DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA NO

NOMOR DOKUMEN

KETERANGAN S O P

1

SOP/001/KPOT/2016

2

SOP/002/KPOT/2016

MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

3

SOP/003/KPOT/2016

BERKAS USULAN PROMOSI JABAT AN

4

SOP/004/KPOT/2016

PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

5

SOP/005/KPOT/2016

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

6

SOP/006/KPOT/2016

7

SOP/007/KPOT/2016

8

SOP/008/KPOT/2016

9

SOP/009/KPOT/2016

DUK DAN BEZETTING

10

SOP/010/KPOT/2016

PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

11

SOP/011/KPOT/2016

12

SOP/012/KPOT/2016

13

SOP/013/KPOT/2016

14

SOP/014/KPOT/2016

15

SOP/015/KPOT/2016

16

SOP/016/KPOT/2016

17

SOP/017/KPOT/2016

18

SOP/018/KPOT/2016

PENGUSULAN DAFT AR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

PENGIRIMAN DAFT AR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMBUAT AN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG MEMBUAT SURAT PERNYAT AAN MENDUDUKI JABAT AN (SPMJ) PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP ) PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP ) PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG ACARA KEDINASAN KANTOR DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN

DOKUMEN MASTER No. Dokumen

SOP/001/KPOT/2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Revisi Ke

00

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022 7272 189. Fax. 022 7272 189 Website : www.ptun-bandung.go.id email : [email protected]

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

TUJUAN :

Untuk meningkatkan pengetahuan Hakim dan Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari RUANG LING KUP :

Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Usulan Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil akan terlambat / tertunda.

Dokumen Kepegawaian

Komputer / Laptop Jaringan Internet Printer Alat Tulis Kantor (ATK)

DEFINISI : 1. Daftar Usulan

:

Merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

KELUARAN : 1. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Teknis a. Hakim : Sertifikasi Lingkungan Hidup, KIP, Kepemimpinan, Pajak, dll. b. Panitera Pengganti : Bimtek Panitera Pengganti c. Jurusita Pengganti : Bimtek Jurusita Pengganti 2. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis a. Diklat Pim III dan IV b. Pra Jabatan c. Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa d. dll

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/001/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas Menyusun daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan Diusulkan untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Membuat Konsep Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Mengetik Konsep Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai Koreksi Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan dan diparafnya surat tersebut Penandatanganan Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Memberi Nomor Surat Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

Pengiriman Surat Usulan daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditandatangani oleh Ketua

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris

Mutu Baku Ketua / Wakil Ketua

Perlengkapan / Persyaratan

Waktu

Output

 Berkas Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan

Tersedianya Daftar nama Pendidikan Pelatihan

 Konsep Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)  Surat pengantar dan daftar nama  Komputer / Laptop

Tersedianya Konsep Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

 Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)

Diparafnya Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

Usulan Dan

Tersedianya Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

1 Hari

 Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)

Ditandatanganinya Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

 Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)  Buku Agenda Surat Keluar  Surat Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Pendidikan Dan Pelatihan Siap Untuk Dikirim Terkirimnya berkas usulan Daftar Nominatif rencana Pendidikan Dan Pelatihan

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

Data Calon Peserta Yang Akan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dan Tingkat IV 2016

NO

NAMA

NIP

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

PANGKAT/GOL

JABATAN

UNIT KERJA

1 2 3 Bandung, …………….. K e t u a, ( ……………………………) NIP. …………………….

KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

Nomor Lampiran Perihal

: W2-TUN2/ /PP.01.1/3/2016. : : Calon Peserta Diklat Pim Tk. III dan Pim Tk. IV Tahun 2014.

Bandung, Maret 2016. Kepada Yth : Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung Bogor, Jawa Barat. Di – Bogor.

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : ………., Tertanggal …………, perihal tersebut pada pokok surat. Bersama ini dengan hormat dikirimkan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Kepemimpinan Tk. IV Tahun 2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas nama sebagai berikut :

I.

Untuk Diklat PIM Tk. III yaitu : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :

II. Untuk Diklat PIM Tk. IV yaitu : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Demikian disampaikan atas perhatiiannya diucapkan terima kasih. K E T U A,

Tembusan : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Pertinggal.

............................... NIP. ......................


SOP/002/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

TUJUAN :

Membuat usulan kenaikan gaji bekala bagi pegawai yang telah memenuhi masanya dengan tepat waktu. RUANG LING KUP :

Proses ini mencakup untuk kenaikan gaji para pegawai secara berkala. DASAR HUKUM :


1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


KETERKAITAN :


1. SOP Usulan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil

1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) akan terhambat.

Dokumen Kepegawaian

Komputer / Laptop Jaringan Internet Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Daftar Tabel Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil terbaru

DEFINISI : 1. KGB

:

Kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELUARAN : 1. Tabel Rencana Usulan Kenaikan Gaji Berkala tiap kelompok : per Maret, per April, per Oktober dan per Desember, yang dibuat setiap awal tahun 2. Usulan Kenaikan Gaji Berkala

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/002/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Pelaksana No

1

2

Aktivitas

Staf

Meneliti dan melihat daftar nama pegawai yang mengalami KGB sesuai masanya. Mengumpulkan data terakhir kenaikan gaji berkala pada masa tahun sebelumnya Membuat konsep kenaikan gaji berkala

3

4

Mengetik membuat kenaikan berkala

dan draft gaji

Koreksi pimpinan terhadap draft kenaikan gaji berkala 5

Sekretaris

Perlengkapan / Persyaratan  Komputer Laptop

Waktu

Output Tersedianya daftar nama pegawai usulan kenaikan gaji berkala

/

 SK terakhir  Komputer / Laptop

Tersedianya data terakhir

 Komputer / Laptop  Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar Gaji Pokok PNS  Komputer / Laptop  Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya konsep kenaikan gaji berkala

Tersedianya draft kenaikan gaji berkala

Di parafnya draft kenaikan gaji berkala 1 Hari

Menandatangani KGB

 Draft KGB  Alat Tulis Kantor

Ditanda KGB

Meminta Surat

Nomor

 Draft KGB  Alat Tulis Kantor (ATK)

Surat siap diserahkan dan disalin untuk diperbanyak

Menyerahkan berkas KGB kepada pegawai yang bersangkutan, Kasubag Keuangan, dan mengarsipkan serta mengirimkan tembusan surat KGB

 Berkas KGB  Tanda Terima  Alat Tulis Kantor (ATK)

Pegawai menerima berkas KGB

6

7

8.

Kasub KPOT


tangani

draft

DOKUMEN MASTER

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

DAFTAR USULAN KGB HAKIM DAN PEGAWAI PTUN BANDUNG 2016 N AM A T M T H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. 1 Maret 2017 Husban, S.H., M.H. 1 Maret 2017 Sutiyono,S.H. 1 Maret 2017 Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. 1 Maret 2017 Suryanita,S.H. 1 Maret 2017 Muhammad,S.H. 1 Maret 2017 Parulian Simarmata,S.H. 1 Maret 2017 Sagiyo,S.H. 1 Maret 2017 Hidayat 1 Maret 2017 Dadan Suherlan,S.H. 1 Maret 2017 Ro’i Sutaryat,SmHk 1 Maret 2017 Retno Widiati,S.H. 1 Maret 2017 Lilis Heryani 1 Maret 2017 Dra. Entit Heryati 1 Maret 2017 Rochayah,S.H. 1 Maret 2017 Nasib Illahi,S.E.,S.H. 1 Maret 2017 Dodo Suhada,S.H. 1 Maret 2017 R. Rita Hastuti Achmad,S.H. 1 Maret 2017 Budi Hartono,S.H. 1 Maret 2017 Tri Wahyu Budi Astuti, S.H. 1 Maret 2017 Beni Mulyono K.,S.Kom 1 April 2017 Badar Hikmat,A.Md 1 April 2017 Diana Wahyuni 1 April 2017 R. Azharyanti S.K,S.H. 1 Oktober 2017 Astri Utami Dewi,A.Md 1 Oktober 2017 Nelvy Christin,S.H.,M.H. 1 Desember 2017 Jusak Sindar, S.H. 1 Desember 2017 Retno Nawangsih,S.H. 1 Desember 2017 Jacky Ridwan,S.H. 1 Februari 2018 Andri Mosepa, S.H., M.H. 1 Maret 2018 Rialam Sihite, S.H. 1 Maret 2018 Juliah Saragih, S.H. 1 Maret 2018 Subejo,S.H. 1 Maret 2018 Nanang Edi Sutanto,S.H. 1 Maret 2018 Gunyantoro,S.H. 1 Maret 2018 Endang Sumitra,S.H. 1 Maret 2018 Yani Sri Karyani,SmHk 1 Maret 2018 Sri Wulan Luciyanti,S.H. 1 Maret 2018 Ahmad Subadri,S.H. 1 Maret 2018 Biban Abdul Hobir,S.H. 1 Maret 2018 Faizal Wahyudin,S.H. 1 Maret 2018 Henny Br. Situmorang,S.H. 1 Maret 2018 Heru Tjahjono,S.H. 1 Maret 2018 Iin Novitalina,S.H. 1 Maret 2018 Aning Widi Rahayu, S.H. 1 April 2018 Rina Saptarini, A.Md 1 April 2018 Asep Ahmad Sudrajat,S.T. 1 April 2018 Rosalia Haryani Kosasih,S.H. 1 April 2018 Satya Nugraha, S.H. 1 April 2018 Indah Mayasari,S.H.,M.H. 1 Desember 2018 Mokhamad Amirudin,S.H. 1 Desember 2018

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jalan Diponegoro No. 34 Tlp. (022) 727 2189 Fax. (022) 727 2189 Bandung Website: www.ptun-bandung.go.id email: [email protected]

B a n d u n g,

2015 Kepad a:

Nomor Lampiran Perihal

: W2 -TUN2/ 1165 /KPOT.04.2/X/2015 : 1 (Satu) Lembar : Kenaikan Gaji Berkala

YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA II DI – BANDUNG

Bersama ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada : Nama : ………………………….. NIP : ………………………….. Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d) / Hakim Pratama Utama Kantor/Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Gaji Pokok Lama : Rp 2.982.000 ,atas dasar SK terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan oleh : a. Pejabat : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung b. Tanggal/Nomor : 1 Oktober 2013 / Nomor : W2-TUN2/1128/KPOT.04.2/X/2013 c. Tanggal berlakunya : 1 Desember 2013 Gaji tsb d. Masa Kerja Golongan : 12 Tahun 0 Bulan pada tanggal tsb Diberikan kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh : 6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.456.200,7. Berdasarkan Masa Kerja : 14 Tahun 0 Bulan 8. Dalam Golongan : Penata Tk. I (III/d) 9 Mulai Tanggal : 1 Desember 2015 10. Kenaikan Gaji y.a.d. : 1 Desember 2017 1. 2. 3. 4. 5.

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 kepada Hakim tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. K e t u a,

…………………………. NIP. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta 2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta 4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta 5. Kepala Kantor Wilayah III BKN Jawa Barat di Bandung 6. PT. TASPEN (Persero) Pusat di Jakarta 7. PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandung di Bandung 8. Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung 9. Pegawai Yang Bersangkutan 10. A r s i p

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/003/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/6

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BERKAS USULAN PROMOSI JABATAN

TUJUAN : Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan berkas usulan promosi jabatan DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim

tentang tentang


tentang tentang tentang

KETERKAITAN :


1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

1. 2. 3. 4.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : 1.

Promosi Jabatan

KELUARAN : 1. 2.

Berita Acara Baperjakat Usulan Jabatan

:

Peningkatan karir PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional.


SOP/003/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/6



Pelaksana No

1

2

3

Aktivitas

Kasub KPOT

Staf

Tim Baperjakat

Mutu Baku Sekretaris

Ketua

Membuat konsep usulan promosi jabatan

-

Mengetik draf usulan jabatan yang akan dibahas Baperjakat

-

Mengoreksi draf usulan jabatan

-

-

4

Membuat persiapan bahan baperjakat

-

Persyaratan /Perlengkapan Dokumen usulan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsep usulan promosi jabatan Komputer/Lap top Printer Konsep usulan promosi jabatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsep usulan promosi jabatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsep usulan promosi jabatan

Menentukan waktu pelaksanaan rapat Baperjakat

-

5

6

Rapat Baperjakat terkait usulan promosi / Mutasi Jabatan

- Draf usulan Baperjakat - Alat Tulis Kantor (ATK)

Membuat konsep usulan jabatan yang disetujui Baperjakat dan konsep surat pengantar


7

Waktu

Output Tersedianya konsep usulan promosi jabatan

Tersedianya draf usulan promosi jabatan

1 Hari

Diparafn ya draf usulan promosi jabatan

Tersedianya bahan dan data baperjakat

Terjadwalnya pelaksanaan baperjakat

Dilaksanakannya rapat baperjakat

1 Hari

Tersedianya Konsep hasil baperjakat


SOP/003/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/6



Pelaksana No

Aktivitas

Kasub KPOT

Staf

Tim Baperjakat

Mutu Baku Sekretaris

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan - Draf usulan Baperjakat - Komputer / Laptop - Printer

Waktu

Output

8

Mengetik draf usulan promosi jabatan dan draf surat pengantar

9

Koreksi draf usulan promosi jabatan dan draf surat pengantar


Diparafn ya draf hasil baperjakat

- Usulan promosi jabatan - Alat Tulis Kantor (ATK) - Usulan promosi jabatan - Alat Tulis Kantor (ATK) - Buku agenda surat keluar - Buku ekspedisi - Usulan promosi jabatan - Boxfile

Tersedianya hasil baperjakat

10

Menandatangani usulan promosi jabatan dan surat pengantar

11

12

Memberi nomor, mengepak dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan

Mengarsipkan file usulan promosi jabatan

Tersedianya draf hasil baperjakat

1 Hari Usulan promosi Jabatan siap dikirim berdasarkan hasil baperjakat

TersimpannyaArsip usulan promosi jabatan

DOKUMEN MASTER

BERITA ACARA HASIL RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN JABATAN ………………………. Pada hari ini, ………., tanggal …………….., Baperjakat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah mengadakan rapat atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehubungan dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang pegawai yaitu : 1. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ………………………. 2. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ………………………. 3. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ………………………. 4. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ………………………. 5. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ………………………. untuk menduduki jabatan ……………………….Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa setelah Baperjakat mempelajari, meneliti dan menilai data dari para pegawai tersebut dengan menerapkan system merit yaitu kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dari yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka ada 2 (dua) orang pegawai yang belum memenuhi syarat yaitu : 1. Nama NIP 2. Nama NIP

: ………………………. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang terseleksi, maka Baperjakat berdasarkan ranking sebagai berikut : 1. Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

: ………………………. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

2. Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

: ………………………. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

3. Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang

: ………………………. : ………………………. : ……………………….

mengusulkan para pegawai

DOKUMEN MASTER Jabatan : ………………………. dan selanjutnya Baperjakat menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Demikian Berita acara rapat tersebut ditandatangani oleh Baperjakat pada hari ………………………. tanggal ……………………….dan selanjutnya hasil rapat tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

1. K e t u a

…………………. NIP. ………………..

1.

…………………….

2. Sekretaris

…………………. NIP. ………………..

2.

…………………….

3. Anggota

…………………. NIP. ………………..

3.

…………………….

4. Anggota

…………………. NIP. ………………..

4.

……………………

5. Anggota

…………………. NIP. ………………..

5.

….………………..

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT ____________________________________________________________________________ Bandung, …………………….. Kepada Nomor Lampiran Perihal

: W2-TUN2/ /KPOT.04.6/2/2016 : 1 (satu) bekas. : Usulan Pengangkatan ………………… Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No. 117, Jakarta di JAKARTA

Menindaklanjuti surat Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal …………….. perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami teruskan Usulan Pengangkatan sebagai …………. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang namanya tersebut di bawah ini : 1. Nama : 2. NIP : 3. Jabatan : 4. Pangkat/Gol.Ruang : 5. Masa kerja di PTUN Bandung : 6. Latpim : 7. Mutasi Promosi : Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan sebagai berikut : 1. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Fotocopy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. 3. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 5. Fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahun 2016. 6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 7. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Mendudukan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 8. Cotocopy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 9. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG). 10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat ADUM). 11. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKPOT) Tahun 2014. 12. Daftar Riwayat Pekerjaan. 13. Daftar Riwayat Hidup. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas usulan tersebut dan sesuai dengan data yang bersangkutan tidak terdapat catatan yang dapat menunda usulan dimaksud. Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KETUA,

( ………………………………………) NIP. Tembusan :


SOP/004/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Halaman

Tgl Berlaku

20 April 2016 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

TUJUAN : Pedoman kerja, serta panduan dalam membuat keputusan/kebijakan berikutnya. RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan penyelesaian surat dinas/surat tugas DASAR HUKUM :


1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negar 3. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 4. Surat Pemanggilan sebagai peserta Diklat Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 5. Surat / Undangan Rapat pemanggilan sebagai peserta Bimtek, Sosialisasi dari PTTUN Jakarta, Badan Urusan Administrasi, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan Instansi lainnya yang terkait

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :


1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPOTTUN Bandung Bidang Kepegawaian

1. 2. 3. 4.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Tugas akan terhambat.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : 1. Surat Dinas / Surat Tugas

:

Naskah dinas tentang pemberian tugas dari Pimpinan terhadap jajarannya untuk melaksanakan suatu perkerjaan

2. Bimtek

:

Bimbingan teknis

KELUARAN : 1. Surat Tugas Dinas Luar (Rapat Koordinasi, Konsultasi, Seminar dll) a. Dalam Kota b. Luar Kota 2. Surat Tugas Pemeriksaan Setempat 3. Surat Tugas Bimtek/Diklat

DIPA/NON DIPA


SOP/004/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

5

8

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

- Buku agenda surat masuk

Diterimanya surat dinas bidang kepegawaian

Meneliti surat Dinas terkait bimtek, pelatihan dan penugasan lainnya Membuat konsep surat tugas

- Surat Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK)

Terdatanya jenis Dan klasifikasi surat dinas bidang kepegawaian

- Surat Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep Surat Tugas

Mengetik surat tugas bagi peserta kegiatan, Bimbingan teknis atau penugasan dinas lainnya Koreksi pimpinan terhadap Surat Tugas

- Surat Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer / laptop - Printer

Tersedianya draf Surat Tugas

Menandatangani Surat Tugas

- Surat Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK) - Draf surat tugas

Ditandatanganinya Surat Tugas

Memberikan nomor

- Surat Dinas /Tugas

Surat Siap diserahkan

Menyerahkan Surat Tugas kepada Hakim dan Pegawai yang ditugaskan

- Surat Dinas / Tugas - Tanda Terima

Hakim dan Pegawai menerima surat Dinas/Tugas

6

7

Sekretaris

Menerima surat masuk b idang kepegawaian

3

4

Kasub KPOT

Mutu Baku Ketua/ Wakil Ketua

- Surat Dinas - Alat Tulis Kantor (ATK) - Draf Surat tugas

1 Hari

Diparafn ya draf Surat Tugas

DOKUMEN MASTER Judul Formulir

:

Form Surat Tugas

No. Formulir

:

SOP/004/KPOT/2016

Revisi Ke

:

00

Tgl Berlaku

:

20 April 2016

KOP SURAT SURAT TUGAS NOMOR : W2-TUN2/ /PP.00.1/

/2016

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nama NIP Pangkat/Gol/Ruang Jabatan

: : : :

Dengan ini Memberikan Tugas Kepada : Nama NIP Pangkat/Gol/Ruang Jabatan

: : : :

Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan surat dari ........, nomor, ......, tanggal,..... yang akan dilaksanakan pada : -

Hari / Tanggal Waktu Tempat

: : :

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bandung, Ketua,

Nama NIP.

2016.


SOP/005/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

TUJUAN : Memberi Informasi tentang data Hakim dan Pegawai RUANG LING KUP : Proses ini mencakup Pengisisan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. DASAR HUKUM :


Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015, tentang penerapan Aplikasi SIKEP

1. 2. 3.

KETERKAITAN :


Data Kepegawaian

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran remunerasi tertunda.

Dokumen Kepegawaian

Sarjana SLTA Mampu Mengoperasikan Komputer


DEFINISI : File Kepegawaian

Merupakan data dasar Pegawai dan kelengkapan lainnya

KELUARAN : -

Pengisian dan Update data Pegawai dalam Aplikasi Sikep Monitoring data /kelengkapan berkas kepegawaian


SOP/005/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pelaksana No

1

2

3

4

5

Aktivitas

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris



Waktu

Output

Menginput Data Kepegawaian

 Komputer /laptop

Tersedianya data Pegawai yang akan diinput

Scan Data Kepegawaian

 Scaner  Komputer /lapotop

Tersedianya berkas pegawai yang akan di Scan

Memasukkan data hasil Scan / Edoc ke Aplikasi SIKEP

 Komputer / laptop

Tersedianya data SIKEP

Memantau/ mengkoreksi Hasil data SIKEP

 Komputer /laptop  Printer  ATK  Komputer / laptop

Terlaksananya data SIKEP

Memonitoring data secara periodik

1 Orang/Hari

1 Hari Setiap ada Perubahan Data 1 Hari

hasil

Terlaksananya data SIKEP

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/006/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT

TUJUAN :

Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengenai hak dan kewajiban Pegawai RUANG LING KUP :

Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim

tentang tentang


tentang tentang tentang

KETERKAITAN :



1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :



Dokumen Kepegawaian


DEFINISI : 1. Daftar Nominatif

:

merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang di prediksi memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan Pangkatnya/Pensiun

KELUARAN : Usulan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 6 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat) Usulan Daftar Nominatif Pensiun (dilaksanakan 1 tahun sebelum masa Pensiun)


SOP/006/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT

Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat Membuat Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencanaKenaikan Pangkat Mengetik Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat Koreksi Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat dan diparafnya surat tersebut Penandatanganan Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat Memberi Nomor Surat, Mengepak dan Menyerahkan ke bagian Umum

Pengiriman Surat Usulan daftar nominative Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris



Waktu

Output

 Berkas Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan  Konsep Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Daftar nama Kenaikan Pangkat

 Surat pengantar dan daftar nama  Komputer / Laptop  Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

renca

Tersedianya Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

Diparafnya Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat 1 Hari

 Surat pengantar dandaftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)  Surat pengantar dan daftar nama  Alat Tulis Kantor (ATK)  Buku Agenda Surat Keluar  Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Ditandatanganinya Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat Siap Untuk Dikirim

Terkirimnya berkas usulan Daftar Nominatif rencana kenaikan pangkat

DOKUMEN MASTER KOP SURAT

Bandung, …………….. Kepada Yth : Nomor Lampiran Perihal

: : :

W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat a.n. ……………… Periode ........

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di J A K A R T A.

Sehubungan dengan telah terpenuhinya masa kerja dan persyaratan untuk kenaikan pangkat bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat periode 01 April ……, sebanyak …. (….) orang sebagai berikut :

No

NAMA / NIP

PANGKAT USULAN

JENIS USULAN

1

2

3

4

1 2

Demikian Daftar Nominatif kenaikan pangkat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KETUA,

(…………………………………………) NIP ………………………………..

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung. 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung. 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung. 5. Pertinggal.


SOP/007/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/8


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT

TUJUAN : Terwujudnya kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat dan Mengukur pencapaian kinerja. RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan daftar usul kenaikan pangkat. DASAR HUKUM :


1


2

3

Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

KETERKAITAN :



1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :



Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : 1. Kenaikan pangkat

:

penghargaan yang diberikan kepada PNS atas dasar prestasi kerja dan terhadap Negara

KELUARAN : Usulan Berkas Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 5 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat)

pengabdian


SOP/007/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/8


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT

Pelaksana


No

Aktivitas

1

Menyiapkan Bahan Usul Kenaikan Pangkat PNS dan Hakim

 Bahan Usul Kenaikan Pangkat

Tersedianya Bahan Usul Kenaikan Pangkat

2

Membuat Konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat

 Bahan Usulan Kenaikan Pangkat  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep Usulan Kenaikan Pangkat

3

Mengetik Konsep Usulan Kenaikan Pangkat

 Konsep Surat Usulan  Komputer / Laptop

Tersedianya Draf Usulan Kenaikan Pangkat

4

Koreksi Usulan Kenaikan Pangkat dan Paraf Surat Pengantar

 Surat Usulan Kenaikan Pangkat  Alat Tulis Kantor (ATK)

Diparafnya Draf Usulan Kenaikan Pangkat

5

Menandatangani Daftar Usulan Kenaikan Pangkat

 Surat Usulan Kenaikan Pangkat  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Surat Usulan Kenaikan Pangkat

6

Memberi Nomor Surat, Mengepak dan Menyerahkan ke bagian Umum

Surat Usulan Kenaikan Pangkat Siap Untuk Dikirim

7

Mengarsipkan File Daftar Usulan Kenaikan Pangkat PTUN Bandung

 Surat Usulan Kenaikan Pangkat  Alat Tulis Kantor (ATK)  Buku Agenda Surat Keluar  Surat Usulan Kenaikan Pangkat  Box file

Staf

Kasub Kepegawaian

Sekretaris


Waktu

Output

1 Hari

Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tersimpan Pada File Pegawai Yang Bersangkutan

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT ____________________________________________________________________________ Bandung, Kepada Yth : Nomor Lampiran Perihal

: : :

W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 4 (empat) berkas. Usulan Kenaikan Pangkat atas nama ……………..,

……..

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas usulan kenaikan pangkat Saudara tersebut di bawah ini : 1. Nama : 2. Nomor Induk Pegawai : 3. Pangkat / Gol Ruang : 4. Lama dalam golongan tersebut : 5. Tercatat menempati Ranglist dalam golongan tersebut : 6. Diusulkan naik pangkat ke : 7. Examinasi/Conduite Stat : 8. Usul kenaikan Pangkat tersebut diusulkan berlaku : 9. Sifat Usulan : 10. J a b a t a n : Bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas usulan Kenaikan Pangkat Reguler setingkat lebih tinggi tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pula kami lampirkan data-data sebagai berikut : 1. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 4. Foto copy Surat Keputusan Jabatan terakhir. 5. Foto copy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas. 6. Foto copy Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan. 7. Foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Tahun 2016. 8. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG). 9. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Sasaran Kerja Pegawai (SKPOT) Tahun 2014. 10. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). 11. Daftar Riwayat Hidup (DRH). Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. KETUA, ( ……………………………….) NIP. ………………………….. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung. 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung. 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung. 5. Pertinggal.

DOKUMEN MASTER LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 01 / SE / 1979 Tanggal : 9 Maret 1979

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. KETERANGAN PERORANGAN 1

Nama Lengkap

2

NIP

3

Identitas Lain

4

Pangkat dan Golongan Ruang

5

Tanggal Lahir dan Umur

6

Tempat Lahir

7

Jenis Kelamin

8

Agama

9

Kepercayaan terhadap Tuhan YME

10 11

Status Perkawinan Alamat a. Jalan Rumah b. Kelurahan / Desa c. Kecamatan d. Kabupaten / Kotamadya e. Propinsi

12

Keterangan Badan

a. Tinggi (Cm) b. Berat Badan (Kg) c. Rambut d. Bentuk Muka e. Warna Kulit f. Ciri – cirri Khas g. Cacat Tubuh

13

Kegemaran (Hobby)

Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda

DOKUMEN MASTER b. PENDIDIKAN. 1. Pendidikan didalam dan diluar Negeri.

NO.

TINGKAT

1.

SD

2.

SLTP

3.

SLTA

4.

Akademi

NAMA JURUSAN PENDIDIKAN

STTB / TANDA LULUS / IJAZAH

TEMPAT

NAMA KEPALA SEKOLAH / DIREKTUR / PROMOTOR

a. Tingkat I b. Tingkat II c. Tingkat III Perguruan Tinggi a. Tingkat I b. Tingkat II 5.

c. Tingkat III d. Tingkat IV e. Tingkat V f. Tingkat VI

6.

Pasca Sarjana

7.

Doktor

2. Kursus / Latihan didalam dan diluar Negeri.

NO. 1 1 2 3 4 5

NAMA KURSUS / LATIHAN 2

LAMANYA (TGL / BLN / THN s/d TGL / BLN / THN) 3

IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN/TAHUN 4

TEMPAT KETERANGAN 5

6

DOKUMEN MASTER

c. RIWAYAT PEKERJAAN. 1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian.

NO.

1 1

PANGKAT

GOL. BERLAKU RUANG TMT PENGGAJIAN

2

3

SURAT KEPUTUSAN

GAJI POKOK

4

PERATU RAN YANG DIJADI KAN DASAR

PEJABAT

NOMOR

TANGGAL

6

7

8

5

9

2 3 4

2. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan

NO

PENGALAMAN KERJA

1 1

MULAI DAN SAMPAI

GOL. RUANG PENGG AJIAN

GAJI POKOK

3

4

5

2

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT

NOMOR

TANGGAL

6

7

8

2 3 4 5 6 7

d. TANDA JASA / PENGHARGAAN NO

NAMA BINTANG / SATYA LENCANA PENGHARGAAN

TAHUN PEROLEHAN

NAMA NEGARA / INSTANSI YANG MEMBERI

1 1

2

3

4

2 3

e. PENGALAMAN 1. Kunjungan ke Luar Negeri NO

NEGARA

1 1

2

2

TUJUAN KUNJUNGAN 3

LAMANYA 4

YANG MEMBIAYAI 5

DOKUMEN MASTER f.

KETERANGAN KELUARGA

1. ISTERI / SUAMI NO

NAMA

1 1

2

TEMPAT LAHIR 3

TANGGAL LAHIR 4

TANGGAL MENIKAH 5

JENIS KELAMIN 3

TEMPAT LAHIR 4

TANGGAL LAHIR 5

PEKERJAAN

KET

6

7

PEKERJAAN

KET

6

7

2 2. ANAK NO

NAMA

1 1

2

2 3. BAP AK DAN IBU KANDUNG NO

NAMA

1 1

2

TANGGAL LAHIR / UMUR 3

PEKERJAAN

KET

4

5

PEKERJAAN

KET

4

5

2 4. BAP AK DAN IBU MERTUA NO

NAMA

1 1

2


2 5. SAUDARA KANDUNG NO

NAMA

1 1

2

JENIS KELAMIN 3


JENIS KELAMIN 3


PEKERJAAN

KET

5

6

PEKERJAAN

KET

5

6

2 6. SAUDARA KANDUNG ISTRI NO

NAMA

1 1

2

2 3

g. KETERANGAN ORGANISASI 1.

Semasa mengikuti Pendidikan pada SLT A kebawah KEDUDUKAN NO NAMA ORGANISASI DALAM ORGANISASI 1 2 3

DARI TAHUN S/D TAHUN 4

TEMPAT 5

NAMA PIMPINAN ORGANISASI 6

DOKUMEN MASTER 1 2 3

2. Semasa mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi KEDUDUKAN NO NAMA ORGANISASI DALAM ORGANISASI 1 2 3 1

DARI TAHUN S/D TAHUN 4

TEMPAT 5


2 3 3. Sesudah selesai Pendidikan dan atau selama menjadi Pegawai KEDUDUKAN DARI NO NAMA ORGANISASI DALAM TAHUN S/D ORGANISASI TAHUN 1 2 3 4 1

TEMPAT 5


2 h. KETERANGAN LAIN-LAIN SURAT KETERANGAN PEJABAT NOMOR TANGGAL

NO

NAMA KETERANGAN

1 1

2 KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK

2

KETERANGAN BERBADAN SEHAT

3

KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU :

3

4

5

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Pemerintah. ..................................................................... Yang membuat,

................................................................. Catatan : Daftar isian ini harus ditulis dengan menggunakan tinta hitam, huruf balok dan tulisan tangan dari yang bersangkutan.

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama NIP / KARPEG Pangkat / Gol Ruang Jabatan Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Alamat Agama Pendidikan A. Umum

B. Dinas / Diklat Penjenjangan Status Perkawinan Nama Istri / Suami Pendidikan Terakhir Pekerjaan Nama Anak Kandung (AK) / Anak Angkat (AA)

10. 11. 12. 13. 14.

No. 1 1 2 3 4 5

Riwayat Kepangkatan/ Jabatan/Mutasi 2 CPNS

:

: : : : : : : : : : 1. SD , lulus tahun 2. SMPN , lulus tahun 3. SMAN , lulus tahun 4. S1 , lulus tahun 5. S2 , lulus tahun 1. …………….. : …………….. : ………… Nikah pada tanggal …………. : …………. : ………… : 1. 2. Surat Keputusan

TMT 3

Gol Ruang 4

TMT 5

Pejabat 6

Nomor 7

Tanggal 8

Bandung, ……………………. Mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Ketua,

( ……………………………………………….) NIP.

Yang Membuat

( ………………………………..) NIP.

Huk. Dis 9

Ket 10


SOP/008/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUJUAN : Untuk mempermudah mendata jumlah kehadiran PNS RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai negeri sipil DASAR HUKUM :


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 680-1/SEK/KU.01/12/2012, tentang penggunaan Aplikasi Komdanas. KETERKAITAN :



1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 2. Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (PembayaranUang Makan)

1. 2. 3. 4.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : Rekapitulasi Daftar Hadir

:

Kegiatan absensi Peegawai di sebuah Instansi pada umumnya dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PNS tersebut sakit, ijin, alpa, atau terlambat.

KELUARAN : -

Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai (Komdanas) Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (Manual)


SOP/008/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No

1

2

Aktivitas Memasukkan Data Absen Finger/Manual Ke Aplikasi Komdanas Mendownload Hasil Rekapan Absen melalui Aplikasi Komdanas Koreksi Hasil Rekapan Absen

3

4

5

6

7

Memajang Hasil Rekapan Absen di Papan Pengumuman Memaraf dan Menandatangani Hasil Rekapan Absensi Menyerahkan Hasil Rekapan Daftar Hadir guna perhitungan Remunerasi dan Uang Makan Mengarsipkan Hasil Rekapan dalam File Rekapan Absen

Staf

Kasub KPOT

Pelaksana Sekreta Wakil ris Ketua

Mutu Baku Ketua

Perlengkapan / Persyaratan  Komputer / Laptop

Waktu

Setiap hari  Rekapan Absensi  Komputer Laptop

 Rekapan Absensi  Alat Tulis Kantor (ATK)  Berkas Rekapan Absensi

 Rekapan Absensi  Box file

Tersedianya laporan absensi bulanan

Tersedianya laporan kehadiran pegawai setiap bulan

/

 Rekapan Daftar Hadir  Alat Tulis Kantor (ATK)  Rekapan Absensi

Output

Ditelitinya rekapan daftar hadir

Mengumumkan Batas Komplain

1 Hari

Ditandatanganinya Rekapan Absensi

Rekapan Daftar Hadir diserahkan untuk menjadi Dasar Permintaan Uang Makan

Arsip Rekapan Daftar Hadir Tersimpan.

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/009/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DUK DAN BEZETTING

TUJUAN : Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian mengenai jumlah Pegawai, Jabatan, dan Pendidikan RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan besetting Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian 2. Keputusan Menpan Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004, tanggal 23 Juli 2004 KETERKAITAN :



1. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 3. SOP Alih Tugas 4. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil

1. 2. 3. 4.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia.

Dokumen Kepegawaian Data SIKEP

DEFINISI : DUK dan Bezetting

:

Daftar keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan jumlah pegawai berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja dalam jangka waktu tertentu.

KELUARAN : 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dibuat setahun sekali ; 2. Daftar Urut Senioritas (DUS) bersifat kodisional (bila ada promosi/mutasi), untuk Hakim dan Panitera Pengganti ; 3. Bezzeting dilaksanakan setiap Triwulan sekali


SOP/009/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DUK DAN BEZETTING

Pelaksana No

1

2

3

Aktivitas Menginventarisasi Daftar Jumlah Pegawai tiap Triwulan Membuat Draf Surat Pengantar Mengetik DUK dan Bezetting serta Draf Surat Pengantar

4

Koreksi DUK dan Bezetting dan Paraf Surat Pengantar

5

Menandatangani DUK dan Bezetting dan Surat Pengantar

6

7

Memberi Nomor Surat dan Menyerahkan Arsip ke bagian Umum

Mengarsipkan File Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting PTUN Bandung

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris



Waktu

Output

 Daftar Bezetting Pegawai

Terdata nya Jumlah Pegawai

 Alat Tulis Kantor (ATK)  Komputer / Laptop  Printer  Draf Surat

Tersedia-nya Draf Surat Pengantar

 Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Pegawai  Draf Surat Pengantar  Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Pegawai  Draf Surat Pengantar  Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Pegawai  Surat Pengantar  Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Pegawai

1 Hari

Terselesaikannya Konsep Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting serta Surat Pengantar Disetujui-nya Konsep Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting dan Surat Pengantar

Terselesaikannya Daftar Urut Kepangkatan dan Bezettingdan Surat Pengantar

1 Hari

Laporan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai siap dikirim

Tersedia-nya Daftar Kepangkatan Bezetting

Arsip Urut dan

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER


SOP/010/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/6


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

TUJUAN :

Dalam rangka usaha untuk mewujudkan hak-hak Pegawai RUANG LING KUP :

Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan penyelesaian permohonan cuti DASAR HUKUM :


1. 2.


3.

4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977 Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977 Lampiran VIII dan IX Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977 Lampiran IV dan V Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977

KETERKAITAN :


1. 2.

1. 2. 3. 4.

SOP Pengelolaan Surat Dinas SOP Pembuatan SK Ketua PTUN Bandung

PERINGATAN :



Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Penyelesaian Surat Cuti Akan Terhambat.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : Cuti

:

Pemberian hak terhadap PNS untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu

KELUARAN : Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Besar, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting


SOP/010/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/6


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas Menerima Surat Permohonan Cuti Hakim dan Pegawai Mengetik Draf Surat Cuti Hakim dan Pegawai Koreksi Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Menandatanga ni Surat Cuti Hakim dan Pegawai Memberi Nomor Surat Cuti Hakim dan Pegawai Mencatat Surat Cuti Pada Buku Agenda Cuti Menyampaikan Surat Cuti Kepada Yang Bersangkutan Mengarsipkan File Surat Cuti

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris



Waktu

Output

 Surat Permohonan Cuti

Diterimanya Surat Permohonan Cuti dari Hakim dan Pegawai

 Surat Permohonan Cuti  Komputer / Laptop  Printer  Surat Permohonan Cuti Draf Surat Cuti  Alat Tulis Kantor (ATK)  Surat Cuti Hakim dan Pegawai  Alat Tulis Kantor (ATK)  Surat Cuti  Alat Tulis Kantor (ATK)  Buku Agenda Surat Keluar  Surat Cuti  Alat Tulis Kantor (ATK)  Buku Agenda Surat Cuti  Surat Cuti  Buku Ekspedisi

Tersedianya Draf Surat Cuti Hakim dan Pegawai

 Box File  Surat Cuti

Diparafnya Surat Cuti Hakim dan Pegawai

1 Hari

Disetujui dan ditandatangani -nya Surat Cuti Hakim dan Pegawai Tercatatnya Surat Cuti Hakim dan Pegawai Dalam Buku Agenda Surat Keluar Terdatanya Surat Cuti Hakim dan Pegawai Dalam Buku Agenda Cuti Disampaikannya Surat Cuti Kepada Hakim dan Pegawai Tersimpannya Surat Cuti Hakim dan Pegawai sebagai Arsip

DOKUMEN MASTER LAMPIRAN II

: SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 01/SE/1997

TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997 PERMOHONAN CUTI TAHUNAN Bandung,

Maret 2013

Kepada Yth : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di – BANDUNG. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama N IP Pangkat/Gol.Ruang Ja ba ta n Satuan Organisasi

: : : : :

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

dengan ini mengajukan permintaan Cut tahunan i untuk tahun .... selama ..... (.....) hari kerja terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan tanggal ............... Selama menjalankan Cuti saya berada di …………………................................................................... Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya, ........................................... NIP. .................................

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHAN NEGARABANDUNG

Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain.

…………………………. NIP. …………………… KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN

.................................... NIP. ...........................

…………………………… NIP. ……………………...

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN V. SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA. NOMOR : 01/SE/1977 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1977 Bandung, ………………………. PERMINTAAN CUTI BESAR Yth.

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan Satuan Organisasi

: : : : :

Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

:

………………………………….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………..

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama………………. Karena saya telah bekerja secara terus menerus selama …… tahun. Selama menjalankan cuti ini alamat saya adalah di Jalan ……………………………............... Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya,

………………………… NIP. …………………… CAT ATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN :

CAT ATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI :

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN VIII

: SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997

PERMINTAAN CUTI BERSALIN Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di – BANDUNG. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : N IP : Pangkat/Gol.Ruang : Ja ba ta n : Satuan Organisasi : Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke ……. selama …….. (….. ) terhitung mulai tanggal ………………. sampai dengan tanggal ……………….. Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

………………………………….. NIP ……………………………. CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN

................................................. NIP. ........................................

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,

SEKRETARIS,

…………………………………. NIP. …………………………..

………………………………….. NIP. …………………………….

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

…………………………………… NIP. ……………………………..

DOKUMEN MASTER LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997

SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di – BANDUNG. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama N IP Pangkat/Gol.Ruang Ja ba ta n Satuan Organisasi

: : : : :

Dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama …….. (….. ) hari/bulan *karena saya menderita sakit/gugur kandungan/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban* sesuai dengan surat keterangan dokter /bidan* terlampir.. Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

………………………………….. NIP ……………………………. CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN

................................................. NIP. ........................................

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,

PANITERA / SEKRETARIS,

…………………………………. NIP. …………………………..

………………………………….. NIP. …………………………….

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

…………………………………… NIP. ……………………………..

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022 7272 189. Fax. 022 7272 189 Website : www.ptun-bandung.go.id email : [email protected]

No. Dokumen

SOP/011/KPOT/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TUJUAN : Mempermudah tugas dan wewenang penugasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan tata usaha Negara dan menjaga agar peradilan dapat diselenggarakan dengan baik. RUANG LING KUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan surat keputusan ketua pengadilan tata usaha Negara Bandung DASAR HUKUM :


1. Undang - Undang

Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009; 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/Kma/SK/V/2008 Tanggal 14 Mei 2008 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.


KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP DUK & Bezetting

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Pembuatan Surat Keputusan Bidang Kepegawaian Tidak Berjalan.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : Surat Keputusan Ketua

:

Surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh Pimpinan suatu Organisasi atau Lembaga Pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

KELUARAN : Terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung


SOP/011/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Pelaksana


No

Aktivitas Membuat Konsep Surat Keputusan Kepegawaian

 Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep Kepegawaian

SK

1

Mengetik Konsep Surat Keputusan Kepegawaian

 Konsep SK  Komputer / Laptop  Konsep SK  Alat Tulis Kantor  Draf SK  Alat Tulis Kantor (ATK)  SK Kepegawa ian  Buku Ekspedisi  Buku Agenda Surat  SK Ketua  Box file

Tersedianya Kepegawaian

Draf

SK

Diparafnya Draf Kepegawaian

SK

Terselesaikannya Kepegawaian

SK

2

4

Koreksi dan Paraf Draf Surat Keputusan Kepegawaian Menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian

5

Memberi Nomor SK dan Penyerahan kepada yang Berkepentingan

3

6

Mengarsipkan File Surat Keputusan Kepegawaian dalam Box File

Staf

Kasub KPOT

Sekrertaris


Waktu

1 Hari

Output

SK Ketua siap didistribusi

Arsip SK Ketua Tersedia pada Unit Pengelola

DOKUMEN MASTER Judul Formulir

: Form Surat Keputusan Ketua

No. Formulir

: SOP/011/KPOT/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

KOP SURAT ____________________________________________________________________________ KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR : W2-TUN2/ /KPOT.04.5 / / 2016 TENTANG …………………………………………..

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG: MENIMBANG

:

MENGINGAT

:

MENETAPKAN Pertama Kedua Dst.

: : :

MEMUTUSKAN

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan; Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : KETUA,

……………………………………………


SOP/012/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ)

TUJUAN : Penjelasan Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional. RUANG LING KUP : Membaca dan meneliti SK Jabatan Struktural, membuat Konsep SPMJ sampai SPMJ diterima oleh PNS yang bersangkutan DASAR HUKUM :


1


Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural

KETERKAITAN :


1. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tunjangan Jabatan akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : 1. SPMJ 2. SPTMJ 3. SPMMJ

: : :

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (setelah pelantikan/mutasi) Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (setelah menjabat) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (dibuat setiap tahun pada bulan Maret)

KELUARAN : -

Terbitnya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan


SOP/012/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ)

Pelaksana No

Aktivitas

Staf

Kasub KPOT

Sekretaris



Waktu

Output

 Alat Tulis Kantor  Komputer Laptop  Data SPMJ Terakhir  Bahan SPMJ  Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep SPMJ

Koreksi SPMJ

 Konsep Surat  Komputer / Laptop

Bahan diproses

4

Memberi Paraf dan Menandatangani SPMJ

 Surat SPMJ  Alat Tulis Kantor (ATK)

5

Memberi Nomor Surat, dan Menyerahkan ke bagian Umum

 Surat SPMJ  Alat Tulis Kantor (ATK)

SPMJ diserahkan

Mengarsipkan

 Surat Usulan Kenaikan Pangkat  Box file

Tersimpan File SPMJ dalam Dokumen Kepegawaian

Membuat Konsep SPMJ

1

2

Mengetik Konsep SPMJ

3

6

Tersedianya Draf SPMJ

1 Hari

Siap

Diparafnya Draf dan ditandatangani

siap

DOKUMEN MASTER

KOP

ANAK LAMPIRAN 1-d KEPUTUSA N KEPALA BADA N KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08 TAHUN 2002 TANGGAL : 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR : W2-TUN2/

/KPOT.04.6/ /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : Pada tanggal ………………………. telah menduduki Jabatan………………., berdasarkan ……………………… Nomor : ………………………………. tertanggal …………………… dan pada tanggal ……………………….. masih menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : ………………… Sdr. ……………….. , berhak menerima tunjangan jabatan ……………….. pada …………………. sebesar Rp ……………. setiap bulan. Demikian Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Bandung. Bandung, 2016 K E T U A,

(………………………………………..) NIP. ……………………………………. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia di Bandung. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung di Bandung. 4. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Bandung. 5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Bandung. 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung. 7. Pegawai yang bersangkutan. 8. P e r t i n g g a l

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/013/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

TUJUAN : Melaksanakan rencana target penilaian Pegawai dalam kurun waktu satu tahun kedepan RUANG LING KUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya DASAR HUKUM : 1.

2.

3. 4.


Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009; Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


KETERKAITAN :


1. SOP Penyelesaian Beracara 2. SOP Penilaian SKP

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian dan Job Description


DEFINISI : 1. SKP

:

Sasaran Kinerja Pegawai

KELUARAN : Terbitnya Rencana Target Sasaran Kinerja Pegawai Awal Tahun


SOP/013/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

Pelaksana No

Aktivitas

Menyiapkan Form Target SKP 1

2

3

4

5

6

7

Menyusun draf job description berikut kuantitas dan kualitasnya Mengetik RencanaTarget SKP Awal Tahun Mengkoreksi RencanaTarget SKP Awal Tahun Menandatangani Target SKP Pegawai/Hakim Menandatangani Target SKP oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Menyampaikan ke Hakim/Pegawai dan menyimpan arsip Target SKP

Pegawai/ Hakim

Kasub KPOT

Atasan Langsung

Mutu Baku KPTTUN/ Ketua /Panitera/ Sekretaris

Perlengkapan / Persyaratan - Job Description - Alat Tulis - Form Target SKP - Komputer/ Laptop - Job Description - Alat Tulis - Form Target SKP - Komputer/ Laptop - Printer - Draft Target SKP - Komputer/ Laptop

Waktu

Tersedianya Form Target SKP 1 Hari

Tersedianya konsep draft Target SKP

1 Hari

- File Box Target SKP

Tersedianya draft Target SKP Bahan Siap diproses Ditandatangani Target SKP Awal Tahun

- Target SKP

- Target SKP

Output

1 Hari

Ditandatangani Target SKP Awal Tahun

Arsip Target SKP Awal Tahun

DOKUMEN MASTER

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

0

1

Nama

0

2

NIP

0

2

NIP

0

3

Pangkat/Gol.Ruang

0

3

Pangkat/Gol.Ruang

0

4

Jabatan

0

4

Jabatan

0

5

Unit Kerja

0

5

Unit Kerja

0

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

AK KUANT/OUTPUT

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

KUAL/MUTU

WAKTU

…………., ….. Januari 20…… Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

0 0

0 0

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

BIAYA

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/014/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/8


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

TUJUAN : Melaksanakan penilaian Pegawai selama kurun waktu satu tahun. RUANG LING KUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya DASAR HUKUM : 1.

2.

3. 4.


Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009; Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


KETERKAITAN :


1. SOP Penyelesaian Beracara 2. SOP Rencana Target Penilaian SKP

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian, Job Description dan Target SKP Awal Tahun

DEFINISI : 1. SKP

:

Sasaran Kinerja Pegawai

KELUARAN : Terbitnya Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Akhir Tahun


DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/014/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/8


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

Pelaksana No

1

2

Aktivitas

Mempersiapkan Form Penilaian Sikap dan Form Capaian SKP

Menyampaikan Form Penilaian Sikap ke Atasan Langsung Pegawai Mengisi Realisasi Capaian SKP

3

4

5

6

7

8

Mengetik Capaian dan Penilaian Sikap SKP Mengkoreksi SKP Akhir Tahun

Menandatangani SKP Pegawai/Hakim Menandatangani SKP ke Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Menyampaikan ke Hakim/Pegawai dan menyimpan arsip SKP

Pegawai/ Hakim

Kasub KPOT

Atasan Langsung

Mutu Baku KPTTUN/ Ketua /Panitera/ Sekretaris

Perlengkapan / Persyaratan - Komputer/ Laptop - Printer - Form Capaian SKP - Form Penilaian Sikap

Waktu

Output

Tersedianya Form Capaian SKP dan Form Penilaian Sikap 1 Hari

- Form Penilaian Sikap

Tesedianya Penilaian Sikap

- Job Description - Alat Tulis - Form Capaian SKP

Tersedianya konsep capaian SKP

- Komputer/ Laptop - Printer

Tersedianya Capaian dan Penilaian Sikap SKP

1 Hari

- Draft SKP Akhir Tahun - Komputer/ Laptop

Bahan Siap diproses

- SKP

Ditandatangani SKP Akhir Tahun

- SKP

- File Box SKP

1 Hari

Ditandatangani SKP Akhir Tahun

Arsip SKP Akhir Tahun

DOKUMEN MASTER

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 20… NO

I. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

1

2

3

Kuant/ Output 4

TARGET Kual/ Waktu Mutu 5 6

Biaya 7

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

-

AK 8

Kuant/ Output 9

REALISASI Kual/ Waktu Mutu 10 11

Biaya 12

PENGHITUNGAN

NILAI CAPAIAN SKP

13

14

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS : A

Tugas Tambahan :

1 2 B

Kreatifitas

1 Nilai Capaian SKP Bandung, Desember 20… Pejabat Penilai,

DOKUMEN MASTER

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS Nama

:

NIP

:

No

Tanggal

Uraian

Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

1

2

3

4

1

Januari s/d Desember 20

Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 20 =

sebagai berikut :

sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah

Orientasi Pelayanan

=

(Buruk)

Integritas

=

(Buruk)

Komitmen

=

(Buruk)

Disiplin

=

(Buruk)

Kerjasama

=

(Buruk)

Kepemimpinan

=

(Buruk)

Jumlah

=

0

Nilai Rata-rata

=

0.00

(Buruk)

0

0 0

DOKUMEN MASTER

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1.

2.

3.

YANG DINILAI a.

NAMA

b.

NIP

c.

Pangkat, golongan ruang

d.

Jabatan/Pekerjaan

e.

Unit Organisasi

PEJABAT PENILAI a.

NAMA

b.

NIP

c.


d.

Jabatan/Pekerjaan

e.

Unit Organisasi

ATASAN PEJABAT PENILAI a.

NAMA

b.

NIP

c.


d.

Jabatan/Pekerjaan

JANGKA WAKTU PENILAIAN Januari s/d Desember 20

DOKUMEN MASTER

e. 4.

Unit Organisasi

UNSUR YANG DINILAI a.

b.

JUMLAH

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Perilaku Kerja

1.

Orientasi Pelayanan

2.

Integritas

3.

Komitmen

4

Disiplin

5.

Kerjasama

6.

Kepemimpinan

X 60%

Jumlah Nilai Rata-rata Nilai Perilaku kerja

X 40%

Nilai Prestasi Kerja

5.

KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal ...........................................

6.

TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

DOKUMEN MASTER

Tanggal ...........................................

7.

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal ...........................................

DOKUMEN MASTER

8.

REKOMENDASI

9.

10.

DIBUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI

DITERIMA TANGGAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,

11.

DITERIMA TANGGAL, ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/015/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

TUJUAN : Melaksanakan Pelaporan Sub Bagian dan mewujudkan Gerakan Diplin Nasional RUANG LING KUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pelaporan organisasi DASAR HUKUM : 1. 2. 3.


Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Kepres Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Gerakan Disiplin Nasional


KETERKAITAN :


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Pembuatan SK Ketua 3. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelaporan Instansi/ Organisasi akan terhambat

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian

DEFINISI : 1. Pelaporan

:

2. GDN

:

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan halhal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu Disiplin Nasional pada hahekatnya adalah berfikir tertib, bersikap tertib dan bertingkah laku tertib. Ketertiban merupakan merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib

KELUARAN : Tersusunnya Laporan Bulanan Sub Bagian dan Laporan GDN


SOP/015/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

No

Aktivitas

1

Mempersiapkan data dukung kepegawaian

2

3

4

5

6

Mengetik Konsep Laporan Bulanan dan Laporan GDN Mengkoreksi Laporan Bulanan dan Laporan GDN Memaraf dan menandatagani Laporan Bulanan dan Laporan GDN beserta Surat Pengantar Memberikan Nomor Surat Pengantar Laporan Mengirimkan dan mengarsipkan kedalam file Pelaporan

Staff

Pelaksana Kasub Sekretaris KPOT


Perlengkapan / Persyaratan - Data Pegawai - Data Promosi/ Mutasi - Data Kenaikan Pangkat

Waktu

Output

Konsep draft Laporan

- Komputer - Printer

Draft Laporan

- Alat Tulis - Komputer - Printer

Draft Laporan 1 Hari

- Draf Laporan Bulanan dan Lap. GDN

Tersedianya Laporan

- Laporan Bulanan dan Lap. GDN

Tersedinya Laporan

- File Box

Arsip Laporan

DOKUMEN MASTER LAPORAN BULANAN KEADAAN PEGAWAI BULAN ………………. 20 I.

JUMLAH PEGAWAI Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Honorer

II.

: : : : :

JUMLAH HAKIM & NON HAKIM/PEJABAT FUNGSIONAL Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera Pengganti Juru Sita Pengganti

III.

: : : : :

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL Panitera Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perkara Ka Sub Bag Umum & Keuangan Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Staf

IV.

: :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN Magister Hukum (S-2) Magister Sains (S-2) Magister Humaniora (S-2) Sarjana (S-1) Hukum Sarjana (S-1) Non Hukum Sarjana Muda (D-3) Hukum Sarjana Muda (D-3) Non Hukum SLTA SLTP SD

V. VI. VII. VIII.

: : : : : : :

MUTASI MASUK MUTASI KELUAR PENSIUN CUTI a. Cuti Tahunan

: : : : : : : : : : :

: : :

DOKUMEN MASTER No. 1. 2. 3. 4.

NAMA

b. Cuti Bersalin c. Cuti Alasan Penting d. Cuti Besar IX.

PELANTIKAN

TMT

::: -

:-

Bandung, 20 Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

…………………………... NIP. ……………………………

DOKUMEN MASTER

LAPORAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG BULAN …………….. 20

NO 1

U R A IA N

2

BUDAYA TERTIB - Tertib Disiplin Kerja - Tertib Administrasi - Tertib Perkantoran - Tertib Rumah tangga BUDAYA BERSIH

3

BUDAYA KERJA

PELAKSANAAN Sudah Belum

Mengetahui, KETUA,

Bandung, 29 Februari 2016 Penanggung Jawab, Gerakan Disiplin Nasional SEKRETARIS,

…………………………………….. NIP. …………………………………….

……………………………… NIP. …………………………………..

KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022 7272 189. Fax. 022 7272 189 Website : www.ptun-bandung.go.id email : [email protected]

No. Dokumen

SOP/016/KPOT/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku Halaman

20 April 2016 1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA

TUJUAN : Mengimplementasikan dan Memonitoring Pelaksanaan Aplikasi PUPNS dan SIHARKA RUANG LING KUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pendataan ulang pegawai dan pelaporan harta ASN DASAR HUKUM :


1.


2.

Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan ASN

KETERKAITAN :


1. SOP Pengelolaan Keuangan 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pendataan PNS tidak teregister dan tidak terdata, Laporan Harta Kekayaan ASN tidak terealisasi

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi SIKEP MARI


DEFINISI : 1. 2. 3. 4. 5.

ASN PUPNS SIHARKA LHKASN LHKPN

: : : : :

Aparatur Sipil Negara Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN Laporan Harta Kekayaan ASN (untuk yang tidak melaporkan LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

KELUARAN : Teregistrasinya data ulang PNS dan Terealisasinya Laporan Harta Kekayaan ASN


SOP/016/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aktivitas Melaksanakan Persiapan Implementasi Aplikasi PUPNS dan SIHARKA Mengunduh Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA Mendistribusikan Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA Mengisi Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA Menginput Data Isian Laporan PUPNS dan LHKASN Mengkoreksi hasil Laporan PUPNS dan LHKASN Menandatangani atau turut serta mengkroscek Laporan Memverifikasi untuk tingkat Satuan Kerja Mengirimkan softcopy pengiriman untuk di verifikasi/audit lebih lanjut

Hakim

Pelaksana Kasub Non KPOT Hakim

Mutu Baku Verifikator/ Auditor

Perlengkapan / Persyaratan - Dokumen kepegawaian - Daftar Harta/Utang - SPT Tahunan - Komputer / Laptop - Kertas

Waktu

Output

Draft

1 Hari

Tersedianya Form Isian

- Form isian

Terdistribusinya Form Isian

- Form isian

Form Siap Input

- Komputer / Laptop - Form isian

Konsep Laporan

- Komputer / Laptop - Form isian

1 Hari

Konsep Laporan

- Konsep Laporan

Tersedianya Laporan

- Laporan - Komputer / Laptop

Laporan terverifikasi / teraudit Satker Laporan terverifikasi / teraudit oleh Auditor/ Verifikator

- Laporan - Komputer / Laptop

1 Hari

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/017/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TUJUAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

RUANG LING KUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal Standar Operasi Prosedur Bidang/Bagian DASAR HUKUM :


1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;


KETERKAITAN :


1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan SOP pada Satuan Kerja tidak akan terhimpun dan tidak ada standar baku SOP Satuan Kerja

Dokumen Kepegawaian, Aplikasi Kepegawaian dan SOP tiap Bidang/Bagian

DEFINISI : 1. SOP

:

Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu

KELUARAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Pegawai terjaga dalam konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Diketahuinya dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi Ada Kejelasan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait. Terlindunginya organisasi/unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Terhindarnya dari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi


SOP/017/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

No

Aktivitas

3

Mempersiapkan data dukung Penyusunan SOP dari Bidang Lain Menyusun / Merangkum SOP Setiap Bidang Mengkoreksi SOP Setiap Bidang

4

Memeriksa Rencana SOP Final

1

2

5

6

Mengesahkan SOP Final Satuan Kerja dalam bentuk Surat Keputusan Mengirimkan dan mengarsipkan kedalam file Pelaporan

Keterangan :

Bidang Lain


Mutu Baku Perlengkapan / Persyaratan

Ketua

- Data SOP Bidang Lain

Waktu

2-3 Hari

- Komputer - Printer -

Alat Tulis Komputer Printer Draf Laporan SOP Satuan Kerja

- Draf Laporan SOP Satuan Kerja

- File Box

Output Konsep draft SOP Bidang Draft SOP Satuan Kerja

1 Hari Draft SOP Satuan Kerja Tersedianya SOP satuan Kerja

1 Hari

Tersedianya SOP satuan Kerja Arsip SOP Satuan Kerja

Bidang Lain meliputi Hakim ; Panitera Pengganti ; Jurusita Pengganti ; Sub Bagian Umum dan Keuangan ; Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ; Kepaniteraan Perkara ; Kepaniteraan Hukum.


SOP/018/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ACARA KEDINASAN KANTOR DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN

TUJUAN : Terselenggaranya Acara Kedinasan Kantor secara tertib dan lancar dan tersusunnya Naskah Kedinasan yang sesuai standar yang berlaku. RUANG LING KUP : Penyelenggaraan Acara Dinas Kantor dan Penyusunan Naskah Kedinasan DASAR HUKUM :


1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;


KETERKAITAN :


1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Acara Kedinasan akan terhambat dan tidak terealisasi

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian

DEFINISI : 1. Acara Dinas Kantor

:

2. Naskah Dinas

:

Adalah Acara yang melibatkan pegawai baik dari kepanitiannya maupun peserta yang diselenggarakan baik di kantor maupun diluar kantor, seperti Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar dan lainnya. Naskah/teks yang dibuat untuk melengkapi kegiatan Acara Dinas Kantor

KELUARAN : 1. Acara Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar, Bimtek Internal dan lain-lain 2. Naskah Upacara, Berita Acara, Naskah Keputusan, Surat Pernyataan, Bahan-bahan dan lain-lain


SOP/018/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3



No

1

2

3

4

5

Aktivitas Mempersiapkan rencana Acara Kedinasan Kantor dan Naskah Kedinasannya Menyusun draft Kepanitiaan Acara Kedinasan Membuat Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Mengoreksi Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Menandatangani Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Menyampaikan Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan 6

Bidang Lain


Mutu Baku Ketua


Waktu

Output

- Surat Keputusan - Undangan

Rencana Hari dan Tanggal


Draf Susunan Panitia - Draft Surat Keputusan - Draft Surat Undangan - Draft Berita Acara


Draf Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan Draf Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

1-3 Hari

- Draft Surat Keputusan - Draft Surat Undangan - Draft Berita Acara - Surat Keputusan - Surat Undangan - Berita Acara - Surat Pernyataan - Naskah naskah - Surat Keputusan - Surat Undangan - Berita Acara - Surat Pernyataan - Naskah naskah

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/018/KPOT/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3



No

Aktivitas

Penyelenggaraan Acara Kedinasan 7

8

9

Pembuatan Laporan Acara Kedinasan, seperti Berita Acara, dan Surat Lainnya Pengiriman Berkas Naskah Kedinasan dan Pengarsipan

Keterangan :

Bidang Lain


Mutu Baku Ketua


Waktu

Sarana dan Prasarana

1 Hari

Kegiatan

1 Hari

- Berita Acara - Surat Pernyataan - Naskah naskah


Box File

Output

Arsip

Bidang Lain meliputi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Undangan, Pihak Instansi Lain dan

DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Recommend Documents