KESESUAIAN SUBSTANSI PERDA RTRW KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG Mira Setiawati Abdullah, Surjono, Turniningtyas Ayu Rachmawati Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional Malang Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang e-mail:
[email protected]
ABSTRAK Tulisan ini berawal dari adanya amanat UUPR 26/2007 tentang persetujuan substansi teknis oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang penataan ruang sebelum rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RTRW ditetapkan menjadi perda. Keharusan memperoleh persetujuan substansi tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No.11 tahun 2009. Peraturan ini merupakan pedoman tentang persetujuan substansi dalam penetapan raperda RTRWP dan RTRW-Kab/Kota. Kesesuaian substansi bertujuan agar PP RTRWN, perda RTRWP dan perda RTRW-Kab/Kota yang ditetapkan sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya.Tujuan penelitian adalah mengukur tingkat kesesuaian substansi raperda RTRWKab terhadap perda RTRWP Lampung, PP RTRWN dan Permen PU No.11/2009. Secara keseluruhan, analisis dilakukan dengan menggunakan metode komparasi, yaitu membandingkan substansi perda RTRW-Kab dengan substansi yang ada dalam PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung serta membandingkan muatan/isi perda RTRW-Kab sesuai sistematika penulisan dalam Permen PU No.11/2009 untuk menemukan kesesuaianketidaksesuaian. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis atau kajian isi. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian perda RTRW-Kab yang ada di Propinsi Lampung rata-rata adalah sangat tinggi, yaitu 92,1 %. Kesesuaian terhadap substansi perda RTRWP Lampung dan PP RTRWN adalah 92 %, dan terhadap muatan/isi sesuai Permen PU No.11/2009 adalah 93 %. Kata Kunci : Tingkat Kesesuaian, Substansi, Perda RTRW-Kab. ABSTRACT This paper begins with a mandate of law (UUPR 26/2007) on the approval of the technical substance by holding ministerial affairs in the field of spatial planning before the local draft regulation (raperda) on Spatial Planning (RTRW) set to local regulations (perda). The necessity was contained in the Ministry Law (Permen PU N0. 11/ 2009). This rule is a guideline in determining the substance of the agreement on draft of Regency Spatial Planning (RTRW-Kab/Kota) and Province Spatial Planning (RTRWP). Conformity substance intended for government regulation of National Spatial Planning (PP RTRWN), local regulation (perda) RTRWP and perda RTRW-Kab/Kota established in accordance with the technical rules of the field of spatial planning to realize an integrated spatial plans and complementary to the spatial hierarchy of planning. The purpose of this research is to measure the level of substance compliance of perda RTRW-Kab againts perda RTRWP Lampung, PP RTRWN and Permen PU No.11/2009. Overall, the analysis was performed by using the comparative method, comparing substance of perda RTRW-Kab with the substance contained in perda RTRWP Lampung, and PP RTRWN as well as to compare the content of perda RTRW-Kab fit in writing systematic of Permen PU No.11/2009 to find conformity-nonconformity. The analysis technique used is content analysis or study of the content. The study shows that the level of perda RTRW-Kab conformity in Lampung province average is very high at 92.1%. Conformity with the substance of perda RTRWP Lampung and PP RTRWN is 92%, and the content according Permen PU No.11/2009 is 93%.. Keywords: Level of conformity, Substance, Regency Spatial Planning.
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR 26/2007) mengamanatkan agar setiap propinsi di Indonesia menyusun atau menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak UUPR 26/2007 diterbitkan, dan agar
setiap kabupaten/kota menyusun atau menyesuaikan perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-Kab/Kota) selambat-lambatnya dalam waktu 3 tahun. Makna menyesuaikan disini adalah menyesuaikan dengan muatan substansi perda yang terdapat dalam UUPR, Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2,Desember 2012
169
KESESUAIAN SUBSTANSI PERDA RTRW KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG
Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Propinsi. Kesesuaian substansi bertujuan agar PP RTRWN, perda RTRWP dan perda RTRWKab/Kota yang ditetapkan sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya. UUPR 26/2007 juga mengamanatkan adanya persetujuan substansi teknis oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang penataan ruang sebelum rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RTRW ditetapkan menjadi perda. Persetujuan substansi diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Isi persetujuan ini menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan perda RTRW telah mengacu pada UUPR, PP RTRWN, kebijakan nasional serta RTRWP. Muatan Perda tentang tata ruang harus sejalan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Keharusan memperoleh persetujuan substansi tertuang dalam Permen PU No.11 tahun 2009. Peraturan ini merupakan pedoman tentang persetujuan substansi dalam penetapan raperda RTRWP dan RTRW-Kab/Kota. Kementrian PU (2012) menetapkan Propinsi Lampung sebagai propinsi di Indonesia yang mampu menyusun atau menyesuaikan perda RTRWP dan perda RTRW-Kab/Kota sesuai yang diamanatkan oleh UUPR 26/2007 dimana dari 12 kabupaten dan 2 kota yang ada, sudah 100 % Kab/Kota-nya telah mendapatkan persetujuan substansi, dimana: 1). 78 % Kab/Kota sudah menetapkan perda RTRW-Kab/Kota; dan 2). 22 % dalam proses perda RTRW-Kab. Rancangan perda RTRW-Kab di Propinsi Lampung yang sedang proses perda meliputi 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Utara. Penelitian kesesuaian perda RTRW-Kab di Propinsi Lampung akan mengukur tingkat kesesuaian substansi raperda RTRW-Kab terhadap perda RTRWP, PP RTRWN dan Permen PU No.11/2009. METODE PENELITIAN Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tata ruang, pedoman persetujuan substansi raperda RTRW Kabupaten, perda dan rancangan perda RTRW Kabupaten di Propinsi Lampung.
170
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode komparasi. 1. Metode Pengumpulan Data Data primer, teknik yang digunakan berupa observasi dan partisipasi semu. Data sekunder, strategi pengumpulan data menggunakan studi dokumenter. 2. Metode Analisis Data Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab dengan PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung. Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab dengan Permen PU No.11/2009. Secara keseluruhan, analisis dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis berupa peraturan perundangan tata ruang, perda RTRWP Lampung, perda dan raperda RTRW-Kab dengan menggunakan metode komparasi. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis atau kajian isi. HASIL DAN PEMBAHASAN Perda RTRW di Propinsi Lampung RTRWP Lampung telah ditetapkan menjadi perda RTRWP pada tahun 2009. Sesuai dengan amanat UUPR 26/2007, seluruh perda RTRW-Kab di wilayah Propinsi Lampung harus menyesuaian dengan perda RTRWP Lampung dan PP RTRWN sebagai produk perencanaan diatasnya sebelum ditetapkan menjadi perda. Rancangan perda RTRW-Kab harus melalui 3 tahap evaluasi substansi sebelum ditetapkan menjadi perda, yaitu : 1. Pengajuan rekomendasi gubernur. Proses penyesuaian substansi tahap pertama dilakukan dengan adanya evaluasi penyesuaian substansi RTRW-Kab terhadap substansi perda RTRWP Lampung oleh tim BKPRD Propinsi Lampung. 2. Pengajuan persetujuan substansi ke Kementrian PU. Proses penyesuaian substansi tahap kedua, dilakukan evaluasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab oleh tim BKPRN. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penelaahan materi muatan teknis rancangan raperda RTRW-Kab terhadap: a. UUPR 26/2007, b. PP RTRWN, c. Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, d. Perda RTRWP Lampung, e. Permen PU No. 11/2009, f. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Naskah Akademis,
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2, Desember 2012
Mira Setiawati Abdullah, Surjono, Turniningtyas Ayu Rachmawati
3.
Pengajuan evaluasi gubernur. Proses penyesuaian substansi tahap ketiga dilakukan dengan adanya evaluasi penyesuaian terhadap substansi perda RTRWP Lampung dan PP RTRWN oleh tim BKPRD Propinsi Lampung. Proses penyesuaian substansi perda RTRW-Kab membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama pada proses revisi dan updating data pasca pembahasan terutama pada tahap 2 (Tabel 1). Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab dengan PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung. Substansi kesesuaian didapatkan dengan melakukan komparasikan materi substansi khusus untuk Provinsi Lampung yang termuat dalam RTRWN dengan substansi yang ada dalam perda RTRWP Lampung, sehingga didapatkan substansi yang harus ada dalam perda RTRWKab. Hasil komparasi memunculkan sebanyak 84 substansi yang akan dinilai kesesuaiannya. Penilaian dilakukan berdasarkan : 1. Keberadaan, yaitu substansi harus “ada” dalam perda RTRW-Kab meliputi substansi: a. Tujuan, kebijakan dan strategi, b. Arahan pemanfaatan ruang, c. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Kesesuaian, yaitu substansi harus ada dan sesuai dengan lokasi dan jenis yang disebutkan dalam PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung meliputi substansi: a. Rencana struktur ruang wilayah, b. Rencana pola ruang wilayah,
c.
Penetapan kawasan strategis.
Nilai kesesuaian didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:
Tingkat kesesuaian subtansi perda RTRW-Kab di Provinsi Lampung terhadap PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung rata-rata adalah sangat tinggi, yaitu 92 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 20 substansi (Tabel 2). Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab dengan Permen PU No.11/2009. Analisis tingkat kesesuaian substansi perda RTRW-Kab ditinjau dari Permen PU No.11/2009 dilakukan dengan mengkaji isi dan format penulisan sesuai dengan Permen PU No.11/2009 yang merupakan pedoman evaluasi muatan substansi rancangan perda RTRW-Kab untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU. Penilaian dilakukan pada: 1. Keberadaan substansi. 2. Kesesuaian terhadap format penulisan perda RTRW-Kab, dengan ketentuan “kesesuaian” sebagaimana format yang telah ditentukan oleh PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung (Tabel 3). Hasil analisis tingkat kesesuaian subtansi perda RTRW-Kab di Provinsi Lampung terhadap Permen PU No.11/2009 menunjukkan bahwa rata-rata sangat tinggi, yaitu 93 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 17 substansi (Tabel 4).
Tabel 1. Status Perda RTRW-Kab di Propinsi Lampung (September 2012) Tanggal Surat Keputusan No.
RTRW-Kab
Rekomendasi Persetujuan Substansi Gubernur Menteri PU (Tahap 1) (Tahap 2)
Evaluasi Gubernur (Tahap 3)
Waktu yg Penetapan dibutuhkan untuk penyesuaian Perda substansi RTRW-Kab
1.
Lampung Tengah
26 -01- 2011
07 -04- 2011
24 -12- 2011
21-05-2012
16 bulan
2.
Tulang Bawang Barat
26 -01- 2011
07 -04- 2011
02 -12- 2011
05-03-2012
14 bulan
3.
Way Kanan
11 –02- 2011
07 -04- 2011
12 -11- 2011
04-02-2012
12 bulan
4.
Mesuji
14 -02- 2011
29 -07- 2011
18 -08- 2012
-
-
5.
Tanggamus
16 -02- 2011
26 -04- 2011
25 -06- 2011
20-10-2011
8 bulan
6.
Pringsewu
12 -05- 2011
29 -07- 2011
11 -03- 2012
08-06-2012
13 bulan
7.
Lampung Barat
27 -05- 2011
05 -08- 2011
19 -12- 2011
31-05-2012
12 bulan
8.
Lampung Selatan
06 -06- 2011
30 -11- 2011
15 -02- 2012
27-06-2012
12 bulan
9.
Pesawaran
06 -06- 2011
12 -10- 2011
05 -01- 2012
01-06-2012
12 bulan
10.
Lampung Timur
06 -06- 2011
12 -10- 2011
22 -06- 2012
30-08-2012
14 bulan
11.
Lampung Utara
08 -11- 2011
04 -03- 2012
-
-
-
12. Tulang Bawang 07 -05- 2012 Sumber : Dinas PU Provinsi Lampung
15 -06- 2012
-
-
-
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2, Desember 2012
171
Tabel 2. Tingkat Kesesuaian dan Klasifikasi Ketidaksesuaian Substansi RTRW-Kab di Provinsi Lampung Terhadap PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung Jumlah Klasifikasi Perda RTRWTingkat Substansi Ketidaksesuaian No. Kab Kesesuaian yg tdk 1n 2n 3n 4n 5n sesuai 1. Tanggamus 90 % 4 - - - - 4 2. Way Kanan 98 % 2 1 - - - 1 3. Tulang Bawang Barat 86 % 7 2 - 2 2 1 4. Lampung Tengah 97 % 3 - 2 1 - 5. Lampung Barat 81 % 9 2 1 2 4 6. Pringsewu 96 % 2 - - 1 - 1 7. Lampung Selatan 94 % 3 1 - 2 - 8. Pesawaran 91 % 4 - - - 2 2 9. Lampung Timur 99 % 1 - - 1 - 10. Tulang Bawang 99 % 1 1 - - - 11. Lampung Utara 72 % 20 5 1 3 4 7 12. Mesuji 98 % 2 1 - 1 - Rata-Rata 92 % 13 4 13 12 16 Keterangan : 1n : Terdapat “n” substansi A yang tidak ada (tidak tercantum) dalam perda RTRW-kab. 2n : Terdapat “n” substansi dalam perda RTRW-kab yang tidak ada (tidak tercantum) dalam Substansi A (Dalam substansi A, tidak ada substansi “x” yang harus ada dalam RTRW-Kab tersebut). 3n : Terdapat “n” substansi dalam perda RTRW-kab yang mencantumkan tipe/jenis/lokasi/luasan yang tidak sama sebagaimana yang tercantum dalam Substansi A. 4n : Terdapat “n” substansi perda RTRW-kab yang berisi penjelasan/ketentuan umum saja, tidak menyebutkan jenis/tipe/lokasi/luasan substansi. 5n : Terdapat “n” substansi perda yang ada dalam Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis, namun tidak ada (tidak tercantum) dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
Tabel 3. Parameter kesesuaian substansi perda RTRW-Kab Terhadap Substansi B Kelompok Substansi Parameter kesesuaian 1. Tujuan, kebijakan dan strategi Menyebutkan isi 2. Struktur ruang wilayah
Menyebutkan lokasi
3. Pola ruang wilayah
Menyebutkan : lokasi dan luas
4.Penetapan kawasan strategis
Menyebutkan : lokasi dan luas
5. Arahan pemanfaatan ruang
Menyebutkan bentuk perwujudan pemanfaatan ruang sesuai substansi yang “ada” pada: 1.Struktur ruang wilayah 2.Pola ruang wilayah 3.Penetapan Kawasan Strategis.
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang a. Ketentuan umum Menyebutkan bentuk peraturan zonasi perwujudan pemanfaatan ruang sesuai substansi yang “ada” pada: 1.Struktur ruang wilayah 2.Pola ruang wilayah 3.Penetapan Kawasan Strategis. b. Ketentuan perizinan Menyebutkan jenis perizinan c. Ketentuan insentif dan Menyebutkan ketentuan umum disinsentif d. Sanksi administratif dan Menyebutkan: pidana a. Bentuk sanksi b. Ketentuan umum pemberian sanksi Sumber : Permen PU No.11/2009
172
Tabel 4. Tingkat Kesesuaian dan Klasifikasi Ketidaksesuaian Substansi RTRW-Kab di Provinsi Lampung Terhadap Permen PU No.11/2009 Jumlah Tingkat Substansi No. Perda RTRW-Kab Kesesuaian yg tdk (%) sesuai 1. Tanggamus 87 17 2. Way Kanan 93 7 3. Tulang Bawang Barat 86 13 4. Lampung Tengah 97 3 5. Lampung Barat 95 5 6. Pringsewu 94 6 7. Lampung Selatan 99 2 8. Pesawaran 92 9 9. Lampung Timur 97 5 10. Tulang Bawang 100 11. Lampung Utara 82 14 12. Mesuji 92 3 Rata-Rata 93 Keterangan :
Klasifikasi Ketidaksesuaian 1n 2n 3n 1 8 1 2
8 4 2
3 3 1 3 3 5 - 1 3 2 19 32
3 2 2 1
4n 5 1 1 3 1 3
-
10 1 8 25
1n : Terdapat “n” substansi dalam perda RTRW-kab yang tidak menggunakan klasifikasi sesuai substansi B. 2n : Terdapat “n” substansi dalam perda RTRW-kab yang tidak mencantumkan tipe/jenis/lokasi/luasan. 3n : Terdapat “n” substansi perda yang ada dalam Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis, namun tidak ada (tidak tercantum) dalam Arahan Pemanfaatan Ruang. 4n : Terdapat “n” substansi perda yang ada dalam Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis, namun tidak ada (tidak tercantum) dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
SIMPULAN
Perda RTRW-Kab di Propinsi Lampung disusun dan di-perda-kan melalui 3 tahapan penyesuaian substansi yang panjang dan membutuhkan waktu ±1 tahun. Proses penyesuaian substansi perda RTRW-Kab terhadap hirarki perencanaan diatasnya, yaitu PP RTRWN dan RTRWP Lampung, sehingga harus melibatkan pihak pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Bentuk nyata keterlibatan tersebut dinyatakan dengan dikeluarkannya SK Rekomendasi Substansi dari Gubernur Lampung, SK Persetujuan Substansi dari Menteri PU dan SK Evaluasi Substansi dari Gubernur Lampung. Tingkat kesesuaian subtansi perda RTRWKab di Provinsi Lampung terhadap PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung ratarata adalah sangat tinggi, yaitu 92 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 20 substansi. Tingkat kesesuaian subtansi perda RTRW-Kab di Provinsi Lampung terhadap Permen PU
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2,Desember 2012
172
Mira Setiawati Abdullah, Surjono, Turniningtyas Ayu Rachmawati
No.11/2009 menunjukkan bahwa rata-rata sangat tinggi, yaitu 93 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 17 substansi. DAFTAR PUSTAKA Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Cet.XIX. h. 3.Undang-Undang Nomor 26. 2007. Penataan Ruang. h. 23-26.
Undang-Undang Nomor 26. 2007. Penataan Ruang. h. 23-26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11. 2009. Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029. http://www.pu.go.id/site/view/3
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2, Desember 2012
173
KESESUAIAN SUBSTANSI PERDA RTRW KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG
174
Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 4, Nomor 2, Desember 2012
