PENETAPAN Nomor 0064/Pdt.P/2013/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh: 1. PEMOHON I, umur 35 tahun, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon I; 2. PEMOHON II, umur 29 tahun,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya FAIZAH, SH., advokat beralamat di Perumahan Kebonwaris Permai 2 Blok CNo. 12 Pandaan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 April 2013, selanjutnya disebut Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukumnya; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa
Pemohon telah mengajukan surat permohonan
bertanggal 9 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor:
0064/Pdt.P/2013/PA.Pas
bertanggal
15
April
2013mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. BahwaPemohon I dan Pemohon IIpernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama BAPAK PEMOHON II umur 64 tahun, yang menikahkan adalah Kyai setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dan seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena dahulu cuma menikah secara sirri atau di bawah tangan;
2
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 umur 4 tahun (lahir 3 Juni 2009); 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 11 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama BAPAK PEMOHON II, umur 64 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha tambak), tempat kediaman di Sidoarjo dan dihadiri 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin Rp. 100.000,- serta dikeluarkan akta nikah nomor : XXXXXXX; 4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 para Pemohon mengurus akta kelahiran anak namun mendapat kesulitan karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum; 5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2) Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II; 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa
untuk
menguatkan
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
dalil
permohonannya,
Pemohon
telah
3
1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangil bertanggal 11 Nopember 2011,bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P-1); 2. Fotocopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan bertanggal 3 Mei 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P-2); 3. Fotocopi surat keterangan lahir seorang bayi perempuan dari PEMOHON II dan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan bertanggal 3 Juni 2009, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P-3); 4. Fotocopi
salinan
Putusan
Pengadilan
Agama
Bangil
Nomor:
764/Pdt.G/2010/PA. Bgl. bertanggal 15 Juli 2010 antara MANTAN ISTRI PEMOHON I sebagai Penggugat dengan PEMOHON I sebagai Tergugat, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P-4); 5. Fotocopi surat keterangan kematian atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON II Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P-5); Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
Saksi I Pemohon SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Kopegtel, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 10 Maret 2008 di rumah SEORANG KYAI di Kabupaten Pasuruan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (pasrah wali kepada
4
SEORANG KYAI), dengan maskawin Rp.100.000,- dan seperangkat alat sholat dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI II dan SAKSI I; -
Bahwa ketika menikah secara sirri tersebut, Pemohon I berstatus kawin (masih terikat perkawinan sah dengan MANTAN ISTRI PEMOHON I) sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan setelah menikah secara sirri mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 sekarang berumur 4 tahun;
-
Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Bangil, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin Rp.100.000,- dengan dihadiri 2 orang saksi;
Saksi II Pemohon SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten
Pasuruan,di bawah sumpah yang bersangkutan di muka
persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon I di harian bangsa;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebanyak 2 kali, pernikahan pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 tetapi tidak tercatat pada KUA setempat dan pernikahan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 secara resmi di KUA Bangil;
-
Bahwa pada waktu menikah yang pertama yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun pasrah wali kepada SEORANG KYAI di dengan maskawin Rp.100.000,- dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI II dan SAKSI I;
-
Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatusjanda mati dan selama dalam ikatan perkawinan mereka dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 berumur 4 tahun;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 secara resmi di KUA Bangil dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, namun pasrah wali kepada SEORANG KYAI dengan maskawin Rp.100.000,- dan 2 orang saksi;
-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, tetapi Kantor Catatan Sipil menolak dengan alasan
5
bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai akta nikah; -
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam; Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak
ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan; Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009dan
Penjelasannya Huruf a
angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir 3 Juni 2009 dengan alasan bahwa Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut,karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan KUA setempat; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-1 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, oleh karena itu
6
Pengadilan agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara a quo; Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 10 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (pasrah wali kepada SEORANG KYAI, dengan maskawin Rp.100.000,- dan seperangkat alat sholat dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI II dan SAKSI I;
-
Bahwa setelah menikahpara Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 sekarang berumur 4 tahun;
-
Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA di Bangil, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin Rp.100.000,- dengan dihadiri 2 orang saksi; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap sebagai
fakta tetap, bahwa Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2008 di mana pada saat itu Pemohon I masih terikat sebagai suami sah dengan istri pertama yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, kemudian pada tanggal 7 Juni 2010 istri pertama mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon I dengan alasan bahwa Pemohon I telah terpengaruh perempuan lain bernama PEMOHON II asal dari Kabupaten Pasuruan telah tinggal serumah bahkan mempunyai seorang anak, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 dijatuhkan
putusan
oleh
Pengadilan
Agama
Bangil
dengan
Nomor:
0764/Pdt.G/2010/PA.Bgl. (bukti P-4); Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Nopember 2011 telah melakukan perkawinan di hadapan KUA di Bangil dengan kutipan akta nikah nomor: XXXXXXX, (bukti P-1);
7
Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2013Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anakyang bernama ANAK 1, lahir 3 Juni 2009di mana anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II di Puskesmas setempat (bukti P-3); Menimbang, bahwaanak yang bernama ANAK 1, lahir 3 Juni 2009 merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah memenuhi syarat hukum syar’i (hukum munakahat), namun oleh karena sesuatu hal sehingga pernikahannya pada saat itu oleh Pemohon I dan Pemohon IIbelum dicatatkan di KUA setempat yakni sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitabAl- Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untukmenetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan,walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;
Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Majelis akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakatagar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (videPasal 52Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (videPasal 53Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999); Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap
8
hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilki oleh anak tersebut (videPasal 7Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandungdari Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; 2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II; 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan penetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya’ban 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.sebagaiKetua Majelis,dihadirioleh Drs. H. ABDUL KHOLIK dan SLAMET, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara pada
9
tingkat pertama, dibantu olehAGUS SAMSUL HUDA, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri para Pemohon; Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. ABDUL KHOLIK
Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag., S.H. Panitera Pengganti
AGUS SAMSUL HUDA, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 2. Biaya Proses Rp. 3. Biaya Panggilan Rp. 4. Redaksi Rp. 5. Meterai Rp. Jumlah Rp.
30.000,00 50.000,00 150.000,00 5.000,00 6.000,00 241.000,00
