DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/

P U T U S A N Nomor : 25/PDT.G/2010/PN.SMI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H SOLIHIN DAN HJ KOMARIAH Bertempat Tinggal di Kp Ranca Bungur RT/Rw 11/02 Desa Cijurey Kec Gegerbitung Sukabumi, Pekerjaan: Wiraswasta Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Eko Wahyu Widodo, SH , Roland M Hutabarat,SH dari kantor “ Law Office EWW & Partners” beralamat JL Tebet Mas Indah IV No. E-7, Tebet Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Nomor: 70/SK/2010/PN.SMI tanggal 8 Desember 2010 Selanjutnya disebut sebagai………………..PENGGUGAT ; MELAWAN : BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Cabang Sukabumi Beralamat: Jl Jendral A Yani No. 38 Sukabumi 43131. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa :Fidji Muhammad Sobar, SH, Matius Suyono, Yudi Arlan, SH dan Gatot Suprapto beralamat JL A Yani No. 38 Kota Sukabumi. Berdasarkan surat kuasa No: B.5079-KC/VI/ADK/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 75/SK/2010/PN.SMI tanggal 23 Desember 2010 dan surat kuasa No: B.5206-KC/VI/ADK/12/2010 tanggal Desember Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


2010 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi

Nomor:

01/SK/2011/PN.SMI tanggal 6 Januari 2011; Selanjutnya disebut sebagai………………..TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi; Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

------------------------------------ TENTANG DUDUKNYA PERKARA : ---------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register No.25/Pdt.G/2010/PN.SMI telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini, diajukan oleh Penggugat kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian Kredit Pertama, sebagaimana tersebut didalam Pasal 9, Akta Nomor 85, Notaris Tetu Suhartati, SH, Notaris yang berdomisili hukum di Jl Jendral Sudirman No. 77 Sukabumi, tertanggal 23 Febuarai 1995 atau sebagaimana tersebut didalam akta-akta Adendum Restrukturisasi yang selama ini ada dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, misalnya tersebut didalam akta Restrukturisasi Pasal 11, akta terakhir dari beberapa akta Adendum Restrukturisasi Kredit, seperti tersebut didalam Akta Nomor 163 Notaris Bertha Sulle,SH yang berdomisili di JL Raya Sukaraja Nomor 91 Sukabumi tertanggal 25 Agustus 2008 tentang Domisili Hukum yang menyebutkan bahwa: “ untuk akta addendum Restrukturisasi Kredit ini dan segala yang berhubungan dengan dan akibatnya, Bank dan Penerima Kredit memilih tempat tinggal hukum dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi.

Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


2.

Bahwa pada tahun 1995, Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada tergugat Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 20.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,karena memang sebelumnya telah terjadi hubungan baik dan melihat kondite bagus serta jaminan yang cukup, maka tergugat pun memberikan persetujuan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi penggugat pada saat itu menolak atau keberatan untuk mempergunakan dana sebesar itu, karena beranggapan bahwa dana sebesar itu, karena beranggapan bahwa dana sebesar itu tidak akan terpakai keseluruhannya, kemudian terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat , bahwa penggugat diizinkan hanya mempergunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selain itu ada akibat berlanjut yang harus menjadi tanggugan dari penggugat bahwa untuk sisa dana yang tidak terpakai tersebut penggugat harus menanggung denda penalty sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang sudah dibayar oleh tergugat kepada penggugat pada saat itu bersamaan dengan pelunasan pinjaman pokoknya, yang sesuai dengan isi perjanjian harus sudah lunas pada tanggal 23 Febuari 1996.

3.

Bahwa untuk menambah modal usaha, penggugat telah beberapa kali mengajukan penambahan kredit kepada tergugat yang kemudian tergugat menyetujuinya, dimana setiap kali dilakukan kesepakatan untuk penambahan kredit tersebut selalu dituangkan dalam perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris, isinya mengenai penambahan plafon dan perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit, penambahan jaminan asset dengan hak tanggungan dilekatkan kepada tergugat dari ikatan Fiducia, maupun asuransi untuk asset-asset yang dijaminkan, sehingga total kredit yang diterima penggugat menjadi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4.

Bahwa selain kesepakatan penambahan kredit yang diberikan tergugat kepada penggugat, kedua pihak juga telah beberapa kali melakukan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Addendum perjanjian kredit yang dibuat oleh kemudian dituangkan dalam addendum perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman penggugat kepada tergugat.

5.

Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit, penggugat telah meletakkan jaminan atas harta benda tak bergerak milik Penggugat, yaitu:



1. Sebidang tanah hak milik nomor 138 atas nama H Solihin, terletak dipropinsi jawa barat, kabupaten sukabumi, kecamatan gegerbitung, desa Cijurey Rt/Rw 11/02 kampung Rancabungur dengan luas 7.145 M2 (tujuh ribu seratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan diatasnya. 2. Sebidang tanah hak milik Nomor 157 atas nama Haji Solihin terletak di Kp. Rancabungur, RT/RW 11/02 desa Cijurey kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dengan luas 1.235 M2. 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 89 atas nama H Solihin terletak di Kp Tegal Tengah Rt/RW 11/02 desa KarangJaya Kecamatan Gegerbitung dengan luas 10.870 M2. 6.

Bahwa pada tahun 2006 banjir besar terjadi dijakarta, beberapa ton beras dan beberapa bagian yang berada ditempat pelanggan penggugat di Jakarta terendam air banjir, hingga penggugat pada saat itu mengalami kerugian sampai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diperparah lagi dengan tersendatnya pembayaran dari para pelanggan, kondisi tersebut sudah penggugat sampaikan dan bicarakan dengan pihak tergugat yakni Accounting Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukabumi.

7.

Bahwa menurut perhitungan penggugat, sisa dana yang ada adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu terdiri dari beras yang tersida didalam gudang penggugat, kemudian sisanya lagi oleh penggugat dipergunakan untuk membuka toko kelontong beserta isinya, perputaran dari hasil usaha penjualan sisa beras serta hasil usaha membuka toko kelontong tersebut, oleh penggugat dipergunakan untuk membayar angsuran tunggakan kredit kepada tergugat, hingga sampai bulan maret 2008.

8.

Bahwa kemudian pada tahun 2008 terbentuk akta addendum perjanjian Restrukturisasi Kredit akta No. 16 dari Notaris Bertha Sulle, SH disukabumi tertanggal 10 April 2008 yang isinya memasukkan beras yang ada didalam gudang dan seluruh isi toko kelontong milik penggugat tersebut, oleh tergugat kemudian diikat didalam akta restrukturisasi kredit sebagai bentuk jaminan fiducia (jaminan tambahan), sebagaimana tersebut didalam pasal 4 disebutkan bahwa:


Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ “ guna menjamin lebih jauh utang/pinjaman penerimaan kredit kepada bank, baik karena pokok, utang-utang, bunga-bunga, biaya-biaya, denda-denda danbeban lainnya maka penerima kredit dan atau pemilik barang jaminan dengan ini menyerahkan jaminan kepada bank berupa: a. Agunan pokok berupa stock barang dagangan diikat fiducia dengan mengunakan form pj.08 A, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 9.

bahwa dengan adanya kejadian banjir dijakarta tersebut, penggugat senantiasa proaktif dan menjalin komunikasi secara rutin dengan pihak tergugat, untuk mencari solusi dari pihak tergugat, hingga kemudian tergugat memutuskan bahwa penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya kepada tergugat, serta potongan pinjaman pokoknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahunnya.

10.

Bahwa karena situasi perekonomian secara umum pada saat itu sangatlah lesu, yang sangat berpengaruh dengan perputaran usaha penggugat disektor pertanian, usaha penggugat semakin hari semakin berat, untuk setoran penggugat pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan pun hanya sanggup membayar untuk satu bulan, selebihnya penggugat hanya sanggup membayar bunga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, angsuran baru berjalan 3 (tiga) bulan, penggugat telah dipanggil lagi oleh tergugat untuk menaikkan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itupun baru berjalan selama 3 s/d 4 bulan, pihak tergugat telah memanggil lagi penggugat untuk menaikkan pembayaran bunga pinjaman menjadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah ditambah dengan melakukan pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2009 dan sudah dilaksanakan.

11.

Bahwa selama pelaksanaan perjanjian kredit, Penggugat selalu membayar angsuran hutang (pokok + bunga), dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sambil menunggu untuk mendapatkan persetujuan rescheduling dan atau restrukturisasi hutang dari tergugat, yang mana pembayaran angsuran tersebut telah



sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Pasal 2 ayat 4 tentang syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero), meskipun pembayaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. 12.

Bahwa penggugat mengakui, selama ini proses negoisasi dan musyawarah berjalan, namun banyak hal yang penggugat tanda tangani yang isinya atau maksudnya tidak pernah dimengerti sama sekali oleh penggugat, bahkan sering sekali penggugat disodorin oleh tergugat kertas kosong atau blanko kosong untuk ditandatangani oleh penggugat, dan karena ketidak mengertiannya yang disertai dengan rasa ketakutan penggugat, blangko kosong atau kertas kosong tersebut ditandatangani begitu saja oleh penggugat.

13.

Bahwa terhadap pembayaran angsuran hutang (pokok + bunga) yang dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat, dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diatas, tergugat mengakui telah menerima pembayaran angsuran tersebut yang kemudian dituangkan dalam rekapitulasi pembayaran hutang penggugat kepada tergugat pertanggal 31 desember 2010 sebagaimana salinannya (print out) telah diberikan kepada penggugat pada tanggal 13 januari 2011.

14.

Bahwa oleh karena tergugat telah menerima dan mengakui pembayaran angsuran hutang (pokok+bunga) yang dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat, dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan aturan kebiasaan dalam perjanjian kredit secara tidak langsung (diam-diam) tergugat telah menyatakan persetujuannya atas permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan.

15.

Bahwa pada tanggal 30 juli 2009 tergugat mengirimkan surat peringatan I kepada penggugat yang isinya menegaskan agar penggugat dapat segera menyelesaikan pembayaran atas seluruh tunggakan baik tunggakan pokok maupun bunga yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh tergugat.

16.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 tergugat mengirimkan surat peringatan II kepada penggugat yang isinya sama dengan surat peringatan I yaitu menegaskan agar penggugat



dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran baik tungakan pokok maupun tungakan bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh tergugat. 17.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 tergugat kembali mengirimkan surat peringatan untuk yang ketiga kalinya kepada penggugat yang isinya sama dengan surat peringatan I & II yaitu menegaskan agar penggugat dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh tergugat, dan menambahkan bahwa jika penggugat tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut maka tergugat mengambil kebijakan akan melaksanakan parate eksekusi atas barang jaminan milik penggugat.

18.

Bahwa penggugat masih berupaya untuk menyelesaikan kewajiban penggugat dengan jalan

musyawarah,

dalam

bentuk

pengajuan

Rescheduling

hutang

dan

atau

Restrukturisasi hutang dengan pihak tergugat, tetapi tergugat keberatan atas usulan penggugaat tersebut dan menyatakan usulan Rescheduling angsuran belum dapat dipertimbangkan. 19.

Bahwa pada tanggal 5 November 2010 tergugat mengirimkan surat pemberitahuan parate eksekusi kepada penggugat yang isinya menyatakan bahwa penggugat dengan perantara KPKNL akan melaksanakan lelang atas barang jaminan milik penggugat pada tanggal 24 November 2010, bertempat dikantor tergugat Jl Jendral A Yani No. 38 Sukabumi.

20.

Bahwa Penggugat sebelum menerima surat pemberitahuan dari tergugat tersebut tidak pernah mengetahui atau diberitahu bahkan diajak untuk melakukan penilaian atas assetasset yang akan dilelang oleh tergugat guna mendapatkan harga minimal dari asset-asset tersebut.

21.

Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri, penggugat belum mendapatkan adanya bukti-bukti dari pihak tergugat mengenai sertifikat hak tanggungan dan bukti pemberitahuan dan pengumuman lelang di media masa (minimal 2 surat kabar) sebagai salah satunya syarat lelang.

22.

Bahwa perbuatan tergugat seperti tersebut diatas adalah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung No: 3021/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yaitu yang menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakaukan berupa meminta persetujuan



pengadilan negeri meski didasarkan pada pasal 1178 (2) KUHPerdata adalah Perbuatan Melawan Hokum. 23.

Bahwa

menurut

hukum

tergugat

yang

telah

menimbulkan

kerugian

wajib

mempertanggungjawabkan ganti kerugian terhadap pihak penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kuhperdata yang berbunyi: “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu tersebut. 24.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat penggugat mengalami

kerugian

Immaterial

yaitu

penggugat

menjadi

tercemar

dikalangan

teman/kolega pengusaha dan apabila kerugian Immateril dapat dinilai dengan ekonomi dan hal ini dibenakan menurut hukum yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 25.

Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah pengadilan negeri sukabumi menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

26.

Bahwa menggigat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan agar majelis hakim memberikan putusan dalam perkara aquo yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantahan (uitvoerbaar bij vooraad).

27.

Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon agar majelis hakim pengadilan negeri sukabumi yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1.

Mengabulkan gugatan penggugat.

2.

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedad).

3.

Memerintahkan tergugat untuk membatalkan rencana parate eksekusi atas obyek jamian dalam perjanjian kredit dengan cara pelelangan umum milik penggugat.

4.

Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan semua akta-akta dan dokumendokumen asli yang menjadi hak penggugat.

5.

Memerintahkan kepada tergugat, untuk mengakui bahwa penggugat adalah debitur yang benar memiliki etikat baik dan tidak pernah macet atau melakukan perbuatan wanprestasi terhadap segala yang menjadi tanggung jawabnya selama ini sebagai debitur.

6.

Menetapkan bahwa kejadian banjir dijakarta pada tahun 2006 tersebut adalah kejadian force mejeur (bencana alam) yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

7.

Menetapkan bahwa hutang penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 644.000.000,(enam ratus empat puluh empat juta rupiah) dihitung dari angsuran selama ini kemudian dipotong dari hutang pokok sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

8.

Menyatakan bahwa tergugat secara diam-diam telah menyetujui permohonan restrukturisasi pembayaran hutang penggugat kepada penggugat.

9.

Menetapkan pembayaran angsuran hutang (pokok+bunga) yang harus dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

10. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada penggugat sekaligus dan tunai. 11. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sehari setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.. 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad). 13. Menghukum tergugat membayar perkara ini. Apabila majelis hakim pengadilan negeri sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Menimbang, bahwa

pada hari persidangan yang telah ditentukan,

untuk pihak

Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk pihak Para Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya dan selanjutnya Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini meminta kepada para pihak untuk menempuh Mediasi sebagaimana yang diwajibkan didalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut, dan oleh karena para pihak menyerahkan seluruhnya kepada Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk menjalani proses mediasi tersebut, kemudian Hakim Ketua Majelis menunjuk Hakim Sdr MARCHELLUS MUHARTONO, SH. sebagai Mediator berdasarkan penetapan No:25/PDT.G/2010/PN.SMI tanggal 30 Desember 2010

yang akan

memfasilitasi perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah menjalani proses mediasi, mediator melaporkan kepada Hakim Majelis dengan surat tertanggal 20 Januari 2010 bahwa proses mediasi telah gagal karena tidak ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa didalam perkara ini dan para pihak menyatakan agar persidangan dilanjutkan untuk menilai kebenaran bukti-bukti yang mereka miliki, sehingga persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan, dan Kuasa Penggugat sebelum gugatan dibacakan menyatakan bahwa gugatan ada perubahan yaitu: perubahan gugatan perbaikan tertanggal 2 Febuari 2011 dan disertai dengan gugatan yang sudah diperbaiki yaitu 

Perbaikan kesalahan pengetikan yaitu: -

Dihalaman 6 tuntutan posita kalimat pembukaannya tertulis yakni “maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara………..dst” seharusnya yang benar adalah: Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi….dst.dst “

-

Perbaikan kesalahan ketik yang dimuat didalam gugatan yang sudah diperbaiki pada petitum No. 6 dimana tertulis “ menetapkan bahwa kejadian banjir di Jakarta pada tahun 1995 …..dst” yang diperbaikai” menetetapkan bahwa kejadian banjir di Jakarta pada tahun 2006…..dst”



Penambahan 2 posita baru setelah No. 12 menjadi posita No. 13 & 14 yaitu:



13. Bahwa terhadap pembayaran angsuran hutang (pokok + bunga) yang dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat, dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diatas, tergugat mengakui telah menerima pembayaran angsuran tersebut yang kemudian dituangkan dalam rekapitulasi pembayaran hutang penggugat kepada tergugat pertanggal 31 desember 2010 sebagaimana salinannya (print out) telah diberikan kepada penggugat pada tanggal 13 januari 2011. 14. Bahwa oleh karena tergugat telah menerima dan mengakui pembayaran angsuran hutang (pokok+bunga) yang dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat, dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan aturan kebiasaan dalam perjanjian kredit secara tidak langsung (diam-diam) tergugat telah menyatakan persetujuannya atas permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan. 

Penambahan dalam petitum No. 8 & 9 yaitu: 8. Menyatakan

bahwa

tergugat

secara

diam-diam

telah

menyetujui

permohonan

restrukturisasi pembayaran hutang penggugat kepada penggugat. 9. Menetapkan pembayaran angsuran hutang (pokok+bunga) yang harus dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Febuari 2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Gugatan yang diajukan Obscuur Libel (kabur) 1.

Bahwa berdasarkan petitum pada butir 6 (enam) didalam surat gugatan, penggguat memohon agar kejadian banjir dijakarta pada tahun 1995 ditetapkan sebagai kejadian Force Majeur (bencana alam), sedangkan menurut posita butir 6 (enam) dijelaskan bahwa pada tahu 2006 telah terjadi banjir besar dijakarta, sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian.



2.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat antara posita dan petitum telah terjadi pertentangan. Pada posita penggugat menyatakan bahwa secara fakta banjir terjadi dijakarta tahun 2006 yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, akan tetapi didalam petitumnya penggugat mohon agar kejadian banjir dijakarta tahun 1995 dijadikan sebagai bencana alam (force majeur) hal tersebut sangat bertentangan satu sama lainnya dan tidak berhubungan sama sekali sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

3.

Bahwa keberatan penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin. Dengan demikian petitum penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir dijakarta tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara.

4.

Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan penggugat yang mengandung cacat formil, kaena gugatan penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan penggugat aquo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, tergugat dengan ini mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

2.

Bahwa dalam hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara.

3.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalail yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.

4.

Bahwa penggugat telah mengakui memiliki hutang kepada tergugat berdasar perjanjian membuka kredit yang dijamin dengan tanah milik penggugat yang diikat dengan hak



tanggungan. Pengakuan yang demikian adalah sudah benar dan sesuai dengan buktibukti hukum yang akan tergugat sampaikan dalam persidangan ini, oleh karenanya dengan pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi benar tidaknya hutang penggugat kepada tergugat. 5.

Bahwa untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dengan ini tergugat sampaikan kronologisnya sebagai berikut: Untuk pertama kalinya penggugat mendapat fasilitas kredit berdasar akta perjanjian membuka kredit notariil nomor: 85 tanggal 23 Febuari 1995 yang dibuat dihadapan tetu suhartati, saarjana hukum, notaries dikabupaten sukabumi; Selanjutnya atas perjanjian kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perpanjangan dan juga penambahan kredit (suplesi) dan terakhir dengan akta addendum perjanjian suplesi kredit No. 71 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaries dikabupaten sukabumi. Menggigat penggugat kemudian mengalami permasalahan dalam usahanya ybs mengajukan permohonan restrukturisasi kredit yang dituangkan dalam akta addendum restrukturisasi kredit No 298 tanggal 29 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaries dikabupaten sukabumi. Selanjutnya dengan akta addendum restrukturisasi kredit no. 16 tanggal 10 April 2008 dan terakhir dengan akta addendum restrukturisasi kredit no: 163 tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum. Notaries dikabupaten sukabumi dengan sisa pokok pinjaman Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6.

bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa: a. tanah dan bangunan SHM No. 157/Cijurey an. H Solihin yang diikat dengan: 1. hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 100.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 672/2002; 2. hak tanggungan peringkat II senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 381/2003; 3. hak tanggungan peringkat III senilai Rp. 125.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 555/2006;



b. tanah darat bangunan SHM No. 89/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 250.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 1182/2005; c. tanah darat SHM No. 138/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan: 1. Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 115.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/1997; 2. Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp. 65.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 372/2002; 3. Hak Tanggungan Peringkat III senilai Rp. 150.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 382/2003; 4. Hak Tanggungan Peringkat IV senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 556/2006; Dengan dijaminkannya SHM-SHM atas nama H. Solihin (Penggugat) tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM-SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Dalam hal ini menjadi jaminan pelunasan kredit penggugat. Apabila ternyata penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut; 7.

Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada tergugat (wanprestasi), sehingga kredit penggugat tersebut menjadi macet;

8.

Bahwa sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor untuk dilakukan parate eksekusi tergugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat melalui: - Surat No.B.314/VI/ADK/07/2009 tanggal 30 Juli 2009; - Surat No.B. 3970-KC/VI/ADK/10/2009 tanggal 06 Oktober 2009; - Surat No.B. 3283-VI/ADK/VIII/2007, tanggal 26 Agustus 2010;



Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya dan apabila tidak dilunasi maka tergugat akan melakukan parate eksekusi/lelang, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Penggugat; 9.

Bahwa dalam surat-surat peringatan tersebut tergugat juga sekaligus memberitahukan kepada penggugat mengenai kewajiban pelunasan pinjaman pertanggal 26 Agustus 2010 dengan perincian sebagai berikut: Pokok

: Rp. 653.901.455,-

Bunga : Rp. 63.088.661,Jumlah : Rp. 716.990.116,10.

Bahwa akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari penggugat untuk melunasi semua hutangnya kepada tergugat, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama penggugat dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam akta pemberian hak tanggungan;

11.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas petitum penggugat pada butir 5 (lima) yang menyatakan untuk memerintahkan kepada tergugat, untuk mengakui bahwa penggugat adalah debitur yang benar memiliki itikad baik dan tidak pernah macet atau melakukan perbuatan wanprestasi terhadap segala yang menjadi tanggung jawabnya selama sebagai debitu;

12.

Bahwa dalil penggugat yang demikian hanya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dimana untuk sampai dengan keputusan melakukan parate eksekusi barang jaminan milik penggugat

telah

menempuh

proses

yang

panjang,

yang

kesemuanya

untuk

mengakomodir kepentingan pelawan hal ini terlihat dari: a. Dipenuhinya restrukturisasi mengenai penjadwalan ulang kredit penggugat yang dapat dibuktikan dengan adanya akta addendum restrukturisasi kredit. Restrukturisasi hutang ini pada hakikatnya merupakan keringanan yang diberikan kepada debitur dengan menjadwalkan kembali angsuran beserta memberikan keringanan atas bunga dan penalty; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


b. Setelah pelawan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sesuai perjanjian restrukturisasi sehingga kredit menjadi macet, telah dilakukan penagihan-penagihan langsung dan juga melalui surat-surat peringatan sesuai pada butir 8 (delapan) diatas, tetapi tidk ada tanggapan dari penggugat; 13.

bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, tidak ada alasan hukum apapun bagi penggugat mendalilkan adanya niat baik dari penggugat;

14.

bahwa dalam suatu perjanjian restrukturisasi, selalu tercantum adanya syarat batal (recapture clause), yaitu bilamana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, maka kewajiban-kewajiban (termasuk jumlah hutang, denda, penalty) kembali keperjanjian semula (sebelum restrukturisasi);

15.

bahwa atas dasar ketentuan itulah, menggigat penggugat akhirnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, maka segala kewajiban penggugat kembali keperjanjian semuka sebelum dilakukan restrukturisasi;

16.

bahwa dalil penggugat pada posita butir 11 (sebelas) adalah dalil yang keliru dan Tergugat menolak secara tegas dalil tersebut. Penggugat menyatakan bahwa selama pelaksanaan perjanjian kredit tetap membayar angsuran hutang baik itu pokok beserta bunga sambil menunggu persetujuan rescheduling dan atau restrukturisasi hutang dari tergugat, yang pembayaran angsuran tersebut telah sesuai dengan yang diperjanjikan didalam pasal 2 ayat (4) tentang syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, meskipun pembayaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayarkan sebagaimana dibayar ditentukan dalam perjanjian. Dalil tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta, sebab didalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Apabila jangka waktu pinjaman atau kredit telah berakhir sedangkan debitur belum melunasi seluruh hutangnya kepada Bank, maka ketentuan tentang suku bunga, bunga tambahan dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku”.

17.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil penggugat adalah dalil yang salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Bila dilihat dari syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan



kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk dalil Penggugat dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (2), akan tetapi isinya juga tidak sesuai dengan dalil penggugat, isi pasal 4 ayat (2) akan tetapi isinya juga tidak sesuai dengan dalil penggugat, isi pasal 4 ayat (2) syaratsyarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk adalah sebagai berikut: “Bank tetap akan menerima setiap pembayaran atas kredit yang telah jatuh tempo, walaupun pembayaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal demikian tidak berarti hal tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa Bank menyetujui secara diam-diam menerima baik hal tersebut pengambil kredit tetap berkewajiban membayar sebagaimana mestinya. 18.

Bahwa dengan demikian dalil penggugat dalam posita butir 11 (sebelas) adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

19.

Bahwa berdasarkan adanya ralat dan penambahan surat gugatan penggugat tanggal 2 Pebuari 2011, Penggugat menambahkan dalilnya bahwa terhadap pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, tergugat telah mengakui menerima dan tergugat telah mengakui secara tidak langsung (diam-diam) dan menyatakan persetujuannya.

20.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan tergugat didalam surat ralat dan penambahan surat gugatan tersebut. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa bank (tergugat) akan tetap menerima setiap pembayaran atas kredit walaupun pembayaaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.kreditnya. dalam hal demikian tidak berarti hal tersebut, diatas dapat ditafsirkan bahwa Bank (tergugat) menyetujui secara diam-diam menerima baik hal tersebut, pengambil kredit (penggugat) tetap berkewajiban untuk membayar sebagaimana mestinya. Dengan demikian dalil dan petitum penggugat didalam surat ralat dan penambahan surat gugatan adalah dalil yang tidak



berdasar pada fakta hukum yang ada sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan. 21.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan penggugat didalam posita butir12 (dua belas), yang menyatakan bahwa selama proses negoisasi dan musyawarah, penggugat sering kali diberikan kertas kosong dan balngko kosong untuk ditandatangani pengguat, hal tersebut sangat rancu dan tidak jelas karena tidak disebutkan kertas kosong dan balngko kosong mengenai apa ?? dengan demikia dall tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

22.

Bahwa untuk penentuan harga limit obyek lelang diserahkan penilaiannya oleh penjual lelang, dalam hal ini adalah tergugat (vide PMK No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi untuk penilaian obyek lelang tergugat tidak perlu memberitahu dan mengajak penggugat, penilaian obyek lelang tersebut tergugat telah menetapkan berdasarkan penilaian agunan dan disesuaikan dengan NJOP terakhir, dengan demikian tergugat menetapkan harga limit obyek lelang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

23.

Bahwa berdasarkan peraturan menteri Keuangan Nmor: 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada pasal 41 dijelaskan bahwa penjualan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan penjual lelang (tergugat) dan penjual lelang harus menyerahkan bukti pengumuman lelang tersebut kepada pejabat lelang. Pengumuman lelang tersebut dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dikota/kabupaten tempat barang berada dan pengumuman tersebut telah dilakukan tergugat sesuai dengan peraturan tersebut dan akan tergugat buktikan dalam pembuktian perkara a quo, dengan demikian tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk memberikan bukti-bukti pengumuman lelang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Untuk tanah obyek sengketa telah diikat secara nyata dan sempurna dengan hak tanggungan dan juga akan dibuktikan oleh tergugat dalam pembuktian perkara a quo.

24.

Bahwa dalil penggugat pada posita butir 20 (dua puluh) adalah salah dan keliru tergugat menolak secara tegas dalil tersebut, bahwa pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan tergugat didasarkan pada pasal 6 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak



tanggungan atas tanah dan benda-denda yang berkaitan dengan tanah (parate eksekusi) dan bukan didasarkan pada pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata karena pasal 1178 tersebut mengatur mengenai parate eksekusi untuk jaminan hipotik sedangkan untuk jaminan tanah setelah terbitnya undang-undang No. 4 tahun 1996 tetnang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah harus diikat dengan hak tanggungan. 25.

Bahwa dengan demikian dalil penggugat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai bila diajukan dalam perkara

a quo, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak dan

dikesampingkan, sehingga tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi atas tanah obyek sengketa karena eksekusi tersebut didasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996. 26.

Bahwa Penggugat mendalilkn bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan dari perbuatan tergugat, karena perbuatan yang dilakukan tergugat dengan melakukan parate eksekusi atas tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan yang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian tergugat tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan semua dalil yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian harus ditolak dan dikesampingkan.

27.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada tegas menunjukkan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad buruk, dengan mengajukan dalil-dalil yang sangat dipaksakan dan dicari-cari. Fakta ini semakin memperjelas motif dari Penggugat, yaitu hanya bermaksud menghalang-halangi upaya pelelangan jaminan kredit yang akan dilaksanakan oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang bogor.

28.

Bahwa dari jawaban tersebut diatas jelas tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian

seluruh

posita

dan

petitum

gugatan

penggugat

harus

ditolak

dan

dikesampingkan. Maka: Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ Berdasarkan hal-hal dan dalil – dalil tersebut diatas, penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasa yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan menunjukkan penggugat beritikad tidak baik. Oleh karena itu tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri pengadilan negeri sukabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Maret 2011 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Maret 2011 yang selengkapnya tercantum didalam berita acara persidangan ini dan menjadi satu kesatuan didalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa : 1. Photo copy Akta Notaris No. 85 tanggal 23 Febuari 1995 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.1 ; 2. Photo copy Akta Notaris No. 112 tanggal 29 Pebuari 1996 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH Notaris di Sukabumi tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.2 ; 3. Photo copy Akta Notaris No: 27 tanggal 5 Febuari 1997 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.3 ; 4.

Photo copy Akta Notaris No: 150 tanggal 27 Febuari 1998 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.4 ;

5. Photo copy Akta Notaris No: 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.5 ;



6. Photo copy Akta Notaris No: 290

tanggal 22 Febuari 2000 yang dibuat oleh Tetu

Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.6 ; 7. Photo copy Akta Notaris No: 26 tanggal 5 Febuari 2001 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.7 ; 8. Photo copy Akta Notaris No: 3 tanggal 5 Juli 2002 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH tentang Addendum Perjanjian Suplesi Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.8 ; 9. Photo copy Akta Notaris No: 15 tanggal 18 November 2002 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH tentang Addendum Perjanjian Suplesi Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.9 ; 10. Photo copy Akta Notaris No: 138 tanggal 2 Juli 2003 yang dibuat oleh Tetu Suhartati, SH tentang Addendum Perjanjian Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.10 ; 11. Photo copy Akta Notaris No: 1 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.11 ; 12. Photo copy Akta Notaris No: 1 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.12 ; 13. Photo copy Akta Notaris No: 47 tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Perjanjian Suplesi Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.13 ; 14. Photo copy Akta Notaris No: 71 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.14 ; 15. Photo copy Akta Notaris No: 298 tanggal 29 Juni 2007 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Restrukturisasi Kredit. Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.15 ; 16. Photo copy Akta Notaris No: 16 tanggal 10 April 2008 yang dibuat oleh Bertha Sulle, SH tentang Addendum Restrukturisasi Kredit. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.16 ; 17. Photo copy bukti pembayaran angsuran bulan April 2011 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.17 ; 18. Photo copy bukti pembayaran angsuran bulan Maret 2011 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.18 ; 19. Photo Copy bukti pembayaran angsuran bulan Febuari 2011 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.19 ; 20. Photo Copy bukti pembayaran angsuran bulan Januari 2011 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.20 ; 21. Photo Copy bukti pembayaran angsuran bulan Desember

2010 ke nomor rekening

0092-01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.21 ; 22. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 26 November 2010 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.22 ;



23. Photo Copy bukti pembayaran angsuran bulan 9 November 2010 ke nomor rekening 0092-01047922507 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.23 ; 24. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Oktober

2010 ke nomor rekening 0092-

01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.24 ; 25. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 26 November 2010 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.25 ; 26. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Juli


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.26 ; 27. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Juni


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.27 ; 28. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Mei


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.28 ; 29. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Maret


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.29 ;



30. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Januari


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.30 ; 31. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 28 Desember 2009 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.31 ; 32. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 21 Desember 2009 ke nomor rekening 009201001217994 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.32 ; 33. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 21 Desember 2009 ke nomor rekening 009201001217994 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.33 ; 34. Photo Copy bukti pembayaran angsuran November


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.34 ; 35. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Oktober


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.35 ; 36. Photo Copy bukti pembayaran angsuran September


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.36 ;



37. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Juni


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.37 ; 38. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Mei


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.38 ; 39. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Febuari


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.39 ; 40. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Januari


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.40 ; 41. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Desember


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.41 ; 42. Photo Copy bukti pembayaran angsuran September 2007 ke nomor rekening 009201500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.42 ; 43. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Mei


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.43 ;



44. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 30 April


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.44 ; 45. Photo Copy bukti pembayaran angsuran 23 Aprili


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 20.000. 000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.45 ; 46. Photo Copy bukti pembayaran angsuran Febuari


01500052150 atas nama Bank Rakyat Indonesia cabang Sukabumi sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.46 ; 47. Photo Copy surat peringatan III (terakhir) Nomor: B.3283-VI/ADK/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.47 ; 48. Photo Copy surat pemberitahuan penyelesaian kredit Nomor: B479-VI/ADK/IX/2010 tanggal 25 November 2010. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.48 49. Photo Copy surat keterangan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Sukabumi No: 88/III/2011 Tanggal 11 Mei 2011. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.49 50. Photo Copy surat keterangan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Sukabumi No: 88/III/2011 Tanggal 11 Mei 2011. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.50 51. Photo Copy surat keterangan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Sukabumi No: 90/III/2011 Tanggal 11 Mei 2011. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.51 52. Photo Copy Slip Penyetoran ke rekening BRI tanggal 8 Agustus 2011. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.52 Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


53. Photo Copy Slip Penyetoran ke rekening BRI tanggal 7 September 2011 Selanjutnya diberi tanda………………………………………………. P.53;

Photo copy surat-surat bukti P.I. s/d P.53 tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P.8, P.9 ; Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : 1. Saksi YEYET SUKAYAT - Bahwa saksi bekerja dengan H Solihin sudah kurang lebih 10 Th - Bahwa saksi bekerja sebagai supir; - Bahwa H Solihin dan istrinya Komariah mempunyai usaha penggilingan padi dan dagang beras; - Bahwa usaha H Solihin tersebut di Kp Ranca Bungur Sukabumi; - Bahwa saksi tahu antara H Solihin dengan Bank BRi adalah masalah utang piutang; - Bahwa saksi pernah mengantar beras ke bandung, Jakarta, Bogor dan bekasi; - Bahwa sistim pembayaran usaha H Solihin yaitu setelah kirim beras pulangnya baru dibayar dengan cek; - Bahwa saksi yang selalu mengirim beras atas perintah H Solihin kecuali saksi sakit; - Bahwa saksi mengirim beras dengan mengunakan truk Ps 100 engkel dengan kapasitas 47-48 Ton; - Bahwa pada tahun 2006 pengiriman bandung saksi kirim beras kepada orangnya lupa dan dikasih cek 20 juta sewaktu cek belum dicairkan sudah pesan lagi dan saksi kirim kembali beras dan orang tersebut meminta cek lagi untuk dicairkan dan ternyata kabur; - Bahwa kerugian dibandung kurang lebih Rp. 42.000.000,- sampai dengan Rp. 43.000.000,-; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


- Bahwa ada kerugian yang lain yaitu pada tahun 2007 dengan pak anda tinggal dipelabuhan ratu orangnya meninggal punya utang sebesar Rp. 40.000.000,- dan ahli waris tidak mau menyelesaikan; - Bahwa saksi pernah mengantar beras dengan pak anda kedaerah grogol dan cengkareng ; - Bahwa ada kerugian yang lain yang kecil-kecil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); - Bahwa tahun 2005 ada mengirim beras juga dijakarta yaitu: Jakarta kota. - Bahwa saksi tahu ada banjir dijakarta akhir tahun 2006 atau pertengahan 2007 Dan saksi tahu dari TV; - Bahwa

saksi pernah disuruh H Solihin untuk menagih hutang dipasar pagi jakarta kota

yaitu ditoko Budi Jaya pemiliknya namanya saksi tidak tahu; - Bahwa saksi melihat sendiri ditoko budi jaya beras ada yang terendam banjir dan masih sisa sekitar 2 kwintal yang kelihatan masih utuh dapi tidak bisa dijual lagi; - Bahwa saksi tahu beras milik H Solihin karena ada tandanya atau mereknya; - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman H Solihin kepada Bank BRI - Bahwa usaha H Solihin mengalami kemunduran oleh karena beberapa sebab yaitu: Banjir, tertipu dan kecelakaan; - Bahwa saksi tahu H Solihin (penggugat) ada minta penjadwalan hutang setelah macet yaitu mengenai bunga dan pokoknya; - Bahwa H Solihin pernah mengangsur hutangnya kepada Bank BRI dan saat ini belum lunas; - Bahwa saksi tahu dari H Solihin bahwa Bank BRI pernah menagih hutangnya dan H Solihin telah membayar hutang yaitu bunganya saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Bahwa usaha H Solihin mengalami kemunduran pada tahun 2006 sampai dengan 2007; - Bahwa H Solihin tidak ada usaha lainnya setahu saksi ada usaha sembako tapi yang mengurusnya adalah anaknya; 2. Saksi MUCHTAR Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


- Bahwa saksi dengan H Solihin (penggugat) telah kenal lama kurang lebih 8 tahun dimana ayah saksi adalah teman H Solihin; - Bahwa saksi juga memiliki toko jual beras dimana beras tersebut dari H Solihin (penggugat); - Bahwa saksi yang menawarkan beras milik H Solihin ketoko-toko di jakarta. - Bahwa apabila ada yang memesan beras saksi hanya menelepon H Solihin dan H Solihin yang langsung mengirim beras tersebut kealamat toko yang memesan; - Bahwa masalah pembayaran apa transfer atau pake cek saksi tidak tahu karena pembeli langsung membayar dengan H Solihin; - Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per Kg; - Bahwa yang biasa langanan yaitu toko Asean dan Amyong; - Bahwa beras dikirim oleh H Solihin tidak pernah ada perjanjian akan tetapi dengan sistim kekeluargaan/kepercayaan; - Bahwa dengan toko amyong dan asean awalnya lancar dan baru pada tahun 2006 macet oleh karena ada banjir; - Bahwa pada Maret 2006

toko asean dan amyong tersebut awalnya minta beras

dikembalikan karena terkena banjir kemudian saksi telpon H Solihin dan dijawab H Solihin tidak bisa dikembalikan kecuali beras jelek; - Bahwa awalnya toko asean akan mengangsur hutang tetapi sampai sekarang tidak diangsur malah tokonya tutup; - Bahwa hutang toko asean kurang lebih 15 Ton berasa seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); - Bahwa saksi juga memiiki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada H Solihin (Penggugat); - Bahwa saksi menjaminkan mobilnya kepada H Solihin untuk hutang yang dimiliki oleh saksi; - Bahwa saksi tahu toko asean dan toko amyong tidak membayar hutangnya pada tahun 2008; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


- Bahwa saksi ada pernah dengan H Solihin datang ketoko asean dan amyong akan tetapi tokonya sudah tutup dan mereka hanya ngontrak; - Bahwa saksi tidak pernah memberi cek kepada yeyet sukayat dari hasil pembayaran toko beras akan tetapi toko langsung menghubungi H Solihin; - Bahwa saksi tidak tahu modal usaha yang digunakan H Solihin berasal darimana; - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman dan jaminannya yang dilakukan H Solihin dengan Bank Rakyat Indonesia; - Bahwa saksi tahu dari H Solihin pada tahun 2009 ada kredit macet dengan Bank Rakyat Indonesia; - Bahwa setahu saksi banjir terjadi di Jakarta kota saja; - Bahwa saksi saat ini masih mengorder beras sekitar 1,5 s/d 2 ton dan

biasanya

memesan 5 ton; - Bahwa usaha Penggugat setelah tahun 2006 mengalami penurunan oleh karena penggugat sudah tidak mampu memenuhi pesanan beras dari pelanggan-pelanggan saksi yang ada di Jakarta; - Bahwa usaha lain dari Penggugat saksi tidak tahu; 3. Saksi ENANG - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat sejak tahun 2002; - Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan mengenai jual beli dedak; - Bahwa saksi juga sebagai penghubung bagi tengkulak yang mau pinjam uang kepada penggugat; - Bahwa tengkulak minjam uang dengan penggugat tidak pake kwitansi; - Bahwa usaha Penggugat maju semua masyarakat menjual padi ke penggugat; - Pada bulan maret 2006 Penggugat usahanya mulai menurun; - Bahwa sebab usaha menurun oleh karena beras yang dikirim oleh Penggugat ke jakarta mengalami macet karena banjir dan tengkulak yang dipinjami duit juga tidak mau bayar hutangnya; -

Bahwa dana macet yang digunakan tengkulak sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi tahu dari masyarakat kalau ada masalah H Solihin (penggugat) dengan Bank; - Bahwa selain jual beras penggugat juga ada jual sembako; - Bahwa saksi tidak tahu modal sembako tersebut dari siapa; - Bahwa saksi tidak tahu berapa pinjaman penggugat dengan bank; 4. Saksi BO’I - Bahwa saksi sudah kerja dengan penggugat kurang lebih 7 tahun; - Bahwa saksi berhenti kerja dengan penggugat pada akhir 2006; - Bahwa saksi datang hanya kalau ada kerjaan; - Bahwa tugas saksi hanya mengantar beras ketempat tujuan; - Bahwa pada tahun 2006 saksi ada kirim beras kedaerah Bandung, Jakarta, Ciawi dan Lampung; - Bahwa sistim pembayaran beras yang disepakati antara Penggugat dengan pelangganpelanggan yaitu: terhadap beras yang telah dilakukan pengiriman, pembayarannya akan dilakukan pada saat pengiriman berikutnya; - Bahwa saksi dan supir yaitu sdr Agus pernah mengantar beras di Bandung kepada orang namanya lupa tetapi ketika ditagih beras hilang dan uang. - Bahwa kerugian dibandung kurang lebih 5 s/d 6 ton beras seharga Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah); 5. Saksi Bayhaqi Umar - Bahwa saksi adalah menantu dari Penggugat sejak tahun 1997; - Bahwa saksi selama ini bekerja di tasikmalaya; - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua saksi (penggugat) ada mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1994 yang dimulai dari BRI Unit Geger Bitung lalu pada tahun 1996

pindah ke BRI Cabang Sukabumi dengan hutang sebesar Rp.

50.000.000; - Bahwa sampai sekarang hutang Penggugat kepada BRI sebesar Rp. 750.000.000,-; - Bahwa sistim pembayaran hutang tersebut dimana ketika di unit per 9 bulan dan ketika di BRI Cabang pertahun diperpanjangnya; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


- Bahwa hutang tersebut juga dijaminkan beberapa tanah milik penggugat di Cijurey dan nilai agunan tersebut memiliki nilai lebih dari hutang penggugat; - Bahwa sekitar bulan maret 2006 penggugat mengalami kesulitan melakukan pembayaran kepada BRI oleh karena usaha penggugat mengalami masalah diantarannya masalah banjir dan masalah pengiriman barang yang macet kurang lebih 300-400 juta; - Bahwa pada tahun 2006 cicilan Penggugat terhadap Tergugat macet namun pembayaran bunga masih terus dilakukan hingga tahun 2008; - Bahwa pada tahun 2006 tersebut penggugat telah melaporkan kepada BRI tentang kemerosotan usaha penggugat namun oleh BRI tidak ada pembinaan dari perbankan dan selama ini BRI hanya melakukan pengecekan 1 bulan sekali melalui mantri; - Bahwa oleh karena adanya masalah diusaha penggugat maka berpengaruh terhadap pembayaran hutang kepada BRI dan saksi pernah diminta untuk menyelesaikannya dengan BRI; - Bahwa saksi pernah mengajukan upaya Reschedulling kepada pihak BRI pada tahun 2008 berupa permohonan pembayaran jumlah angsuran kepada BRI yang diajukan 2,5 juta sampai dengan 3 juta; - Bahwa pembayaran uang sejumlah 3 juta tersebut disepakati secara lisan dengan BRI; - Bahwa penggugat telah mengangsur pembayaran sejumlah uang Rp. 3.000.000,- sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini yaitu bulan september 2011; - Bahwa pihak BRI ada melayangkan surat untuk melelang agunan milik penggugat akan tetapi menurut penggugat belum ada surat peringatan terlebih dahulu; - Bahwa permohonan Rescheduling dari Penggugat telah ditolak oleh BRI sejak tahun 2009 namun Penggugat tidak ada menerima surat penolakan tersebut; - Bahwa saksi memiliki usaha sembako di Cianjur dimana istri saksi yang mengelolanya bukan milik penggugat; 6. Saksi Agus - Bahwa saksi pernah bekerja dengan penggugat pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


- Bahwa pada waktu itu usaha Penggugat yaitu memiliki pabrik pengilingan padi; - Bahwa tugas saksi sebagai pengelola pabrik dan yang bekerja dipabrik tersebut kurang lebih 15 orang; - Bahwa usaha penggugat pada saat saksi kerja cukup maju namun pada tahun 2006 mulai menurun mengenai penyebabnya saksi tidak tahu; - Bahwa saksi tidak tahun mengenai hutang penggugat dengan BRI; - Bahwa saksi tidak tahu beras dikirim kemana dan bagaimana system pembayarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah

mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Photo copy Akta Perjanjian membuka Kredit Notariil Nomor: 85 tanggal 23 Febuai 1995 yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.1.

2. Photo copy Akta Addendum Perjanjian Suplesi Kredit No. 71 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaris di kabupaten sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.2 .

3. Photo copy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit No. 298 tanggal 29 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaris di kabupaten sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T..3 .

4. Photo copy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit No. 16 tanggal 10 April 2008 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaris di kabupaten sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.4 .

5. Photo copy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit No. 163 tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Bertha Sulle, sarjana hukum, notaris di kabupaten sukabumi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.5 .

6. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 672/2002 tanggal 28 November 2002. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.6 . Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


7. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) Nomor 381/2003 tanggal 24 Juli 2003. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.7 .

8. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) Nomor 555/2006 tanggal 18 Juli 2006. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.8 .

9. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 1182/2005 tanggal 9 Desember 2005. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.9 .

10. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 212/1997 tanggal 18 Maret 1997. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.10 .

11. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (kedua) Nomor 372/2002 tanggal 17 Juli 2002. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.11 .

12. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) Nomor 382/2003 tanggal 24 Juli 2003. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.12 .

13. Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat IV (keempat) Nomor 556/2006 tanggal 18 Juli 2006. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.13 .

14. Photo copy SHM No. 157/Cijurey an H Solihin. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.14 .

15. Photo copy SHM No. 89/Cijurey an H Solihin. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.15.

16. Photo copy SHM No. 138/Cijurey an H Solihin. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.16 .

17. Photo copy surat No. B. 314/VI/ADK/07/2009 tanggal 30 Juli 2009. Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.17.

18. Photo copy surat No. B. 3970-KC/VI/ADK/10/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.18.

19. Photo copy surat No. B. 3283-VI/ADK/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2010. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.19.

20. Photo copy surat Nomor: B.4420-KC/VI/ADK/11/2010 tanggal 5 November 2010 kepada Penggugat tentang pemberitahuan Parate Eksekusi. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.20.

21. Photo copy surat Nomor: B.4544-KC/VI/ADK/11/2010 tanggal 15 November 2010 kepada Penggugat tentang pemberitahuan Lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.21.

22. Photo copy surat kantor cabang BRI Sukabumi Nomor: B.4085-KC/VI/ADK/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang permohonan lelang hak tanggungan/parate eksekusi an H Solihin kepada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.22.

23. Photo copy surat kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor Nomor: S.Pen-414 M/KN.08/KNL.03/2010 tanggal 22 oktober 2010 tentang penetapan jadwal lelang. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.23.

24. Photo copy pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan No.B.4105KC/VI/ADK/11/2010 tanggal 26 Oktober 2010. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.24.

25. Photo copy pengumuman lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan No.B.4280KC/VI/ADK/11/2010 tanggal 10 November 2010 di surat kabar Radar Sukabumi Hari Rabu tanggal 10 November 2010 halaman 3. Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.25.

26. Salinan Rekening Koran per tanggal 01-01-2009 s/d 14-07-2011 an H Solihin. Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ Selanjutnya diberi tanda………………………………………………….T.26.

Surat-surat bukti ( T1 s/d T26) tersebut oleh Majelis Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti didalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan ini untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada hari persidangan tanggal 21 September 2011 telah menyampaikan Kesimpulannya dan selanjutnya para pihak yang hadir dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka mohon adanya Putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada Putusan ini;

---------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -------------------DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

Bahwa berdasarkan petitum pada butir 6 (enam) didalam surat gugatan, penggguat memohon agar kejadian banjir dijakarta pada tahun 1995 ditetapkan sebagai kejadian Force Majeur (bencana alam), sedangkan menurut posita butir 6 (enam) dijelaskan bahwa pada tahu 2006 telah terjadi banjir besar dijakarta, sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian.



-

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat antara posita dan petitum telah terjadi pertentangan. Pada posita penggugat menyatakan bahwa secara fakta banjir terjadi dijakarta tahun 2006 yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, akan tetapi didalam petitumnya penggugat mohon agar kejadian banjir dijakarta tahun 1995 dijadikan sebagai bencana alam (force majeur) hal tersebut sangat bertentangan satu sama lainnya dan tidak berhubungan sama sekali sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

-

Bahwa keberatan penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin. Dengan demikian petitum penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir dijakarta tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara.

-

Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat sebagai berikut: -

Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas karena Penggugat telah menguraikan tentang kejadian/peristiwa dan menguraikan adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan atau tuntutannya;

-

Bahwa terhadap petitum pada butir 6 (enam) didalam surat gugatan penggugat adalah tidak bertentangan dengan posita 6 (enam) surat gugatan Penggugat karena hal tersebut hanyalah kesalahan dalam pengetikan yang mana penggugat tulis “tahun 1995” padahal yang seharusnya adalah tahun 2006” dimana perubahan tersebut telah penggugat



sampaikan dalam persidangan tanggal 14 Febuari 2011 pada pengadilan negeri sukabumi dan copynya telah penggugat sampaikan kepada tergugat. Dengan demikian antara petitum pada butir 6 (enam) dengan posita butir 6 (enam) surat gugatan penggugat tersebut tidak terjadi pertentangan; -

Bahwa mengenai eksepsi tergugat lainnya, penggugat merasa tidak perlu ditanggapi, karena eksepsi tersebut hanya mengada-ada dan tidak disertai suatu dasar hukum yang jelas, oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dengan memperhatikan Replik

dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dalam perkara ini ternyata bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan (kompetensi absolute maupun relatif), maka oleh karena itu menurut Hakim Majelis akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (Vide Pasal 136 HIR); Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis mempelajari materi eksepsi dari tergugat tersebut dan Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat maka materi eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut: 1. Bahwa

didalam posita Penggugat menyatakan bahwa secara fakta banjir terjadi di

Jakarta tahun 2006 yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian, dan dipetiumnya penggugat memohon agar kejadian banjir di jakarta tahun 1995 dijadikan sebagai bencana alam (Force Majeur) dimana menurut tergugat didalam eksepsinya ada pertentangan antara posita dan petitum didalam gugatannya sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur; 2. keberatan penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin, dengan demikian petitum penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir dijakarta



tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa pertentangan penulisan tahun pada posita dan petitum didalam gugatan Penggugat menurut Hakim Majelis sifatnya clarical error yang tidak mengubah substansi dari gugatan penggugat dan didalam perkara ini Penggugat telah melakukan perubahan terhadap gugatannya yang telah disampaikan didalam persidangan tanggal 2 Febuari 2011 dan lampiran gugatan hasil perbaikan tersebut

sehingga eksepsi mana haruslah

ditolak; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat selanjutnya yaitu: mengenai keberatan Penggugat adalah karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan SHM No. 157, SHM No. 238 dan SHM No. 89 atas nama H Solihin, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta penetapan kejadian banjir di jakarta tahun 1995 sebagai Force Majeur sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim Majelis ternyata adalah sudah menyangkut pokok perkara, yang akan dipertimbangkan setelah adanya pembuktian didalam perkara ini dengan demikian eksepsi mana haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini; Menimbang, bahwa dari hasil Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak bersengketa yaitu:


Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/  Bahwa Penggugat memiliki hutang kepada tergugat dengan total pinjaman sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian membuka Kredit yang dijamin dengan tanah milik Penggugat yaitu: a. tanah dan bangunan SHM No. 157/Cijurey an. H Solihin yang diikat dengan: 1.

hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 100.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 672/2002;

2.

hak tanggungan peringkat II senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 381/2003;

3.

hak tanggungan peringkat III senilai Rp. 125.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 555/2006;

b. tanah darat bangunan SHM No. 89/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 250.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 1182/2005; c. tanah darat SHM No. 138/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan: 1. Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 115.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/1997; 2. Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp. 65.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 372/2002; 3. Hak Tanggungan Peringkat III senilai Rp. 150.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 382/2003; 4. Hak Tanggungan Peringkat IV senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 556/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing saling memberikan pengakuan sebagai fakta adanya hutang piutang yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kredit ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 164 HIR Jo Pasal 174 HIR Jo Pasal 1923 KUHperdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa adanya perikatan hutang piutang Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


antara Penggugat dan Tergugat kedalam perjanjian kredit, Penggugat sebagai penerima kredit dan Tergugat sebagai pemberi kredit (Vide bukti surat P1 s/d P16 dan T1 s/d T5.). Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan

memperhatikan surat gugatan

Penggugat dan Jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan secara teliti, maka Hakim Majelis berkesimpulan

bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara

Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut: 1. Apakah benar macetnya kredit Penggugat kepada Tergugat disebabkan oleh keadaan Force Majeur ? 2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam menjual lelang sendiri (Parate eksekusi) terhadap Jaminan Hak Milik penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut ? Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi ; Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 s/d P53) dan 6 (enam) orang saksi yaitu : saksi Yayat Sukayat, saksi Muhtar, saksi Enang, saksi Boi, saksi Agus, saksi Bayhaqi Umar. Demikian juga untuk meneguhkan Jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T.1 s/d T.26) akan tetapi didalam perkara ini Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan saksi-saksi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya : Menimbang, bahwa didalam Gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat didalam melakukan penjualan lelang jaminan hak milik penggugat telah melakukan perbuatan Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


melawan hukum oleh karena: macetnya kredit/kewajiban Penggugat kepada Tergugat oleh karena menurunnya usaha penggugat disebabkan pada tahun 2006 telah terjadi banjir besar di jakarta yang dampaknya juga dirasakan oleh Penggugat yaitu beberapa ton beras dan beberapa bagian yang berada di tempat pelanggan terendam banjir menyebabkan penggugat mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga macetnya kredit penggugat bukanlah disebabkan karena kesengajaan melainkan peristiwa tersebut merupakan kejadian Force Majeur (keadaan memaksa) yang dialami Penggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah macetnya kredit penggugat merupakan kejadian keadaan memaksa (Force Majeur) ? ; Menimbang, bahwa yang dimaksud keadaan memaksa adalah dimana Debitur terhalang untuk melakukan pelaksanaan prestasinya karena keadaan tidak terduga pada saat pelaksanaan debitur tidak dalam keadaan itikad buruk dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik itu untuk memenuhi perjanjian maupun pertanggung jawaban untuk membayar ganti kerugian (Vide Pasal 1237, 1244, 1245 , 1444 KUHPerdata); Menimbang, bahwa keadaan memaksa (Force Majeur) menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu: 1. Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi. 2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan melakukan Wanprestasi dan karenanya tidak diwajibkan membayar ganti rugi. 3. Resiko tidak beralih kepada debitor. 4. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Menimbang, bahwa Kausa daripada Force Majeur adalah sebagai berikut: 1. Karena sebab tidak terduga .Pembuktiannya ditangan debitur yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam kontrak, bukan termasuk kategori


Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi http://www.pn-sukabumikota.go.id/dirputusan/ Wanprestasi kontrak – bila debitur beritikad buruk, maka tetap dimintakan pertanggung jawabannya 2.

Karena keadaan memaksa debitur tidak melaksanakan kontrak .

3.

Karena sebab tidak terduga apabila perbuatan tersebut ternyata dilarang oleh

undang-

undang, debitur tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi Menimbang bahwa Klasifikasi Force Majeur dari segi sasaran adalah sebagai berikut: 1.

Force Majeur Objektif: terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak, tidak mungkin lagi dipenuhi tanpa adanya kesalahan debitur, misalnya: kebakaran disebut juga physical impossibility

2.

Force Majeur Subjektif: berhubungan dengan kemampuan ataupun perbuatan debitur, misalnya: jatuh sakit, harga bahan naik dsb. menimbang bahwa kwalifikasi Force Majeur dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi

dalam kontrak adalah sebagai berikut: 1.

Force Majeur absolut: prestasi kontrak sama sekali tidak dapat dilakukan, misalnya barang musnah

2.

Force Majeur relatif: pemenuhan secara Force Majeur relatif: pemenuhan secara relatif masih mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal, misalnya:kontrak ekspor impor dilarang dan kemudian masih bisa dilaksanakan dengan cara diseludupkan hal mana sangatlah sulit dan dilarang hukum; Menimbang, bahwa syarat Force Majeur dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut: 1. tidak memenuhi prestasi, 2. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi, 3. diluar kesalahan debitur, yaitu bukan kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan;



Menimbang, bahwa dari pengertian Force Majeur diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah macetnya kredit Penggugat termasuk katagori Force Majeur ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu: saksi Yayat Sukayat, saksi Muhtar, saksi Enang, saksi Boi, saksi Agus, saksi Bayhaqi Umar menegaskan bahwa macetnya kredit penggugat oleh karena keadaan banjir yang melanda Jakarta pada tahun 2006 dimana penggugat menderita kerugian dan diperparah lagi dengan tersendatnya pembayaran dari para pelanggan oleh karena system penjualan barang dengan tempo dan terdapat tagihan pada tengkulak yang juga macet sehingga menyebabkan Penggugat merugi ; Menimbang, bahwa apabila kita melihat dari pertimbangan diatas bahwa macetnya kredit Penggugat bukan sebagian besar oleh karena banjir di Jakarta pada tahun 2006 akan tetapi adanya ketidakmampuan Penggugat didalam mengendalikan bisnisnya dimana Penggugat tidak melakukan bisnis dengan manajemen yang baik hal mana bisa kita lihat dari keterangan saksisaksi sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 antara : Rida Suardana (Penggugat) melawan PT Gloria Kaltim (Tergugat) dimana Tergugat Lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena Kapal Tergugat Tenggelam disebabkan ombak besar dimana pada kasus ini menurut Mahkamah Agung tidak ada unsur kelalaian dan kapal telah ada izin laik laut dan tidak ada kelebihan muatan sehingga menurut Mahkamah Agung RI bahwa keadaan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun adalah masuk katagori Force Majeur ; Menimbang, bahwa dari pengertian Force Majeur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat sebagaimana diuraikan diatas yang menyatakan bahwa kejadian banjir Jakarta pada tahun 2006 bukan menjadi penyebab utama dari macetnya usaha penggugat oleh karena adanya kesalahan manajemen dari pihak penggugat didalam mengelola bisnisnya dengan demikian keadaan banjir tahun 2006 adalah hanya salah satu faktor yang menyebabkan bangkrutnya Penggugat akan tetapi faktor yang lebih besar adalah masalah kesalahan manajemen dimana masalah manajemen ini adalah adanya kelalaian dari Penggugat didalam mengelola bisnisnya dan bukan keadaan yang Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


tidak dapat dicegah oleh siapapun sehingga mana alasan Penggugat bahwa macetnya usaha penggugat akibat adanya keadaan Force Majeur tidak beralasan menurut hukum sehingga menurut Hakim Majelis alasan tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat didalam melakukan proses Parate Eksekusi terhadap jaminan tanah milik Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum : 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; 2. Melanggar hak subyektif orang lain; 3. Melanggar kaidah tata susila; 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain; (baca: Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.I-Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal 13-14); Menimbang, bahwa apakah teori melawan hukum diatas dapat diterapkan kepada Tergugat ketika akan melakukan Parate Eksekusi Hakim Majelis pertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya didalam suatu perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur ; Menimbang, bahwa Penggugat untuk pertama kalinya mendapat fasilitas kredit berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor: 85 tanggal 23 Febuari 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tetu Suhartati, Notaris di Sukabumi dan selanjutnya atas perjanjian kredit tersebut telah Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


dilakukan beberapa kali perpanjangan dan juga penambahan kredit (suplesi) dan terakhir dengan akta addendum perjanjian Suplesi kredit No. 71 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Sulle Notaris Kabupaten Sukabumi dengan Jumlah hutang sampai dengan saat ini yaitu: Rp. 750.000.000,- dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2006 (vide bukti surat P1 sampai dengan P 16 Jo T1 s/d T5); Menimbang, bahwa didalam perjanjian pokok tersebut Penggugat juga telah memberikan Jaminan berupa: (Vide Bukti surat P1 sampai dengan P16 Jo bukti surat T14 s/d T.16); a. tanah dan bangunan SHM No. 157/Cijurey an. H Solihin yang diikat dengan: 1. hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 100.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 672/2002; 2. hak tanggungan peringkat II senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 381/2003; 3. hak tanggungan peringkat III senilai Rp. 125.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 555/2006; b. tanah darat bangunan SHM No. 89/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan hak tanggungan peringkat I senilai Rp. 250.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 1182/2005; c. tanah darat SHM No. 138/Cijurey an H Solihin yang diikat dengan: 1. Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 115.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 212/1997; 2. Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp. 65.000.000,- berdasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 372/2002; 3. Hak Tanggungan Peringkat III senilai Rp. 150.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 382/2003; 4. Hak Tanggungan Peringkat IV senilai Rp. 50.000.000,- berdasar sertifikat hak tanggungan Nomor 556/2006; Menimbang, bahwa jaminan yang diberikan Penggugat tersebut telah diikatkan secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan telah didaftarkan sehingga menjadi jaminan pelunasan Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


kreditnya apabila ternyata Penggugat wanprestasi ; (vide bukti surat T.6 sampai dengan T.13); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada tergugat sejak tahun 2006 bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) akan tetapi oleh karena adanya kesalahan management yang dilakukan penggugat sebagaimana telah Hakim Majelis uraiakan diatas sehingga mana menurut Hakim Majelis dengan memperhatikan dari pengertian Cidera Janji sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdata dimana ditegaskan bahwa apabila setelah diperjanjikan Debitur tidak bisa melunasi hutang pokok maupun tidak membayar bunga yang terutang sebagaimana mestinya maka Kredit yang dibuat menjadi macet dan Tergugat telah melakukan W anprestasi ; Menimbang, bahwa sebaliknya didalam pembuktiannya Penggugat menyatakan bahwa didalam merespon macetnya kredit tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan keringanan kepada Bank Rakyat Indonesia (tergugat) akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat dan Penggugat atas kemampuan yang ada beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada tergugat walaupun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, Penggugat melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukabumi) sejak bulan Febuari 2007 sampai dengan September 2011; (Vide bukti surat P17 s/d P.53); Menimbang, bahwa terhadap macetnya Kredit dari Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan langkah-langkah guna merespon permohonan Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi Hutangnya sebelum diserahkan kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bogor, dimana Tergugat telah memberikan fasilitas Restrukturisasi hutang yaitu mengenai penjadwalan ulang kredit dimana Restrukturisasi hutang ini pada hakikatnya merupakan penjadwalan kembali angsuran beserta memberikan keringanan atas bunga dan penalty (vide bukti surat T4 sampai dengan T 5); Menimbang, bahwa dari bukti T4 dan T5 tersebut telah ternyata bahwa Penggugat telah diberikan kemudahan dan keringanan didalam melunasi hutangnya akan tetapi Penggugat tidak Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


dapat memenuhi kewajibannya walaupun Tergugat telah memberikan kebijakan dengan memberikan keringanan bunga kepada penggugat sebesar 4 % dan jangka waktu pelunasan hutangnya; Menimbang, bahwa selain memberikan Restrukturisasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat agar melakukan pelunasan hutangnya seluruh kewajibananya penggugat dan atau melakukan penebusan barang jaminan akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi; (Vide bukti surat T.20 s/d T.21); Menimbang, bahwa Hakim Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian Penggugat yang menyatakan Penggugat tetap beritikad baik untuk melunasi hutangnya dengan selalu menyetorkan uang kepada BRI (tergugat) terhadap pembayaran tersebut Hakim majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa apabila kita melihat dari pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bahwa jumlah pembayaran dilakukan dibawah yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan apabila kita hubungkan dengan Bukti surat P.1 s/d P.16 Jo T.1 s/d T.5 khususnya pada Pasal 4 ayat (2) syarat-syarat umum perjanjian yaitu: Bank tetap akan menerima setiap pembayaran atas kredit yang telah jatuh tempo, walaupun pembayaran tersebut banyaknya dibawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian dengan demikian menurut Hakim Majelis Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat secara sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat dengan demikian Penggugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur walaupun Pembayaran tersebut tetap dicatatkan di rekening Koran milik Penggugat; (Vide bukti surat T.26); Menimbang, bahwa oleh karena keringanan yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat maka Tergugat telah memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya yaitu: (vide bukti surat T.17 s/d T.19) 1. Surat No. B.314/VI/ADK/07/2009 tanggal 30 Juli 2009; 2. Surat No. B.3970-KC/VI/ADK/10/2009, tanggal 6 Oktober 2009; 3. Surat No. B.3283-VI/ADK/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2010; Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas secara keseluruhan maka telah ternyata Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan (Wanprestasi) sehingga Tergugat selaku Kreditur mengajukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor ; (Vide bukti surat T.22 s/d T.25). Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah pengajuan lelang oleh Tergugat terhadap Hak Tanggungan tersebut melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Bogor tanpa melalui Pengadilan (Parate Eksekusi) dapat dibenarkan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud Parate Eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan Pengadilan. Apabila debitur cidera janji, kreditor berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Menimbang, bahwa Parate eksekusi ini didasarkan dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dimana berdasarkan Pasal ini menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dan hak menjual tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan. ( Vide Pasal 1178 KUHPerdata Jo Pasal 1211 KUHperdata). Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan eksekusinya Pasal 6 menegaskan bahwa kreditur memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (eigenmachtige verkoop) tanpa melalui pengadilan dan apabila kita melihat daripada penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut maka ditegaskan bahwa hak pemegang Hak Tanggungan untuk menjual sendiri baru melekat apabila hal itu diperjanjikan, dan apabila tidak diperjanjikan maka harus mengacu kepada Pasal 224 HIR/Pasal 256 Rbg dimana eksekusinya harus dimintakan kepada Pengadilan negeri;



Menimbang, bahwa didalam Parate Eksekusi Kreditur berwenang untuk menjual obyek Hak Tanggungan tanpa melalui Pengadilan dimana Hak ini timbul oleh karena: 1. Karena Grosse akta Hipotik/creditverband mempunyai kekuatan eksekutorial. 2. Karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, disini kreditor dapat menjual benda jaminan itu dimuka umum atas dasar parate eksekusi dan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri demikian tercantum dalam akta jika didaftarkan dalam register umum mempunyai sifat hak kebendaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa kewenangan menjual barang jaminan yang diikat Hipotek pertama (Pasal 1178 KUHPerdata) dan Hak Tanggungan pertama (Pasal 6 UUHT) didasarkan kepada janji yang memberikan kewenangan untuk menjual agunan melalui pelelangan. Oleh karena itu dalam hal debitur tidak bersedia menyerahkan tanah dan atau bangunan kepada pembeli lelang, pengosongan tanah dan bangunan tersebut dapat dimintakan langsung eksekusi kepada Pengadilan Negeri oleh pemenang lelang. (Vide Pasal 200 ayat (11) HIR) Menimbang, bahwa didalam proses parate eksekusi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai upaya dalam melakukan penyelesaian kredit macet sebelum melakukan lelang terhadap barang jaminan milik penggugat telah melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu: telah memberikan peringatan-peringatan (vide bukti surat T17 s/d T19 dan juga telah membuka komunikasi untuk agar supaya memberi kesempatan kepada Penggugat agar melakukan pelunasan hutangnya seluruh kewajibananya penggugat dan atau melakukan penebusan barang jaminan akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi; (Vide bukti surat T.20 s/d T.21) ; Menimbang, bahwa selain prosedur yang ditempuh sebagaimana diuraikan diatas Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor dan telah melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan lelang serta melakukan pengumuman melalui Koran Radar Sukabumi hal mana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :90/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang; (Vide Bukti surat T 22 s/d T.25); Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas secara keseluruhan maka menurut Hakim Majelis guna adanya Kepastian Hukum atas pelaksanaan Jaminan Hutang penggugat yang telah macet tersebut maka upaya Tergugat dengan melakukan Parate Eksekusi terhadap barang jaminan milik Penggugat dimana prosedur pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan tanpa Melalui Pengadilan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dimana berdasarkan Pasal tersebut diberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual disamping itu penjualan yang dilakukan Tergugat melalui lelang telah diperjanjikan sehingga mana menurut Hakim Majelis langkah Tergugat untuk menjual lelang tanpa melalui Pengadilan Negeri dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat didalam melakukan Parate Eksekusi adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No: 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Parate Eksekusi yang dilakukan berupa meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri meski didasarkan pada pasal 1178 (2) KUHPerdata; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa dengan melihat sistim hukum yang kita anut bahwa Hakim tidak terikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganut azas “The binding force of precedent” sebagaimana sistem hukum Anglo Saxon dan dengan melihat asas Hak Tanggungan dari Undang-undang Hak Tanggungan dimana asas tersebut yaitu mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya sehingga perlu dibedakan eksekusi grosse akta hipotik dan pengakuan hutang dengan hukum parate eksekusi gadai dan hipotik pertama sehingga ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan menurut Hakim Majelis telah jelas dan memberikan hak untuk melakukan parate eksekusi tanpa melalui pengadilan negeri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Majelis berkesimpulan oleh karena kewajiban-kewajiban Penggugat tidak dilaksanakan maka perjanjian kredit menjadi macet yang disebabkan oleh tidak baiknya didalam Disclaimer Bahwa putusan ini sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Sukabumi untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi melalui : Email : [email protected] Telp : (0266) 221074 (ext.108)


pengelolaan usahanya bukan disebabkan oleh Force Majeur sehingga Penggugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena Penggugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakan pulunasan sebagai kewajiban membayar hutangnya, sekalipun Penggugat telah diberikan kesempatan dan keringanan-keringanan bunga dan jangka waktu pembayaran oleh tergugat, karena itu sudah menjadi ketentuan hukum manakala terjadi Wanprestasi maka agunan (jaminan) yang diagunkan sebagaimana telah diikatkan dengan Hak Tanggungan dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan yang bernilai Eksekutorial sehingga sepatutnya menurut hukum jaminan/angunan atas hutang-hutang dapat dilakukan penjualan secara umum atau dilelang guna melunasi hutang penggugat yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan adalah Perbuatan yang telah sesuai dengan hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat selain dan selebihnya yang tidak majelis pertimbangkan oleh karena

tidak ada relevansinya dalam perkara ini

sehingga tidak majelis pertimbangkan; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan juga Gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat yang dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undang yang berlaku khususnya Pasal–pasal dalam HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; MENGADILI: DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA



-

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kami : Maryono, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Salman Alfarasi, SH.,MH dan Dony Dortmund, SH.,MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Tatang Mahmud, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa hadirnya kuasa hukum Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SALMAN ALFARASI, SH, MH.

MARYONO, SH, MHum.

TTD DONY DORTMUND, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI TTD TATANG MAHMUD, SH.



Perincian biaya : - Pendaftaran

: Rp 30.000,-

- Panggilan

: Rp. 100.000,-

- Redaksi

: Rp. 5000,-

- Materai

: Rp. 6000,-

Jumlah

: Rp. 141.000,(seratus empat puluh satu ribu rupiah).


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Recommend Documents