DARI REDAKSI
MEDIA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KETUA PENGARAH : Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM (Walikota Tebing Tinggi) KETUA PENGARAH : H. Irham Taufik, SH. MAP (Wakil Walikota Tebing Tinggi) PENGENDALI : Drs. H. Hadi Winarno (Plt. Sekdako Tebing Tinggi) PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Agussalim (Assisten Administrasi Umum) PIMPINAN REDAKSI : Adhi Sucipto, SH (Kabag Adm. Humas PP) WAKIL PIMPINAN REDAKSI : Nursinta Pasaribu, S. Sos (Kasubbag Pemberitaan) REDAKSI : Rizal Syam, Khairul Hakim, S. Sos, Juanda KOORDINATOR LIPUTAN : Drs. Abdul Khalik, MAP LIPUTAN & REPORTER : Ulfa Andriani, S.Sos, Gusvarice Yusya, S.Sos DESAIN & LAYOUT : M. Rahmadsyah SEKRETARIS REDAKSI : Dian Astuti BENDAHARA : Mira Silvia, A. Md FOTOGRAFER : Ely Hidayat, Zaini Purba, S.Sos. I DISTRIBUTOR : Riduwan, Sri Astuty Rahmayani, SE DITERBITKAN OLEH : BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS PIMPINAN DAN PROTOKOL Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi Telp. 0621 - 329139 PRACETAK : Bege’s Medan, Senpro78 (Isi di luar tanggungjawab percetakan)
Pembaca budiman. Tanpa terasa tahun 2012 sudah berjalan sekira tiga bulan. Kami menyapa Anda sekalian di tengah kesibukan tugas-tugas yang terus menghampiri. Kali ini, SINERGI hadir kembali dengan jajaran redaksi yang mengalami penyegaran dengan tampilnya sosok muda energik, didukung sosok tua yang berpengalaman dan memiliki talenta teruji. Dengan jajaran redaksi yang masih segar, kami berharap kerja menggawangi majalah kesayangan kita ini akan semakin kuat, berwibawa serta mampu menjadi sumber informasi yang up to date. Ke depan tampilan SINERGI akan diupayakan memenuhi kebutuhan akan informasi yang utuh tentang berbagai hal terkait kota tercinta Tebing tinggi. Tegasnya, kami ingin tampil sebagai media referensi masyarakat dalam memahami berbagai persoalan yang ada di tengah dinamika birokrasi dan denyut nadi aktifitas masyarakat luas. Sebagai majalah rujukan dan referensi, kami ingin pemuatan berbagai hal dalam rubrik SINERGI akan menjadi sumber pengetahuan baru bagi khalayak pembaca. Bahkan, kami ingin agar SINERGI menjadi sumber informasi detail atas sesuatu persoalan yang ingin diketahui publik. Mungkin saja keinginan terlampau muluk. Tapi dengan dukungan jajaran redaksi yang solid serta dorongan doa dari pembaca sekalian, Insya allah apa yang kami harapkan bisa tercapai. Untuk edisi kali ini, kami mencoba menguliti APBD TA 2012 hingga ke inti persoalannya. Kenapa tema ini yang kami usung. Karena kami tahu sejak lama data APBD sangat sulit
diakses para pengiat kemasyarakatan. Apalagi oleh masyarakat awam. Melalui SINERGI kami ingin wajah APBD yang dulu eksklusif akan berubah menjadi inklusif dan bisa diakses siapa saja Selain topik utama itu, kami juga menyajikan sejumlah rubrik lain yang tak kalah menariknya. Kami berharap setiap lembar yang Anda buka akan menjadi sumber informasi yang utuh dalam memahami berbagai hal tentang kota kue kacang ini. Selamat menikmati edisi perdana kami di 2012 ini. Salam Redaksi.
Redaksi Menerima Tulisan, Foto, juga surat berisi saran penyempurnaan dari pembaca dengan melampirkan Tanda Pengenal (KTP, SIM, Paspor) dan Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya Tulisan dikirimkan ke alamat Redaksi Majalah Sinergi : Bagian Administrasi Humasy Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Jl. DR. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi Email :
[email protected]
SINERGI JANUARI 2012
3
SURAT PEMBACA Tanya : Assalamualaikum Wr.Wb Kepada Yth. Redaksi Majalah Sinergi Nama saya Rizka, saya pelajar di salah satu SMA Negeri di Kota Tebing Tinggi. Saya ingin memberi saran, kalau bisa profil tentang siswa yang berprestasi dimuat di Majalah Sinergi. Tujuannya agar siswa-siswi yang lain termotivasi untuk untuk berprestasi. Demikian saran dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jawab : Oke Rizka, terima kasih atas sarannya... edisi-edisi sebelumnya kami sudah pernah juga memuat profil tentang siswa berprestasi tapi memang tidak disetiap edisi ke depannya jika memang memungkinkan akan dimuat kembali. Kepada Yth : Redaksi majalah Sinergi Saya Tommy Mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Tebing Tinggi. Saya mau bertanya, Saya ingin membuat artikel untuk dimuat di Majalah Sinergi. Apakah Bisa dan kemana saya mengantarnya ? Terima kasih Tommy : Bisa saja asalkan artikel kamu memang sesuai dengan rubrik yang ada dan isinya memang pantas untuk dimuat di Majalah Sinergi ini. Caranya boleh
4
diantar langsung ke Redaksi Majalah Sinergi Jl. Dr. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi ( Bagian Adm. Humas PP ) atau dikirim melalui Email :
[email protected]. Ok Tommy ditunggu partisipasinya !. Bravo ..! Redaksi Majalah Sinergi Akbar itu sapaan akrab saya. Rubrik Majalah SINERGI sepertinya perlu ditambah dengan rubrik Remaja. Soalnya saya merupakan salah satu dari remaja yang ingin mengetahui perkembangan segmen tersebut. Terlebih alangkah mantabnya jika majalah Kota Lemang ini mampu menjadi referensi bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia dan golongan . O Iya....perkembangan para ibu ibu kiranya dapat menjadi rubrik tambahan, baru saja ibu saya berpesan , bunda saya bermohon agar disampaikan kepada Redaksi. Trima kasih. Majalah SINERGI. Terima kasih Akbar dan Bunda : Sebuah usulan yang menarik. Kami dari redaksi akan membahas usulan yang disampaikan . Mudah mudahan rubrik rubrik yang dimaksud dapat mengisi rubrik yang akan menadi referensi bagi para ibu ibu rumah tangga dan remaja yang ada di kota kita. Doakan ya Akbar, dan sampaikan salam hormat kami kepada Bunda ya..Sukses untuk kita semua.
SINERGI JANUARI 2012
DAFTAR ISI hukum
3 Dari Redaksi
23 Proses Pembuatan Perda
4 SURAT PEMBACA
PARLEMENTARIA UTAMA 9 10
24 Kemampuan Legislasi Ang-
Moratorium, Efisiensi, Pindah, Solusi Keseimbangan Anggaran Moratorium, Efisiensi, Pindah, Solusi Keseimbangan Anggaran
EKONOMI 13 14
Krisis Global Dampak Krisis Global Terhadap Perekonomian Kota Tebing Tinggi
ekonomi view
UTAMA INI DIA APBD 2012 TEBING TINGGI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan nafas utama dari dinamika pemerintahan daerah. Sebab, jika APBD mengalami masalah, maka seluruh aktifitas pemerintahan akan bermasalah pula. Artinya, tanpa keberadaan APBD tidak akan ada operasional apapun yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam upaya melayani masyarakat.......
6
agama 25 Inspiring “Bee” olahraga 32 LPI Cikal Bakal Lahirnya Pemain Sepak Bola Nasional yang Unggul 28 BIDIK PEMKO opini
17
Pasar Iskandar Muda
18
Pencegahan Wabah DBD Butuh Kebersamaan
31 Amanah SOSIAL
kesehatan
LINGKUNGAN HIDUP Tebing Tinggu Masih 20 Kota Kekurangan Gas Oksigen ?
PENDIDIKAN
gota Dewan
32 Tenaga Honorer dan Upahnya SINERGITAS 35 Sang Pemimpin
WANITA 22 PNS Wanita yang Berjilbab dan yang TidakBerjilbab
IPTEK BIO PESTISIDA SMK LEBIH MENJANJIKAN MASA DEPAN DIBANDING SMA Mencermati judul tersebut di atas terasa disegarkan kembali tentang dunia pendidikan, dan dirasa perlu mencari referensi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang menggelitik. Membangun Unit Sekolah Baru (USB), bukanlah satu – satunya cara untuk meningkatkan daya tampung pendidikan, namun yang lebih penting adalah peningkatan ratio jumlah tingkatan satuan ..........
11
SINERGI JANUARI 2012
Brassica terdengar akrab ditelinga yang mirip nama artis penyanyi barat, namun tidak dengan brassica yang satu ini. Brassica Juncea adalah nama latin/ilmiah dari sawi putih yang banyak dimakan penduduk Indonesia khususnya makanan jenis tumisan seperti capcay, campuran mi goreng dan rebus serta campuran sayur lainnya dari masakan .......
33
5
UTAMA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan nafas utama dari dinamika pemerintahan daerah. Sebab, jika APBD mengalami masalah, maka seluruh aktifitas pemerintahan akan bermasalah pula. Artinya, tanpa keberadaan APBD tidak akan ada operasional apapun yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam upaya melayani masyarakat. Walaupun demikian, pemanfaatan APBD oleh pemerintah, tak bisa dilakukan sembarangan, melainkan punya regulasi yang sangat ketat. Hal itu dilakukan, guna meminimalkan kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dalam operasionalnya. Prinsip dari pemanfaatan APBD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22/2011 adalah transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggung jawaban). Seyogianya, pelaksanaan APBD mulai dari kegiatan formulasi, implementasi hingga evaluasinya harus dilakukan dengan kedua prinsip itu. APBD TA 2012 Kota Tebing tinggi, harus diakui belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip di atas. Namun, arah yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan sudah menuju yang benar. Hal itu terlihat, dari proses formulasi yang melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan sejak dari kelurahan, kecamatan hingga kota. Demikian pula, dengan proses pengesahannya yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dikabarkan, proses implementasi APBD TA 2012 sudah berlangsung sejak medio Februari 2012. Hal itu bisa dilakukan, karena Oktober 2011, Eksekutif bersama Legislatif telah mengesahkannya. Suatu prestasi besar, karena Kota Tebingtinggi adalah pemerintah daerah paling awal dari 33 kabupaten/ kota di Sumut yang mengesahkan APBD TA 2012 itu. 6
INI DIA
APBD 2012 TEBING TINGGI
Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012, anggaran murni APBD mencapai Rp. 318,050 milyar. Dana itu, tidak termasuk dana alokasi khusus (DAK), dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID), dana penyesuaian infrasutruktur daerah (DPID) dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana tunjangan profesi guru PNSD, dana bantuan keuangan dari Pemprovsu dan perkiraan selisih lebih dana alokasi umum 2011. “Dana itu akan disesuaikan melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2012 sesuai Permendagri No.22/2011 ayat III hu-
ruf b angka 4,” ujar Walikota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, saat menyampaikan Nota Keuangan APBD TA 2012, Senin (17/10/2011). Dengan jumlah sebesar itu, dana APBD TA 2012 ternyata lebih kecil dibanding APBD 2011 yang mencapai Rp355,825 milyar. Artinya ada kekurangan dana di antara dua tahun anggaran itu, mencapai Rp37,810 milyar (10,63%). Termasuk dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp28,739 milyar yang mengalami pertambahan mencapai Rp748,603 juta dari PAD TA 2011.”Total dana itu murni, tidak termasuk DAK dan selisih DAU 2011SINERGI JANUARI 2012
IFOTO SINERGI
UTAMA
2012,” ujar Kabag Keuangan H.Kamlan Mursyid, SH, MM, Selasa (6/3/2012). Jika nanti kedua sumber dana itu dimasukkan, diperkirakan jumlah total dana akan bertambah. Misalnya DAK rencananya akan diperoleh Rp25 milyar, sedangkan selisih DAU 2011-2012 mencapai Rp.40 milyar lebih,“ terang Kabag Humas. Itu artinya, diperkirakan APBD TA 2012 akan lebih tinggi jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, akun belanja pada APBD TA 2012 ditargetkan mencapai Rp346,974 milyar. Jumlah itu mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan belanja pada 2011. Pada komSINERGI JANUARI 2012
ponen belanja tidak langsung mencapai Rp224,415 milyar, sedangkan komponen belanja langsung mencapai Rp123,195 milyar. Belanja tidak langsung, terdiri atas elemen gaji PNS Rp222,882 milyar, bantuan sosial Rp137,500 juta, bantuan keuangan Rp548,168 juta dan belanja tidak terduga Rp850,000 juta. Sedangkan belanja langsung terdiri atas elemen, belanja pegawai Rp10,423 milyar, belanja barang dan jasa Rp92,336 milyar dan belanja modal Rp20,434 milyar. Sejumlah program prioritas telah pula dicanangkan melalui pembiayaan APBD TA 2012. Program itu disinkronk-
an dengan 11 program prioritas pembangunan nasional. Di antara prioritas yang jadi target, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Pada lima program prioritas itu, APBD 2012 mengalokasikan dana relatif besar. Kelima program prioritas itu, seperti termaktub dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2012 yang disampaikan Walikota, menyangkut sejumlah program. Untuk reformasi birokrasi dana tata kelola, yakni pemutakhiran data kependudukan, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) bebasis sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan penerapan KTP elektronik. “Tahun 2012 pembuatan e-KTP jadi prioritas mendukung program nasional,” ujar Wali kota. Program pendidikan pada 2012, juga memprioritaskan wajib belajar 12 tahun, setelah sebelumnya wajib belajar 9 tahun sukses terlaksana. Pencanangan Wajar 12 tahun bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, selain memperkuat basis beasiswa, baik untuk pelajar pendidikan dasar dan menengah juga untuk mahasiswa. “Untuk Wajar 12 Tahun, kita melakukan rintisan,” ujar Kadis Pendidikan Drs. H. Pardamean Siregar, MAP. Artinya, berdasarkan komponen biaya belajar setiap siswa menanggung Rp 12 juta/tahun. Tapi, pada 2012 APBD mengalokasikan dana mencapai 30 persen dari kebutuhan atau Rp400 ribu/ siswa SMA. Untuk bidang kesehatan, penguatan pencegahan penggunaan Narkoba menjadi prioritas. Di antarnya melalui test urine bagi pejabat, Jamkesda, di mana seluruh warga miskin akan mendapatkan jaminan. Sedangkan untuk program penangulangan kemiskinan, telah dilakukan berbagai langkah, berupa pembinaan PKL, pengadaan dan distribusi bibit tanaman dan benih ikan, juga program one village one product. Dalam bentuk mendorong perluasan 7
UTAMA pasar dan peningkatan kualitas produk UMKM. Salah satu program prioritas di sektor pembangunan infrastruktur adalah pembangunan rumah susun cara sewa. Demikian juga, untuk normalisasi, rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur kota. Hal utama dari semua itu, adalah normalisasi aliran sungai untuk mencegah bencana banjir. Berikut, dana untuk belanja langsung dan tidak langsung APBD TA 2012 yang dikelola setiap SKPD. Selain itu, sejumlah SKPD dan instansi yang memiliki anggaran tersendiri namun tergabung dalam Sekretariat Pemko Tebingtinggi dan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat, juga layak diperhatikan. Berikut, sejumlah instansi yang mengelola dana sendiri di bidang itu. Anggaran Publik Hal klasik yang jadi sorotan terkait APBD, adalah ketimpangan dalam pembagian porsi antara anggaran birokrasi dengan anggaran publik. Sebagian besar APBD kabupaten/kota dalam posisi timpang, di mana anggaran birokrasi lebih besar ketimbang anggaran publik. Hal itu tercermin dari penggunaan belanja tidak langsung yang lebih besar dari pada belanja langsung. Untuk APBD TA 2012 Kota Tebingtinggi hal sama juga terjadi. Total belanja tidak langsung mencapai Rp.224,415 milyar, sedangkan belanja langsung hanya Rp.123,195 milyar. Tercermin dari nilai anggaran, hanya 30 persen APBD yang langsung dinikmati publik. Walaupun demikian, item belanja langsung yang dinikmati publik cukup menggembirakan. Karena porsinya bersifat strategis. Misalnya pos belanja pegawai. Menurut Kabag Keuangan Daerah H. Kamlan Mursyid, SH, MM dana senilai Rp.10,423 milyar itu, merupakan honor untuk tenaga honorer Pemko Tebingtinggi. Jumlah tenaga honorer di Pemko Tebingtinggi mencapai sekira 750 orang. Selain berbagai bentuk honor bagi aktifitas birokrasi 8
BIDANG
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Pendidikan
Rp.108,280 M
Kesehatan
Rp. 31,508 M
Rp.22,032 M
Pekerjaan Umum
Rp. 4,084 M
Rp.19,143 M
Perencanaan Pemb.
Rp. 2,330 M
Rp. 2,217 M
Perhubungan
Rp. 2,588 M
Rp. 3,089 M
Lingkungan Hidup
Rp. 4,453 M
Rp.15,386 M
Kependudukan & Capil
Rp. 2,014 M
Rp. 1,486 M
Pemb. Perempuan & Anak
Rp. 1,993 M
Rp.
Sosial
Rp. 1,926 M
Rp. 1,541 M
Koperasi dan UKM
Rp. 1,049 M
Rp. 2,720 M
Kepemudaan dan OR
Rp. 1,703 M
Rp. 2,465 M
Otda, Penum, Adm, Keuda, Kepeg, Person
Rp. 49, 254 M
Rp.28, 564 M
Ketahanan Pangan
Rp.643,116 JT
Rp.362,800 JT
Pemb. Masyarakat Desa
Rp. 1,753 M
Rp. 2,077 M
Perpustakaan
Rp.872,375 JT
Rp.928,370 JT
Pertanian
Rp. 2,611 M
Rp. 1,441 M
INSTANSI
Rp.15,557 M
Belanja Tidak Langsung
522 JT
Belanja Langsung
DPRD
Rp.3,368 M
-
Walikota dan Wakil
Rp.501,107 JT
-
Sekretariat Pemko
Rp.9.909 M
Rp.13,709 M
Sekretariat DPRD
Rp.1,810 M
Rp. 6.710 M
Inspektorat Kota
Rp.2,053 M
Rp.624,735 JT
Dinas Pendapatan
Rp.6,575 M
Rp. 1,340 M
BKPPD
Rp.1,942 M
Rp. 2,667 M
KP2T
Rp.770,123 JT
Rp.673,239 JT
Kantor Camat Rambutan
Rp.4,359 M
Rp.591,666 JT
Kantor Camat Pd.Hulu
Rp.4,328 M
Rp.532,486 JT
Kantor Camat Pd.Hilir
Rp.4,634 M
Rp.546,077 JT
Kantor Camat T.T Kota
Rp.4,816 M
Rp.582,807 JT
Kantor Camat Bajenis
Rp.4,114 M
Rp.585,511 JT
Kantor Satpol PP
Rp.2,731 M
Rp. 1,491 M
Badan P.Bencana Da
Rp. 171 JT
Rp.597,942 JT.
yang didukung publik. Demikian pula dengan item belanja barang dan jasa mencapai Rp92,336 milyar, langsung diarahkan bagi peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana
publik. Demikian pula dengan item belanja modal mencapai Rp20,434 milyar yang secara tidak langsung dinikmati publik. Dari data yang tersaji, sebenarnya SINERGI JANUARI 2012
UTAMA ada sejumlah SKPD yang memiliki peran sentral dalam pelayanan kepentingan publik. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum mengantongi belanja langsung mencapai Rp.19,143 milyar dengan belanja tidak langsung hanya Rp.4,084 milyar. Menyusul Dinas Pertamanan dan Kebersihan dan Kantor Lingkungan Hidup yang mengantongi belanja langsung Rp15,386 milyar dengan belanja tidak langsung hanya Rp.4,453 milyar. Kemudian Dinas Koperindag dan UKM dengan belanja langsung Rp.2,720 milyar dengan belanja tidak langsung Rp1,049 milyar. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata dengan belanja langsung Rp2,465 milyar dengan belanja tidak langsung Rp.1,703 milyar. Badan Pemberdayaan Pemerintah/Masyarakat Kelurahan dengan belanja langsung Rp. 2,077 milyar dengan belanja tidak langsung Rp.1,753 milyar serta Dinas Perhubungan yang menyerap belanja langsung Rp.3,0899 milyar dengan belanja tidak langsung hanya Rp.2,588 milyar. Juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan belanja langsung Rp.597,942 juta dengan belanja tidak langsung hanya Rp.171 juta. Sedangkan di bidang Otda, pemerintahan umum, admnistrasi, keuangan daerah, personalia dan kepegawaian, beberapa instansi juga memiliki besaran belanja langsung yang signifikan. Misalnya Sekretariat Pemko dengan belanja langsung Rp 13,709 milyar dengan belanja tidak langsung Rp 9,909 milyar. Sekretaris DPRD dengan belanja langsung Rp6,710 milyar dengan belanja tidak langsung Rp1,810 milyar. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan belanja langsung Rp2,667 milyar dengan belanja tidak langsung Rp1,942 milyar. Selain instansi yang tercatat, selebihnya berada dalam posisi lebih besar belanja tidak langsung dari belanja langsung. (Tim) SINERGI JANUARI 2012
H. Kamlan Mursyid, SH, MM
Moratorium, Efisiensi, Pindah, Solusi Keseimbangan Anggaran Salah satu persoalan pelik yang dihadapi APBD, adalah terjadinya ketidakseimbangan pembiayaan antara belanja langsung dan tidak langsung. Ketidakseimbangan antara kedua komponen itu menjadi titik sentral kritik para analis dan masyarakat. Umumnya, beranggapan sebagian besar dana APBD hanya digunakan untuk kepentingan birokrasi, sedangkan untuk masyarakat sangat kecil. Kritikan itu ada benarnya, jika dilihat dari porsi anggaran yang diterima oleh birokrasi berbanding dengan yang diterima masyarakat. APBD TA 2012 Kota Tebingtinggi, merupakan contoh tentang ketidakseimbangan itu. Dari data yang ada, belanja tidak langsung mencapai Rp 224,415 milyar, sedangkan biaya langsung hanya Rp123,195 milyar. Untuk belanja tidak langsung komponen paling besar yang menguras anggaran adalah gaji PNS mencapai Rp222,882 milyar. Gaji PNS itu, jika dibandingkan dengan belanja langsung, khususnya belanja barang dan jasa sebesar Rp92,336 milyar, jelas tidak seimbang. Padahal, porsi gaji yang besar itu hanya untuk menggaji 3.900 PNS yang ada, sedangkan porsi belanja barang dan jasa untuk dinikmati sekira 140 ribu warga. Kabag Keuangan Daerah H. Kamlan Mursyid, SH, MM, membenarkan ketidakseimbangan porsi anggaran antara birokrasi dengan masyarakat pada APBD. Namun, bukan tidak mungkin keseimbangan anggaran bisa tercapai di masa mendatang, jika ada political will untuk itu. “Paling tidak 10 tahun ke depan porsi seimbang bisa tercapai, jika dilakukan berbagai langkah,” tegas Kamlan Mursyid, saat diajak berbincang, di ruang kerjanya. Dia, menyontohkan adanya kelebihan PNS di Dinas Pendidikan, khususnya pada jabatan guru. Berdasarkan hitungan, saat ini ada kelebihan guru di Dinas Pendidikan mencapai 219 orang. Total gaji yang harus dibayar kepada mereka mencapai Rp 4,2 milyar/tahun. “Bayangkan saja jika mereka tidak dibayar, ada berapa besar jumlah dana yang bisa dimanfaatkan dalam tempo 10 tahun,” ujarnya.
Mengatasi kelebihan PNS itu,” terang H. Kamlan Mursyid, SH, MM, ada sejumlah kebijakan yang harus dilakukan ke depan, dalam mencapai porsi seimbang itu. Pertama, melakukan moratorium (penundaan) penerimaan PNS baru. Hal itu harus dilakukan, seiring dengan perkiraan terjadinya pensiun alamiyah terhadap PNS yang bertugas. “Langkah itu sudah dilakukan pemerintah pusat pada daerah yang kelebihan PNS, dan kita harus mendukung,” tegasnya. Kedua, efisien antara PNS dan bidang tugasnya. Seluruh PNS yang ada harus melakukan tugas-tugas yang jadi tanggung jawabnya sesuai Tupoksi masing-masing. Artinya, tidak boleh terjadi ada PNS yang non job dan tidak tahu apa yang menjadi kewajiban dalam struktur birokrasi. Di samping, tidak boleh juga terjadi ada jabatan yang lowong, karena tidak tersedianya kapasitas mengisi jabatan dimaksud. Ketiga, membuka pintu mutasi PNS. Kebijakan itu, harus dilakukan khusus kepada PNS yang kapasitas dan kualifikasinya tidak dibutuhkan dalam struktur birokrasi yang ada. Langkah itu bisa dilakukan dengan membuka kerjasama dengan daerah sekitar yang kekurangan PNS pada sektor tertentu. “Mungkin kita bisa kerjasama dengan Kabupaten Sergai dan Batubara untuk mutasi guru antar daerah,” tegasnya. Selain itu, alumni S2 Magister Manajemen UMSU Medan itu, menyarankan upaya lebih intensif menjolok dana pembangunan, mulai di tingkat provinsi hingga nasional. “Kita intensifkan pencarian dana pembangunan di tingkat provinsi dan pusat. Saya kira 10 tahun ke depan porsi APBD akan seimbang,” tandasnya. (Tim)
9
UTAMA
Zulfikar (Anggota Banggar DPRD)
ILLUSTRASI NET
Banyak Program Tak Masuk, Karena Pengesahan Terlampau Cepat
Berkurangnya anggaran APBD TA 2012 Kota Tebing Tinggi, ternyata dipengaruhi faktor terlampau cepatnya pengesahan oleh DPRD. Akibatnya, banyak program yang dijalankan terpaksa dibatalkan, karena pendanaan yang tidak jelas. “Waktu itu, dari mana sumber dana belum jelas. Semua anggaran masih dalam angan-angan,” aku anggota Badan Anggaran DPRD kota Tebingtinggi Zulfikar. Menurut politisi PKS itu, idealnya APBD disahkan pemerintah daerah setelah APBN dan APBD provinsi terlebih dahulu disahkan. Namun, ketika APBD Kota Tebingtinggi disahkan pada November 2011, APBN dan APBD provinsi belum disahkan, akibat berbagai kendala. Karena itu, anggaran yang dipatok pada APBD Kota Tebingtinggi merupakan dana murni yang diestimasikan bisa diperoleh. Percepatan pengesahan APBD TA 2012 itu, kata Zulfikar, merupakan pengesahan tercepat dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Namun, dampaknya memang terasa, karena 10
estimasi pendanaan yang terbatas. Akibatnya, politisi yang dikenal vocal itu, mengakui belanja publik menjadi demikian minim dalam APBD TA 2012. “Diperkirakan, belanja publik hanya mencapai 37 persen dari total anggaran yang ada,”ucap politisi yang sudah 2 periode duduk di DPRD Kota Tebingtinggi itu. Walaupun demikian, tambahnya, kekhawatiran yang berlebihan terhadap kecilnya nilai belanja langsung dalam APBD TA 2012, tak perlu dirisaukan. Mengingat, masih ada peluang sejumlah anggaran yang bakal turun, baik dari pusat maupun provinsi. Misalnya, alokasi DAK yang
diperkirakan mencapai Rp25 milyar, selain selisih DAU 2011-2012 mencapai 40 milyar,” terangnya. Ditambahkan, nantinya setelah APBN dan APBD provinsi disahkan pada masing-masing tingkatan, dana itu akan masuk dan bisa dipakai. Legalitas penggunaannya akan memakai perubahan Peraturan Walikota (Perwa). Atau akan dimasukkan dalam Perubahan APBD TA 2012. Menurut anggota Panggar DPRD itu, ke depan memang harus diperkirakan timing pengesahan APBD agar kendala terkait dana kucuran pusat dan provinsi tidak jadi kendala. “Pengesahan cepat bagus, tapi harus kita pertimbangkan timing yang tepat, agar bisa berjalan aman,” tandas. Mungkin pengesahan bisa pas, jika dilakukan pada Desember dan Januari, imbuhnya. (Tim) SINERGI JANUARI 2012
IFOTO SINERGI
PENDIDIKAN
SMK LEBIH MENJANJIKAN MASA DEPAN DIBANDING SMA Mencermati judul tersebut di atas terasa disegarkan kembali tentang dunia pendidikan, dan dirasa perlu mencari referensi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang menggelitik. Membangun Unit Sekolah Baru (USB), bukanlah satu – satunya cara untuk meningkatkan daya tampung pendidikan, namun yang lebih penting adalah peningkatan ratio jumlah tingkatan satuan pendidikan yang mengacu pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memiliki keahlian yang kompetitif untuk mengisi lapangan dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri atau juga orang lain,” kata Drs Kasinun, M.AP kepada Sinergi baru-bari ini. Jika melihat kondisi geografis Kota Tebing Tinggi yang diapit wilayah yang kaya sumber daya alamnya seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar dan daerah lainnya di Sumatera Utara merupakan peluang yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Lalulintas antar kota menjadikan wilayah ini daerah transit, sehingga wilayah ini menjadikan pe-luang yang cukup menarik bagi pengusaha dan investor. Lebih lanjut dikatakannya, di sektor jasa sesuai dengan visi dan misi : ”Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan; serta Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas”, merupakan suatu aktifitas pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan yang berdampak pada peningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini. Oleh sebab itu, penyiapan tenaga terampil perlu dipacu melalui pendidikan / sekolah ke-
SINERGI JANUARI 2012
juruan yang memadai, dalam hal ini peran pendidikan sangat luas dan menentukan khususnya perlunya peningkatan akses sekolah kejuruan (SMK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengkampanyekan program untuk lebih memperbanyak jumlah pelajar SMK dibandingkan SMA dengan persentase 70 persen berbanding 30 persen. Pilar pertumbuhan pembangunan bangsa saat ini banyak memberikan peluang bagi tamatan SMK di Kota Tebing Tinggi dengan kondisi geografis tersebut di atas peluang tamatan SMK lebih dominan dari mereka yang tamatan SMA. Mereka memiliki keunggulan sebagai tenaga dengan skill tingkat menengah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan terus mengajak dan menghimbau bagi orang tua dan tamatan SMP tidak perlu ada keraguan untuk melanjutkan masuk ke SMK, dengan berbagai semboyan ”Ayo Masuk SMK” Lebih Baik Masuk SMK, ”SMK Bisa”. Berdasarkan data tersebut di atas persentase SMA dan SMK masih 50 : 50. Oleh sebab itu untuk mencapai
11
IFOTO SINERGI
PENDIDIKAN
target ratio SMA : SMK 30 : 70, pendidikan vokasi diperlukan berbagai upaya antara lain : (a) membangun unit sekolah baru (SMK Negeri 5). hal yang menjadi kendala untuk program ini adalah penyiapan lahan/lokasi yang sangat terbatas, karena membangun sebuah SMK hampir sama membangun 3 unit SMA. (b) alih fungsi SMA menjadi SMK; hal ini juga diperlukan pengkajian yang mendalam, sehingga apabila program ini berjalan tidak ada pihak – pihak yang tersakiti dan dirugikan. (c) penegerian sekolah swasta; kondisi sekolah swasta pada umumnya milik yayasan individu dan yayasan terpusat sehingga yang menjadi kendala biayanya lebih besar untuk melaksanakan program ini. (d) bentuk SMK swasta bersubsidi; pengembangan sekolah model era dahulu yaitu dengan pola
12
menempatkan guru PNS ke sekolah swasta, hal ini memungkinkan untuk dilaksanakan. (e) menambah ruang kelas baru; model ini tak kalah strategisnya dengan USB dan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan menambah daya tampung siswa SMK. Penguatan kompetensi, sarana dan prasarana pembelajaran di SMK mengacu PP 19 Tahun 2005 perlu terus diupayakan agar peluang tamatan SMK lebih dominan dari mereka tamatan SMA. Keberadaan SMK harus kembali ke marwahnya seperti di masa lalu, hal ini harus dijawab dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di masing – masing sekolah. Kemitraan SMK dengan perusahaan dalam program magang kerja harus ditingkatkan baik di dalam maupun ke luar negeri; kalau hal ini bisa dilakukan, niat pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menjadikan perbandingan SMK dan SMA dalam perbandingan 70 : 30 akan berhasil. SMK lebih menjanjikan masa depan dibanding SMA, disebabkan antara lain : a) Kondisi perekonomian yang kurang bagus; harga BBM naik lagi, akan memicu kenaikan harga barang dan jasa. hal ini menyebabkan beban ekonomi
masyarakat semakin berat. Menyekolahkan anak jangka waktu lama tentu sangat memberatkan, jadi solusinya ke SMK hanya butuh waktu 3 tahun untuk dapat bekerja. b) Banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Kurikulum SMA disetting untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan ironisnya kebanyakan tamatan SMA terjun ke dunia kerja, akibatnya banyak lulusan SMA kalah mencari perkerjaan karena tidak siap bekerja; oleh sebab itu kebijakan menambah jumlah lulusan SMK lebih baik ketimbang SMA c) Dunia Kerja yang semakin kompetitif, ketatnya persaingan mencari kerja menjadikan tamatan sekolah menengah harus orang yang kompeten di bidangnya dan siap bekerja. SMK sangat piawai dalam mencetak lulusan yang siap kerja dibanding SMA. Akhirnya, jangan gengsi untuk memilih SMK dan bukan saatnya mengatakan bahwa SMK adalah sekolah menengah kelas dua. dengan motto cerdas, siap kerja dan kompetitif SMK siap mencetak lulusan yang siap kerja dan mandiri (Rizal Syam)
SINERGI JANUARI 2012
EKONOMI
Krisis Global Pukul 8 malam lewat lima menit Zulham sampai di Simpang Tiga Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi dari arah Tambangan Indra Pura Setelah seharian keluar masuk di kampung –kampung daerah perkebunan hinterland Kota Tebing Tinggi untuk menjual barang dagangannya. Melintasi Lapangan Merdeka menuju pusat kota dengan vespa yang berjalan terseok-seok. Zulham sampai di depan sebuah kedai kopi di Jalan Tandean dekat halte bus. Memarkirkan kenderaannya di pinggir jalan, Zulham turun dari vespanya menenteng tas hitam besar yang berat berisi lima buah rice cooker dan kain yang menjadi barang dagangannya. Kedai kopi itu agak ramai ,ada yang ngobrol,main kartu dan main catur, ‘A kaba Jo? Mudin salah seorang temannya yang sedang duduk di bangku panjang menyapa‘ takalek ’ “jawabnya lesu. “Tas cemana, Din ?”. Zulham balik bertanya, Midin yang bekerja seSINERGI JANUARI 2012
bagai buruh di sebuah home industri yang memproduksi tas sekolah menjawab “Nggak ada omzet Jo, kalah besaing sama barang Cina, yang kerja tinggal 7 orang”. “Sebelumnya berapa orang ?” zulham bertanya penasaran “20 orang, akupun siap gajian mungkin berhenti kerja, Jo” Midin menjawab tak bertenaga. “Ayo minum Din”. Zulham menawarkan Obrolan yang suram di kedai kopi simpang SD 2 Jalan Tandean dekat halte malam itu mengusik konsentrasiku, yang sedang bermain catur tepat bersebelahan meja dengan Zulham dan Mudin, kulangkahkan rajaku yang terbirit-birit kena gempuran serangan perwira lawan kesudut papan, dalam hati aku berguman’ luarbiasa, bahkan krisis yang terjadi jutaan kilometer di negeri para dewa, nun juh disana, dapat membuat ketar ketir nasib kawanku di Kota Tebing Tinggi”. 13
EKONOMI
DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA TEBING TINGGI Sejak terjadinya Krisis Keuangan Global (KKG) sejak tahun 2008 / 2009, harga CPO (Crude Palm Oil - minyak sawit mentah) mengalami kemerosotan yang semakin tajam. Dampak negatif akibat kemerosotan itu telah dirasakan oleh masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian dari sektor perkebunan. Kenyataan itu harus ditelan pahit oleh masyarakat yang memiliki mata pencaharian di sektor pengolahan buah kelapa sawit. Dampak krisis ini mengakibatkan pendapatan mereka turun drastis, karena merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga istilah shift (giliran dan jam kerja) akan dialami oleh para pekerja di pabrik tersebut yang akan bermuara dengan berkurangnya kesempatan kerja sebagai tenaga lepas .Bahkan melonjaknya harga pupuk, Obat-tanaman,dan sembako semakin menambah kemerosotan mata pencaharian mereka. Krisis keuangan ini sangat dirasakan oleh para buruh sawit. Ketergantungan harga dari TBS sangat mempengaruhi pendapatan mereka, terlebih jika harga bahan baku minyak makan itu mencapai titik terendah. Kondisi ini akan menambah angka pengangguran akibat kehilangan lapangan pekerjaan. Tindakan kriminalitas dipredikasi akan semakin merambah lingkungan sekitar. Tingginya kebutuhan akan sandang dan pangan membuat istri para buruh sawit tersebut harus mencari pekerjaan tambahan yang sifatnya serabutan. Upaya tersebut semata hanya untuk mencari nafkah, demi memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak. Jika situasi tidak dapat dikendalikan, justru berimbas kepada anak anak mereka yang saat ini telah 14
duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak terelakkan, terpaksa mereka harus mengalami putus sekolah. Walaupun harga TBS mulai beranjak mengalami kenaikan, justru peningkatan tersebut dinilai masih terlalu rendah dan belum mampu memulihkan perekonomian masyarakat seperti semula. Bagi warga warga hinterland Kota Tebing Tinggi, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan. Diketahui ada tiga ( 3 ) pola perkebunan sawit di hinterland yaitu, Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBun), Perkebunan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dan perkebunan rakyat pola swadaya. Perkebunan kelapa sawit baik milik swasta maupun milik Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) memiliki peran penting untuk memeperoleh pendapatan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan perkebunan ini sangat dirasakan oleh mereka yang ber-profesi sebagai petani sawit, toke (pedagang pengumpul), mocok-mocok (tenaga kerja lepas / buruh) di BUMN maupun swsata. Krisis berkepanjangan ini ternyata sangat berimbas untuk perkebunan rakyat berpola swadaya. Pasalnya,
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) akan lebih mengutamakan hasil sawit yang dihasilkan oleh perkebunan milik BUMN itu. Akibatnya, TBS milik warga tersebut tidak tertampung sehingga harga sawit untuk perkebunan dengan pola swadaya itu mengalami kemerosotan yang sangat signifikan sehingga harus bertengger dititik terendah. Sebuah hasil riset oleh sebuah lembaga penelitian SMERU( research Institute ) yang berada di Provinsi Riau menyatakan, terdapat 9 (sembilan) buah desa di provinsi itu yang telah mengalami penururunan harga CPO akibat terjadinya krisis keuangan global, persoalan ini membuat harga TBS sawit lokal mengalami penurunan tajam. Sebuah angin segar bagi para petani sawit, ketika harga CPO mulai merangkak dari keterpurukannya. Dibulan bulan Mei 2009, harag tersebut mulai membaik, namun kenaikan itu belum bisa menjadi semangat yang berarti, karena harga TBS milik perkebunan dengan TBS milik masyarakat swadaya masih memiliki perbedaan harga sebesar 30 %. Perbedaan harga tersebut merupakan patokan harga yang dilakukan pihak Disbun di provinsi itu. Dinilai kualitas TBS milik perkebunan ternyata masih lebih baik dari TBS milik masyarakat swadaya. Minimnya pemupukan dan kuranya jam perawatan pohon sawit menjadi faktor buruknya kualitas TBS milik masyarakat. Bukan hanya itu, bercampurnya TBS yang baik dengan yang masih muda serta tingginya volume sampah di TBS menjadi sebuah SINERGI JANUARI 2012
EKONOMI alasan rendahnya kualitas TBS dimaksud. Naik turunya grafik harga tidak terjadi secara serempak dikomunitas petani sawit. Kenaikan harga TBS ditingkat masyarakat terjadi satu bulan lebih lambat dari kenaikan harga yang ditetapkan oleh Disbun Provinsi Sumut. Melonjaknya harga kebutuhan produksi pertanian seperti pupuk, pembasmi gula serta bahan kebutuhan primer lainnya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para petani sawit. Rendahnya harga TBS dinilai sangat mempengaruhi kegiatan dibidang ketenagakerjaan di sebuah Pabrik Pengolahan Sawit. Berkurangnya volume komoditas export CPO ke luar negeri, mengakibatkan tingginya CPO yang tertumpuk di pelabuhan. Kondisi ini harus ditelan pahit oleh para exportir. Walaupun tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, justru pengurangan jam kerja ( shift ) sebanyak 2 jam dari 12 jam kerja menjadi 10 jam kerja /hari mengakibatnya berkurangnya premi yang biasa diperoleh oleh para pekerja . Biasanya para pekerja mampu memperoleh gaji pokok plus premi sebesar Rp.1.9 Juta/bulan. Kini jumlah tersebut berkurang menjadi Ro. 1.4 Juta/bulan. Hal senasib juga dirasakan oleh pekerja di BUMN maupun swasta. Sebelum krisis berkepanjangan, seorang pekerja kebun yang berprofesi sebagai pendodos buah sawit mampu mengantongi uang sebedar Rp.2.500.000.- Juta/bulan. Kini dirinya hanya menerima upah sesuai UMR (upah minimum regional) sebesar Rp.1.080.000.- juta/bulan Dampak Krisis Keuangan ini sangat dirasakan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit rakyat, terutama ketika harga TBS anjlok, saat itu kebun sawit dibiarkan terbengkalai. Minimnya proses pemupukan dan proses perawatan lainnya sehingga SINERGI JANUARI 2012
para petani tidak memanen lahan perkebunannya. Besarnya perbedaan biaya perawatan dengan anjloknya harga TBS dinilai tidak seimbang. Namun sebahagian para petani lainnya tetap memanen , alasannya, jika tidak dipanen, akan dapat merusak pohon sawit. Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja lepas yang selama ini bekerja di perkebunan sawit rakyat. Untuk membiayai hidup sebagian dari mereka kemudian menjadi ninja (sebuah istilah pasaran bagi pencuri kelapa sawit atau getah karet) terutama di perkebunan Negara dan swasta. Salah satu alasannya adalah karena ada yang tertangkap dan di penjara. Puncak krisisi Keuangan Global ini mengakibatkan turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang mempengaruhi kegiatan perekonomian di salah satu desa . Besarnya perputaran uang disebuah pasar mingguan untuk kategori pasar tradisonal dan modern diketahui menurun drastik dari Rp.400 Juta hingga menjadi Rp.100 Juta./minggu. Kondisi ini terus terjadi sehingga mengalami kenaikan pada Juli tahun 2009. Omzet pada bulan itu mengalami kenaikan sebesar Rp.100 sehingga menjadi Rp.200 Juta setiap hari Jum’at. Kenaikan ini terjadi akibat terdongkraknya para pembeli yang berasal dari luar desa, baik dari wilayah kecamatan maupun luar daerah lainnya. Beberapa dampak lain yang terlihat antara lain. 1. Terjadinya kemacetan pembayaran kredit (angsuran) mobil / sepeda motor dari berbagai merek yang dilakukan pihak Leasing 2. Terjadinya kemacetan pembayaran kredit pinjaman dari pihak UED-SP (usaha ekonomi desa simpan pinjam) maupun Perbankan , Debitur umumnya adalah petani yang memiliki lahan kebun
sawit seluas 2 ha atau lebih. 3.Transaksi jual beli lahan kebun sawit yang semakin meningkat. Jenis lahan kebun yang paling bayak dijual adalah lahan kebun kelas menengah ke atas. Misalnya ada seorang petani sawit pemilik kebun sawit seluas 6 ha yang telah menjual 2ha dari lahan kebunnya yang masih sangat produktif 4. Penurunan omzet penjualan di warung dan kepada toke menurun, sementara jumlah anggota masyarakat yang berutang semakin meningkat. Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak krisis adalah kelompok petani sawit berskala kecil yang memiliki lahan kebun kurang dari 1ha dan kelompok tenaga kerja lepas yang bekerja di perkebunan kelapa sawit rakyat. Kedunya masuk ke dalam kelompok miskin dan lebih miskin, sebelum krisis, disamping mengurus lahan perkebunannya sendiri, para petani sawit berskala kecil ini juga bekerja sampingan sebagai pemocok pada petani sawit yang memiliki lahan luas. Turunnya harga TBS, memiliki dua dampak . Dampak pertama adalah : penurunan hasil penjualan TBS. Dampak kedua adalah : penururnan penghasilan tenaga lepas hal ini diakibatkan karena karena kebanyakan pemilik kebun tidak mampu mempekerjaan mereka dan memilih untuk mengerjakan lahan kebunnya sendiri. Kondisi ini juga dialami oleh para pekerja lepas dengan beban yang semakin berat akibat pemutusan itu. Sulitnya memperoleh pekerjaan lain membuat para pekerja ini sekan putus semangat. Hutan yang dahulunya dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup kini kebanyakan telah disulap menjadi lahan sawit. Kenaikan harga TBS beberapa waktu lalu dianggap menjadi langkah perbaikan tingkat perekonomian petani. Namun kenaikan itu dinilai 15
EKONOMI masih terlau rendah sehingga dianggap merugikan para petani sawit. Sebelum krisis melanda, kebanyakan tugas wanita yang tinggal di pedesaan desa hanya mengurusi keluarga di rumah. Tetapi krisis berkepanjangan ini membuat tugas mereka harus berbalik gagang dengan membantu para suami untuk mencari nafkah. Pekerjaan sebagai buruh lepas dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) pun tak dapat dielakkan. Biasanya pendapatan yang diperoleh sebelum krisis bisa mencapai Rp.50.000.-/hari. Kini para ibu harus dapat mengatur keuangan keluarga dengan hanya mengantongi Rp.30.000.-/harinya Dari sektor pendidikan, pembebasan biaya untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang diberlakukan oleh pemerintah sangat membantu bagi petani yang berpenghasilan rendah. Bahkan dekatnya sarana pendidikan dari tempat tinggal membuat sarana transporatasi tidak diperlukan . Namun dampak krisis ini sangat dirasakan oleh para pelajar SD ini dengan berkuranya uang saku yang diberikan oleh orang tua mereka. Sebaliknya kelompok remaja terutama mereka yang bersekolah di bangku Sekolah Menegah Pertama ( SMP) atau Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sangat merasakan dampak krisis ini. Walaupun pembiayaan pendidikan ditingkat ini juga telah digratiskan, kondisi ini ternyata menuai persoalan lain. Jika fasilitas pendidikan tersebut berada di luar daerah, maka biaya lainnya seperti biaya indekost, biaya makan, biaya transport menjadi kebutuhan yang fital bagi anak - anak mereka. Tidak ada anggaran untuk memenuhi itu, akibatnya sang anak harus merelakan lepas dari pendididkan yang seharusnya diperolehnya. Ketika kondisi harga TBS mulai merangsur membaik, ternyata persoalan biaya pendaftaran ulang menjadi persoalan lain yang tidak kalah pentingnya den16
gan aroma uang. Kondisi ini memiliki persentasi hingga mencapai 20 %. Bagaimana dampaknya Krisis Keuangan Global terhadap perekonomian kota Kota Tebing Tinggi ? Menurut Haris Nasution ,seorang pedagang pelacak warga Jl.Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing tinggi kota berpendapat , menurunnya daya beli masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan dan pertanian akibat terjun bebasnya harga CPO di pasaran internasional .berdampak buruk pada nasib 3000an pedagang pelacak (direct selling door to door) di Kota Tebing Tinggi. Pasalnya, semua pedagang pelacak mengandalkan pemasaran dagangannya berupa kain dan barang elektronik ke masyarakat daerah perkebunan dan pertanian di hinterland ,sampai ke Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” ada sebanyak 1000an orang pedagang yang melakukan aktifitas perdaganggan di wilayah perkampungan dihinterland dengan omzet minimal Rp 300.000/hari dengan keuntungan Rp100.000 yang dapat dibawa pulang.” terang Haris . Menurutnya, jumlah peredaran uang /hari yang diperoleh para pedang dari kawasan hinterland ini untuk perbulannya mencapai Milyaran. Terhitung seorang pedagang mampu menghasilkan omzet Rp.300.000.-/ orang x1000 orang dengan total Rp.300.000.000.-/hari. Untuk perbulan angka ini mencapai Rp.9 Milyar. ” Bermodal 2 Juta mereka belanja juga di Kota Tebing Tinggi ” jelas Haris Selain kelompok pelacak, kelompok lain yang mengandalkan modal daro Toke juga ada. Jumlahnya kelompok ini mencapai 2000 an orang. Melirik pangsa pasar pembeli aktif, mereka memilih wilayah Provinsi Riau Dan Provisni Nanggroe Aceh Darussalam sebagai kawasan startegis untuk meraup rupiah. ” mereka pergi berkelompok sebanyak 15 -20 orang dan pulang setiap satu bulan ”
tambahnya Masih Haris, menurunnya daya beli masyarakat perkebunan akibat krisis keuangan global ini mengakibatkan semua pedagang pelacak mengalami kerugian (Takalek ). Kondisi takalek pun Tidak dapat terelakkan. Para pedagang harus berhutang berlapang dada ketik harus berhutang kepada pemilik barang ( Toke). Omzet sebesar Rp.300.000.-.hari harus turun drastis sebanyak 50 % hingga menjadi Rp.150.000.-.” Jumlahitu harus diptong ongkos hingga hanya memperoleh omzet sebesar Rp.100.000.-, kadang kadang tak mendas ” ungkap Haris dengan wajah suram Merosotnya omzet pedagang pelacak yang menghidupi 12.000 an warga kota Tebing Tinggi mengakibatkan menurunnya perputaran uang di Kota Tebing Tinggi secara drastis. Perekonomian beranjak lesu, pedagang Pasar Inpres, Pasar Gambir, Pasar Gurami, Pasar Senangin mengeluh sepi pembeli .’ ” jam 11 siang sudah bisa main bola di sini Bang’ Ungkap Juli seorang pedagang di kawasan Pasar Tradisional, Pasar Sakti . Pedagang pelacak merupakan salah satu penopang utama perekonomian di Kota Tebing Tinggi tergabung dalam dua wadah yaitu ASPEKNAS dan KAMPAK,” pedagang pelacak merupakan asset unik Kota Tebing Tinggi yang tidak dimiliki Kota –Kota lain di Indonesia bahkan di dunia. Armada pemasaran yang siap diterjunkan di seluruh pelosok negeri ini berkembang pesat secara mandiri.” Kami siap mendukung program pemerintah untuk pengembangan pemasaran produk unggulan yang di canangkan Bapak Umar Zunaidi Walikota Tebing Tinggi’ tegas Haris menutup pembicaraan. Ternyata dampak Krisis KeuanganGlobal (KKG) memukul telak nasib pedagang pelacak di Kota Tebing Tinggi. (Juanda)
SINERGI JANUARI 2012
EKONOMI VIEW
Pasar
IFOTO SINERGI
Iskandar Muda
SINERGI JANUARI 2012
17
IFOTO SINERGI
KESEHATAN
Pencegahan Wabah DBD
Butuh Kebersamaan Catatan : Ali Yustono
Masalah kesehatan merupakan kebutuhan seluruh manusia tanpa memandang status dan golongan. Semua orang butuh sehat, tapi belum semua dari kita yang menyadari bahwa hidup sehat harus diawali dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Sudah saatnya kita merubah pola pikir yang menganggap “sehat itu mahal”, sebab sebenarnya yang mahal itu adalah sakit. Ketika kita sakit, akan membutuhkan banyak biaya untuk perobatan dari pada menjaga kesehatan yang cukup dengan melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu kasus penyakit mewabah yang selalu menghantui masyarakat adalah demam berdarah denggue (DBD). Penyakit mematikan yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti itu hingga kini tetap menjadi “momok” di tengahtengah masyarakat. Sebab bila seseorang yang didiagnosa terserang DBD lamban dilakukan penanganan medis, maka nyawa taruhannya. Lambatnya pelaksanaan fogging (pengasapan) setiap kali terjadi kasus DBD (demam berdarah denggue) di tengah masyarakat sering dijadikan alasan penyebab mewabahnya virus demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti itu. Padahal masalah utamanya terletak pada kebersihan lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena penyakit ini berawal dari lingkungan tak bersih, dibutuhkan kebersamaan semua elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran virusnya dengan cara membersihkan lingkungan, baik secara bergotong royong maupun sendiri-sendiri.
18
Selama kurun 5 (lima) tahun terakhir, kasus penyakit demam berdarah di Kota Tebing Tinggi menunjukkan angka yang cukup membuat kita semua prihatin. Pada tahun 2007 misalnya, terdapat 389 kasus, meski di tahun 2008 turun menjadi 149 kasus, namun di tahun berikutnya, 2009 kembali meningkat menjadi 230 kasus dan meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 381 kasus. Selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 176 kasus, sedangkan hingga triwulan pertama tahun 2012 ini, data dari Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi menyebutkan hanya terdapat 7 kasus DBD. Bila melihat perjalanan kasus DBD pada lima tahun terakhir (2007 – 2012), terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2009 dan 2010, penyakit demam berdarah seolah-olah menjadi ‘primadona’ yang harus mendapat perhatian ekstra ketimbang penyakit lainnya. Ketika itu, bila terjadi kasus seseorang menderita demam tinggi dan trombosit darah menurun langsung divonis DBD, padahal
gejala yang sama juga terjadi pada kasus penyakit lain seperti typus dan malaria. Mengapa terjadi demikian?. Hal inilah yang mau diluruskan ! Pada saat itu kita tentu masih ingat, kasus DBD dijadikan alat ‘promosi diri’ dan ‘kepentingan’ sehingga semua orang yang sakit demam tinggi langsung divonis DBD. Kasus DBD dijadikan alat untuk ‘memperkenalkan diri’ kepada masyarakat, seakan-akan membantu padahal sebenarnya justru ‘membodohi’ masyarakat, sebab sebenarnya yang menentukan seseorang positif DBD adalah diagnosa dokter dan melalui proses laboratorium. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan angka kasus DBD ketika itu meningkat tajam. Hal itu diakui Pelaksana Kasi Wabah dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, Abu Bakar Laia, SKM saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/3) di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi. Menurutnya, kalau hanya ukurannya berdasarkan trombosit, sebenarnya ban-
SINERGI JANUARI 2012
KESEHATAN
SINERGI JANUARI 2012
des aegypti yang ada di wadah air tergenang, bak air warga ataupun di saluran tumpat tidak mati. Inilah yang menjadi akar masalah kasus DBD di masyarakat”, jelasnya. Pada tahun 2011 ada kebijakan pencanangan Tebingtinggi Bebas DBD dan ditindaklanjuti dengan memorandum dengan Askes bahwa masyarakat ditampung dalam program Jamkesda, lalu ada lagi kebijakan gratis pengobatan DBD sehingga kasus DBD turun drastis dari 381 kasus di tahun 2010 menjadi 176 kasus pada tahun 2011.
wabah DBD, artinya, masalah DBD tidak murni hanya harus ditangani oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan juga seluruh instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan instansi terkait lainnya, juga pihak kecamatan dan kelurahan hingga lingkungan, semua harus bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan penyebaran wabah DBD. Sebagai contoh, ada perbengkelan yang menumpuk-numpuk ban bekas atau wadah lain sebagai sarang nyamuk aedes aegypti, hal itu tentunya tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesesehatan, se-
IFOTO SINERGI
yak penyakit pembanding seperti typus, tebrys dan malaria yang ditandai dengan penurunan trombosit pada darah dan diawali dengan gejala demam. Padahal ada lagi proses selanjutnya. “Pada kasus DBD, yang pertama minimal ada pemeriksaan torniquit yang dilingkari sekitar 2 cm baru nampak bintik-bintik merah yang mengarah pada kasus DBD, selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium barulah bisa dinyatakan positif DBD. Tapi kalau hanya tahap pertama saja yakni berdasarkan trombositnya turun masih harus kita cari lagi, apakah pasien penderita typus atau penyakit lainnya”, ujarnya mengawali pembicaraan. Padahal, lanjut Abu Bakar Laia, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya akar persoalan (penyakit DBD) ini di masyarakat bisa selesai dengan baik. “Kalau kita mau masalah DBD di Tebing Tinggi terselesaikan dengan baik, maka masyarakat harus diajari bahwa pemberantasan sarang-sarang nyamuk adalah yang paling utama. Memang fogging dibolehkan, tapi dengan catatan, harus ada penyelidikan ependemologi, artinya, kalau ada dua atau tiga orang demam, tanpa sebab atau sekitar 20 rumah yang ada jentik dirumahnya, itu baru mendukung dilakukannya fogging. Tapi kalau hanya penurunan trombosit itu masih tanda tanya bagi kita, sebab kalau semua penyakit yang turun trombositnya, lalu divonis DBD, maka yang korban adalah masyarakat. Jadi tindakan fogging masih kurang efektif dalam pemberantasan demam berdarah, tapi kalau gotong royong membersihkan parit tersumbat, maupun genangan air, itu yang paling penting dilakukan”, tandasnya. Disebutkan juga bahwa ada hal negatif yang bisa ditimbulkan dengan pelaksanaan fogging, jika terlalu sering dilakukan. “Proses fogging juga bisa merusak ekologi lingkungan, misalnya kalau kita fogging tentunya ada makhluk hidup lainnya yang mati, tentunya hal itu merugikan kita juga, sebab kita juga wajib menjaga kelangsungan ekologi lingkungan kita. Contohnya kalau kita terus melakukan fogging justru nyamuk itu bisa resistent (kebal), sebab fogging hanya membunuh nyamuk dewasa pembawa virus DBD, sedangkan bibit nyamuk ae-
Penyumbatan parit oleh sampah merupakan salah satu penyebab Penyakit demam berdarah
Program yang dilakukan sejak tahun 2011 adalah pembentukan ‘kader jumantik’ (pemantau jentik) perkelurahan dan lingkungan. Program itu dilakukan untuk membuka pikiran masyarakat bahwa kasus DBD tidak bisa selesai hanya dengan fogging, sebab dasar dari program pokok tersebut adalah bagaimana supaya setiap rumah masyarakat maupun di lingkungan jangan ada air tergenang sebagai tempat berkembangnya bibit nyamuk aedes aegypti pembawa virus wabah demam berdarah denggue (DBD). “Jadi sejak tahun 2011 lalu sudah dibentuk 356 orang kader jumantik yakni 2 orang kader di setiap lingkungan. Makanya kalau ada kasus DBD para kader jumantik akan diturunkan”, katanya. Bila dilakukan analisis lapangan, ada “bias” dalam hal pemberantasan
bab itu adalah wilayah camat dan lurah. “Seharusnya ada himbauan-himbauan dari pihak kecamatan dan kelurahan, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri”, imbuhnya. Ibarat permainan olahraga sepakbola, Dinas Kesehatan adalah “penjaga gawang”, “Kalau ada kejadian kasus DBD kamilah benteng terakhir, padahal sebenarnya pemain ada sepuluh, pertama adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan institusi lainnya. Kesehatan adalah kebutuhan semua orang, jadi semua harus bersama-sama “bermain” menangani masalah kesehatan ini khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan wabah Demam Berdarah Denggue”, ujarnya mengakhiri.***
19
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI MASIH KEKURANGAN
GAS OKSIGEN ?
IFOTO SINERGI
Kota Tebing Tinggi dengan suhu 31° C memiliki sumber energi surya yang besar jika dikelola dengan baik. Sebaliknya dapat juga menjadi sumber petaka, jika dibiarkan tanpa penataan Temperatur yang sedemikian tinggi secara langsung mempengaruhi keoptimalan kerja aparatur negara dan masyarakat, Serta mengurangi minat belajar siswa. Untuk menanggulangi ini, hampir di setiap kantor pemerintah dan swasta dilengkapi dengan pendingin ruangan, baik merupakan kipas angin atau AC
20
SINERGI JANUARI 2012
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah kota Tebing Tinggi secara umum dapat membuat Kota Tebing Tinggi benderang di malam hari, semakin lama semakin panas. Panasnya Kota Tebing Tinggi tersebut secara ekologi adalah hal yang wajar, sebanding dengan harga yang harus dibayar lingkungan untuk menyokong pembangunan di Kota Tebing Tinggi, yang membutuhkan pengalihan lahan kosong menjadi hutan beton di setiap jengkal kota ini. Lahan kosong yang sebelumnya hanya ditumbuhi rerumputan kecil berubah menjadi gedunggedung perkantoran dan pemukiman masyarakat, selanjutnya lahan dan halaman gedung tersebut langsung dicor beton atau diaspal untuk lapangan parkir. ROSOT KARBON. Untuk memperindah Kota Tebing Tinggi, digalakkan pembangunan dan peremajaan taman kota dengan tanaman yang miskim tajuk seperti bunga-bungaan sehingga tak sulit bagi kita untuk menjumpai taman di setiap kota, namun sangat disayangkan pada kenyataannya penduduk Kota Tebing Tinggi saat ini tidak mutlak membutuhkan taman. Kota Tebing Tinggi membutuhkan pepohonan bertajuk besar sebagai rosot karbon dan mampu memproduksi gas oksigen untuk kebutuhan bernafas. Bukankah setiap orang pada saat belajar di bangku sekolah dasar diajarkan bahwa pepohonan berfotosintesa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap gas karbon ? Kota Tebing Tinggi dengan jumlah penduduk 146.000 jiwa. Jumlah penduduk yang sedemikian besar tentu dalam proses respirasinya akan mengeluarkan gas karbon sedemikian besar serta memerlukan gas oksigen yang besar juga untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sejumlah pohon yang bertajuk besar di Kota Tebing Tinggi. Kegunaan pohon yang ditanam di samping memenuhi kebutuhan gas oksigen, penyerapan gas karbon, juga SINERGI JANUARI 2012
menstabilkan temperatur dan mengatur suhu dalam tanah. Jika diambil konversi satu hektar hutan alam terdiri dari 100 batang pohon (Arifin 2001), serta Zoeraini, satu hektar hutan selama satu jam mampu menyerap 8 kilo gas CO2 sama dengan pengeluaran gas CO2 dari 200 proses pernafasan manusia, dan penyerapan CO2 pada proses fotosintesa akanb menghasilkan O2. persenyawaan gasgas pada fotosintesa membutuhkan 0.74 kg CO2 dan menghasilkan 0.54 kg O2. Berdasarkan data tersebut , maka setiap pohon yang berfotosintesa menyerap 1 (satu) kg CO2 akan mengeluarkan 0.73 kg O2. Berdasarkan konferensi tersebut, didapatkan bahwa kebutuhan gas O2 bagi manusia setiap jam adalah (8:200) 0,73 = 0,0292 kg atau 0,7008 kg/hari. Kebutuhan O2 untuk seluruh penduduk Kota Tebing Tinggi yang berjumlah 146.000 orang adalah 146.000 x 0.7008 kg = 102.316,8 kg/hari. Maka O2 untuk kebutuhan bernafas sebanyak102.316,8 Kg/hari, setara dengan produksi gas O2 dari 74.691 batang pohon bertajuk besar atau sekitar 746.91 Ha lahan hutan buatan. Artinya pada saat ini, kota kita ini membutuhkan sekitar 74.691 batang pohon bertajuk besar. Jika seluruh gas karbon yang ada di Kota Tebing Tinggi terserap pohon, maka kota ini tidak akan membutuhkan pendingin udara lagi di siang hari. Melihat sedemikian besarnya kebutuhan gas O2 yang dibutuhkan penduduk Kota Tebing Tinggi untuk bernafas, maka sudah saatnya Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan kebijakan pertamanan dengan taman pepohonan yang besar tajuk. Perlu disadari bersama untuk pemenuhan kebutuhan O2 tersebut, diharapkan berasal dari produksi pepohonan yang ditanam penduduk secara sukarela dan pepohonan yang dikelola Pemko dan Pemkab yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi. Pemenuhan O2 yang sedemikian besar, dan upaya menyerap CO2 perlu
dilakukan kerja sama dengan semua pihak terkait, hal ini telah diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menekankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan. Berdasarkan perundangan tersebut perlu dilakukan himbauan
bagi seluruh penduduk Kota Tebing Tinggi untuk menanam minimal satu batang pohon untuk setiap rumah tangga. Serta satu batang pohon bagi setiap kendaraan bermotor yang dimiliki, dan perlunya diterbitkan payung hukum untuk memaksa pelaku pembangunan, untuk menanam sejumlah pohon sesuai dengan produksi jumlah karbon yang dihasilkan kegiatan usahanya. Bukankah dunia internasional, juga telah melakukan hal ini yang tertuang dalam Protokol Kyoto. Selanjutnya perlu dipikirkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pemberian penghargaan kepada penduduk dan lembaga-lembaga yang telah banyak membantu dalam kegiatan penyerapan gas karbon dan penyediaan gas oksigen tersebut.*** 21
IFOTO SINERGI
WANITA
PNS WANITA YANG BERJILBAB DAN YANG TIDAK BERJILBAB Berpakaian tidak hanya sekedar untuk menutup tubuh, yang memberdakan dengan mahluk selain manusia. Berbagai cara orang membuat busana yang dikenakannya. Baik dengan menutup hampir seluruh tubuh, bahkan ada orang mengenakan pakaiannya hanya secara apa adanya. Dan tidak jarang kita lihat mereka mengenakan dengan senangnya berjalan di kota-kota. Hal ini jelas akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan akan terjadi gangguan-gangguan kepada si pemakainya.
IFOTO SINERGI
22
Kalau kita perhatikan orang-orang yang mengenakan pakaian dengan penutup kepalanya, dan kita sebut jilbab. Pasti ia akan menjadi lebih aman dari segala gangguan yang menimpanya. Baik di jalan raya atau di tempat tertentu. Dengan demikian, pakaian juga merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pelindung dari kejahatan. Kini banyak sudah kita perhatikan kaum PNS wanitanya telah banyak memakai jilbab. Hal ini merupakan suatu kemajuan kaum wanita PNS dalam menghadapi kemajuan. Pasti mereka merasa aman dari gangguan para lelaki yang selalu usil. Suatu hari penulis bertemu dengan seorang PNS wanita yang memakai jilbab. Ketika kita tanyakan apa penyebabnya kini memakai jilbab, sedang sebelumnya ia tak pernah memakai jilbab. Iya pak, kini saya merasa aman dan kata orang-orang saya kelihatan lebih cantik. Padahal sebenarnya saya rasa perasaan itu tidak benar. Tapi itulah kenyataannya di mata orang banyak. Sebenarnya saya ingin memakai jilbab ketika saya telah berumah tangga. Tapi ini merupakan hidayah Tuhan kepada saya. Enak saya memakai jilbab ini, perasaan saya lebih enak dan hati merasa lebih tentram. Sebelumnya saya akan merasa risih dan panas, jika memakai pakaian muslimah ini. Namun setelah pakai, perasaan itu tidak ada sama sekali. Segalanya berjalan lancar dan gangguan di jalanpun tidak saya alami lagi seperti sebelumnya. Itulah pengalaman saya sejak memakai pakaian muslimah. Segala ejekan tidak lagi saya dengar. Sayangnya ia tidak
bersedia menerangkan di bagian mana ditugaskan dan bernama siapa, jadi saya hanya menyebutkan sebagai PNS wanita saja. Jadi harap maklum bagi yang membaca tulisan ini. Namun sikap ini merupakan hal yang perlu diperhatikan wanita lainnya dalam berpakaian. Apalagi bagi seorang PNS yang selalu menerima para tamu masyarakat yang punya kepentingan. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak kalangan. Iya kan? Namun, ada juga PNS wanita yang enggan memakai pakaian musliman seperti yang yang disebutkan di atas. Ia merasa belum siap menjalani secara teratur setiap harinya. Tapi ada saat-saatnya, ia akan memakai pakaian muslimah itu. Hal ini dikatakannya pada penulis, ketika ia banyak melihat hal-hal yang tidak wajar banyak dilakukan wanita berjilbab, tapi melakukan perbuatan yang terkutuk. Seperti ia pernah melihat di internet perbuatan wanita berjilbab melakukan perbuatan yang dilakukan sebagai suami istri. Jelas perbuatan ini merupakan perbuatan yang terlarang. Bukan berarti ia tidak ingin memakai pakaian muslimah lengkap dengan jilbabnya, namun masa kini ia belum. Mungkin tak lama lagi ia akan memakainya. Alasan ini membuat penulis merasa tergoda untuk lebih jauh untuk mengetahui ia masih merasa belum siap, takut akan menjadi penyebab hal-hal yang tidak ia inginkan katanya dengan tegas. Kedua PNS wanita yang kita lukiskan ini merupakan PNS yang berpendidikan S-1. Jadi jelas mereka berdua masingmasing telah menjalani kehidupan yang tidak sama kesehariannya. Yang satu telah merasa ini mungkin merupakan hidayah Tuhan terhadap dirinya. Sedang yang satu lagi hanya belum siap mengenakan pakaian muslimah, karena ia telah melihat orang mengenakan pakaian muslimah tidak sesuai dengan perbuatannya, namun ia berjanji suatu saat kelak akan memakainya. Cuma kita tidak bisa berandai-andai, kalau suatu saat kelak kita tidak sempat memakai pakain muslimah, apa tidak akan merugi sebagai seorang wanita yang beragama. Segalanya akan berpulang kepada setiap pribadi yang bersangkutan. Pakaian akan menjadi ciri seseorang dalam pergaulan. Baik di kantor atau di tempat kita tinggal. Dengan demikian berpakaian tidak sekedar penutup tubuh, namun lebih untuk menjaga harkat kita sebagai manusia yang berbudi dan berahlak mulia. Demikian adanya.***
SINERGI JANUARI 2012
HUKUM
TENTANG PROSES PEMBUATAN PERDA Wawancara SINERGI dengan Syafrin Effendi Harahap, SH, Kabag Administrasi Hukum dan Organisasi Pemko Tebing Tinggi“ Pada tahun 2011 sebanyak 16 Ranperda telah disahkan sementara untuk prioritas pada tahun 2012 akan disahkan sebanyak 5 ranperda, demikian Syafrin Effendi Harahap SH Kabag Administrasi hukum dan organisasi Pemko Tebing Tinggi mengawali pembicaraan dengan sinergi di ruang kerjanya. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan daerah menjadi acuan dalam proses pembuatan Perda secara gamblang UU itu menyebut beberapa tahapan pembuatan perda, yaitu tahap perencanaan, persiapan, tehnik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Tahap perencanaan dikenal dengan program legislasi. DPRD Melalui badan legislasi berupaya meyusun program legislasi yang akan diselesaikan. Berikutnya adalah tahap persiapan, penyusunan dan perumusan, tahap ini dikenal dengan satu istilah umum yaitu penyusunan rancangan peraturan daerah. Sebuah rancangan dan pengusulan RANPERDA bisa datang dari, Walikota, dan DPRD rancangan pengusulan perda dari lembaga tersebut tetap berpedoman kepada program legislasi daerah masing masing lembaga memiliki tata cara dan prosedur penyusunan ranperda yang berbeda satu sama lain, misalnya rancangan dan pengusulan Ranperda yang datang dari Walikota. Penyusunan Ranperda bisa diakukan oleh SKPD ini disebut dengan pemrakarsa Ranperda penyusunan ranperda terlebih dahulu diawali dengan membuat naskah akademik mengenai materi yang akan diatur, penyusunan naskah akademik dilakukan bersama dengan SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian. Proses selanjutnya adalah pembentukan panitia antar SKPD yang terkait dengan subtansi Ranperda oleh pemrakarsa penyusunan Ranperda itu sendiri dilaksanakan oleh Biro Hukum pada
SINERGI JANUARI 2012
lembaga pemrakarsa. Ranperda yang sudah dirancang kemudian disampaikan kepada panitia antar SKPD. Dalam pembahasan Ranperda di tingkat antar SKPD diundang ahli dari Perguruan Tinggi atau orga-nisasi sosial politik (Orsospol), keprofesian lainnya, Ranperda itu bisa pula disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Setelah itu pemrakarsa menyampaikan Ranperda kepada Kabag Hukum, jika Ranperda tersebut tidak ada persoalan dari segi subtansi maupun tehnis maka Ranperda tersebut diajukan kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD. Tata cara penyusunan Ranperda yang dilakukan pemerintah berbeda dengan tata cara penyusunan dengan pengusulan Ranperda yang di buat DPRD. Usulan Ranperda yang dibuat oleh DPRD di kenal dengan hak inisiatif DPRD di lembaga legislatif. biasanya ada beberapa badan yang melakukan proses penyiapan suatu Ranperda diantaranya bisa disiapkan oleh fraksi, Badan legislasi atau badan lain seperti pusat pengkajian pelayanan data dan informasi atau tim perancang Sekretariat DPRD. Untuk menyusun Ranperda, baik Baleg maupun Tim Ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri sendiri. Baleg misalnya bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengkaji dan mensosialisasikan beberapa Ranperda, Baleg juga mendapat draft Ranperda dari masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sementara mekanisme yang berlangsung di fraksi, sebuah Ranperda biasanya merupakan amanat Musda partai, kemudian fraksi membentuk tim pakar yang merancang ranperda itu. Pengusulan Ranperda oleh DPRD dapat dilakukan melalui Badan Legislasi, komisi, gabungan komisi. Dalam rapat paripurna pimpinan sidang mengumumkan kepada anggota tentang adanya Ranperda yang masuk, kemudian ranperda tersebut dibagikan kepada seluruh anggota, rapat paripurna akan memutuskan apakah ranperda tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai ranperda dari DPRD, sebelum keputusan diterima atau tidak diberikan kesempatan kepada
Syafrin Effendi Harahap, SH
fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat. Ranperda yang sudah disetujui dalam paripurna. Selanjutnya di kirim ke provinsi untuk dieksaminasi.”demikian Syafrin Effendi Harahap Kabag Administrasi hokum dan organisasi Pemko Tebing Tinggi mengakhiri perbincangan.**
Perda – perda yang telah disahkan pada Tahun 2011
Perda no.1 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2011. Perda no.2 tahun 2011 tentang retribusi penggantian biaya cetak karu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Perda no.3 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Kumpulan Pane. Perda no.4 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Tebing Tinggi no.14 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga tehnis daerah Kota Tebing Tinggi Perda no.5 tahun 2011 tentang pajak daerah Perda no.6 tahun 2011 tentang retribusi daerah Perda no.7 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi. Perda no.8 tahun 2011 tentang penyelengaraan adm Kependudukan dan catatan sipil. Perda no.9 tahun 2011 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2010. Perda no.10 tahun 2011 tentang perubahan anggaran dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2011 Perda no.11 tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal bidang pelayanan dokumen kependudukan Perda no.12 ahun2011 tentang penetapan nama gedung wanita Hajjah Sawiyah Nasution Perda no.13 tahun 2011 tentang penetapan nama gedung olahraga Asber Nasution dan penetapan nama stadion Ramlan Yatim Perda no.14 tahun 2011 tentang penyertaan modal pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Bank Sumut dan PDAM Tirta Bulian Perda no.15 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025 Perda no.16 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan belanja daerah 2012
23
PARLEMENTARIA
MURLI PURBA S. Fil Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Tebing Tinggi Periode 2009-2014
“TENTANG KEMAMPUAN LEGISLASI ANGGOTA DPRD” Bagaimana pendapat bapak mengenai sinyalemen bahwa kemampuan legislasi anggota DPRD rendah? Banyaknya perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, jangan diartikan dengan tidak pahamnya aggota DPRD dan Walikota/Bupati dalam pembuatan Perda.jangan di tafsirkan seperti itu, bahwa sebagian ada yang seperti itu, bisa saja, tidak masalah. lalu ada yang memang tanpa disadari Perda bertentangan dengan UU. Hal itu, mesti kita dengarkan dan memang dibutuhkan sebuah ketrampilan dalam pembuatan Perda. Untuk itu, DPRD bersama Pemerintah Kota perlu terus menerus, tidak sekaligus melakukan evaluasi tentang tata cara dan proses dalam pembentukan Perda demi kesejahteraan masyarakat, jangan membebani. Ada 783 Perda dan 1 Qanun yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, Menurut bapak mengapa bisa terjadi? kita bersyukur, tidak satupun Perda yang di hasilkan DPRD dan Walikota Tebing Tinggi dibatalkan pemerintah pusat. Sebuah lembaga DPRD dengan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran ternyata menghabiskan waktu lebih banyak untuk fungsi pengawasan yang hasilnya belumtentu optimal. Rapat kerja, rapat dengar pendapat kunjungan ke daerah pemilihan anggota DPRD tidak bisa berkonsentrasi penuh pada kerja –kerja legislasi.Jangan lupa bahwa anggota DPRD seratus persen adalah anggota partai politik dan background masing-masing anggota 24
berbeda. Kita tidak bisa memaksa rakyat untuk memilih orang-orag yang mengetahui hukum saja, itu tidak mungkin. Jadi perlu dilakukan perubahan pada pola pembentukan Perda? Memang perlu dilakukan perubahan dan evaluasi, peran staf ahli atau professional di bidang hukum dan perundang-undangan, dalam mengkontribusi subtansi, sinkronisasi dalam mendistribusi narasi terhadap sebuah Perda sangat penting. Semestinya dari pihak DPRD ada tim ahli yang kuat. Dengan adanya target pembuatan Perda, apakah mempengaruhi kualitas Perda? Bisa saja mempengaruhi Badan legislasi bekerja serius degan skala prioritas, meskipun waktunya dibatasi. Bagaimana dengan sinyalemen adanya “permainan politik” dibalik pembuatan Perda ? Untuk Kota Tebing Tinggi tidak ada yang seperti itu, kita ingin menyataan bahwa orientasi dalam setiap pembuatan kebijakan seharusnya adalah kepentingan masyarakat, kepentingan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Barangkali ada masukkan untuk eksekutif ? Agar pembahasan bisa maksimal, hendaknya draft Ranperda diajukan sejak dini. Kita beruntung dengan sistem kita, seluruh proses pembuatan Perda ada rekamannya, rekaman itu kemudian disalin dalam bentuk hardcopy dan ini bisa menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin mempelajari Perda itu dikemudian hari.*** SINERGI JANUARI 2012
AGAMA
” E E B “ G N I R I P S IN os.I JAINI PURBA,S.S
Apis andreniformis terdengar akrab ditelinga bahkan mirip dengan nama seseorang, benar ia adalah nama ilmiah dari serangga penghasil madu . Kita pasti semua sudah tahu binatang lebah, yaitu serangga yang hidup selalu berkoloni dan memiliki sengat, khususnya pada lebah tentara/prajurit. Meski serangga kecil ini memiliki sengat namun ia lebih dikenal dengan madunya yang sangat bermanfaat bagi manusia, ketika disebutkan seekor lebah maka orang akan teringat manisnya madu bukan sakitnya sengatan, demikian karena memang lebah tercipta menghasilkan madu bukan menyengat, sengatannya hanya digunakan untuk waktu tertentu sebagai senjata pamungkas bila ia disakiti sebagai aksi perlindungan martabat dirinya. Pernahkah kita memperha-tikan dan mengamati perihal kehidupan lebah ? Atau mungkin kita malah menganggap …. ah ! kan Cuma lebah …apa pentingnya, ternyata seekor lebah dapat menginspirasi tentang falsafah kehidupan yang penuh makna. Allah SWT telahpun memuliakan lebah dengan menurunkan wahyu yang berkaitan dengannya, tidaklah Allah menurunkan wahyu tanpa ada maksud tertentu atau hanya cerita biasa yang tidak perlu direnungi maknanya, justru sebaliknya untuk itu mari kita coba menilik kehidupan lebah dan mengambil makna hidup darinya. SINERGI JANUARI 2012
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 berbunyi : 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohonpohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, 69. Kemudian makanlah dari tiaptiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang
Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. 25
AGAMA Coba kita amati bagaimana perikehidupan lebah tersebut : 1. Lebah tidak akan merusak ranting dan bunga-bunga dimana dia berpijak mencari madu. Kiranya hal ini menjadi inspirasi bagi manusia dalam kehidupannya yaitu janganlah seseorang dalam mencari kehidupan ia bekerja namun harus ada yang tersakiti, terzolimi dan dirugikan, janganlah seseorang menjadi “trouble maker” di satu lingkungan kerja, merusak system yang ada menghasilkan budaya kerja yang buruk. 2. Lebah membantu penyerbukan bunga-bunga, sehingga menjadi buah, demikian kiranya manusia disamping memenuhi kehidupannya hendaknya membantu kehidupan orang lain dengan prinsip simbiosis mutualisme hubungan saling menguntungkan, disatu sisi lebah mengambil madu disisi lain membantu pembentukan buah dari pohon yang dihinggapinya, saling menguntungkan bukan!. 3. Lebah tidak pernah menganggu, tapi jangan coba-coba menganggu lebah, karena dia akan mengejar kemanapun sang penganggu pergi. Demikian kiranya manusia dalam kehidupan sehari hari tidak menimbulkan keresahan dimana dia berada, tidak mengganggu orang lain, mencari kesalahan orang yang dengan hal itu orang lain tidak merasa nyaman akan kehadirannya. Namun demikian kiranya manusia bila dizholimi tidaklah lantas membiarkan begitu saja tanpa ada perlawanan atau pembelaan, bahkan lebah bila dalam keadaan terdesak, terinjak misalnya maka ia akan mengeluarkan sengatnya meski akhirnya ia harus mati, itulah satu perwujudan penjagaan martabat diri. Demikian hendaknya manusia, hanyasaja disesuaikan dengan kondisi hukum yang ada , tidaklah seorang yang bersalah lantas dihakimi sendiri namun diserahkan kepada 26
yang berwenang dengan spirit perlawanan yang tetap terjaga. 4. Lebah selalu mengeluarkan madu yang sangat bermanfaat. Nah ini dia satu nilai filosofi yang wajib kita petik . Lebah hanya mengambil nektar yang bermutu tinggi serta menghasilkan madu yang bermutu tinggi pula, demikian kiranya manusia hanya mengambil yang terbaik, yang halal, dan mengasilkan yang terbaik dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Seorang pedagang tidak menyuluh/ memalsukan dagangannya, seorang pejabat tidak korupsi, seorang dokter tidak mala praktek dan profesi lain yang dapat merugikan sesama. 5. Lebah hidup dalam kelompok yang selalu kompak dengan pembagian tugasnya masing-masing, mereka bekerja sesuai TUPOKSI yang ada, mereka tidak irihati dengan yang lain. Tidaklah lebah pekerja iri dengan lebah prajurit atau sebaliknya. Tidaklah lebah pekerja dan lebah prajurit iri dengan lebah ratu yang selalu harus dilindungi dan dilayani sehingga terjadi kudeta, tidak dan tidak akan pernah peristiwa itu terjadi. Demikianlah kiranya manusia dilingkungan social dan ditempat kerjanya, tidaklah seorang staf harus iri kepada kepala seksi dan kepala bagiaannya, tidaklah kepala bagian tidak perduli kepada kepala dinasnya, dan tidaklah kepala dinas tidak loyal kepada walikota dan bupatinya, begitu juga hendaknya seorang guru tidaklah tidak patuh kepada kepala sekolahnya dsb. Demikian lima butir perikehidupan lebah yang kiranya kita dapat mengambil hikmah hidup darinya. Kita harus hidup kompak dengan profesinya masing-masing, tidak saling menyikut, tidak menggunting dalam lipatan, tak ada iri dan dengki dan bekerjalah penuh kegotong-royongan. Inspiring “Bee” and be Inspired.
Seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional pasca reformasi yang memberikan dominasi pada kepentingan publik, tantangan pembangunan olahraga tidaklah ringan. Persoalan olahraga begitu kompleks jika tidak dikenali secara cermat maka pembangunan olahraga akan bergerak ke arah yang kurang tepat. Pada saat ini yang menjadi tantangan untuk membangun olahraga adalah : (1) Tingginya tuntutan publik terhadap prestasi olahraga, (2) Menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, dan (3) Desentralisasi pembangunan olahraga, tantangan tersebut baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama perlu dicermati dan diantisipasi dengan sungguh – sungguh agar arah kebijakan pembangunan olahraga dapat terlaksana dengan benar melalui kerja keras dan komitmen yang tinggi. Kondisi carut marutnya persepakbolaan Indonesia saat ini, baik ditingkat organisasi maupun prestasi pertanda banyaknya permasalahan sepakbola yang harus dibenahi untuk menunjang prestasi nasional. Di Kota Tebing Tinggi sepinya kompetisi sepakbola yang berjenjang juga merupakan pertanda minimnya kreatifitas para pemegang kepentingan sepakbola. Sepakbola merupakan olahraga yang paling merakyat dimana pencintanya saat ini semakin meluas tidak terbatas, pemainnya yang tenar lebih tenar dari artis , pengahasilanya pemain sepakbola juga tidak kalah hebatnya dengan penghasilan seleberitis; oleh sebab itu sepakbola saat ini sudah menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan; oleh sebab itu ayo pacu bakatmu, kerja keras jadilah Andik Vermansyah dari Kota Tebing Tinggi. Sepakbola salah satu cabang olahraga yang paling efektif dalam pembinaan mental generasi muda, di sepakbola senantiasa dipupuk kerjasama, taat pada peraturan, menghargai kemampuan orang lain dan saling memotivasi. Sepakbola juga sebagai perekat dan pendamai antar bangsa di kancah nasional maupun internasional. Tenarnya sepakbola juga pertanda tenarnya suatu negara, kekalahan tim sepakbola akan membuat kekecewaan bangsa.
SINERGI JANUARI 2012
olahraga
LIGA PENDIDIKAN INDONESIA (LPI) CIKAL BAKAL LAHIRNYA PEMAIN SEPAKBOLA NASIONAL YANG UNGGUL Oleh : Drs. Kasinun.M.AP Lahirnya Liga Pendidikan Indonesia memberikan appresiasi dan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh Kepala Sekolah sebagai pimpinan, Guru sebagai pembina / pelatih dan siswa sebagai objek yang dilatih akan menampilkan kemampuannya dalam kompetisi Liga Pendidikan Indonesia di Kota Tebing Tinggi, yang selanjutnya mempunyai mamfaat bagi perkembangan pendidikan, peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran, maupun terhadap kemajuan masyarakat sekitarnya. Liga Pendidikan Indonesia Piala Walikota Tebing Tinggi merupakan kompetisi sepakbola yang berjenjang dan terarah, Liga Pendidikan Indonesia Piala Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Liga Pendidikan Indonesia Piala Presiden Republik Indonesia. Melalui Liga Pendidikan Indonesia (LPI) akan lahir cikal bakal pemain sepakbola yang unggul, karena pemainnya terseleksi mulai dari kelompok usia U -15 dan U -18. (U = Under ) Liga Pendidikan Indonesia Piala Walikota Tebing Tinggi yang telah dilaksanakan pada 1 Desember 2011 sampai dengan 25 Januari 2012; telah terpilih sekolah yang akan menjadi delegasi Liga Pendidikan Indonesia Piala Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli 2012; berikut ini apa yang menjadi opsesi Liga Pendidikan Indonesia itu. 1. MAKSUD Maksud diselenggarakannya Liga Pendidikan Indonesia adalah menciptakan suatu wadah kompetisi pelajar khususnya cabang olahraga sepakbola, sebagai wahana pembinaan generasi muda dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing yang berkualitas. 2. TUJUAN Adapun yang menjadi tujuan dis-
SINERGI JANUARI 2012
elenggarakannya Liga Pendidikan Indonesia adalah : 1. Sebagai wadah pembinaan sepakbola usia muda yang terarah, terpadu, berjenjang dan berkesinambungan; 2. Sebagai pondasi pembinaan olahraga sepakbola ; 3. Menumbuhkembangkan budaya sepakbola dilingkungan peserta didik; 4. Mengembangkan sepakbola menjadi sebuah industri yang mampu melahirkan bakat-bakat yang potensial ; 5. Mengembangkan dan membina kompetisi yang bermutu ditingkat sekolah, agar mampu mencetak pemain usia muda yang berkualitas sebagai wahana penunjang prestasi; 3. HASIL YANG INGIN DICAPAI Adapun hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia ini adalah : 1. Terwujudnya sikap dan pribadi siswa yang bugar, sportif, kompetitif, mau bekerjasama, dan bisa menghargai prestasi orang lain; 2. Terciptanya suasana kompetitif yang sehat antar siswa, antar satuan pendidikan dibidang olahraga; 3. Terwujudnya pengembangan bakat dan kreativitas bidang olahraga terhadap siswa secara optimal ; 4. Terwujudnya rasa cinta terhadap nilai tradisi yang berakar pada budaya
bangsa ; 5. Terwujudnya sikap toleransi kompetitif dan jiwa sportipitas siswa; 6. Terwujudnya persahabatan dan kesatuan bangsa yang semakin kuat ; 7. Terpilihnya sekolah berprestasi yang akan mewakili Kota Tebing Tinggi pada Liga Pendidikan Indonesia Piala Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2012. 4. HASIL AKHIR Adapun hasil akhir dari pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Piala walikota Tebing Tinggi Tahun 2011 adalah : 1. Tingkat SMP : Juara Pertama : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Juara Kedua : SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Juara Ketiga : SMP Negeri 8 Tebing Tinggi 2. Tingkat SMA/SMK : Juara Pertama : SMK (T) Swasta amansiswa Juara Kedua : SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Juara Ketiga : SMK (T) Negeri 2 Tebing Tinggi Bahwa LPI akan diselenggarakan setiap tahun, maka sudah sewajarnya pihak sekolah sedini mungkin sudah menyusun perencanaannya mulai dari pembiayaan, penjaringan pemain dan pembinaannya. Sangatlah bijak apabila pihak sekolah melibatkan orangtua murid, baik dalam pembiayaan maupun pembinaannya sehingga akan terjalin hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, dan tak salah juga melibatkan pihak ketiga yaitu tenaga ahli atau pelatih sepakbola yang ada di kota ini. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan awal lahirnya pemain sepakbola yanggul akan tercapai. Semoga ... !!.***
27
BIDIK PEMKO
Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaedi Hasibuan, MM ketika menyerahkan bantuan dana BAZ (Badan Amil Zakat) kepada warga Kota Tebing Tinggi.
28
SINERGI JANUARI 2012
BIDIK PEMKO
WAKIL Walikota Tebing Tinggi H. Irham Taufik, SH, MAP ketika menyerahkan bantuan alat kepada pelaku UKM di Kota Tebing Tinggi.
SINERGI JANUARI 2012
29
30
SINERGI JANUARI 2012
OPINI
AMANAH
gaji yang sesuai dengan pangkat dan jabatannya. Masih mencari tambahan dengan
sampai ongkos angkot. Belum lagi membeli buku-buku yang diperlukan dalam menunjang pembelajarannta. Tak sampai otak mereka untuk memperkirakan biaya yang diperlukan. Begitulah cara orang awam berfikir. Segalanya harus dengan uang. Begitulah sebahagian kita berfikir. Untuk mendapatkan jabatan itu harus dengan duit. Padahal sebenarnya tidak dan itu dilarang. Dan akan berakibat bu-
menggunakan kekuasaan secara ilegal. Sesuatu yang busuk akan tercium. Dengan demikian sebagai seorang pejabat yang telah memperoleh segala fasilitas dari kantor, janganlah berbuat sesuatu yang melanggar aturan. Jangan ambil yang bukan hak kita. Jabatan yang kita peluk itu, merupakan amanah yang diberikan kepada kita untuk dipegang. Dan untuk dilaksanakan dengan semestinya tanpa harus berbuat merugikan orang lain atau negara. Ia merupakan amanah yang harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Baik kepada atasan bahkan kepada anggota masyarakat luas. Status seorang pejabat dimata orang awam itu, merupakan sesuatu hal yang tidak mereka akan dapatkan dengan mudah. Terbayang di mata mereka biaya resmi sekolah, belum lagi untuk kebutuhan keseharuannya. Untuk mulai sarapan
ruk ketika ketahuan. Semuanya itu bermuara kepada ketidakmampuan kita dalam mengemban jabatan. Dengan demikian, seorang pejabat akan menerima apa yang diperbuatnya selama ini. Kalau baik, Alhamdulillah, kalau jelek akan mendapat tempat yang terhina di dalam sel bui. Itulah akibat yang dirasakan oleh seorang pejabat kalau ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Balasannya sudah jelas. Di atas segalanya, hidup ini adalah sebuah buku pelajaran. Segalanya akan tertulis dalam buku agenda dan tak satupun akan sirna dengan mudah. Demikian adanya, nilai seorang pejabat itu akan terbukti dengan segala perbuatannya. Baik dan buruk tergantung pada orangnya. Jika ia melakukan dengan baik amanah itu pasti akan menjadi baik pula. ( Rizal Syam)
Semua orang akan mengejar status sosial dalam kehidupannya. Baik sebagai pengusaha atau bahkan sebagai orang yang bekerja di Pemerintahan. Ia akan mengejar status itu dengan cara meningkatkan beberapa keahlian yang diperlukan dalam menunjang jabatan yang dipeluknya. Begitulah, kita hidup ini banyak yang harus kita pelajari. Baik pelajaran yang ditempuh dengan cara klasikal atau dengan banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diemban. Dengan cara seperti, banyak kita ketahui mereka berhasil dengan mudah mencapai keinginannya. Bahkan ada sebahagian orang dengan cara kurang etis, uang menjadi acuannya untuk mendapatkan jabatannya itu. Dan ini, sepertinya kurang mendukung untuk mengemban tugas yang berada ditangannya. Kekuatan uang yang menjadikan dirinya seorang pejabat akhirnya akan bermuara kepada kehancuran dirinya. Kenapa ? karena ia telah mengeluarkan uang untuk memperoleh jabatan itu, artinya ia telah mengeluarkan dana untuk modal. Dan ini mengakibatkan yang bersangkutan alan mengambil yang bukan haknya. inilah salah satu sebab terjadinya tindak kriminal korupsi. Dan sudah banyak kita baca di surat kabar atau kita tonton di layar kaca. Berapa banyak yang telah mereka tilap. Tidak sekedar ratusan juta, bahkan sudah mencapai milyaran rupiah. Dan diantara mereka sudah menjalani akibat dari apa yang mereka lakukan. Sekian tahun di dalam bui, hilang segala kebanggaan mereka sebagai seorang birokrat yang selama ini mereka sandang. Sudah berubah status menjadi seorang yang terhukum. Sekian tahun dalam bui. Apa perasaan hati keluarganya, apakah mereka juga mendapat hinaan dari masyarakat yang mnegetahui persoalan yang dilakukan suami atau bapak mereka ?. Itulah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh mereka dalam mengejar status. Sebagai seorang birokrat atau PNS yang sudah menerima
SINERGI JANUARI 2012
31
SOSIAL
TENAGA HONOR DAN UPAHNYA
Menjadi seorang Pegawai Negeri seiring kita dengar menjadi idaman, melihat hasil penerimaan setiap bulannya ketika ketika ia menerima gaji, juga sering kita lihat mereka begitu gembira dan bagi keluarganya menjadi saat-saat yang sangat menggembirakan, bagi yang sudah berkeluarga tentunya. Tapi ketika mereka bercerita kepda penulis hasil yang mereka terima dari kerjanya itu sangat minim sekali. Contohnya, Baharuddin Koto (56) telah menjadi seorang tenaga honorer di Pemerintah Kota selama 5 tahun. Dengan anak sebanyak 6 orang hanya menerima penghasilan sebagai tenaga honorer sebanyak Rp. 600.000,-/bulan. Cukup ? jelas tidak untuk menghidupi keluarga yang menjadi tanggungannya. Terpaksa ia harus pandai-pandai mencari di luar, sekedar untuk menutupi kekurangannya setiap bulan. Untung ia sebagai seorang supir selalu dipakai tenaganya untuk membawa mobil salah seorang pejabat pemko, ketika pergi ke kampung tempat tinggalnya. Disitulah Baharuddin mendapat tambahan pendapatan dan ini sering ia dilakukan. Lain lagi kisah Yusri Sugianto (64) dengan anak 3 orang telah menjadi tenaga honorer selama 10 tahun. Ia ditempatkan sebagai tenaga kebersihan dan pertamanan keadaannya serupa dengan tenaga honor lainnya. keadaan kedua tenaga honorer itu, kita sangat merasa prihatin dengan nasib kedua orang tersebut. Harapannya tidak lain hanya menginginkan kenaikan penghasilan. Apa lagi mereka mendengar kenaikan gaji Pegawai Negeri dinaikkan tahun ini apakah mereka juga akan menerima kenaikan penghasilan dari hasil yang selama ini mereka terima. Apakah mereka akan tetap menerima seperti yang mereka terima selama ini ? tentu, harapannya demikian. Tidak hanya sebagai impian di siang bolong. Atau sebagai sesuatu bagai pungguk 32
rindukan bulan ?. Sebenarnya kenaikan itu sudah lama dirasakannya, akan terjadi. Namun mereka hanya baru bisa mengrahap. Belum lagi menjadi kenyataan. Tapi mereka sampai sekarang masih tetap bertahan. Apa sebenarnya yang terjadi ? apakah memang mereka masih tetap mengharapkan kenaikan upah atau karena memang tidak ada lagi pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan dengan keadaan kondisi fisik mereka seperti sekarang ini ? Pertanyaan ini tak mereka jawab dengan tegas. Begitulah keadaan dua orang tenaga honot yang kita hubungi baru-baru ini. Itulah gambaran yang dialami tenaga honorer di Pemerintahan Kota Kita. Mendapat kenaikan upah untuk tenaga honor itu, baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan dalam suatu sidang ketika membicarakn APBD atau kalau belum baru bisa dimasukkan ke dalam PAPBD. Kalau sudah mendapat persetujuan barulah, upah itu bisa dinaikkan. Jadi tidak dengan kebijakan sepihak. Segalanya harus melalui proses perhitungan yang riil. Bukan dengan keinginan atau kebijakan Kepala daerah. Segalanya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah melihat dan mempelajari Nota Keuangan yang disampaikan dalam sidang yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Kota. Barulah kenaikan upah itu bisa dinaikkan atau tidak.
Itu akan terulang dalam keputusan Pemerintah Kota untuk menaikkan atau tidak upah yang harus diterima para tenaga honor bersangkutan. Begitulah keadaannya. Memang dengan upah sebesar seperti yang tertulis di atas itu, jelas tidak akan menutupi kebutuhan harian keluarga tenaga honor. Banyak sudah kenaikan harga sembako, belum lagi untuk kebutuhan anak-anak yang masih bersekolah. Jadi, berapa sebenarnya upah tenaga honor yang patut ?. Melihat hasil perhitungan dari pihak propinsi Sumatera Utara, besarnya upah yang akan diterima tenaga honor itu sebesar Rp. 1. 200.000/bulan. Artinya dua kali lipat dari upah yang diterima para tenaga honor di Kota Tebing Tinggi. Cukup perbedaannya terserah dengan kebijakan Pemko. Begitulah keadaan nasib para tenaga honor di Pemko Tebing Tinggi ini. Cuma pertanyaanya kapan lagi kenaikan itu jadi kenyataan pak ?. (Rizal Syam) SINERGI JANUARI 2012
IPTEK
BIO PESTISIDA Brassica terdengar akrab ditelinga yang mirip nama artis penyanyi barat, namun tidak dengan brassica yang satu ini. Brassica Juncea adalah nama latin/ilmiah dari sawi putih yang banyak dimakan penduduk Indonesia khususnya makanan jenis tumisan seperti capcay, campuran mi goreng dan rebus serta campuran sayur lainnya dari masakan kelas warteg sampai restoran bintang lima. Umumnya bagian yang dimanfaatkan adalah daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran), baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang kadang-kadang mirip satu sama lain. Dalam penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau yang disebut juga sawi bakso, caisim, atau caisin. Selain itu, terdapat pula sawi putih yang juga disebut petsai yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur. Ada lagi Kailan yaitu sejenis sayuran daun lain yang agak berbeda, karena daunnya lebih tebal dan lebih cocok menjadi bahan campuran mi goreng. Sawi sendok merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia tata boga Indonesia. Begitupun akrabnya sawi di telinga SINERGI JANUARI 2012
dan lidah kita, namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pengolahannya melainkan bagaimana cara budidaya yang baik dan akrab dengan lingkungan. Adalah kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis yang terkenal dengan sentra Hortikulturanya dan menjadikan tanaman sayur menjadi produk andalan dalam program One Village One Product ( OVOP) dan sawi adalah satu diantaranya. Di Kelurahan yang sepertiga penduduknya sebagai petani, banyak terhampar luas bedengan sawah yang hijau ranau menyejukkan mata, parit-parit kecil mewarnai batasan petakan sawah
hingga kedepan rumah penduduk, tak jarang ketika sore hari banyak penduduk yang mencuci hasil panennya seperti sawi, kangkung, bayam dan lainnya langsung didepan rumah dimana sungai melangalir membentang, betul betul satu pemandangan yang mengasyikkan. Wah, luas ya kebun Bapak, apa bapak gak kesulitan menyiramnya sendiri pak? tanya Bapak H. Irham Taufik, SH, MAP Wakil Walikota Tebing Tinggi ketika mengunjungi salah satu kebun sawi yang ada di Kelurahan Pinang Mancung baru baru ini. Bapak yang lumayan tua sentak menjawab “ oh eng33
IPTEK
gak kok pak, kitakan sudah terapkan teknologi penanaman yang dianjurkan penyuluh pertanian selama ini, kita buat bedengannya agak tinggi lalu kita alirkan air diantara bedengan, trus tinggal siram aja pak gak susah kok jawabnya. Dalam bincang-bincang akrabnya dengan warga pinang mancung tepat di gubuk pinggir sawah , sambil makan dam minum bersama dalam suasana penuh keakraban, Wakil Walikota sempat menanyakan sawi sebanyak itu bagaimana cara budidayanya, bagaimana dengan hamanya sampai pemasarannya. Ternyata budidayanya tidak terlalu sulit apa lagi bila menerapkan teknologi pertanian dengan baik mulai dari penyemaian, perawatan sampai pemanenannya, apalagi pemasarannya, bahkan kami pak kewalahan memenuhi permintaan sawi yang besar di Tebing Tinggi ini, sehingga banyak pedagang yang mengambil sawi dari luar seperti Sergai dan Batu Bara. Berkaitan dengan budidaya yang ramah lingkungan , beberapa tahun terakhir mulai digalakkan kembali 34
Bio Pestisida sebagai pengganti Pestisida selama ini yang dapat merugikan lingkungan dalam jangka panjang, disamping biaya pembelian yang semakin mahal dan menambah biaya produksi, pestisida kimia juga menambah immunitas/ kekebalan hama sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih ganas lagi. Bila satu macam hama dibasmi dengan satu racun hama maka lama kelamaan dia akan kebal, untuk itulah dikembangkan Bio Pestisida yang berbahan baku organic diantaranya “Kacang Babi” dan “Daun Sirsak”. Bio Pestisida atau Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang atau buah. Bahan-bahan ini diolah menjadi berbagai bentuk, antara lain berbentuk tepung, ekstrak atau bagian tumbuhan dibakar untuk diambil abunya dan digunakan sebagai pestisida. Pestisida dari bahan nabati sebenarnya bukan hal yang baru tetapi sudah lama digunakan, bahkan sama tuanya den-
gan pertanian itu sendiri. Sejak pertanian masih dilakukan secara tradisional, petani di seluruh belahan dunia telah terbiasa memakai bahan yang tersedia di alam untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Pada tahun 40-an sebagian petani di Indonesia sudah menggunakan bahan nabati sebagai 37 pestisida, diantaranya menggunakan daun sirsak untuk mengendalikan hama belalang dan penggerek batang padi. Sedangkan petani di India, menggunakan biji mimba sebagai insektisida untuk mengendalikan hama serangga. Pada umumnya pestisida sintetik dapat membunuh langsung organisme sasaran dengan cepat. Hal ini berbeda dengan pestisida nabati, sebagai contoh insektisida nabati yang umumnya tidak dapat mematikan langsung serangga, kepraktisan dari Pestisida Kimia itulah yang menjadi pertimbangan mengapa banyak petani masih belum mau mengginakan Bio Pestisida disamping memang belum begitu faham menggunakannya. *** SINERGI JANUARI 2012