AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA Rizqie Novita Sari Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya E-Mail:
[email protected]
Sugiharti Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
Abstrak Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO) merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. BFO dibentuk Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia (RI), tetapi pada akhirnya BFO ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. BFO menyadari bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia. RI telah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. BFO menjadi pemberitaan surat kabar di Indonesia tahun 1948 sampai tahun 1949, karena usahanya mendekati RI dan juga mendekati Belanda. Usaha yang dilakukan BFO tersebut bertolak belakang dengan usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) tanpa keikutsertaan RI. Surat kabar republik, seperti surat kabar Merdeka memberitakan usaha tersebut sebagai peringatan bagi republieken untuk waspada terhadap setiap usaha yang dilakukan Belanda dan BFO dalam memecah belah persatuan Indonesia. Pandangan republieken berubah sejak melihat usaha yang dilakukan BFO mendekati RI untuk berjuang bersama memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Pada surat kabar Pelita Rakjat pemberitaan mengenai federalisme dan BFO digunakan sebagai bukti bahwa hampir semua rakyat Indonesia menginginkan bentuk federalisme kecuali RI. Pada akhirnya BFO mampu menunjukkan bahwa federalisme merupakan salah satu jalan menuju kemerdekaan dan hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya kehadiran RI. Kata Kunci : BFO, pengakuan kedaulatan, pemberitaan surat kabar Abstract The Federal Consultative Assembly (Bijeenkomst voor Federale Overleg or BFO) was a comitte is consists of the federal states and the special teriritorities established by Netherlands in Indonesia. The Netherlands established BFO to match power of the Republic Indonesia (RI), but ultimately BFO helped Republic to recognition for Indonesian sovereignty. BFO realize that position of Republic will never change in the view of Indonesian. Republic of Indonesia has been the symbol of Indonesia’s independece from colonialism. BFO reporting into newspapers in Indonesia 1948 until 1949, because of his efforts to approach the Republic and the Netherlands. Venture undertaken BFO the contrast with effort to the Netherlands to form United States of Indonesia (NIS) without Republic. Republic the newspaper such as Merdeka newspaper reported the effort as a warning to republieken to be aware of any effort the Netherlands and BFO in divide the unity of Indonesia. Republieken outlook for BFO changed since seeing the work done BFO approach RI to fight alongside recognition of Netherlands sovereignty to Indonesia. In the Pelita Rakjat newspaper reporting on federalism and the BFO is used as evidence that almost all Indonesian people want federalism but unless RI. In the end BFO able to show that federalism is one way to freedom, and it would be meaningless without the presence of RI. Keywords: BFO, the recognition of sovereignty, the newspapers
Belanda tersebut berhasil membentuk negara federal
A. Pendahuluan Tahun 1945-1949 di Indonesia dikenal sebagai
dan daerah otonom di Indonesia. Setelah pembentukan
periode revolusi fisik. Pada periode revolusi fisik
negara
muncul gerakan politik yang dilakukan Belanda untuk
mengupayakan penggalangan dukungan membentuk
menghapus
Negara Indonesia Serikat (NIS) pada konferensi yang
Republik
Indonesia
(RI)
dengan
menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tindakan
federal
dan
daerah
otonom,
Belanda
diadakan pada tanggal 27 Mei 1948 di Bandung.
38
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
Konferensi 27 Mei dikenal sebagai konferensi
Pada upacara pembukaan konferensi federal telah
federal, karena dihadiri oleh negara federal dan daerah
ada dua pihak yang berbeda pendapat., yaitu pihak Ide
otonom bentukan Belanda.
Konferensi federal
Anak Agung Gde Agung yang pro RI dan pihak Sultan
membicarakan tentang pembentukan dan pembangunan
Hamid II yang pro Belanda. Masing-masing pihak
NIS,
membenarkan
permasalahan
kewarganegaraan
NIS,
dan
pendapatnya
dan
berusaha
hubungan sesama negara federal ataupun hubungan
mempengaruhi anggota yang lainnya. Perbedaan
antara negara federal dengan NIS. Konferensi federal
pendapat dalam BFO antara pihak Anak Agung dan
juga membicarakan tentang rancangan pemerintah
pihak Sultan Hamid II menghambat pergerakan BFO
federal sementara yang telah di buat van Mook.
dalam membantu RI. Anak Agung yang pro kepada RI
Rancangan
pada
berusaha mempengaruhi anggota BFO lainnya untuk
dasarnya sama dengan pemerintah Hindia Belanda
mengajak RI masuk ke dalam pemerintah federal
karena pempimpin tertingginya tetap gubernur Hindia
sementara di Indonesia, sedangkan pihak Sultan Hamid
Belanda.
II yang pro terhadap Belanda tidak setuju. Usaha yang
pemerintah
federal
sementara
Konferensi federal pada akhirnya menimbulkan
dilakukan oleh Anak Agung dan Adil Puradiredja
kekecewaan beberapa negara federal dan daerah
berhasil membawa BFO mendekati RI dan berjuang
otonom yang menjadi peserta konferensi. Kekecewaan
bersama RI menghadapi Belanda pada konferensi meja
peserta konferensi federal dikarenakan peserta tidak
bundar (KMB).
diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan pemerintah sementara. Kekecewaan tersebut
B. Metode Penelitian
menyebabkan Ide Anak Agung Gde Agung dan R. T. Adil Puradiredja berpendapat
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang
perlu mengadakan
meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta
kembali suatu konferensi negara federal dan daerah
historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu surat
otonom. Konferensi akan diadakan pada tanggal 7 Juli
kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat tahun
1948 di Bandung dan bernama resmi konferensi
1948 sampai tahun 1949, serta dari bahan pustaka dan
kenegaraan,
referensi lain yang relevan.
serta
bertujuan
menghasilkan
suatu
rancangan pemerintah sementara yang lebih baik dari rancangan pemerintah sementara buatan van Mook.
C. Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal
Anggota konferensi tersebut kemudian dikenal sebagai
(BFO)
Badan Permusyawaratan Federal (BFO).
Van Mook berencana membentuk negara federasi
Konferensi BFO tanggal 7 Juli 1948 ditunda karena
di Indonesia. Rencana tersebut mengharuskan van
belum semua undangan hadir dalam konferensi
Mook
tersebut. Konferensi dibuka kembali pada tanggal 12
Pengubahan
Juli dengan dihadiri wakil dari KDB. Wakil yang hadir
karena di Indonesia telah berdiri RI, sehingga Van
dalam konferensi kenegaraan bulan Juli adalah berasal
Mook mengawali rencana membentuk negara federal
dari Banjar, Bangka, Biliton, Dayak Besar, Indonesia
dengan menyebarluaskan federalisme di Indonesia
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara,
pada konferensi Hoge Veluwe. Konferensi tersebut
Kalimantan Timur, Pasundan, Riau, Sumatera Selatan,
gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia
Sumatera Timur, dan Madura. Konferensi tersebut juga
karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang
dihadiri oleh peninjau yang berasal dari Jawa Tengah,
menginginkan RI juga masuk dalam persemakmuran di
Jawa Timur, dan Padang.
bawah Belanda.
39
mengubah
ketatanegaraan
ketatanegaraan
di
mengalami
Indonesia. hambatan
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
Van Mook kembali mengadakan konferensi di
mengadakan
konferensi
serupa
yang
bertujuan
Malino tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi
membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia.
tersebut
peserta
Konferensi tersebut diadakan di Bandung tanggal 7 Juli
konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan
1948 dan diberi nama konferensi satuan-satuan
ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah
kenegaraan atau konferensi kenegaraan (Staatkundige
konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan
Enheden Conferentie). Konferensi kenegaraan lebih
konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi
dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Federal
langkah awal membentuk negara federal di Indonesia,
(Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO).
menghasilkan
keputusan
bahwa
yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai
Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi
negara bagian yang pertama didirikan. Setelah itu
federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari
Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah
jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat
otonom lainnya di Indonesia.
permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan
Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk
konferensi
dapat
mencetuskan
suatu
rancangan
mewujudkan rencananya membentuk NIS di Indonesia.
pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van
Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948
Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari
bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan.
pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.
Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan
Sepanjang pelaksanaan konferensi terlihat dua
daerah otonom di Indonesia, yaitu Indonesia Timur,
kelompok yang bersebarangan. Kelompok pertama
Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah,
terdiri dari Negara Indonesia Timur (NIT), Pasundan,
Pasundan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan
Madura, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara,
Barat, Kalimantan Selatan, Bangka, dan Riau.
Banjar, dan Jawa Tengah. Pempimpinnya adalah Anak
Pada konferensi federal van Mook mengajukan
Agung (NIT) dan Puradiredja (Pasundan). Kelompok
suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya,
kedua terdiri dari Negara Sumatera Timur (NST),
yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara
Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Biliton, Kalimantan
1
(Voorlopige Federale Regering disingkat VFR). VFR
Barat, Dayak Besar, Padang, dan Jawa Timur.
rancangan
van
pemerintahan
Mook
pemerintahan
merupakan
lembaga
Pemimpinnya adalah Sultan Hamid II (Kalimantan
yang
ada
Barat) dan T. Mansur (NST).
telah
di
Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia.
Wakil dari NIT dan wakil dari Kalimantan
Pemimpin
memiliki perbedaan pandangan, meskipun masing-
VFR tetap seorang wakil dari pemerintahan Belanda di
masing setuju mengenai sistem pemerintahan yang
Indonesia dan para staf yang berasal dari mayoritas
baik bagi seluruh Indonesia adalah federal. Beberapa
orang Belanda. Pemimpin VFR adalah van Mook.
hal yang menyebabkan wakil NIT dan Kalimantan
Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak
Barat berseberangan diantaranya adalah pertama wakil
memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
dari NIT pro terhadap RI berupaya agar RI ikut dalam
ataupun
VFR.
pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya NIS,
Kekecewaan tersebut membuat Ide Anak Agung Gde
sedangkan wakil dari Kalimantan Barat yang pro
Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali
terhadap Belanda menginginkan keberadaan RI tidak
usul
pengubahan
rancangan
harus dalam pemerintahan peralihan. Kedua wakil dari 1
R.Z. Leirissa, Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006, hlm.112.
NIT
mengakui
perjuangan
40
bagi
bahwa
RI
seluruh
merupakan Indonesia
simbol sehingga
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
keberadaan RI tidak dapat begitu saja diabaikan,
oleh Bangka, Biliton, Dayak Besar, Riau, Sumatera
sedangkan
Selatan, dan Sumatera Timur.
wakil
dari
Kalimantan
Barat
tidak
sependapat dengan wakil NIT. Wakil dari Kalimantan
Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep
berpendapat bahwa negara-negara bagian dan daerah
pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari
otonom telah menjadi negara yang bebas dan mampu
direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga
mengembangkan wilayahnya.
orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah
BFO kembali melanjutkan konferensinya selama
mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah
tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948.
otonom di dewan perwakilan rakyat berdasarkan
Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan
jumlah
rancangan
mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan
pemerintah
peralihan
yang
dinamai
Pemerintah Federal Interim (Federale Interim Regering
penduduk.
Golongan
minoritas
juga
perwakilan.
disingkat FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan
Setelah dikeluarkannya resolusi BFO yang pertama,
ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak
tujuan yang dimiliki BFO semakin jelas, yaitu
berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk
pembentukan pemerintah federal dan pengakuan
menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari
kedaulatan seutuhnya bagi Indonesia. BFO meyakini
orang-orang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR
bahwa RI bersedia bekerja sama dengan BFO dalam
akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk
pemerintah
mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. Setelah
tersebut dipimpin oleh orang-orang Indonesia.
federal
apabila
dalam
pemerintahan
berdiskusi cukup lama BFO mengeluarkan sebuah resolusi dan tambahan yang akan disampaikan oleh
D. Perbedaan
persepsi
mengenai
BFO dalam
sebuah panitia. Panitia tersebut akan mengirimkan
pemberitaan surat kabar Merdeka dan surat
resolusi kepada van Mook di Jakarta, pemerintah
kabar Pelita Rakjat
Belanda di Den Haag, dan pemerintah RI di
BFO yang merupakan bentukan Belanda dan
Yogyakarta.
beraliran federalisme bersama RI menghadapi Belanda
BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi
di konferensi meja bundar (KMB). Sikap BFO tersebut
pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat
menimbulkan berbagai pertanyaan dari golongan
Jl. Penjambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam
republieken dan golongan federlis.
dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir
Pertanyaan dari kedua golongan tersebut dan pihak
pasal. Kesimpulan dalam konferensi BFO adalah
asing lainnya menjadi bahan pemberitaan dari surat
adanya perbedaan pendapat peserta konferensi tentang
kabar periode 1948-1949. Pemberitaan surat kabar
pembentukan Negara Indonesia Serikat. Pendapat
digunakan
tersebut adalah pertama wakil NIT berpendapat bahwa
masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah
berdirinya Negara Indonesia Serikat yang berdaulat
ditempuh oleh BFO, Belanda, dan Indonesia. contoh
selambat-lambatnya tercapai pada tanggal 1 Januari
surat kabar yang aktif memberitakan BFO adalah surat
1949. Pendapat dari wakil NIT disetujui oleh Negara
kabar Merdeka dan Pelita Rakjat.
untuk
menginformasikan
kepada
Pasundan dan Negara Madura. Kedua wakil dari
Surat kabar Merdeka menjadi corong perjuangan
Kalimantan Barat berpendapat bahwa 1 Januari 1949
republieken. Pemberitaan surat kabar Merdeka pada
sebagai patokan saja dan bisa berubah oleh beberapa
dasarnya
hal. Pendapat dari wakil Kalimantan Barat disetujui
merdeka dan berdaulat secara utuh tanpa melalui
mengenai keinginan republieken untuk
pemerintah interim di bawah kekuasaan Belanda. Bagi
41
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
republieken, pemerintah interim yang berada di bawah
melalui pemberitaan surat kabar Merdeka tidak
kekuasaan Belanda sama seperti kembali kepada
menghentikan langkah BFO untuk memperjuangkan
penjajahan Belanda atas Republik.
resolusi bandung agar diterima Belanda dan RI.
Lahirnya BFO menimbulkan sikap waspada dan
Usaha
BFO
mendekati
Belanda
dan
RI
ketidakpercayaan terhadap setiap usaha yang akan
menimbulkan pandangan baru di kalangan republieken
dilakukan oleh negara federal dan daerah otonom
dan federalis. Kedua pihak tersebut memandang BFO
bentukan
sebagai kekuatan ketiga antara RI dan Belanda.
Belanda.
Surat
kabar
Merdeka
menunjukkannya dengan pemberitaan mengenai usaha
Kekuatan
ketiga
yang
membentuk negara federalis di Indonesia. Surat kabar
kedudukan
salah
satu
Merdeka
berharap
memanfaatkan kekuatan BFO dengan baik. Bagi
masyarakat yang pro kepada RI mengetahui rencana
republieken, kekuatan BFO dapat dimanfaatkan karena
Belanda, sehingga masyarakat mengerti dan waspada
masih terdapat orang-orang yang pro kepada RI seperti
terhadap rencana Belanda membentuk negara federalis
Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil
yang berada di bawah kekuasaan Belanda.
Puradiredja. Bagi pihak Belanda, kedekatan BFO
melalui
pemberitaan
tersebut
dapat pihak
menguntungkan apabila
mampu
Sikap surat kabar Merdeka tersebut kemudian
dengan RI merupakan suatu langkah yang dapat
ditunjukkan dengan pemberitaan tanggal 17 Juli 1948
menggagalkan rencana Belanda membentuk negara
dengan judul “perundingan
federalis di Indonesia.
di
Kaliurang tidak
membawa bahan baru”. BFO dipandang sebagai antek
Usaha
BFO
mendekati
RI
dan
Belanda
Belanda yang akan membawa RI pada permasalahan
menimbulkan pertanyaan dari semua kalangan baik
baru dikemudian hari dengan Komisi Jasa-jasa Baik
republieken ataupun federalis. Pertanyaan tersebut
(KDB). Permasalahan tersebut adalah permasalahan
mengenai keberpihakan BFO, apakah BFO memihak
yang berkaitan dengan sikap RI selama ini. RI hanya
kepada RI atau BFO memihak kepada Belanda.
mempertimbangkan usul dan keputusan yang berasal
Pertanyaan tersebut timbul karena di dalam BFO
dari pihak resmi seperti PBB
melalui Dewan
terdapat dua pihak yang berseberangan meskipun
Keamanan dan KDB, atau pewakilan resmi Belanda di
sama-sama menganut federalisme. Dua pihak yang
bawah pengawasan KDB. Pandangan tersebut muncul
berseberangan adalah pihak yang pro kepada RI
dalam pemberitaan surat kabar Merdeka karena (1)
dengan pimpinan Ide Anak Agung Gde Agung dan
latar pembentukan BFO setelah pelaksanaan konferensi
R.T. Adil Puradiredja dan pihak yang pro kepada
federal 27 Mei; (2) anggota BFO yang merupakan
Belanda dengan pimpinan Sultan Hamid II dan Dr. T.
negara dan daerah otonom bentukan Belanda di
Mansur.
Indonesia; dan (3) konferensi BFO pada bulan Juli
Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO tersebut
tidak dihadiri van Mook selaku wakil Belanda pada
diberitakan surat kabar Merdeka dengan judul “rol
pemerintahan di Indonesia.
kaum federalis dalam perundingan yang akan datang, kemana mereka mau memihak”. Pada pemberitaan
Golongan republieken meragukan usaha BFO untuk
mempertahankan
Belanda.
Republieken
resolusinya memandang
di
hadapan
bahwa
tersebut terlihat bahwa sebagian dari republieken tidak
BFO
ingin tergesa-gesa menilai BFO telah memihak
memiliki kekuatan yang lemah karena terdiri dari
Belanda atau BFO memihak RI. Mereka sedang
negara dan daerah otonom bentukan Belanda, sehingga
menunggu sikap pemerintah RI dan menunggu
BFO akan menuruti semua kehendak Belanda.
tindakan BFO dalam perjuangan RI memperoleh
Pandangan yang negatif dari kalangan republieken
pengakuan kedaulatan dari Belanda.
42
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
Ketika Belanda melaksanakan agresi militer
menyatukan pemikiran BFO yang federalis dengan RI,
kepada RI di Jogjakarta, surat kabar Merdeka
sehingga BFO dan RI dapat berjuang bersama
melaksanakan
mengatasnamakan Indonesia seluruhnya.
kembali
tugasnya
sebagai
corong
perjuangan republieken. Surat kabar Merdeka pada
Situasi politik Indonesia tidak menentu, karena RI
tanggal 25 Januari 1949 memberitakan dengan judul
dan Belanda masih mempertahankan pendapatnya.
“masih tetap ada”. Pemberitaan tersebut mengenai
Belanda ingin pemimpin RI ikut berunding sebagai
keberadaan RI yang masih ada, karena presiden dan
orang terkemuka, sedangkan pemimpin RI mengajukan
wakil presiden telah menyerahkan kekuasaannya
syarat pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke
kepada
Jogjakarta. Pemimpin RI mengajukan syarat tersebut
Menteri
Prawiranegara
Kemakmuran
sebelum
Mr.
Jogjakarta
Sjafruddin di
serang.
karena tidak mungkin berunding selama statusnya
Pemberitaan ini dinilai penting oleh surat kabar
masih tawanan perang dan pemimpin RI dalam
Merdeka, agar keamanan masyarakat dapat terkendali.
Pemerintahan Darurat Republik Indnesia (PDRI) tidak
Keberadaan RI tidak hanya berupa pemerintahan
diajak berunding oleh Belanda.
darurat, tetapi juga berupa wilayah yang masih bebas di
Situasi politik yang demikian membuat BFO
Aceh. Keberadaan RI perlu diakui oleh rakyatnya
berusaha lebih keras mendekati RI. Kegigihan BFO
sendiri agar pihak lainn juga mengakui keberadaan RI
membuahkan hasil berupa kesepakatan bahwa RI
di bawah pemerintahan darurat ini.
bersedia berunding dengan Belanda pada Konferensi
Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO dapat
Meja
Bundar
(KMB).
Surat
kabar
Merdeka
terjawab setelah BFO membuktikan bahwa usahanya
mengabarkan situasi yang sedang terjadi di Indonesia
untuk mendekati RI telah menunjukkan hasil. BFO
melalui sebuah karikatur pada tanggal 5 Maret 1949.
mengadakan penghubungan dengan para pemimpin RI
Melalui gambar tersebut telah jelas bahwa sikap RI
yang ditawan melalui komisi penghubung BFO
tetap
(contact commisie). BFO dapat membuktikan bahwa
persyaratan pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke
dirinya
Jogjakarta.
bukan
kaki
tangan
Belanda,
walaupun
seperti
semula,
yaitu
berunding
dengan
beranggotakan negara dan daerah otonom bentukan
Situasi politik kembali memanas ketika BFO
Belanda. BFO dan RI merupakan bagian dari
tidak diikutsertakan dalam sebuah perundingan yang
Indonesia, sehingga muncul pandangan dari anggota
menghasilkan Roem-Royen Statement (RR Statement)
BFO bahwa permasalahan yang sedang terjadi antara
antara RI, Belanda dan UNCI. Situasi demikian
RI dan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan bukan
menyebabkan perpecahan di dalam BFO, karena wakil
saja milik RI, tetapi juga milik BFO yang juga bagian
dari
dari Indonesia.
mengeluarkan resolusi Sumatera. Pada sebuah rapat
Sumatera
menolak
RR
Statement
dengan
Republieken kembali menanyakan untuk siapa
internal BFO, resolusi Sumatera ditolak karena akan
usaha BFO selama ini yang mengusahakan agar RI
mengancam keutuhan BFO serta menghancurkan apa
bersedia berunding dengan Belanda. Surat kabar
yang telah diperjuangkan BFO selama ini, yaitu
Merdeka
kesediaan RI berunding dan membentuk NIS bersama
menyorot
sikap
republieken
dengan
pemberitaan yang berjudul “sebagai patikelir atau
RI.
wakil Republik” pada tanggal 1 Februari. Pertanyaan
Setelah pelaksanaan perundingan Roem-Royen
republieken tidak terjawab karena BFO berprinsip
akan diadakan kembali sebuah perundingan antara RI
bahwa apa yang dilakukannya untuk Indonesia
dan Belanda untuk membahas penyerahan kedaulatan
seluruhnya. BFO juga berharap suatu saat nanti dapat
dari Belanda. Pada kesempatan ini dimanfaatkan BFO
43
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
untuk
mendekati
RI
bahwa
merugikan anggota BFO dan Belanda. Kerugian bagi
tidak
hanya
Belanda adalah hilangnya kepercayaan dari negara-
permasalahan antara RI dan Belanda, tetapi antara
negara seperti Amerika Serikat, sedangkan bagi
Indonesia (BFO dan RI) dan Belanda. Usaha BFO
anggota BFO adalah upaya mewujudkan federasi di
berhasil, RI bersedia mengadakan sebuah perundingan
Indonesia akan gagal. Pemberitaan surat kabar Pelita
antara BFO dan RI sebelum menghadiri KMB. Surat
Rakjat jelas untuk menutupi kekurangan konferensi
kabar Merdeka membuat karikatur peristiwa tersebut
federal dan tidak hadirnya van Mook dalam konferensi
pada tanggal 6 Agustus 1949. Karikatur tersebut
kenegaraan. Kekurangan konferensi federal yang
menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan bersama
dirasakan peserta rapat adalah tidak diberikannya
antara RI dan BFO untuk bersatu membawa nama
kesempatan kepada peserta untuk bertanya ataupun
Indonesia dalam KMB. Berhasilnya kesepakatan
mengubah isi rancangan pemerintahan buatan van
tersebut karena RI dan BFO menyadari bahwa tujuan
Mook.
permasalahan
yang
dan
meyakinkan
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
sedang
terjadi
dari perjuangan masing-masing pihak adalah untuk
Usaha
BFO
mendekati
RI
menimbulkan
kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia
kekhawatiran Belanda bahwa RI akan menjadikan BFO
dalam NIS.
sebagai alat untuk melemahkan Belanda. Surat kabar
Pemberitaan yang berbeda akan ditemui pada
Pelita Rakjat memberitakan dengan menyudutkan RI
surat kabar yang diterbitkan oleh Belanda, contohnya
sebagai
surat kabar Pelita Rakjat. Surat kabar Pelita Rakjat
mempertahankan usul dari Dubois dan Critchley. Usul
berfungsi sebagai media informasi pemerintah Belanda
yang dipertahankan oleh RI mengenai pembentukan
di daerah federal. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat
badan
berbeda dengan pemberitaan surat kabar Merdeka.
pembentukan pemerintah interim. Surat kabar Pelita
Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat mengenai usaha
Rakjat menggambarkan sikap RI yang keras kepala
Belanda membentuk negara federasi di Indonesia.
karena adanya kecurigaan RI terhadap Belanda,
Pemberitaan tersebut salah satunya adalah usaha van
sehingga memandang masuknya federalisme seperti
Mook membentuk NIS melalui konferensi federal di
kembali kepada penjajahan Belanda. Pemberitaan surat
Bandung.
kabar Pelita Rakjat mengenai BFO lebih kepada
Surat kabar Pelita Rakjat, selalu mendukung usaha
menmbentuk
konferensi
federal
NIS kembali
di
pihak
yang
pembentuk
keras
kepala
undang-undang
karena
RI
sebelum
memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang telah
Indonesia.
Peserta
membantu dan mendukung Belanda membentuk NIS di
mengadakan
sebuah
Indonesia.
konferensi yang bernama konferensi kenegaraan tanpa hadirnya van Mook. Surat kabar Pelita Rakjat tidak
E. Kesimpulan
memberitakan sebab-sebab ketidakhadiran van Mook
Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh
dalam konferensi kenegaraan. Surat kabar kabar Pelita
yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO.
Rakjat memberitakan bahwa konferensi kenegaraan Ide
Tokoh tersebut adalah Anak Agung, R.T Adil
Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja
Puradireja, Sultan Hami II, dan T. Mansoer. Masing-
merupakan usaha untuk menghindari tindakan RI yang
masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam
meminta kepada Dewan Keamanan agar memberikan
BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar
kekuasaan yang lebih luas pada KDB.
mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan
Tindakan RI yang meminta kekuasaan lebih
Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI,
diberikan Dewan Keamanan kepada KDB akan
44
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
sedangkan Sultan Hami II dan T. Mansoer berusaha
Pemberitaan pada surat kabar Pelita Rakjat berbeda
agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.
dengan surat kabar Merdeka. Perbedaan pemberitaan
Anak Agung dan Adil Puradiredja membuat BFO
terjadi karena surat kabar Pelita Rakjat menempatkan
mendekati RI berdasarkan pada pemikiran bahwa
dirinya sebagai salah satu media pemberi informasi
pemerintahan tanpa adanya RI akan berjalan pincang
bagi masyarakat di daerah pendudukan Belanda dan
dan timbul kekacauan dimana-mana. Pemikiran kedua
menyuarakan federalisme di Indonesia. Pemberitaan
tokoh tersebut berdasar pada kenyataan adanya
surat kabar Pelita Rakjat terhadap BFO merupakan
republieken effect di negaranya, dimana golongan
bentuk dukungan karena telah memperjuangkan bentuk
republieken mampu menjadi golongan berpengaruh di
pemerintahan federal di Indonesia.
dalam politik dan mampu menjatuhkan sebuah kabinet.
Pemberitaan pada surat kabar Merdeka dan surat
Inilah yang mendasari kedua tokoh tersebut bertindak
kabar Pelita Rakjat mengenai BFO menimbulkan
kooperatif dengan golongan republieken. Alasan lain
persepsi baru di masyarakat setelah persepsi mengenai
dari usaha yang dilakukan kedua tokoh tersebut adalah
BFO
RI telah menjadi pelopor dan lambang perjuangan
(republieken) dan BFO akan dimanfaatkan RI untuk
kemerdekaan di Indonesia, serta tidak adanya tokoh
melawan Belanda. Persepsi baru mengenai BFO yaitu
yang berasal dari BFO yang mampu menandingi
BFO dilihat sebagai salah satu pihak yang akan
ketenaran nama-nama tokoh RI, khususnya Soekarno-
membantu menyelesikan masalah antara Indonesia dan
Hatta.
Belanda. Persepsi baru inilah yang kemudian menjadi
yang
akan
melemahkan
perjuangan
RI
Tindakan BFO mendekati RI dan di waktu yang
kenyataan ketika BFO berhasil mendekati RI dan
lain juga mendekati Belanda, menarik perhatian surat
setuju untuk berjuang bersama menghadapi Belanda
kabar Merdeka dan Pelita Rakjat. Pemberitaan yang
pada konferensi meja bundar (KMB).
berasal dari kedua surat kabar tersebut mampu menggiring opini masyarakat di daerah yang menjadi
F. Daftar Pustaka
daerah
Surat Kabar
pemasaran
masing-masing.
Surat
kabar
Merdeka dan surat kabar Pelita Rakyat berlomba-
Merdeka, bulan Mei 1948-1949.
lomba untuk memberitakan usaha yang dilakukan BFO
Pandji Rakjat, 29 Mei 1948.
dalam membentuk NIS. Pemberitaan tersebut tentunya
Pandji Rakjat, 1 Juni 1948.
memiliki perbedaan sesuai dengan tujuan didirikannya
Pandji Rakjat, 8 Juni 1948.
surat kabar tersebut.
Pandji Rakjat, 18 Juni 1948. Pelita Rakjat, Tahun 1948 – Februari 1949.
Surat kabar Merdeka menempatkan dirinya sebagai media informasi dari RI. Pemberitaan BFO pada surat
Soeloeh Rakjat, 24 Mei 1948.
kabar Merdeka sebagian besar merupakan pemberitaan
Soeloeh Rakjat, 28 Mei 1948.
mengenai usaha yang telah dilakukan BFO untuk
Soeloeh Rakjat, 1 Juni 1948.
mewujudkan federalisme di Indonesia. Pemberitaan
Soeloeh Rakjat, 14 Juni 1948.
tersebut dimaksudkan agar para pembaca pro RI untuk
Soeloeh Rakjat, 25Juli 1949.
tetap waspada terhadap BFO. Perubahan pemberitaan
Star Weekly, No.131 Tanggal 4 Juli 1948 – No. 153
surat kabar Merdeka terhadap BFO terjadi setelah
Tanggal 5 Desember 1948.
adanya pembuktian dari BFO, bahwa usahanya selama
Star Weekly, Tanggal 30 Januari 1949.
ini
Buku
adalah
untuk
berjuang
bersama
RI
guna
memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia.
45
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
A.B. Lapian dan P.J. Drooglever. 1992. Menulusuri
Kahin, G.M.T,. 1995. Naionalisme dan Revolusi di
Jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perpektif
Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan-UNS
Sejarah. Jakarta: Pustaka Utama Mandiri.
Press.
Abdul Rahman Hakim. 2013. Perundingan Roem-
Lambert Giebels. 2001. Soekarno: Biografi 1901-1950.
Royen dalam Pemberitaan dan Opini Harian
Jakarta: Grasindo.
Waspada Medan 1949. Medan: Jurnal Sarjana pada
Mangunwijaya, Y.B. 1999. Menuju Republik Indonesia
Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unimed. Aminuddin
Kasdi.
2005.
Memahami
Serikat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sejarah.
Marwati
Surabaya: Unesa University Press.
Djoened
Poesponegoro
dan
Nugroho
Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia VI.
Andi Suwirta. 2000. Suara dari Dua Kota: Revolusi
Jakarta: Balai Pustaka.
Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka
Nasution, A.H,. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan
(Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta)
Indonesia Jilid 7: Periode RENVILLE. Bandung:
1945-1949. Jakarta:Balai Pustaka.
DISJARAH AD dan Angkasa.
G. Moedjanto. 1988. Indonesia Abad ke-20 Jilid II:
Nasution, A.H,. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan
dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita
Indonesia Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II.
III. Yogyakarta: Kanisius.
Bandung: DISJARAH AD dan Angkasa.
G.A. Warmansjah, dkk. 1997. Sejarah Revolusi Fisik Daerah
DKI
Jakarta.
Jakarta:
Nasution, A.H,. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan
Departemen
Indonesia Jilid 11: Periode KMB. Bandung:
Pendidikan dan Kebudayaan.
DISJARAH AD dan Angkasa.
Garda Maeswara. 2010. Sejarah Revolusi Indonesia
Nugroho Notosusanto. 1971. Ichtisar Sedjarah RI
1945-1950: Perjuangan Bersenjata & Diplomasi
(1945-Sekarang). Jakarta: Departemen Hankam
untuk
Pusat Sejarah ABRI.
Mempertahankan
Kemerdekaan.
Yogyaakarta: Narasi.
Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-
Haryono Rinardi. 2012. Dari RIS Menjadi Negara RI:
2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun
R.Z.
Leirissa,
2006.
1950. Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol: 12,
Perjuangan
No: 2.
Pustaka Sejarah.
Kekuatan
Kemerdekaan
Ketiga
Indonesia.
dalam Jakarta:
Herbert Feith and Lance Castles. 1970. Indonesian
Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1986. 30
Poitical Thinking 1945-1965. Ithaca and London:
Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 Jilid 1.
Cornell University Press.
Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
Ide Anak Agung Gde Agung. 1963. Twenty Years
Serikat Penerbit Surat Kabar (S.P.S). Garis Besar
Indonesian Foreign Policy 1945-1965. Paris:
Perkembangan Pers Indonesia. Jakarta: Serikat
Mouton-The Hague.
Penerbit Surat Kabar (S.P.S) – Pusat.
Ide Anak Agung Gde Agung. 1983. Renville. Jakarta:
Suparwoto dan Sugiharti. 1997. Sejarah Indonesia
Sinar Harapan.
Baru (1945-1949). Surabaya: University Press IKIP
Irawan Soejito. 1976. Sejarah Pemerintahan Daerah di
Surabaya.
Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
Taufik, I., 1977. Sejarah dan Perkembangan Pers di
Jakob Oetama. 1987. Perspektif Pers Indonesia.
Indonesia. Jakarta: Triyinco.
Jakarta: LP3ES.
Wendy Ayib Yoga Sasmita. 2011. Pandangan Surat Kabar Soeara Kalimantan dan Surat Kabar
46
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah
Volume 2, No. 3, Oktober 2014
Merdeka terhadap Perjanjian Renville. Surabaya: Skripsi Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unesa. Internet http://eprints.unsri.ac.id/3681/1/2._SUMATERA_SEL ATAN_DALAM_KERANGKA_NEGARA_FEDE RAL_BELANDA.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2014, pukul: 08.00. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEO GRAFI/196001211985032ENOK_MARYANI/Kalimantan.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2012, pukul 10:17 Skripsi Online UPI. 2012. Pemikiran Ide Anak Agung Gde Agung Mengenai Negara Indonesia Serikat 1946-1949, diakses pada tanggal 26 November 2012, pukul 08.00. www.gahetna.nl, diakses pada tanggal 5 Desember 2012, pukul: 08.00. www.KITLV.nl, diakses pada tanggal 7 Juli 2013, pukul: 04.30. www.niod.nl, diakses pada tanggal 1 April 2013, pukul: 22.15.
47