BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2007 Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007; 15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 2577 KPTS / M / 2004, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2007 .
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2007. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang Daerah dan Pejabat Lainnya yang terkait dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pengadaan barang / jasa khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2007.
Pasal 3 Kepala Satuan Kerja harus memahami, mematuhi serta melaksanakan petunjuk pelaksanaan dimaksud untuk disosialisasikan sefta dilaksanakan pada Satuan Kerja yang dipimpinnya. Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Pe ratu ran B upat i ini mulai b erla ku pada tangg al d it etap kan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 9 Januari 2007 BUPATI NGAWI,
HARSONO
Diundangkan di Ngawi pada tanggal 9 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd. MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 01
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 9 Januari 2007 I.
UMUM A. KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH Bertolak dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2006 - 2010, maka sebagai konskuensinya semua program dan kegiatan Pembangunan Kabupaten Ngawi dalam Jangka Waktu tersebut harus disesuaikan dengan agenda Pembangunan Jangka Menengah yang secara detail dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 diarahkan pada 9 (sembilan) kebijakan : 1. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan 2. Pembangunan Pertanian 3. Pembangunan Kehutanan 4. Pembangunan Sosial Ekonomi 5. Pembangunan Pendidikan 6. Pembangunan Kesehatan 7. Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah 8. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 9. Pembangunan Kehidupan Beragama Sehubungan dengan hal-hal tersebut untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan diperlukan adanya kecermatan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sehingga program dan kegiatan dimaksud menunjukkan program kegiatan yang benar - benar menjadi kebutuhan, tepat sasaran serta dapat memberikan hasil dan manfaat yang sebesar -besarnya bagi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2007 harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pembangunan yang tercermin dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta diarahkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi setiap lapisan masyarakat. 2. Pembangunan yang dilaksanakan mempunyai sasaran untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemerataan hasil-hasilnya dalam rangka menuju terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Dengan adanya pemberian keleluasaan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perlu diimbangi peningkatan ketrampilan aparatur (professional) baik di bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Sehingga pada gilirannya menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 4. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan prioritas. 5. Dengan terbatasnya dana/anggaran yang tersedia maka harus dijaga dan diusahakan peningkatan efisiensi, produktifitas serta transparansi, demokrasi dan akuntabilitas. 6. Dapat memanfaatkan segala bentuk potensi sumber daya secara optimal. 7. Pelaksanaan Kegiatan dapat di selesaikan secara mutlak dalam Tahun Anggaran berjalan dan tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). 8. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, produksi lokal yang berkualitas rancang bangun dan perekayasaan yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi. 9. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa. lO. Menyederhanakan ketentuan dan tata keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
cara
untuk
mempercepat
proses pengambilan
11. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, panitia / pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa. 12. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan . 13. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai ketentuan yang berlaku. B. TUJUAN Pembangunan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD bertujuan antara lain: 1.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2.
Menghidupkan kembali kegiatan produksi yang berbasis ekonomi rakyat.
3.
Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4.
Meningkatkan Kecerdasan, taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
5.
Menlenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar serta pelayanan sosial dasar masyarakat.
6.
Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
C. SASARAN Sasaran Pembangunan Kabupaten dan Pelaksanaan APBD adalah terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Ngawi yang ditandai dengan indicator : 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 2. Berkurangnya tingkat pengangguran. 3. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan usaha kecil menengah. 4. Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana umum. 5. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. RuangLingkup Oleh karena kegiatan pembangunan berkaitan erat dengan proses pengadaan barang/jasa maka ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2007 lebih difokuskan pada proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD. II. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA A. DASAR - DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstraksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi; 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339 / KPTS / M 2003, Tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstrukai oleh Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/ KPTS / M 2004. Tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
B. PENGERTIAN ISTILAH 1.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
2.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
4.
Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.
5.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber day a baik yang berupa personal (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber day a tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
6.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk Penggunaan Anggaran untuk mengunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7.
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Angaran /Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa .
8.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 10.
Pejabat pengadaan adalah satu orang yang diangkat oleh Penguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah).
11.
Pemilihan Penyedia Barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
12.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran.
13.
Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
14.
Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran.
15.
Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
16.
Sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia / Pejabat Pengadaan.
17.
Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia / pejabat pengadaan.
18.
Kdritrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19.
Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.
20.
Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya yang diberikan oleh Penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.
21.
Kemitraan adalah kerja sama usaha antara penyedia barang / jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
22.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia pengadaan/pejabat pengadaan penyedia barang / jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
23.
Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan / atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
24.
Surat Kabar Nasional adalah Surat Kabar yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
25.
Surat Kabar Propinsi adalah Surat Kabar yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur.
26.
Klasifikasi adalah bagian kegiatan regestrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolangan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing - masing.
27.
Kualifikasi adalah bagian kegiatan regestrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompentensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
28.
Sertifikasi adalah Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
29.
Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang - perseorangan atau badan usaha.
30.
Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan / atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (Lima Puluh Perseri) dari tenaga sendiri.
C. PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN Pengadaan barang/jasa wajib menetapkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: 1.
Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ; 3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4.
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 6.
Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalampengadaan barang/jasa.
Selanjutnya dalam menerapkan prinsip diatas hendaknya mematuhi etika pengadaan sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa. 2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa (conflik of inter es). 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang /jasa. 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga, berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. D. KELEMBAGAAN Kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan adalah sebagai berikut: 1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran a. Dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran Asisten Administrasi. b. Dalam Lingkup Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja lainya Pengguna Anggaran Adalah Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Satuan Kerja. c. Dalam Lingkup Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja lainya tidak perlu diangkat Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Pejabat Pembuat Komitmen a. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Sekretariat adalah Kepala Bagian sedangkan Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja lainnya adalah Pejabat Struktural atau Fungsional yang membidanginya sesuai dengan tupoksi. b. Syarat - syarat Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut: 1). Memiliki integritas moral; 2). Memiliki disiplin tinggi; 3). Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta menejerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; 4). Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang / jasa pemerintah atau minimal memiliki sertifikat, pernah mengikuti diklat / bintek pengadaan barang /jasa. 5). Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN c. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah : 1). Menyusun Perencanan Pengadaan barang / Jasa.
2). Menetapkan paket - paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat. 3). Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan. 4). Menetapkan dan kewenangannya.
mengesahkan
hasil
pengadaan
panitia / pejabat pengadaan / sesuai
5). Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku. 6). Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan penyedia barang/jasa. 7). Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada Kepala Satuan Kerja atau pimpinan instansinya. 8). Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak. 9). Menyerahkan asset pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan. 10). Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang /jasa dimulai. d. Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang / jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN / APBD. e. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya. f. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang / jasa sebelum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang / jasa dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD disahkan. 3. Panitia dan Pejabat Pengadaan a. Panitia Pengadaan 1). Panitia Pengadaan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dibentuk oleh Sekretaris Daerah. 2). Panitia Pengadaan dilingkunan Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja lainya yang memperoleh dana APBD dibentuk sesuai kebutuhan oleh kepala Badan / Dinas / kantor / Satuan Kerja yang bersangkutan, sedangkan panitia pengadaan yang dananya dari APBN dapat dibentuk berdasarkan petunjuk pelaksanaan APBN. 3). Ketua, Sekretaris, Anggota panitia pengadaan ditekankan yang sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 4). Keputusan Pembentukan Panitia pengadaan dimaksud disampaikan kepada Bupati dan Instansi / Satuan Kerja terkait. 5). Bagi Satuan Kerja yang tidak cukup memiliki personil yang memenuhi persyaratan dapat meminta bantuan kepada Satuan Kerja lainnya.
b. Pejabat Pengadaan 1). Pejabat pengadaan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi diangkat oleh Sekretaris Daerah . 2). Pejabat pengadaan dilingkungan Badan / Dinas / kantor / Satuan Kerja lainya diangkat oleh Kepala Badan / Dinas / kantor / Satuan Kerja yang bersangkutan. 3). Keputusan pembentukan pejabat pengadaan di sampaikan kepada Instansi / Satuan Kerja terkait c. Syarat - syarat panitia / pejabat pengadaan antara lain: 1). Memahami tata cara pengadaan barang /jasa. 2). Memahami substansi pengadaan/ kegiatan yang bersangkutan; 3). Ditekankan yang sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah; 4). Diutamakan pejabat struktural dan pejabat yang membidanginya. 5). Tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara. E. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA 1. Cara Pengadaan a. Dengan menggunakan penyedia barang /jasa b. Dengan cara swakelola 2.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang / jasa apabila belum ada kepastian tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran.
3.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan.
4. Unruk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja lainnya harus menyediakan biaya administrasi kegiatan sebagai berikut: a. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai Keputusan Bupati Ngawi Nomor 118 / 168 / 404.013 / 2006 Tanggal 2 Oktober 2006 tentang Standar Honor Kegiatan Tahun Anggaran 2007. b. Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa. c. Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa dan atau dokumen kualifikasi. d. Administrasi lainnya yang diperlukan. F. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG / JASA a. Memenuhi ketentuan Perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang /jasa, antara lain dibuktikan dengan:
1). Akte Pendirian Perusahaan. 2). SIUP / SBU / SIUJK bagi Badan Usaha. 3). NPWP. 4). Serta dokumen lainnya dari instansi / lembaga yang berwenang dalam kaitan pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. b. Memiliki keahlian , pengalaman , kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang / jasa (keahlian harus dibuktikan dengan penunjukan sertifikat). c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan , dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana. d. Secara umum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. e.
Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terahkir dibuktikan dengan menggunakan tanda terima SPT Pajak Penghasilan Tahun Terahkir dan Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 29.
f. Dalam Kurun waktu 4 (empat) tahun terahkir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang / jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali penyedia barang /jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tigd) tahun. g. Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadan barang /jasa. h. Tidak masuk dalam daftar hitam. i. Memiliki alamat tetap dan jelas, serta dapat dijangkau dengan pos. G. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan: a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer's Estimate (EE). c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan. e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan / Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; f. Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau lembaga independent. g. Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati. h. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. HPS telah memperhitungkan : a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Biaya umum dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
3.
HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya Iain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/Jasa.
4. Untuk pekerjaan jasa konsultansi, HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : biaya personil, dan biaya langsung non personil yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin , biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan Iain-lain. 5. Dalam penyusunan HPS, biaya langsung non personil tidak melebihi 40% (empatpuluh perseri) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan Iain-lain. 6. Pembuat / Pettyusuii HPS / OE (Owner Estimate) harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: a. Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan; c.
Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui mana yang paling efisien;
d. Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi; e. Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi. 7. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi , jumlah penggunaan tenaga ahli, satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran/output yang dihasilkan serta tidak melampaui pagu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian (professsional) H. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA. 1. barang / jasa yang mencantumkan secara jelas dan teliti semua persyaratan yang diperlukan baik administrasi Panitia pengadaan menyiapkan dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pengadaan maupun tehnis, penggunaan produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh - contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat. 2. Panitia menyiapkan dokumen pra / pasca kualifikasi berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja 3. Panitia menyiapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1-3 % dari nilai HPS 4. Dokumen pengadaan terdiri dari: a. Dokumen Prakualifikasi / Paska Kualifikasi b. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 5. Dalam pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi sekurang -kurangnya memuat: a. Pengumuman prakualifikasi yang memuat : lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi ,serta penanggung jawab prakualifikasi;
b. Tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dengan mepergunakan metode system gugur atau system nilai. 6. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat: a. Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar kualifikas / yang lulus prakualifikasi, sekurang - kurangnya memuat:
dalam
hal dilakukan pasca
1). Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pemilihan penyedia barang / jasa dan keterangan lain; 2). Tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen pemilihan penyedia barang /jasa dan keterangan lain; 3). Tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; 4). Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran; 5). Jadwal pelaksanaan pengadaan barang / jasa sampai dengan penetapan penyedia barang /jasa. b. Instruksi kepada peserta pengadaan barang / jasa sekurang - kurangnya memuat: 1). Umum : lingkup pekerjaan, sumber dana persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan barang / jasa jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja; 2). Isi dokumen pemilihan penyedia barang / jasa, penjelasan isi dokumen pemilihan penyedia barang / jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia barang jasa; 3). Persaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta pengadaan barang / jasa, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran; 4). Cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; 5). Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan perlengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konfersi kedalam mata uang tunggal, system evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evalusi, serta penilaian prefrerensi harga; 6). Penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pasca kualifikasi, kriteria penetapan pemenang pengadaan barang / jasa hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, sarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan. c. Syarat - syarat umum kontrak : memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab temasuk tanggungjawab pada pekerjaan yang disub-kontrakkan, sangsi, penyelesaian perselisian dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para fihak. d. Syarat-syarat khusus : merupakan bagian dokumen pemilihan penyedia barang / jasa yang memuat ketentuan - ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal pasal syarat - syarat umum kontrak, dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syaratsyarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat - syarat umum kontrak.
e. Daftar kwantitas dan harga : jenis dan uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang / jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang / jasa yang akan ditawarkan, komponen produksi dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (kusus untuk pengadaan barang / jasa), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. f. Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang import harus dipisahkan. Jika barang dalam negeri,harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks pabrik, eks gudang atau dilapangan (on site stock) sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board ( FOB ) atau cost insurance and freight (GIF). g. Spesifikasi teknis dan gambar : tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang / komponen produk tertentu, tidak menutup digunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standart nasional, metode -pelaksanaan harus logis jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, macam / jenis kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, syarat - syarat kualifikasi dan jumlah porsonil inti yang dipekerjakan, syarat - syarat material (bahan) yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar - gambar kerja harus lengkap dan jelas dan kriteria kinerja pruduk ( Output Performance) yang diinginkan harus jelas. h. Bentuk Surat Penawaran : merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaan barang/jasa, pernyataan bahwa penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan hurup, masa berlaku penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan harga pekerjaan, dan ditandatangani oleh pimpinan /direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan diatas materai dan bertanggal. i. Bentuk Kontrak : memuat tanggal mulai berlakunya kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket pekerjaan yang diperjanjikan , harga kontrak dalam angka dan huruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat - syarat umum dan khusus kontrak yang telah ditafsirkan sama bagi para fihak penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan, atau akibat pekerjaan, kesanggupan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membayar kepada penyedia barang/ jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak, dan tandatangan para pihak diatas materai. j. Bentuk surat jaminan penawaran : memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen penyedia barang /jasa dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan, besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pernyataan fihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan penawaran batas ahkir waktu pengajuan tuntutan, pencairan surat jaminan penawaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada pihak penjamin. k. Bentuk surat jaminan pelaksanaan : memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan pihak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang - undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832 dan tandatangan penjamin; 1. Bentuk surat jaminan uang muka memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, Kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang muka, dan tanda tangan penjamin
7. Untuk pengadaan dengan paska kualiflkasi dokumen pasca dimasukkan dalam dokumen pengadaan barang /jasa. 8.
Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 bulan bila dianggap perlu dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga dan sekaligus dijelaskan rumus rumus penyesuaian harga yang digunakan.
9. Dalam dokumen pengadaan haras dijelaskan metoda penyampaian dokumen penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan. 10. Dalam dokumen pengadaan haras memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang / jasa dan hak intervensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap sub penyedia barang/jasa dalam hal yang menyangkut: a. Pembayaran kepada sub penyedia barang /jasa b. Hubungan langsung dengan sub penyedia barang / jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. I. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTASI 1 Panitia/pejabat pengadaan menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan penyedia jasa dan dokumen prakualifikasi yang berupa formulir isian yang memuat data administrasi keuangan, personil dan pengalaman kerja. 2 Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa terdiri dari: a. Surat Undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan penawaran teknis dan biaya. b. KAK yang sudah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen. 3 Rencana kerja dan syarat terdiri dari: a. Persyaratan administrasi yang haras dipenuhi; b. Hal - hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi; c. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; d.
Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal - hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai;
e. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; f. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan / atau penawaran biaya; g. Jadual pengadaan untuk tiap tahapan dengan waktu yang memadai.
J. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.;
1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang /jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang - kurangnya disatu Surat Kabar Nasional dan atau satu Surat Kabar Propinsi. a. Pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp. 1000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) diumumkan sekurang - kurangnya di Satu Surat Kabar Propinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan dan satu Surat Kabar Nasional apabila jumlah pengadaan barang / jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili dipropinsi setempat kurang dari 3 penyedia dan pelelangan yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) diumumkan di Satu Surat Kabar Nasional dan satu Surat Kabar Propinsi yang ditetapkan Gubernur Propinsi Jawa Timur. Surat Kabar Nasional sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah Media Indonesia (berlaku sampai dengan 8 Juni 2007) Surat Kabar Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur yang meliputi: 1). JawaPos. 2). Surya. 3). Surabaya Pos. 4). Memorandum. 5). Bhirawa. 6). Radar Surabaya. 7). Duta Masyarakat. 8). Jatim Mandiri. 9). Bangsa. b.
Pelelangan terbatas adalah pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan dalam hal jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang komplek, dan diumumkan secara luas sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dan atau Surat Kabat Propinsi dengan mencantumkan penyedia barang / jasa yang mampu guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang / jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
c.
Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak eflsien dari segi biaya pelelangan, dengan membandingkan sebanyak banyaknya penawaran, sekurang kurangnya 3 (tigd) penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik tehnis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan timum dan bila memungkinkan melalui internet, metode pemilihan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah).
d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik tehnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan tehnis dapat dipertanggung jawabkan. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Keadaan Tertentu yaitu : a).
Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan
darurat akibat bencana alam, serta tindakan darurat untuk peneegahan bencana atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, penetapan keadaan darurat akibat bencana alam ditetapkan oleh Bupati atas dasar usulan dari Intansi / Satuan Kerja terkait. b).
Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara.
c).
Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,-(L/ma Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan : (1) Untuk keperluan sendiri; dan/atau (2) Teknologi sederhana; dan/atau (3) Resiko kecil;dan/atau (4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
d).
orang perseorangan
Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau yang telah mendapat ijin.
2). Keadaan Khusus yaitu : a).
Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; dan/atau
b).
Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang / jasa, pabrikan, pemegang hak paten.; dan/atau
c).
merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;dan/atau
d).
Pekerjaan yang komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tehnologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang /jasa yang mampu mengaplikasikannya.
K. PROSEDUR PELELANGAN Prosedur pelelangan secara keseluruhan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006, namun ada beberapa hal yang perlu perhatian antara lain : 1. Pemaketan Pekerjaan Sebelum melaksanakan pengadaan barang / jasa yang terpenting dilakukan adalah menetapkan system dan pemaketan pengadaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a.
Wajib menyediakan sebanyak banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan system, kualitas dan kemampuan tehnis usaha kecil.
b.
Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing masing.
c. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil. d. Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.
e. Mengumumkan secara luas paket - paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan sebelum proses pemilihan dimulai. f. Dilarang memecah kegiatan untuk menghindari pelelangan 2. Penyusunan Jadwal Pelelangan. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan sesuai metode yang dipilih dengan batasan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum 1). Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal pelelangan umum dengan prakualifikasi adalah sebagai berikut: a). Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet, penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali diawal masa pengumuman. b). Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi; c). Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; d). Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja; e). Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran. f).
Penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
g). Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan pekerjaan (Aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan. h). Pengalokasian waktu diluar proses yang dituangkan diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 2). Prosedur tennis pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan dengan prakualifikasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a). Pengumuman prakualifikasi. b). Pengambilan dokumen prakualifikasi. c). Pemasukan dokumen prakualifikasi. d). Evaluasi dokumen prakualifikasi. e). Penetapan hasil prakualifikasi. f).
Pengumuman hasil prakualifikasi.
g). Masa sanggah prakualifikasi. h). Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.
i).
Pengambilan dokumen lelang umum.
j).
Penjelasan.
k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya. 1). Pemasukan penawaran. m). Pembukaan penawaran. n). Evaluasi penawaran. o). Penetapan pemenang. p). Pengumuman pemenang. q). Masa sanggah. r).
Penunjukan pemenang.
s). Penandatanganan kontrak. 3). Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal pelelangan umum dengan Pasca kualifikasi adalah sebagai berikut: a). Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui Surat Kabar Nasional/ Propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayangan pada awal masa pengumuman. b). Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
sampai
c). Penjelasan pekerjaan (Aamvijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d). Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dud) hari kerja setelah penjelasan. e). Pengalokasian waktu diluar proses yang dituangkan diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 4). Selanjutnya prosedur teknis pemilihan pengadaan barang / jasa pemborongan dengan pasca kualifikasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a). Pengumuman pelelangan umum. b). Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan. c). Pengambilan dokumen lelang umum. d). Penjelasan. e). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya. f). Pemasukan penawaran. g). Pembukaan penawaran. h). Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi. i). Penetapan pemenang.
j). Pengumuman pemenang. k). Masa sanggah. l). Penunjukan pemenang. m).Penandatanganan kontrak. b. Pelelangan Terbatas 1). Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal pelelangan terbatas adalah sebagai berikut: a). Penayangan pengumuman (tujuh) hari kerja
lelang terbatas
sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7
b). Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c). Penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d). Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (Aanwijzing}. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. e). Pengalokasian waktu diluar proses kepada Pajabat Pembuat Komitmen.
yang
dituangkan
diatas, diserahkan sepenuhnya
2). Prosedur tennis pemilihan pengadaan barang / jasa dengan pelelangan terbatas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a). Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih. b). Pengumuman pelelangan terbatas. c). pengambilan dokumen prakualifikasi. d). Pemasukan dokumen prakualifikasi. e). Evaluasi dokumen prakualifikasi. f). Penetapan hasil prakualifikasi. g). Pemberitahuan Hasil prakualifikasi. h). Masa sanggah prakualifikasi. i). Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi. j). Penjelasan. k). Penyusunah Berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya. 1). Pemasukan penawaran. m).Pembukaan penawaran. n). Evaluasi penawaran. o). Penetapan pemenang. p). Pengumuman pemenang. q). Masa sanggah. r). Penunjukan pemenang.
s). Penandatanganan kontrak. c. Pemilihan Langsung 1). Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsung dipapan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. Pengalokasi waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 2). Selanjutnya Prosedur tennis pemilihan pengadaan barang /jasa pemborongan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a). Pengumuman pemilihan langsung. b). Pengambilan dokumen prakualifikasi. c). Pemasukan dokumen prakualifikasi. d). Evaluasi dokumen prakualifikasi. e). Penetapan hasil prakualifikasi. f). Pemberitahuan hasil prakualifikasi. g). Masa sanggah prakualifikasi. h). Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung. i). Penjelasan. j). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya. k). Pemasukan penawaran. 1). Pembukaan penawaran. m).Evaluasi penawaran. n). Penetapan pemenang. o). Pemberitahuan penetapan pemenang. p). Masa sanggah. q). Penunjukan pemenang. r). Penandatanganan kontrak. d. Penunjukan Langsung 1). Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualiflkasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan / penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan kontrak. pengalokasi waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 2). Prosedur tennis pemilihan pengadaan barang /jasa pemborongan dengan penunjukan langsung dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a). Undangan kepada peserta terpilih. b). Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung.
c). Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualiflkasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan. d). Pemasukan penawaran. e). Evaluasi penawaran. f). Negosiasi tennis maupun biaya. g). Penetapan / penunjukan penyedia barang /jasa. h). Penandatanganan kontrak. e. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran 1). Kriteria dan Tata Cara Evaluasi a). Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata acara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada selurah peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran. b). Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding}; c). Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada calon penyedia barang/jasa sebelum pembukaan penawaran; d). Untuk hal-hal tertentu, calon penyedia barang/jasa mungkin perlu dimintai konfirmasi, untuk membuat pernyataan kesanggupannya, misalnya apabila masa berlakunya surat jaminan penawaran telah habis. Dalam hal tersebut calon penyedia barang/jasa diminta konfirmasi mengenai kesanggupan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya ; e). Dalam pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan Post Bidding. 2). Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga perlu diperhatikan : a). HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran; b). Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menetukan harga evaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang. c). Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran
alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif 3). Evaluasi Penawaran a). Evaluasi Penawaran untuk pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya: (1) Sistem gugur Evaluasi Penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya. Urutan proses penilaian dengan system ini adalah sebagai berikut: (a) Evaluasi Administrasi • Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; •
Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
•
Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
(b) Evaluasi teknis •
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;
• Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
yang
• Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur) (c) Evaluasi harga •
Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
•
Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimuali dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai pemenang.
(2) Sistem nilai (merit point system) Evaluasi penawaran dengan system nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan system ini adalah sebagi berikut: (a) Evaluasi Administrasi. • Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
• Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini haras berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); • Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. (b) Evaluasi Teknis dan Harga • System ini menggunakan pendekatan/metode kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; •
Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran.
•
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi;
• Bila menggunakan nilai ambatlg batas lulus (Passinggrade) hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. • Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai diatas atau sama dengan nilai ambang batas lulus (Passing grade). (3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomi (Ekonomi Life Cycle Cost) Evaluasi penawaran dengan system penilaian biaya selama umur ekonomis khususnya dilakukan untuk pengadaan barang/peralatan yang memperhitungkan faktor-faktor : umur ekonomis, harga, biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu adapun urutan proses penilaian dengan system ini adalah sebagai berikut: (a) Evaluasi Administrasi •
Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
•
Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
•
Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
(b) Evaluasi Teknis dan Harga •
Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut;
•
Sistem ini diterapkan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi;
•
Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan
•
Unsur harga tersebut dikonversikan kedalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara professional;
•
Berdasarkan hasul evaluasi tersebut, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah;
• Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price}, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja) L. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI 1. Pemilihan jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalam keadaan tertentu pemilihan jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung. 2. Seleksi umum merupakan metode pemilihan jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dan / atau satu Surat Kabar propinsi. 3. Seleksi terbatas merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang komplek dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dan / atau Surat Kabar Propinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 4. Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang - kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional. 5. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungj awabkan. 6. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum / seleksi terbatas dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) wajib diumumkan sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dan satu Surat Kabar Propinsi dilokasi kegiatan bersangkutan. 7.
Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), wajib diumumkan sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Propinsi dilokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang - kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang - kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultansi.
M. KEGAGALAN PELELANGAN / SELEKSI 1. Pelelangan Umum dan Terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila: a. Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; /atau b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;dan atau c. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia. 2. Seleksi Umum dan Terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila: a. Jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; /atau b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;atau c.
Negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui / menyepakati klarifikasi dan negosiasi.
3. Pelelangan / seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila : a. Sanggahan dari penyedia barang / jasa ternyata benar; b. Pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan. c. Apabila pelelangan / seleksi dinyatakan gagal, maka panitia / pejabat pengadaan segera melakukan / seleksi ulang. d. Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung e. Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang / jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung. f. Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses Penunjukan langsung. g. Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. h. Apabila dalam seleksi umum / terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. i. Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. j. Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. k. Apabila dalam seleksi umum / terbatas ulang jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. l. Pejabat Pembuat Komitmen dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta lelang / seleksi bila penawarannya ditolak atau pelelangan / seleksi dinyatakan gagal.
N. PENETAPAN PEMENANG 1. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang penyedia barang / jasa. ditetapkan sebagai berikut: a. Dilingkungan Sekretariat Daerah 1). Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) dapat ditetapkan oleh Asisten Administrasi selaku Kuasa Pengguna. 2). Nilai Pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan oleh Sekertaris Daerah. b. Dilingkup Badan / Dinas / Satuan Kerja lainnya ditetapkan oleh Kepala Badan / Dinas / Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan. c. Dilingkup Pemerintah Kabupaten nilai diatas Rp.50.000.000.000,-(Lima Puluh Milyar Rupiah} ditetapkan oleh Bupati. d. Rumah Sakit Umum Daerah / Perusahaan Daerah. 1). Nilai Pelelangan sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan oleh Direktur / Direktur Utama. 2). Nilai Pelelangan diatas Rp.50.000.000.000,-(I/ma Puluh Milyar Rupiah) ditetapkan oleh Direktur / Direktur Utama dengan Persetujuan Bupati. O. KONTRAK 1. Jenis Kontrak Kerja a. Sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pengadaan barang / jasa, yang dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara penyedia barang / jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang disebut kontrak. Sedangkan system kontrak dimaksud dibedakan sebagai berikut: 1). Berdasarkan Imbalan : a). Kontrak Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Kontrak Lump Sum dilaksanakan untuk pekerjaanpekerjaan yang sejak tahap perencanaan sudah dapat dihitung besarnya volume pekerjaan. b). Kontrak harga Satuan (unit Price) adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknik tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa. Kontrak Harga Satuan dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sejak tahap perencanaan tidak dapat dihitung besarnya volume pekerjaan secara pasti. c). Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lumpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan d). Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. e). Kontrak Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi atau pemborongan tersebut. 2). Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan a). Kontrak tahun tunggal adalah Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. b). Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati. 3). Berdasarkan jumlah pengguna barang /jasa: a). Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu Kegiatan dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. b). Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa kegiatan dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. 2. Isi Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat; b. Pokok pekerjaan diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang /jasa yang diperjanjikan; c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian; d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarai-syafat perribayaran; e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta serta syarat-syarat penyerahannya; g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban; i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa; k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan; n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan; o. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Penandatanganan Kontrak dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: a.
Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia Barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Untuk pekerj aan j asa konsultansi tidak diperlukan j aminan pelaksanaan c. Untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp.5.000.000,-(I/ma Juta Rupiah} bentuk kontrak cukup dengan Kwitansi berrheterai secukupnya. d.
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bentuk koritrak berupa SPK tanpa jaminan.
e.
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) , bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.
f. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan Satuan Kerja yang bersangkutan atau instansi lainnya. g. Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puliih Millar Rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang professional. 4. Hak dan tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut: a. Setelah penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. b. Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari Pejabat Pembuat Komitmen c. Penyedia barang/jasa, dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. d. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. e. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. 5. Perubahan dokumen kontrak dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kontrak atau amandemen kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga merubah lingkup pekerjaan dalam kontrak b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. d. Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut P. PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
1. Kriteria Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan swakelola adalah sebagai berikut: a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tehnis Sumber Daya Manusia Satuan Kerja yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau; b.
Pekerjaan yang operas! setempat;dan/atau
dan
pemeliharaannya
memerlukan
partisipasi masyarakat
c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d.
Pekerjaan yang secara rinci / detail tidak dapat dihitung / ditentukan lebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f.
Pekerjaan untuk kegiatan percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pertgembangan tehnologi / metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ; dan/atau
g.
Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah, pengujian di laboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Ilmiah Pemerintah
h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi daerah. 2. Kegiatan dalam Satuan Kerja pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja oleh karena itu dalam penetapan pelaksanaan pekerjaan secara swakelola merupakan kewenangan Kepala Satuan Kerja sepanjang memenuhi kriteria dan persaratan pekerjaan swakelola. 3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode swakelola dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: a. Menetapkan sasaran rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan; b.
Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai.
c.
Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan kedalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian.
d. Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan. e. Semua langkah diatas dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Swakelola. 4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola memuat hal-hal sebagai berikut: a.
Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan serta jumlah tenaga yang diperlukan ;
b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. Produk yang dihasilkan; d. Besarnya pembiayaan. 5. Penyusunan Jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan secara swakelola adalah sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen membantu pelaksanaan kegiatan membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
b. Jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang mulai hingga berakhirnya pelaksanaan pekerj aan/kegiatan;
meliputi
waktu
c. Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerj aan/kegiatan. 6. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan / kegiatan a. Pejabat Pembuat Komitmen membuat rincian biaya pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. b. Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; c.
Dalam hal diperlukan tenaga ahli / peralatan / bahan tertentu maka dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri.
7. Penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan waktu untuk proses : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sedangkan pengalokasian waktu dalam proses Swakelola diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 8. Pelaporan pekerj aan swakelola dilakukan sesuai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan penggunaan keuangan yang dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen sekurang - kurangnya setiap bulan sekali.. Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan melaporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada Kepala Satuan Kerja dan selanjutnya Kepala Satuan Kerja melaporkan kemajuan realisasi fisik dan keuangan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati. 9. Pelaksana kegiatan Swakelola dibedakan sebagai berikut: a. Swakelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjaan, dan diawasi sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakan tenaga sendiri , dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan; Dalam hal pelaksanaan swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1). Pengadaan barang/ jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu lelang umum, lelang terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung ; 2). Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong ; 3). Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan ; 4). Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; 5). Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan; 6). Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan; 7). Pencapaian terget fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 8). Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (Universitas Negeri ,Lembaga Penelitian / Ilmiah Pemerintah, Lembaga Pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Satuan Kerja Penggguna Anggaran, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran; Dalam hal pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana perlu mengikuti ketentuan ketentuan sebagai berikut: 1). Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu lelang umum, lelang terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung; 2). Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; 3). Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola; 4). Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan; 5). Penggunaan tenaga, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; 6). Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan; 7). Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan; 8). Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 9). Pengawasan pekerjaan fisik dildpangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan c. Swakelola oleh penerima, hibah adalah pekerjaan yang perehcanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah, Untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan / surat kuasa; Pertanggungjawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada pengguna; Dalam hal pelaksana swakelola oleh penerima, hibah perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1). Pengadaan barang, jasa lainnya peralatan / suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah dengan mengacu pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; 2). Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a). 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap. b). 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) 3). Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait;
4). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah. Q. PELAPORAN. 1. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban membuat laporan mingguan tentang perkembangan / kemajuan pelaksanaan kegiatan yang metijadi tanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja. 2. Kepala Satuan Kerja membuat laporan bulanan tentang hasil pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi rugas tangungjawabnya kepada Bupati dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan dan Instansi / lembaga terkait. Laporan meliputi perkembangan phisik, penggunaan keuangan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah pemecahan yang telah dilakukan. 3. Bagian Administrasi Pembangunan membuat rekapitulasi laporan masing -masing Satuan Kerja dan selanjutnya mengadakan evaluasi serta melaporkan kepada Bupati. R. PENGENDALIAN 1. Pengendalian Dalam Lingkup Kegiatan a. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian dilapangan, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengawas lapangan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan teknis konstruksi c. Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait agar permasalahan yang ada segera dapat diatasi. 2. Pengendalian Dalam Lingkup Kabupaten a.
Dalam rangka pembinaan dan pengandalian ditingkat Kabupaten Bupati melimpahkan Kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan / Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi
b. Pengendalian mencakup proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. c. Kepala satuan kerja bertanggungjawab terhadap pengendalian seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup Satuan Kerjanya. d. Jika timbul ketidak sesuaian antara rencana dan pelaksanaan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan / Kepada Bagian Administarsi Pembangunan selaku pengendali Kegiatan segera mengambil langkah - langkah mengatasi masalah tersebut sesuai dengan kewenangan. Jika penyelesaian berada diluar kewenangan, segera melaporkan kepada Bupati. S. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pelaksana Kegiatan dilakukan secara internal dan eksternal, antara lain : a.
Pengawasan melekat oleh Kepala Satuan Kerja yang dilakukan secara terus menerus terhadap keseluruhan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
b.
Badan Pengawas Kabupaten berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap proses Pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai dari APBD sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada Bupati dan instansi terkait.
c.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing, yaitu : 1). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2). Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bila diperlukan. 3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
d. Pengawasan oleh masyarakat yang berfungsi: 1). Sebagai barometer untuk mengukur kepercayaan publik terhadap kinerja aparat. 2). Memberikan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan. 3). Memberikan masukan untuk perbaikan - perbaikan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. T. SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN PENYERAHAN HASlL KEGIATAN PEMBANGUNAN 1. Serah terima pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak) dalam hal ini penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan penyerahan pekerjaan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan apabila hasil pemerikaan terjadi kekurangan penyedia barang / jasa harus memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja. 3. Penyedia barang / jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak. 4. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan, dan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan. 5. Setelah masa pemeliharaan berahkir dan pekerjaan telah diterima sesuai dengan ketentuan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen mengembalikan jaminan Pemeliharaan kepada penyedia barang /jasa. 6. Kepala Satuan kerja berkewajiban melaporkan dan atau menyerahkan hasil kegialan fisik yang telah selesai kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Perlengkapan untuk diinventarisir sebagai asset daerah. 7. Sebelum diterima dan dimasukkan sebagai asset daerah barang/bangunan yang akan diserahkan harus diperiksa dahulu oleh panitia pemeriksa barang daerah dan dibuat berita acara pemeriksaan.
BUPATI NGAWI,
HARSONO
