Pengetahuan Lelang DTSS Pejabat Lelang I - 2016
Sejarah Lelang Lelang
menurut sejarahnya berasal dari bahasa Latin
auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun Sebelum Masehi. Lelang yang populer saat itu misalnya lelang karya seni, lelang tembakau, lelang kuda, lelang budak, dsb.
Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement, Stbl.1908 No.189 dan Vendu Instructie Stbl. 1908 No.190. Hal ini terkait dengan pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam penjualan barang-barang milik pejabat pemerintahan yang mutasi. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indoensia.
edudukan Lembaga Lelang Di awal berdirinya organisasi
Direktuur van Financient (sebutan Menteri Keuangan)
Saat itu juga dikenal komisi
Inspeksi Urusan Lelang
yang
dibentuk
menjalankan
Vendu Kantoren
Vendumesteer Klas II
(Kantor Lelang Negeri)
(Batavia, Bandung, Cirebon, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Medan dan Palembang)
untuk aktivitas
lelang
yaitu
Komisioner
Lelang
Negara,
saat
ini
dikenal dengan istilah Balai Lelang.
(Pejabat Lelang)
(diangkat pada tahun 1919 untuk menjembatani daerah yang tidak ada Vendu Kantoren)
Unit Lelang Bergabung dengan Pajak
1960 Ditjen Pajak
Pertimbangan Unit Lelang digabung dan berada di bawah Ditjen Pajak :
Unit Lelang
1. Penerimaan negara yang dihimpun unit lelang negara berupa Bea Lelang yang merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. 2. Saat itu baru saja terbentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana lembaga lelang sangat diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak.
Pusat
Dinas Lelang Es. III
Unit Lelang Daerah
Kantor Lelang Negeri Kelas I (eselon IV, Kecuali Jakarta Eselon III)
Komisioner Lelang
Dihapus
1972
Dasar Pertimbangan Dihapuskannya Lembaga Komisioner Lelang Negara (SK No.D.15.4/D1/16-2 tanggal 2 Mei 1972) 1. Bahwa dengan Inpres 2. Bahwa pelelangan9 tahun 1970, pelelangan pada pemindahtanganan umumnya sudah barang-barang yang dapat ditampung dan dimiliki/dikuasai diselesaikan oleh negara harus Kantor Lelang Negara dilaksanakan di dan atau Kantorhadapan Pejabat Kantor Pejabat Lelang Lelang sesuai UndangKelas II. Undang.
1991 Ditjen Pajak
1990
BUPN
2006 BUPLN
2000
DJPLN
Dasar Hukum Lelang Secara garis besar dasar hukum lelang terbagi menjadi dua bagian :
Umum
Khusus
Umum : ketentuan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur tentang lelang, tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang. Khusus: ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang.
Umum HUKUM POSITIF DI INDONESIA YANG MENGAMANATKAN LELANG, antara lain: 1. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl 1847 No. 23). 2. RBG s.1927/227 dan RIB/HIR Stb. 1941 No. 44. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Umum HUKUM POSITIF DI INDONESIA YANG MENGAMANATKAN LELANG, antara lain: 8. UU Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. 13. Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. 14. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Khusus Ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang, antara lain: 1.
Vendu Reglement (Stb 1908:189 jo. Stb 1940:56 jo. Stb 1941:3),
2.
Vendu Instructie (Stb 1908:190),
3.
PP No.1 Th 2013 tentang Jenis Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkeu.
4.
PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013.
5.
PMK Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.06/2013.
6.
PMK Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 159/PMK.06/2013.
Khusus Ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang, antara lain:
7. PMK Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 160/PMK.06/2013. 8. Per-05/KN/2011 tentang Petunjuk Teknis Pejabat Lelang Kelas II. 9. Per-02/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh KPKNL. 10.Per-03/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh Kantor PL Kelas II. 11.Per-6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 12.Per-4/KN/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surat Elektronik (email).
Khusus Ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang, antara lain:
13. Per-11/KN/2014 tentang Tata Tertib Lelang Dengan Kehadiran Peserta Lelang. 14. Peraturan dan ketentuan yang terkait lainnya.
Pengertian Lelang Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
• Pasal 1 Vendu Reglement dan • Pasal 1 angka 1 PMK No.93/PMK.06/2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Perbandingan Lelang dengan Tender No
Lelang
Tender
1.
Penjualan barang
Pengadaan/pembelian barang/jasa
2.
Dilakukan secara lisan atau Dilakukan secara tertulis tertulis
3.
Didahului lelang
4.
Penjual hanya satu dan calon Penjual lebih dari satu dan calon pembeli lebih dari satu pembeli hanya satu
5.
Yang ditunjuk sebagai Yang ditunjuk sebagai pemenang adalah yang pemenang adalah yang mencapai harga tertinggi harganya paling rendah atau yang paling menguntungkan
6.
Harus dilakukan dihadapan Tidak dilakukan Pejabat Lelang Pejabat Lelang
pengumuman Didahului pengumuman
dihadapan
Unsur Unsur Lelang
1. Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan. 2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu; 3. Dilakukan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang kompetitif; 4. Peserta mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli;
Ketentuan Penting Pasal 1 a Vendu Reglement bahwa penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang. Dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang.
Pasal 2 PMK No. 93 Tahun 2010 Bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
FUNGSI LELANG Fungsi Privat Fungsi Budgeter Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Administrasi dan Bea Lelang. Lelang juga dibebani tugas mengamankan Pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) atas lelang tanah atau tanah dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).
Fungsi Budgeter
Fungsi Publik
Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan perdagangan, di mana lelang merupakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang dengan cara-cara yang diatur Undangundang.
Fungsi publik tercermin dari : a) Mengamankan asset yang dimiliki/dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan asset tersebut. b) Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan law enforcement yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum seperti penjualan barang sitaan Pengadilan, Kejaksaan, Pajak dan sebagainya.
Sistem Lelang di Indonesia 1. Dilihat dari cara pembayarannya a. Lelang dengan tanggungan pemerintah. b. Lelang di luar tanggungan pemerintah. c. Lelang tunai. d. Lelang kredit (skg tidak digunakan)
2. Dilihat dari perhitungan bea lelang a. Lelang dengan harga eksklusif. b. Lelang dengan harga insklusif.
Sistim Lelang, dari cara pembayaran : Lelang dengan tanggungan pemerintah
Lelang di luar tanggungan pemerintah
Lelang Dengan Tanggungan Pemerintah
• Pembeli membayar harga lelang berikut kewajibankewajiban pembayaran lainnya kepada Pemerintah (Pejabat Lelang), kemudian Pemerintah yang akan membayar/menyetor kepada Penjual dan kepada yang berhak lainnya. • Apabila tidak diperjanjikan lain oleh Penjual, maka pada prinsipnya lelang selalu dianggap dilakukan dengan tanggungan pemerintah.
Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah Pasal 4 ayat (2) VR bahwa pemenang lelang/pembeli membayar harga lelang berikut kewajiban-kewajiban lainnya langsung kepada Penjual. a. Menurut
Pasal
21
VR
terhadap
barang-barang
milik
negara
tidak
diperkenankan untuk dijual di luar tanggungan pemerintah. b. Harus disebutkan dengan tegas oleh Penjual dalam syarat-syarat penjualan. c. Pembeli membayar harga langsung kepada penjual. d. Pemerintah tidak terikat pada penjual untuk pembayaran hasil penjualan lelang. e. Sistim ini untuk lelang noneksekusi sukarela dengan menggunakan jasa balai lelang yang dilelang melaui PL Kelas I (KPKNL) dan lelang yang melalui PL Kelas II. f.
Tarif bea lelang, ditentukan khusus diluar PP No. 1 Tahun 2013.
Sistim Lelang, dari cara pembayaran : Lelang dengan pembayaran secara kredit / dicicil / pembayaran tangguh Lelang dengan pembayaran secara tunai / kontan / sekaligus
Lelang dengan pembayaran secara kredit • Sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, sejak dikeluarkan SK Menteri Keuangan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai.
Lelang dengan pembayaran secara tunai •
Saat ini pembayaran dilakukan paling lambat 5 x 24 jam hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai (cash) atau cek/giro.
Lelang Dengan Tanggungan Pemerintah Tarif bea lelang yang digunakan BL Penjual LELANG EKSEKUSI BARANG YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
BTB BB
LELANG EKSEKUSI BARANG YANG SELAIN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
BB
LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA OLEH PL KELAS I
LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA OLEH PL KELAS II LUAR KB
2%
0%
3%
BL Penjual
BTB
BL Pembeli
0%
BL Pembeli
1.5%
2%
2%
3%
BL Penjual
BL Pembeli
BTB
1%
1.5%
BB
1.5%
2%
BL Penjual
BL Pembeli
BTB
0%
0.4%
BB
0%
0.5%
LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
BTB BB
LELANG NONEKSEKUSI WAJIB SELAIN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
BTB BB
BL Penjual
BL Pembeli
0%
1.5%
0%
2%
BL Penjual
BL Pembeli
1%
1.5%
1.5%
2%
LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA OLEH PL KELAS II DALAM KB
BL Penjual
BL Pembeli
BTB
0%
0.2%
BB
0%
0.3%
LELANG NONEKSEKUSI WAJIB KAYU DARI TANGAN PERTAMA
Kayu
BL Penjual
BL Pembeli
0.5%
1.5%
BL Penjual
BL Pembeli
1%
1%
LELANG PEGADAIAN
BB
Subjek Lelang Pejabat Lelang Penjual Peserta Lelang / Pembeli Balai Lelang
PEJABAT LELANG Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013 Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.
Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela.
TUGAS & FUNGSI Setiap Pejabat Lelang harus: 1. melaksanakan persiapan lelang; 2. melaksanakan lelang; 3. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang timbul pada pasca lelang; Pejabat Lelang Kelas I untuk pelaksanaan lelang yang terkait dengan kewenangan publik dan kewenangan privat, yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib serta Lelang Noneksekusi Sukarela, atas permohonan Penjual/Pemilik Barang. Pejabat Lelang Kelas II untuk pelaksanaan lelang yang terkait dengan kewenangan privat, yaitu Lelang Non Eksekusi Sukarela, atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/Pemilik Barang.
KOMPETENSI
Kompetensi Absolut Pejabat Lelang dimiliki berdasarkan yurisdiksi untuk melaksanakan lelang. PL Kelas I berwenang melaksanakan semua jenis lelang, PL Kelas II berwenang melaksanakan jenis lelang noneksekusi sukarela. Kompetensi Relatif Pejabat Lelang adalah kompetensi yang dimiliki berdasarkan yurisdiksi wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Lelang. PL Kelas I berwenang melaksanakan lelang di wilayah kerja KPKNL. PL Kelas II berwenang melaksanakan lelang di wilayah jabatan masing-masing.
Penjual Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013 Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Pasal 16 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013 Penjual bertanggungjawab terhadap: a. Keabsahan kepemilikan barang; b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.
Penjual Pasal 16 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013 Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.
Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud.
Peserta - Pembeli Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.
Pembeli Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang
Ketentuan Peserta Lelang Harus membaca Pengumuman Lelang dengan sebaik-baiknya, dimana terdapat objek lelang yang diminatinya. Harus mengetahui dan meneliti terlebih dahulu kondisi, permasalahan, lokasi dan lain sebagainya dari objek lelang yang diminatinya. Harus menyetor jaminan penawaran lelang terlebih dahulu sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pengumuman Lelang. Harus hadir atau memberi kuasa kepada seseorang dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, dengan membawa bukti identitas diri dan bukti tanda setoran jaminan penawaran lelang. Mematuhi persyaratan tambahan yang ditentukan Penjual, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat pelaksanaan lelang, mematuhi ketentuan yang diterapkan oleh Pejabat Lelang/Penyelenggara Lelang. Wajib memenuhi jaminan penawaran lelang dan menunjukkan NPWP, dalam hal objek lelang berupa Tanah dan/atau Bangunan.
Ketentuan Peserta Lelang Berhak mengetahui, melihat, dan/atau memeriksa dokumen kepemilikan objek lelang yang dibawa oleh Penjual dan/atau Pejabat Lelang. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit yang tercantum dalam Pengumuman Lelang. Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang. Dalam penawaran lelang dengan kehadiran Peserta Lelang, Peserta Lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang. Bagi Peserta Lelang yang kalah, menerima kembali jaminan penawaran lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang, ikut menandatangani Minuta Risalah Lelang, dalam hal objek lelang berupa barang tidak bergerak.
Ketentuan Peserta /Pembeli Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang, wajib melunasi sisa pembayaran lelang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Harus melunasi kewajiban pembayaran BPHTB, dalam hal objek lelang yang dibeli berupa Tanah dan/atau Bangunan. Harus melunasi kewajiban pembayaran pajak/pungutan sah lainnya sesuai yang telah disyaratkan peraturan perundang-undangan. Menerima Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Lelang dari Pejabat Lelang setelah semua kewajiban pembayaran diselesaikan. Menerima objek lelang yang dibeli termasuk dokumen kepemilikan dari Penjual dan menguasai objek lelang tersebut. Berhak mengajukan permohonan Grosse Risalah Lelang, jika diperlukan. Berhak mengajukan pengosongan objek lelang berupa Tanah dan/atau Bangunan melalui Pengadilan Negeri setempat, dalam hal objek lelang masih dikuasai pihak lain. Berhak mendapatkan Kutipan Risalah Lelang Pengganti, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BALAI LELANG Pengertian • Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. (PMK 93/2010 & PMK 106/2013 Pasal 1 angka 13, serta PMK 176/2010 & PMK 160/2013 Pasal 1 angka 1)
Pendirian Balai Lelang dapat didirikan oleh: swasta nasional; BUMN; BUMD; patungan/kerja sama antara swasta nasional-BUMN-BUMD; patungan/kerja sama antara swasta nasional-BUMNBUMD dengan swasta asing; sesuai peraturan perundang-undangan. Balai Lelang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki modal disetor paling sedikit Rp5 Miliar. Kepemilikan saham oleh swasta asing paling banyak 49% dari modal disetor. Balai Lelang harus mempunyai fasilitas kantor, tempat penyimpanan barang, tenaga penilai, tenaga hukum.
2
Jenis Lelang Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundanganundangan.
Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Pasal 1 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang Eksekusi Pasal 5 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), 2. Lelang Eksekusi Pengadilan, 3. Lelang Eksekusi Pajak, 4. Lelang Eksekusi Harta Pailit, 5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), 6. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 7. Lelang Eksekusi Barang Rampasan, 8. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, 9. Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara-Bea Cukai, 10. Lelang Barang Temuan, 11. Lelang Eksekusi Gadai, 12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Lelang Noneksekusi Wajib Pasal 6 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang NonEksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Lelang Barang Milik Negara/Daerah, 2. Lelang
Barang
Milik
Badan
Usaha
Milik
Negara/Daerah
(BUMN/D), 3. Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, 4. Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), dan 5. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.
Lelang Noneksekusi Sukarela Pasal 7 PMK 93/2010 jo. PMK 106/2013
Lelang NonEksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero, 2. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, 3. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan 4. Lelang Barang Milik Swasta.
Prosedur Lelang Persiapan
KPKNL PEMOHON LELANG
Permohonan lelang diajukan kepada KPKNL untuk ditetapkan jadwal lelangnya.
KPKNL menyerahkan Hasil Lelang + Salinan RL kepada Pemohon Lelang
KPKNL
Pelunasan Harga Lelang ke KPKNL
Pemohon lelang mengumumkan di surat kabar
Pemenang lelang wajib membayar Bea Lelang + Harga Lelang paling lambat 5 hari kerja sebagai syarat mendapatkan kutipan risalah
Bea Lelang disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi
Peserta yang berminat akan menyetorkan jaminan lelang ke bank persepsi Lelang dilaksanakan sesuai pengumuma n Peserta lelang yang menawar paling tinggi ditetapkan sebagai Pemenang lelang oleh Pejabat Lelang
Pascalelang
Pelaksanaan
Prosedur Penawaran Lelang Dengan Kehadiran Peserta
4
2
KPKNL
PESERTA LELANG
5
6
1 3
Penjual (Hasil Lelang)
BANK PENGUMUMAN LELANG
Ket:
Interaksi Langsung dengan kehadiran
Prosedur Penawaran Lelang Tanpa Kehadiran Peserta : e-Auction
2 3
PESERTA LELANG
1
KPKNL
Penjual
Pejabat Lelang /Penjual/ Bendahara
Hasil Lelang
6 4 5
PENGUMUMAN LELANG
BANK
Keterangan • Peserta tidak perlu hadir, karena penawaran melalui internet dan sampai dalam hitungan detik, transparan dan akuntabel. • Uang jaminan menggunakan virtual account dan peserta kalah tidak perlu hadir, karena pengembalian jaminan langsung ke rekening Interaksi melalui internet tanpa kehadiran
Penjelasan 1. Persiapan Lelang a. Penjual mengajukan permohonan lelang. b. Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II menetapkan Jadwal Lelang. c. Pengumuman Lelang oleh Penjual. d. Peminat menyetor/menyerahkan uang jaminan.
2. Pelaksanaan lelang Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang, Penawar yang tertinggi disahkan sebagai Pemenang Lelang / Pembeli.
3. Purna lelang a. Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang, Bea Lelang dan kewajiban lain b. KPKNL / Kantor PL Kelas II menyerahkan Kutipan Risalah Lelang c. KPKNL / Kantor PL Kelas II menyetor hasil bersih lelang kepada Penjual/Pemohon Lelang dan menyetor Bea Lelang ke kas negara.
Hal Hal Penting dalam Lelang
Permohonan lelang harus dilakukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala KPKNL atau PL Kelas II yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus.
Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 peserta lelang. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang. Lelang dengan objek lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, Peserta Lelang wajib menunjukkan NPWP.
Hal Hal Penting dalam Lelang a. Permohonan Lelang Permohonan lelang harus dilakukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala KPKNL atau PL Kelas II yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus. Untuk lelang eksekusi PUPN, permohonan lelang diajukan oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala KPKNL. Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang HT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi/, suami/istri debitor/tereksekusi terkait kepemilikan, lelang dilakukan berdasarkan titel eskekutorial dari SHT yang perlu fiat eksekusi melalui Pengadilan. Dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditur pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Kepailitan. Penjual/Pemilik Barang dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pra atau pasca lelang. Dokumen persyaratan lelang harus memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
Hal Hal Penting dalam Lelang b. Tempat & Waktu Pelaksanaan Lelang Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan PL Kelas II tempat barang berada. Waktu pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang noneksekusi sukarela, dengan persetujuan tertulis Kepala Kanwil.
c. SKT/SKPT Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi Surat Keterangan Tanah (SKT) / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat. Biaya pengurusan SKT / SKPT menjadi tanggungjawab Penjual/Pemilik Barang.
d. Pembatalan Sebelum Lelang Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang juga dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang.
Hal Hal Penting dalam Lelang e. Jaminan Penawaran Lelang Setiap lelang disyaratkan adanya jaminan penawaran lelang (uang atau garansi bank), kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan dari tangan pertama dan lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak selain kendaraan bermotor. Besaran uang jaminan lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% s.d 100% dari nilai limit.
f. Nilai Limit Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit dan dapat tidak diberlakukan pada lelang noneksekusi sukarela milik orang atau badan hukum swasta. Nilai limit yang ditetapkan berdasarkan penilaian oleh penilai atau penaksiran oleh penaksir. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi. Penaksir berasal dari instansi / perusahaan Penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal Hal Penting dalam Lelang f. Nilai Limit (lanjutan) Nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak ditetapkan oleh Pemilik Barang. Nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang tetap berupa T/B ditetapkan oleh Pemilik Barang berdasarkan hasil penilaian dari penilai. Jika bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi HT berdasarkan Ps. 6 UUHT, nilai limit ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai. Lelang eksekusi HT dengan perkiraan nilai paling sedikit 300 juta, maka nilai limit ditetapkan Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.
g. Nilai Limit untuk Lelang Ulang Untuk lelang ulang, nilai limit dapat diubah oleh Penjual, dengan ketentuan: - menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku dalam hal nilai limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai. - menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku dalam hal nilai limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir.
Cara Penawaran Lelang
Semakin meningkat
Lisan
Semakin menurun Surat Penawaran diserahkan lengsung kepada Pejabat Lelang
Dengan kehadiran Peserta Lelang
Tertulis
Perpaduan antara Dengan kehadiran Peserta Lelang, dengan Tanpa Kehadiran Peserta Lelang
Tanpa kehadiran Peserta Lelang Tertulis dilanjutkan dengan lisan
Surat Penawaran dimasukkan dalam kotak penawaran
Melalui Surat Elektronik (Email) Melalui surat tromol pos
Melalui Aplikasi Lelang Internet
Dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit
49
Hal Hal Penting dalam Lelang
Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh peserta lelang. Pemohon Lelang/Penjual menentukan cara penawaran lelang dengan mencantumkan dalam Pengumuman Lelang. Penjualan objek lelang yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan/atau bangunan hanya dapat ditawarkan dalam 1 paket jika terletak dalam satu hamparan atau bersisian.
Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cek paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang. Risalah Lelang terdiri dari minuta, kutipan, salinan, dan grosse.
Produk Risalah Lelang
Minuta Risalah Lelang Salinan Risalah Lelang
Kutipan Risalah Lelang
Penjual
Grosse Risalah Lelang
Pembeli/Kuasa untuk kepentingan tertentu
Pembeli
51
Bentuk Risalah Lelang
Risalah Lelang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
Bagian Kepala
Bagian Badan
Bagian Kaki
52
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Lelang Saat ini baru Balai Lelang sebagai Pihak Pelapor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
Saat ini KPKNL belum menjadi Pihak Pelapor.
Dasar Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
UU 25 / 2003 ttg Perubahan UU 15/2002 UU 15 / 2002 ttg TPPU
UU 08/2010 ttg Pencegahan & Pemberantasan TPPU
Latar Belakang
• Tindak Pidana Pencucian Uang memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. • untuk mengantisipasi hal itu, diambil kebijakan perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor serta balai lelang.
Latar Belakang
TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN (UU 8/2010) a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa ybs; b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi ybs yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Pengertian • Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. • Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. • Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. • Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. • Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. • Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
Prinsip-prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) adalah prinsip yang diterapkan Balai Lelang dalam rangka mengetahui profil, karakteristik , serta pola transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
PENERAPAN PMPJ BAGI BALAI LELANG (PASAL 2 PMK 45/2013)
Identifikasi Pengguna Jasa
Transaksi Lelang ≥ Rp100 juta
Penerapan PMPJ
Verifikasi Dokumen Pengguna Jasa
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (5) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Pemantauan Transaksi Lelang 59
Pengguna Jasa Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. Pengguna Jasa adalah Penjual, Pemilik Barang, dan Pembeli yang menggunakan jasa Balai Lelang.
IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA (PASAL 3 & 4) Identifikasi Pengguna Jasa
Transaksi ≥ Rp100 Juta s.d.
Transaksi ≥ Rp500 Juta Balai Lelang wajib meminta informasi dan dokumen sbb : 1. Pengguna Jasa perseorangan: identitas Pengguna Jasa, Pekerjaan, Sumber dana, dan Tujuan transaksi 2. Pengguna Jasa Korporasi: Identitas Pengguna Jasa, Sumber dana, Tujuan transaksi, dan Informasi mengenai Penerima kuasa korporasi 61
VERIFIKASI PENGGUNA JASA & PEMANTAUAN TRANSAKSI (PASAL 5 & 6) Verifikasi Pengguna Jasa: Balai Lelang Wajib melakukan verifikasi dokumen dan meminta dokumen pendukung Pemantauan Transaksi: Balai Lelang wajib melakukan pemantauan dengan melihat tata cara pembayaran transaksi (tunai, nontunai, nominal dan tanggal transaksi)
62
Lembaga Pengawas Lembaga Pengawas dan Pengatur: lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
Kaitan dengan Pelaksanaan Lelang Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Balai Lelang.
Direktorat Lelang
Pokok Bahasan
Penggalian Potensi Lelang
Direktorat Lelang
Pokok Bahasan
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan Upaya
Prospek Lelang di Indonesia
Tujuan Penggalian Potensi Lelang 1. Meningkatkan potensi lelang yang selama ini telah dilakukan dan mencari/menggali sumber-sumber potensi lelang yang baru. 2. Meningkatkan penerimaan negara. 3. Memberikan pengertian yang sama dan berlaku umum tentang arti pentingnya lelang. 4. Mengarahkan atau menghimbau agar dapat mengerti tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam penggalian potensi lelang. 5. Menjelaskan kepada masyarakat atau pengguna jasa lelang tentang landasan hukum bagi program penghapusan dalam suatu sistim yang standar sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara. 2
Upaya-upaya Penggalian Potensi Lelang 1. Meningkatkan mutu pelayanan 2. Melalui surat 3. Kunjungan 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Internet 6. Penyuluhan 7. Brosur 8. Seminar 9. dll
ProspekLelang di Indonesia Prospek Lelang di Indonesia akan terus berkembang, hal ini dapat disimpulkan dari berbagai hal sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah pokok lelang dan penerimaan bea lelang dari tahun ke tahun. 2. Dibukanya kesempatan kepada calon Pejabat Lelang Kelas II untuk mengikuti diklat guna mengisi formasi yang ada. Diharapkan dengan adanya penambahan Pejabat Lelang Kelas II, frekuensi pelaksanaan lelang sukarela akan terus meningkat. 3. Bertambahnya jumlah Balai Lelang menjadi 99 Balai Lelang di Seluruh Indonesia.
Realisasi Hasil Lelang di Indonesia TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NASIONAL Rp6,796 T Rp7,489 T Rp9,480 T Rp9,414 T Rp9,360 T Rp11,.... T
BALAI LELANG