DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN Pangkal Pinang 16 - 17 April 2014
BAGIAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN KEMENHUT email:
[email protected]
PENDAHULUAN Latar Belakang • Perkembangan pelaksanaan pembangunan kehutanan, memerlukan data dan informasi yang berkualitas baik • Adanya perbedaan data kehutanan daerah dengan pusat • Belum sinkronnya metodologi dan dasar pengambilan data kehutanan daerah dan pusat • Belum lengkapnya beberapa data kehutanan baik di daerah maupun propinsi
Tujuan •
Untuk menghimpun data pembangunan kehutanan dari seluruh Provinsi di Indonesia secara berjenjang
•
Sikronisasi data pembangunan antara pusat dan daerah
•
Diskusi permasalahan perbedaan data kehutanan antara pusat dan daerah untuk kemudian rekomendasi tertulis
HASIL DAN MANFAAT • Mendorong ketersediaan data di Provinsi dan Pusat berdasarkan skema Permenhut P.02 Tahun 2010, Tentang Sistem Informasi Kehutanan
• Memperkuat dan melengkapi data pembangunan kehutanan daerah dan pusat • Sinkronisasi metode pengambilan data kehutanan
DASAR HUKUM • UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan • UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP RI No. 61/2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota • Peraturan Menteri Kehutanan No. P02/ Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan • Peraturan Menteri Kehutanan No P.40/Menhut-II/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhut • Peraturan Menteri Kehutanan No P.06/Menhut-II/2012 tentang Statistik Kehutanan
PENGERTIAN Istilah
Pengertian
Data
Gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi.
Basis Data
Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
Sistem Informasi Kehutanan (SIK)
kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.
Statistik
data yg diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem, yang mengatur keterkaitan antar unsurnya.
Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan (SIK)
Rancangan sistem informasi kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail.
Sistem statistik kehutanan
Tatanan unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik kehutanan.
Statistik Kehutanan
data dan informasi yang disajikan secara tahunan dan atau berkala (timeseries).
Monitoring
kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
Evaluasi
kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
Metodologi Pengelolaan Data Kehutanan Pengelola
Basis Data
Instansi pemerintah, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengurusi kehutanan serta KPH
Pengelolaan Data
Pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan/pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian
Cara Pengumpulan Data
Survey, penelitian, dokumen administrasi kehutanan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Cara Pengolahan dan Analisis
Digital dan/atau manual → sesuai dengan ketersediaan data dan kemajuan teknologi
Penyimpanan/Pemeliharaan Data
Dalam media elektronik (digital) dan media cetak
Pemutakhiran Data
Setiap diperoleh data baru
Penyajian Data
Media elektronik dan media cetak
Pengguna Data
Instansi pemerintah, Pemda, Lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha dan masyarakat.
Format Penyediaan
Lampiran I, II, III, dan IV
Informasi Kehutanan Diperoleh dari pengolahan dan analisis data kehutanan sesuai dengan kebutuhannya. Jenis Informasi kehutanan antara lain meliputi: Potensi dan Kondisi sumberdaya hutan, Hasil-hasil pencapaian target pembangunan kehutanan serta Informasi lain sesuai kebutuhan. Data pendukung (SDM, Peraturan)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan Jenjang
Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, KPH
Kegiatan
• • • • •
Pengaturan/ Prosedur Tata Waktu Penyampaian Data/Informasi
Penyusunan rancangan umum (grand design) Pengembangan basis data kehutanan Pengembangan SDM di bidang Sistem Informasi Kehutanan Pengelolaan perangkat Penentuan transparansi data dan informasi kehutanan
untuk peningkatan pelayanan bagi instansi pemerintah, publik dan dunia usaha secara nasional yang dilaksanakan secara digital; Dari
Kepada
KPH
Instansi Kehutanan Kab/Kota
Maret tahun berikutnya
Instansi Kehutanan Kab/Kota
Instansi Kehutanan Prov.
April tahun berikutnya
Instansi Kehutanan Prov.
Menteri Kehutanan
Mei tahun berikutnya
Tingkat Nasional Pembinaan, Monev
Waktu
Juli tahun berikutnya
dilakukan secara berjenjang
Penganggaran
Pada setiap tingkatan
Penyelenggara
Menteri Kehutanan
Tingkat Nasional
Gubernur
Tingkat Provinsi
Bupati/Walikota
Kabupaten/Kotamadya
KKPH/Kepala Unit Pengelola
KPH/Unit Pengelola
Alur Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan Tata Waktu
MONEV Kabupaten/Kota MONEV Tapak/KPH
Pusat Data dan Informasi Propinsi
Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
KPH
KPH
Pusat Data dan Informasi Propinsi
Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
KPH
Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
KPH
KPH
Anggaran
MONEV Propinsi
Juli tahun berikutnya
Anggaran
Pusat Data dan Informasi Pusat/Nasional (Kementerian)
Data/Informasi
Mei tahun berikutnya
Anggaran
Pusat/Nasional
Penyampaian
Anggaran di setiap Tingkatan
April tahun berikutnya
Anggaran
Penyelenggara
Maret tahun berikutnya
DATA KEHUTANAN 6 kategori → 47 jenis (Permenhut Nomor : P.02/Menhut-II/2010)
Kategori Data
Jumlah Jenis
Kawasan dan potensi hutan
13
Industri kehutanan
9
Perdagangan hasil hutan
6
Rehabilitasi lahan kritis
5
Pemberdayaan masyarakat
8
Tata kelola kehutanan.
6
SIFAT, TIPE, FORMAT DAN SKALA DATA DAN INFORMASI Norma
Kriteria
Sifat
Lengkap, Akurat, Terkini
Tipe
Data Spasial dan Data Numerik
Format
Digital dan Non Digital
Skala Data Spasial Tingkat Nasional
• • • •
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota KPH
→ → → →
1 1 1 1
: : : :
250.000 100.000 50.000 50.000
Jenis data kehutanan yang diperlukan I. Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Luas kawasan hutan dan perairan; Tata batas kawasan hutan; Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan; Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan; Potensi hasil hutan kayu; Potensi hasil hutan bukan kayu; Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan; Jenis flora dan fauna yang dilindungi; Gangguan keamanan hutan; Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; Perlindungan hutan.
lanjutan....... II. Data industri kehutanan antara lain meliputi : a. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; b. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; d. Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan; f. Produksi hasil hutan bukan kayu; g. Pelaksanaan sistem silvikultur intensif; h. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; i. Sertifikasi pengelolaan hutan.
lanjutan....... III. Data perdagangan hasil hutan antara lain a. b. c. d. e. f.
meliputi:
Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu; Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan; Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar; Potensi penyerapan dan perdagangan karbon; Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.
IV. Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi: a. b. c. d. e.
Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS; Laju deforestasi dan degradasi; Hasil kegiatan rehablitasi hutan dan lahan; Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; Pengembangan kegiatan perbenihan.
lanjutan....... V. Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.
Lokasi dan luas hutan desa; Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat; Letak dan luas areal hutan rakyat; Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan; Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM); Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH); Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi.
VI. Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi: a. b. c. d. e. f.
Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan; Alokasi dan realisasi anggaran; Sarana dan prasarana instansi kehutanan; Realisasi audit reguler dan khusus; Penyuluhan kehutanan; dan Teknologi produk dan informasi ilmiah.
Tantangan dan Tindak lanjut Data & Informasi Kemenhut Tantangan a. Data dan Informasi sulit diintegrasikan, dikarenakan perbedaan wewenang dan kekuasaan pembangunan kehutanan b. Penggunaan Sumberdaya data dan informasi tidak optimal c. Pengendalian sistem informasi sulit dilakukan d. Terlalu banyak pintu informasi e. Sistem penganggaran tidak efektif
Tindak Lanjut a. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan yang terintegrasi
Resume Rapat Rekonsiliasi Data dan Informasi •
Rapat di selenggarakan di Jakarta, 26-27 Agustus 2013, dihadiri perwakilan dari 31 Propinsi Se-Indonesia kecuali Propinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur
•
Beberapa hasil Rapat: 1.
Masih teradapat perbedaan kategorisasi/nomenklatur data antara data Dinas Propinsi dengan Data Kementerian Kehutanan baik tingkat UPT maupun eselon I
2.
Berdedanya satuan ukur untuk satu jenis data yang sama
3.
Data yang terdapat di Pusat namun tidak ada di Propinsi, data yang terdapat di Propinsi namun di Pusat tidak ada, dan data yang tidak terdapat baik di Pusat maupun di Propinsi
4.
Perbedaan Format tabel Pelaporan (dalam lampiran) dalam Permenhut P.02 antara Data pada Bagian dengan data yang harus dilaporkan.
5.
Sulitnya mendapatkan data pembangunan kehutanan dari Kabupaten
6.
Belum semua Propinsi menyediakan dana untuk proses dukungan dana untuk proses koordinasi dan sikronisasi data pembangunan kehuatanan dengan Kabupaten/Kota.
Rekomendasi Rapat Rekonsiliasi Data dan Informasi 1. Melakukan revisi Permenhut No. P.02 Taun 2010, untuk menyeragamkan kategorisasi data dan format tabel sehingga dapat diaplikasikan secara berjenjang dari tingkat tapak, Kabupaten/kota/Propinsi dengan memperhatikan juga format data sesuai Perda masing-masing Propinsi. 2. Pertemuan membahas sinkronisasi data agar dilaksasnakan paling tidak 6 bulan sekali setiap tahun 3. Sosialisasi Permenhut P.02 Tahun 2010 dilakukan sehingga proses pengumpulan data dapat secara optimal direspon oleh Kabupaten. 4. Pelaporan Data pembangunan kehutanan dari UPT Kementerian di tembuskan ke Dinas Propinsi Kehutanan guna menunjang siknronisasi data 5. Proses pengumpulan data dan Informasi pembangunan kehutanan perlu didukung dana baik dari APBD maupun APBN (Dekonsentrasi) bila memungkinkan 6. Perlu ditunjuk koordinator untuk setiap Regional Propinsi yang mengkoordinasikan informasi pembangunan kehutanan.
Kesepakatan Rapat Rekonsiliasi Data dan Informasi
•
Semua Propinsi mendukung Mekanisme Sistem Informasi Kehutanan Berdasarkan Permenhut P.02 Tahun 2010 dan rencana revisinya guna menunjang ketersediaan data pembangunan kehutanan secara berkelanjutan
•
Perlunya pertemuan Rekonsialiasi Data membahas Data-Data pembangunan Kehutanan setiap Tahun antara Kementerian Kehutanan dengan Dinas Propinsi minimal 1 tahun sekali
•
Dibentuknya Forum Komunikasi Data dan Informasi antara Dinas Propinsi dengan Kementerian Kehutanan dengan sususnan sebagai berikut: a. Regional I terdiri dari Propinsi pulau se-Sumatera, diketuai oleh Propinsi Jambi
dan
b. Regional II terdiri dari Propinsi Pulau se-Jawa, Bali, NTT, dan NTB, dan diketuai oleh Propinsi DIY c. Regional III terdiri dari Propinsi Pulau se-Kalimantan dan diketuai oleh Propinsi Kalimantan Tengah d. Regional IV terdiri dari Propinsi pulau se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Regional IV diketuai oleh Propinsi Papua
Data dan Informasi Biro Perencanaan email:
[email protected]
