Buku Perda RTRW Kabupaten Nagekeo

Buku Perda RTRW Kabupaten Nagekeo

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011 -‐ 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NAGEKEO Menimbang

: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-‐Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam rencana tata DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 5


ruang kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-‐2031; Mengingat

: 1.

Undang-‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

2.

Undang-‐Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3.

Undang-‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-‐Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.

Undang-‐Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5.

Undang-‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 6


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-‐Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

7.

Undang-‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-‐Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-‐Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9.

Undang-‐Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-‐Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 7


11. Undang-‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-‐Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 8


Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Nagekeo

(Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Nagekeo

(Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 3; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO dan BUPATI NAGEKEO MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011 -‐ 2031


| 9


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

3.

Bupati adalah Bupati Nagekeo.

4.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-‐Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.

6.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

7.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo.

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-‐pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.


| 10


13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang. 14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya. 17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan. 20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 21. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 11


25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 28. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan. 29. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 30. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 32. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.


| 12


33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 34. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL. 35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 40. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan. 41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 42. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi 43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-‐ anak sungai, yang berfungsi menampung,menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 13


batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 44. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disebut KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-‐batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Penetapannya lokasi dan Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. 45. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-‐hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Nagekeo dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 47. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah istilah teknis untuk menara telekomunikasi dalam sistem jaringan nirkabel. 48. Koefisien dasar bangunan, selanjutnya disingkat KDB, adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil. 49. Koefisien lantai bangunan, selanjutnya disingkat KLB, adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil. 50. Koefisien dasar hijau, selanjutnya disingkat KDH, adalah perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil. 51. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-‐rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.


| 14


52. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-‐rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 53. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-‐rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 54. Sungai adalah tempat-‐tempat dan wadah-‐wadah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 55. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. 56. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibendungnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur / badan / palung / sungai. 57. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas. 58. Sampah adalah distribusi pelayanan pembuangan / pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas. 59. Air limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 15


Pasal 2 (1)

Lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh ruang Kabupaten Nagekeo dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara sebagaimana tergambar pada peta dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2)

Kabupaten Nagekeo memiliki luas wilayah kurang lebih 141.036 (seratus empat puluh satu ribu tiga puluh enam) hektar.

(3)

Batas-‐batas wilayah Kabupaten Nagekeo meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores; b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ende; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada.

(4)

Lingkup wilayah Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

kecamatan Mauponggo;

b.

kecamatan Keo Tengah;

c.

kecamatan Nangaroro;

d.

kecamatan Boawae;

e.

kecamatan Aesesa;

f.

kecamatan Aesesa Selatan; dan

g.

kecamatan Wolowae. Pasal 3

Muatan RTRW Kabupaten Nagekeo meliputi: a.

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;

b.

rencana struktur ruang;

c.

rencana pola ruang;

d.

penetapan kawasan strategis;

e.

arahan pemanfaatan ruang; dan


| 16


f.

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten Nagekeo bertujuan untuk “mewujudkan Kabupaten Nagekeo sebagai sentra komoditas pertanian Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan yang didukung oleh agropolitan yang integratif, agroindustri, dan pertambangan ramah lingkungan.” Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. pemantapan sistem pusat kegiatan berbasis agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan; b. pengembangan pusat-‐pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergi antara pusat pengembangan utama di ibukota Kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan; c. pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara dalam mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah serta mendukung pengembangan agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan; d. pengoptimalisasian dan peningkatan jangkauan pelayanan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah;


| 17


e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi; f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan; g. penetapan dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan pertumbuhan wilayah Kabupaten; dan h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 6

(1) Strategi pemantapan sistem pusat kegiatan berbasis agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan yang tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi; b. meningkatkan pertanian berbasis tanaman pangan pada wilayah yang berpotensi; c. mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian; d. memantapkan fungsi pusat agropolitan; e. mengembangkan prasarana wilayah yang menghubungkan sentra-‐ sentra produksi pertanian unggulan; f. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-‐ pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional; g. memantapkan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri dari lembaga tani dan lembaga keuangan;


| 18


h. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan ternak unggulan sebagai satu kesatuan sistem; i. meningkatkan potensi perdesaan berbasis agroindustri persawahan garam; j. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk industri garam; k. memantapkan sentra-‐sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agropolitan dan agroindustri; l. memantapkan fungsi masing-‐masing kawasan agropolitan dan agroindustri; m. memantapkan kawasan pertambangan ramah lingkungan; n. meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertambangan; dan o. mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan penunjang potensi kawasan. (2) Strategi pengembangan pusat-‐pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergi antara pusat pengembangan utama di ibukota Kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. mengembangkan perkotaan Mbay sebagai perkotaan dengan fungsi utama pemerintahan, agropolitan, agroindustri, dan pendidikan dan Perkotaan Boawae yang menjadi pusat pengembangan agropolitan, pendidikan, pelayanan skala kecamatan dan pusat transportasi kecamatan; b. memantapkan pusat-‐pusat kegiatan secara berhierarki; c. mempersiapkan perkotaan Mbay sebagai perkotaan yang ditunjang perkembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun; dan d. mengembangkan pusat-‐pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai inti kawasan agropolitan dan pertambangan ramah lingkungan. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 19


(3) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara dalam mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah serta mendukung pengembangan agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk mendukung sistem agropolitan dan agroindustri; b. mengembangkan terutama infrastruktur jalan untuk mendukung sistem pertambangan ramah lingkungan; c. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan; d. memperbaiki jalan kolektor primer; e. mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan; f. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; g. meningkatkan areal pangkalan kendaraan menjadi terminal tipe B di kota Mbay; h. memindahkan dan mengembangkan terminal ke lokasi yang sesuai; i. meningkatkan infrastuktur pelabuhan angkutan; j. meningkatkan infrastuktur pelabuhan perikanan; k. meningkatkan rute/jangkauan pelayaran Pelabuhan Laut Marapokot ke wilayah kabupaten lain, terutama difokuskan ke seluruh kabupaten sebelah utara di Pulau Flores, sebagai pelabuhan angkutan barang/manusia; l. meningkatkan rute/jangkauan Pelabuhan Laut Marapokot II Kecamatan Mauponggo ke wilayah kabupaten lain, terutama difokuskan ke seluruh kabupaten di Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, maupun Pulau Rote sebagai pelabuhan perikanan;


| 20


m. meningkatkan aksesibilitas ke bandara terdekat melalui peningkatan akses jalan yang menghubungkan ke lokasi tersebut, dan peningkatan armada angkutan ke/dari tempat tersebut; dan n. mengupayakan pembangunan eks Bandara Surabaya II untuk menjadi bandara andalan Kabupaten. (4) Strategi pengoptimalisasian dan peningkatan jangkauan pelayanan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. memperluas jaringan prasarana energi dan mengembangkan jaringan baru hingga ke pelosok; b. mengembangkan sumber daya energi; c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan energi; d. mengembangkan sistem penyediaan listrik setempat misalnya melalui mikro hidro. e. menyediakan tower BTS yang digunakan secara bersama menjangkau hingga ke pelosok perdesaan; f. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; g. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler; h. menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern; i. membangun teknologi telekomunikasi pada wilayah-‐wilayah pusat pertumbuhan; j. membentuk

jaringan

telekomunikasi

dan

informasi

yang

menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten; k. meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; l. melindungi sumber-‐sumber mata air dan daerah resapan air; m. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cek dam pada kawasan potensial; DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 21


n. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; o. membangun dan memperbaiki pintu-‐pintu air; p. melakukan pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) skala lokal dan regional; q. melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan; r. pengoptimalisasian sistem pengolahan sampah; s. melakukan pengolahan sampah untuk mendukung pertanian; t. meminimalisir penggunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah; u. memanfaatkan ulang sampah yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan v. mengolah sampah organik menjadi kompos. (5) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a.

meningkatkan kelestarian hutan lindung untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup dilakukan dengan : 1.

memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mengalami alih fungsi dan menetapkan lokasi pelestarian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS;

2.

melakukan rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;

3.

mengelola kawasan sekitar hutan lindung dengan prinsip hutan kemitraan, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, panen dan pascapanen untuk keberhasilan program dalam jangka waktu yang panjang;


| 22


4.

melarang dan mencegah pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung; dan

5.

mengembalikan fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.

b.

melindungi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dilakukan dengan : 1.

melarang atau mencegah kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung;

2.

mengendalikan kegiatan budidaya yang telah ada dengan pembatasan perkembangan serta pengembalian fungsi lindungnya; dan

3.

mengendalikan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan sekitarnya.

c.

melakukan upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada kawasan perlindungan setempat serta menempatkan kawasan lindung spiritual dilakukan dengan : 1.

membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat dalam bentuk jalur hijau;

2.

mencegah aktivitas perusakan, pengendalian pencemaran dan peningkatan upaya konservasi laut, pesisir serta rehabilitasi ekosistem yang rusak;

3.

melindungi kawasan sepanjang sempadan sungai untuk kawasan terbangun;

4.

melindungi sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas air;

5.

melindungi sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; dan


| 23


6.

mengamankan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dan situs purbakala.

d.

memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dilakukan dengan: 1.

melindungi ekosistem flora dan fauna khas Kabupaten;

2.

melestarikan budaya masyarakat setempat dalam satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat; dan

3.

melaksanakan kerjasama antar wilayah dalam penanganan cagar budaya.

e.

menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung dilakukan dengan: 1.

mencegah pemanfaatan kawasan yang rawan terhadap bencana longsor, gelombang pasang, banjir, dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;

2.

mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalisir akibat gelombang pasang;

3.

menata daerah lingkungan sungai seperti penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai serta peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir; dan

4.

melaksanakan

upaya

mitigasi

bencana

menyangkut

perencanaan dan perumusan kebijakan yang bersifat antisipatif. f.

memantapkan

wilayah

kawasan

lindung

geologi

dengan

pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif dilakukan dengan: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 24


1.

menata kawasan rawan bencana geologi dengan peruntukan non terbangun;

2.

mengembangkan kegiatan pariwisata pengetahuan yang terkait dengan geologi; dan

3.

mengembangkan tanaman keras sebagai perlindungan dan peresapan air untuk peningkatan cadangan air tanah.

g.

memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam dilakukan dengan : 1.

menetapkan kawasan sebagai objek wisata dan penelitian saat terjadi pengungsian satwa; dan

2.

memelihara habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara.

(6) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a.

mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dilakukan dengan: 1.

memanfaatkan

hasil

hutan

produksi

terbatas

yang

eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih; 2.

dilakukan dengan hasil hutan yang eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih maupun tebang habis untuk kawasan hutan produksi tetap; dan

3.

memberi cadangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk penggunaan lain, dapat dikonversi untuk pengelolaan non-‐kehutanan.

b.

mengembangkan kawasan pertanian dilakukan dengan: 1.

meningkatkan

peran,

efisiensi,

produktivitas

yang

berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, serta mempertahankan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah untuk pertanian lahan basah; DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 25


2.

mengembangkan kawasan pertanian lahan kering/tegalan dengan penanaman tanaman tahunan yang produktif;

3.

mengembangkan kawasan pertanian hortikultura dengan sistem agropolitan dan mengembangkan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya serta melakukan pemasaran skala nasional dan ekspor ke luar negeri;

4.

penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

5.

mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;

6.

mengembangkan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi;

7.

mengembangkan kawasan-‐kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;

8.

mengembangkan pasar produksi perkebunan; dan

9.

mengolah hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

c.

mengembangkan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah beberapa komoditi yang potensial, sementara untuk di kawasan perikanan di wilayah pesisir dilakukan dengan: 1.

mengendalikan dan membatasi pemanfaatan lahan pantai (pesisir) untuk kegiatan budidaya;

2.

mengendalikan metode budidaya yang berbasis kelestarian sumberdaya pesisir;

3.

menggunakan teknologi dalam kegiatan usaha budidaya perikanan; dan

4.

meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada kegiatan usaha masyarakat pertambakan.


| 26


d.

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi, hidrogeologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

e.

mengembangkan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan: 1.

mengembangkan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;

2.

mengembangkan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

3.

mengembangkan

ekonomi

dan

perdagangan

dengan

pengutamaan usaha kecil menengah; dan 4.

menetapkan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

f.

menentukan wisata unggulan daerah, pelestarian lingkungan, promosi serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian objek wisata dan daya jual maupun daya saing;dan

g.

mengembangkan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan: 1.

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;dan

2.

membatasi pengembangan permukiman dan kawasan terbangun lainnya pada kawasan lindung untuk permukiman perdesaan.

(7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan pertumbuhan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a.

mengembangkan kawasan strategis ekonomi melalui optimalisasi KAPET Mbay di kota Mbay sebagai pusat kawasan ekonomi dan didukung oleh kecamatan-‐kecamatan lain dilakukan dengan:


| 27


1. mengoptimalkan fungsi lahan produktif pengembangan kawasan melalui

peningkatan

nilai

ekonomis

kawasan

dengan

agropolitan; 2. mengarahkan sub kawasan pertanian menjadi kawasan pertanian terpadu dengan peningkatan produktifitas pertanian, peternakan, dan perikanan; 3. mengoptimalkan fungsi lahan potensial sebagai lahan padang garam yang tersebar di semua lokasi dan pada umumnya berbatasan dengan hutan mangrove; 4. meningkatkan kegiatan sektor pertambangan selain untuk kegiatan penggalian yang hasilnya lebih banyak digunakan untuk sektor konstruksi; 5. meningkatkan komoditas unggulan, sarana dan prasarana pendukung proses produksi; 6. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; 7. meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya; 8. melaksanakan kerjasama dengan pihak investor, terkait pemberian kredit/modal usaha;dan 9. mengidentifikasi potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan dan penetapan kawasan ekonomi khusus baru. b.

mengendalikan perkembangan ruang sekitar kawasan strategis perkotaan dilakukan dengan: 1. menetapkan batas pengaruh kawasan strategis kabupaten;dan 2. menetapkan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-‐masing kawasan.

c.

meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya dilakukan dengan:


| 28


1. mengembangkan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian dan pendidikan; 2. melestarikan kawasan sekitar serta memberikan gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan objek/situs tersebut; 3. membina masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah; 4. mengendalikan kawasan sekitar kawasan strategis sosial dan budaya secara ketat;dan 5. mengendalikan perkembangan kawasan sekitar situs cagar budaya. d.

meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan dilakukan dengan: 1. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan; 2. melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung; 3. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya; 4. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung; dan 5. mengembangkan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung dengan mengizinkan pemanfaatan untuk objek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup, dan/atau pemanfaatan mangrove dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.


| 29


(8) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi: a.

menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b.

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c.

mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

d.

turut serta menjaga dan memelihara aset-‐aset pertahanan. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 7

(1)

(2)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nagekeo meliputi : a.

rencana sistem perkotaan wilayah; dan

b.

rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Pasal 8

(1)

Rencana sistem perkotaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: a.

PKL;


| 30


(2)

b.

PKLp;

c.

PPK; dan

d.

PPL.

PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perkotaan Mbay yang terletak di Kecamatan Aesesa.

(3)

PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Boawae yang meliputi wilayah Kelurahan Nagesapadhi, Kelurahan Natanage, Kelurahan Olakile, Kelurahan Natanage Timur, Kelurahan Nageoga, Kelurahan Wolopogo dan Kelurahan Rega.

(4)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan perkotaan:

(5)

a.

Mauponggo di Kecamatan Mauponggo;

b.

Mbaenuamuri di Kecamatan Keo Tengah;

c.

Nangaroro di Kecamatan Nangaroro;

d.

Tengatiba di Kecamatan Aesesa Selatan; dan

e.

Tendakinde di Kecamatan Wolowae.

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi desa: a.

Nagerawe di Kecamatan Boawae;

b.

Sawu di Kecamatan Mauponggo;

c.

Maukeli di Kecamatan Mauponggo;

d.

Wajo di Kecamatan Keo Tengah;

e.

Tonggo di Kecamatan Nangaroro;

f.

Langedhawe di Kecamatan Aesesa Selatan;

g.

Anakoli di Kecamatan Wolowae; dan

h.

Marapokot di Kecamatan Aesesa. Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Skala Kabupaten Pasal 9

Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 31


a.

rencana sistem prasarana utama; dan

b.

rencana sistem prasarana lainnya. Paragraf 1 Rencana Sistem Prasarana Utama Pasal 10

(1)

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara.

(2)

Rencana sistem prasarana utama digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 11

(1)

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. jaringan jalan, terminal, dan rute angkutan; dan b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(2)

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer; b. jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruas-‐ruas jalan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3)

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa terminal penumpang tipe B di Kecamatan Aesesa.

(4)

Rute angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa pengembangan angkutan penumpang dengan trayek:


| 32


a. Kota Bajawa di Kabupaten Ngada -‐ Kecamatan Golewa di Kabupaten Ngada -‐ Kecamatan Boawae -‐ Kecamatan Nangaroro -‐ Ende di Kabupaten Ende – Maumere di Kabupaten Sikka; b. Kecamatan Aesesa -‐ Kecamatan Nangaroro -‐ Ende di Kabupaten Ende -‐ Maumere di Kabupaten Sikka; c. Kecamatan Aesesa -‐ Kecamatan Wolowae -‐ utara Kabupaten Ende ke arah Maumere di Kabupaten Sikka; d. Kecamatan Aesesa -‐ Kecamatan Boawae -‐ Kota Bajawa di Kabupaten Ngada; dan e. Kecamatan Aesesa -‐ Kecamatan Riung di Kabupaten Ngada -‐ Kota Bajawa di Kabupaten Ngada. (5)

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan Marapokot Mbay di Kecamatan Aesesa sebagai pelabuhan penyeberangan antar pulau dan lintas provinsi dari Kabupaten Nagekeo. Pasal 12

(1)

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi : a. tatanan kepelabuhanan;dan b. alur pelayaran.

(2)

Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Marapokot di Kecamatan Aesesa dan Pelabuhan Marapokot II di Kecamatan Mauponggo yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan.

(3)

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas alur pelayaran dari wilayah Kabupaten menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan daerah lain di Kawasan Timur maupun Barat Indonesia.


| 33


Pasal 13 (1)

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

(2)

a.

tatanan kebandarudaraan; dan

b.

ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Surabaya II peninggalan Jepang di Kecamatan Aesesa yang akan dikembangkan menjadi bandar udara domestik dan internasional yang mendukung sistem transportasi udara di Kabupaten dan wilayah sekitarnya.

(3)

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa rute penerbangan yang akan dikembangkan menuju bandar udara terdekat yang ada dalam maupun luar wilayah provinsi nusa tenggara timur.

(4)

Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara. Paragraf 2 Rencana Sistem Prasarana Lainnya Pasal 14

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a.

rencana sistem jaringan energi;

b.

rencana sistem jaringan telekomunikasi;

c.

rencana sistem jaringan sumber daya air; dan

d.

rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Pasal 15

(1)

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi : a. pembangkit tenaga listrik; dan


| 34


b. jaringan prasarana energi. (2)

Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: a. PLTD Aesesa di Kecamatan Aesesa; b. PLTD Tendakinde di Kecamatan Wolowae;dan c. PLTD Kotakeo di Kecamatan Nangaroro.

(3)

Pengembangan prasarana untuk pengembangan listrik meliputi: a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di pertemuan-‐pertemuan sungai besar antara lain di Kecamatan Aesesa; b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada daerah-‐ daerah terpencil;dan c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten.

(4)

Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa gardu induk di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa dan gardu distribusi yang tersebar di seluruh kecamatan.

(5)

Rencana sistem jaringan energi digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 16

(1)

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. sistem jaringan kabel; dan b. sistem jaringan nirkabel.

(2)

Sistem jaringan kabel dan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.


| 35


(3)

Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BTS yang digunakan secara bersama meliputi: a. BTS Aeramo, Tedamude, Danga dan Nggolonio di Kecamatan Aesesa; b. BTS Kelewae di Kecamatan Boawae; c. BTS Wuliwalo di Kecamatan Mauponggo; d. BTS Ua di Kecamatan Keo Tengah; e. BTS Nataute di Kecamatan Nangaroro; f. BTS Tendakinde di Kecamatan Wolowae;dan g. BTS Renduteno di Kecamatan Aesesa Selatan.

(4)

Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 17

(1)

Rencana sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi: a. wilayah sungai strategis nasional; b. jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten; c. daerah irigasi; d. prasarana air baku untuk air bersih; e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;dan f. sistem pengendalian banjir.

(2)

Wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu wilayah sungai Aesesa.

(3)

Jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. DAS Aesesa seluas 56.189 (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar; b. Bendung Sutami di Kecamatan Aesesa seluas 3 (tiga) hektar;


| 36


c. Waduk Ngabatata di Kecamatan Aesesa Selatan dan Waduk Mbay di Kecamatan Aesesa; d. Embung, meliputi: 1. Embung Tedakisa, Tedamude, Perenganting, Sangabenga, Aeramo, Pakicaka, Boanio di Kecamatan Aesesa; 2. Embung Maladhawe di Kecamatan Aesesa Selatan; 3. Embung Dheresia, Gero, Nagerawe dan Tedamude di Kecamatan Boawae; 4. Embung Dhusera, Gupie, Wolokisa, Malalade, Kadha Ebo, Oki, Malanunu dan Beku di Kecamatan Nangaroro; 5. Embung Anakoli, Aemata, Ratedao di Kecamatan Wolowae; dan 6. Embung potensial lainnya di setiap kecamatan. e. Mata air, meliputi: 1. Mata air Lowomeli di Kelurahan Ratongamobo, Wugha-‐wugha I di Kelurahan Dhawe, Aekeda dan Liaoro di Desa Ngegedhawe, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Aesesa; 2. Mata air Labosile dan Ae A Ubu di Desa Kelimado, dan Napu Tere di Desa Rendubutowe, Tabalape di Desa Ngegedhawe dengan wilayah pelayanan Kecamatan Aesesa Selatan; 3. Mata air Ae Lade, Ae A, Oki Oja, Kusu Koso, Ae Eti, Ae Menge di desa Kelimado, Ae Te di Desa Raja, Locolabo di Desa Wea Au, Oki Kemo di Kelurahan Rega, Ae Ca di Desa Wolowea, Mata Toyo di Desa Solo, Pisa Meka di Kelurahan Nagesapadhi, Ae Lade dan Pisa di Kelurahan Nageoga, Mata Wala dan Mata Dhuge di Kelurahan Natanage dengan wilayah pelayanan Kecamatan Boawae; 4. Mata air Teo Dhae dan Eko Dhe di Desa Sawu, Aelabo dan Aeleba di desa Wuliwalo, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mauponggo;


| 37


5. Mata air Oki Puu Teye di Desa Totomala, dan Mata Konge di Desa Tendatoto, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Wolowae; dan 6. Mata air Dowodambo di desa Woewutu, Ae Tele di Kelurahan Nangaroro, Matamobo Di desa Ulupulu, Soba di desa Woedoa, Ae Seli I dan Ae Seli II di desa Kotakeo dengan wilayah pelayanan Kecamatan Nangaroro. (4)

Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan waduk, embung dan sungai dengan luas kurang lebih 14.562 (empat belas ribu lima ratus enam puluh dua) hektar ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5)

Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. unit Aesesa yang bersumber dari Wugha-‐wugha 1 dan Lowo Meli; b. unit Boawae yang bersumber dari Ae Lade, Ae A dan Oki Oja; c. unit Nangaroro yang bersumber dari Dowo Dambo; dan d. unit Mauponggo yang bersumber dari Teo Dhae dan Eko Dhe.

(6)

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan air bersih yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum.

(7)

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa sistem pengendalian banjir Kota Mbay yaitu rencana drainase perkotaan secara terpadu.

(8)

Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


| 38


Pasal 18 (1)

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi: a. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan b. rencana jalur evakuasi bencana.

(2)

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. rencana sistem jaringan persampahan; dan b. rencana sistem pengolahan limbah.

(3)

Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan metode sanitary landfill di Towak Kecamatan Aesesa dan di Dhereisa Kecamatan Boawae.

(4)

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya yang digunakan lintas wilayah administratif meliputi: a. kerjasama

antar

wilayah

dalam

hal

pengelolaan

dan

penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; b. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis; c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis; dan d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan. (5)

Upaya penanganan permasalahan limbah khusus rumah tangga dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi: a. pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan kepada pemenuhan fasilitas instalasi pengolahan limbah tinja dan instalasi pengolahan air limbah pada masing-‐masing Kepala Keluarga;dan b. pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap Kepala Keluarga serta fasilitas sanitasi umum.


| 39


(6)

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jalur evakuasi bencana banjir memanfaatkan jaringan jalan menuju fasilitas umum dan lapangan terbuka yang bebas banjir di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae; b. jalur evakuasi bencana tanah longsor memanfaatkan jaringan jalan menuju fasilitas umum dan lapangan terbuka yang bebas tanah longsor di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, dan Kecamatan Keo Tengah; dan c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami memanfaatkan jaringan jalan menuju fasilitas umum dan lapangan terbuka yang bebas gelombang pasang dan tsunami di Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Aesesa, Kecamatan Wolowae, dan kecamatan lainnya.

(7)

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi : a. kawasan lindung;dan b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 40


Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 20 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi: a.

kawasan hutan lindung;

b.

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c.

kawasan perlindungan setempat;

d.

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

e.

kawasan rawan bencana alam;

f.

kawasan lindung geologi;

g.

Kawasan Lindung lainnya. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 21

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas total kurang lebih 11.071 (sebelas ribu tujuh puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Boawae, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Wolowae dan Kecamatan Aesesa. Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 22 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 56.189 (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 41


Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 23 (1)

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dengan luas kurang lebih 6.051 (enam ribu lima puluh satu) hektar meliputi:

(2)

a.

kawasan sempadan pantai;

b.

kawasan sempadan sungai;

c.

kawasan sekitar danau/waduk;

d.

kawasan sekitar mata air;

e.

kawasan lindung spiritual;dan

f.

kawasan kearifan lokal lainnya.

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.016 (seribu enambelas ) hektar, meliputi: a.

kawasan di sepanjang pesisir pantai utara yang meliputi wilayah Kecamatan Aesesa dan Wolowae;dan

b.

kawasan di sepanjang pesisir pantai selatan yang meliputi wilayah Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah dan Nangaroro.

(3)

Kawasan sempadan pantai di sepanjang pesisir pantai utara dan pantai selatan memiliki ketentuan : a.

daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b.

daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(4)

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.420 (tiga ribu empat ratus duapuluh) hektar meliputi: a.

Sungai di Olakile, Ae bha, Lowo Lele dan Nata Bhada di Kecamatan Boawae;

b.

Ae Maunori di Kecamatan Keo Tengah;


| 42


c.

Lowo Redu di Kecamatan Aesesa Selatan;

d.

Sungai Nangaroro, Nangamere, Ndetunura di Kecamatan Nangaroro;

e.

Sungai Aesesa dan Aemau di Kecamatan Aesesa dan kecamatan Aesesa Selatan; dan

f. (5)

Sungai lain yang tersebar merata di setiap kecamatan.

Kawasan sempadan sungai memiliki ketentuan : a.

untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 (sepuluh sampai lima belas) meter; atau

b.

sekurang-‐kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri-‐kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman.

(6)

Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di Waduk Ngabatata di Kecamatan Aesesa Selatan dan Waduk Mbay di Kecamatan Aesesa dengan ketentuan daratan sepanjang tepian waduk/dam yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi waduk/dam dengan jarak 50-‐100 (lima puluh sampai seratus) meter yang memiliki luas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar.

(7)

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) hektar diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi sumbar daya air ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8)

Kawasan sekitar mata air memiliki ketentuan yaitu kawasan dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari mata air.

(9)

Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar terdapat di Aeramo.


| 43


(10)

Kawasan lindung kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar, terdapat di Kampung Ola Lape, Olaia dan Ola Dhawe di Kecamatan Aesesa; Kampung Wajo di Kecamatan Keo Tengah, Kampung Boawae di Kecamatan Boawae, dan Kampung Sawu di Kecamatan Mauponggo dan Kampung Pautoda di Kecamatan Keo Tengah. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 24

(1)

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas kurang lebih 5.892 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar, meliputi: a. kawasan pantai berhutan bakau; b. kawasan taman wisata alam; c.

kawasan taman wisata alam laut;dan

d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (2)

Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) hektar, terdapat di: a. sepanjang pantai di Kecamatan Aesesa dengan luas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) hektar ; dan b. sepanjang pantai di Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 801 (delapan ratus satu) hektar.

(3)

Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.221 (empat ribu dua ratus dua puluh satu) hektar meliputi : a. Pantai Utara di kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae; b. Pantai Ennagera di Kecamatan Mauponggo; c. Mulakoli dan Olakile di Kecamatan Boawae; d. Tengatiba dan Tutubadha di Kecamatan Aesesa Selatan;dan


| 44


e. Tedamude dan Tedakisa di Kecamatan Aesesa. (4)

Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Taman Laut Tonggo Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

(5)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar terdiri atas : a. Watu Togo di Kecamatan Aesesa; b. Perkampungan Tradisional Nanganumba, Towak, Olaia, Ola Lape, Rateule, Ola Dhawe dan Lambo di Kecamatan Aesesa; c. Perkampungan Tradisional Boawae, Wolowea, Natameze, Nagemi, Gero, Natalea di Kecamatan Boawae; d. Perkampungan Tradisional Renduola, Tutubhada, Dadho Wawo, Wolo Wajo, Degho, Wololuba, Boaele, Lari, Boamara, Wolonio, Nunungongo, dan Jawakisa di Kecamatan Aesesa Selatan; e. Perkampungan Tradisional Dongga Odo di Kecamatan Nangaroro; f. Perkampungan Tradisional Lejo, Sawu, Wulu, Paulundu, Wolosambi dan Pau di Kecamatan Mauponggo; g. Perkampungan Tradisional Wuji, Keliwatuwea, Wajo, Pautoda dan Udiworowatu di Kecamatan Keo Tengah; h. Perkampungan tradisional lainnya di setiap kecamatan; dan i. Kawasan situs arkeologi Olabula di Olakile, kampung situs swapraja Nagekeo di Boawae serta situs bunker gua peninggalan Jepang di Lape dan Aeramo Kecamatan Aesesa. Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 25

(1)

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas kurang lebih 43.706 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam) hektar meliputi:


| 45


a. kawasan rawan banjir; b. kawasan rawan tanah longsor;dan c. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami. (2)

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 36.076 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh enam) hektar, terdapat di desa dan Kelurahan dalam wilayah Kota Mbay di Kecamatan Aesesa; dan Desa Totomala, Desa Anakoli, Desa Tendakinde dan Desa Tendatoto di Kecamatan Wolowae.

(3)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi: a. pelestarian dan pengelolaan DAS secara lintas wilayah; b. pembuatan sudetan; c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru; d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase; e. pembuatan tanggul pada kawasan DAS dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir; f. mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; dan g. melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

(4)

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.143 (enam ribu seratus empat puluh tiga) hektar, meliputi: Desa Mulakoli, Desa Wea Au, dan Desa Kelimado di Kecamatan Boawae; beberapa wilayah di Desa Renduteno, Renduwawo, Tengatiba, Rendubutowe dan Langedhawe di Kecamatan Aesesa Selatan dan Desa-‐desa di Kecamatan Keo Tengah serta desa dan kelurahan di Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro.


| 46


(5)

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) hektar diindikasikan berada di wilayah pesisir Kabupaten Nagekeo sebelah selatan yaitu pesisir pantai Mauponggo, Keo Tengah dan Nangaroro serta pesisir utara pantai Aesesa dan Wolowae. Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 26

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi dengan luas kurang lebih 27.531 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tuga puluh satu) hektar. (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yang berada di sekitar gunung berapi Ebulobo, dengan radius jangkauan rawan bencana berada di sekitar wilayah Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo. Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 27

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g berupa taman buru yang terdapat di Kecamatan Boawae, Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan dengan luas kurang lebih 4.909 (empat ribu sembilan ratus sembilan) hektar. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 47


Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 28 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi: a.

kawasan hutan produksi;

b.

kawasan peruntukan pertanian;

c.

kawasan peruntukan perikanan;

d.

kawasan peruntukan pertambangan;

e.

kawasan peruntukan industri;

f.

kawasan peruntukan pariwisata;

g.

kawasan peruntukan permukiman;

h.

kawasan peruntukan ruang terbuka hijau;dan

i.

kawasan pertahanan dan keamanan. Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi Pasal 29

(1)

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas kurang lebih 20.898 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi: a. kawasan hutan produksi terbatas;dan b. kawasan hutan produksi tetap.

(2)

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Wolowae dan Kecamatan Aesesa dengan luas kurang lebih 12.332 (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar.

(3)

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah Kecamatan Aesesa, Kecamatan Keo Tengah, Nangaroro dan Boawae dengan luas kurang lebih 8.566 (delapan ribu lima ratus enam puluh enam) hektar.


| 48


Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 30 (1)

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas kurang lebih 99.468 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan tanaman pangan; b. kawasan peruntukan hortikultura; c. kawasan perkebunan; d. kawasan peternakan; dan e. kawasan pertanian berkelanjutan.

(2)

Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pertanian tanaman pangan lahan basah, yang tersebar di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Wolowae, Kecamatan Nanggaroro dan Kecamatan Mauponggo dengan luas kurang lebih 5.663 (lima ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar; dan b.

pertanian tanaman pangan lahan kering, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 5.349 (lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektar.

(3)

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo dengan luas kurang lebih 47.831 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar, yang dikembangkan pula sebagai kawasan agropolitan dengan komoditi unggulan berupa buah-‐buahan meliputi pisang, mangga, jeruk dan jahe; sedangkan sayur-‐sayuran meliputi bawang merah, bawang putih, tomat, cabe dan kacang panjang.


| 49


(4)

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 16.404 (enam belas ribu empat ratus empat) hektar.

(5)

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ternak besar dan ternak kecil yang tersebar di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Wolowae, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 19.634 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar.

(6)

Kawasan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada daerah irigasi kabupaten dan daerah irigasi nasional yang berada di wilayah kabupaten seluas lebih kurang 9.936 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 31

(1)

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas kurang lebih 47.922 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;dan b. kawasan peruntukan budidaya perikanan.

(2)

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan peruntukan perikanan di pesisir selatan terdapat di Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Mauponggo dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan b. kawasan peruntukan perikanan di pesisir utara terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.


| 50


(3)

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah pesisir utara dan pesisir selatan Kabupaten Nagekeo dengan luas kurang lebih 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar.

(4)

Pelabuhan Nangadhero di Kecamatan Aesesa dan Pelabuhan Nangaroro di Kecamatan Nangaroro yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 32

(1)

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan luas kurang lebih 1.857 (seribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar.

(2)

Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan peruntukan pertambangan batu gamping terdapat di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro; b. kawasan peruntukan pertambangan batu besi terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan; c. kawasan peruntukan pertambangan batu pasir terdapat di Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Boawae; d. kawasan peruntukan pertambangan batu pasir besi terdapat di Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo; e. kawasan peruntukan pertambangan mangan terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan; f. kawasan peruntukan pertambangan tembaga terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan;


| 51


g. kawasan peruntukan pertambangan marmer terdapat di Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Wolowae; h. kawasan dengan indikasi potensi pertambangan emas terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan; i. kawasan dengan indikasi potensi pertambangan gipsum terdapat di Kecamatan Wolowae; j. kawasan peruntukan pertambangan tanah liat dan lempung terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae; dan k. kawasan peruntukan pertambangan batu warna terdapat di Kecamatan Nangaroro. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 33 (1)

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa kawasan peruntukan industri menengah dan industri rumah tangga dengan luas kurang lebih 7.439 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektar.

(2)

Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 5.439 (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: a. kawasan industri pengolahan perikanan terpadu berupa Tempat Pelelangan Ikan dan kawasan pengolahan hasil ikan di kawasan pesisir di Marapokot dan Nangadhero di Kecamatan Aesesa; dan b. kawasan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan pertambangan di Desa Nggolonio dan Desa Waekokak di Kecamatan Aesesa.

(3)

Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa kawasan peruntukan industri garam yang terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kaburea di Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.


| 52


Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 34 (1)

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas kurang lebih 7.109 (tujuh ribu seratus sembilan) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2)

Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar meliputi : a. kawasan peruntukan pariwisata kawasan utara yang meliputi Perkampungan Tradisional di Kecamatan Aesesa dan Wolowae; b. kawasan peruntukan pariwisata kawasan tengah yang meliputi Perkampungan

Tradisional

di

Kecamatan

Boawae,

dan

Perkampungan Tradisional di Kecamatan Aesesa Selatan; dan c. kawasan peruntukan pariwisata kawasan selatan yang meliputi Perkampungan

Tradisional

di

Kecamatan

Mauponggo,

Perkampungan Tradisional di Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro. (3)

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan pariwisata Kota Mbay yang meliputi kawasan sumber air panas Puta di Kecamatan Aesesa, kawasan pantai Watundoa -‐Marapokot – Nangadhero -‐ Anakoli dan kawasan sekitar Gua Jepang; b. kawasan peruntukan pariwisata kawasan tengah yang meliputi kawasan sekitar Gunung Ebulobo; dan


| 53


c. kawasan peruntukan pariwisata pesisir selatan yang meliputi Pantai Ena Gera di Kecamatan Mauponggo dan Pantai Tonggo di Kecamatan Nangaroro . (4)

Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 5.199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan pariwisata Kota Mbay yang meliputi kawasan Agrowisata Mbay dan kawasan Bendungan Sutami di Kecamatan Aesesa; dan b. kawasan peruntukan pariwisata pesisir selatan yang meliputi kawasan perkebunan di pesisir selatan Kabupaten Nagekeo. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 35

(1)

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas kurang lebih 108.955 (seratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar meliputi: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2)

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perkotaan Aesesa di Kecamatan Aesesa dengan luas kurang lebih 37.095 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh lima) hektar.

(3)

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh kecamatan, yaitu di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Wolowae, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Aesesa Selatan dengan luas kurang lebih 71.860 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) hektar.


| 54


Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Pasal 36 Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas kurang lebih 27.229 (dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi : a.

kawasan RTH sempadan sungai;

b.

kawasan RTH sempadan waduk, bendungan, situ, danau, dan mata air;

c.

kawasan RTH sempadan pantai;

d.

kawasan RTH hutan kota;

e.

kawasan RTH taman rekreasi; dan

f.

kawasan RTH sempadan jalan. Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Pasal 37

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar meliputi : a.

kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan setingkat rayon/sektor di masing-‐masing kecamatan;dan

b.

kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan setingkat distrik/resort di pusat perkotaan Mbay. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 38

(1)

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Nagekeo meliputi: a. kawasan strategis nasional; dan b. kawasan strategis kabupaten.


| 55


(2)

Rencana kawasan strategis digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a adalah KAPET Mbay yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Pasal 40 (1)

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi : a.

kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b.

kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

c.

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

d.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

(2)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.

kawasan perkotaan Mbay di Kecamatan Aesesa yang berfungsi sebagai pusat KAPET Mbay dan ibukota Kabupaten Nagekeo;

b.

kawasan Lambo di Kecamatan Aesesa sebagai kawasan Kota Terpadu Mandiri; dan

c. (3)

kawasan Pelabuhan Marapokot.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perkampungan tradisional dan kawasan situs arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae.

(4)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat


| 56


di kawasan sekitar Sungai Aesesa dan Taman Laut Tonggo di Kecamatan Nangaroro. (5)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a.

diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional;dan

b.

diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Pasal 41

(1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan tahapan pelaksanaan.

(2)

(3)

Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi: a.

Tahap I (tahun 2011-‐2016);

b.

Tahap II (tahun 2016-‐2021);

c.

Tahap III (tahun 2021-‐2026); dan

d.

Tahap IV (tahun 2026-‐2031).

Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek ganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

(4)

Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Nagekeo dan masyarakatnya meliputi: a.

pengembangan Perkotaan Mbay sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;

b.

membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti


| 57


pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agroindustri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan; c.

membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-‐pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;

d.

pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-‐pusat pertumbuhan regional-‐ nasional yang direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal dan pelabuhan;

e.

membangun

prasarana

dan

sarana

pusat

pemerintahan,

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-‐masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan; f.

dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-‐pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;

g.

penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan

h.

peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, keterampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

(5)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria: a.

mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;

b.

mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;


| 58


c.

realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

d.

konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

e.

sinkronisasi antar program harus terjaga. Pasal 42

(1)

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

(3)

Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan. BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 43

(1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan

sebagai

acuan

dalam

pelaksanaan

pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif;dan d. arahan pengenaan sanksi.


| 59


Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 44 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang;dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis. Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas: a.

rencana sistem perkotaan wilayah;dan

b.

rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten. Pasal 46

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem perkotaan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas: a. sistem perkotaan;dan b. sistem perdesaan.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a.

kawasan perkotaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Kabupaten Nagekeo;


| 60


b.

intensitas kegiatan tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sesuai dengan peruntukan masing-‐masing dengan menyediakan RTH minimum 20% (dua puluh persen) sebagai RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;dan

c.

pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perkotaan.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.

kawasan perdesaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas rendah dengan mengutamakan fungsi pertanian dan pendukung kegiatan agropolitan sesuai dengan potensi kawasan perdesaan di Kabupaten Nagekeo;

b.

intensitas kegiatan rendah dengan KDB, KLB dan KDH sesuai dengan peruntukan masing-‐masing;dan

c.

pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perdesaan. Pasal 47

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

(2)

a.

sistem jaringan prasarana jalan;

b.

sistem jaringan prasarana energi;

c.

sistem jaringan sumber daya air;

d.

sistem jaringan telekomunikasi;dan

e.

sistem jaringan prasarana lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan umum pengaturan zonasi pada sistem jaringan prasarana jalan arteri primer/kolektor primer/lokal primer, dengan rincian sebagai berikut :


| 61


a.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan: 1. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter; 2. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-‐rata; 3. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) masih tetap terpenuhi; 5. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); 6. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;dan 7. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (limabelas) meter.

b.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan: 1. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; 2. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-‐rata;


| 62


3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi; 4. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan 5. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter. c.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan: 1. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; 2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan 3. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-‐25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter dari prasarana energi; b. intensitas bangunan yakni KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya; dan c. perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sangsi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.


| 63


(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. larangan kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air; b. kegiatan yang boleh berkembang adalah kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan RTH;dan c. perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana telekomunikasi dengan radius 20-‐25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter dari prasaranan telekomunikasi; b. ketentuan intensitas bangunan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya;dan c. ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 (lima puluh dua) meter berdasarkan ketetapan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku.

(6)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (3R) komunal;


| 64


c. penanganan persampahan selain menggunakan Reuse, Reduce, Recycle (3R) juga dengan pengembangan sistem komposting; d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan. e. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis; f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep Reuse, Reduce, Recycle (3R); g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; h. penyediaan ruang untuk TPS dan atau TPA terpadu; i. kerjasama

antar

wilayah

dalam

hal

pengelolaan

dan

penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; j. penerapan pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3) terbentuk yang didasarkan atas konsep cradle-‐to grave dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun limbahnya dekat dengan pabrik, dan menerapkan teknik pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; k. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah limbah;dan l. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 48 Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 65


a. kawasan lindung;dan b. kawasan budidaya. Pasal 49 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah peraturan pada kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten meliputi: a. kawasan pada hutan lindung ; b. kawasan perlindungan bawahnya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam;dan e. kawasan rawan bencana.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan ekowisata dengan tidak merubah bentang alam; b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan lindung; c. pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional; d. apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas;dan e. ketentuan umum intensitas bangunan yaitu KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen) dan KDH 90% (sembilan puluh persen).


| 66


(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan resapan air yang diusulkan dapat dibudidayakan sebagai perkebuan tanaman tahunan/tanaman keras dan jenis komoditas yang ditanam disesuaikan dengan komoditas andalan wilayah tersebut; b. kawasan resapan air perlahan-‐lahan fungsinya ditingkatkan menjadi hutan lindung khususnya pada wilayah-‐wilayah dengan kelerengan > 25 % (lebih dari dua puluh lima persen) dan zona ini dapat dikukuhkan sebagai hutan lindung dan tidak dibudidayakan; c. dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung, kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; d. kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata; e. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional; dan f. ketentuan umum intensitas bangunan KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen) dan KDH 90% (sembilan puluh persen).

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dengan rincian sebagai berikut : a. peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai meliputi: 1.

penentuan kawasan sempadan bagi perlindungan DAS dan zonasi pemanfaatan DAS berdasarkan daya dukung lingkungannya terutama untuk daerah tangkapannya;


| 67


2.

penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS yaitu sekurang-‐kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;

3.

pengelolaan zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS. Berdasarkan tipologinya, DAS terbagi menjadi daerah hulu sungai, daerah sepanjang aliran sungai, daerah irigasi, daerah perkotaan dan industri, serta daerah muara sungai;

4.

kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai;

5.

KDB yang diijinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen) dan KDH 90% (sembilan puluh persen);dan

6.

sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 (seratus) meter, sedangkan sempadan anak-‐anak sungai sebesar 50 (lima puluh) meter, sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 (lima belas) meter.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau/waduk meliputi: 1.

kegiatan perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan

fondasi

dan

rentang

kabel,

fondasi

jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan;


| 68


2.

kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau;

3.

dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan;

4.

KDH yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen) dan KDH 90% (sembilan puluh persen); dan

5.

sempadan waduk 50-‐100 (lima puluh sampai seratus) meter dari tanggul waduk.

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air meliputi: 1.

kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon;

2.

kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air;

3.

penetapan kawasan perlindungan setempat radius 200 (dua ratus) meter dari mata air;dan

4.

kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: cagar alam, taman wisata alam dan cagar budaya sebagai berikut:


| 69


a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam meliputi: 1.

kegiatan ekowisata dan penelitian yang tidak merusak lingkungan;

2.

KDB yang diizinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen) dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen);dan

3.

pembagian zona dan kegiatan : zona inti yaitu dikelola secara alami dan menghindarkan campur tangan manusia, zona perlindungan

yaitu

dikelola

sebagai

kawasan

suaka

margasatwa, pengelola dapat melakukan pembinaan areal dengan tanpa mengganggu fungsi suaka alam, penelitian yang tidak merusak ekosistem di kawasan ini dapat dilakukan dengan intensif, untuk zona pemanfaatan yaitu dikelola sebagai taman wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan budaya, zona penyangga dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman wisata alam meliputi: 1.

kegiatan yang diperbolehkan adalah outbond, bumi perkemahan dengan syarat tidak boleh merubah dan merusak bentang alam;

2.

kegiatan ecotourisme terbatas dan penelitian yang tidak merusak taman wisata alam; dan

3.

KDB yang diizinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen) dan KDH 95% (sembilan puluh lima persen).

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya meliputi: 1.

tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan;

2.

sarana prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-‐situs yang dijadikan objek wisata harus berada di luar situs;


| 70


3.

pembagian status zona/penetapan batas lapangan secara jelas : zona perlindungan inti, merupakan bangunan/lingkungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi, zona pemanfaatan, lingkungan di sekitar cagar budaya yang dimanfaatkan, baik sebagai permukiman masyarakat, maupun pariwisata;

4.

pengelolaan potensi kawasan (sebagai wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan);dan

5.

KDB yang diizinkan 20% (dua puluh persen), KLB 20% (dua puluh persen) dan KDH 80% (delapan puluh persen).

(6)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,meliputi: a. zonasi pada kawasan rawan bencana erosi / longsor meliputi : 1.

tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;

2.

pemantapan zona dengan mengembalikan kawasan sesuai fungsi, karena wilayah rawan longsor sebagain besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air;

3.

pembatasan permukimakan di wilayah rawan longsor khususnya pada kelerengan > 25% (lebih dari dua puluh lima persen);

4.

pembatasan budidaya khususnya pariwisata dan permukiman; dan

5.

KDB 30-‐50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), KLB 30-‐ 50% (tiga puluh sampai lima puluh persen) dan KDH 50-‐70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen).

b. zonasi pada kawasan rawan bencana banjir, meliputi : 1.

pembangunan saluran drainase dan kegiatan pencegah bencana banjir;


| 71


2.

untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;

3.

dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diizinkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan;dan

4.

KDB 30-‐50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), KLB 30-‐ 50% (tiga puluh sampai lima puluh persen) dan KDH 50-‐70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen). Pasal 50

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa peraturan pada kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan meliputi :

(2)

a.

kawasan hutan produksi;

b.

kawasan pertanian;

c.

kawasan pertambangan;

d.

kawasan industri;

e.

kawasan pariwisata;

f.

kawasan permukiman;

g.

kawasan peruntukan RTH; dan

h.

kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a.

pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

b.

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;


| 72


c.

dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-‐ fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;

d.

kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat; dan

e. (3)

KDB yang diizinkan 1% (satu persen), dan KLB 1% (satu persen).

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a.

dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan;

b.

kawasan ini hanya diperuntukan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan Bupati;

c.

perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah;

d.

pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana;

e.

alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen); dan

f.

alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diizinkan maksimum 5% (lima persen) terutama di ruas jalan utama dengan syarat-‐syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a.

kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan;


| 73


b.

kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak;dan

c.

kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan harus melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a.

untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan;

b.

pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% dari luas areal yang ada;

c.

KDB yang diizinkan 50% (lima puluh persen), KLB 50% (lima puluh persen) dan KDH 50% (lima puluh persen);dan

d.

jenis

bangunan

yang

diizinkan

adalah

bangunan

produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola. (6)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a.

kegiatan yang diizinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;

b.

untuk kegiatan ecotourisme pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan terutama pada kawasan lindung; dan

c.

pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang


| 74


ada dengan KDB yang diizinkan 30% (tiga puluh persen), KLB 30% (tiga puluh persen) dan KDH 70% (tujuh puluh persen). (7)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : a.

permukiman perkotaan KDB yang diizinkan 60-‐70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen), KLB 60-‐210% (enam puluh sampai dua ratus sepuluh persen) dan KDH 30-‐40% (tiga puluh sampai empat puluh persen);

b.

kawasan permukiman perdesaan KDB yang diizinkan 50-‐60% (lima puluh sampai enam puluh persen), KLB 50-‐180% (lima puluh sampai seratus delapan puluh persen) dan KDH 40-‐50% (empat puluh sampai lima puluh persen);

c.

kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diizinkan 70-‐80% (tujuh puluh sampai delapan puluh persen), KLB 70-‐240% (tujuh puluh sampai dua ratus empat puluh persen) dan KDH 20-‐30% (dua puluh sampai tiga puluh persen),

d.

kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diizinkan 50-‐60% (lima puluh sampai enam puluh persen), KLB 50-‐180% (lima puluh sampai seratus delapan puluh persen) dan KDH 40-‐50% (empat puluh sampai lima puluh persen);

e.

kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diizinkan 60-‐70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen), KLB 60-‐210% (enam puluh sampai seratus dua puluh persen) dan KDH 30-‐40% (tiga puluh sampai empat puluh persen);dan

f.

kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diizinkan 50-‐60% (lima puluh sampai enam puluh persen), KLB 50-‐180% (lima puluh sampai seratus delapan puluh persen) dan KDH 40-‐50% (empat puluh sampai lima puluh persen).


| 75


(8)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan RTH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi : a.

RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);

b.

RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan

c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

(9)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi : a.

diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;dan

b.

mengendalikan kawasan budidaya pada sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Strategis Pasal 51

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

(2)

a.

kawasan strategis ekonomi;

b.

kawasan strategis sosial kultural;

c.

kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;dan

d.

kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


| 76


a.

pengembangan kawasan strategis ekonomi yang akan memicu perkembangan kawasan sekitarnya;

b.

penyediaan fasilitas perkotaan pendukung agropolitan;serta

c.

penyediaan prasarana pendukung dan pengendalian kawasan sekitar prasarana yang ada.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sosio-‐kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.

zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan; serta

b.

pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-‐ketentuan yang perlu perhatian.

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.

pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;

b.

untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan

c.

pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila di dalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a.

pengendalian kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan; dan


| 77


b.

Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 52

(1)

Perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-‐undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

(2)

Jenis-‐jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan; e. Izin pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat; dan f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-‐undangan.

(3)

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-‐masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan.

(4)

Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

(5)

Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kabupaten belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.

(6)

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian perizinan dan aturan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan bupati.


| 78


Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 53 (1)

Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2)

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3)

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 54

(1)

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Pasal 55

a.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk : a. pemberian kompensasi; b. pengurangan retribusi; c. imbalan; d. sewa ruang dan urun saham; e. penyediaan prasarana dan sarana; f. penghargaan; dan/atau g. kemudahan perizinan

b.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.


| 79


Pasal 56 (1)

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk : a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 57

(1)

Pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten

(2)

Dalam

hal

penyimpangan

penyelenggaraan

penataan

ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan ditetapkkan berdasarkan hasil pengawasan penataan ruang, tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang, kesepakatan antar instansi yang berwenang, dan peraturan perundang-‐undangan sektor terkait lainnya (3)

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(4)

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi adminstratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-‐undangan yang berlaku.


| 80


(5)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a.

peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-‐banyaknya 3 (tiga) kali.

b.

penghentian sementara kegiatan; dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut: 1.

penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2.

apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

3.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

4.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat

penertiban

melakukan

penghentian

kegiatanpemanfaatan ruang secara paksa; dan 5.

setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.


| 81


c.

penghentian sementara pelayanan umum; dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut: 1.

penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

2.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat

yang

berwenang

melakukan

penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-‐jenis pelayanan umum yang akan diputus; 3.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-‐jenis pelayanan umum yang akan diputus;

4.

pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan

kepada

pelanggar,

disertai

penjelasan

secukupnya; 5.

penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar

sampai

dengan

pelanggar

memenuhi

kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. d.

penutupan lokasi; dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut:


| 82


1.

penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2.

apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

3.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

4.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

5.

pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e.

pencabutan izin dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut: 1.

menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

3.

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;


| 83


4.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

5.

pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

6.

memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan

kegiatan

pemanfaatan

ruang

secara

perintah

untuk

permanen yang telah dicabut izinnya; dan 7.

apabila

pelanggar

mengabaikan

menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-‐undangan yang berlaku f.

pembatalan izin dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut: 1.

membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

2.

memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-‐langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-‐hal akibat pembatalan izin;

3.

menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

4.

memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;


| 84


5.

menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

6.

memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan

g.

pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut: 1.

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2.


pejabat

yang

berwenang

melakukan

penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; 3.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

4.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h.

pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-‐langkah sebagai berikut: 1.

menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-‐bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

2.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;


| 85


3.


pejabat

yang

berwenang

melakukan

penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; 4.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

5.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan

melakukan

pengawasan

pelaksanaan

kegiatan

pemulihan fungsi ruang; 6.

apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

7.

apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i.

denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-‐sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 58

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 86


BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 59 (1)

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2)

Tugas, struktur, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 60

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a.

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b.

mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah.

c.

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

d.

memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e.

mendapat perlindungan dari kegiatan-‐kegiatan yang merugikan; dan

f.

mengawasi pihak-‐pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 61

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi : DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 87


a.

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.

memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan

c.

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-‐undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 62

(1)

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-‐aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan.

(2)

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-‐faktor daya dukung lingkungan, estetikalingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 63

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam : a.

penyusunan rencana tata ruang;

b.

pemanfaatan ruang; dan

c.

pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 64

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi : a.

memberikan masukan mengenai : 1.

persiapan penyusunan rencana tata ruang;


| 88


2.

penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3.

pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4.

perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5.

penetapan rencana tata ruang.

b.

menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan

c.

melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi: a.

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.

menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

c.

memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d.

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan;

e.

melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

f.

menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g.

melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

h.

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.


| 89


Pasal 66 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi: a.

memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b.

turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c.

melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d.

mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

e.

mengajukan

gugatan

pembatalan

izin

dan/atau

penghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. Pasal 67 (1)

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.

(2)

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 68

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.


| 90


Pasal 69 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-‐undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-‐LAIN Pasal 70 RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk: a.

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b.

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d.

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

e.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f.

penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Pasal 71

(1)

Jangka waktu RTRW Kabupaten Nagekeo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-‐undang, RTRW Kabupaten Nagekeo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3)

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.


| 91


BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72 (1)

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

(2)

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: a.

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b.

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;

2.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-‐undangan; dan

3.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c.

pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan

d.

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


| 92


(3)

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RTRW ini, maka perlu disusun rencana rinci tata ruang dalam bentuk penyusunan RDTR dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 73

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditetapkan di Mbay pada tanggal, 9 Juli 2011 BUPATI NAGEKEO, JOHANES SAMPING AOH Diundangkan di Mbay pada tanggal 9 Juli 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO AHIM JUUF WANGGOL LUDOVIKUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011 NOMOR 1 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 93


Penjelasan ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2011 T E N T A N G RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011-‐2031 UMUM Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Nagekeo 2011 – 2031 juga merupakan penjabaran RTRW Propinsi Nusa Tenggara Timur 2011 – 2031 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah rencana pengembangan kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-‐teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten. Bahwa RTRW Kabupaten Nagekeo tahun 2011-‐2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Nagekeo. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Nagekeo dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-‐petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 94


Kabupaten Nagekeo, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal

2 Cukup jelas

Pasal

3

Pasal

4

Cukup jelas Cukup jelas Pasal

5 Cukup jelas

Pasal

6 Cukup jelas

Pasal

7 Cukup jelas

Pasal

8 Cukup jelas

Pasal

9 Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11



Cukup jelas DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 95


Pasal 14



Cukup Jelas 17 Pasal

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas Pasal 19










Cukup jelas


| 96


Pasal 29















Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 97


ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-‐unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang

dikendalikan

pengembangannya,

diterapkan

mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong

perkembangan

kawasan

yang

didorong

pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Pasal 44







Cukup jelas DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 98


Pasal 51


Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-‐undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pasal 53













| 99












Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 100


Lampiran I : Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Nagekeo DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| 101


Lampiran II : Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Nagekeo


| 102


Lampiran III : Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo


| 103

Buku Perda RTRW Kabupaten Nagekeo

Recommend Documents