DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA

AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah

Volume 2, No. 3, Oktober 2014

DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA Rizqie Novita Sari Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya E-Mail: [email protected]

Sugiharti Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Abstrak Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO) merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. BFO dibentuk Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia (RI), tetapi pada akhirnya BFO ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. BFO menyadari bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia. RI telah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. BFO menjadi pemberitaan surat kabar di Indonesia tahun 1948 sampai tahun 1949, karena usahanya mendekati RI dan juga mendekati Belanda. Usaha yang dilakukan BFO tersebut bertolak belakang dengan usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) tanpa keikutsertaan RI. Surat kabar republik, seperti surat kabar Merdeka memberitakan usaha tersebut sebagai peringatan bagi republieken untuk waspada terhadap setiap usaha yang dilakukan Belanda dan BFO dalam memecah belah persatuan Indonesia. Pandangan republieken berubah sejak melihat usaha yang dilakukan BFO mendekati RI untuk berjuang bersama memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Pada surat kabar Pelita Rakjat pemberitaan mengenai federalisme dan BFO digunakan sebagai bukti bahwa hampir semua rakyat Indonesia menginginkan bentuk federalisme kecuali RI. Pada akhirnya BFO mampu menunjukkan bahwa federalisme merupakan salah satu jalan menuju kemerdekaan dan hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya kehadiran RI. Kata Kunci : BFO, pengakuan kedaulatan, pemberitaan surat kabar Abstract The Federal Consultative Assembly (Bijeenkomst voor Federale Overleg or BFO) was a comitte is consists of the federal states and the special teriritorities established by Netherlands in Indonesia. The Netherlands established BFO to match power of the Republic Indonesia (RI), but ultimately BFO helped Republic to recognition for Indonesian sovereignty. BFO realize that position of Republic will never change in the view of Indonesian. Republic of Indonesia has been the symbol of Indonesia’s independece from colonialism. BFO reporting into newspapers in Indonesia 1948 until 1949, because of his efforts to approach the Republic and the Netherlands. Venture undertaken BFO the contrast with effort to the Netherlands to form United States of Indonesia (NIS) without Republic. Republic the newspaper such as Merdeka newspaper reported the effort as a warning to republieken to be aware of any effort the Netherlands and BFO in divide the unity of Indonesia. Republieken outlook for BFO changed since seeing the work done BFO approach RI to fight alongside recognition of Netherlands sovereignty to Indonesia. In the Pelita Rakjat newspaper reporting on federalism and the BFO is used as evidence that almost all Indonesian people want federalism but unless RI. In the end BFO able to show that federalism is one way to freedom, and it would be meaningless without the presence of RI. Keywords: BFO, the recognition of sovereignty, the newspapers

Belanda tersebut berhasil membentuk negara federal

A. Pendahuluan Tahun 1945-1949 di Indonesia dikenal sebagai

dan daerah otonom di Indonesia. Setelah pembentukan

periode revolusi fisik. Pada periode revolusi fisik

negara

muncul gerakan politik yang dilakukan Belanda untuk

mengupayakan penggalangan dukungan membentuk

menghapus

Negara Indonesia Serikat (NIS) pada konferensi yang

Republik

Indonesia

(RI)

dengan

menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tindakan

federal

dan

daerah

otonom,

Belanda

diadakan pada tanggal 27 Mei 1948 di Bandung.

38



Konferensi 27 Mei dikenal sebagai konferensi

Pada upacara pembukaan konferensi federal telah

federal, karena dihadiri oleh negara federal dan daerah

ada dua pihak yang berbeda pendapat., yaitu pihak Ide

otonom bentukan Belanda.

Konferensi federal

Anak Agung Gde Agung yang pro RI dan pihak Sultan

membicarakan tentang pembentukan dan pembangunan

Hamid II yang pro Belanda. Masing-masing pihak

NIS,

membenarkan

permasalahan

kewarganegaraan

NIS,

dan

pendapatnya

dan

berusaha

hubungan sesama negara federal ataupun hubungan

mempengaruhi anggota yang lainnya. Perbedaan

antara negara federal dengan NIS. Konferensi federal

pendapat dalam BFO antara pihak Anak Agung dan

juga membicarakan tentang rancangan pemerintah

pihak Sultan Hamid II menghambat pergerakan BFO

federal sementara yang telah di buat van Mook.

dalam membantu RI. Anak Agung yang pro kepada RI

Rancangan

pada

berusaha mempengaruhi anggota BFO lainnya untuk

dasarnya sama dengan pemerintah Hindia Belanda

mengajak RI masuk ke dalam pemerintah federal

karena pempimpin tertingginya tetap gubernur Hindia

sementara di Indonesia, sedangkan pihak Sultan Hamid

Belanda.

II yang pro terhadap Belanda tidak setuju. Usaha yang

pemerintah

federal

sementara

Konferensi federal pada akhirnya menimbulkan

dilakukan oleh Anak Agung dan Adil Puradiredja

kekecewaan beberapa negara federal dan daerah

berhasil membawa BFO mendekati RI dan berjuang

otonom yang menjadi peserta konferensi. Kekecewaan

bersama RI menghadapi Belanda pada konferensi meja

peserta konferensi federal dikarenakan peserta tidak

bundar (KMB).

diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan pemerintah sementara. Kekecewaan tersebut

B. Metode Penelitian

menyebabkan Ide Anak Agung Gde Agung dan R. T. Adil Puradiredja berpendapat

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang

perlu mengadakan

meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta

kembali suatu konferensi negara federal dan daerah

historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu surat

otonom. Konferensi akan diadakan pada tanggal 7 Juli

kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat tahun

1948 di Bandung dan bernama resmi konferensi

1948 sampai tahun 1949, serta dari bahan pustaka dan

kenegaraan,

referensi lain yang relevan.

serta

bertujuan

menghasilkan

suatu

rancangan pemerintah sementara yang lebih baik dari rancangan pemerintah sementara buatan van Mook.

C. Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal

Anggota konferensi tersebut kemudian dikenal sebagai

(BFO)

Badan Permusyawaratan Federal (BFO).

Van Mook berencana membentuk negara federasi

Konferensi BFO tanggal 7 Juli 1948 ditunda karena

di Indonesia. Rencana tersebut mengharuskan van

belum semua undangan hadir dalam konferensi

Mook

tersebut. Konferensi dibuka kembali pada tanggal 12

Pengubahan

Juli dengan dihadiri wakil dari KDB. Wakil yang hadir

karena di Indonesia telah berdiri RI, sehingga Van

dalam konferensi kenegaraan bulan Juli adalah berasal

Mook mengawali rencana membentuk negara federal

dari Banjar, Bangka, Biliton, Dayak Besar, Indonesia

dengan menyebarluaskan federalisme di Indonesia

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara,

pada konferensi Hoge Veluwe. Konferensi tersebut

Kalimantan Timur, Pasundan, Riau, Sumatera Selatan,

gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia

Sumatera Timur, dan Madura. Konferensi tersebut juga

karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang

dihadiri oleh peninjau yang berasal dari Jawa Tengah,

menginginkan RI juga masuk dalam persemakmuran di

Jawa Timur, dan Padang.

bawah Belanda.

39

mengubah

ketatanegaraan

ketatanegaraan

di

mengalami

Indonesia. hambatan



Van Mook kembali mengadakan konferensi di

mengadakan

konferensi

serupa

yang

bertujuan

Malino tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi

membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia.

tersebut

peserta

Konferensi tersebut diadakan di Bandung tanggal 7 Juli

konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan

1948 dan diberi nama konferensi satuan-satuan

ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah

kenegaraan atau konferensi kenegaraan (Staatkundige

konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan

Enheden Conferentie). Konferensi kenegaraan lebih

konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi

dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Federal

langkah awal membentuk negara federal di Indonesia,

(Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO).

menghasilkan

keputusan

bahwa

yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai

Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi

negara bagian yang pertama didirikan. Setelah itu

federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari

Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah

jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat

otonom lainnya di Indonesia.

permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan

Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk

konferensi

dapat

mencetuskan

suatu

rancangan

mewujudkan rencananya membentuk NIS di Indonesia.

pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van

Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948

Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari

bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan.

pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.

Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan

Sepanjang pelaksanaan konferensi terlihat dua

daerah otonom di Indonesia, yaitu Indonesia Timur,

kelompok yang bersebarangan. Kelompok pertama

Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah,

terdiri dari Negara Indonesia Timur (NIT), Pasundan,

Pasundan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan

Madura, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara,

Barat, Kalimantan Selatan, Bangka, dan Riau.

Banjar, dan Jawa Tengah. Pempimpinnya adalah Anak

Pada konferensi federal van Mook mengajukan

Agung (NIT) dan Puradiredja (Pasundan). Kelompok

suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya,

kedua terdiri dari Negara Sumatera Timur (NST),

yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara

Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Biliton, Kalimantan

1

(Voorlopige Federale Regering disingkat VFR). VFR

Barat, Dayak Besar, Padang, dan Jawa Timur.

rancangan

van

pemerintahan

Mook

pemerintahan

merupakan

lembaga

Pemimpinnya adalah Sultan Hamid II (Kalimantan

yang

ada

Barat) dan T. Mansur (NST).

telah

di

Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia.

Wakil dari NIT dan wakil dari Kalimantan

Pemimpin

memiliki perbedaan pandangan, meskipun masing-

VFR tetap seorang wakil dari pemerintahan Belanda di

masing setuju mengenai sistem pemerintahan yang

Indonesia dan para staf yang berasal dari mayoritas

baik bagi seluruh Indonesia adalah federal. Beberapa

orang Belanda. Pemimpin VFR adalah van Mook.

hal yang menyebabkan wakil NIT dan Kalimantan

Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak

Barat berseberangan diantaranya adalah pertama wakil

memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

dari NIT pro terhadap RI berupaya agar RI ikut dalam

ataupun

VFR.

pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya NIS,

Kekecewaan tersebut membuat Ide Anak Agung Gde

sedangkan wakil dari Kalimantan Barat yang pro

Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali

terhadap Belanda menginginkan keberadaan RI tidak

usul

pengubahan

rancangan

harus dalam pemerintahan peralihan. Kedua wakil dari 1

R.Z. Leirissa, Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006, hlm.112.

NIT

mengakui

perjuangan

40

bagi

bahwa

RI

seluruh

merupakan Indonesia

simbol sehingga



keberadaan RI tidak dapat begitu saja diabaikan,

oleh Bangka, Biliton, Dayak Besar, Riau, Sumatera

sedangkan

Selatan, dan Sumatera Timur.

wakil

dari

Kalimantan

Barat

tidak

sependapat dengan wakil NIT. Wakil dari Kalimantan

Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep

berpendapat bahwa negara-negara bagian dan daerah

pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari

otonom telah menjadi negara yang bebas dan mampu

direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga

mengembangkan wilayahnya.

orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah

BFO kembali melanjutkan konferensinya selama

mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah

tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948.

otonom di dewan perwakilan rakyat berdasarkan

Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan

jumlah

rancangan

mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan

pemerintah

peralihan

yang

dinamai

Pemerintah Federal Interim (Federale Interim Regering

penduduk.

Golongan

minoritas

juga

perwakilan.

disingkat FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan

Setelah dikeluarkannya resolusi BFO yang pertama,

ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak

tujuan yang dimiliki BFO semakin jelas, yaitu

berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk

pembentukan pemerintah federal dan pengakuan

menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari

kedaulatan seutuhnya bagi Indonesia. BFO meyakini

orang-orang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR

bahwa RI bersedia bekerja sama dengan BFO dalam

akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk

pemerintah

mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. Setelah

tersebut dipimpin oleh orang-orang Indonesia.

federal

apabila

dalam

pemerintahan

berdiskusi cukup lama BFO mengeluarkan sebuah resolusi dan tambahan yang akan disampaikan oleh

D. Perbedaan

persepsi

mengenai

BFO dalam

sebuah panitia. Panitia tersebut akan mengirimkan

pemberitaan surat kabar Merdeka dan surat

resolusi kepada van Mook di Jakarta, pemerintah

kabar Pelita Rakjat

Belanda di Den Haag, dan pemerintah RI di

BFO yang merupakan bentukan Belanda dan

Yogyakarta.

beraliran federalisme bersama RI menghadapi Belanda

BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi

di konferensi meja bundar (KMB). Sikap BFO tersebut

pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat

menimbulkan berbagai pertanyaan dari golongan

Jl. Penjambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam

republieken dan golongan federlis.

dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir

Pertanyaan dari kedua golongan tersebut dan pihak

pasal. Kesimpulan dalam konferensi BFO adalah

asing lainnya menjadi bahan pemberitaan dari surat

adanya perbedaan pendapat peserta konferensi tentang

kabar periode 1948-1949. Pemberitaan surat kabar

pembentukan Negara Indonesia Serikat. Pendapat

digunakan

tersebut adalah pertama wakil NIT berpendapat bahwa

masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah

berdirinya Negara Indonesia Serikat yang berdaulat

ditempuh oleh BFO, Belanda, dan Indonesia. contoh

selambat-lambatnya tercapai pada tanggal 1 Januari

surat kabar yang aktif memberitakan BFO adalah surat

1949. Pendapat dari wakil NIT disetujui oleh Negara

kabar Merdeka dan Pelita Rakjat.

untuk

menginformasikan

kepada

Pasundan dan Negara Madura. Kedua wakil dari

Surat kabar Merdeka menjadi corong perjuangan

Kalimantan Barat berpendapat bahwa 1 Januari 1949

republieken. Pemberitaan surat kabar Merdeka pada

sebagai patokan saja dan bisa berubah oleh beberapa

dasarnya

hal. Pendapat dari wakil Kalimantan Barat disetujui

merdeka dan berdaulat secara utuh tanpa melalui

mengenai keinginan republieken untuk

pemerintah interim di bawah kekuasaan Belanda. Bagi

41



republieken, pemerintah interim yang berada di bawah

melalui pemberitaan surat kabar Merdeka tidak

kekuasaan Belanda sama seperti kembali kepada

menghentikan langkah BFO untuk memperjuangkan

penjajahan Belanda atas Republik.

resolusi bandung agar diterima Belanda dan RI.

Lahirnya BFO menimbulkan sikap waspada dan

Usaha

BFO

mendekati

Belanda

dan

RI

ketidakpercayaan terhadap setiap usaha yang akan

menimbulkan pandangan baru di kalangan republieken

dilakukan oleh negara federal dan daerah otonom

dan federalis. Kedua pihak tersebut memandang BFO

bentukan

sebagai kekuatan ketiga antara RI dan Belanda.

Belanda.

Surat

kabar

Merdeka

menunjukkannya dengan pemberitaan mengenai usaha

Kekuatan

ketiga

yang

membentuk negara federalis di Indonesia. Surat kabar

kedudukan

salah

satu

Merdeka

berharap

memanfaatkan kekuatan BFO dengan baik. Bagi

masyarakat yang pro kepada RI mengetahui rencana

republieken, kekuatan BFO dapat dimanfaatkan karena

Belanda, sehingga masyarakat mengerti dan waspada

masih terdapat orang-orang yang pro kepada RI seperti

terhadap rencana Belanda membentuk negara federalis

Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil

yang berada di bawah kekuasaan Belanda.

Puradiredja. Bagi pihak Belanda, kedekatan BFO

melalui

pemberitaan

tersebut

dapat pihak

menguntungkan apabila

mampu

Sikap surat kabar Merdeka tersebut kemudian

dengan RI merupakan suatu langkah yang dapat

ditunjukkan dengan pemberitaan tanggal 17 Juli 1948

menggagalkan rencana Belanda membentuk negara

dengan judul “perundingan

federalis di Indonesia.

di

Kaliurang tidak

membawa bahan baru”. BFO dipandang sebagai antek

Usaha

BFO

mendekati

RI

dan

Belanda

Belanda yang akan membawa RI pada permasalahan

menimbulkan pertanyaan dari semua kalangan baik

baru dikemudian hari dengan Komisi Jasa-jasa Baik

republieken ataupun federalis. Pertanyaan tersebut

(KDB). Permasalahan tersebut adalah permasalahan

mengenai keberpihakan BFO, apakah BFO memihak

yang berkaitan dengan sikap RI selama ini. RI hanya

kepada RI atau BFO memihak kepada Belanda.

mempertimbangkan usul dan keputusan yang berasal

Pertanyaan tersebut timbul karena di dalam BFO

dari pihak resmi seperti PBB

melalui Dewan

terdapat dua pihak yang berseberangan meskipun

Keamanan dan KDB, atau pewakilan resmi Belanda di

sama-sama menganut federalisme. Dua pihak yang

bawah pengawasan KDB. Pandangan tersebut muncul

berseberangan adalah pihak yang pro kepada RI

dalam pemberitaan surat kabar Merdeka karena (1)

dengan pimpinan Ide Anak Agung Gde Agung dan

latar pembentukan BFO setelah pelaksanaan konferensi

R.T. Adil Puradiredja dan pihak yang pro kepada

federal 27 Mei; (2) anggota BFO yang merupakan

Belanda dengan pimpinan Sultan Hamid II dan Dr. T.

negara dan daerah otonom bentukan Belanda di

Mansur.

Indonesia; dan (3) konferensi BFO pada bulan Juli

Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO tersebut

tidak dihadiri van Mook selaku wakil Belanda pada

diberitakan surat kabar Merdeka dengan judul “rol

pemerintahan di Indonesia.

kaum federalis dalam perundingan yang akan datang, kemana mereka mau memihak”. Pada pemberitaan

Golongan republieken meragukan usaha BFO untuk

mempertahankan

Belanda.

Republieken

resolusinya memandang

di

hadapan

bahwa

tersebut terlihat bahwa sebagian dari republieken tidak

BFO

ingin tergesa-gesa menilai BFO telah memihak

memiliki kekuatan yang lemah karena terdiri dari

Belanda atau BFO memihak RI. Mereka sedang

negara dan daerah otonom bentukan Belanda, sehingga

menunggu sikap pemerintah RI dan menunggu

BFO akan menuruti semua kehendak Belanda.

tindakan BFO dalam perjuangan RI memperoleh

Pandangan yang negatif dari kalangan republieken

pengakuan kedaulatan dari Belanda.

42



Ketika Belanda melaksanakan agresi militer

menyatukan pemikiran BFO yang federalis dengan RI,

kepada RI di Jogjakarta, surat kabar Merdeka

sehingga BFO dan RI dapat berjuang bersama

melaksanakan

mengatasnamakan Indonesia seluruhnya.

kembali

tugasnya

sebagai

corong

perjuangan republieken. Surat kabar Merdeka pada

Situasi politik Indonesia tidak menentu, karena RI

tanggal 25 Januari 1949 memberitakan dengan judul

dan Belanda masih mempertahankan pendapatnya.

“masih tetap ada”. Pemberitaan tersebut mengenai

Belanda ingin pemimpin RI ikut berunding sebagai

keberadaan RI yang masih ada, karena presiden dan

orang terkemuka, sedangkan pemimpin RI mengajukan

wakil presiden telah menyerahkan kekuasaannya

syarat pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke

kepada

Jogjakarta. Pemimpin RI mengajukan syarat tersebut

Menteri

Prawiranegara

Kemakmuran

sebelum

Mr.

Jogjakarta

Sjafruddin di

serang.

karena tidak mungkin berunding selama statusnya

Pemberitaan ini dinilai penting oleh surat kabar

masih tawanan perang dan pemimpin RI dalam

Merdeka, agar keamanan masyarakat dapat terkendali.

Pemerintahan Darurat Republik Indnesia (PDRI) tidak

Keberadaan RI tidak hanya berupa pemerintahan

diajak berunding oleh Belanda.

darurat, tetapi juga berupa wilayah yang masih bebas di

Situasi politik yang demikian membuat BFO

Aceh. Keberadaan RI perlu diakui oleh rakyatnya

berusaha lebih keras mendekati RI. Kegigihan BFO

sendiri agar pihak lainn juga mengakui keberadaan RI

membuahkan hasil berupa kesepakatan bahwa RI

di bawah pemerintahan darurat ini.

bersedia berunding dengan Belanda pada Konferensi

Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO dapat

Meja

Bundar

(KMB).

Surat

kabar

Merdeka

terjawab setelah BFO membuktikan bahwa usahanya

mengabarkan situasi yang sedang terjadi di Indonesia

untuk mendekati RI telah menunjukkan hasil. BFO

melalui sebuah karikatur pada tanggal 5 Maret 1949.

mengadakan penghubungan dengan para pemimpin RI

Melalui gambar tersebut telah jelas bahwa sikap RI

yang ditawan melalui komisi penghubung BFO

tetap

(contact commisie). BFO dapat membuktikan bahwa

persyaratan pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke

dirinya

Jogjakarta.

bukan

kaki

tangan

Belanda,

walaupun

seperti

semula,

yaitu

berunding

dengan

beranggotakan negara dan daerah otonom bentukan

Situasi politik kembali memanas ketika BFO

Belanda. BFO dan RI merupakan bagian dari

tidak diikutsertakan dalam sebuah perundingan yang

Indonesia, sehingga muncul pandangan dari anggota

menghasilkan Roem-Royen Statement (RR Statement)

BFO bahwa permasalahan yang sedang terjadi antara

antara RI, Belanda dan UNCI. Situasi demikian

RI dan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan bukan

menyebabkan perpecahan di dalam BFO, karena wakil

saja milik RI, tetapi juga milik BFO yang juga bagian

dari

dari Indonesia.

mengeluarkan resolusi Sumatera. Pada sebuah rapat

Sumatera

menolak

RR

Statement

dengan

Republieken kembali menanyakan untuk siapa

internal BFO, resolusi Sumatera ditolak karena akan

usaha BFO selama ini yang mengusahakan agar RI

mengancam keutuhan BFO serta menghancurkan apa

bersedia berunding dengan Belanda. Surat kabar

yang telah diperjuangkan BFO selama ini, yaitu

Merdeka

kesediaan RI berunding dan membentuk NIS bersama

menyorot

sikap

republieken

dengan

pemberitaan yang berjudul “sebagai patikelir atau

RI.

wakil Republik” pada tanggal 1 Februari. Pertanyaan

Setelah pelaksanaan perundingan Roem-Royen

republieken tidak terjawab karena BFO berprinsip

akan diadakan kembali sebuah perundingan antara RI

bahwa apa yang dilakukannya untuk Indonesia

dan Belanda untuk membahas penyerahan kedaulatan

seluruhnya. BFO juga berharap suatu saat nanti dapat

dari Belanda. Pada kesempatan ini dimanfaatkan BFO

43


untuk

mendekati

RI

bahwa

merugikan anggota BFO dan Belanda. Kerugian bagi

tidak

hanya

Belanda adalah hilangnya kepercayaan dari negara-

permasalahan antara RI dan Belanda, tetapi antara

negara seperti Amerika Serikat, sedangkan bagi

Indonesia (BFO dan RI) dan Belanda. Usaha BFO

anggota BFO adalah upaya mewujudkan federasi di

berhasil, RI bersedia mengadakan sebuah perundingan

Indonesia akan gagal. Pemberitaan surat kabar Pelita

antara BFO dan RI sebelum menghadiri KMB. Surat

Rakjat jelas untuk menutupi kekurangan konferensi

kabar Merdeka membuat karikatur peristiwa tersebut

federal dan tidak hadirnya van Mook dalam konferensi

pada tanggal 6 Agustus 1949. Karikatur tersebut

kenegaraan. Kekurangan konferensi federal yang

menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan bersama

dirasakan peserta rapat adalah tidak diberikannya

antara RI dan BFO untuk bersatu membawa nama

kesempatan kepada peserta untuk bertanya ataupun

Indonesia dalam KMB. Berhasilnya kesepakatan

mengubah isi rancangan pemerintahan buatan van

tersebut karena RI dan BFO menyadari bahwa tujuan

Mook.

permasalahan

yang

dan

meyakinkan


sedang

terjadi

dari perjuangan masing-masing pihak adalah untuk

Usaha

BFO

mendekati

RI

menimbulkan

kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia

kekhawatiran Belanda bahwa RI akan menjadikan BFO

dalam NIS.

sebagai alat untuk melemahkan Belanda. Surat kabar

Pemberitaan yang berbeda akan ditemui pada

Pelita Rakjat memberitakan dengan menyudutkan RI

surat kabar yang diterbitkan oleh Belanda, contohnya

sebagai

surat kabar Pelita Rakjat. Surat kabar Pelita Rakjat

mempertahankan usul dari Dubois dan Critchley. Usul

berfungsi sebagai media informasi pemerintah Belanda

yang dipertahankan oleh RI mengenai pembentukan

di daerah federal. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat

badan

berbeda dengan pemberitaan surat kabar Merdeka.

pembentukan pemerintah interim. Surat kabar Pelita

Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat mengenai usaha

Rakjat menggambarkan sikap RI yang keras kepala

Belanda membentuk negara federasi di Indonesia.

karena adanya kecurigaan RI terhadap Belanda,

Pemberitaan tersebut salah satunya adalah usaha van

sehingga memandang masuknya federalisme seperti

Mook membentuk NIS melalui konferensi federal di

kembali kepada penjajahan Belanda. Pemberitaan surat

Bandung.

kabar Pelita Rakjat mengenai BFO lebih kepada

Surat kabar Pelita Rakjat, selalu mendukung usaha

menmbentuk

konferensi

federal

NIS kembali

di

pihak

yang

pembentuk

keras

kepala

undang-undang

karena

RI

sebelum

memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang telah

Indonesia.

Peserta

membantu dan mendukung Belanda membentuk NIS di

mengadakan

sebuah

Indonesia.

konferensi yang bernama konferensi kenegaraan tanpa hadirnya van Mook. Surat kabar Pelita Rakjat tidak

E. Kesimpulan

memberitakan sebab-sebab ketidakhadiran van Mook

Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh

dalam konferensi kenegaraan. Surat kabar kabar Pelita

yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO.

Rakjat memberitakan bahwa konferensi kenegaraan Ide

Tokoh tersebut adalah Anak Agung, R.T Adil

Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja

Puradireja, Sultan Hami II, dan T. Mansoer. Masing-

merupakan usaha untuk menghindari tindakan RI yang

masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam

meminta kepada Dewan Keamanan agar memberikan

BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar

kekuasaan yang lebih luas pada KDB.

mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan

Tindakan RI yang meminta kekuasaan lebih

Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI,

diberikan Dewan Keamanan kepada KDB akan

44



sedangkan Sultan Hami II dan T. Mansoer berusaha

Pemberitaan pada surat kabar Pelita Rakjat berbeda

agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.

dengan surat kabar Merdeka. Perbedaan pemberitaan

Anak Agung dan Adil Puradiredja membuat BFO

terjadi karena surat kabar Pelita Rakjat menempatkan

mendekati RI berdasarkan pada pemikiran bahwa

dirinya sebagai salah satu media pemberi informasi

pemerintahan tanpa adanya RI akan berjalan pincang

bagi masyarakat di daerah pendudukan Belanda dan

dan timbul kekacauan dimana-mana. Pemikiran kedua

menyuarakan federalisme di Indonesia. Pemberitaan

tokoh tersebut berdasar pada kenyataan adanya

surat kabar Pelita Rakjat terhadap BFO merupakan

republieken effect di negaranya, dimana golongan

bentuk dukungan karena telah memperjuangkan bentuk

republieken mampu menjadi golongan berpengaruh di

pemerintahan federal di Indonesia.

dalam politik dan mampu menjatuhkan sebuah kabinet.

Pemberitaan pada surat kabar Merdeka dan surat

Inilah yang mendasari kedua tokoh tersebut bertindak

kabar Pelita Rakjat mengenai BFO menimbulkan

kooperatif dengan golongan republieken. Alasan lain

persepsi baru di masyarakat setelah persepsi mengenai

dari usaha yang dilakukan kedua tokoh tersebut adalah

BFO

RI telah menjadi pelopor dan lambang perjuangan

(republieken) dan BFO akan dimanfaatkan RI untuk

kemerdekaan di Indonesia, serta tidak adanya tokoh

melawan Belanda. Persepsi baru mengenai BFO yaitu

yang berasal dari BFO yang mampu menandingi

BFO dilihat sebagai salah satu pihak yang akan

ketenaran nama-nama tokoh RI, khususnya Soekarno-

membantu menyelesikan masalah antara Indonesia dan

Hatta.

Belanda. Persepsi baru inilah yang kemudian menjadi

yang

akan

melemahkan

perjuangan

RI

Tindakan BFO mendekati RI dan di waktu yang

kenyataan ketika BFO berhasil mendekati RI dan

lain juga mendekati Belanda, menarik perhatian surat

setuju untuk berjuang bersama menghadapi Belanda

kabar Merdeka dan Pelita Rakjat. Pemberitaan yang

pada konferensi meja bundar (KMB).

berasal dari kedua surat kabar tersebut mampu menggiring opini masyarakat di daerah yang menjadi

F. Daftar Pustaka

daerah

Surat Kabar

pemasaran

masing-masing.

Surat

kabar

Merdeka dan surat kabar Pelita Rakyat berlomba-

Merdeka, bulan Mei 1948-1949.

lomba untuk memberitakan usaha yang dilakukan BFO

Pandji Rakjat, 29 Mei 1948.

dalam membentuk NIS. Pemberitaan tersebut tentunya

Pandji Rakjat, 1 Juni 1948.

memiliki perbedaan sesuai dengan tujuan didirikannya

Pandji Rakjat, 8 Juni 1948.

surat kabar tersebut.

Pandji Rakjat, 18 Juni 1948. Pelita Rakjat, Tahun 1948 – Februari 1949.

Surat kabar Merdeka menempatkan dirinya sebagai media informasi dari RI. Pemberitaan BFO pada surat

Soeloeh Rakjat, 24 Mei 1948.

kabar Merdeka sebagian besar merupakan pemberitaan

Soeloeh Rakjat, 28 Mei 1948.

mengenai usaha yang telah dilakukan BFO untuk

Soeloeh Rakjat, 1 Juni 1948.

mewujudkan federalisme di Indonesia. Pemberitaan

Soeloeh Rakjat, 14 Juni 1948.

tersebut dimaksudkan agar para pembaca pro RI untuk

Soeloeh Rakjat, 25Juli 1949.

tetap waspada terhadap BFO. Perubahan pemberitaan

Star Weekly, No.131 Tanggal 4 Juli 1948 – No. 153

surat kabar Merdeka terhadap BFO terjadi setelah

Tanggal 5 Desember 1948.

adanya pembuktian dari BFO, bahwa usahanya selama

Star Weekly, Tanggal 30 Januari 1949.

ini

Buku

adalah

untuk

berjuang

bersama

RI

guna

memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia.

45



A.B. Lapian dan P.J. Drooglever. 1992. Menulusuri

Kahin, G.M.T,. 1995. Naionalisme dan Revolusi di

Jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perpektif

Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan-UNS

Sejarah. Jakarta: Pustaka Utama Mandiri.

Press.

Abdul Rahman Hakim. 2013. Perundingan Roem-

Lambert Giebels. 2001. Soekarno: Biografi 1901-1950.

Royen dalam Pemberitaan dan Opini Harian

Jakarta: Grasindo.

Waspada Medan 1949. Medan: Jurnal Sarjana pada

Mangunwijaya, Y.B. 1999. Menuju Republik Indonesia

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unimed. Aminuddin

Kasdi.

2005.

Memahami

Serikat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sejarah.

Marwati

Surabaya: Unesa University Press.

Djoened

Poesponegoro

dan

Nugroho

Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia VI.

Andi Suwirta. 2000. Suara dari Dua Kota: Revolusi

Jakarta: Balai Pustaka.

Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka

Nasution, A.H,. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan

(Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta)

Indonesia Jilid 7: Periode RENVILLE. Bandung:

1945-1949. Jakarta:Balai Pustaka.

DISJARAH AD dan Angkasa.

G. Moedjanto. 1988. Indonesia Abad ke-20 Jilid II:


dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita

Indonesia Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II.

III. Yogyakarta: Kanisius.

Bandung: DISJARAH AD dan Angkasa.

G.A. Warmansjah, dkk. 1997. Sejarah Revolusi Fisik Daerah

DKI

Jakarta.

Jakarta:


Departemen

Indonesia Jilid 11: Periode KMB. Bandung:

Pendidikan dan Kebudayaan.

DISJARAH AD dan Angkasa.

Garda Maeswara. 2010. Sejarah Revolusi Indonesia

Nugroho Notosusanto. 1971. Ichtisar Sedjarah RI

1945-1950: Perjuangan Bersenjata & Diplomasi

(1945-Sekarang). Jakarta: Departemen Hankam

untuk

Pusat Sejarah ABRI.

Mempertahankan

Kemerdekaan.

Yogyaakarta: Narasi.

Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-

Haryono Rinardi. 2012. Dari RIS Menjadi Negara RI:

2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun

R.Z.

Leirissa,

2006.

1950. Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol: 12,

Perjuangan

No: 2.

Pustaka Sejarah.

Kekuatan

Kemerdekaan

Ketiga

Indonesia.

dalam Jakarta:

Herbert Feith and Lance Castles. 1970. Indonesian

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1986. 30

Poitical Thinking 1945-1965. Ithaca and London:

Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 Jilid 1.

Cornell University Press.

Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

Ide Anak Agung Gde Agung. 1963. Twenty Years

Serikat Penerbit Surat Kabar (S.P.S). Garis Besar

Indonesian Foreign Policy 1945-1965. Paris:

Perkembangan Pers Indonesia. Jakarta: Serikat

Mouton-The Hague.

Penerbit Surat Kabar (S.P.S) – Pusat.

Ide Anak Agung Gde Agung. 1983. Renville. Jakarta:

Suparwoto dan Sugiharti. 1997. Sejarah Indonesia

Sinar Harapan.

Baru (1945-1949). Surabaya: University Press IKIP

Irawan Soejito. 1976. Sejarah Pemerintahan Daerah di

Surabaya.

Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Taufik, I., 1977. Sejarah dan Perkembangan Pers di

Jakob Oetama. 1987. Perspektif Pers Indonesia.

Indonesia. Jakarta: Triyinco.

Jakarta: LP3ES.

Wendy Ayib Yoga Sasmita. 2011. Pandangan Surat Kabar Soeara Kalimantan dan Surat Kabar

46



Merdeka terhadap Perjanjian Renville. Surabaya: Skripsi Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unesa. Internet http://eprints.unsri.ac.id/3681/1/2._SUMATERA_SEL ATAN_DALAM_KERANGKA_NEGARA_FEDE RAL_BELANDA.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2014, pukul: 08.00. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEO GRAFI/196001211985032ENOK_MARYANI/Kalimantan.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2012, pukul 10:17 Skripsi Online UPI. 2012. Pemikiran Ide Anak Agung Gde Agung Mengenai Negara Indonesia Serikat 1946-1949, diakses pada tanggal 26 November 2012, pukul 08.00. www.gahetna.nl, diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul: 08.00. www.KITLV.nl, diakses pada tanggal 7 Juli 2013, pukul: 04.30. www.niod.nl, diakses pada tanggal 1 April 2013, pukul: 22.15.

47

DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA

Recommend Documents