IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar melaporkan capaian kinerja tahun 2015 dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK Makassar dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 serta diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar selama Tahun 2015 Berdasarkan penetapan kinerja BBPK Makassar Tahun 2014 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan yang berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Pada Tahun 2015 untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 21.703.580.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari DIPA BBPK Makassar Tahun Anggaran 2015 dengan realisasi sebesar Rp. 19.596.472.242 atau sebesar 90.31 %. Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya untuk 3 (tiga) indikator yaitu pada Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan mengalami peningkatan sebanyak 43,79%; jumlah SDM yang dikembangkan kapasitasnya melalui diklat mengalami peningkatan sebanyak 4%; dan Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang dikembangkan mengalami peningkatan sebanyak 50%
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN Halaman BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi C. Sistematika
1 5 6
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja B. Penetapan Kinerja
7 8
AKUNTABILITAS KINERJA A. Sumber Daya Manusia B. Capaian Kinerja C. Realisasi Anggaran
10 12 19
PENUTUP
21
BBPK MAKASSAR BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan hak azasi manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga
mencapai
derajat
kesehatan
masyarakat
yang
setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga berdaya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesinambungan pembangunan kesehatan, baik yang melibatkan lintas program maupun lintas Kementerian/Lembaga, Pusat maupun Daerah, termasuk masyarakat luas. Pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019 telah diamanahkan di dalam Kepmenkes Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kemenkes RI tahun 2015. Terdapat 12 sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan antara lain meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan indikator 56.910 SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar menunjang pencapaian indikator tersebut di atas dengan menyelenggarakan pelatihan kesehatan yang terakreditasi bagi SDM Kesehatan Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan
di
Indonesia
mengacu
pada
Visi
Kementerian Kesehatan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
1
BBPK MAKASSAR 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
2
BBPK MAKASSAR Sesuai dengan amanah Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja (Satker) Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja akhir tahun anggaran. Laporan dimaksud
merupakan pertanggungjawaban capaian kinerja Satker sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kinerja yang dilaporkan merupakan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan atas pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan perencanaan kinerja diawal tahun.
Petunjuk lebih lanjut mengenai penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. LAKIP menyajikan informasi yang komprehensif, valid dan up to date terhadap pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. LAKIP BBPK Makassar Tahun 2015 ini memberikan data dan informasi terkait dengan capaian kinerja pada Tahun berjalan dilengkapi dengan evaluasi kinerja atas penggunaan Sumber Daya di lingkungan BBPK Makassar, termasuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor: 2361/MENKES/PER/XI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Laksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan dinyatakan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), dengan tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas BBPK Makassar mempunyai core bussines menyelenggarakan pelatihan kesehatan yang terakreditasi.
3
BBPK MAKASSAR B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor:
2361/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan, BBPK Makassar mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat yang meliputi Diklat Kesehatan dan Non Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual SDM Kesehatan dan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBPK Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. Pelaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; e. Penyiapan pengembangan kemitraan; f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPK Makassar, secara administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis fungsional berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, BBPK Makassar dipimpin oleh Kepala yang dalam menjalankan
4
BBPK MAKASSAR tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) pejabat setingkat eselon III. Adapun sususan organisasi BBPK Makassar sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu, yang membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pengkajian dan Pengembangan, dan Seksi Pengendalian Mutu c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yang membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, dan Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Adapun susunan pejabat di Lingkungan BBPK Makassar sebagai berikut: Kepala BBPK Makassar Laode Musafin, SKM, M.Kes
Bagian Tata Usaha Masrida Baharuddin, SKM, M.Pd
Kasubbag. Umum
Kasubbag. Keuangan
Tabrang, S.Kom, SKM, M.Kes
Hj. Kartini Yunus, S.Psi
Bidang Pengembangan & Pengendalian Mutu
Bidang Penyelenggaraan Diklat
Dra. Hj. Lenny Suaib
Mappeasse Toro, SKM, M.Pd
Kasubbid Pengkajian & Pengembangan
Kasubbid Pengendalian Mutu
Kasubbid Perencanaan & Evaluasi Diklat
Kasubbid Pelaksanaan Diklat
Drs. Wahyuddin, MSi
Agussalim, S.Kom, MSi
St. Astuti Azis, SKM, M.Kes
Armita Muchtar, SKM, M.Kes
Kelompok Widyaiswara
Instalasi
5
BBPK MAKASSAR C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan LAKIP 2015 ini terdiri dari: a. Bab I. Pendahuluan: menyajikan tujuan penyusunan LAKIP yang dilengkapi dengan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BBPK Makassar b. Bab
II.
Perencanaan
dan
perjanjian
kinerja:
menyajikan
tentang
Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan relevansinya dengan Rencana Aksi Kegiatan dan penetapan Kinerja Tahun 2015 c. Bab III. Akuntabilitas kinerja: menjelaskan tentang capaian kinerja serta sumber daya yang digunakan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta solusi perbaikannya, mulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. d. Bab IV. Penutup: menjelaskan tentang kesimpulan atas capaian kinerja serta rekomendasi tindak untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2016. LAMPIRAN – LAMPIRAN a. Perjanjian Kinerja b. Penetapan Kinerja c. Rencana Kinerja Tahunan
6
BBPK MAKASSAR BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja BBPK Makassar mendukung tercapainya Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan. Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, BBPK Makassar mendukung indikator kinerja kegiatan yaitu tercapainya jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi. Sesuai dengan RKP Tahun 2015, target kinerja yang dicapai oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 45.000 Orang.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar pada Tahun 2015 secara detail disajikan pada tabel di bawah ini. Rencana Kinerja BBPK Makassar Tahun 2015 No. 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan pelatihan a. Jumlah aparatur kesehatan teknis, jabatan yang mengikuti pelatihan fungsional, penjenjangan, teknis, fungsional, dan prajabatan bagi penjenjangan. aparatur kesehatan b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan Jumlah a + b
2.
Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan
3.
pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi masy.
TARGET 1.078 orang
582 orang
1.660 orang
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional a. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
Jumlah 1 + 2 + 3
7
40 orang
-
1.700 orang
BBPK MAKASSAR Target rencana kinerja BBPK Makassar tersebut di atas bertujuan untuk mendukung tercapainya program prioritas Kementerian Kesehatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Dalam rangka mendukung tercapainya indikator pelatihan yang terakreditasi yang diselenggarakan di Institusi pelatihan terakreditasi, BBPK Makassar menjalankan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, antara lain melalui upaya : a. Menyelenggarakan pelatihan yang bermutu bagi aparatur kesehatan meliputi pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan. b. Menyelenggarakan pelatihan teknis yang bermutu bagi tenaga kesehatan (non aparatur). c. Melaksanakan kajian standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan upaya pengembangan mutu pelatihan lainnya. d. Menciptakan pola kemitraan dengan sesama institusi pelatihan kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan mitra strategis lainnya atas dasar prinsip saling menguntungkan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. e. Mengembangkan metodologi dan teknologi kediklatan. f. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi penyelenggaraan pelatihan. g. Meningkatkan jumlah laboratorium pembelajaran kelas dan lapangan. h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM BBPK Makassar. i.
Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kediklatan untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
B. PENETAPAN KINERJA Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif serta berorientasi kepada pencapaian target indikator kinerja, maka komitmen rencana kinerja Tahun 2015 tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan penetapan kinerja
8
BBPK MAKASSAR Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2015 oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan kepada Kepala BBPK Makassar. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR
No.
SASARAN STRATEGIS
1.
Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan
INDIKATOR KINERJA a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan. b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan
Jumlah a + b
TARGET 1.078 orang
582 orang
1.660 orang
2.
Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional
3.
pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi masy.
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
Jumlah 1 + 2 + 3
40 orang
-
1.700 orang
Adapun jumlah anggaran yang disediakan untuk mendukung tercapai indikator tersebut sebesar Rp. 21.703.580.000. Dari jumlah anggaran tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Indikator tersebut di atas sebesar Rp. 9.384.871.000. Jumlah tenaga yang dilatih tahun 2015 sebanyak 1970 orang, dengan rincian sebagai berikut : a. Pelatihan teknis dan manajemen : 1020 orang b. Pelatihan jabatan fungsional : 629 orang c. Pelatihan Penjenjangan : 30 Orang d. Pelatihan Prajabatan Gol. II dan III : 291 Orang
9
BBPK MAKASSAR BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai seluruhnya 98 orang terdiri dari 79 PNS dan 19 tenaga kontrak. Pendidikan PNS tertinggi S2 dan terendah SD. PNS tersebut terdiri dari pejabat struktural 10 orang, pejabat fungsional (widyaiswara) 18 orang, 51 orang staf dan untuk PNS terdiri dari Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 51 orang, Golongan II 15 orang, dan Golongan I hanya 4 orang sedangkan SDM berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki – laki 45 orang (57%) dan perempuan sebanyak 34 orang (43%) Adapun klasifikasi pegawai BBPK Makassar Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel, grafik, dan diagram berikut ini: Klasifikasi SDM Berdasarkan Pendidikan BBPK Makassar Tahun 2015 No
Jumlah (∑ orang)
Klasifikasi Pendidikan
1
S2 Kesehatan
13
2
S2 Non Kesehatan
5
3
S1/ DIV Kesehatan
22
4
S1/ DIV Non Kesehatan
12
5
DIII Kesehatan
2
6
DIII Non Kesehatan
3
7
SMA
16
8
SMP
4
9
SD
2
10
S1 Kesehatan
2
11
S 1 Non Kesehatan
5
12
D1 Non Kesehatan
1
13
SMA
18
14
SMP
1
15
SD
2
Sumber: Data SIMKA
10
Status Kepegawaian
PNS
NON PNS
BBPK MAKASSAR
Klasifikasi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin BBPK Makassar Tahun 2015 Laki Laki
Perempuan
43%
57%
Sumber: Data SIMKA
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
51
15
9
Gol IV
Gol III
Gol II
Sumber: Data SIMKA
11
4
Gol I
BBPK MAKASSAR B. CAPAIAN KINERJA Didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan pada hasil evaluasi diri
BBPK Makassar, maka di dapatkan 5 (lima)
isu strategis utama
sebagai berikut: 1. Pengembangan Sumber Daya Diklat Aparatur dan Tenaga Kesehatan tidak berdasarkan evidence based. 2. Pelayanan belum berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, hal ini antara lain disebabkan
belum
dilaksanakannya
secara
konsisten
Standar
Prosedur
Operasional di hampir setiap pelayanan yang ada di BBPK Makassar. 3. Pengendalian sertifikasi
mutu
Pelatihan
Kesehatan
melalui
standarisasi,
akreditasi,
dan evaluasi, serta akreditasi institusi diklat belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai kaidah/pedoman yang ada. 4. Sistem Informasi Diklat belum optimal sebagai dasar perencanaan pengembangan SDM kesehatan. 5. Kerjasama lintas sektor dan lintas program tentang kediklatan belum optimal. Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai capaian kinerja termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberi reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
12
BBPK MAKASSAR 1. Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan pelatihan tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
No 1.
INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan pelatihan a. Jumlah aparatur kesehatan teknis, jabatan yang mengikuti pelatihan fungsional, penjenjangan, teknis, fungsional, dan prajabatan bagi penjenjangan. aparatur kesehatan b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan Jumlah a + b
2.
pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi tenaga kes.
3.
pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bagi masyarakat
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
Jumlah 1 + 2 + 3
TARGET
Realisasi
%
1.078 orang
1.679 orang
155.75
582 orang
291 orang
50
1660 orang
1970 orang
118.67
40 orang
-
-
-
-
-
1700 orang
1970
115.88
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 s.d. 2015 Sasaran strategis
Indikator Kinerja
1. Pelaksanaan
a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan. b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti prajabatan. 2. Pelaksanaan Jumlah tenaga pelatihan teknis kesehatan yang bagi tenaga mengikuti kesehatan pelatihan teknis pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjengangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan
3. Pelaksanaan
pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan
2014
2015
Capaian
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
%
468 orang
524 orang
1.078 orang
1.679 orang
1546 orang
2203 orang
142.49
160 orang
158 orang
582 orang
291 orang
742 orang
449 orang
60.51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
BBPK MAKASSAR 3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yan dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan BBPK Makassar Tahun 2015, maka penilaian dan analisis terhadap program dan kegiatan, yaitu :
a. Terlaksananya Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, dan Penjenjangan, Bagi Aparatur Kesehatan a.1.
Target aparatur kesehatan yang akan mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan untuk tahun 2015 yang direncanakan sebanyak 1.078 orang mengalami peningkatan 155,75 atau 1.679 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat aparatur untuk mengikuti diklat fungsional ini sangat tinggi karena sangat bermanfaat
sedangkan
realisasi sebanyak 1.679 orang atau 155.75%. Hal ini menunjukkan bahwa minat aparatur untuk mengikuti diklat fungsional ini sangat tinggi karena
sangat
bermanfaat
dalam
meningkatkan
SDM
yang
bersangkutan. Adapun yang dilakukan untuk mengikuti pelatihan jabatan fungsional ini melalui web site atau surat tugas dari Instansi yang bersangkutan. a.2.
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan dengan target 582 orang dan realisasi hanya 291 orang. Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk Diklat Prajabatan hanya 50%, ini dikarenakan sebagian calon peserta untuk K1 dan K2 yang diusulkan tidak menerima SK pengangkatan dari Biro Kepegawaian dan adanya kebijakan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan yang mengalihkan pelaksanaan Pelatihan Prajabatan Gol. II dan III yang semula BBPK Makassar di ubah ke Balai Pelatihan Kesehatan Manado.
14
BBPK MAKASSAR a.3.
Pelaksanaan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan yang direncanakan 40 orang tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya calon peserta yang mendaftar walaupun pihak BBPK Makassar sudah menawarkan ke seluruh Instansi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dengan alasan tidak adanya alokasi dana untuk peningkatan SDM melalui pelatihan.
b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu Diklat Jumlah pelatihan yang terakreditasi dengan pencapaian kinerja 62.5% yaitu dari target 24 pelatihan yang tercapai 15 pelatihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2361/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan rencana Program, Pengembangan dan Pengendalian Mutu, Pengkajian dan Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat serta Evaluasi dan Pelaporan. Adapun Indikator Kinerja Utama
(IKU) Balai Besar Pelatihan Kesehatan
(BBPK) Makassar tahun 2015 terdiri dari 3 indikator utama dan 4 indikator penunjang
yang
terdiri
dari
2
kegiatan
penunjang
pada
Bidang
Pengembangan dan pengendalian Mutu (Bangdalmut) dan 2 (dua) kegiatan pada Bagian Tata Usaha . 2 (dua ) kegiatan penunjang dalam pencapaian Kinerja Utama Organisasi (BBPK) Makassar yang berasal dari Bidang Bangdalmut adalah : 1.
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi dan
2.
Jumlah kegiatan kemitraan a) Jumlah pelatihan yang terakreditasi - Pelatihan Teknis - Pelatihan Fungsional - Pelatihan Manajemen b) Jumlah kegiatan kemitraan
15
BBPK MAKASSAR Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan pengendalian mutu Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
1.
Pelaksanaan pengendalian mutu diklat
2.
Pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
24 Pelatihan
15 Pelatihan
62,5 %
Jumlah kegiatan kemitraan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
Pada tabel diatas pada poin 1 terlihat bahwa hanya 15 (62,5 %) pelatihan yang terealisasi karena : 1. Ada beberapa pelatihan yang terakreditasi nasional yaitu : a. Pelatihan PONED b. Pelatihan BCLS c. Pelatihan ACLS d. Pelatihan manajemen Puskesmas 2. Pelatihan yang terakreditasi/ diakreditasi yaitu : a. Pembinaan manasik haji terpadu bagi pengelola haji b. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan c. KIA-KB Terpadu bagi tenaga kesehatan DBK dan DTPK d. ANC Perencanaan Persalinan e. Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas f. Jabatan Fungsional Bidan Ahli g. Jabatan Fungsional Adminkes Ahli h. Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli i. Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli j. Jabatan Fungsional Epidemiologi k. Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan Ahli 3. Ada beberapa pelatihan yang tdk jadi dilaksanakan sehingga target tidak terpenuhi Kegiatan Kemitraan : 1. Pertemuan koordinasi program diklat BBPK Makassar tahun 2015
16
BBPK MAKASSAR 2. Kegiatan evaluasi & koordinasi penyelenggaraan diklat di wilayah mitra BBPK Makassar tahun 2015. Salah
satu
berdasarkan
fungsi
Bidang
PERMENKES
Pengembangan 2361
tahun
dan 2011
Pengendalian adalah
Mutu
persiapan
pengembangan kemitraan dimana wilayahnya terdiri dari 8 Provinsi yaitu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Untuk tahun anggaran 2015 kegiatan kemitraan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu Pertemuan koordinasi program diklat BBPK Makassar tahun 2015 yang dilaksanakan diawal tahun 2015 dan Kegiatan evaluasi & koordinasi penyelenggaraan diklat di wilayah mitra BBPK Makassar tahun 2015 yang dilaksanakan diakhir tahun 2015. Pelaksanakan kegiatan kemitraan ini terealisasi 100% oleh karena kegiatan ini mendapatkan dukungan dana/ anggaran yang dialokasikan pada DIPA BBPK Makassar TA. 2015. Kegiatan ini juga mendapat respon yang positif dari wilayah mitra BBPK Makassar. Hal ini terlihat dari kehadiran peserta, dari 8 (delapan) wilayah mitra yang diundang semuanya hadir. c. Pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan a) Jumlah Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan tercapai 100% yaitu BBPK Makassar telah mengembangkan 1 sistem informasi sesuai target berbasis website. b) Jumlah Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan tercapai 100% yaitu telah tersedia 1 dokumen media informasi IPTEK yang dikembangkan informasi berbasis buletin.
d. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan a) Pengembangan sumber daya kesehatan di BBPK Makassar sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelola kediklatan. Untuk tahun 2015, pengembangan sumber daya manusia melalui diklat direncanakan sebanyak 69 orang dan realisasi sebanyak 79 orang (114%).
17
BBPK MAKASSAR Hal ini dikarenakan terdapat penambahan SDM sebanyak 10 orang atau 14% dari perencanaan sebelumnya yang terdiri dari rekruitmen CPNS sebanyak 8 (delapan) orang dan perpindahan dari instansi lain sebanyak 2 (dua) orang. Pengembangan sumber daya kesehatan di BBPK Makassar dilakukan melalui pendidikan formal yang diikuti 3 (tiga) orang pegawai dan pelatihan-pelatihan yang diikuti 76 orang pegawai. Adapun hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah tersedianya
dana dari Pustanserdik
SDMK (Pusat
Standardisasi,
Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan) untuk pendidikan formal dan dana dari DIPA BBPK Makassar untuk pelatihan dan peningkatan SDM. Selain itu, adanya dukungan dari pimpinan dan motivasi SDM untuk meningkatkan dirinya sendiri. c)
Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang ingin dicapai tahun 2015 sebanyak 154 unit dengan capaian 236 unit (150%). Hal ini dikarenakan adanya revisi DIPA untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BBPK Makassar, sehingga jumlah sarana dan prasarana ditambah dan melebihi target 50% dari perencanaan sebelumnya. Adapun hal yang mendukung pencapaian tersebut adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait, kerjasama dengan internal dari semua bidang juga sangat harmonis serta pada revisi anggaran di Kanwil DJA pusat sangat singkat. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015
No
1.
2.
SASARAN STRATEGIS
Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan Pelaksanaan pel. teknis bidang kes. bagi tenaga kes.
Tahun
INDIKATOR KINERJA
a. Jumlah aparatur kes. yang mengikuti pel. teknis, fungsional, penjenjangan. b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional
18
Ket.
2014
2015
111.96 %
155.75 %
Meningkat 43.79 %
98.75 %
50 %
Menurun 48.75
-
-
-
BBPK MAKASSAR 3.
4.
5.
6.
7.
pelaksanaan pel. teknis bidang kes. bagi masy. Pelaksanaan pengendalian mutu diklat Pelaksanaan Pengembangan diklat kesehatan Pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kes. Pengembangan sumber daya kesehatan
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan Jumlah pelatihan yang terakreditasi
0%
0%
-
100 %
62.5 %
Menurun 37.5
Jumlah kegiatan kemitraan
200 %
100 %
Menurun 100 %
a. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Website b. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Buletin a. Jumlah SDM yang dikembangkan kapasitasnya melalui diklat b. Jumlah laboratorium pembelajaran yang dikembangkan c. Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang dikembangkan
100 %
100 %
-
100 %
100 %
-
110 %
114 %
Meningkat 4%
-
-
-
100 %
150 %
Meningkat 50 %
C. REALISASI ANGGARAN Untuk melaksanakan kegiatannya pada tahun 2015, BBPK Makassar mendapat anggaran sebesar Rp. 21.703.580.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) melalui pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
dari
Menteri
Keuangan
berdasarkan
Surat
Pengesahan Nomor: SP DIPA–024.12.2.257240/2015 tanggal 14 November 2014 Anggaran DIPA tahun 2014 yang dialokasikan untuk BBPK Makassar bersumber: a. Anggaran Rupiah Murni
: Rp. 18.775.801.000,-
b. Anggaran PNBP
: Rp. 2.927.779.000,-
Dengan Realisasi: a. Anggaran Rupiah Murn i
: Rp. 17.442.569.742,-
b. Target PNBP
:
- Penerimaan
: Rp.
3.217.340.000,-
- Penggunaan
: Rp.
3.194.192.321,-
19
(92,92%)
BBPK MAKASSAR Realisasi Anggaran BBPK Makassar Tahun 2014 s.d. 2015 No.
1.
SASARAN STRATEGIS Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan
INDIKATOR KINERJA a. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pel. teknis, fungsional, penjenjangan. b. Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan
2014
2015
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
3.011.975.000
2.952.249.750
7.418.580.000
6.129.819.900
603.799.000
519.973.400
1.677.434.000
1.656.454.000
2.
pelaksanaan pel. teknis bidang kesehatan bagi tenaga kes.
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional
-
-
-
-
3.
pelaksanaan pel. teknis bidang kes. bagi masy.
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
-
-
-
-
20
BBPK MAKASSAR BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2015 masih ditemui berbagai permasalahan dan hambatan yang secara umum adalah adanya kebijakan pemerintah pusat menyangkut penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas layanan diklat. Sekaitan dengan hal tersebut, BBPK Makassar, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan. Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar ini kami buat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga dapat melanjutkan tugas dan fungsi di tahun berikutnya.
Makassar, 27 Januari 2016 Kepala,
Laode Musafin NIP. 197109171997031004
21
BBPK MAKASSAR
LAMPIRAN Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
