DJKN Menuju Revenue Center

Edisi XXIX/2016

LAPORAN UTAMA

Kemenkeu yang Sadar Risiko LAPORAN KHUSUS

DJKN Menuju Revenue Center RUJUKAN

Pengelolaan Risiko sesuai ISO 31000

Buletin Kinerja Edisi XXIX/2016

FOTO:

1

Dok. DJKN

Editorial

Berubah untuk Outcome yang Lebih Baik TEKS:

Redaksi

Arif Setiawan

M

engawali pertengahan tahun 2016 ini, Kementerian Keuangan memasuki era baru dalam pengelolaan risiko dengan berlakunya PMK Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini ditandai dengan perubahan fundamental dalam pengelolaan risiko yaitu dimulainya penerapan manajemen risiko pada level kementerian dan unit eselon I. Perubahan tersebut mendorong implementasi konsep Enterprise Risk Management (ERM) yang akan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko pada Kementerian Keuangan. Era baru pengelolaan risiko juga ditandai dengan melekatnya fungsi pengelolaan risiko dengan fungsi pengelolaan kinerja, seiring beralihnya pengelolaan risiko dari Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal. Kinerja dan risiko adalah dua hal yang saling berkaitan yang akan selalu bergandengan seperti dua sisi koin mata uang. Kinerja mencerminkan pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan risiko adalah hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran yang menyebabkan kinerja tidak tercapai. Pada setiap upaya pencapaian kinerja, akan selalu ada risiko yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga pencapaian kinerja. Dalam proses implementasi model pengelolaan risiko yang baru ini, masih dibutuhkan ketentuan tambahan yang mengatur teknis pengelolaan risiko. Selain itu, perlu juga dilakukan beberapa penambahan substansi diantaranya yang paling penting adalah amanat pelaksanaan manajemen risiko pada level unit eselon III, dimana dalam pelaksanaan tugasnya juga banyak berhadapan dengan risiko. Selain manajemen risiko, saat ini juga terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sesuai amanat Menteri Keuangan pada Rapimja Triwulan I 2016, DJKN didorong untuk menjadi revenue center melalui pengelolaan aset. Dengan aset negara yang demikian besar, sangat dimungkinkan dapat digali sumber penerimaan yang dapat memberi sumbangan signifikan dalam APBN. Tentunya banyak hal yang harus disiapkan untuk mewujudkan peran ini seperti perangkat

Diterbitkan Oleh: Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pelindung Menteri Keuangan Pengarah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Redaktur Herry Hernawan, Muhammad Firdaus Rumbia, Dianita Suliastuti, Eka Saputra, Rachmad Arijanto, Moch. Asep Kurniawan, Arif Setiawan Penyunting/Editor R. Aji Setiantoko, Misnilawaty Sidabutar, Agus Dwiatmoko, Susmianti, Hening Indreswari, Abdul Muta’alii, Azharuddin, Mei Chrissye Darliyanti Kontributor Tetap Manajer Kinerja Organisasi, Manajer Kinerja Pegawai Desain Grafis & Fotografer Wardah Adina, Bagus Wijaya, Anas Nur Huda Pencetakan dan Distribusi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Alamat Redaksi: Gedung Djuanda I Lt. 5 Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 21 Telp. 021 3449230 pst 6139 Fax. 021 3517020 Website: www.kemenkeu.go.id Email: [email protected]; [email protected]

peraturan, Sumber Daya Manusia dan inventarisasi aset negara yang dimanfaatkan. Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan DJKN dalam menuju revenue center akan diulas secara rinci dalam buletin edisi kali ini. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi organisasi untuk dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan. Hal ini hanya akan terlaksana jika semua pihak mendukung dan memiliki komitmen terhadap perubahan tersebut. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat, kita semua berharap bahwa perubahan dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset negara dapat mendorong peningkatan kinerja dan outcome Kementerian Keuangan yang lebih baik.

2


Redaksi menerima tulisan/ artikel untuk dimuat dalam buletin ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 3 halaman. Tulisan artikel dapat dikirim ke email redaksi. Setiap tulisan yang masuk menjadi milik redaksi. Redaksi berhak mengubah/ mengedit setiap tulisan yang dimuat. Bagi tulisan/artikel yang dimuat, akan diberikan souvenir menarik.

Laporan Utama

masing negara dalam menghadapi FOTO:

www.gpaccount.com

gempa. Penanganan risiko di Jepang sudah disiapkan dengan baik seperti adanya sistem peringatan dini, standardisasi bangunan yang tahan gempa, pelatihan bencana yang dilakukan secara intensif, alokasi anggaran yang cukup untuk penanganan bencana, serta peran aktif pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melihat urgensi dari pengelolaan risiko maka Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 telah berupaya membangun dan menerapkan

Kemenkeu yang Sadar Risiko

sistem manajemen risiko dalam

Misnilawaty Sidabutar, Arif Setiawan

masyarakat, tentu banyak risiko-

TEKS:

B

kerangka mengamankan sasaran strategis organisasi. Sebagai pengelola kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi hajat hidup risiko besar yang harus dikelola dengan baik. Upaya ini merupakan

udaya sadar risiko sangat

gempa di dua negara yang sama-

satu terobosan mengingat masih

mempengaruhi suatu

sama berpotensi gempa yaitu

sedikitnya instansi pemerintah

organisasi dalam mengelola

Jepang dan Indonesia. Dengan

di Indonesia yang menerapkan

proses bisnisnya. Warren Buffett,

kekuatan gempa yang kurang

manajamen risiko.

pernah berkata bahwa “Risk comes

lebih sama ternyata dampak dari

from not knowing what you’re doing”.

gempa bisa jauh berbeda. Misalnya

Kemenkeu telah dimulai dengan

Ketika organisasi sadar apa yang

pada gempa berkekuatan 7,3 SR di

mengacu pada PMK nomor 191/

sedang dikerjakan dan potensi

daerah Prefektur Kumamoto, Pulau

PMK.07/2008 (selanjutnya disebut

risiko yang mungkin muncul, maka

Kyushu, Jepang Selatan korban

PMK 191). Penerapan manajemen

organisasi akan menjadi lebih siap

mencapai puluhan jiwa dengan 44

risiko dilaksanakan pada seluruh

menanganinya.

ribu orang dalam pengungsian.

Unit Eselon II di lingkungan

Manfaat sadar risiko ini

Bandingkan dengan Indonesia

Kementerian Keuangan yang

seringkali baru dapat dinikmati

pada gempa Yogyakarta yang

disebut dengan Unit Pemilik Risiko

ketika terjadi suatu kejadian. Bagi

berkekuatan 5,9 SR tahun 2006

(UPR). Proses manajemen risiko

organisasi yang sudah mengelola

yang menyebabkan lebih dari 6

sesuai PMK 191 yang mencakup

risikonya dengan baik, tentu

ribu orang tewas. Atau pada gempa

proses komunikasi, penilaian risiko,

lebih siap dalam menghadapi

berkekuatan 7,6 SR di Sumatera

penanganan risiko, monitoring dan

setiap dampak dari kejadian risiko

Barat pada 30 September 2009

reviu telah selaras dengan standar

yang bisa berupa bencana yang

yang menyebabkan lebih dari 1.100

internasional yang ditetapkan

berdampak besar. Sedangkan bagi

jiwa meninggal.

dalam ISO 31000, meskipun

yang belum mengelola dengan baik,

Apa yang menyebabkan

mungkin hanya ada penyesalan

dampak pada kedua negara ini

yang datangnya sangat terlambat.

begitu berbeda? Jawabannya

Contoh nyata pengelolaan risiko dapat kita lihat pada penanganan

Proses manajemen risiko di

PMK 191 ditetapkan mendahului terbitnya ISO 31000. Babak baru manajemen

kesadaran akan risiko. Budaya ini

risiko dimulai dengan penetapan

mempengaruhi kesiapan masing-

PMK nomor 12/PMK.07/2016


3

Laporan Utama

(selanjutnya disebut PMK 12).

audit dan fungsi operasional,

baik. Bahkan ISO yang terkait

Ketentuan ini menyempurnakan

penugasan pada unit pengelola

layanan juga mengharuskan agar

sistem manajemen risiko yang

kinerja diharapkan dapat

unit yang memberikan pelayanan

telah diterapkan sebelumnya

menyinergikan pengelolaan kinerja

menerapkan manajemen risiko.

dengan mendorong implementasi

dan risiko yang memang sangat

manajemen risiko di Kementerian

terkait.

Keuangan pada level Enterprise

disusun sebenarnya selaras

Risk Management (ERM). Jika pada

dapat segera diimplementasikan

dengan semangat PMK 12 yaitu

PMK 191 penerapan manajemen

mengingat masih terdapat

mendorong penerapan manajemen

risiko masih terbatas pada level

kebijakan yang harus diatur lebih

risiko Kementerian Keuangan pada

unit eselon II maka pada PMK

lanjut seperti penetapan kategori

level Enterprise Risk Management

12 penerapan manajemen risiko

risiko, matriks analisis risiko, level

(ERM). Dalam semangat itu,

mencakup level Kementerian, unit

risiko, dan selera risiko. Selain

tahapan proses manajemen risiko

eselon I hingga ke Unit Eselon

itu, masih terdapat beberapa

disusun lebih rinci sehingga dapat

II. Hal ini mendorong agar risiko

substansi yang perlu diubah

diimplementasikan dengan lebih

yang dikelola bukan hanya risiko

agar dapat diimplementasikan

mudah. Agar proses implementasi

operasional namun risiko yang

seperti mekanisme pelaporan

berjalan lancar, penerapan

sifatnya strategis dan berdampak

yang awalanya bersifat top down

peraturan akan dilaksanakan

besar bagi organisasi.

menjadi buttom up. Oleh karena

secara bertahap yaitu untuk level

itu, dipandang perlu untuk

Kementerian hingga Unit Eselon II

agar seluruh unit memiliki kriteria

menerbitkan kembali peraturan

pada September 2016. Sedangkan

yang sama dalam penentuan level

yang lebih komprehensif demi

untuk Unit Eselon III, implementasi

kemungkinan terjadinya risiko,

efektivitas penerapan manajemen

manajemen risiko akan

level dampak risiko, level risiko,

risiko.

dilaksanakan pada tahun 2017.

PMK ini juga mengamanatkan

selera risiko, dan kategori risiko.

4

Namun demikian, PMK 12 tidak

Secara keseluruhan, substansi dalam peraturan yang sedang

Salah satu hal baru dalam

Implementasi manajemen risiko

Hal tersebut akan memberikan

peraturan yang dirancang

sangat membutuhkan peran aktif

kesamaan cara pandang dalam

adalah penyempurnaan struktur

semua anggota organisasi mulai

mengidentifikasi dan menentukan

manajemen risiko sampai dengan

dari pimpinan tertinggi hingga

risiko yang harus ditangani agar

Unit Eselon III kantor operasional

seluruh pegawai. Sumber daya

upaya manajemen risiko menjadi

layanan Kementerian Keuangan

perlu dikerahkan agar manajemen

terpadu. Selain itu, pengelola

(unit pemilik peta strategi). Hal

risiko dapat berjalan dengan baik

manajemen risiko di lingkup

ini mengingat bahwa secara

sehingga manfaatnya benar-benar

Kementerian juga dipindahkan

riil kantor-kantor operasional

dapat dirasakan dalam pencapaian

dari Inspektorat Jenderal kepada

layanan adalah unit yang berada

sasaran kinerja. Budaya sadar risiko

Sekretariat Jenderal pada unit yang

di garda terdepan dalam melayani

bukan hanya milik pimpinan namun

menangani pengelolaan kinerja.

masyarakat dan memiliki banyak

seluruh pegawai karena hakikatnya

Selain untuk memisahkan fungsi

risiko yang harus dikelola dengan

Everybody is a Risk Manager.


Laporan Khusus

FOTO:

www.connectedsky.com

DJKN Menuju Revenue Center TEKS:

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN

D

irektorat Jenderal Kekayaan

sangat besar. Hal ini terlihat dari

Nasional (BPPN), aset eks kelolaan

Negara (DJKN) sebagai

nilai barang milik negara (BMN)

PT Perusahaan Pengelola Aset

pengelola aset negara

berupa aset tetap yang meningkat

(PPA), eks Bank Dalam Likuidasi

dituntut untuk senantiasa mampu

signifikan, dari nilai BMN per 31

(BDL), BMN idle, dan lainnya. Aset-

mengoptimalkan fungsi aset

Desember 2005 sebesar Rp314,16

aset ini tercatat pada LKPP Tahun

sebagai salah satu sumber daya

triliun, sekarang telah mencapai

2015 dengan nilai sebesar Rp303,5

dalam mendukung peningkatan

Rp1.852 triliun (LKPP 2015 Audited).

triliun dan telah menghasilkan PNBP

kualitas pelayanan publik. Di sisi

Salah satu jenis kekayaan negara

pengelolaan aset sebesar Rp226,3

lain, jumlah dan nilai aset negara

strategis yang dikelola oleh DJKN

miliar.

yang cukup besar, berpotensi

adalah aset yang berada di bawah

untuk dapat dioptimalkan dalam

pengelolaan Bendahara Umum

jenis aset, potensi penerimaan atas

rangka mendukung efisiensi

Negara (aset BUN). Aset tersebut

pengelolaan aset-aset tersebut

belanja dan menghasilkan alternatif

diantaranya berasal dari aset

masih dapat dioptimalkan. Hal

penerimaan negara. Kedua hal ini

eks Kontraktor Kontrak Kerja

inilah yang menjadi sorotan

harus diemban oleh DJKN secara

Sama (KKKS) di sektor migas,

Menteri Keuangan, yang dalam

berimbang.

aset kontraktor Perjanjian Karya

berbagai kesempatan senantiasa

Pengusaha Batubara (PKP2B), aset

mengarahkan agar DJKN menjadi

eks Badan Penyehatan Perbankan

revenue center baru melalui

Potensi kekayaan negara yang dimiliki pemerintah dari sisi nilai

Dilihat dari besarnya nilai dan


5

Laporan Khusus

optimalisasi fungsi ekonomi aset terutama dari sisi penerimaan. Hal ini wajar menjadi perhatian, mengingat potensi aset dalam menghasilkan penerimaan belum terlihat dan belum digali secara maksimal sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan properti. Mandat dari Menteri Keuangan tersebut sejatinya sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan aset dari asset administrator menjadi asset manager. Revenue center menjadi istilah yang paling diperbincangkan di lingkungan DJKN pada pertengahan tahun 2016 ini. Dalam tataran pemerintahan, arti dari revenue center mengarah pada dua konsep, yaitu 1) unit yang secara langsung memiliki tugas dan fungsi sebagai pemungut/penghasil penerimaan

Konsep revenue center di DJKN lebih dititikberatkan kepada pendayagunaan barang milik negara dalam bentuk skema sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG).

Dalam jangka panjang, yang menjadi perhatian utama adalah penyempurnaan database dan penyusunan regulasi yang lebih fleksibel. Database aset yang valid dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kategori, reviu portofolio, pola optimalisasi, dan publikasi atas aset. Sementara regulasi yang fleksibel akan mampu menampung terobosanterobosan terkait optimalisasi aset, diantaranya kebijakan sunset policy atas pemanfaatan aset yang telah terlaksana, debottlenecking prosedur, pengembangan aset, pemasaran, digitalisasi, pemberian penghargaan, serta pengenaan sanksi atas pengelolaan aset. Sebagai pondasi untuk memperkuat strategi-strategi tersebut, maka

dan 2) unit yang berperan sebagai

perubahan budaya dan mentalitas

koordinator atas penerimaan

mutlak diperlukan. Penanaman

yang dihasilkan oleh unit lain.

budaya korporasi/enterprenuer

DJKN memegang dua peranan

juga menjadi salah satu program

ini. Selain sebagai koordinator

strategi yang akan dilakukan

prioritas yang akan dilaksanakan

pengelolaan BMN yang berada

diantaranya adalah dengan

secara simultan dan berkelanjutan.

pada Kementerian/Lembaga, DJKN

mengimplementasikan IKU

juga secara langsung mengelola

yang mampu mencerminkan

potensi lain selain kekayaan

aset-aset BUN yang sebagian besar

peran revenue center dan akan

negara yang mampu memberikan

berstatus idle. Konsep revenue center

ditetapkan pada kontrak kinerja

kontribusi terhadap penerimaan

di DJKN lebih dititikberatkan kepada

unit pemilik peta strategis di

negara. Diantara potensi tersebut

pendayagunaan barang milik

lingkungan DJKN. Selain itu, sebagai

adalah pelayanan lelang dan

negara dalam bentuk skema sewa,

bentuk percepatan proses bisnis

pengurusan piutang negara.

kerjasama pemanfaatan, bangun

pengelolaan kekayaan negara,

Pengurusan piutang negara yang

guna serah (BGS), dan bangun

juga akan segera dilakukan

optimal dapat digunakan sebagai

serah guna (BSG). Adapun untuk

implementasi penambahan nilai

alternatif penerimaan pembiayaan

skema penjualan dilakukan untuk

kewenangan pengelolaan BMN

dalam negeri. Kedua sumber

aset-aset yang telah memasuki

kepada unit vertikal DJKN. Kedua

potensi ini akan memperkuat fungsi

tahap penghapusan. Hal ini sudah

strategi ini dibarengi dengan upaya

revenue center DJKN. Diharapkan

diwujudkan dalam bentuk Surat

internalisasi perubahan budaya dan

kedepan sumber penerimaan

Edaran Direktur Jenderal Nomor

pola pikir seluruh pegawai DJKN

negara baik yang berasal dari

SE-2/KN/2016 tanggal 07 Juni 2016

terutama terkait dengan perlunya

pengelolaan kekayaan negara,

yang memuat langkah-langkah

budaya enterprenuer. Hal lain yang

pelayanan lelang, maupun

strategis DJKN menuju revenue

sifatnya pendukung seperti validasi

pengurusan piutang negara

center, baik jangka pendek maupun

ulang pemanfaatan aset, identifikasi

mampu menghasilkan kontribusi

jangka panjang.

risiko-risiko, dan pemetaan

yang –mungkin saja- setara dengan

kebutuhan regulasi juga tengah

sumber penerimaan lainnya.

Dalam jangka pendek,

6

dipersiapkan.


Sebenarnya DJKN juga memiliki

Profil

Ketekunan dan Komitmen Berbuah Prestasi TEKS:

Azharuddin, Rachmad Arijanto

P

(2) organisasi; (3) landasan hukum dan proses bisnis; (4) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (5) keuangan. Penguatan strategi dilakukan mulai dari pembentukan image, sosialisasi yang intensif dan masif, hingga penyusunan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sesuai

engelolaan kinerja di

sangat bermakna bagi tim pengelola

rekomendasi hasil survei SFO dan

Direktorat Jenderal

kinerja DJPB”, ujarnya dengan

reviu kontrak kinerja. Melalui Surat

Perbendaharaan (DJPB)

penuh semangat.

Direktur Jenderal (Dirjen), strategi

menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari

peningkatan kualitas tersebut Inisiatif Menuju Prestasi Saat diminta sharing terkait

disampaikan ke seluruh satuan kerja (satker) baik Pusat maupun

beberapa hasil survei Kementerian

upaya peningkatan kualitas

di antaranya survei Strategy Focused

kinerja DJPB, salah satu nominator

Dari aspek organisasi,

Organization (SFO), dimana DJPB

pegawai berprestasi di lingkungan

telah dibentuk unit kerja yang

mendapatkan score tertinggi

Sekretariat DJPB ini menyusun

secara khusus didedikasikan ke

selama 3 tahun terakhir. Prestasi

beberapa langkah yang dibagi

pengelolaan kinerja organisasi

ini tentunya tidak terlepas dari

dalam 5 aspek yaitu (1) strategi;

misalnya Subbagian Penilaian

vertikal.

komitmen pimpinan dan peran tim pengelola kinerja di DJPB. Melihat kondisi tersebut, Tim Buletin Kinerja tertarik untuk mengulas lebih dalam sosok Jordan Sihombing yang akrab dipanggil “Bang Jo”, Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi, Sekretariat DJPB, yang kesehariannya berkutat dengan pengelolaan kinerja DJPB. Apresiasi Pimpinan Sebagai pengelola kinerja DJPB, banyak pengalaman berkesan yang dirasakan pria berdarah Batak kelahiran Jakarta ini. Salah satunya saat pertama kali hadir dalam Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) Kemenkeu-Wide-One tahun 2012. Pengalaman lainnya adalah pada saat diberi kesempatan untuk mengikuti Australian Development Scholarships Short Course: Strategic Planing–Measuring, Monitoring, Evaluation and Reporting, yang diselenggarakan oleh UniQuest di Brisbane, Australia. “Apresiasi pimpinan, memberi kesan yang

FOTO:

R. Aji Setiantoko


7

Profil

setiap permasalahan pengelolaan kinerja di seluruh satker baik pusat maupun daerah. Harapan ke Depan Berbicara harapannya terhadap pengelolaan kinerja, pria yang mulai bekerja di kemenkeu sejak tahun 2002 ini memaparkan beberapa hal yang menurutnya dapat dikembangkan ke depan. Pertama, pengelolaan kinerja diharapkan FOTO:

Dok. Pribadi

dapat menjadi prime mover pengelolaan organisasi dan pegawai di Kemenkeu. Kedua, terdapat link and match yang semakin

Kinerja di Kanwil dan Subbagian

kualitas kinerja. Peningkatan

baik antara penataan SDM dan

Pengelolaan Kinerja Organisasi di

kompetensi pengelola kinerja DJPB

remunerasi berbasis pengelolaan

Sekretariat DJPB. Sedangkan di

juga dilakukan melalui kerja sama

kinerja. Terakhir menurutnya

sisi pengelolaan kinerja pegawai,

dengan BPPK dan Setjen. Aspek

adalah perlu pemberian apresiasi

telah dibentuk Subbagian Mutasi

yang terakhir adalah keuangan/

atau award dari Menteri Keuangan

dan Penilaian Kinerja. Harapannya

anggaran pengelolaan kinerja

kepada Pimpinan Unit Eselon I atas

pemberian reward dan punishment,

yang memadai. Sebagai contoh,

prestasi kinerja, awareness, dan

pola mutasi, dan penataan SDM

kegiatan pembinaan berbasis

komitmen pimpinan unit terhadap

dapat dikaitkan dengan pengelolaan

pengelolaan kinerja ke KPPN yang

pengelolaan kinerja.

kinerja pegawai.

dilakukan oleh Subbag Penilaian

Aspek yang ketiga adalah

yang hobi menonton film dan

landasan hukum dan proses bisnis.

menjadi perhatian pimpinan agar

membaca buku-buku motivasi ini

Pengelolaan kinerja di DJPB telah

menyediakan pos anggaran dalam

mengutarakan prinsip yang selalu

ditetapkan dalam Keputusan Dirjen

rangka optimalisasi pengelolaan

dipegang dalam bekerja yaitu “ing

Nomor KEP-241/PB.1/2015 tentang

kinerja di unit kerjanya.

ngarso sung tulodo dan jalani hidup

Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPB. “SOP pengelolaan kinerja juga telah disusun,” ujar Master of

seperti pelari maraton”. Diperlukan Komunikasi dan Koordinasi Bagi unit yang memiliki kantor

konsistensi, ketahanan, komitmen, dan ketekunan dalam bekerja

Commerce dari University of Adelaide,

vertikal di daerah, pengelolaan

agar tujuan yang kita harapkan

Australia.

akan berjalan efektif apabila

dapat dicapai. Load pekerjaan yang

diperkuat dengan komunikasi

cukup tinggi seringkali berdampak

dilakukan adalah peningkatan

dan koordinasi yang intensif.

terhadap berkurangnya intensitas

kompetensi dan koordinasi,

Lulusan program Diploma III dan IV

komunikasi dengan keluarga.

misalnya Rapat Koordinasi Nasional

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Namun, menurutnya banyak

Pengelolaan Kinerja pada Maret

ini menegaskan bahwa peran

strategi yang dapat dilakukan untuk

2016. Rapat ini mengundang

sebagai koordinator pengelolaan

menyeimbangkan antara kehidupan

Staf Ahli Menteri Keuangan

kinerja di DJPB merupakan

keluarga dan pekerjaan. Misalnya

Bidang Organisasi, Birokrasi, dan

tanggung jawab yang sangat besar.

memanfaatkan akhir pekan untuk

Teknologi Informasi dan Kepala

Koordinator diharapkan tidak hanya

berkumpul dengan keluarga.

Biro Perencanaan dan Keuangan

mampu menjelaskan manfaat riil

Khusus dengan anak, dirinya selalu

untuk mendapatkan pengarahan

pengelolaan kinerja, tetapi juga

mengusahakan untuk hadir dalam

mengenai upaya peningkatan

mampu memberikan solusi bagi

setiap event di sekolah.

Terkait aspek SDM, upaya yang

8

Di akhir wawancara, pria

Kinerja di Kanwil. Hal tersebut telah


Wawancara

Revenue Center, Paradigma Baru DJKN TEKS:

FOTO:

Hening Indreswari, Herry Hernawan

Dok. DJKN


9

Wawancara

S

ebagaimana arahan Menteri Keuangan pada rapat Pimpinan Kinerja Triwulan

a. Strategi Jangka Pendek Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya,

III tahun 2015 serta selaras

melakukan addendum

dengan tema Rapat Kerja Nasional

Kontrak Kinerja (KK) pada

DJKN tahun 2016, Perubahan

semester II tahun 2016 terkait

Paradigma DJKN Sebagai Revenue

penyempurnaan Indikator

Center Pengelolaan Kekayaan

Kinerja Utama (IKU) pada

Negara Dengan Mengedepankan

pemilik peta yang mampu

Pelayanan Prima dan Mitigasi

mencerminkan peran DJKN

Risiko Yang Efektif, peran DJKN

sebagai revenue center. Selain itu,

sebagai pengelola kekayaan

dilakukan juga penyusunan peta

negara perlu ditingkatkan menjadi

profil risiko yang memuat risiko-

revenue center. Hal ini dilakukan

risiko terkait pengelolaan BMN

untuk dapat meningkatkan

dan pelayanan pada semester II

penerimaan negara dari aset yang

tahun 2016.

dikelola DJKN. Dengan jumlah aset

DJKN juga melakukan

pemerintah saat ini yang sangat

percepatan implementasi

besar, kontribusi DJKN terhadap

penambahan nilai kewenangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

pengelolaan Barang Milik

(PNBP) dapat lebih dioptimalkan.

Negara (BMN) kepada unit

Bagaimana upaya DJKN dalam

vertikal DJKN serta pendataan

mewujudkan peran sebagai revenue

dan validasi awal atas tindak

center dan apa saja tantangan

lanjut persetujuan pemanfaatan

yang dihadapi, berikut rangkuman

BMN yang telah ditetapkan.

wawancara tim Buletin Kinerja

Penyusunan kajian juga

dengan Direktur Jenderal Kekayaan

dilakukan untuk memetakan

Negara mengenai hal tersebut.

regulasi yang perlu dirumuskan atau disempurnakan, misalnya

—Sonny Loho

Upaya apa yang telah

dalam hal penyeragaman

dilakukan DJKN dalam

dokumen persyaratan layanan

mewujudkan peran sebagai

melalui penegasan kebijakan

revenue center?

yang wajib diimplementasikan

gagasan baru. Beberapa

oleh seluruh unit pelayanan

penyempurnaan yang dilakukan

revenue center menjadi fokus

di lingkungan DJKN. Berbagai

diantaranya terkait dengan

utama dalam Rapat Kerja Nasional

upaya tersebut perlu didukung

database pengelolaan aset

(Rakernas) DJKN tahun 2016. Dalam

dengan sosialisasi/internalisasi

melalui sensus, pengawasan,

Rakernas tersebut, disepakati

terkait perubahan budaya dan

dan pengendalian dalam rangka

langkah-langkah strategis untuk

pola pikir seluruh pegawai DJKN

identifikasi kategori, reviu

mewujudkan peran DJKN sebagai

dalam rangka mewujudkan

portofolio, pola optimalisasi,

revenue center yang kemudian

optimalisasi penerimaan melalui

dan publikasi atas aset.

ditetapkan dalam Surat Edaran

pengelolaan kekayaan negara.

Penyempurnaan juga dilakukan

Penajaman peran DJKN sebagai

Nomor SE-2/KN/2016 tanggal 7

10

“Potensi aset negara dari sisi nilai sangat besar, sehingga perlu upaya ekstra untuk mengoptimalkan pengelolaan aset sesuai dengan potensi penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest and best use).”

terhadap standar layanan dan

Juni 2016 tentang Tindak Lanjut

b. Strategi Jangka Panjang

Butir-Butir Rapat Kerja Nasional

Strategi jangka panjang

SOP dengan memperhatikan kebutuhan pengguna jasa, tren

DJKN Tahun 2016. Secara garis

adalah berupa penyempurnaan

realisasi waktu penyelesaian

besar terdapat dua strategi yang

proses yang telah berjalan

layanan, keamanan petugas

dilakukan yaitu strategi jangka

sebelumnya, maupun

layanan, serta integrasi layanan

pendek dan jangka panjang.

perumusan gagasan-

yang ditangani oleh lebih dari


Wawancara

satu unit. Selain itu, dilakukan

finalisasi pelimpahan wewenang

pengelolaan aset sesuai dengan

juga pengembangan kapasitas

pengelolaan BMN. Pelimpahan

potensi penggunaan tertinggi dan

petugas Area Pelayanan Teladan

ini diharapkan dapat mengurangi

terbaiknya (highest and best use).”

(APT) melalui penyusunan

prosedur layanan yang terlampau

manual, pelatihan, penjaminan

panjang sehingga proses layanan

aset yang dimiliki pemerintah

kualitas, serta penetapan

menjadi lebih cepat dan mampu

sangat besar. Namun demikian,

indikator kinerja yang relevan.

memberikan stimulus kepada

kinerja aset tersebut belum

Penyempurnaan tersebut

satuan kerja K/L untuk lebih aktif

dikelola secara optimal. Regulasi

perlu didukung oleh sistem

dalam mengajukan permohonanan

yang ada secara umum sudah

informasi layanan pengelolaan

utilisasi BMN, terutama terkait

mampu menampung berbagai

aset yang terintegrasi dalam

dengan pemanfaatan. Pada

bentuk pemanfaatan atas aset.

rangka mendorong percepatan

level operasional, beberapa unit

Namun, saat ini masih terdapat

layanan, memberikan

vertikal seperti Kanwil dan kantor

keterbatasan dari sisi fleksibilitas,

kepastian layanan, monitoring

pelayanan juga telah melakukan

seperti belum diaturnya mekanisme

penyelesaian layanan, memberi

koordinasi dengan pihak-pihak

pengembangan aset, pembiayaan

kemudahan akses informasi,

terkait seperti Kanwil DJPB/

pengembangan, pemasaran,

serta menghindari moral hazard.

KPPN mengenai rekonsilisasi nilai

penghargaan dan pengenaan sanksi

PNBP pengelolaan aset serta

atas pemanfaatan, serta terobosan

terkait pengelolaan aset yaitu

dengan satuan kerja K/L sebagai

lainnya.

perumusan regulasi yang

pengguna aset. Beberapa kantor

Oleh karena itu, terdapat

menampung terobosan-

pelayanan juga telah melakukan

dua langkah penting yang harus

terobosan terkait optimalisasi

pengecekan awal di lapangan

dilakukan, yaitu penyempurnaan

aset, misalnya kebijakan sunset

terkait dengan pemanfaatan atas

regulasi dalam rangka simplifikasi

policy atas pemanfaatan yang

aset seperti pengecekan baliho-

dan peningkatan fleksibilitas serta

telah terlaksana, debottlenecking

baliho yang terpasang di jalan

penyusunan basis data atas aset-

Penetapan Status Penggunaan

nasional. Kegiatan ini akan terus

aset, baik yang telah dimanfaatkan

(PSP), pengembangan aset

dilaksanakan untuk menciptakan

maupun yang berpotensi untuk

BUN dengan mekanisme APBN,

awareness pihak-pihak terkait

dimanfaatkan.

pemasaran aset, digitalisasi

serta untuk menghimpun data

pengelolaan aset, pemberian

aset yang memiliki potensi untuk

Bagaimana kesiapan sumber

penghargaan, dan pengenaan

dimanfaatkan.

daya yang dimiliki DJKN dalam

Salah satu gagasan baru

sanksi. Selain gagasan di atas,

Unit baru pengelolaan aset

Dilihat dari sisi nilai, potensi

mendukung peran revenue center?

budaya sadar risiko juga harus

di lingkungan DJKN, Lembaga

diciptakan melalui penanaman

Manajemen Aset Negara (LMAN),

paradigma, komitmen pimpinan,

saat ini juga telah mulai melakukan

mendukung realisasi peran revenue

dan pembinaan pada seluruh

persiapan pengembangan atas

center sudah memadai. Pengelolaan

pimpinan dan pegawai guna

aset-aset kelolaan baik melalui studi

kekayaan negara pada kantor pusat

mendukung tercapainya tujuan

kelayakan, site visit, maupun market

ditangani oleh empat unit, yaitu

DJKN sebagai revenue center.

sounding. Aset kelolaan LMAN

Direktorat Barang Milik Negara,

Strategi jangka panjang ini harus

merupakan aset yang berstatus idle,

Direktorat Pengelolaan Kekayaan

didukung dengan tersedianya

sehingga sangat berpotensi untuk

Negara dan Sistem Informasi,

anggaran yang memadai,

dioptimalkan.

Direktorat Piutang Negara dan

termasuk penguatan kapasitas

Struktur organisasi untuk

Kekayaan Negara Lainnya, serta

internal seperti pengembangan

Tantangan apa yang dihadapi

Lembaga Manajeman Aset Negara

SDM, TIK, dukungan organisasi,

oleh DJKN dalam mewujudkan

(LMAN). Adapun untuk level Kanwil

dan sarana prasarana.

peran sebagai revenue center?

ditangani oleh Bidang Pengelolaan

”Potensi aset negara dari sisi Dalam rangka meningkatkan peran unit vertikal, tengah dilakukan

Kekayaan Negara sementara

nilai sangat besar, sehingga perlu

untuk level operasional ditangani

upaya ekstra untuk mengoptimalkan

oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan


11

Wawancara

“DJKN diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah melalui penerimaan atas pengelolaan aset.” —Sonny Loho FOTO:

Dok. Biro KLI

Negara. Pada setiap unit tersebut

untuk mengelola seluruh basis

mendukung visi Kementerian

telah ditempatkan SDM dengan

data proses utilisasi aset, mulai

Keuangan untuk menjadi penggerak

kompetensi yang cukup memadai.

dari perencanaan sampai dengan

utama pertumbuhan ekonomi

Kedepannya, kuantitas SDM

penghapusan aset. Sedangkan

di Indonesia. DJKN diharapkan

untuk unit vertikal perlu ditambah

dari aspek dukungan anggaran,

mampu untuk memberikan

untuk mendukung implementasi

untuk tahun 2016 dan 2017, belum

kontribusi yang signifikan

pelimpahan wewenang pengelolaan

terdapat penganggaran secara

terhadap penerimaan negara,

BMN kepada unit vertikal. Dari

khusus terkait dengan fungsi DJKN

sehingga mampu memperkuat

sisi kompetensi teknis, diperlukan

sebagai revenue center. Meskipun

kapasitas fiskal pemerintah melalui

penambahan tema diklat terutama

demikian, pendanaan khusus terkait

penerimaan atas pengelolaan aset.

terkait dengan tema pemanfaatan

dengan fungsi DJKN sebagai revenue

Selain itu, DJKN juga diharapkan

aset yang berorientasi pada

center masih dapat diupayakan

mampu mengendalikan kualitas

praktik bisnis di lapangan, seperti

dengan menggunakan mekanisme

belanja melalui perencanaan

pemasaran, pengembangan, dan

revisi anggaran.

kebutuhan aset yang akuntabel

lainnya.

belanja negara, serta mendukung

TIK, saat ini DJKN telah

terhadap peran DJKN dalam

penuh kebutuhan aset K/L sebagai

mengimplementasikan Sistem

mendukung visi Kementerian

salah satu sumber daya untuk

Informasi Manajemen Aset Negara

Keuangan?

mendorong kualitas pelayanan

(SIMAN) yang siap digunakan

12

guna meningkatkan efisiensi Bagaimana harapan kedepan

Dari aspek dukungan


DJKN tentunya wajib

publik menjadi lebih baik.

Potret

FOTO:

Dok. BPPK TV

FOTO:

Dok. Media Keuangan

BPPK – TV

Semakin Memberi Arti TEKS:

Agus Dwiatmoko, Moch. Asep Kurniawan

D

alam menunjang tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan (BPPK) terus melakukan inovasi, salah satunya

TIK, dan Wawan Ismawandi, Kepala Subbagian Dukungan Teknis Sekretariat BPPK. Berikut rangkuman keterangan yang berhasil dihimpun dari keduanya.

adalah pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis teknologi audio-video. Dalam

media streaming video lainnya seperti Youtube. Namun demikian, video-video yang sudah pernah ditayangkan tetap dapat diakses dan diunduh setiap saat melalui web BPPK TV. Video ini biasa dikenal

Kiprah BPPK TV Pada awal pendiriannya,

sebagai video on demand seperti halnya dalam Youtube. Seluruh peristiwa (event) di

perjalanannya, BPPK membentuk

BPPK TV bermodalkan perangkat

“Stasiun TV” yang dikenal dengan

seadanya, yang sebelumnya belum

lingkungan Kementerian Keuangan

nama BPPK TV. Hal ini dilakukan

dimanfaatkan secara optimal.

asalkan bermuatan edukasi, seperti

untuk lebih mengoptimalkan

Seiring waktu berjalan, perangkat

seminar, talk show, atau launching

penggunaan e-learning berbasis

produksi pun semakin lengkap dan

dapat dipublikasikan melalui BPPK

teknologi audio-video sebagai

mengikuti tuntutan zaman. Dengan

TV. Tidak terbatas peristiwa di

media pembelajaran dan media

bermodalkan peralatan seadanya

lingkungan BPPK, seluruh peristiwa

edukasi khususnya di lingkungan

tersebut, BPPK TV akhirnya tayang

penting di unit-unit eselon I

Kementerian Keuangan.

perdana pada bulan November

Kementerian Keuangan bila perlu

BPPK TV secara struktur organisasi berada di bawah pengelolaan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekretariat BPPK. Guna mendapatkan pemaparan profil BPPK TV lebih banyak, tim redaksi Buletin Kinerja berkesempatan menggali informasi dari Muhamad Sandri Merizanta, Kepala Bagian

2011.

dipublikasikan secara luas pun

Ekspektasi awal pembentukan

dapat ditayangkan oleh BPPK TV.

BPPK TV adalah menyediakan media publikasi terkait kediklatan dengan format baru, yaitu publikasi

Tantangan Tantangan utama yang

berbasiskan teknologi informasi

dihadapi oleh BPPK TV adalah

berbasis web streaming. Video acap

ketersediaan sumber daya

kali disajikan secara live streaming

manusia (SDM) dan anggaran

sehingga memiliki corak tersendiri

secara memadai. Khususnya

yang cukup berbeda dengan

terkait SDM, Kementerian


13

Potret

FOTO:

Dok. BPPK TV

Keuangan memang tidak secara

bisa dipenuhi karena keterbatasan

di sektor publik, BPPK TV telah

khusus merekrut calon pegawai

pembiayaan untuk mobilisasi kru

menjadi kebanggaan dan rujukan

dengan kompetensi di bidang

dan peralatan produksi.

bagi berbagai instansi pemerintah.

broadcasting televisi dan audio video, seperti kamerawan. Demi memenuhi kebutuhan produksi

BPPK TV selain memiliki stasiun

Canbera, Australia bahkan pernah melakukan studi banding ke BPPK

BPPK TV tersebut, pengembangan

di Gedung BPPK Jl. Purnawarman,

TV. Selain itu, BPPK TV juga sudah

kompetensi bagi para pegawai pada

juga telah memiliki studio 2

dua tahun diundang oleh KPK untuk

Bagian TIK Sekretariat BPPK dan

BPPK TV di Balai Diklat Keuangan

meliput suatu acara tahunan KPK.

unit kerja di lingkungan BPPK pun

Palembang. Studio 2 BPPK TV telah

terus dilakukan. BPPK TV sangat

memproduksi video secara reguler

menjadi media edukasi alternatif

membutuhkan SDM yang memiliki

dan menyiarkan secara streaming

bagi pegawai di lingkungan

kompetensi, passion, dan bakat di

pada setiap hari Rabu siang. Pada

Kementerian Keuangan serta

bidang pertelevisian.

halaman web BPPK TV, saat ini

“semakin memberi arti” dalam

telah tersedia dua saluran yaitu

peningkatan kompetensi pegawai

adalah keterbatasan anggaran.

saluran 1 untuk studio 1 di BPPK

Kementerian Keuangan dengan

BPPK TV acap kali diminta untuk

Pusat dan saluran 2 untuk studio 2

menyajikan video-video e-learning

memfasilitasi publikasi video

BDK Palembang. Satu saluran lagi

yang berkualitas dan menarik.

streaming dari seluruh unit di

sedang disiapkan untuk ITJEN TV.

Harapan ke depan, BPPK TV dapat

Tantangan kedua yang dihadapi

lingkungan Kementerian Keuangan. Tidak banyak permintaan yang

14

Salah satu institusi publik di Capaian dan Harapan


Sebagai pengelola media publikasi berbasis video streaming

BPPK TV benar-benar ingin

berkembang maju dan menjadi Kemenkeu TV.

Rujukan

Pengelolaan Risiko sesuai ISO 31000 TEKS:

Susmianti, Arif Setiawan

R

isiko sebenarnya suatu istilah

kemungkinan yang terjadi yang

yang sudah sangat familiar

dapat mengakibatkan tujuan tidak

risiko baik pada individu maupun

bagi semua orang. Bahkan

Setelah melihat gambaran

terpenuhi seperti yang diharapkan.

organisasi, dapat ditarik kesimpulan

dalam perilaku sehari-hari setiap

Misalnya untuk perusahaan yang

bahwa semua kejadian yang

orang sangat memahami risiko

memiliki bisnis retail yang tujuannya

menjadi risiko adalah terkait

dan sudah mencoba mengelolanya

adalah untuk mencari keuntungan

dengan tujuan atau sasaran baik

dengan baik sejak dulu. Misalnya

dari pejualan barang maka semua

individu dan oragnisasi tersebut.

praktik pendirian lumbung padi

hal yang dapat menyebabkan

Hal tersebut selaras dengan definisi

pada masyarakat dahulu juga

perusahaan mengalami kerugian

risiko menurut Standar Nasional

mencerminkan pengelolaan risiko

adalah risiko.

Indonesia (SNI) The International

yakni masa paceklik akibat kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen. Pepatah yang sangat populer seperti ‘Sedia payung sebelum hujan’ menggambarkan kearifan lokal pada masyarakat kita tentang risiko dan bagaimana mengelolanya. Sebelum kita berbicara definisi risiko, kita melihat ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya seorang pegawai yang pergi ke kantor menggunakan kendaraan bermotor dengan harapan dapat sampai tepat waktu sebelum pukul 07.30 WIB. Sepanjang perjalanan terdapat beberapa kemungkinan yang membuatnya terlambat datang ke kantor seperti ban bocor atau terjebak macet. Jadi untuk sampai tepat waktu terdapat dua risiko yaitu ban bocor dan terjebak macet. Risiko tidak hanya ada pada individu, namun juga ada pada organisasi. Sebuah organisasi mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misinya. Dalam setiap proses pencapaian tujuannya terdapat banyak


15

Rujukan

Organization for Standardization (ISO) 31000 yang mendefinisikan

Untuk memastikan tercapainya

arsitektur manajemen risiko dalam rangka menjamin penerapan

risiko sebagai dampak dari

tujuan maka risiko harus dikelola

manajemen risiko yang efektif.

ketidakpastian dalam pencapaian

dengan baik. Pengelolaan tersebut

Standar ini tidak ditujukan untuk

sasaran. Dimana dampak adalah

diharapkan dapat meminimalkan

menyeragamkan manajemen risiko

deviasi dari apa yang diharapkan

kemungkinan terjadinya risiko atau

lintas organisasi, tetapi ditujukan

dan bisa bersifat positif dan/atau

mengurangi dampak yang terjadi

untuk memberikan standar

negatif.

sehingga tujuan dapat tercapai.

pendukung penerapan manajemen

Pengelolaan risiko tersebut secara

risiko.

Untuk memudahkan identifikasi, risiko biasanya diuraikan dalam

garis besar dimulai dari upaya

tiga hal yakni penyebab, peristiwa

mengenali, mengukur, mengevaluasi

tersebut maka manajemen

dan dampak . Ketiga hal tersebut

risiko hingga melaksanakan upaya

risiko yang efektif pada suatu

dapat dirangkai dalam kalimat

penanganannya yang secara

organisasi dapat dicapai ketika

secara sederhana sebagai berikut

keseluruhan disebut sebagai

pengelolaannya dapat memberi

“karena terjadi sesuatu <sebab>,

manajemen risiko. Berdasarkan ISO

nilai tambah, terpadu dengan

telah terjadi kejadian ,

31000 definisi manajemen risiko

proses bisnis dan pengambilan

sehingga mengakibatkan
adalah aktivitas yang terkoordinasi

keputusan, sistematis, transparan,

pada sasaran>”. Apabila uraian

untuk mengarahkan dan

dinamis, berkesinambungan dengan

tersebut diimplementasikan dalam

mengendalikan sebuah organisasi

memperhatikan keunikan organisasi

ilustrasi kehidupan sehari-hari

dalam menangani risiko.

dan faktor budaya. Pengelolaan

seperti contoh pada orang yang

Dalam memberikan panduan

Mengacu pada ISO 31000

tersebut dilakukan dalam struktur

akan berangkat ke kantor maka

implementasi manajemen risiko,

pengelolaan yang tertata baik

risiko dapat diuraikan menjadi

ISO 31000 menyediakan panduan

serta proses pengelolaan yang

“karena paku di jalan (penyebab),

umum yang berisi prinsip, kerangka

menyeluruh mencakup proses

telah terjadi ban bocor (peristiwa)

kerja, dan proses manajemen risiko

penilaian risiko, evaluasi risiko,

sehingga terlambat datang ke

yang dapat digunakan sebagai

penanganan dan monitoring.

Arsitektur SNI ISO 31000

16

kantor (dampak).


Selingan

Quiz

Dapatkan bingkisan menarik bagi 5 pemenang dengan mengirimkan jawaban yang benar beserta identitas (nama, jabatan, unit kerja,

Jawaban Kuis Buletin Kinerja Edisi XXVIII Tahun 2016

alamat) Anda ke buletinkinerja@ gmail.com dengan subject/perihal email “Jawaban Quiz Buletin Kinerja XXIX” atau dikirim ke Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan d/a : Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710. Jawaban dapat kami terima paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2016. Daftar pemenang Quiz Buletin Kinerja Edisi XXVIII (1) (2)

Bambang Gunawan, Kasi Veraki KPPN Sintang, DJPB; Faizal Armandha, Pelaksana Pemeriksa KPPBC Tipe Pratama Poso, DJBC; (3) Ivan Kahfi, Pelaksana Pushaka, Sekretariat Jenderal; (4) Anita Saridewi, Pelaksana KP2KP Banjarnegara, DJP; (5) Sugeng Hariyanto, Pelaksana Direktorat EAS, DJPPR.


17

Lensa Peristiwa

18


Kata Mereka

QA Pengelolaan Kinerja Dwi Putri Larasati

Febri Rian Fandi

Pelaksana Sekretariat DJPK

S

Lia Irawati

Pelaksana Biro Umum Setjen

Pelaksana Kanwil DJPB Papua Barat

pengelolaan kinerja dan survei SFO

S

di Ditjen Perimbangan Keuangan

(SFO) yang akan dilakukan oleh

upaya-upaya peningkatan melalui

Kementerian Keuangan. Saat ini,

pengelola kinerja pusat. Kami

sosialisasi serta internalisasi pada

awareness pegawai dan komitmen

berharap kegiatan survei maupun

masing-masing unit dibawah Setjen.

pimpinan sudah sangat optimal

reviu pengelolaan kinerja dapat juga

Selain melaksanakan Rapat Pimpinan

dalam mendukung keberhasilan

dilaksanakan di Kanwil DJPB Papua

Kinerja (Rapimja) setiap kuartal,

pengelolaan kinerja. Hal ini

Barat, sekaligus sebagai internalisasi

sekarang diusahakan setiap bulan

dibuktikan dengan keterlibatan

pengelolaan kinerja kepada seluruh

diadakan rapat dan pemantauan

aktif pimpinan dalam kegiatan

pegawai Kanwil DJPB Papua Barat.

untuk kinerja unit, meminta progress

pengelolaan kinerja, misalnya

Pengelolaan kinerja secara umum

dari unit mengenai pelaksanaan

dalam penyusunan kontrak kinerja

sudah dilakukan dengan baik, namun

review, dan mendokumentasikan

dan rapat monitoring dan evaluasi

demikian pada unit vertikal masih

semua dokumen yang terkait

capaian kinerja setiap triwulan.

perlu dioptimalkan lagi. Terkait

dengan pengelolaan kinerja. Tahun

Harapannya, reviu dan survei tahun

dengan aplikasi e-performance,

ini terlihat respon positif dari setiap

ini benar-benar dapat memotret

harapannya dapat lebih di

unit di Setjen untuk meningkatkan

kondisi riil yang terjadi di unit

tingkatkan kualitasnya seperti

pengelolaan kinerja. Kemudian

kami dan hasilnya dapat lebih

update nomenklatur unit, selain

juga telah direncanakan untuk

baik dari tahun sebelumnya serta

itu kapasitas akses aplikasi dapat

memberikan reward sebagai salah

memberikan manfaat perbaikan dan

ditingkatkan. Hal ini agar aplikasi

satu upaya untuk memberikan

peningkatan pengelolaan kinerja di

e-performance dapat lebih mudah

motivasi kepada pegawai agar

unit kami.

diaplikasikan oleh pegawai terutama

tambah semangat dan pimpinannya

pada daerah terpencil. Kesadaran

tambah aware. Unsur penilaian

kinerja pegawai, akan dirumuskan

pegawai terhadap pengisian aplikasi

selain NKO terbaik, ada juga

mekanisme pemberian reward

secara tepat waktu juga masih perlu

pengelolaan kinerja di lingkup eselon

berupa pemilihan pegawai

ditingkatkan. Salah satu harapan dari

II terbaik, dan hasil reviu Kontrak

terbaik, dengan salah satu

pegawai di daerah terpencil adalah

Kinerja terbaik yang diumumkan saat

kriteria penilaiannya adalah

penyesuaian pemberian reward

Rapimja. Sekretaris Jenderal akan

kinerja. Harapan saya, reward-

kepada pegawai, terutama terkait

memberikan piagam penghargaan

nya berupa kesempatan untuk

pemenuhan living cost yang tinggi

langsung kepada pemenang

mengikuti pelatihan-pelatihan

dibeberapa daerah.

nantinya.

ecara umum kami sangat excited ditunjuk sebagai sampel dalam kegiatan reviu

Untuk lebih memotivasi

ecara umum, kami pengelola kinerja pegawai menyambut baik pelaksanaan kegiatan

survei Strategy Focused Organization

P

engelolaan kinerja di Setjen perlu dioptimalkan lagi agar kualitasnya lebih baik. Oleh

karena itu, tahun ini dilakukan

yang tentunya bermanfaat untuk peningkatan knowledge pegawai dan meningkatkan kinerja organisasi.


19

Kata Mereka

20


DJKN Menuju Revenue Center

Recommend Documents