Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan dalam Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013 Jakarta, 29 April 2013
SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2. Isu-isu Penting dalam Prioritas Nasional (PN) Kesehatan
3. Kesepakatan Hasil Trilateral Desk 4. Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan 5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
2
1
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL
3
ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB 2. Peningkatan Perbaikan Gizi 3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan 5. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan 6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata 4
2
ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL (PN) KESEHATAN
5
ISU STRATEGIS TERKAIT PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN
1. Penyiapan Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; 2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi; 3. Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria); 4. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak; 5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB. 6
KESESUAIAN ISU STRATEGIS PROVINSI (F0) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL Usulan Isu Strategis Provinsi (F0) • Sebagian besar provinsi mengusulkan isu kesehatan sebagai isu strategis provinsi (F0) • Provinsi yang tidak mengusulkan isu kesehatan sebagai isu strategis provinsi adalah Provinsi NTT, Kalteng, dan DKI Jakarta, namun isu kesehatan diusulkan melalui usulan daerah (F1/F2) • Isu Strategis Provinsi yang sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, antara lain : Peningkatan Akses Layanan Kesehatan, MDGs, Peningkatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Kualitas SDM, dan Penyiapan SJSN Bidang Kesehatan, Penurunan AKI dan AKB 7
KESESUAIAN USULAN DAERAH (F1/F2) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL
Usulan Daerah di Bidang Kesehatan (F1/F2): • Sebagian besar telah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas nasional bidang kesehatan • Kegiatan yang diusulkan adalah : – Upaya Kesehatan Dasar (peningkatan sarana dan prasarana puskesmas), – Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit), – Upaya Promotif dan Preventif (Air bersih, kesehatan lingkungan, gizi, pengendalian penyakit, dan BOK) 8
3
KESEPAKATAN HASIL TRILATERAL DESK
9
Kesepakatan Isu Strategis daerah (F0) • Sebagian besar usulan kegiatan daerah diakomodir K/L • Usulan daerah yang diakomodir melalui anggaran Dekon dan TP Kemenkes sebesar Rp. 4,659 M, dengan rincian: – – – – – –
Penyiapan Fasilitas Kesehatan dalam SJSN : Rp. 2.657 Miliar Penurunana AKI AKB dan Perbaikan Gizi : Rp. 1.439 Miliar Pencegahan penyakit, air bersih dan Kesling : Rp. 271,59 Miliar Pembinaan pembiayaan Jamkes&perencanaan: Rp 230,99 Miliar Manajemen obat program di propinsi: Rp. 53,89 Miliar Manajemen SDM Kesehatan: Rp. 6,6 Miliar
• Kegiatan Kemenkes reguler (PTT, Obat Program & vaksin) di Pusat didistribusikan untuk semua provinsi • Perbedaan yang terjadi mengenai lokasi kegiatan (mis: lokasi rumah sakit) akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Koordinasi Teknis dengan Unit Utama Kemenkes
10
Rencana Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendukung Pencapaian Isu Strategis Nasional Bidang Kesehatan dalam juta Rupiah NO.
PROVINSI
ALOKASI DANA KEGIATAN YANG DISEPAKATI PROMKES-PTTSDM PENGENDALIAN PUSKESMASAKI-AKB-GIZI OBAT-VAKSIN PENYAKIT MANAJEMEN KESEHATAN RS
JUMLAH
8.786,10
200,00
38.109,60
1.993,20
9.029,92
51.450,00
109.568,82
2 SUMATERA UTARA
11.090,00
200,00
70.325,88
2.441,90
9.467,70
89.619,00
183.144,48
3 SUMATERA BARAT
6.185,10
200,00
32.767,79
1.771,90
8.656,32
35.350,00
84.931,11
4 BENGKULU
5.245,82
200,00
23.362,20
1.349,00
7.257,33
22.250,00
59.664,34
5 JAMBI
4.902,52
200,00
22.624,80
1.412,90
6.526,77
109.300,00
144.966,99
6 BANGKA BELITUNG
4.869,30
200,00
14.455,20
1.242,30
6.306,75
41.000,00
68.073,55
7 RIAU
5.210,34
200,00
25.532,45
1.459,00
9.467,70
41.452,00
83.321,49
8 KEPULAUAN RIAU
4.858,24
200,00
15.389,50
1.264,70
3.292,69
20.000,00
45.005,13
9 SUMATERA SELATAN
6.530,17
200,00
46.295,31
1.591,60
8.864,17
82.727,00
146.208,25
10 LAMPUNG
6.612,60
200,00
38.752,27
1.515,60
8.648,90
52.150,00
107.879,37
11 DKI JAKARTA
5.019,66
200,00
41.076,60
1.534,60
2.373,65
4.788,00
54.992,51
12 BANTEN
5.039,81
200,00
34.314,85
1.323,30
6.800,43
42.260,00
89.938,38
13 JAWA BARAT
10.883,64
200,00
125.465,00
2.567,50
13.272,21
216.020,00
368.408,35
14 JAWA TENGAH
12.333,43
200,00
106.117,00
2.610,50
16.456,42
182.920,00
320.637,35
4.319,17
200,00
17.524,86
1.192,70
7.127,92
20.000,00
50.364,65
13.209,62
200,00
111.272,55
2.750,40
16.024,57
201.805,00
345.262,14
17 BALI
5.830,37
200,00
18.594,60
1.362,50
5.790,49
76.120,00
107.897,96
NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA 19 BARAT KALIMANTAN 20 BARAT
8.247,15
200,00
107.507,50
1.830,20
9.323,25
207.790,00
334.898,10
5.483,99
200,00
52.036,85
1.368,10
11.562,47
81.600,00
152.251,42
5.401,57
200,00
37.128,10
1.514,50
5.611,96
122.250,00
172.106,13
1 ACEH
15 DI. YOGYAKARTA 16 JAWA TIMUR
18
Rencana Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendukung Pencapaian Isu Strategis Nasional Bidang Kesehatan dalam juta Rupiah NO.
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO
ALOKASI DANA KEGIATAN YANG DISEPAKATI PROMKES-PTT- MAN. SDM MANAJEMEN KESEHATAN
AKI-AKB-GIZI
MAN. OBAT- PENGENDALIAN PENYAKIT VAKSIN
PUSKESMAS-RS
JUMLAH
5.276,13
200,00
32.558,23
1.530,30
7.715,52
54.000,00
101.280,19
6.106,34
200,00
34.511,40
1.575,50
8.683,91
61.500,00
112.577,15
6.357,43
200,00
33.459,20
1.574,90
4.456,93
81.885,00
127.933,45
11.088,42
200,00
68.093,00
1.983,10
11.022,11
173.775,00
266.161,63
6.526,14
200,00
38.228,14
1.454,70
5.541,07
59.517,00
111.467,05
4.816,54
200,00
17.479,70
1.162,40
6.682,46
4.000,00
34.341,10
6.212,80
200,00
29.658,54
1.429,30
9.244,02
132.750,00
179.494,65
6.510,04
200,00
28.611,70
1.563,60
7.009,58
101.600,00
145.494,92
5.411,41
200,00
17.750,90
1.207,40
6.535,53
47.170,00
78.275,24
30 MALUKU
6.762,94
200,00
49.632,70
1.448,00
8.854,03
74.500,00
141.397,67
31 MALUKU UTARA
6.121,92
200,00
34.039,10
1.353,00
7.724,28
83.810,00
133.248,30
11.817,26
200,00
32.754,31
2.079,40
10.550,15
64.000,00
121.401,12
7.923,21
200,00
44.329,60
1.439,70
5.711,16
17.750,00
77.353,67
1.439.759,42 53.897,70 271.592,34
2.657.108,00
4.659.946,64
21 22 23 24
25 26 27 28 29
32 PAPUA
33 PAPUA BARAT JUMLAH
230.989,18 6.600,00
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No
1
2
3
Provinsi
Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
Usulan Dana Sharing Dana Disepakati Daerah (Rp M) (RP M) (RP M) 357.5 42.5 0
Kalimanta Pemerataan 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar n Timur Pelayanan Kesehatan 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu yang dapat dan Reproduksi terjangkau oleh 3. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik masyarakat dan Perbekalan Kesehatan 4. SDM Kesehatan Peningkatan 1. Dukungan Manajemen dan Bali 30.8 pelayanan kesehatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan sanitasi pada Program Kefarmasian dan Alat masyarakat Kesehatan 2. Pembinaan Upaya Kesehatan D Kalimanta Penurunan Angka 1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu n Barat Kematian Ibu dan dan Reproduksi Angka Kematian Bayi 2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
4.3
28.4
0
1.4
3.6
13
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi
Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
4 Sulawesi peningkatan 1.Pembinaan Upaya Kesehatan Tengah kualitas sumber Rujukan daya manusia 2.Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 3.Pembinaan Gizi Masyarakat 5 Sulawesi Penurunan 1.Pembinaan Pelayanan Utara Angka Kematian Kesehatan Ibu dan Reproduksi Ibu dan Angka 2.Dukungan Manajemen dan Kematian Bayi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 6 Bangka Pengendalian Penyakit Menular Peningkatan Belitung Kualitas Langsung Kesehatan
Usulan Dana (Rp M)
Dana Sharing Disepakati Daerah (RP M) (RP M)
589.3
102.9
0
26.5
1.7
2.6
1.000
0.427
0
14
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi
No Provinsi 7 Sulawesi Barat
8 Riau
Isu Strategis Provinsi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Millenium Development Goals (MDGs)
Kegiatan Yang Disepakati
Usulan Dana Sharing Dana (Rp Disepakati Daerah M) (RP M) (RP M)
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
4.9
5.0
821
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
10.6
5.9
1.8
15
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 9 Bengkulu Penurunan Angka 2. Dukungan Manajemen dan Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik 10 Kepulaua Penurunan Angka dan Perbekalan Kesehatan n Riau Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 5. Pembinaan Gizi Masyarakat 1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik 11 Sumatera dan Sarana Kesehatan Selatan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Usulan Dana Sharing Dana (Rp Disepakati Daerah M) (RP M) (RP M)
869.0
24.0
0
8.0
9.4
0
140.0
61.7
35.0
16
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi 12 Aceh
Isu Strategis Provinsi Peningkatan Perbaikan Gizi
13 Sumatera Peningkatan Utara Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan.
14 Sumatera Penurunan Angka Barat Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Kegiatan Yang Disepakati
Dana Sharing Usulan Dana Disepakati Daerah (RP (Rp M) (RP M) M)
1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
18.8
1.9
1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 4. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 5. Penyehatan Lingkungan
479.0
12.4
33.0
15.4
0
0
17
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No
Provinsi
Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
15 Gorontalo Perluasan akses 1. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan peningkatan 2. Pembinaan Yankes Ibu dan pelayanan Reproduksi kesehatan 3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1. Pengendalian Penyakit Menular 16 Jawa Penyiapan Langsung Barat Pelaksanaan l 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (SJSN) Bidang 3. Penyehatan Lingkungan Kesehatan 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 5. Pembinaan Gizi Masyarakat 17 Banten Penurunan AKI 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2. Pembinaan Gizi Masyarakat dan AKB 18 Lampung Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Yankes
1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
Dana Sharing Usulan Dana Disepakati Daerah (RP (Rp M) (RP M) M)
11.9
1.70
4.8
86.7
251.5
120.5
52.1
10.8
94.0
27.4
0
1.5
18
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi 19 Jawa Timur
20 Maluku
21 Maluku Utara
Kegiatan Yang Disepakati
1. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 2. Penyehatan Lingkungan 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Perluasan Pelayanan 1. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Kesehatan Berbasis 2. Kegiatan Perencanaan dan Gugus Pulau Pendayagunaan SDM Kesehatan 1. Kegiatan Pembinaan Upaya Peningkatan Kesehatan Dasar Perbaikan Gizi 2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 3. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 5. Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dana Sharing Usulan Dana Disepakati Daerah (RP (Rp M) (RP M) M)
234.4
98.2
0
133.2
48.0
0
165.0
60.8
0
19
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
1. Pengelolaan Data dan Informasi 2. Penyehatan Lingkungan 3. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 4. Pembinaan Gizi Masyarakat 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Meningkatnya Akses 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 1. Bantuan Operasional Kesehatan Belum adanya pemerataan terhadap (BOK) 2. Pembinaan Upaya Penunjang akses layanan Medik dan Sarana Kesehatan kesehatan yang 3. Pembinaan Gizi Masyarakat berkualitas, 4. Pembinaan Upaya Penunjang terjangkau dan Medik dan Sarana Kesehatan berkesinambungan 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
Dana Sharing Usulan Dana Disepakati Daerah (RP (Rp M) (RP M) M)
22 Nusa Peningkatan akses Tenggara dan layanan Barat kesehatan
256.1
12.8
5.7
23 Papua
109.0
47.2
0
114.1
58.5
71.0
24 Papua Barat
20
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi
No
Provinsi Isu Strategis Provinsi
Kegiatan Yang Disepakati
Peningkatan Akses Pembinaan Upaya Kesehatan dan Kualitas Layanan Rujukan Pendidikan dan Kesehatan 1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan 26 Sulawesi Percepatan Anak Tenggara* pencapaian 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Millenium Ibu dan Reproduksi Development Goals 27 Kalimantan Peningkatan Angka Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Selatan* IPM dan Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat yang Sejahtera
25 Sulawesi Selatan*
Dana Sharing Usulan Dana Disepakat Daerah (Rp Milyar) i (RP (RP Milyar) Milyar) 300.0
112.0
0
623.0
1.5
0
109.0
47.2
0
21
Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi Usulan Dana (Rp Milyar)
Dana Disepakati (RP Milyar)
Pembinaan Gizi Masyarakat Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) 1. Pembinaan Gizi Masyarakat 29 Daerah Pengembangan Istimewa Penghidupan Penduduk 2. Penyehatan Lingkungan 3. Pembinaan pelayanan Yogyakarta Miskin dan Rentan * (Transformasi Program kesehatan Ibu 4. Pembinaan pelayanan Pemberdayaan kesehatan Anak Masyarakat) (lanjutan 5. Bantuan Operasional direktif Presiden) Kesehatan
3.0
0.936
Sharing Daerah (RP Milyar) 0
5.5
4.3
0.788
TOTAL
4.938.6
1.138.2
235.9
No
Provinsi
Isu Strategis Provinsi
28 Jambi*
Kegiatan Yang Disepakati
Keterangan : • *Provinsi Sulsel, Kalsel,Sultra, Jambi, dan DIY mengusulkan kesehatan melalui PN4, sedangkan Jateng mengusulkan PN4, tetapi tidak dapat diakomodasi. • Provinsi NTT, Kalteng, dan DKI Jakarta tidak mengusulkan kesehatan baik melalui PN 3 maupun PN 4
22
Rangkuman Kesepakatan F0 BKKBN : 1. Tidak terdapat usulan F0 (isu strategis provinsi)
2. BKKBN merupakan instansi vertikal dan tidak mengalokasikan dana dekon/TP namun terdapat alokasi APBN melalui perwakilan BKKBN provinsi. 3. Usulan TP sudah terakomodasi di dalam kegiatan BKKBN provinsi. Sebesar 30 – 50 % anggaran perwakilan BKKBN provinsi dialokasikan untuk kab/kota melalui MOU sesuai dengan target dan sasaran yang telah disepakati. 4. Usulan sarana prasarana fisik pelayanan KB yang diusulkan melalui TP dipenuhi dari DAK KB di kabupaten sesuai hasil perhitungan kriteria umum, teknis, dan khusus. 23
Dana Dekon (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) Provinsi
Isu Strategis Nasional
DKI Jakarta Peningkatan (Dekonsentrasi) advokasi dan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 32 provinsi lainnya (Perwakilan) Total
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata
Usulan Kegiatan Disepakati
Usulan Dana (Rp. Juta)
Dana Disepakati (Rp Juta)
Sharing Daerah
12 Kegiatan
25.000
25.000
10.000
1.625.300
1.652.300
24
Dana Dekon/Tugas Pembantuan (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) No. 1
2
3
4
Provinsi
6
Usulan Dana (Rp. Juta)
Sumatera Barat
Keterangan
Usulan kegiatan:
•Agam
1
2.750
•Sawah Lunto
2
145
•Kampar
2
1.960
•Palalawan
1
800
Riau
Lampung
15
Kab. Pesawaran
2
2.000
Kab. Lampung Tengah
1
4.420
Kota Bandar Lampung
4
7.538
2
683
•Kota Jogjakarta
1
2.439
•Kab. Sleman
5
875
2
1.200
Bangka Belitung Kab. Bangka Barat
5
Jumlah Kegiatan
D.I. Jogjakarta
1. Pendidikan dan Pelatihan KKB. 2. Peningkatan Pembinaan Kesertaan BerKB Jalur Pemerintah. 3. Peningkatan Pengawasan Program. 4. Pengelolaan Pembangunan KKB Provinsi,. 5. Pembinaan Peningkatan Lini Lapangan. 6. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 7. Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB. 8. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 9. Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus 10.Dukungan manajemen.
Kepulauan Riau Kota Batam
25
Dana DekonTugas Pembantuan (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) No. 7
Provinsi/Kab/Kota
• Kab. Hulu Sungai Utara •Kab. Balangan •Kab. Barito Kuala
10
1 1
259 281
1
437
1
271
1
2.290
Nusa Tenggara Barat
38.676
•Kab. Jembrana
1
800
•Kab. Karangasem
1
1.000
• Kab. Flores Timur
2
7.000
• Kab. Sumba Timur
1
183
1
100
Nusa Tenggara Timur
• Kab. Sumba Barat Daya
Total Usulan
Penjelasan
Usulan kegiatan:
Sulawesi Barat • Kab. Poliwali Mandar
9
Usulan Dana (Rp. Juta)
Kalimantan Selatan
•Kab. Tanah Bumbu
8
Jumlah Kegiatan
76.122
1. Pendidikan dan Pelatihan KKB. 2. Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah. 3. Peningkatan Pengawasan Program. 4. Pengelolaan Pembangunan KKB Provinsi,. 5. Pembinaan Peningkatan Lini Lapangan. 6. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 7. Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB. 8. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 9. Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus 10.Dukungan manajemen.
26
REKAPITULASI ANGGARAN APBN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi DKI Jakarta (Dana Dekon) Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara
Pagu (Miliar) 25,0 167,2 180,5 32,2 182,7 55,6 93,4 42,5 38,4 30,2 56,9 51,4 40,0 28,5 33,2 28,5 40,7
No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Barat Total
Pagu (Miliar) 31,7 65,0 31,4 31,9 32,6 36,0 57,5 50,1 28,4 22,7 36,3 18,1 20,6 19,3 25,8 17,7 1.652,3
Catatan : BKKBN pusat akan menyampaikan surat kepada Gubernur/Bupati/Walikota (cc. Bappeda Prov/Kab) mengenai : • Pelaksanaan kegiatan dan anggaran KKB di perwakilan BKKBN provinsi • Himbauan koordinasi kegiatan dan anggaran terkait KB di SKPD KB dan Dinas Kesehatan, antara lain dengan menyediakan anggaran untuk distribusi alokon dari kab/kota ke pusat pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan/pemasangan alokon di fasyankes
4
TANGGAPAN UMUM DAN MASUKAN TERHADAP PROSES PEMBAHASAN
28
Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan • Pemahaman Materi : Daerah kurang memahami materi untuk pengisian Format Aplikasi; sehingga hampir semua usulan F-0 yang diajukan propinsi mempunyai masalah dalam pemilihan indikator sasaran dan output sehingga tidak sinkron dengan kegiatan strategis yang diusulkan. (Misal kegiatan strategis: kesehatan ibu, indikator sasaran: peningkatan fasilitas kesehatan rujukan, output : NSPK)
5
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
30
Dengan adanya dokumen dan kesepakatan ini pada PraMusrenbang ini, diharapkan Kementerian dan Lembaga dapat mengawal usulan daerah tersebut pada proses penganggaran selanjutnya DPR. Usulan yang perlu dibahas lanjut akan didiskusikan pada rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga
Pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD di daerahnya
31
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Target akseptor KB per provinsi dicantumkan di dalam RKA KL BKKBN. BKKBN provinsi menindaklanjuti dengan membuat MOU dengan kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan KKB dalam rangka mencapai target akseptor yang telah ditetapkan. Bappeda provinsi mengusulkan agar BKKBN menginformasikan kepada provinsi mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran KKB melalui surat Kepala BKKBN kepada Gubernur/Bupati/Walikota
32
TERIMA KASIH
33
