudah mengetahui hak dan kewajibannya;


4. Hanya peserta lelang beserta pendampingnya yang diperkenankan memasuki ruangan lelang; 5. Prosedur pelaksanaan lelang yang mudah, praktis, dan efisien, namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Meningkatkan Ketertiban, Kelancaran, dan Optimalisasi pelaksanaan lelang dengan kehadiran Peserta Lelang.

MATERI POKOK PERDIRJEN NOMOR 11/KN/2014

Terdiri dari:

4 BAB dan 9 Pasal

MATERI POKOK PERDIRJEN NOMOR 11/KN/2014  Persiapan Lelang

2 Pasal

 Pelaksanaan Lelang

3 Pasal

 Setelah Pelaks. Lelang

3 Pasal

 Ketentuan Penutup

1 Pasal

BAB I - PERSIAPAN LELANG

PASAL 1

Dalam persiapan lelang, Pejabat Lelang wajib melakukan halhal sebagai berikut: a. meneliti dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang; b. meminta penjelasan kepada Penjual, apabila ada hal-hal yang memerlukan penjelasan; c. meneliti materi dan jangka waktu pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual, sesuai ketentuan; d. membuat bagian Kepala Risalah Lelang;



PASAL 1

e. menyiapkan kelengkapan administrasi lelang, antara lain daftar hadir dan formulir surat penawaran untuk penawaran lelang secara tertulis; f. meminta Peserta Lelang untuk menyerahkan fotokopi NPWP dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan; g. melakukan registrasi Peserta Lelang dengan mencatat identitas Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank;



PASAL 1

h. membuat daftar penyetor/penyerah jaminan dan jika diperlukan, dapat memberikan Nomor Peserta Lelang; i.

mencatat identitas Peserta Lelang dan jika diperlukan, dapat memberikan Nomor Peserta Lelang, dalam hal lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang noneksekusi sukarela yang tidak memerlukan jaminan penawaran lelang;

j.

meminta Peserta Lelang untuk mengisi daftar hadir;



PASAL 1

k. wajib memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal terdapat dokumen asli kepemilikan dan Penjual/Pemilik Barang menyerahkannya kepada Pejabat Lelang; dan l.

meminta Penjual memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkannya kepada Pejabat Lelang.



PASAL 2

Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pejabat Lelang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memberikan penjelasan terkait prosedur lelang, dalam hal menghadiri pelaksanaan penjelasan lelang ( aanwijzing) yang diselenggarakan Penjual; b. mengatur dan memastikan tata ruang serta sarana lelang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang;



PASAL 2

c. memberikan informasi lelang kepada pemohon lelang dan Peserta Lelang; d. membatasi jumlah pendamping Peserta Lelang yang masuk ke ruang lelang paling banyak 2 (dua) orang; e. memisahkan tempat duduk Peserta Lelang/pendamping dari para pengunjung lain yang terkait pelaksanaan lelang;



PASAL 2

f. melarang Peserta Lelang, pendamping, dan/atau pengunjung lain yang terkait pelaksanaan lelang membawa senjata api/tajam dan benda berbahaya lainnya kecuali petugas keamanan; g. meminta bantuan aparat keamanan, dalam hal diperlukan; dan h. berpakaian rapi dan sopan serta mengenakan tanda pengenal Pejabat Lelang.


BAB II - PELAKSANAAN LELANG

PASAL 3

Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. membuka acara pelaksanaan lelang sesuai jadwal yang tercantum dalam pengumuman lelang dengan mengucapkan kalimat: “Dengan ini lelang saya buka”; b. menunda pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, dalam hal diperlukan, dengan menjelaskan alasan penundaan kepada Peserta Lelang;



PASAL 3

c. memberikan kesempatan kepada Pejabat Penjual untuk menjelaskan objek yang akan dilelang, dalam hal diperlukan; d. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan jelas dan tegas; e. membacakan daftar nama Peserta Lelang; f. memberikan kesempatan Peserta Lelang untuk bertanya kepada Penjual terkait objek lelang dan kepada Pejabat Lelang terkait pelaksanaan lelang;



PASAL 3

g. melarang Peserta Lelang dan/atau pendamping berpindah tempat dan/atau meninggalkan tempat lelang tanpa alasan yang jelas; h. melarang Peserta Lelang, pendamping dan/atau pengunjung melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;



PASAL 3 i.

j.

menegur dan/atau mengeluarkan Peserta Lelang, pendamping dan/atau pengunjung jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang; dan meminta bantuan Pemandu Lelang (afslager) yang telah mendapat surat tugas dalam melaksanakan penawaran, dalam hal diperlukan.



PASAL 4

Pejabat Lelang melakukan proses penawaran lelang secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memulai penawaran paling kurang sebesar nilai limit, dalam hal lelang menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin meningkat; b. memulai penawaran secara bebas sampai terbentuk penawaran tertinggi, dalam hal lelang tidak menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin meningkat;



PASAL 4

c. memulai penawaran secara bebas sampai terdapat penawar pertama yang penawarannya paling kurang sebesar nilai limit, dalam hal lelang menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin menurun; d. memberi kesempatan kepada para penawar lelang lainnya untuk melakukan penawaran yang lebih tinggi atas penawaran lelang tertinggi sebelumnya, dalam hitungan satu sampai tiga dengan jeda waktu yang patut;



PASAL 4

e. mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, diikuti dengan ketukan palu; dan f. membacakan kembali nama Peserta Lelang yang telah ditunjuk sebagai Pembeli, jumlah penawaran, dan kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu penutupan pelaksanaan lelang.


BAB II - PELAKSANAAN LELANG PASAL 5 Pejabat Lelang melakukan proses penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang, dengan ketentuan sebagai berikut: a. membagikan formulir surat penawaran lelang kepada Peserta Lelang di tempat lelang; b. menjelaskan tata cara pengisian surat penawaran lelang, yakni surat penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia berisi nama penawar, alamat penawar, barang yang ditawar, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan di atas meterai cukup;



PASAL 5

c. meminta Peserta Lelang untuk memasukkan surat penawaran dalam kotak penawaran yang telah disediakan atau menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Lelang dalam hal kotak penawaran tidak tersedia; d. membuka dan memeriksa surat penawaran dengan disaksikan oleh Penjual dan salah satu Peserta Lelang; e. membubuhkan paraf pada surat penawaran dalam hal surat penawaran telah memenuhi ketentuan dan menulis besaran penawaran di daftar penawaran;



PASAL 5

f. menyatakan penawaran tidak mengikat/tidak sah dalam hal surat penawaran tidak memenuhi ketentuan; g. melanjutkan penawaran lelang secara lisan dengan harga semakin meningkat (opbod) atau tertulis di antara penawar tertinggi tertulis yang sama, dalam hal terdapat penawaran tertinggi yang sama;



PASAL 5

h. mengesahkan Peserta Lelang sebagai Pembeli, dalam hal penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang telah mencapai atau melampaui nilai limit, diikuti dengan ketukan palu; dan i.

membacakan kembali nama Peserta Lelang yang telah ditunjuk sebagai Pembeli, jumlah penawaran, dan kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu penutupan pelaksanaan lelang.


BAB III –

SETELAH PELAKSANAAN LELANG

PASAL 6

(1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. (2) Penyetoran Bea Lelang dan PPh ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang.


BAB III –


PASAL 7

Pejabat Lelang membuat dan menyelesaikan Minuta, Kutipan, Salinan Risalah Lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III –

PASAL 8


(1) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran lelang serta bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan.


BAB III –


PASAL 8 (2)

KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang mencatat penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli di dalam buku serah terima dokumen.


BAB IV –

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : 30 Desember 2014. Direktorat lelang - DJKN

Direktorat Lelang - DJKN

Direktorat lelang - DJKN

Recommend Documents