DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG Jl. Bagindo Aziz Chan, Air Pacah Padang Telp.( 0751) 462919 Fax. (0751) 463419 Website : dinkes.padang.go.id sms gateway : 0811 668 0118 e-mail : [email protected]

IkhtIsar EksEkutIf

akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan perwujudan kewajiban sebagai salah satu instansi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang. Berdasarkan rencana strategis tahun 2014 - 2019, Dinas Kesehatan Kota Padang pada Tahun Anggaran 2016 mempunyai 9 sasaran strategis, yakni : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat 6. Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat 7. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular 8. Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana 9. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin Kesembilan sasaran strategis dirinci menjadi tiga puluh tiga indikator kinerja. Setelah dilakukan pengukuran dua puluh satu indikator kinerja realisasinya mencapai/melebihi target. Total belanja langsung urusan yang dianggarkan berjumlah 72.835.666.790,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. Rp. 59.507.694.427,00 dengan persentase 81.7%. Metode yang digunakan untuk menganalisa pencapaian kinerja kegiatan adalah metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan menganalisis capaian indikator kinerja (target).

[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016]

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF... .................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................

1

A. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .............................................

1

B. Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan .....................................................................

27

C. Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi ......................................................................

30

D. Aspek Strategis Organisasi............................................................................................

33

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ........................................................................

37

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................

38

A. Rencana Kinerja 2016 ...................................................................................................

38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................

40

A. Capaian Kinerja Organisasi...........................................................................................

40

B. Realisasi Anggaran .......................................................................................................

51

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................

54

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

A.1. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah yang dikepalai oleh seorang kepala Dinas. A.2. Struktur Organisasi Adapun susunan organisasi dinas kesehatan berdasarkan Perda diatas terdiri dari: 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset c. Sub. Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak c. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus 4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit b. Seksi Wabah dan Bencana c. Seksi Kesehatan Lingkungan

[Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016]

1

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari : a.Seksi Perencanaan, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan Latihan (Diklat) b.Seksi Promosi Kesehatan (Promkes) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) c. Seksi Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : a.Seksi Jaminan Kesehatan b.Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan c.Seksi Kefarmasian 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional


2

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA Dr.Ferimulyani, M.Biomed

Bagan . 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SEKRETARIAT Nazaruddin, SKM, M.Kes

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUB BAG.UMUM & KEPEGAWAIAN Lily Sugiharti, SKM

KEPALA BIDANG YANKES Dr.Melinda Wilma, MPPM

Ka.Sie. Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan Dr. Dewi Arusi Tane

Ka.Sie. Kesehatan Ibu & Anak Ismarni, S.Sit

Ka.Sie. Gizi dan Kesehatan Khusus Hendriyeni, SKM

KEPALA BIDANG PMK Dr.Gentina

KEPALA SUB BAG.KEUANGAN dan ASET Munadi, SE

KEPALA BIDANG PSDM KESEHATAN Depitra Wiguna,SKM

Ka.Sie. Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Eva Westari, SKM

Ka.Sie. Perencanaan,Pendayagunaan SDM & Diklat Syafrudin,SKM,MM

Ka.Sie.Wabah dan Bencana Tut Wuri Handayani,SKM,M.Kes

Ka. Sie. Promkes & PSM Dewi Sartika.SKM.MPH

Ka.Sie. Kesehatan Lingkungan Elfi Mutia, SKM

Ka.Sie. Registrasi & Akreditasi Frieda,SKM

UPTD


3

KEPALA SUB BAG.PENYUSUNAN PROGRAM Guswenny, SKM

KEPALA BIDANG JAMSARKES Dra.Novita Latina,Apt

Ka.Sie.Jaminan Kesehatan Nuraisah Pohan, SKM

Ka.Sie. Sarana & Peralatan Kesehatan Usmar Ali,SKM

Ka.Sie. Kefarmasian Indrawati,SH,MHK

A.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, maka tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas (1) Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan di bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. Merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Kesehatan demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang akuntabel;

c. Merumuskan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

urusan

pengelolaan

Dinas

Kesehatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal;

e. Menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesehatan daerah;


4

f. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksaaan tugas yang tepat sasaran;

i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

k. Pengguna anggaran dinas; l. Pengguna barang dinas; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas dalam urusan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi pelaksanaan bidang, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan aset, urusan penyusunan program, evaluasi dan


5

pelaporan,

perlengkapan,

kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi,

protokoler,

perpustakaan, dan kearsipan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi :

a. Menyusun urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dinas, kehumasan, dokumentasi, perpuastakaan, dan kearsipan;

b. Mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah; c. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas, evaluasi dan pelaporan;

d. Menyusun kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi pelaksanaan program bidang; e. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan penyusunan program ;

f. Mengkoordinir proses rencana kerja anggaran dinas, daftar isian pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen keuangan lainnya;

g. Mengkoordinir program, kegiatan dan kebijakan teknis yang dilakukan bidang di lingkungan dinas; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris


6

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian empunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan

urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan, serta urusan rumah tangga dinas. (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepagawaian sebagaimana dimaksud ayat (2)

adalah:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;

c. Menyiapkan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan

yang ditetapkan atasan;

d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan,

perbekalan,

dokumentasi,

perpustakaan,

kearsipan,

komunikasi,

penggandaan, pendistribusian barang habis pakai, penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;

e. Melaksanakan pengadaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor; f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;

g. Melayani keperluan, kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, sarana dan prasarana kantor;

h. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kenderaan dinas, keamanan kantor, serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya;


7

i. Melaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, bezetting, nominatif pegawai, peta kariri, dan pengusulan kebutuhan pegawai lainnya;

j. Mengkoordinir dan melaporkan kehadiran pegawai; k. Menerbitkan surat keputusan jabatan fungsional dan urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;

l. Memfasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi atau hukuman, dan pelatihan penjenjangan pegawai;

m. Melayani keperluan dan kebutuhan administrasi kepegawaian dalam hal penataan kinerja pegawai serta pengurusan administrasi angka kredit pegawai dan pelayanan lainnya;

n. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf subag umum dan kepegawaian; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf subag umum dan kepegawaian pada atasan; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan

urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana program, anggaran pendapatan dan belenja dinas, verifikasi, perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan dinas, dan aset. (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

a. Menyusun dan megelola keuangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;


8

b. Mempelajari dan menelaah peraturan tentang keuangan dinas; c. Membuat rencana pendapatan dan belanja tidak langsung dinas; d. Mengkoordinir pengadministrasian keuangan dinas terhadap belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal, belanja aparatur dan publik; e. Melakukan pertanggung jawaban pencairan dana; f. Melakukan verifikasi Anggaran pendapatan belanja dinas; g. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan/ anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran; h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; i. Melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset dan perlengkapan dinas; j. Melaksakan persiapan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian aset, barang inventaris, kenderaa dinas, rumah dinas serta penggunaan gedung kantor; k. Membuat laporan terkait urusan keuangan, penganggaran, dan aset dinas; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 2.3. Sub Bagian Penyusunan Program (1)

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang daam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan manajemen penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan bidang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:


9

a. Membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk program dan kegiatan dinas; b. Melaksanakan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jagka menengah dan jangka panjang; c. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. Menghimpun, menganalisa, dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas; e. Melakukan pengelolaan system informasi kesehatan; f. Menghimpun pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan masyarakat miskin; g. Merekapitulasi laporan pencapaian program dan kegiatan dinas; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas; i. Membuat laporan sub bagian penyusunan program untuk disampaikan kepada atasan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Pelayanan Kesehatan (1) Bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (2) Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah, pemantauan gizi anak dan ibu hamil serta pelayanan kesehatan khusus di Puskesmas, puskesmas pembantu, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.


10

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi : a. Mengenal wilayah kerja dengan melakukan pendekatan kepada lintas sektor; b. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis dinas, analisa situasi, dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan tahun sebelumnya; c. Membuat tata kerja di lingkungan bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pendistribusian tugas kepada bawahan, penentuan target kinerja, dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan; d. Menyelenggarakan urusan pelayanan kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah, pemantauan gizi serta pelayanan kesehatan khusu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas; e. Menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan melalui rapat bulanan; f. Melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan; g. Melakukan evaluasi masalah yang ditemui dan pemecahan masalahnya serta perencanaan tahun berikutnya; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan mempunyai tugas membantu Kepala BIdang

dalam pembinaan, pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan di


11

puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit, serta pembinaan pengelolaan manajemen dan pengembangannya. (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud

ayat (2) adalah : a. Melaksanaakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya; b. Melaksanakan pembinaan dalam perencanaan program fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui rencana strategis dan rencana kerja puskesmas; c. Melaksanakan akreditasi, standar mutu, dan badan layanan umum daerah untuk puskesmas; d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat lanjut melalui lokakarya mini, laporan bulanan, dan laporan tahunan; f. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut; g. Melaksanakan pembinaan program kesehatan jiwa, indera, upaya kesehatan kerja, kesehatan gigi dn mulut; h. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit; i. Membina tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berprestasi; j. Melakukan bimbingan teknis ke rumah sakit, puskesmas dan jaringannya; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


12

3.2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

pembinaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin atau nifas, meyusui, balita, dan anak usia sekolah. (3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB; b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin atau nifas dan menyusui di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya; c. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan anak di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring; d. Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan; e. Melakukan Audit Maternal dan Perinatal; f. Melaksanakan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana; g. Melakukan bimbingan teknis ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.3. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus (1) Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pembinaan program gizi dan kesehatan khusus.


13

(3) Penjabaran tugas Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. Melakukan pemantauan status gizi anak Balita dan ibu hamil di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya, serta posyandu; b. Melakukan pemantauan garam beryodium di masyarakat; c. Melakukan pemantauan pendistribusian vitamin A kepada balita, ibu nifas dan penyakit tertentu; d. Merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus KEP dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil; e. Pembinaan ASI eksklusif dan klinik laktasi; f. Melakukan pembinaan kegiatan usaha kesehatan sekolah ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan atau kejuruan, panti dan lembaga permasyarakatan; g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan khusus meliputi keehatan olah raga dan kesehatan lanjut usia (Lansia); h. Melaksanakan pembinaan program kesehatan lanjut usia; i. Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan Rumah Sakit; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dna fungsinya. 4. BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN ( 1 ) Bidang pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ( 2 ) Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyusun rencana penyelengaraan kegiatan pengamatan, pengawasan,


14

pemberantasan, pencegahan penyakit, penanggulangan

wabah dan bencana serta

kesehatan lingkungan. ( 3 ) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi: a. Merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengendalian masalah kesehatan; b. Melaksanakan bimbingan operasional, pengawasan dan evaluasi program di bidang pengendalian masalah kesehatan; c. Melaksanakan pedoman dan standar pelayanan serta manajemen program dalam lingkup bidang pengendalian masalah kesehatan; d. Mengkoordinir pengendalian dan penaggulangan masalah kesehatan; e. Melaksanakan koordinasi dalam pengendalian wabah, bencana dan kesehatan matra; f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pemukiman, kualitas air yang digunakan masyarakat, tempat-tempat umum; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ( 1 ) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. ( 2 ) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam menyusun perencanaan, pembinaan

dan pengawasan

program

pengendalian dan pemberantasan penyakit.


15

( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Membuat rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular; b. Membuat rencana kebutuhan obat dan sarana program penyakit menular; c. Melakukan kordinasi Pelaksanaan Pencegahan Penyakit, termasuk imunisasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; d. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan mengenai kegiatan pencegahan penyakit dan Imunisasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; e. Melakukan pengambilan dan pendistribusian

vaksin

dan logistik imunisasi secara

berkala ke Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat; f. Melakukan pemantapan manajemen pencegahan penyakit dan imunisasi melalui pembuatan dan pegawasan pemantauan Wilayah Setempat

daerah Universal Child

Immunization; g. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; h. Melakukan

monitoring

dan

bimbingan

tehnis

program

Pengendalian

dan

pemberantasan penyakit menular fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; i. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; j. Melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jemaah haji; k. Membuat laporan program penyakit menular; dan


16

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.2. Seksi Wabah dan Bencana ( 1 )Seksi Wabah dan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. ( 2 ) Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan program penanggulangan wabah dan bencana. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Wabah dan Bencana sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Mengkordinasikan pelaksananan penanggulangan wabah dan bencana dengan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya; b. Merencanakan kegiatan sebelum, saat dan setelah terjadi wabah, bencana dan matra; c. Melakukan penyelidikan

kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan

penyakit menular lainnya yang berpotensi wabah serta keracunan; d. Menghimpun dan menganalisa data survelans, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas; e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyakit tidak menular; f. Menyusun dan menyampaikan laporan program penanggulangan wabah, bencana dan penyakit tidak menular; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


17

4.3. Seksi Kesehatan Lingkungan (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. ( 2 ) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang

dalam

menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan program penanggulangan wabah dan bencana. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dan limbah rumah sakit dan tempat usaha lain; c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air PDAM, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya yang meliputi sumur gali, badan air, kolam renang, pemandian umum, serta menerbitkan rekomendasi laik sehat; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir dengan bekerjasama dengan sektor terkait; e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemakai air, air minum dan penyehatan lingkungan, dan kader kesehatan; f. Melakukan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan atau penyediaan makanan; g. Melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi kawasan pemungkiman kelurahan, kecamatan, kota sehat dan lingkungan bersih dan sehat; h. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang menyangkut Amdal, UKL/ UPL serta kegiatan lingkungan lainnya. i. Membuat laporan tahunan kesehatan lingkungan, dan


18

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ( 1 )Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ( 2 ) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, serta pengawasan kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, promosi kesehatan, peran serta masyarakat, serta registrasi dan akreditasi. ( 3 ) Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud ayat

( 2 ), Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. Melakukan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Pendayagunaan SDM dan pendidikan, dan pelatihan tenaga kesehatan ; b. Melakukan

perencanaan,

pengkoordinasian

dan

pembinaan

kegiatan

Promosi

Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan melalui berbagai media serta pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ; c. Melakukan perencanaan, pengkoordinasian serta pembinaan kegiatan budaya hidup bersih dan sehat; d. Melakukan

perencanaan,

pengkoordinasian,

dan

pembinaan

untuk mendorong

tumbuhnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat ;


19

e. Melakukan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan ; f. Melakukan pengawasan dan Pengendalian perizinan dibidang kesehatan ; g. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan ; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM Dan Diklat ( 1 )Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ( 2 ) Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalm menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan SDM dan Diklat. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pendayagunaan sumber daya tenaga kesehatan ; b. Membuat rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk tugas belajar / izin belajar, penempatan tenaga kesehatan sesuai latar belakang pendidikan secara berkala ; c. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Institusi Penyelenggara Pendidikan di Bidang Kesehatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber daya tenaga Kesehatan ;


20

d. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengembangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya tenaga kesehatan agar siap bersaing dan berdaya guna di pasar kerja; e. Melakukan koordinasi, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya tenaga Kesehatan ; f. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan pelatihan fungsional kesehatan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

tenaga kesehatan sesuai persyaratan kompetensi, jenis dan jenjang jabatan

fungsional masing - masing ; g. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam menganalisa jabatan serta kebutuhan sumber daya tenaga kesehatan; h. Menghimpun dan menganalisa data untuk bahan perencanaan kegiatan dan laporan seksi; i. Melakukan koordinasi pendayagunaan sumber daya tenaga Kesehatan, pendidikan, dan pelatihan serta melakukan pencatatan dan pelaporan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ( 1 ) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ( 2 ) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kegiatan promosi kesehatan, peran serta masyarakat, dan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan diberbagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan berbagai media.


21

( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkat perilaku hidup sehat pada masyarakat; b. Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui poster, radio, televisi, billboard, leaflet dan media lainnya; c. Menyediakan data yang berhubungan dengan seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat ; d. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; e. Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; f. Menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan melalui organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM; g. Membina dan mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat; h. Mengumpulkan bahan serta mengolah laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan pada masyarakat; i. Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan dengan instansi terkait; j. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; k. Menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat ; l. Melakukan pencatatan dan memberikan laporan kepada kepala bidang; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


22

5.3. Seksi Registrasi dan Akreditasi (1)Seksi Registrasi dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ( 2 ) Seksi

Registrasi

dan

Akreditasi

mempunyai

tugas

menyusun

perencanaan,

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tentang registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Registrasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat

( 2 ),

adalah : a. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan registrasi tenaga kesehatan dan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya; b. Melakukan pemantauan dan pembinaan secara terpadu bersama tim terkait ; c. Melakukan pengumpulan data dan analisa data yang berhubungan dengan kegiatan seksi registrasi dan akreditasi ; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi sarana dan tenaga kesehatan ; e. Melakukan penerbitan izin praktek tenaga kesehatan ; f. Menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi registrasi dan akreditasi; g. Melakukan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I; h. Melakukan penerbitan izin sarana kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit pemerintah kelas C dan kelas D, praktek berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional (Battra) serta sarana penunjang yang setara ;


23

i. Melakukan penerbitan izin apotik dan toko obat; j. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; k. Membuat laporan seksi registrasi dan akreditasi; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN ( 1 )Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ( 2 ) Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelayanan jaminan kesehatan, perencanaan, pengadaan serta monitoring evaluasi sarana dan peralatan kesehatan dan kefarmasian. ( 3 ) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan berfungsi : a. Melaksanakan penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan dan pembiayaan; b. Memberikan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan untuk dinas, unit pelaksana teknis daerah, puskesmas pembantu, pos kesehatan keliling, serta sarana transportasi roda dua dan roda empat atau puskesmas keliling; c. Melakukan penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan, minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pembangunan yang berwawasan kesehatan; e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan; dan


24

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.1. Seksi Jaminan Kesehatan ( 1 )Seksi Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan ( 2 ) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Merencanakan

program

jaminan

kesehatan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; b. Mengelola jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan masyarakat; c. Mengelola jaminan kesehatan daerah atau jaminan kesehatan Sumbar sakato; d. Menghimpun data kepesertaan dan pembiayaan jaminan kesehatan nasional; e. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; f. Melakukan sosialisasi jaminan kesehatan; g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksana jaminan kesehatan; h. Membuat laporan Seksi Jaminan Kesehatan untuk disampaikan kepada atasan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


25

6.2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan ( 1 )Seksi Sarana dan peralatan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan ( 2 ) Seksi Sarana dan Prasarana Ksehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan dan pengadaan sarana dan peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan; ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Melakukan perencanaan, pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor kesehatan, Puskesmas dan Pustu dan Poskeskel; b. Melakukan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan ; c. Melaksanakan pemeriksaan, monitoring, pengawasan terhadap alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu dan Poskeskel; d. Melaksanakan inventarisasi, monitoring, dan pengawasan terhadap kerusakan pada puskesmas, pustu dan poskeskel; e. Melakukan perencanaan dan pengadaan alat transportasi roda dua dan roda empat berupa ambulance atau puskesmas keliling sesuai dengan kebutuhan; f. Membuat

laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

sarana

dan Kesehatan untuk

disampaikan kepada atasan; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.3. Seksi Kefarmasian ( 1 ) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan


26

( 2 ) Seksi kefarmasian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan. ( 3 ) Penjabaran tugas Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), adalah : a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengawasan obat; b. Melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan obat Puskesmas dan Pustu; c. Melakukan pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga. d. Melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi penanggung jawab peredaran obat atau sediaan, napza, kosmetik, obat tradisional, dan alat kesehatan di rumah sakit, puskesmas, pustu, apotik, toko obat , dan toko obat tradisional; e. Melakuan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evalausi terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi industri rumah tangga; f. Melakukan pengambilan sampel / contoh sediaan farmasi dilapangan; g. Mekapitulasi laporan pemakaian obat dan narkoba di Puskesmas, apotik, rumah sakit dan kemudian dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting.

B.1. Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Kota Padang, yaitu :


27

1. Puskesmas Pada tingkat pelayanan dasar, saat ini terdapat 22 buah puskesmas yang terletak pada 11 kecamatan di Kota Padang, dimana 7 diantaranya merupakan puskesmas perawatan ( Puskesmas PONED, yaitu : Puskesmas Lubuk Buaya, Seberang Padang, Pauh, Nanggalo, Bungus, Padang Pasir dan Air Dingin). 2. Puskesmas Pembantu Puskesmas pembantu (Pustu) didirikan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan sampai ke daerah yang sulit dijangkau dan juga memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan. Jumlah

puskesmas pembantu yang beroperasi pada tahun

2016 adalah 61 buah. 3. Poskeskel. Untuk lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan oleh dan bagi masyarakat, maka selain Puskesmas dan Pustu juga dibentuk Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) di setiap kelurahan. Pada tahun 2016 jumlah Poskeskel Kota Padang yang telah memiliki bangunan sendiri sebanyak 29 Poskeskel. Poskeskel ini dibangun dengan dana APBD, swadaya masyarakat dan PNPM mandiri. 4. Puskesmas Keliling Untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di puskesmas, maka setiap puskesmas minimal memiliki 1 unit kendaraan operasional puskesmas keliling (Puskel). Adapun total Puskel DKK Padang berjumlah 25 unit. 5. Sarana dan prasarana lain Sarana dan prasarana lain yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Kota Padang, adalah :


28

1. Rumah Sakit Umum Kemenkes : 1 buah. 2. Rumah Sakit Umum Kota

: 1 buah

3. Rumah Sakit Umum TNI/POLRI : 2 buah 4. Rumah Sakit Umum Swasta

: 9 buah

5. Rumah Sakit Jiwa Kemenkes

: 1 buah

6. Rumah Sakit Jiwa Swasta

: 1 buah

7. Rumah Sakit Bersalin

: 8 buah

8. Rumah Sakit Khusus Swasta

: 6 buah

9. Klinik

: 104 buah

10. Posyandu

: 895 buah

11. GFK

: 1 buah

B.2. Tenaga Kesehatan Pendistribusian jenis tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) Kota Padang Tahun 2016, sebagai berikut : No 1

Jenis Tenaga Dokter Umum

Jumlah 58 orang (Pimpinan Puskesmas 16 orang)

2

Dokter Gigi

71 orang (Pimpinan Puskesmas 4 orang)

3

Bidan

275 orang

4

Perawat

243 orang

5

Perawat gigi

32 orang

6

Tenaga kesehatan masyarakat

31 orang

7

Nutrisionis

44 orang

8

Apoteker

11 orang

9

Tenaga Teknis Kefarmasian

56 orang

10

Analisis Kesehatan (labor)

45 orang

11

Teknisi gigig

1 orang


29

No 12

Jenis Tenaga Tenaga Kesehatan Lingkungan

Jumlah

13

dan 18 orang

14

Tenaga Rekam medis informasi kesehatan Refraksionis optisien

15

Staf Administrasi Penunjang

56 orang

17

Tenaga volunteer

72 orang

18

PTT (Bidan dan Dokter)

69 orang

41 orang

2 orang

C. Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi C.1 Visi Pembangunan Kesehatan Kota Padang Visi Pembangunan kesehatan Kota Padang yakni ” Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2019 ”. C.2. Misi Pembangunan Kesehatan Kota Padang Visi ini dituangkan menjadi empat misi yaitu : 1.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani,

2.

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan,

3.

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta

4.

Menciptakan tata kelola keperintahan yang baik.

C.3. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.


30

2. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati diatas adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat : 1) Meningkatnya umur harapan hidup 1) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 2) Menurunnya angka kematian bayi 3) Menurunnya angka kematian neonatal 4) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita 5) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) 6) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) b. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular, dengan : 1) Menurunnya prevalensi Tuberculosis 2) Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) 3) Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa 4) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulanMenurunnya angka kesakitan DBD dan penyakit menular lainnya c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular d. Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana e. Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat : 1) Pengembangan lingkungan sehat 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat f.

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender


31

g. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin h. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat i.

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 1) Cakupan kelurahan siaga aktif 2) Cakupan Posyandu aktif 3) Cakupan UKBM aktif

C.4 Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Padang perlu dilakukan beberapa strategi, yaitu :

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif–preventif

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional

d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan


32

f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab

2. Kebijakan Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan kesehatan, dengan tema prioritas “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan” melalui delapan fokus prioritas, yaitu: a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga Berencana (KB); b. Perbaikan status gizi masyarakat; c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; e. Peningkatan

ketersediaan,

keterjangkauan,

pemerataan,

keamanan,

mutu

dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; f.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

g. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana & krisis kesehatan; h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

D. Aspek Strategis Organisasi D.1 Visi, Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota 2014-2019 Walikota dan Wakil Walikota periode 2014-2019 menetapkan visi dan misi yang menjadi landasan bagi pencapain tujuan pembangunan Kota Padang, yaitu : Visi “ Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya ”


33

Dalam visi walikota terdapat kata “sejahtera”, dimana dalam kesehatan sejahtera adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Misi Visi diatas, kemudian dijabarkan dalam 6 misi, yaitu : 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing 2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera 3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Dalam misi walikota tersebut terdapat 2 misi yang terkait dengan Dinas Kesehatan, yaitu misi nomor 4 dan misi nomor 6, dimana kedua misi tersebut berkaitan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mendukung permasalahan utama (strategic issued) bidang kesehatan. Sedangkan 10 program unggulannya adalah : 1)

Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air

2)

Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni, olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/ mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.


34

3)

Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik

4)

Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin

5)

Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu

6)

Meningkatkan

dana

operasional

kecamatan,

kelurahan,

RW,

RT

dan

Garin

Masjid/Mushalla menjadi 200% 7)

Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang

8)

Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan

9)

Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah

10) Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS Program yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah program unggulan nomor 4 “Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin”.

D.2 RPJMN Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Dalam draft RPJMN kementerian kesehatan 2014-2019 tertuang visi “derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Sasaran dari visi tersebut adalah Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi yaitu : a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga berencana serta lanjut usia


35

b. Pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan c. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan d. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat upaya promotif preventif e. Peningkatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan f. Penguatan status gizi masyarakat g. Penguatan pemberdayaan masyarakat h. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional i. Penguatan manajemen kesehatan Misi tersebut sekaligus menjadi rancangan arah kebijakan pembangunan kesehatan 20142019. Di dalam draft Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 tertuang visi “Terwujudnya Masyarakat Sumbar Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan” dengan empat misi yaitu : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber dana kesehatan, d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.


36

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pada bulan Maret Tahun 2016 pemerintah telah melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan

Nasional

(RAKERKESNAS) di

Jakarta.

Rakerkesnas tersebut melahirkan

rekomendasi terkait pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Perbatasan, dan Kepulauan, yaitu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota perbatasan dan kepulauan berkomitmen dalam melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) baik Puskesmas maupun RS, mengembangkan SDM Kesehatan, dan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta menyusun perencanaan yang komprehensif dan terpadu guna memperoleh dukungan dari SKPD terkait dan DPRD.


37

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja 2016 Dinas Kesehatan Kota Padang pada Tahun Anggaran 2016 mempunyai 9 sasaran strategis dan 33 indikator kinerja dalam menjalankan program dan kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

90%

1.2

Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase kasus gizi buruk

<5%

1.3

Persentase bumil KEK

<5%

1.4

Cakupan kunjungan lengkap (KN Lengkap)

neonatal

90%

1.5

Cakupan penanganan komplikasi

neonatal

80%

1.6

Angka kematian bayi

1.7

Cakupan pelayanan anak balita

1.8

Umur harapan hidup

1.9

Cakupan pelayanan nifas

90%

1.10

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

1.11

Cakupan komplikasi yang ditangani

kebidanan

80%

1.12

Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederajat melaksanakan penjaringan siswa kelas 1

100%

2.1

Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan

200 sarana

2.2

Persentase tenaga kesehatan yang mengurus dan diterbitkan SIP/SIK

100%

2.3

Rasio paramedis/puskesmas

1.

2.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat


1.1


kesehatan

23/1000 kelahiran hidup 90% 72 tahun

21.1

38

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3.

4.

5.

6.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat

Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat

3.1

Persentase faktor resiko PTM

70%

3.2

60%

4.1

Persentase pembentukan Posbindu PTM Persentase posyandu aktif

4.2

% cakupan kelurahan siaga aktif

85%

5.1

Jumlah ORSOS kemasyarakat yang dibina dalam upaya mengatasi masalah kesehatan

6 kelompok

5.2

Jumlah kawasan yang melakukan implementasi KTR

11 kawasan

6.1

Cakupan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat higiene sanitasi Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

70%

Persentase penemuan penderita diare Persentase penderita DBD yang ditangani Persentase penemuan pasien baru TB BTA positif

100%

7.4

Persentase penemuan penderita pneumonia balita

100%

7.5

Cakupan kelurahan universal child

100%

8.1

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100%

8.2

Case fatality rate calon jemaah haji

CFR < 2%

8.3

Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Mikrofilaria rate<5%

6.2 6.3 7.

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular

7.1 7.2 7.3

8.

9.

Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana

Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

9.1


85%

77% 87%

100% 70%

<5%

39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pencapaian target dari 9 sasaran strategis, adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat No. 1 1.

Indikator Kinerja

2.

2 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase kasus gizi buruk

3.

Persentase bumil KEK

4.

Cakupan kunjungan lengkap (KN Lengkap)

5.

Cakupan komplikasi

6.

Angka kematian bayi

7.

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

8.

Umur harapan hidup

9. 10. 11. 12.

Target 2016 Renstra Tapkin 3 4 100% 90%

Realisasi 5 90%

% Capaian 2016 2015 6 7 100% 100%

<5%

0.01%

<5%

<5%

7.3%

neonatal

89.5%

90%

93.6%

>100%

>100%

neonatal

76%

80%

61.6%

77%

74.69%

-

6.6/1000 kelahiran hidup 90%

28.7%

96 kasus

84.5%

23/1000 kelahiran hidup 90%

100%

>100%

72 tahun

72 tahun

72 tahun

100%

100%

Cakupan pelayanan nifas

90%

90%

90.7%

>100%

>100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

95%

95.2%

>100%

>100%

65%

80%

70%

87.5%

64.15%

Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederajat melaksanakan penjaringan siswa kelas 1

92%

100%

100%

100%

100%

penanganan

100%

100%

<5%

> target minimal

< target minimal

Sasaran strategis yang pertama memiliki 12 indikator kinerja dan sebanyak 8 indikator kinerja mencapai/melebihi target. Indikator kinerja yang keenam pada kolom renstra diisi strip karena indikator tersebut tidak ada di Renstra. Untuk indikator kinerja angka kematian bayi (AKB) jika dilihat dari % capaian rendah (28.7%), namun capaian tersebut sebenarnya sangat bagus


40

karena menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian bayi di Kota Padang rendah. Faktor yang mendukung dalam pencapaian target sasaran strategis yang pertama adalah : 1. Dukungan dana dari APBD/N, regulasi dan jumlah tenaga kesehatan Kota Padang untuk menunjang kegiatan program kesehatan 2. Program Jampersal (DAK non fisik) yang menyediakan rumah tunggu kelahiran (RTK) di 5 puskesmas rawatan di wilayah Kota Padang serta biaya transport ibu bersalin ke fasilitas kesehatan 3. Program BOK (DAK non fisik) yang ada di Puskesmas wilayah Kota Padang dalam rangka memberikan dukungan untuk memberdayakan masyarakat (promotif dan preventif) ke lapangan, antar lain untuk pemantauan ibu hamil beresiko, kunjungan rumah, kegiatan di posyandu dalam mengedukasi masyarakat khususnya penanggulangan balita gizi buruk 4. Tersedianya 7 Puskesmas PONED dengan tenaga terlatih di wilayah Kota Padang sebagai sarana fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan obstetric dan neonatal emergency dasar 5. Adanya kelompok usia lanjut (222 kelompok) sebagai wadah pelayanan kepada usia lanjut di masyarakat, dimana proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama LSM, lintas sektor, organisasi sosial, swasta dan lain-lain dengan menitikberatkan pelayanan pada promotif dan preventif 6. Puskesmas santun usia lanjut (15 Puskesmas) dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pra usia lanjut dan usia lanjut meliputi aspek promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan lebih menekan unsur : a. Pro-aktif : berupa pelayanan kesehatan pada saat kegiatan di kelompok usia lanjut dan melaksnakaan kunjungan pada penderita yang dirawat di rumah b. Memberikan

kemudahan

proses

pelayanan

berupa

fasilitas

loket

dan

ruang

pemeriksaan tersendiri di Puskesmas atau sesuai dengan kondisi setempat c. Santun : pelayanan terhadap para usia lanjut dilakukan secara proporsional dengan memberikan perlakuan sopan, hormat dan menghargai sosok insan yang lebih tua serta memberikan dukungan dalam rangka mendorong kemandiriannya untuk mencapai masa tua dengan derajat kesehatan yang optimal


41

d. Pelayanan oleh tenaga profesional serta pengelola program usia lanjut di puskesmas bekerja sama dengan lintas sektor maupun swasta berasaskan kemitraan e. Melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku 7. Fasilitas internet, peralatan komputer dan buku-buku petunjuk tehnis untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan bagi petugas sudah tersedia cukup memadai di semua puskesmas Faktor penghambat tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis yang pertama, adalah : 1. Belum maksimalnya pemantauan neonatal komplikasi dan komplikasi kebidanan karena kompetensi dan jumlah petugas yang masih kurang, baik di sarana pelayanan tingkat pertama maupun di rumah sakit rujukan 2. Tingkat pengetahuan dan ekonomi ibu masih rendah, sehingga asupan gizi tinggi Fe tidak terpenuhi Upaya yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaraan strategis yang pertama, adalah : 1. Pelatihan manajemen asfiksia pada bayi baru lahir, pertemuan pengelola program kesehatan dan bimbingan teknis untuk menambah kompetensi petugas 2. Melaksanakan aplikasi Rujukan

Sijari Emas (Sistim Informasi Jaringan

Ekspanding

Maternal Neonatal Survive) untuk mengurangi kepanikan dan kegaduhan yang tidak perlu dengan cara menyiapkan persalinan (rujukan terencana bagi yang membutuhkan) 3. Terus menerus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik melalui pelayanan di puskesmas, posyandu dan sekolah Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang pertama, adalah : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Perencanaan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan


42

2. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan : a. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya b. Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK b. Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan kegiatan : a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dengan kegiatan : a. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 5. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan kegiatan : a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah, dengan kegiatan : a. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah 7. Program asuransi kesehatan, dengan kegiatan : a. Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik)

Sasaran Strategis II : Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan

Target 2016 Renstra Tapkin 3 4 200 sarana

Realisasi 5 300 sarana

% Capaian 2016 2015 6 7 >100%

2.

Persentase tenaga kesehatan yang mengurus dan diterbitkan SIP/SIK

-

100%

100%

100%

-

3.

Rasio paramedis/puskesmas

-

21.1

20

94.8%

-


43

Sasaran strategis yang kedua memiliki 3 indikator kinerja. Ketiga indikator tersebut pada kolom target Renstra dan % capaian tahun 2015 ditulis strip (-) karena pada perjanjian kinerja 2016 terjadi perubahan indikator kinerja. Faktor yang mendukung tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis yang kedua adalah : 1. Optimalisasi dana dan sumber daya manusia yang ada 2. Kerja sama lintas sektor yang meningkat Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang kedua, adalah : 1. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan : a. Sosialisasi dan pembinaan perizinan bidang kesehatan 2. Program pengawasan obat dan makanan, dengan kegiatan : a. Peningkatan pengawasan peredaran obat serta keamanan pangan dan bahan berbahaya

Sasaran Strategis III : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Persentase faktor resiko PTM

2.

Persentase pembentukan Posbindu PTM

Sasaran strategis yang ketiga

Target 2016 Renstra Tapkin 3 4 100% 70% 77%

60%

Realisasi 5 65% 61.5%

% Capaian 2016 2015 6 7 62.5% 92.9% >100%

>100%

memiliki 2 indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama

persentase faktor resiko PTM meski tidak mencapai target namun terjadi peningkatan % capaian dari tahun 2015. Faktor yang membuat peningkatan % capaian tersebut adalah tersedianya sarana pendukung di Puskesmas, seperti alat deteksi orang merokok dan alat cek kolesterol, sedangkan faktor yang menghambat adalah tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang hidup sehat dan tatanan sosial masyarakat (budaya) yang kurang mendukung, seperti kurang makan sayur dan mengundang hajatan dengan rokok. Indikator


44

kinerja yang kedua persentase pembentukan Posbindu PTM mencapai target karena adanya sosialisasi Posbindu PTM ke petugas dan pelatihan kader yang sudah maksimal. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang kedua, adalah : 1. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan : a. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Persentase posyandu aktif

2.

% cakupan kelurahan siaga aktif


Realisasi

85%

5 84.5%

% Capaian 2016 2015 6 7 99.4%

37.5%

44.1%

46.7%

Sasaran strategis yang keempat memiliki 2 indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama persentase posyandu aktif pada % capaian 2015 diisi strip (-) karena pada tahun 2015 indikator nya berbeda. Faktor yang menghambat tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis yang keempat, sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas terutama di kelurahan siaga, sarana dan prasarana di Poskeskel (Pos Kesehatan Kelurahan) belum memadai, termasuk juga di kegiatan Posyandu 2. Belum semua tenaga kesehatan dilatih untuk kegiatan Poskeskel 3. Belum semua kader dilatih mengenai Posyandu Untuk mengatasi faktor penghambat diatas, maka upaya yang telah dilakukan adalah : 1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanakan kegiatan Poskeskel dan Posyandu 2. Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan dan kader Posyandu 3. Melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Posyandu dan Poskeskel


45

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang keempat, adalah : 1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan : a. Peningkatan fungsi Pokjanal Posyandu b. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (kelurahan siaga)

Sasaran Strategis V : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Jumlah ORSOS kemasyarakat yang dibina dalam upaya mengatasi masalah kesehatan Jumlah kawasan yang melakukan implementasi KTR

2.

Target 2016 Renstra Tapkin 3 4 6 kelompok -

11 kawasan

Realisasi 5 6 kelompok 11 kawasan

% Capaian 2016 2015 6 7 100% -

100%

-

Sasaran strategis yang kelima memiliki 2 indikator kinerja. Kedua indikator tersebut pada kolom target Renstra dan % capaian tahun 2015 ditulis strip (-) karena pada perjanjian kinerja 2016 terjadi perubahan indikator kinerja. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis yang kelima, adalah : 1. Adanya Perwako dan satgas dalam melaksanakan Perda KTR 2. Dukungan lintas sektor dalam kegiatan ORSOS kemasyarakatan dan implementasi KTR 3. Sosialisasi melalui media elektronik dan media cetak Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang keempat, adalah : 1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan : a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (kelurahan siaga) c. Penerapan kawasan tanpa rokok


46

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Cakupan kualitas air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat higiene sanitasi Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

2.

3.


Realisasi 5 86%

% Capaian 2016 2015 6 7 >100% >100%

-

77%

85%

>100%

-

-

87%

85%

97.7%

-

Sasaran strategis yang keenam memiliki 3 indikator kinerja. Indikator kinerja yang kedua dan ketiga pada kolom Renstra dan % capaian 2015 diisi strip (-) karena pada tahun 2016 ada perubahan indikator. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator kinerja karena air bersih merupakan salah satu faktor dalam target SDG’s (Sustainable Development Goals) sehingga harus dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat harus mengalami peningkatan. Tidak tercapainya target indikator kinerja yang ketiga karena kurangnya kesadaran masyarakat pengguna untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat umum (TTU). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang keempat, adalah : 1. Program pengembangan lingkungan sehat, dengan kegiatan : a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan b. Pengawasan tempat-tempat umum/tempat pengolahan makanan (TTU/TPM) c. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) d. Sosialisasi dan pembinaan penyehatan lingkungan

Sasaran Strategis VII : Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular


47

No. 1 1.

Indikator Kinerja

Persentase diare

2 penemuan

penderita


Realisasi 5 100%

% Capaian 2016 2015 6 7 100% 100%

2.

Persentase ditangani

yang

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase penemuan pasien baru TB BTA positif

-

70%

57%

81.4%

77.2%

4.

Persentase penemuan pneumonia balita

100%

100%

94.4%

94.4%

27.5%

5.

Cakupan kelurahan universal child

100%

100%

94.2%

94.2%

68.27%

penderita

DBD

penderita

Sasaran strategis yang ketujuh memiliki 5 indikator kinerja. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis yang ketujuh, sebagai berikut : 1. Masyarakat sudah mengerti dengan penatalaksanaan DBD 2. Petugas aktif melaksanakan surveilan kasus DBD ke rumah sakit 3. Dukungan dari lintas program dan lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan DBD 4. Sanitasi dan kepedulian masyarakat Kota Padang seudah meningkat terutama tentang PHBS Faktor yang menghambat tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis yang ketujuh, sebagai berikut : 1. Untuk BTA (+) masih kurang karena sebagian rumah sakit belum aktif pelayanan DOTS TB, diagnosa TB masih berdasarkan hasil rontgen foto 2. Sasaran pneumonia 3.91% balita, sementara balita yang datang terkadang bukan pneumonia, sehingga tidak termasuk kategori. Namun dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan dan semua penderita pneumonia ditangani 100% 3. Laporan ISPA dari rumah sakit belum terakomodir dan masih kurang koordinasi dengan layanan swasta lainnya Untuk mengatasi faktor penghambat diatas, maka upaya yang telah dilakukan adalah :


48

1. Meningkatkan kerjasama lintas program untuk penemuan pneumonia 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan rumah sakit untuk program TB dan imunisasi Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang ketujuh, adalah : 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan : a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular d. Peningkatan imunisasi

Sasaran Strategis VIII : Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

2.

Case fatality rate calon jemaah haji

CFR < 2%

3.

Terlaksananya pencegahan penularan endemik/epidemik


kegiatan penyakit


Realisasi 5 100%

% Capaian 2016 2015 6 7 100% 100%

CFR < 2%

0.23%

100%

100%


<1%

100%

-

Sasaran strategis yang kedelapan memiliki 3 indikator kinerja dan semuanya mencapai target. Hal ini karena faktor : 1. Koordinasi yang baik dengan puskesmas dan tim KLB yang sudah terbentuk 2. Meningkatnya kepedulian jemaah haji terhadap kesehatan untuk persiapan ibadah 3. Dukungan dari lintas program dan lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan filariasis


49

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang kedelapan, adalah : 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan : a. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah b. Pelayanan kesehatan jemaah haji c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Sasaran Strategis IX : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin No.

Indikator Kinerja

1 1.

2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Target 2016 Renstra Tapkin 3 4 100% <5%

Realisasi 5 14.18%

% Capaian 2016 2015 6 7 3.55% > target minimal

Target <5% pada indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah untuk rujukan pasien non spesialistik dan datanya tidak terpilah di Puskesmas. Sementara realisasi yang > target minimal (14.18 %) adalah rujukan orang miskin yang mempunyai kartu JKN dan merupakan rujukan spesialistik. Rujukan spesialistik tersebut tidak ada batas minimal karena harus sesuai dengan kebutuhan pengobatan pasien ke PPK (Penyedia Pelayanan Kesehatan) lanjutan (RS). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis yang kesembilan, adalah : 1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan : a. Kemitraan asuransi kesehatan Jamkes Sumbar Sakato


50

B. Realisasi Anggaran Jumlah total keseluruhan anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Padang untuk tahun 2016 adalah Rp 77.568.350.810,00 dengan total anggaran belanja langsung urusan

Rp. 72.835.666.790,00 (93,9%). Total realisasi anggaran belanja

langsung urusan adalah Rp. 59.507.694.427,00

(81,7%) dari total anggaran belanja

langsung urusan). Adapun rincian realisasi anggaran pendukung untuk 9 sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : No 1

Sasaran Strategis 2

Program Pendukung 3

1.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

1.Program obat dan perbekalan kesehatan (2 kegiatan)

453.720.500,-

451.154.096,-

99.4

2. Program perbaikan gizi masyarakat (3 kegiatan)

196.100.000,-

186.308.492,-

95.0

3. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (1 kegiatan)

750.241.500,-

731.587.300,-

97.5

4. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (1 kegiatan)

147.000.000,-

126.435.850,-

86.0

51.000.000,-

50.929.900,-

99.9

6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah (1 kegiatan)

147.000.000,-

126.435.850,-

86.0

7. Program asuransi kesehatan (1 kegiatan)

991.800.000,-

201.077.333,-

20.3

1. Program pengawasan obat

126.500.000,-

126.244.200,-

99.8

2. Program upaya kesehatan masyarakat (1 kegiatan)

59.500.000,-

59.493.000,-

100.0

85.000.000,-

71.916.450,-

84.6

102.000.000,-

93.196.650,-

91.4

5. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia (1 kegiatan)

2


Target (Rp.) 4

Realisasi (Rp.) 5

% Capaian 6

dan makanan (1 kegiatan)

3

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

1. Program upaya kesehatan masyarakat (1 kegiatan)

4

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (3 kegiatan)


51

No

Sasaran Strategis

Program Pendukung

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1

2

3

5

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (3 kegiatan)

368.907.334,-

355.377.000,-

96.3

1. Program pengembangan lingkungan sehat (5 kegiatan)

520.520.850,-

474.857.900,-

91.2

7

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (4 kegiatan)

1.015.095.000,-

959.988.900,-

94.6

8

Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (3 kegiatan)

693.984.000,-

643.056.400,-

92.7

12.306.319.600,-

12.304.519.600,-

100.0

6

9

1. . Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (1 kegiatan)

4

5

% Capaian 6

Selain anggaran diatas, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2016, masih ada beberapa anggaran kegiatan program lainnya, yaitu : Program Pendukung 3 1 2

Program upaya kesehatan masyarakat ( 5 kegiatan ) Program perbaikan gizi masyarakat (1 kegiatan)

3

Program standarisasi pelayanan kesehatan (4 kegiatan)

4

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskemas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya (7 kegiatan) Program pengembangan badan layanan umum daerah (BLUD) (1 kegiatan)

5


Target (Rp.) 4

Realisasi (Rp.) 5

% Capaian 6

328.353.200,-

318.332.750,-

96,9

4.862.000.000,-

4.647.488.200,-

95,6

687.778.400,-

619.605.029,-

90,1

8.715.101.000,-

8.668.576.623,-

99,5

40.324.745.406,-

28.368.099.654,-

70.3

52

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka realisasi anggaran belanja langsung urusan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2016 secara garis besar sudah baik, yaitu sebesar 81.7%. Namun demikian masih ada program yang rendah serapan anggarannya, yaitu program asuransi kesehatan dan program pengembangan badan layanan umum daerah (BLUD), dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Kegiatan Jampersal pada program asuransi kesehatan, realisasi rendah karena : a. Pencairan dana sewa rumah tunggu kelahiran, pembayaran rekening air dan listrik sesuai real cost b. Perjalanan dinas yang tidak terealisasi seluruhnya karena terkait aturan perjalanan dinas ASN c. Pencairan biaya makan minum dan transport ibu bersalin sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang memanfaatkan rumah tunggu 2. Kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayana BLUD, realisasi rendah karena : a. Pagu belanja langsung BLUD Puskesmas dibuat berdasarkan estimasi pendapatan tahun 2016. Pendapatan tersebut setiap bulannya tergantung jumlah kapitasi terdaftar di Puskesmas Kota Padang. Hal ini memungkinkan terjadinya kenaikan atau penurunan terhadap uang masuk ke rekening BLUD Puskesmas Kota Padang, yang pada akhirnya juga mempengaruhi belanja langsung BLUD Puskesmas Kota Padang. b. Keterbatasan jumlah SDM/tenaga yang kompeten dibidang keuangan karena BLUD Puskesmas yang baru berjalan tahun pertama c. Kurangnya penjelasan secara mendetail tentang aturan yang mengikat dan mengatur BLUD sehingga dalam mengelola BLUD aturannya masih umum dan sulit menjabarkannya dalam pelaksanaan pengelolaan BLUD Puskesmas.


53

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kota Padang selama Tahun 2016. Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2016 dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang kompeten. Namun realisasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2016 belum maksimal, karena dari 33 indikator kinerja yang mencapai/melebihi target 21 indikator kinerja. Oleh sebab itu untuk tahun 2017 perlu dilakukan upaya, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kerja sama dan advokasi dengan lintas sektor terkait, stakeholder yang kompeten dan tokoh masyarakat 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan di Puskesmas termasuk kompetensi dan motivasi tenaga kesehatan 3. Meningkatkan sosialisasi pentingnya program kesehatan kepada masyarakat, melalui media cetak dan media elektronik 4. Membangun jejaring tingkat layanan kesehatan di Puskesmas (koordinasi sesama FKTP) Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Padang ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.


54

LAMPIRAN


PRESTASI YANG DIRAIH DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2016 : A. Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Teknis 1. Puskesmas Lubuk Buaya terbaik II (Dua) Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 2. Puskesmas Air Tawar Juara Harapan 3 Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi 3. Puskesmas Padang Pasir Juara II Sekolah Sehat Tingkat Propinsi Sumatera Barat

B. Tingkat Nasional 1. Penghargaan Akreditasi Madya untuk Puskesmas Air Tawar dan Puskesmas Padang Pasir 2. Penghargaan Akreditasi Dasar untuk Puskesmas Lapai, Puskesmas Lubuk Kilangan dan Puskesmas Lubuk Buaya


DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Recommend Documents