P U T U S A N Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara tindak pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :
Nama lengkap
: CARSAD bin WARTO;
Tempat lahir
: Kuningan;
Umur / tanggal lahir
: 48 tahun / 14 Juni 1965;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Dusun II Citenjo RT.11-RW.03 Desa Citenjo, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Buruh harian lepas;
Terdakwa tidak ditahan; PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Mei 2014 Nomor 158/Pen/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas; 2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 No.Reg.Perk.PDM-02/ Kng/05/2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa CARSAD Bin WARTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukuL 17.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat disebuah warung kopi didepan pertokoan Desa Luragung Kecamatan Luragung Kab. Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu. Perbuataan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa yang merupakan peserta pemilu sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kuningan yang beralamat Dusun II Citenjo Rt.11 Rw.03 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan berada dirumah saksi Aries Heryana dan saksi R. Rien Farahdiana yang terletak di Dusun Kahuripan II Rt.02 Rw.05 Desa Ciwaru Kabupaten. Kuningan ketika itu saksi Aries memberikan 50 lembar amplop berisi uang kepada terdakwa tujuannya yaitu supaya amplop berisi uang tersebut dibagikan kepada warga masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan maksud agar masyarakat atau warga yang diberi amplop berisi uang tersebut memberikan hak suaranya atau memilih saksi R. Rien Farahdiana yang terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014. Bahwa setelah menerima perintah dari saksi Aries tersebut selanjutnya sejak hari Senin tanggal 07 April 2014 terdakwa mulai membagikan amplop berisi uang tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Luragung, saat membagikan amplop berisi uang tersebut terdakwa berpesan kepada warga yang diberikan amplop untuk memilih saksi R. Rien Farahdiana Calon Legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kuningan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mendatangi sebuah warung kopi didepan pertokoan Desa Luragung Kecamatan Luragung Kab. Kuningan ketika itu terdakwa menghampiri saksi M. Casmad dan saksi Rohendi lalu memperkenalkan diri dengan menggunakan nama Joko setelah memperkenalkan diri lalu terdakwa yang ketika itu mengaku bernama Joko memberikan amplop kepada saksi M. Casmad dan saksi Rohendi sambil mengatakan “Kang punten emutkeunnya
Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
Gerindra nomor urut 4 ibu kuwu Ciwaru” lalu datang saksi Indah selanjutnya terdakwa memberikan sebuah amplop kepada saksi Indah sambil mengatakan “Teh punten emutkeunnya Gerindra nomor urut 4 Ibu kuwu Ciwaru” lalu sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut terdakwa kembali berkata “Tolong nanti Coblos Ibu Rien Partai Gerindra nomor urut 4 dapil 4 “ Bahwa yang maksud sebagai Ibu Kuwu Ciwaru seperti yang dikatakan oleh terdakwa adalah saksi R. Rien Farahdiana, sesuai dengan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan DPRD Kabupaten Kuningan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang tertuang dalam model BE1 terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Gerindra Nomor urut 4 Daerah Pemilhan 4 Kabupaten Kuningan, yang mana Daerah Pemilhan 4 Kabupaten Kuningan tersebut meliputi wilayah Kecamatan
Luragung,
Kecamatan
Cibingbin,
Kecamatan
Cibeureum,
Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Karangkancana, dan Kecamatan Cimahi. Bahwa amplop yang diberikan terdakwa kepada saksi M. Casmad, saksi Rohendi dan saksi Indah didalamnya berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tujuan terdakwa memberikan amplop berisikan uang tersebut adalah supaya saksi M. Casmad, saksi Rohendi dan saksi Indah memilih atau memberikan hak suaranya untuk saksi R. Rien Farahdiana pada saat Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 20014. Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Aries karena telah membagikan amplop berisi uang kepada masyarakat di Kecamatan Luragung dengan tujuan menggalang masa supaya mendapatkan suara untuk kemenangan saksi R. Rien Farahdiana di ajang Pemilu Legislatif tahun 2014. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu telah membagi-bagikan amplop berisi uang kepada masyarakat di wilayah kecamatan Luragung dilakukan pada masa tenang kampanye, untuk masa tenang kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 berlangsung selama 3 hari terhitung sejak tanggal 6 April 2014 s/d 8 April 2014. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kuningan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 oleh saksi M. Casmad, saksi Rohendi dan saksi Indah. Hingga akhirnya terdakwa pun diproses secara hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perk:PDM-02/Kng/05/2014 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan
terdakwa CARSAD Bin WARTO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam
dakwaan melanggar Pasal 301 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang ; “Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARSAD Als JOKO Bin WARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan Denda Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan, dengan perintah untuk segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar amplop warna putih yang setiap amplopnya berisikan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). dirampas untuk negara. - Dokumen-Dokumen berupa ; 1. Foto Copy Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Prokvinsi
Dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat beserta lampiran berupa Penetapan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan. 2. Foto Copy KTP Nik : 3208290311600002 An. Rohendi 3. Foto Copy KTP Nik : 320829550492001 An. Indah Khoerunnissa
Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
4. Foto Copy KTP Nik : 3208290507840001 An. M. Casmad 5. Foto Copy Berita Acara Nomor : 30/BA/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2014-2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Kuningan Tetap terlampir di dalam berkas. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah). 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan
No. 01/Pid.Pemilu/2014/PN.Kng
tanggal 22 Mei 2014
yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa CARSAD BIN WARTO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilihan umum tertentu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara
selama
3
(tiga)
bulan
dan
denda
sejumlah
Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari; 3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai Rp.30.000,00(tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; Dan bukti surat berupa : - Foto Copy Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi
Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prokvinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat beserta lampiran berupa Penetapan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan. - Foto Copy KTP Nik : 3208290311600002 An. Rohendi - Foto Copy KTP Nik : 320829550492001 An. Indah Khoerunnissa - Foto Copy KTP Nik : 3208290507840001 An. M. Casmad - Foto Copy Berita Acara Nomor : 30/BA/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2014-2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Kuningan Tetap terlampir di dalam berkas. 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ; 5. Akta Permohonan Banding No.07/Akta.Pid/2014/PN.Kng jo No.01/Pid.Pemilu/ 2014/PN.Kng
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri
Kuningan, yang menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 23 Mei 2014. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 01/Pid.Pemilu/2014/PN.Kng tanggal 22 Mei 2014, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014; 6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 Mei 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014; Menimbang, bahwa karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.01/Pid.Pemilu/2014/PN.Kng atas nama Terdakwa dilakukan pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam
Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 233 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya
pengajuan permintaan banding dari
Penuntut Umum tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa didalam pasal 263 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur bahwa Pengadilan Tinggi memutus perkara banding tindak pidana Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, namun karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan dan juga karena pada kenyataannya perkara tersebut baru diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan ditunjuk Majelis Hakimnya pada tanggal 30 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut sekalipun waktu 7 (tujuh) hari tersebut telah lewat; Menimbang,
bahwa
Penuntut
Umum
dalam
memori
bandingnya
menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri mengenai terbuktinya tindak pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tidak memcerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya semata mata hanya didasarkan alasan ekonomi belaka, dimana Terdakwa sebagai buruh harian lepas hanya mengharapkan upah sebesar Rp.150.000,-- yang diterimanya setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibat lain yang dapat timbul dari perbuatannya; 2. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan “money politic” dalam Pemilu ini pihak yang berwenang seharusnya dapat melacak lebih
Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
jauh untuk mencari dan menindak siapa sebenarnya actor intelektual yang terlibat dalam perkara ini dan bukan sekedar menyeret orang yang telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena kemampuan ekonominya yang terbatas; 3. Bahwa sebagai orang yang kurang berpendidikan dan kurang mampu dalam bidang ekonomi, dengan adanya tindakan dan proses hukum yang telah dijalani dalam perkara ini sudah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga hukuman percobaan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding
berpendapat
bahwa
keberatan Penuntut
Umum yang tercantum dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 01/Pid.Pemilu/2014/PN.Kng tanggal 22 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, maka
bahwa
putusan
berdasarkan Pengadilan
01/Pid.Pemilu/2014/PN.Kng
uraian Negeri
pertimbangan Kuningan
diatas, Nomor
tanggal 22 Mei 2014 dapat dipertahankan dan
harus dikuatkan; Menimbang,
bahwa karena
terdakwa tetap
dinyatakan
bersalah
dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; Mengingat, selain pada pasal 301 ayat (2) dan pasal 263 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8
Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: -
Menerima
permintaan banding
dari
Penuntut Umum
pada
Kejaksaan Negeri Kuningan; -
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.01/Pid.Pemilu/ 2014/PN.Kng
tanggal 22 Mei 2014 yang dimintakan banding
tersebut; -
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding
sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,S.H., dan Enos Radjawane,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan
mana
pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Soetjipto,SH. sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;
Hakim Anggota;
Hakim Ketua;
ttd
ttd
Willem Djari,S.H.
Edi Widodo,S.H.,M.Hum.
ttd Enos Radjawane,S.H.
Panitera-pengganti;
ttd H.Soetjipto, S.H.
Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.
